Agus Taufiq

Politisi Muda dan inisiator @KebijakanKita

PENDIDIKAN yang sejatinya menjadi ruang pembebasan untuk membentuk peradaban, kini mengalami krisis eksistensial. Alih-alih menjadi ruang pembebasan, institusi pendidikan lambat laun berubah menjadi "ruang" komersial, di mana ilmu pengetahuan dan peserta didik direduksi tak lebih dari sekadar konsumen.

Tujuan luhur pendidikan bergeser secara fundamental; yang semula dari kebudayaan akademik yang mengutamakan kedalaman intelektual dan pembangunan karakter, menjadi budaya pragmatis yang semata-mata mengejar profit dan efisiensi korporasi. Lantas apa yang sebenarnya sedang mengganggu tujuan pendidikan kita?

Paradoks Pengangguran Terdidik

Kencangnya arus industrialisasi global telah memaksa pendidikan untuk tunduk pada logika pasar. Keberhasilan pendidikan formal kini diukur secara sempit dari seberapa cepat lulusannya terserap sebagai tenaga kerja. Pendidikan diartikan menjadi sekadar pabrik pencetak buruh yang siap pakai. Logika semacam ini justru memicu krisis di institusi pendidikan, yakni maraknya penutupan program studi yang dinilai minim prospek komersial.

Disiplin ilmu esensial yang menjadi pilar nalar peradaban, seperti sejarah, sastra, filsafat, dan humaniora, kini berada di ambang kepunahan karena dianggap membebani perguruan tinggi dan hanya menghasilkan pengangguran terdidik semata. Publik seolah didikte untuk menyepakati generasi yang cakap mengoperasikan mesin dan kecerdasan buatan, namun buta terhadap etika, empati, dan akar kemanusiaannya sendiri.

Ironisnya, kepatuhan pada dikte pasar ini justru melahirkan kenyataan yang pahit. Alih-alih mengentaskan kemiskinan, sistem ini justru menciptakan pengangguran terdidik. Dari total jutaan pengangguran di Indonesia, angka pengangguran dari kalangan sarjana dan diploma menempati proporsi yang mengkhawatirkan, yakni menembus angka di atas 1 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025).

Berbagai kajian dari data ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 30% pekerja muda terdidik di Indonesia terpaksa bekerja di sektor yang sama sekali tidak relevan dengan latar belakang keilmuannya, seringkali dengan upah rendah di bawah standar kelayakan (International Labour Organization, 2023).

Ketika akses pendidikan bermutu hanya bisa dibeli oleh kelompok bermodal, dan lulusannya pun tak mendapat jaminan kelayakan hidup, pendidikan kehilangan daya magisnya sebagai alat pemberdayaan dan justru menjadi arena alienasi baru.

Mengembalikan Khittah Pendidikan

Menutup mata dari realitas transformasi global dan kebutuhan industri tentu merupakan sebuah kenaifan. Kolaborasi antara dunia akademik dan industri adalah keniscayaan strategis. Namun, membiarkan hukum permintaan dan penawaran mendikte total arah pendidikan adalah langkah menuju kehancuran sosial.

Pendidikan memiliki tugas yang melampaui untung-rugi perusahaan; ia bertanggung jawab untuk mendewasakan nalar kritis warga negara dan merawat keberadaban. Sebagai upaya melawan dominasi pasar tersebut, pemerintah dan institusi pendidikan wajib mengambil langkah yang berani dan tegas.

Pertama, indikator kualitas institusi tidak boleh lagi menyusut pada seberapa besar angka serapan tenaga kerja di industri, melainkan harus dinilai dari seberapa jauh peran lulusan dalam mengurai problematika sosial dan lingkungan hidup.

Kedua, solusi atas ketidaksesuaian kompetensi di dunia kerja bukanlah penyusutan disiplin ilmu humaniora atau sains murni, melainkan penerapan kurikulum interdisipliner. Sekat-sekat keilmuan wajib dijembatani; mahasiswa eksakta perlu dipertajam nurani dan kepekaan sosialnya, sementara mahasiswa humaniora harus diperkaya dengan literasi digital mutakhir.

Ketiga, pemerintah wajib hadir sebagai pelindung yang memberikan afirmasi serta subsidi penuh bagi disiplin ilmu mendasar yang mungkin tak memikat pasar, tetapi esensial sebagai fondasi intelektual bangsa.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sepatutnya menjadi alarm untuk kembali meresapi visi pembebasan Ki Hadjar Dewantara. Melalui napas Sekolah Rakyat dan Taman Siswa, pendidikan sejak awal diwariskan sebagai jalan pencerahan, alat perlawanan terhadap ketidakadilan, serta jembatan kesetaraan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar privilege bagi kelompok elite.

