JAKARTA - Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang melarang aparat polisi menembak langsung pelaku begal di tempat mendapat respons dari Polda Metro Jaya. Polisi menyatakan tindakan tegas terukurnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan, tindakan tegas dan terukur polisi dipedomani dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lalu, Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan penggunaan senjata api tentunya. Kemudian Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 juga tentang pedoman dan standar penghormatan hak asasi manusia di dalam setiap pelaksanaan tugas Polri.

"Dan yang tentunya juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Iman, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Iman, seluruh payung hukum itu menjadi landasan dalam mengambil tindakan tegas dan terukur kepada para tersangka.

"Dengan pertimbangan kami sampaikan bahwa upaya atau tindakan tegas dan terukur yang kami lakukan pertimbangannya adalah keselamatan masyarakat yang ada di sekitar pada saat para tersangka akan kami lakukan upaya paksa," ujar Iman.

Apalagi, kata Iman, para pelaku kejahatan jalanan kerap menggunakan senjata api maupun senjata tajam dalam melancarkan aksinya. Bahkan, para tersangka yang sudah ditangkap ada yang sampai nekat melukai masyarakat.

"Oleh karena itu, pertimbangan keselamatan masyarakat yang lebih banyak itu adalah lebih utama yang kami lakukan dan pertimbangan keselamatan petugas kami yang sedang melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu mari sama-sama hormati hukum yang mengatur kita semua," pungkasnya.

TANGERANG - Belasan UMKM di Serang dan Tangerang mendapatkan bantuan modal usaha dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGN, Subholding Gas Pertamina. Langkah ini sebagai komitmen perusahaan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan melalui skema Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) hasil kerja sama PGN dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dalam pelaksanaannya, PGN menggelar program bertajuk “Pendampingan Peningkatan Program PUMK bagi UMKM Penyaluran BRI dan Disabilitas melalui Pengukuran Dampak dan Optimalisasi Pendapatan”. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilaksanakan dalam dua batch yang mencakup wilayah Tangerang dan Serang.

Untuk batch pertama, pelatihan digelar pada 19–21 Mei 2026 di Hotel Sahid Karawaci, Tangerang, dengan melibatkan 24 peserta yang terdiri dari 16 nasabah PUMK dan delapan peserta penyandang disabilitas.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan pemberdayaan UMKM dapat menjangkau kelompok usaha yang menghadapi tantangan lebih besar, termasuk pelaku usaha dengan keterbatasan akses maupun profil usaha yang rentan.

“PGN meyakini bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” ujar Fajriyah dalam siaran pers, Sabtu (23/5/2026).

“Karena itu, melalui program ini kami ingin memastikan pelaku UMKM, termasuk penyandang disabilitas dan usaha dengan tantangan risiko yang lebih tinggi, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, meningkatkan kapasitas bisnis, dan memperkuat daya saing usahanya,” sambungnya.

Program pembinaan tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas usaha peserta melalui pengukuran dampak program serta optimalisasi pendapatan usaha. Secara keseluruhan, kegiatan ini menargetkan sebanyak 40 UMKM sebagai penerima manfaat.

PGN juga memastikan program tidak berhenti pada pelatihan tatap muka selama tiga hari. Para peserta akan mendapatkan pendampingan lanjutan selama enam bulan melalui sesi mentoring secara individual atau one by one.

Pendampingan difokuskan pada pengembangan strategi usaha, peningkatan kapasitas bisnis, optimalisasi pemasaran, hingga pengelolaan keuangan usaha. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan materi pelatihan secara langsung dalam pengembangan usahanya.

Salah satu peserta program, Wiwin, mengaku mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan pembinaan tersebut. Menurut dia, program ini membantu pelaku UMKM memperoleh wawasan baru terkait pengembangan usaha dan strategi peningkatan pendapatan.

“Selain mendapatkan banyak pengetahuan praktis dan pengalaman baru, kami juga bisa memperluas relasi dan jejaring dengan sesama pelaku UMKM. Pendampingan yang diberikan sangat membantu karena kami bisa berdiskusi langsung mengenai tantangan usaha yang dihadapi,” ujar Wiwin.

