JAKARTA, KOMPAS.com - Kelas menengah Indonesia berada dalam fase perubahan yang signifikan.

Riset terbaru Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) 2026 memotret kelompok ini bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai kelompok yang tengah menghadapi tekanan struktural sekaligus beradaptasi secara aktif.

Laporan yang dirilis Katadata Insight Center (KIC) ini disusun melalui survei nasional terhadap 1.000 responden pada periode kuartal IV 2025 hingga kuartal I 2026.

Riset ini secara khusus menggali kondisi ekonomi, perilaku konsumsi, strategi keuangan, hingga kecemasan masa depan kelas menengah.

Co-founder & CEO Katadata Indonesia Metta Dharmasaputra berharap hasil riset ini dapat menjadi acuan dalam memahami kondisi kelas menengah.

“Mudah-mudahan KIMCI di tahun keduanya bisa menjadi acuan untuk memahami peta lanskap middle class di Indonesia,” ujar Metta dalam pernyataan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Kelas menengah Indonesia: menyusut, tapi tetap dominan

Salah satu temuan utama dalam KIMCI 2026 adalah menyusutnya jumlah kelas menengah.

Data menunjukkan proporsi kelas menengah turun dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 16,9 persen pada 2024. Di sisi lain, kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) justru meningkat hingga 48,8 persen.

Penurunan ini terjadi di tengah peran kelas menengah yang masih sangat dominan dalam ekonomi.

Pada 2024, kelompok ini menyumbang 81,5 persen dari total konsumsi rumah tangga. Sementara konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 58,8 persen terhadap PDB Indonesia.

Dalam laporan KIMCI disebutkan, kelas menengah merupakan tulang punggung perekonomian, motor penggerak konsumsi, penopang stabilitas, dan menjadi kunci bagi pertumbuhan ke depan.

Namun, tren penurunan jumlah tersebut menjadi sinyal penting. Riset ini menyebut kondisi tersebut sebagai indikasi meningkatnya kerentanan kelas menengah.

“Alarm sunyi” tekanan ekonomi

KIMCI 2026 menggambarkan situasi kelas menengah sebagai sebuah “alarm sunyi” yang mencerminkan tekanan ekonomi yang tidak selalu terlihat, tetapi nyata dirasakan.

Tekanan ini berasal dari kombinasi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pendapatan, dan meningkatnya kebutuhan dasar.

Dalam laporan disebutkan, kelas menengah tidak hanya berjuang untuk naik, tetapi juga bertahan agar tidak turun.

Tekanan tersebut tercermin dalam empat sumber keresahan utama, yakni sebagai berikut.

• Kecukupan penghasilan terhadap kebutuhan hidup
• Kesulitan memiliki rumah
• Biaya pendidikan yang terus meningkat
• Risiko biaya kesehatan, terutama di masa tua

Keempat aspek ini saling terkait dan memperlihatkan bagaimana ruang keuangan kelas menengah semakin terbatas.

Daya beli melemah, konsumsi bergeser

Hasil riset juga menunjukkan perubahan signifikan dalam pola konsumsi.

Kelas menengah kini meningkatkan porsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok, seperti makanan dan rumah tangga, sementara pengeluaran untuk barang tahan lama dan jasa menurun.

Perubahan ini menjadi indikator melemahnya daya beli.

“Penurunan konsumsi pada kategori ini mencerminkan adanya tekanan ekonomi yang menyebabkan daya beli kelas menengah menurun,” demikian temuan dalam laporan KIMCI.

Selain itu, inflasi disebut turut mendorong perubahan perilaku konsumsi, di mana masyarakat lebih fokus pada kebutuhan esensial.

Struktur keuangan kelas menengah Indonesia: tertekan tapi tetap disiplin

KIMCI 2026 juga mengungkap struktur keuangan rumah tangga kelas menengah. Sebanyak 40,5 persen pendapatan digunakan untuk konsumsi harian, sementara 16,4 persen dialokasikan untuk cicilan atau pinjaman.

Artinya, lebih dari separuh pendapatan terserap untuk kebutuhan rutin dan kewajiban finansial.

Di sisi lain, kelas menengah tetap mengalokasikan 21,8 persen pendapatan untuk tabungan dan investasi.

Temuan ini menunjukkan adanya disiplin finansial di tengah keterbatasan ruang fiskal rumah tangga.