Pada masa kini, agenda negara semacam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang layak diapresiasi sebagai langkah nyata menekan angka stunting fisik dan kesenjangan nutrisi. Kendati demikian, investasi masif untuk gizi raga ini berisiko tidak optimal jika negara justru membiarkan wabah "stunting intelektual” yakni kondisi mengkerdilkan daya kritis anak bangsa akibat terjebak dalam sistem pendidikan yang berorientasi komersial.

Pada akhirnya, diperlukan evaluasi struktural yang mendalam untuk mempertanyakan esensi pendidikan kita saat ini: apakah sistem tersebut dirancang untuk membentuk subjek yang otonom dan berdaulat secara intelektual, atau murni memproduksi tenaga kerja mekanis demi menyokong sistem ekonomi pasar.

Upaya mengembalikan khittah pendidikan mengharuskan kita membebaskan ilmu pengetahuan dari belenggu komersialisasi, serta memposisikannya kembali sebagai instrumen pencerahan menuju tatanan masyarakat yang adil.

Setiap 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tahun ini, tema yang diusung adalah “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema ini sejalan dengan upaya pemerintah yang giat melakukan revitalisasi sekolah, khususnya dalam perbaikan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia, sebagaimana ditargetkan oleh presiden hingga 2028.

Upaya revitalisasi fisik sekolah ini tentu patut diapresiasi. Perbaikan sarana dan prasarana menjadi langkah penting, mengingat peran sekolah negeri masih sangat dominan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun ajaran 2024–2025, jumlah SD negeri mencapai 129.284 sekolah, jauh lebih banyak dibandingkan SD swasta yang berjumlah 19.750. Hal serupa juga terlihat pada jenjang SMP, di mana terdapat 24.076 SMP negeri dan 19.022 SMP swasta (BPS, 2025). Data ini menunjukkan bahwa negara masih menjadi aktor utama dalam menyediakan akses pendidikan dasar bagi masyarakat.

Pada jenjang SMA, situasinya sedikit berbeda. Jumlah sekolah swasta (7.562) sedikit lebih banyak dibandingkan sekolah negeri (7.113) (BPS, 2025). Namun, jika dilihat dari kapasitasnya, sekolah negeri justru memiliki daya tampung yang lebih besar. Hal ini tercermin dari persentase ruang kelas, di mana SMA negeri menguasai sekitar 66,69%, sementara SMA swasta hanya 33,31% (BPS, 2025). Dengan demikian, meskipun jumlah lembaganya lebih sedikit, sekolah negeri tetap menjadi tulang punggung dalam menampung peserta didik.

Secara nasional, kondisi ruang kelas masih menunjukkan persoalan fisik yang signifikan di berbagai jenjang pendidikan. Pada jenjang sekolah dasar (SD), hanya sekitar 39,68% ruang kelas yang berada dalam kondisi baik. Sementara itu, 49,51% mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan 10,81% lainnya tergolong rusak berat (BPS, 2025).

Pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), kondisinya relatif lebih baik. Sekitar 50,30% ruang kelas berada dalam kondisi baik, diikuti oleh 42,72% yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, serta 6,98% dalam kondisi rusak berat (BPS, 2025).

Adapun pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), kualitas infrastruktur terlihat semakin membaik. Sebanyak 60,27% ruang kelas berada dalam kondisi baik, sementara 33,56% mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan 6,17% lainnya masih dalam kondisi rusak berat (BPS, 2025).

Gambaran statistik ini menunjukkan bahwa revitalisasi infrastruktur sekolah memang mendesak untuk dilakukan. Namun, revitalisasi pendidikan tidak dapat berhenti pada perbaikan fisik semata. Infrastruktur yang layak memang penting untuk menunjang kenyamanan belajar, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan justru sangat ditentukan oleh proses yang berlangsung di dalam ruang kelas. Dalam konteks ini, guru menjadi aktor kunci—bukan semata sebagai individu yang dituntut berkualitas, tetapi sebagai bagian dari sistem pendidikan yang perlu didukung secara serius. Kesejahteraan, perlindungan hukum, serta akses terhadap pengembangan profesional merupakan fondasi penting bagi terwujudnya praktik pedagogik yang berkualitas di ruang kelas.