Melalui program CSR pembinaan berkelanjutan ini, PGN berharap UMKM binaan, termasuk pelaku usaha disabilitas dan UMKM dengan tantangan usaha yang lebih kompleks, mampu meningkatkan daya saing, memperluas peluang usaha, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) bersama Partai Buruh mengungkap bahwa dalam tiga bulan ke depan akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan. Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono menegaskan, bahwa saat ini ada ratusan karyawan yang telah terdampak.

KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK pada Mei 2026 yakni di Kabupaten Serang, PT Nikomas Gemilang melakukan PHK terhadap 279 pekerja, PT Parkland World Indonesia 2 terhadap 223 pekerja, dan PT Sinhwa Bis terhadap 176 pekerja. Di Jawa Timur, showroom dan bengkel Toyota Asri Motor (PT dan CV) juga dilaporkan melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja.

Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



“Beberapa waktu lalu kami sudah mengingatkan bahwa di bawah bayang-bayang perang dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menghadapi ancaman PHK besar-besaran. Saat itu kami memperkirakan dalam tiga bulan ke depan akan terjadi PHK terhadap sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan. Hari ini, ancaman itu bukan lagi prediksi. Gelombang PHK sudah nyata terjadi,” tegas Kahar dalam keterangan resminya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menyebut, data ini memperkuat catatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga April 2026, sebanyak 15.425 pekerja telah terkena PHK. Jumlah tersebut melonjak 83,9 persen dibandingkan data Januari–Maret 2026 yang tercatat sebanyak 8.389 orang.

Menurut KSPI, terdapat dua faktor utama yang mendorong meningkatnya PHK. Pertama, kenaikan tajam harga bahan bakar industri akibat perang yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan harga bahan baku impor melonjak.

Gelombang PHK di Tengah Krisis Energi Ungkap Rapuhnya Fondasi Ekonomi China

“Ketika ongkos produksi naik tajam, banyak perusahaan memilih jalan pintas berupa efisiensi melalui PHK. Yang menjadi korban adalah pekerja dan keluarganya,” ujar Kahar.

KSPI dan Partai Buruh juga mengkritik Menteri Ketenagakerjaan yang dinilai meremehkan peringatan yang telah disampaikan serikat pekerja dan belum mengambil langkah konkret untuk mencegah PHK massal.

“Kami menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang terkesan menyepelekan informasi yang kami sampaikan. Seharusnya pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, bukan menunggu sampai ribuan pekerja kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.

Selain persoalan PHK, KSPI dan Partai Buruh menyoroti Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Regulasi ini dinilai semakin melegalkan dan memperluas praktik outsourcing ke berbagai bidang pekerjaan, termasuk layanan kebersihan, katering, pengamanan, pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, hingga pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Menurut KSPI, penggunaan istilah “layanan penunjang operasional” sangat luas dan multitafsir sehingga berpotensi membuka outsourcing ke hampir semua jenis pekerjaan.

“Permenaker No. 7 Tahun 2026 adalah ancaman serius bagi kepastian kerja. Aturan ini memperluas outsourcing dan semakin mempermudah perusahaan melakukan PHK. Pekerja diperlakukan layaknya komoditas yang dapat dipindahkan dan disewakan melalui perusahaan alih daya,” tegas Kahar.

KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah untuk merevisi total Permenaker No. 7 Tahun 2026. Jika tuntutan tersebut tidak direspons, aksi-aksi daerah akan digelar sepanjang Juni hingga Juli 2026 di berbagai kota industri seperti Bandung, Surabaya, Serang, Semarang, Medan, Batam, dan kota-kota industri lainnya.

“Kalau pemerintah tidak segera merevisi total Permenaker ini, maka gelombang aksi akan terjadi di berbagai daerah. Buruh tidak akan tinggal diam ketika kepastian kerja dan masa depan mereka semakin terancam,” kata Kahar.

JAKARTA - Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusian Global Sumud Flotilla 2026 tengah melakukan perjalanan pulang ke Indonesia, Sabtu (23/5/2026) malam. Mereka sebelumnya menjadi korban penangkapan oleh Israel.

Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) Harfin Naqsyabandi mengatakan mereka telah melakukan perjalanan dari Istanbul, Turki menuju Dubai malam ini waktu Indonesia.

"Confirmed naik pesawat Emirates hari Sabtu tanggal 23 Mei pukul 19.35 Istanbul-Dubai," kata Harfin saat dikonfirmasi, Sabtu (23/5/2026).