Namun, tekanan tetap terasa. Sebanyak 63,6 persen responden mengaku pernah mengalami kondisi di mana pengeluaran lebih besar daripada penghasilan.

Situasi ini menggambarkan rapuhnya ketahanan finansial kelas menengah terhadap guncangan ekonomi.

Side hustle jadi “lapisan pengaman”

Salah satu respons paling nyata terhadap tekanan ekonomi adalah meningkatnya pekerjaan sampingan alias side hustle.

Riset menunjukkan sekitar 46,3 persen responden memiliki pekerjaan sampingan, dan 94,8 persen dari mereka berencana melanjutkannya dalam lima tahun ke depan.

Fenomena ini mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pendapatan.

Vice President Finance & Business Development Katadata Ivan Triyogo Priambodo menyebut bahwa pekerjaan sampingan kini bukan sekadar tambahan.

“Bagi kelas menengah satu sumber pendapatan tidak lagi cukup untuk memberikan kepastian karena itu pekerjaan sampingan bukan sekedar tambahan melainkan sebuah lapisan pengaman,” ujar Ivan.

Motivasi utama melakukan side hustle adalah untuk meningkatkan pendapatan (53,1 persen) dan menambah tabungan (41,5 persen).

Namun, pekerjaan sampingan juga mulai dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan persiapan jangka panjang, seperti wirausaha.

Investasi bergeser jadi alat bertahan

KIMCI 2026 juga mencatat perubahan penting dalam perilaku investasi. Kepemilikan instrumen investasi seperti saham, reksa dana, dan aset kripto menunjukkan tren peningkatan.

Namun, motivasi investasi mengalami pergeseran.

Investasi tidak lagi hanya bertujuan untuk pertumbuhan kekayaan, tetapi menjadi strategi untuk menjaga daya beli di tengah inflasi.

Hal ini terlihat dari motivasi utama menabung dan berinvestasi yang didominasi oleh kebutuhan darurat (66,8 persen).

Motivasi lain termasuk menjaga aset dari inflasi (33 persen) dan mencari penghasilan tambahan (30,1 persen).

Dalam laporan disebutkan bahwa investasi kini lebih berfungsi sebagai alat defensif untuk menjaga stabilitas keuangan rumah tangga.

Konsumen semakin berbasis nilai

Perubahan juga terlihat pada perilaku konsumsi.

Sebanyak 49,5 persen responden menyebut kualitas, kegunaan, dan pengalaman sebagai faktor utama dalam membeli produk, sementara harga hanya dipilih oleh 12,5 persen responden.

Hal ini menunjukkan pergeseran menuju konsumsi berbasis nilai.

“Kelas menengah kini berevolusi menjadi konsumen cerdas yang lebih memprioritaskan fungsi dan ketahanan produk dibandingkan sekadar harga murah,” demikian temuan dalam laporan KIMCI.

Temuan ini juga diperkuat oleh pernyataan Ivan.

“Keputusan belanja tidak semata-mata ditentukan harga yang paling murah. Yang semakin penting bagi mereka adalah nilai,” ujarnya.

Tekanan pada hunian, pendidikan, dan kesehatan

Riset KIMCI juga menyoroti tiga sektor utama yang menjadi sumber tekanan terbesar.

Pertama, hunian. Sebanyak 35 persen responden menyebut harga rumah yang mahal sebagai hambatan utama, sementara 29 persen menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Kedua, pendidikan. Hampir seluruh responden (99 persen) berharap anaknya memiliki pendidikan yang lebih tinggi, tetapi biaya pendidikan menjadi salah satu aspek dengan penilaian terendah.

Ketiga, kesehatan. Biaya kesehatan dinilai sebagai risiko terbesar yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.

Dalam laporan disebutkan, biaya kesehatan dipandang sebagai “bom waktu” yang dapat menguras tabungan dalam waktu singkat.

Kecemasan masa depan meningkat

Selain tekanan saat ini, riset juga menunjukkan meningkatnya kecemasan terhadap masa depan.

Penurunan kondisi kesehatan menjadi kekhawatiran terbesar, dengan persentase mencapai 62,3 persen. Disusul kekhawatiran terhadap ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun (47,1 persen).

Meski demikian, kesadaran untuk mempersiapkan masa depan sudah mulai terlihat.

Berbagai langkah dilakukan, seperti menerapkan pola hidup sehat (64,2 persen), menyiapkan tabungan darurat (56,7 persen), dan mulai berwirausaha (51,3 persen).