Di antara berbagai aspek tersebut, kepastian dan stabilitas status kepegawaian menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Skema kepegawaian yang bersifat kontraktual, seperti P3K, berpotensi membatasi ruang gerak guru dalam mengembangkan praktik pedagogi jangka panjang. Sebaliknya, sistem kepegawaian yang lebih tetap dan berkelanjutan memberikan landasan yang lebih kuat bagi guru untuk fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penguatan status guru perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi revitalisasi pendidikan, bukan sekadar isu administratif semata.

Dalam konteks inilah momentum Hari Pendidikan Nasional menjadi penting sebagai ruang refleksi: apakah yang kita perbaiki hanyalah bangunan sekolah, atau justru pendidikan itu sendiri?

Dalam perspektif Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1990), sekolah bukan sekadar ruang fisik tempat berlangsungnya proses belajar, melainkan arena sosial tempat terbentuknya habitus—cara berpikir, merasakan, dan bertindak—sekaligus ruang konversi dan akumulasi berbagai bentuk modal: ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Dalam konteks ini, sekolah tidak pernah sepenuhnya netral, karena kerap mereproduksi ketimpangan melalui perbedaan habitus dan modal yang dibawa peserta didik dari latar belakang sosialnya.

Namun demikian, kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan transformasi. Di sinilah gagasan Ki Hajar Dewantara menjadi relevan, dengan menempatkan guru sebagai aktor sentral melalui prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Jika Bourdieu membantu memahami sekolah sebagai arena kontestasi sosial, maka Ki Hajar menunjukkan bagaimana proses tersebut dapat diarahkan secara etis melalui praktik pendidikan.

Dengan demikian, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai agen pembentuk habitus sekaligus penghubung akses terhadap berbagai bentuk modal. Melalui keteladanan, bimbingan, dan dorongan, guru tidak sekadar mengajar, tetapi membentuk cara berpikir, memperluas horizon kultural, serta menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan tidak dapat direduksi menjadi perbaikan infrastruktur semata, melainkan harus dipahami sebagai upaya membangun ekosistem belajar yang memungkinkan transformasi habitus sekaligus distribusi modal yang lebih adil. Tanpa intervensi pada dimensi pedagogis ini, revitalisasi fisik sekolah berisiko berhenti sebagai proyek pembangunan, sementara mekanisme reproduksi sosial tetap berlangsung.

Arah revitalisasi pendidikan karenanya perlu bergeser dari pembangunan fisik menuju penguatan praktik pedagogi, agar sekolah tidak hanya mereproduksi ketimpangan, tetapi benar-benar menjadi ruang transformasi sosial yang menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan lebih berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah bisa menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Anggaran pun disiapkan mencapai Rp14 triliun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.

Terdapat penambahan target dari sebelumnya 60.000 satuan pendidikan, menjadi 71.744 satuan pendidikan. Menurutnya, penambahan sasaran tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

“Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan itu, sehingga pada tahun 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta pada Rabu (6/5/2026).

Adapun, pelaksanaan program revitalisasi untuk 2026 sudah mulai berjalan. Hingga kini, pemerintah telah merampungkan perjanjian kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan serta penyaluran ke 3.408 satuan pendidikan. Pemerintah pun mulai menyalurkan bantuan dengan total Rp2,6 triliun.

Sementara, yang menjadi fokus utama revitalisasi sekolah adalah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

“Pada tahun 2026 revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak dari bencana alam baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia,” katanya.

Pemerintah pun memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat meskipun tidak berada di wilayah bencana maupun 3T.

Sebelumnya, saat melakukan inspeksi mendadak terhadap hasil pembaruan fasilitas pendidikan sekaligus meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap pada akhir bulan lalu (29/4/2026), Prabowo pun menyinggung soal program revitalisasi sekolah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan bangsa.

Pemerintah pun akan mempercepat perbaikan sekolah secara bertahap mengingat jumlah sekolah di Indonesia mencapai ratusan ribu unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot pembangunan program Sekolah Rakyat (SR). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut 93 SR permanen siap beroperasi pada pertengahan tahun ini.

Gus Ipul mengatakan bahwa 93 sekolah tersebut merupakan SR tahap II, yakni sekolah permanen yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Secara rinci, pembangunan 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang. Sementara, 24 sekolah sisanya merupakan sekolah fungsional, yakni sekolah yang konstruksinya belum selesai sepenuhnya. Meskipun, sekolah tersebut sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Sekolah fungsional itu setidaknya telah memiliki lima sarana utama, yakni asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru.

"Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja," kata Gus Ipul dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (6/5/2026).