WNI tersebut akan langsung melakukan perjalanan ke Indonesia dari Dubai pada Minggu subuh waktu Indonesia. Kemudian, mereka dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada pukul 15.30 WIB.

"Dubai-Jakarta pada Minggu tanggal 24 Mei, pukul 04.10 WIB, tiba pada pukul 15.30 WIB," kata Harfin.

OTTAWA - Provinsi Alberta yang kaya minyak di Kanada akan mengadakan pemungutan suara pada bulan Oktober untuk menentukan apakah akan tetap berada di negara tersebut atau mengambil langkah-langkah menuju referendum kemerdekaan yang mengikat. Itu diumumkan oleh Perdana Menteri Danielle Smith.

Pemungutan suara diperkirakan akan diadakan pada tanggal 19 Oktober dan akan menanyakan kepada warga Alberta apakah mereka ingin provinsi tersebut tetap berada di Kanada. Smith menekankan bahwa ini bukan referendum kemerdekaan yang mengikat, tetapi akan mengukur apakah rakyat ingin menempuh jalan tersebut.

Pengumuman ini datang setelah kelompok pro-kemerdekaan Stay Free Alberta menyerahkan hampir 302.000 tanda tangan untuk memicu referendum yang dipimpin warga tentang meninggalkan Kanada. Ambang batas yang dibutuhkan adalah 177.732 tanda tangan, setara dengan 10% dari suara yang diberikan dalam pemilihan provinsi sebelumnya.

Smith mengatakan dia mendukung Alberta tetap berada di Kanada, tetapi berpendapat bahwa rakyat harus dapat mengekspresikan pandangan mereka tentang masa depan provinsi tersebut. Inisiatif ini ditentang di pengadilan oleh kelompok First Nations yang berpendapat bahwa pemisahan diri akan melanggar hak-hak perjanjian.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menanggapi dengan mengatakan Alberta "sangat penting" bagi Kanada dan berjanji untuk membangun negara yang lebih kuat. Ottawa telah berupaya untuk mengatasi beberapa keluhan Alberta yang telah berlangsung lama, termasuk perselisihan mengenai kebijakan energi dan akses ke pasar ekspor untuk sektor minyak dan gas provinsi tersebut.

Alberta adalah salah satu wilayah penghasil energi terpenting di Kanada dan telah lama berselisih dengan pemerintah federal mengenai peraturan lingkungan, perpajakan, dan akses pipa. Sentimen separatis dipicu oleh klaim bahwa Ottawa telah menghambat ekonomi sumber daya provinsi, meskipun jajak pendapat menunjukkan bahwa kemerdekaan penuh tetap menjadi posisi minoritas.

Bahkan jika warga Alberta memilih untuk mengejar kemerdekaan dan mengadakan referendum resmi, provinsi tersebut tidak dapat secara sepihak meninggalkan Kanada. Berdasarkan kerangka konstitusional Kanada, hasil referendum yang jelas akan memerlukan negosiasi dengan pemerintah federal dan provinsi lain, sementara tantangan hukum dari kelompok masyarakat adat dapat semakin memperumit proses tersebut.

MAKKAH - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan semua jemaah haji asal Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Pemerintah selanjutnya akan menyiapkan pelayan untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff mengatakan jemaah haji terdiri dari 202.551 jemaah reguler yang masuk dalam 527 kloter. Sementara, 16.596 lainnya merupakan jemaah haji khusus dan 2.098 merupakan petugas haji.

"Alhamdulillah, seluruh fase keberangkatan jemaah haji Indonesia dari Tanah Air telah selesai. Saat ini, seluruh layanan kami arahkan untuk memastikan kesiapan Armuzna, mulai dari tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga penempatan petugas," kata Maria dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Maria mengingatkan agar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) melakukan penempatan haji sesuai aturan resmi yang berlaku. Langkah ini menurut Maria wajib dilakukan agar jemaah haji nantinya tidak kebingungan.