Namun, laporan mencatat bahwa kesiapan tersebut masih belum optimal karena keterbatasan ruang finansial.

Peran kebijakan publik

Di tengah tekanan tersebut, riset KIMCI menekankan pentingnya peran kebijakan publik.

Research Analyst Katadata Insight Center Kholis Dana P. menyebut bahwa kebijakan harus mampu menjaga daya beli dan mendukung keberlanjutan kelas menengah.

“Kebijakan publik memiliki peran penting mulai dari menjaga daya beli, mengendalikan biaya hidup, memperluas akses terhadap pekerjaan, hingga perlindungan sosial yang adaptif,” kata Kholis.

Ia juga menegaskan bahwa kelas menengah harus tetap didorong untuk berkembang.

“Kelas menengah bukan hanya tentang perlindungan, tetapi tentang memastikan mereka tetap tumbuh dan berkontribusi secara berkelanjutan,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Momen Idulfitri kerap kali membawa berkah tersendiri bagi para karyawan. Hal ini seiring dengan cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus tahunan yang waktunya berdekatan.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia mengingatkan dana segar itu jangan hanya untuk kebutuhan Lebaran, tetapi juga untuk rencana finansial masa depan. Salah satu rencana finansial yang penting, terutama bagi orang tua, adalah dana pendidikan anak yang biayanya selalu meningkat.

Head of Corporate Communications Allianz Indonesia Wahyuni Murtiani mengatakan perencanaan pendidikan anak perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi tabungan atau investasi, tetapi juga perlindungan.

“Momentum menjelang Idulfitri sering kali menjadi waktu refleksi dan penataan ulang keuangan keluarga. THR dan bonus tahunan dapat menjadi langkah awal yang strategis untuk memperkuat dana pendidikan anak, sekaligus melengkapinya dengan perlindungan asuransi agar rencana jangka panjang tetap terjaga,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (19/3/2026).

Menurutnya, risiko kesehatan maupun risiko kehilangan pencari nafkah utama dapat memengaruhi kesinambungan pendidikan anak. Oleh karena itu, perlindungan finansial menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas rencana masa depan keluarga.

“Alih-alih habis untuk kebutuhan konsumtif, sebagian THR dapat dialokasikan untuk dana pendidikan anak, dana darurat keluarga, perlindungan terhadap risiko yang tak terduga, serta instrumen investasi jangka panjang sesuai profil risiko,” tegas Wahyuni.

Asuransi untuk Dana Pendidikan Anak

Menjawab kebutuhan itu, dia menyebut Allianz Syariah kini menghadirkan AlliSya Cerdas. Produk asuransi jiwa dwiguna ini dirancang untuk membantu orang tua menyiapkan dana pendidikan anak secara terencana dan sesuai prinsip syariah.

“Produk ini memberikan kombinasi perlindungan jiwa dan manfaat tunai terjadwal yang dapat disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pendidikan anak,” ucap Wahyuni.

Dia menjelaskan, peserta berhak menerima manfaat tunai sebesar 40% pada akhir tahun polis ke-8 dan 80% pada akhir tahun polis ke-11 sebelum polis berakhir, selaras dengan kebutuhan biaya pendidikan pada jenjang menengah hingga transisi ke jenjang berikutnya.

Produk tersebut dapat dibeli secara digital melalui platform OptimAll Allianz dengan skema Guaranteed Issuance Offer (GIO) berbasis pernyataan kesehatan. Adapun, kontribusi minimum mulai dari Rp500.000 per bulan, dengan usia masuk anak 1 bulan hingga 17 tahun dan dewasa 18 hingga 50 tahun.

“Oleh karena itu, dengan perencanaan yang matang dan disiplin, orang tua dapat memastikan pendidikan anak tetap berjalan teratur tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan keluarga di masa depan,” tegasnya.

4 Langkah Penting untuk Pendidikan Anak

Pada saat yang sama, Certified Financial Planner Annisa Steviani membenarkan bahwa biaya pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun dan kerap melampaui pertumbuhan gaji tahunan. Menurutnya, banyak orang tua baru mulai memikirkan dana pendidikan ketika anak sudah masuk usia sekolah.

“Padahal, perencanaan idealnya dimulai sejak anak masih dalam kandungan atau sejak lahir. Semakin cepat dimulai, semakin ringan langkahnya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kenaikan biaya kuliah rata-rata mencapai 6,03% per tahun, sementara kenaikan gaji tahunan rata-rata hanya berkisar 3%.