Selain mempercepat pembangunan 93 SR permanen, pemerintah juga menambah 10 SR rintisan. Seluruh sekolah tersebut akan tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

SR rintisan sendiri merupakan sekolah yang dirancang menjadi model pemerataan pendidikan guna menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, telah terdapat 166 SR rintisan yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

"Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian," kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi keluarga pada desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 berkategori miskin, mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat menampung 500.000 siswa.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat akhir bulan lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan biaya pendidikan yang terus terjadi setiap tahun menjadi tantangan tersendiri bagi banyak keluarga di Indonesia.

Di tengah upaya mewujudkan masa depan anak yang lebih baik, orang tua dihadapkan pada realitas biaya sekolah yang semakin tinggi dan tidak selalu sejalan dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, uang pangkal sekolah rata-rata naik 10 hingga 15 persen per tahun. Sementara itu, inflasi biaya pendidikan tercatat sebesar 2,38 persen.

Kondisi ini membuat dana yang telah disiapkan dalam jangka panjang kerap tidak mencukupi saat dibutuhkan.

Dalam praktiknya, banyak keluarga masih mengandalkan tabungan sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan anak.

Namun, pendekatan ini dinilai memiliki risiko, terutama ketika kebutuhan dana meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tabungan.

Tidak sedikit orang tua yang akhirnya harus mengambil dana darurat, mencairkan tabungan lain, atau mengalihkan anggaran bulanan untuk menutup biaya pendidikan.

Di sisi lain, kebutuhan finansial keluarga tidak hanya terbatas pada pendidikan anak. Orang tua juga tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyiapkan dana darurat, hingga merencanakan masa pensiun.

Tekanan finansial semakin terasa ketika dua fase penting terjadi berdekatan, seperti saat anak memasuki jenjang universitas dan orang tua mulai mendekati masa pensiun.

Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama mengatakan, kenaikan biaya pendidikan yang melampaui inflasi umum membuat keluarga membutuhkan strategi perencanaan yang lebih komprehensif.

“Di tengah kenaikan biaya pendidikan yang melampaui inflasi umum, kami melihat kebutuhan keluarga Indonesia tidak hanya sekadar menabung. Memiliki solusi perencanaan yang disiplin, terukur, dan tidak membebani cash flow bulanan menjadi sangat penting,” ujar Vivin dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, komitmen Prudential Syariah adalah menghadirkan solusi perlindungan dan perencanaan dana pendidikan yang dapat membantu orang tua merencanakan masa depan anak dengan lebih tenang.

Memisahkan pos dana pendidikan

Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah memisahkan dana pendidikan dari tabungan utama.

Penyatuan dana kerap membuat alokasi pendidikan terpakai untuk kebutuhan lain, sehingga target dana menjadi tidak tercapai.

Dengan memiliki pos khusus, orang tua dinilai dapat lebih disiplin dalam mengelola keuangan serta menjaga fokus pada tujuan jangka panjang pendidikan anak.

Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan

Selain itu, perencanaan dana pendidikan perlu disesuaikan dengan kemampuan arus kas bulanan keluarga. Nominal kontribusi tidak harus besar di awal, namun perlu dilakukan secara konsisten agar tidak mengganggu kebutuhan rutin.

Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan keuangan keluarga, sehingga perencanaan pendidikan tidak menjadi beban tambahan dalam pengeluaran bulanan.

Melengkapi dengan perlindungan risiko

Perencanaan dana pendidikan juga perlu mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap risiko. Dalam hal ini, asuransi jiwa menjadi salah satu instrumen yang dapat memastikan rencana pendidikan tetap berjalan meskipun terjadi risiko pada pencari nafkah.

Dalam skema syariah, perlindungan ini juga disertai dengan prinsip tolong-menolong melalui dana tabarru’, di mana peserta saling membantu ketika terjadi klaim.

Memulai sedini mungkin

Langkah lain yang dinilai penting adalah memulai perencanaan sejak dini. Dengan waktu yang lebih panjang, akumulasi dana dapat dilakukan secara bertahap dengan kontribusi yang relatif lebih ringan.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi dana untuk berkembang sesuai target, sekaligus mengurangi tekanan finansial di masa mendatang ketika kebutuhan pendidikan semakin besar.

Vivin menegaskan, perencanaan pendidikan anak tidak harus dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan saat ini. Menurut dia, strategi yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan tujuan jangka panjang keluarga.

“Prudential Syariah senantiasa menemani langkah Peserta dalam setiap fase hidupnya untuk mencapai keberkahan dalam hidup dan mewujudkan masa depan yang cemerlang. Dengan perencanaan yang tepat dan perlindungan yang menyeluruh, setiap impian untuk buah hati dan tujuan hidup Anda dapat diraih secara lebih maksimal,” kata Vivin.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Progresnya bagus, secara kontrol dan manajerial juga berjalan baik. Kita optimistis pekerjaan bisa selesai tepat waktu, 20 Juni 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dapat rampung pada 20 Juni 2026.