Ia juga melarang KBIHU untuk memasang atribut, spanduk, stiker, tanda, atau penanda apapun di tenda jemaah. "Apabila petugas menemukan atribut atau identitas KBIHU yang terpasang di tenda Arafah maupun Mina, atribut tersebut akan langsung dicabut. Kemenhaj juga akan memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan kepada pihak yang tetap melanggar," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Maria menyampaikan apresiasi kepada jemaah yang telah membayar dam sesuai ketentuan resmi. Jumlah jemaah yang terdata telah membayar dam tahun ini mencapai sekitar 145.341 orang. Dari jumlah tersebut, 102.364 jemaah membayar dam di Arab Saudi melalui Adahi, sementara 38.992 jemaah membayar dam melalui mekanisme di Indonesia.

"Capaian ini menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah untuk melaksanakan kewajiban dam secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Kemenhaj terus memastikan pengelolaan dam berjalan transparan dan memberikan kepastian bagi jemaah," ucap Maria.

BALI - Panitia Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar debat kedua Calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI di Bali. Debat yang berlangsung di Hotel Merusaka, Nusa Dua itu, dihadiri langsung oleh empat Caketum.

Dalam debat kedua itu, Caketum Nomor Urut 1 Reynaldo Bryan mengatakan sektor pariwisata berperan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional karena memiliki multiplier effect yang masif dan berdampak nyata.

“Sektor ini tidak hanya menjadi penghasil devisa utama, tetapi juga secara langsung menggerakkan roda ekonomi kerakyatan, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan memicu percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah,” kata Caketum Reynaldo, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Reynaldo, pada 2025, sektor pariwisata telah menyerap 25,91 juta tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi sekitar 4-4,5% PDB. “Tahun 2025 sektor pariwisata kita mencatat rekor gemilang dengan kunjungan sekitar 15,39 juta wisatawan mancanegara,” paparnya.

Kendati demikian, ke depan, Reynaldo berharap pengembangan potensi pariwisata tidak hanya terfokus pada Jawa dan Bali, tapi sudah harus dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia. “Kita perlu belajar dari Jepang, mereka berhasil melakukan diversifikasi sehingga pariwisata tidak hanya terfokus pada kota-kota utama, melainkan terdistribusi ke seluruh daerah,” jelasnya.

Jepang, kata Reynaldo berhasil menjalankan strategi pariwisata dengan sangat baik. Mereka fokus pada mengangkat budaya lokal, memberdayakan UMKM daerah, memperkuat digitalisasi pariwisata, serta membangun infrastruktur dan konektivitas untuk setiap daerah sehingga pariwisata mereka semakin terintegrasi.

Reynaldo berharap, Provinsi Bali bisa menjadi role model dan contoh bagaimana sebuah daerah bisa maju dan berkembang pesat hanya dengan mengoptimalkan potensi pariwisatanya.

“Bali adalah contoh hilirisasi sektor pariwisata yang berhasil. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha besar tetapi juga bisa mendongkrak pendapatan para UMKM, mulai dari kuliner, homestay, hingga penjual souvenir dan oleh-oleh lokal,” ujar Reynaldo.

Reynaldo berjanji, kalau terpilih nanti, dirinya akan menjadikan organisasi HIPMI sebagai penggerak pariwisata di Indonesia. Dengan kemampuan dan jejaring yang dimiliki, HIPMI bisa ikut memajukan pariwisata Indonesia yang inklusif, modern, berkelanjutan dan mendunia.

MAKASSAR - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) menghadirkan platform Rumah Pendidikan yang dapat diakses oleh guru, siswa, sekolah, pemerintah daerah, hingga orang tua untuk mendukung layanan pendidikan digital dalam satu aplikasi terpadu.

Pelatih Ahli Teknologi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, Gamal Abdul Rahim, menjelaskan bahwa Rumah Pendidikan dirancang agar mudah diakses melalui berbagai perangkat, baik ponsel maupun komputer.

“Untuk mengaksesnya bisa bapak ibu buka di Google Chrome, atau bisa install di handphone masing-masing melalui Play Store maupun App Store,” ujar Gamal, dalam Forum Komunikasi Publik bertema “Kolaborasi Strategis dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah” di Kantor BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Sabtu (23/5/2026).

Selain melalui aplikasi, pengguna juga dapat membuka platform tersebut melalui peramban dengan alamat resmi www.rumah.pendidikan.go.id.