“Tanpa perencanaan yang matang, kondisi ini berisiko membuat orang tua harus mengorbankan kebutuhan lain atau bahkan berutang saat anak memasuki usia perguruan tinggi,” sebutnya.

Oleh karena itu, dia menilai momen THR dan bonus tahunan dapat dimanfaatkan untuk membuka atau menambah

alokasi dana khusus pendidikan anak, mengevaluasi kembali proyeksi kebutuhan biaya sekolah, serta menyesuaikan strategi menabung dengan kondisi keuangan terkini.

Berikut 4 Langkah yang Dapat Diterapkan Orang Tua:

1. Melakukan survei sekolah yang diinginkan untuk mengetahui kisaran biaya masuk dan SPP, mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi;
2. Menyiapkan rencana alternatif atau plan B dan C apabila anak tidak diterima di sekolah pilihan pertama, dengan simulasi biaya yang berbeda;
3. Membuat perencanaan terstruktur, untuk mencatat estimasi biaya per jenjang pendidikan beserta proyeksi kenaikannya agar memiliki gambaran angka yang realistis;
4. Mempertimbangkan jarak kelahiran anak, sehingga timeline pendidikan anak pertama dan berikutnya tidak bertumpuk dalam periode yang sama.

Selain faktor biaya sekolah, Annisa turut menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam perencanaan pendidikan. Baginya, perencanaan pendidikan bukan hanya soal menabung. Orang tua juga perlu memikirkan risiko yang bisa mengganggu rencana, seperti sakit atau risiko meninggal dunia.

“Karena jika pencari nafkah utama mengalami risiko, maka dana pendidikan anak bisa ikut terdampak,” tegasnya.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah menjadi sorotan usai viral unggahan video akun @sasetyanigtyas yang ternyata adalah alumni penerima beasiswa. Begitu juga dengan suaminya yang saat ini menempuh pendidikan S3 dari beasiswa LPDP.

Hal itu menarik perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan akan memberikan sanksi penarikan biaya hingga bunga yang sudah dikeluarkan LPDP untuk membiayai pendidikan suaminya.

"Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan yang bersangkutan dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai LPDP nilainya termasuk bunganya. Kan saya juga taruh uang di bank ada bunganya," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Senin (23/2).

Lalu berapakah dana yang harus dikeluarkan LPDP untuk membiayai satu penerima beasiswa?

Berdasarkan Buku Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa 2025, ditetapkan bahwa awardee LPDP berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama LPDP.

Durasi pembiayaan Penerima Beasiswa disesuaikan dengan masa studi sebagaimana tercantum pada dokumen Letter of Guarantee (LoG).

Berikut komponen dana beasiswa yang harus dirogoh LPDP:

a. Dana SPP (Tuition Fee): nilainya berbeda sesuai dengan tagihan kampus masing-masing. Prosesnya dana dikirim langsung LPDP ke pihak universitas.

b. Dana Pendaftaran: dana pendaftaran juga disesuaikan dengan masing-masing kampus pilihan penerima beasiswa. Dana ini dibayarkan satu kali setelah awarde diterima di kampus yang dituju.

c. Dana Tunjangan Buku: Rp10 juta per tahun.

d. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi:-Rp30 juta untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.-Rp50 juta untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.-Rp120 juta untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium,-Rp150 juta untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.

e. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional Internasional:-Rp5 juta bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi.-Rp15 juta bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi.

f. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional: Rp15 juta - Rp25 juta yang diberikan satu kali selama masa studi untuk program magister dan dokter spesialis, dan dua kali bagi program doktoral.

a. Dana Transportasi: Disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan transportasi umum yang dipilih di negara tempat kampus berada.

b. Dana Aplikasi Visa: Diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar, termasuk pembayaran aplikasi residence permit selama durasi masa studi.

c. Dana Asuransi Kesehatan: maksimal Rp29 juta.

d. Dana Kedatangan: Besarannya ditentukan maksimal 2 kali nominal Dana Hidup Bulanan lokasi tujuan studi dan berlaku bagi Penerima Beasiswa.

e. Dana Hidup Bulanan: nilainya disesuaikan dengan lokasi kota dan negara dimana perguruan tinggi berada. Misalnya, jika penerima beasiswa kuliah di London, Inggris, maka dana hidup bulannya 1.900 poundsterling per orang.