“Progresnya bagus, secara kontrol dan manajerial juga berjalan baik. Kita optimistis pekerjaan bisa selesai tepat waktu, 20 Juni 2026,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengapresiasi progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh yang melampaui target dan menunjukkan kinerja positif. Proyek ini ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.

Berdasarkan laporan per Selasa (5/5), progres fisik telah mencapai 54,64 persen atau melampaui rencana sebesar 51,84 persen dengan deviasi positif 2,79 persen.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Lhokseumawe berlokasi di Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat dengan luas lahan kawasan sekitar 8,4 hektare dan luas bangunan 26,376 m2. Proyek ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh dengan kontraktor pelaksana KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan biaya APBN Tahun Anggaran 2025–2026 senilai Rp262,3 miliar.

Kawasan Sekolah Rakyat Lhokseumawe dirancang sebagai fasilitas pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dilengkapi asrama, fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan minisoccer, serta sarana pendukung lainnya.

Progres tersebut ditopang oleh percepatan pekerjaan di berbagai lini, termasuk struktur bangunan, arsitektur, serta pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).

Dalam kunjungannya, Menteri Dody berpesan pentingnya manajemen logistik material, khususnya baja yang harus terus dimonitor secara intensif. "Baja itu kan sekarang jadi konsep utama, jadi perlu diperhatikan. Tapi kalau di sini tadi katanya aman," ujar Dody.

Kontraktor pelaksana memastikan seluruh material utama telah dalam proses pengiriman dan sebagian besar sudah berada di atas truk menuju lokasi proyek, sehingga mendukung percepatan pekerjaan di lapangan.

Pemanfaatan inovasi metode kerja seperti penggunaan struktur kombinasi beton dan baja akan mempercepat pekerjaan.

Upaya percepatan juga dilakukan dengan meningkatkan jam kerja menjadi dua shift. Saat ini jumlah tenaga kerja sekitar 705 orang dan ditargetkan meningkat hingga 1.000 orang untuk mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026.

Menurut Dody, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi instrumen penting dalam menekan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah terdampak bencana. Program ini tidak hanya menghadirkan fasilitas pendidikan formal, tetapi juga dilengkapi asrama dan berbagai sarana pendukung.

“Negara harus hadir memuliakan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui Sekolah Rakyat ini, kita ingin memastikan akses pendidikan yang layak sehingga kemiskinan ekstrem bisa segera ditekan,” katanya.

Secara keseluruhan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Progres di sejumlah lokasi terus dipercepat meskipun masih menghadapi tantangan cuaca dan keterbatasan akses distribusi material di beberapa wilayah.

Kementerian PU terus melakukan berbagai langkah percepatan, termasuk optimalisasi jalur logistik dan penyesuaian metode kerja di lapangan. Diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat selesai secara tepat waktu, berkualitas, dan segera dimanfaatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026 mencatat bahwa upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Data BPS menunjukkan bahwa gaji buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, dan S3 di Tanah Air memperoleh rerata upah Rp4,77 juta. Angka ini jauh di atas buruh berpendidikan SD ke bawah yang hanya menerima Rp2,23 juta.

“Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 menerima upah sebesar 2,1 kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah,” tulis BPS dalam berita resmi statistik, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Selain rerata upah buruh berpendidikan sarjana ke atas dan SD ke bawah tersebut, BPS juga memetakan bahwa rerata upah buruh lulusan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III mencapai Rp4,04 juta.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan buruh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan rerata upah tercatat sebesar Rp3,17 juta.

Selisih tipis ditunjukkan oleh upah buruh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rerata sebesar Rp3,08 juta per Februari 2026. Sementara itu, upah buruh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebesar Rp2,55 juta.

Perbedaan upah itu tidak hanya terjadi antartingkat pendidikan, melainkan juga berdasarkan jenis kelamin. Secara umum, buruh laki-laki tercatat selalu menerima upah lebih tinggi dibandingkan perempuan di seluruh tingkat pendidikan.

Pada kelompok pendidikan tinggi, upah buruh laki-laki tercatat sebesar Rp5,63 juta, sedangkan perempuan sebesar Rp3,99 juta.

Pada kelompok pendidikan rendah, buruh laki-laki berpendidikan SD ke bawah menerima Rp2,51 juta, sedangkan perempuan hanya Rp1,47 juta.

Selisih upah terbesar antara laki-laki dan perempuan tercatat pada kelompok pendidikan Diploma I/II/III, yakni mencapai Rp1,72 juta.