Menurut Gamal, Rumah Pendidikan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, mulai dari guru, murid, sekolah, hingga pemerintah. Platform ini juga sudah dapat digunakan melalui papan interaktif digital yang telah diterima sejumlah sekolah dari Kemendikdasmen.

“Bagi sekolah yang sudah menerima papan interaktif digital, Rumah Pendidikan ini juga bisa diakses melalui perangkat tersebut sehingga dapat dimanfaatkan lebih intens,” katanya.

Dalam platform Rumah Pendidikan tersedia delapan ruang layanan yang memiliki fungsi berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Ruang tersebut meliputi Ruang GTK, Ruang Murid, Ruang Sekolah, Ruang Bahasa, Ruang Pemerintah, Ruang Mitra, Ruang Publik, dan Ruang Orang Tua.

Gamal menjelaskan, Ruang GTK difokuskan untuk membantu peningkatan kompetensi guru melalui berbagai materi pembelajaran dan pengembangan diri. Sementara Ruang Murid dapat diakses tidak hanya oleh siswa, tetapi juga guru dan orang tua.

“Harapannya Ruang Murid ini juga bisa diakses oleh orang tua agar dapat mengetahui konten pembelajaran yang disediakan pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Rumah Pendidikan hadir untuk mengintegrasikan berbagai layanan digital pendidikan yang sebelumnya masih terpisah-pisah. Dengan integrasi tersebut, pengguna kini tidak perlu membuka banyak aplikasi berbeda untuk mengakses layanan pendidikan.

“Harapannya user experience menjadi lebih efisien karena hanya perlu membuka satu aplikasi saja, tidak perlu lompat ke berbagai aplikasi,” kata Gamal.

JAKARTA - Polisi menyatakan bakal menindak tegas kemunculan pocong yang bermodus begal di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin memastikan bahwa pihaknya tak akan pandang bulu menindak siapa pun yang meresahkan serta melukai masyarakat.

"Apabila di dalam fenomena pocong ini terdapat dugaan tindak pidana, baik itu berupa pencurian ataupun mungkin melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam atau mungkin melakukan upaya-upaya atau tindak pidana yang lainnya, kami juga akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu," kata Iman, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, fenomena pocong yang muncul cukup menghebohkan. Ke depan, dia menyebut akan melakukan edukasi terhadap masyarakat.

"Kami dalam hal ini akan melakukan langkah-langkah antisipatif di samping mengedukasi masyarakat untuk melakukan upaya yang bersifat preventif dengan adanya fenomena pocong ini," ujar Iman.

Sebelumnya, media sosial (medsos) digegerkan dengan kemunculan pocong berkeliaran yang meresahkan warga Sawangan Depok, Jawa Barat (Jabar). Warga disebut dihampiri pocong dan dimintai membuka tali kain kafan.

Hal itu, bahkan semakin ramai adanya postingan foto yang memperlihatkan pocong tersebut berdiri di depan rumah warga yang tersebar.

Kemudian, masyarakat Tangerang diresahkan dengan munculnya teror pocong. Diduga pelaku memiliki modus untuk melakukan aksi kejahatan.

JAKARTA - OSL Indonesia meluncurkan kampanye bertajuk UPO (Untung Pakai OSL) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi aset digital melalui pendekatan yang lebih interaktif dan edukatif. Program ini dirancang untuk mempermudah proses onboarding sekaligus meningkatkan literasi pengguna di tengah pertumbuhan industri kripto.

"Melalui UPO (Untung Pakai OSL), kami ingin menghadirkan pengalaman onboarding dan trading yang lebih engaging, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang baru mengenal aset digital," ujar CMO OSL Indonesia, Vincent Sallaka dalam keterangan pers, Sabtu (23/5/2026).

Melalui kampanye berbasis gamifikasi tersebut, OSL Indonesia menghadirkan pengalaman investasi yang lebih mudah diakses, baik bagi pengguna baru maupun pengguna lama, dengan berbagai aktivitas dan insentif menarik. Program UPO menghadirkan dua aktivitas utama, yakni CryptoBox dan Trading Competition.

CryptoBox ditujukan bagi pengguna baru dengan serangkaian misi onboarding, mulai dari verifikasi akun (KYC), deposit awal minimal Rp150.000, hingga transaksi trading pertama dengan volume tertentu. Setelah menyelesaikan seluruh tahapan, pengguna berhak memperoleh reward pasti sebesar Rp50.000.