f. Dana Keadaan Darurat (Force Majeure): merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi Penerima Beasiswa, misalnya meninggal dunia, sakit kronis dan bencana baik alam maupun sosial.

g. Dana Lomba Internasional-Keikutsertaan bersifat individu maksimal Rp30 juta-Keikutsertaan bersifat kelompok maksimal Rp100 juta

h. Dana Tunjangan Keluarga: diberikan kepada paling banyak 2 orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25 persen dari Dana Hidup Bulanan Penerima Beasiswa.

i. Insentif Kelulusan: diberikan sebesar 50 persen dari jumlah Dana Hidup Bulanan pada durasi studi yang masih tersisa sesuai ketentuan LPDP.

j. Dana Ujian Keterampilan: diberikan maksimal Rp5 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi semakin banyak keluarga Indonesia saat ini, masa depan tidak lagi dibatasi oleh geografi.

Banyak keluarga merencanakan langkah besar, mulai dari mengirim anak menempuh pendidikan di luar negeri, membangun karier internasional, hingga memiliki dan mengelola aset global.

Perencanaan yang semula terpaut lokal kini berubah menjadi lintas generasi dan lintas mata uang.

Namun di balik rencana besar tersebut, terdapat tantangan yang semakin nyata. Ketika impian keluarga dihitung dalam dollar AS, perencanaan keuangan masih bergantung pada rupiah dalam kondisi pasar yang fluktuatif.

Biaya global dan tantangan inflasi

Data biaya pendidikan tinggi internasional menunjukkan tekanan nyata bagi keluarga. Pendidikan sarjana empat tahun di Amerika Serikat (AS) diperkirakan membutuhkan sekitar 200.000 hingga lebih dari 350.000 dollar AS.

Di Australia, yang menjadi pilihan bagi sekitar 24.000 pelajar Indonesia, total biaya pendidikan dan biaya hidup berkisar antara 125.000 hingga 245.000 dollar AS. Sementara di Malaysia jumlah tersebut mencapai sekitar 40.000 dollar AS.

Tekanan finansial serupa juga terlihat di sektor properti global.

Di Singapura, harga rata-rata kondominium telah mencapai sekitar 1,9 juta hingga 2,1 juta dollar AS, dengan total kebutuhan pendanaan hingga 60 persen dari harga pembelian setelah memperhitungkan pajak tambahan bagi warga negara asing.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan pelemahan signifikan.

Dari sekitar Rp 13.389 per dollar AS pada 2015, rupiah merosot menjadi sekitar Rp 16.985 pada Januari 2026, mencerminkan depresiasi sekitar 27 persen.

Dampaknya terasa pada perencanaan keuangan jangka panjang keluarga. Biaya pendidikan yang setara dengan 200.000 dollar AS, yang pada 2015 bernilai sekitar Rp 2,68 miliar, kini meningkat menjadi kira-kira Rp 3,39 miliar, bertambah lebih dari Rp 700 juta semata akibat pergerakan kurs.

Tekanan nilai tukar ini tidak hanya memengaruhi kebutuhan seperti pendidikan dan properti. Dalam skala yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, dampak serupa juga dirasakan pada barang konsumsi yang dihargai dalam dollar AS.

Sebuah smartphone premium asal Negeri Paman Sam pada 2022 dihargai sekitar 1.099 dollar AS . Tiga tahun kemudian, versi terbarunya dipasarkan dengan harga sekitar 1.199 dollar AS.

Secara nominal dalam dollar AS, kenaikannya tampak relatif normal. Namun ketika dikonversikan ke rupiah, harganya meningkat dari sekitar Rp 16,2 juta menjadi sekitar Rp 19,3 juta, selisih lebih dari Rp 3 juta.

Contoh ini menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar tidak hanya berdampak pada rencana besar di masa depan, tetapi juga secara perlahan menggerus daya beli keluarga dalam pengeluaran sehari-hari.

Tekanan tersebut juga terjadi di tengah inflasi domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia sepanjang 2025 tercatat sebesar sekitar 2,92 persen secara year-on-year.

Kenaikan harga barang dan jasa, mulai dari pangan, transportasi, hingga perumahan, turut memengaruhi kemampuan keluarga dalam menjaga nilai perencanaan keuangan mereka.