Di sisi lain, BPS juga mencatat jumlah penduduk bekerja hingga Februari 2026 meningkat menjadi 147,67 juta orang atau bertambah 1,9 juta orang secara tahunan.

Apabila diperinci, jumlah pekerja penuh tercatat sebanyak 98,59 juta orang atau bertambah 2,11 juta orang, sementara pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang atau meningkat 0,73 juta orang.

Selain itu, BPS melaporkan jumlah setengah pengangguran sebanyak 10,73 juta orang, menurun 940.000 orang secara tahunan pada periode yang sama. Jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang, turun 35.000 orang dibandingkan Februari 2025.

JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pendidikan berkualitas di Indonesia. Di hadapan ribuan wisudawan Universitas Trisakti, dia menekankan bahwa gelar sarjana merupakan amanah intelektual yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dia menuturkan bahwa gelar akademik tidak boleh dimaknai sekadar sebagai simbol pencapaian pribadi. Menurut dia, gelar tersebut merupakan bentuk kontrak sosial yang menuntut kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

“Untuk para wisudawan dan wisudawati, gelar yang kalian dapat bukan sekadar tinta di atas ijazah. Gelar itu adalah kontrak sosial antara kalian dengan kemanusiaan,” kata Anwar Hafid di Jakarta Convention Center, Selasa (5/5/2026).

Pernyataan itu mempertegas konsistensi kepemimpinan dia dalam menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan. Menurut dia pendidikan bukan sekadar upaya meraih titel akademik, melainkan proses membentuk manusia yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat.

Mantan Bupati Morowali dua periode ini mengingatkan para alumni Trisakti agar tidak terjebak pada kebanggaan simbolik sebagai lulusan kampus ternama. Menurutnya, kebanggaan sejati terletak pada sejauh mana ilmu yang dimiliki mampu memberi manfaat nyata.

“Jangan pernah bangga kalian lulus dari universitas ternama ini. Berbanggalah jika kalian menjadi alasan seseorang kembali bahagia, kembali sembuh, atau sebuah kebijakan menjadi lebih adil karena buah pikiran kalian,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dunia tidak akan menilai seseorang dari cepat atau lambatnya menyelesaikan pendidikan. Penilaian utama, kata dia, terletak pada dampak yang berhasil diciptakan bagi kehidupan sosial. “Dunia tidak akan bertanya berapa lama kalian kuliah, tetapi akan menagih apa yang bisa kalian berikan untuk mereka yang terpinggirkan,” katanya.

Dia juga mengajak para wisudawan untuk meneladani sejarah Universitas Trisakti sebagai simbol perjuangan reformasi Indonesia. Semangat perubahan yang diwariskan kampus, menurut dia, harus terus hidup dalam setiap langkah para alumninya.

“Berdiri di bawah panji Trisakti ini, saya tidak hanya melihat barisan toga yang rapi. Saya melihat masa depan Indonesia yang sedang mekar,” ungkapnya.

“Di sinilah, di tanah para pahlawan reformasi, anak-anak kita ditempa seperti baja yang tak termakan zaman,” pungkasnya.

Komitmen Anwar Hafid mendorong kemajuan pendidikan tercermin melalui realisasi Program Berani Cerdas yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan masyarakat. Program itu memberikan beasiswa bagi pelajar SMA, sederajat, hingga SLB di Sulawesi Tengah.

Lanjutnya, program tersebut akan diperluas hingga jenjang Magister (S2) dan Doktoral (S3). Hingga kini, sebanyak 19.000 siswa tercatat telah menerima manfaat dari program pendidikan tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta per bulan. Nilai ini lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang tercatat Rp5,72 juta di tahun ini.

Berdasarkan hasil Sakernas, rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp3,55 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah buruh perempuan yang sebesar Rp2,80 juta.

Jika dilihat menurut lapangan usaha, rata-rata upah buruh tertinggi ada pada usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi dengan gaji Rp5,05 juta.

Sementara itu, buruh pada lapangan usaha Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional menerima upah terendah sebesar Rp2 juta per bulan.

Menurut pendidikan, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 memperoleh upah tertinggi sebesar Rp4,77 juta, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah menerima upah terendah sebesar Rp2,23 juta.

"Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 menerima upah sebesar 2,1 kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah," tulis BRS BPS.

[Gambas:Youtube]

Menurut kelompok umur, upah buruh terendah tercatat pada usia 15-19 tahun sebesar Rp1,99 juta. Sebaliknya, upah buruh tertinggi tercatat pada kelompok umur 55-59 sebesar Rp3,77 juta.