Sementara itu, Trading Competition terbuka bagi seluruh pengguna dengan mekanisme penilaian berdasarkan cumulative trading volume selama periode kampanye. Peserta dengan volume transaksi minimal Rp3 juta dapat bersaing di papan peringkat untuk memperebutkan hadiah, sedangkan pengguna dengan volume minimal Rp500.000 berkesempatan mengikuti program undian berhadiah.

Secara keseluruhan, total hadiah yang disediakan dalam kampanye ini mencapai sekitar Rp175 juta, termasuk hadiah utama sebesar 0,1 Bitcoin bagi pemenang kompetisi. Program ini akan berlangsung hingga akhir Juni 2026.

OSL Indonesia menegaskan kampanye ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas ekosistem aset digital yang aman dan teregulasi di Indonesia. Sebagai platform centralized crypto exchange (CEX) yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan juga menerapkan standar keamanan informasi internasional untuk memastikan perlindungan data dan transaksi pengguna.

JAKARTA - Sejarah selalu memberi jejak. Lebih dari sekadar kenangan, mereka yang optimistis akan menempatkan ukiran kisah masa lalu laksana cermin untuk menatap dan menata rute panjang di depan yang tak kalah menantang. Demikianlah para penulis yang meluncurkan buku bertepatan hari jadi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bermaksud.

Hasrat itu mereka sampaikan dengan sangat lugas, penuh data dan fakta serta analisis sembari memberi sentuhan emosional. Buku yang diberi judul “45 Tahun GAPKI untuk Negeri: Berkontribusi Mewujudkan Indonesia Emas 2045” ini ingin kembali meremajakan ingatan yang sesungguhnya sangat sentimental bagi Presiden Prabowo Subianto.

Betapa tidak, gagasan awal dan ide kelahiran asosiasi dengan semangat nasionalisme dan tekad turut memajukan Indonesia ini justru bermula dari buah pikiran ayah kandung presiden kita bersama: Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo!

Tidak hanya menyarankan para usahawan sawit untuk mengorganisasi diri agar industri ini dapat berkontribusi bagi kemajuan republik, perumus kebijakan ekonomi Indonesia sejak awal kemerdekaan, Menteri Keuangan (1951-1952), Menteri Perindustrian (1973-1978) dan Menteri Riset dan Teknologi (1978-1983) tersebut bahkan memfasilitasi pertemuan dengan para pejabat masa itu yang tidak mudah terjadi tanpa bantuannya.

Februari 1981, GAPKI, asosiasi itu akhirnya terbentuk. Sesuai pemikiran sang begawan ekonomi, untuk menghadapi permasalahan industri sawit yang semakin kompleks, potensi komoditas strategis Indonesia ini perlu didorong dengan wadah komunikasi yang efektif untuk berdialog dengan pemerintah, petani sawit, masyarakat maupun pemain global.

Begitulah kiprah GAPKI sejak lahir hingga sekarang yang dapat dibagi dalam tiga fase. Mulai dari tahap membangun perkebunan sawit nasional (1981-1999), menakhodai industri sawit menghadapi tekanan global (2000-2015) hingga tahap konsolidasi menuju tata kelola berkelanjutan (2016-2025), GAPKI mencoba memainkan peran yang konstruktif sambil terus memperkuat internal organisasi.

Tak sekadar memberi gambaran tentang proses yang panjang serta dinamika sikap dan dukungan pemerintah terhadap industri sawit, dalam setiap langkah juga tersirat keberanian GAPKI berargumentasi dan mengambil risiko, plus kecermatan membaca hakikat interaksi global yang mau tak mau harus dimaknai sebagai trade war dalam industri minyak nabati.

Ke dalam negeri, pendekatannya pun non-konfrontatif, karena ini semua bukan pertarungan zero-sum game. Positioning paling tepat dan menjadi pilihan –sebagaimana dirumuskan para pendiri-- GAPKI bertindak sebagai mitra strategis pemerintah.

Public Sphere

Dalam konteks kebijakan publik dan demokrasi, banyak kemiripan antara terminologi “mitra strategis” dan gambaran Jürgen Habermas mengenai public sphere: medium yang memungkinkan opini-opini masyarakat masuk dan mewarnai keputusan politik.