Dengan kombinasi tekanan kurs dan inflasi domestik, tantangan keluarga Indonesia bukan hanya menjaga daya beli hari ini, tetapi juga memastikan kesiapan finansial untuk kebutuhan masa depan yang berskala global.

Perlindungan finansial yang selaras

Kondisi tersebut menjadi pengingat, perencanaan finansial tidak lagi cukup hanya besar secara nominal, namun juga perlu relevan dari sisi mata uang maupun tujuan hidup.

Saat biaya pendidikan, kesehatan, dan investasi kerap ditetapkan dalam dollar AS, perlindungan jiwa pun dinilai perlu selaras dengan kebutuhan tersebut.

"Seiring semakin luasnya aspirasi keluarga Indonesia, mulai dari pendidikan anak hingga perencanaan warisan lintas generasi, perencanaan dan perlindungan finansial tidak lagi bisa bersifat lokal," ujar Vivin Arbianti Gautama, Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah dalam siaran pers, Jumat (6/2/2026).

"Keluarga kini membutuhkan solusi yang siap menjawab kebutuhan global, lintas mata uang, dan berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya," imbuh dia.

Menurut dia, kebutuhan keluarga modern mencakup kesiapan dalam menghadapi dinamika global, termasuk fluktuasi mata uang.

“Aspirasi keluarga Indonesia kini semakin beragam, mulai dari kebutuhan di dalam negeri hingga rencana hidup yang bersifat global. Karena itu, perencanaan dan perlindungan finansial perlu dirancang secara lebih relevan, dengan mempertimbangkan struktur aset, tujuan hidup, serta kesiapan lintas mata uang, baik rupiah maupun dollar AS,” tambah Vivin.

“Bagi kami, perlindungan adalah bentuk ikhtiar hari ini untuk menjaga ketenangan dan kesinambungan masa depan keluarga," tuturnya.

Komitmen Prudential Syariah

PT Prudential Sharia Life Assurance mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas terpisah.

Perusahaan menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial berbasis syariah yang berdasarkan transparansi, gotong royong, dan keadilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Didukung oleh inovasi produk, layanan, serta digitalisasi, Prudential Syariah menyebut komitmennya adalah memperkuat posisi sebagai salah satu kontributor ekonomi syariah terkemuka di Indonesia dan mendorong masyarakat menjadi lebih sehat dan sejahtera.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 sebesar 3,20%. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,44 pada Januari 2025 menjadi 107,78 pada Januari 2026.

Sementara itu, secara bulanan (month-to-month/mtm) dan tahun berjalan (year-to-date/ytd), Kota Cirebon justru mengalami deflasi 0,44%.

Plt Kepala BPS Kota Cirebon Ujang Mauludin mengatakan inflasi yoy tersebut mencerminkan adanya tekanan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran utama, meskipun dalam jangka pendek terjadi penurunan harga beberapa komoditas pangan strategis.

"Inflasi tahunan masih dipengaruhi oleh kenaikan harga yang bersifat struktural, terutama pada sektor perumahan, energi, pendidikan, dan jasa," kata dia, Selasa (3/2/2026).

BPS mencatat inflasi yoy terjadi karena kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,85%, disusul pakaian dan alas kaki sebesar 1,55%.

Kenaikan paling tinggi terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencapai 8,79%. Selain itu, kelompok kesehatan mengalami inflasi 6,28%, pendidikan 4,79%, penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,11%, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,03%.

"Tarif listrik menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, diikuti oleh biaya pendidikan seperti akademi dan perguruan tinggi, serta sejumlah makanan jadi," ucap Ujang.

Selain tarif listrik, komoditas lain yang dominan mendorong inflasi yoy antara lain bakso siap santap, beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), biaya pemeliharaan atau servis, tarif dokter spesialis, bawang merah, emas perhiasan, Sigaret Putih Mesin (SPM), sayuran hijau seperti kangkung dan bayam, kue kering berminyak, nasi dengan lauk, serta jeruk.

Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang justru menahan laju inflasi tahunan. Komoditas penyumbang deflasi yoy terbesar antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bensin, pisang, pengharum cucian atau pelembut, buku pelajaran SMA dan SMP, tarif kereta api, sabun detergen bubuk, minuman ringan, kemiri, tomat, sabun cair atau cuci piring, serta cumi-cumi.