Berikut daftar 10 lapangan usaha yang menerima rata-rata upah tertinggi:

1. Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp5,05 juta2. Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4,95 juta3. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi sebesar Rp4,75 juta4. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin sebesar Rp4,74 juta5. Aktivitas Real Estat sebesar Rp4,05 juta

6. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp4,02 juta7. Transportasi dan Penyimpanan sebesar Rp3,98 juta8. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha sebesar Rp3,97 juta9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp3,75 juta10. Konstruksi sebesar Rp3,35 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina terus memperkuat langkah strategis berbasis kolaborasi global guna mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. Hal ini tecermin dalam pertemuan Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza dengan Head of Petroleum Engineering Department, Colorado School of Mines, Jennifer L Miskimins.

Pertemuan ini mengusung tema utama “Collaboration for Supporting the Production Increase”, dengan fokus penguatan pendidikan dan riset sebagai fondasi peningkatan produksi migas, khususnya dari sumber daya non-konvensional (unconventional oil & gas).

Kedua pihak membahas peluang kerja sama strategis yang mencakup riset bersama pada reservoir kompleks, pengembangan teknologi eksploitasi migas non-konvensional, serta peningkatan kapasitas SDM melalui program pendidikan lanjutan dan pertukaran akademik.

Pendekatan ini dipandang penting untuk menjawab tantangan penurunan produksi dari lapangan migas konvensional yang telah memasuki fase matang.

Oki Muraza menegaskan, perusahaan tengah menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi migas nasional.

“Saat ini Pertamina fokus pada pengembangan lapangan existing sekaligus mendorong pengembangan reservoir non-konvensional. Untuk itu, kami terus memperkuat kapabilitas, pengetahuan, dan penguasaan teknologi guna mendukung optimalisasi produksi secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan Rabu (6/5/2026).

Dari sisi akademik, Colorado School of Mines dikenal sebagai salah satu institusi terkemuka dunia di bidang energi dan teknik perminyakan, dengan keunggulan pada pengembangan teknologi dan riset unconventional resources, termasuk shale oil, tight oil, dan oil shale.

Pengalaman dalam pengembangan reservoir berpermeabilitas rendah serta penguasaan teknologi seperti hydraulic fracturing dan horizontal drilling menjadikan Mines sebagai mitra strategis dalam mendukung transformasi industri hulu migas Indonesia.

Jennifer L Miskimins menyampaikan, pihaknya menyambut positif peluang kolaborasi ini dan siap memberikan dukungan sesuai keahlian yang dimiliki, khususnya dalam pengembangan teknologi dan pendekatan ilmiah untuk unconventional oil & gas.

Pembahasan juga mencakup peluang kolaborasi trilateral yang melibatkan Universitas Pertamina sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan dan riset nasional.

Kerja sama ini diarahkan pada pengembangan program pendidikan bersama, pembentukan pusat riset migas non-konvensional di Indonesia, serta penguatan kurikulum berbasis kebutuhan industri.

Langkah ini dinilai strategis dalam membangun kemandirian teknologi sekaligus memastikan keberlanjutan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi. Integrasi industri dan akademisi diharapkan mempercepat alih teknologi lebih efektif.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pertamina terus mendorong pengembangan migas non-konvensional untuk mengimbangi penurunan produksi alami dari lapangan konvensional.

Sumber daya seperti shale oil, tight oil, dan coal bed methane dinilai memiliki potensi signifikan, meskipun memerlukan pendekatan teknologi dan rekayasa yang lebih kompleks.

Melalui kolaborasi global yang terstruktur dan berbasis riset, Pertamina menegaskan komitmennya untuk mempercepat peningkatan produksi migas nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika transisi energi global.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

kami melihat kebutuhan keluarga Indonesia tidak hanya sekadar menabung

Jakarta (ANTARA) - Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama menyatakan, menjamin pendidikan terbaik bagi anak kini bukan sekadar impian melainkan sebuah perjuangan melawan waktu dan biaya yang terus bertambah.

Hingga kini, banyak keluarga masih mengandalkan tabungan untuk menyiapkan biaya sekolah anak, lanjutnya, padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa uang pangkal sekolah rata-rata naik 10 - 15 persen per tahun, sementara inflasi biaya pendidikan mencapai 2,38 persen.

"Di tengah kenaikan biaya pendidikan yang melampaui inflasi umum, kami melihat kebutuhan keluarga Indonesia tidak hanya sekadar menabung," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu, menurut dia berdampak pada dana yang sudah disisihkan bertahun-tahun, di mana sering kali menjadi belum cukup saat waktu masuk sekolah tiba. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya terpaksa mengambil dana darurat, mencairkan tabungan, bahkan mengambil anggaran bulanan demi menutup kebutuhan pendidikan.