Filsuf Jerman dari Frankfurt School itu memastikan bahwa kehidupan bernegara yang sehat dan deliberatif sangat mensyaratkan adanya ruang tempat terjadinya mediasi beragam kepentingan. Peningkatan literasi kelas menengah di Eropa abad ke-18 memungkinkan gagasan dan sikap pemerintah menjadi diskursus publik.

Pada kasus GAPKI, pengetahuan para pelaku industri sawit sangat berperan dalam membuat perjalanan industri sawit lebih baik dari pada komoditas lain. Banyak produk agribisnis Indonesia yang sempat berjaya dengan keunggulan komparatif namun terjerembab karena keliru menyikapi regulasi, lemah dalam membersamai pemerintah dan lengah memahami peta maupun diplomasi perdagangan dunia.

Tak mengherankan bila semua kebijakan terkait sawit, semisal domestic market obligation, pungutan ekspor, biofuel, hingga Renewable Energy Directive (RED), European Union Deforestation Regulation (EUDR), maupun UK Due Diligence Law serta global policy lainnya tak pernah luput dari perhatian GAPKI. Komunikasi memainkan peran penting.

Konsep public sphere kemudian dikembangkan Habermas hingga pemikir aliran kritis ini memperkenalkan teori communicative action. Sebuah kesepakatan yang rasional, menurutnya, tidak dicapai karena keistimewaan yang dimiliki partisipan tertentu.

Posisi politis pejabat negara, pengusaha, petani sawit, masyarakat konsumen terkait crude palm oil tentu tidak setara. Kesepakatan yang demokratis terbentuk semata-mata karena semua partisipan terikat dengan bukti dan kekuatan yang terkandung dalam argumen-argumen yang diajukan.

Di titik ini, riset-riset menjadi pekerjaan yang semakin penting bagi GAPKI. Tidak hanya untuk membekali tiap dialog di dalam negeri maupun tingkat internasional agar dialektikanya bergerak makin positif, penelitian dan pencarian kembali menjadi sesuatu yang wajib dilakukan sebagaimana dituangkan pada poin kelima catatan penutup bila ingin sawit Indonesia tetap menguasai dunia.

“Riset dan pengembangan menjadi fondasi penting untuk menjaga produktivitas, meningkatkan nilai tambah serta menjawab tantangan keberlanjutan.”

Referensi bagi petani sawit dan korporasi

Buku setebal 286 halaman ini begitu gamblang memaparkan apa yang sejatinya penting dilakukan para pelaku di industri sawit, terutama langkah-langkah yang sejalan dengan visi Asta Cita.

Selain meningkatkan produktivitas dan konsisten membersamai petani sawit, pekerjaan rumah yang masih tertunda adalah menjaga soliditas di antara sesama pelaku industri ini.

Mendekati usia golden age, upaya memajukan Indonesia melalui komoditas sawit tentu akan lebih berenergi ketika petani rakyat terus mengorganisasi diri dan ribuan korporasi sawit swasta maupun negara merapatkan barisan, bergandengan tangan dalam rumah bersama: GAPKI.

Peresensi: Wuri Ayu Dwi Hartanti, Mahasiswa Program Doktor UNPAD yang tengah meneliti EUDR

Judul : 45 Tahun GAPKI untuk Negeri: Berkontribusi Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia

Penulis: Joko Supriyono, Satrija Budi Wibawa, Mukti Sardjono, Lalang Buana

Halaman: xxv + 286 hlm.

BENGKULU - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,3 mengguncang kawasan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. Gempa itu tercatat pada Sabtu (23/5/2026) pukul 19.40 WIB.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada 45 kilometer barat daya Kabupaten Bengkulu Selatan.

"#Telah terjadi gempabumi mag:5.3, lokasi:45 km BaratDaya BENGKULUSELATAN, waktu:23 Mei 2026 19:40:26 WIB," tulis keterangan yang diterbitkan BMKG, Sabtu (23/5/2026).

Gempa tercatat pada kedalaman 157 kilometer. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

"Kedalaman: 17 Km, gempa ini tidak berpotensi tsunami," lanjut keterangan itu.

BMKG juga meminta warga untuk berwaspada apabila adanya gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.