Secara bulanan, Kota Cirebon mengalami deflasi 0,44% pada Januari 2026. Namun demikian, masih terdapat komoditas yang memberikan andil inflasi mtm, seperti SKM, roti bakar, daging sapi, tarif rumah sakit, kue kering berminyak, vitamin, Sigaret Kretek Tangan (SKT), emas perhiasan, bawang putih, tisu, apel, pir, panci, makanan hewan peliharaan, dan kemeja pendek anak.

Adapun deflasi mtm terutama dipicu oleh turunnya harga daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, jeruk, telur ayam ras, bensin, cabai rawit, wortel, cabai hijau, daun bawang, rampela hati ayam, sawi putih, kelapa, tarif kereta api, serta kacang panjang.

Ujang menambahkan, dari sisi andil inflasi yoy, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan kontribusi terbesar sebesar 1,44%, disusul makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,62%, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,48%.

"Data ini menunjukkan tekanan inflasi masih perlu diwaspadai, terutama dari komoditas yang diatur pemerintah dan jasa," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan biaya pendidikan menjadi salah satu kekhawatiran utama rumah tangga di banyak negara, termasuk Indonesia.

Sekolah, kursus tambahan, hingga pendidikan tinggi menuntut perencanaan keuangan jangka panjang yang semakin matang.

Di sisi lain, kemampuan menabung keluarga sering kali terbatas oleh kebutuhan harian yang terus meningkat.

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa persoalan menabung untuk pendidikan anak bukan semata soal jumlah dana, melainkan soal kebiasaan, waktu, dan strategi.

Dengan pendekatan yang bertahap dan realistis, menabung pendidikan anak tidak harus menjadi beban yang terasa berat.

Tekanan biaya pendidikan dan pentingnya perencanaan sejak dini

Laporan Education Finance Watch yang diterbitkan oleh Bank Dunia dan UNESCO menunjukkan, meskipun belanja pendidikan secara global terus meningkat, belanja pendidikan per anak di sejumlah negara justru stagnan atau menurun.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa beban biaya pendidikan semakin banyak dialihkan ke rumah tangga.

Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dalam publikasi Education ata Glance mencatat adanya disparitas biaya pendidikan yang lebar antarnegara serta perubahan pola pembiayaan pendidikan.

Situasi ini membuat keluarga perlu menyiapkan dana pendidikan dengan perencanaan yang lebih sistematis dan jangka panjang.

Di tengah kondisi tersebut, berbagai survei menunjukkan, kesadaran orang tua untuk menabung pendidikan sebenarnya cukup tinggi, meski belum selalu diikuti kesiapan dana yang memadai.

Tantangan orang tua: niat ada, ruang fiskal terbatas

Sebagai gambaran, survei Fidelity Investments di Amerika Serikat (AS) menunjukkan sekitar 74 persen orang tua menyatakan menabung untuk biaya pendidikan anak mereka.

Namun, nilai tabungan tersebut rata-rata masih jauh dari kebutuhan riil di masa depan, terutama ketika memperhitungkan inflasi biaya pendidikan.

“Meskipun orang tua memprioritaskan pendidikan perguruan tinggi anak-anak mereka, kenyataannya adalah menyeimbangkan pengeluaran sehari-hari dengan tabungan jangka panjang bisa menjadi hal yang menakutkan,” kata Tony Durkan, Vice President Fidelity, dikutip dari Money.com.

Pernyataan tersebut mencerminkan dilema umum orang tua: keinginan kuat untuk menyiapkan masa depan anak, tetapi ruang keuangan yang terbatas karena pengeluaran rutin rumah tangga.

Menabung kecil tapi konsisten: pendekatan yang banyak dianjurkan

Kunci utama menabung dana pendidikan adalah memulai sedini mungkin, meski dengan nominal kecil. Efek bunga majemuk dalam jangka panjang membuat dana yang tampak kecil di awal dapat berkembang signifikan seiring waktu.

Reuters mewartakan, George Makras dari Ascensus College Savings menekankan pentingnya kemudahan dalam menabung, salah satunya dengan otomasi.

Konsep otomasi ini dinilai mengurangi beban psikologis menabung. Dana langsung dialihkan sebelum sempat digunakan untuk kebutuhan lain.

Memanfaatkan pemasukan tak rutin

Selain dari pendapatan bulanan, sebagian pakar keuangan menyarankan agar orang tua mengalokasikan dana dari pemasukan tidak rutin, seperti bonus, pengembalian pajak, atau hadiah uang ke tabungan pendidikan anak.