Vivin menambahkan di situlah tantangan sesungguhnya muncul, pertanyaannya bukan lagi apakah perlu merencanakan pendidikan anak, tetapi bagaimana menyusun berbagai tahapan kehidupan tersebut dalam satu langkah yang terencana dan berkelanjutan.

Di saat yang sama, tambahnya, orang tua tetap perlu menjaga kebutuhan rutin keluarga, menyiapkan dana darurat, dan mulai memikirkan masa depan finansial mereka sendiri.

Tantangan tersebut kian besar seiring meningkatnya kebutuhan finansial keluarga di berbagai fase kehidupan, lanjutnya, tidak jarang dua tahapan besar dalam perencanaan keluarga datang berdekatan, yakni anak memasuki jenjang universitas, sementara orang tua mulai mendekati masa pensiun dan mengandalkan tabungan jangka panjang yang sebelumnya dipersiapkan untuk masa depan mereka sendiri.

"Tanpa perencanaan yang matang, tekanan finansial pada fase ini menjadi semakin nyata, memiliki solusi perencanaan yang disiplin, terukur, dan tidak membebani cash flow bulanan menjadi sangat penting," katanya.

Agar dana pendidikan anak tetap aman tanpa membuat pengeluaran keluarga terasa berat, Vivin memberikan sejumlah langkah yang bisa diterapkan sedini mungkin yakni pisahkan dana pendidikan dari tabungan utama.

Menyatukan dana pendidikan dengan tabungan harian membuat target lebih mudah terpakai untuk kebutuhan lain, tambahnya, memiliki pos khusus akan membantu orang tua lebih disiplin dan fokus pada target biaya pendidikan anak.

Kemudian mulai dari nominal yang nyaman untuk cash flow, tidak perlu langsung besar. Yang terpenting adalah konsisten dan sesuai kemampuan bulanan keluarga untuk memastikan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan sehat tanpa rasa beban.

Dia menambahkan pastikan dana pendidikan tidak berhenti meskipun terjadi risiko, perencanaan pendidikan anak perlu dilengkapi dengan asuransi jiwa agar rencana tetap berjalan meskipun pencari nafkah menghadapi risiko seperti meninggal dunia maupun kondisi kritis.

"Selain itu, asuransi jiwa syariah juga menghadirkan nilai tolong-menolong melalui dana tabarru’. Artinya, ketika satu keluarga sedang membutuhkan melalui klaim, para peserta bergotong royong untuk saling membantu," ujarnya.

Dia menegaskan semakin cepat mulai, semakin ringan kontribusinya, oleh karena itu memulai sejak anak masih kecil membantu terkumpulnya dana pendidikan secara lebih ringan, sekaligus memberi waktu lebih panjang agar dana pendidikan berkembang sesuai target.

"Menyiapkan pendidikan anak bukan soal mengorbankan kebutuhan hari ini, tetapi soal memilih strategi yang tepat agar masa depan anak tetap terjamin tanpa membuat cash flow keluarga terganggu," katanya.

Dengan solusi perencanaan yang sesuai prinsip syariah, tambahnya, orang tua bisa lebih tenang menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan cita-cita pendidikan anak di masa depan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia masih didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) per Februari 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan secara total jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang, turun sekitar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025.

"Angkatan kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran 7,24 juta orang, di mana yang jumlah pengangguran ini mengalami penurunan sebesar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025," ujar Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Komposisi pengangguran dari distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh kelompok pendidikan menengah.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis BPS pada 5 Mei, lulusan SMA menjadi yang terbesar, yakni mencapai 28 persen dari total pengangguran pada Februari 2026.

Lalu, Sekolah Menengahi Kejuruan berada di posisi berikutnya dengan jumlah 22,35 persen.

Sementara itu, distribusi pengangguran terendah adalah tamatan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 2,48 persen pada Februari 2026.

Bila merujuk pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 7,74 persen.

Adapun TPT terendah tercatat pada penduduk dengan pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 2,32 persen.

Amalia menjelaskan secara umum TPT pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen.

Hal itu dapat diartikan bahwa terdapat sekitar lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Ia menambahkan angka tersebut turun 0,08 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

TPT di perkotaan tercatat sebesar 5,60 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 3,20 persen.

Selain itu, kelompok usia muda masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi.

BPS mencatat TPT usia 15-24 tahun mencapai 16,36 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.