Pendekatan ini kerap disebut sebagai penggunaan found money, yaitu dana yang tidak diperhitungkan dalam anggaran bulanan.

Dengan cara ini, orangtua dapat menambah tabungan tanpa harus mengorbankan kebutuhan rutin.

Menyesuaikan instrumen dengan horizon waktu

Pilihan instrumen menjadi faktor penting agar menabung tidak terasa berat. Pemilihan instrumen sebaiknya disesuaikan dengan jangka waktu kebutuhan dana.

Untuk jangka panjang, instrumen berbasis pasar modal kerap dipilih karena potensi imbal hasilnya lebih tinggi.

Namun, semakin dekat dengan waktu penggunaan dana, risiko perlu diturunkan secara bertahap.

Pendekatan ini dikenal sebagai glide path, yakni mengalihkan dana secara perlahan ke instrumen yang lebih stabil seiring bertambahnya usia anak. Strategi serupa banyak diterapkan pada produk tabungan pendidikan di berbagai negara.

Memisahkan dana pendidikan anak dari keuangan harian

Salah satu risiko yang sering muncul adalah penggunaan dana pendidikan untuk kebutuhan mendesak lain.

Inilah pentingnya pemisahan rekening agar tabungan pendidikan tidak mudah “terambil”.

Dana pendidikan sebaiknya ditempatkan di rekening atau produk khusus, terpisah dari tabungan harian maupun dana darurat.

Dana darurat sebagai penyangga

Agar tabungan pendidikan tetap utuh, jangan lupa pentingnya dana darurat. Dana ini berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi kejadian tak terduga, sehingga orang tua tidak perlu menggunakan tabungan pendidikan anak.

Umumnya, dana darurat disarankan setara tiga hingga enam bulan pengeluaran rumah tangga, tergantung stabilitas pendapatan keluarga.

Melibatkan keluarga dan lingkungan terdekat

Di sejumlah negara, tren menabung pendidikan juga melibatkan keluarga besar.

Alih-alih memberikan hadiah barang, kerabat diminta menyumbang ke rekening pendidikan anak pada momen tertentu seperti ulang tahun atau hari raya. Daripada THR digunakan untuk belanja, lebih baik disimpan untuk dana pendidikan anak.

Praktik ini dinilai efektif mengumpulkan dana dalam jumlah kecil dari banyak sumber, sekaligus memperkuat komitmen kolektif terhadap pendidikan anak.

Literasi keuangan sejak dini

Survei yang dilakukan NerdWallet menunjukkan, banyak orangtua mulai mengenalkan kebiasaan menabung kepada anak sejak usia dini melalui uang saku.

Anak diajak memahami bahwa sebagian uang perlu disimpan untuk tujuan jangka panjang.

Pendekatan ini bukan hanya soal menambah dana, tetapi juga membangun pemahaman anak tentang nilai uang dan perencanaan masa depan. Ini adalah aspek yang kerap dianggap sama pentingnya dengan dana pendidikan itu sendiri.

Menabung dan peluang pendanaan lain

Menabung bukan satu-satunya sumber pembiayaan pendidikan. Beasiswa, subsidi pendidikan, dan program bantuan lainnya juga menjadi bagian dari strategi banyak keluarga di berbagai negara.

Keluarga yang aktif mencari informasi beasiswa sejak dini cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola dana pendidikan, karena tabungan tidak harus menutup seluruh biaya pendidikan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China mulai 1 Januari 2026 memberlakukan pajak penjualan sebesar 13 persen atas alat kontrasepsi, termasuk kondom dan pil KB, seiring upaya mendorong peningkatan angka kelahiran di negara berpenduduk terbanyak kedua di dunia tersebut. Di saat yang sama, layanan penitipan anak atau daycare dibebaskan dari pajak sebagai bagian dari paket stimulus demografi.

Perubahan tersebut merupakan bagian dari perombakan sistem pajak yang diumumkan akhir 2025, yang menghapus sejumlah pengecualian pajak sejak 1994, era ketika China masih menerapkan kebijakan satu anak. Reformasi ini juga membebaskan layanan terkait pernikahan dan perawatan lansia dari pajak pertambahan nilai (PPN), serta melengkapi kebijakan lain seperti perpanjangan cuti orang tua dan bantuan tunai.

Langkah itu diambil di tengah tantangan populasi menua dan perlambatan ekonomi. Data resmi menunjukkan populasi China menyusut selama tiga tahun berturut-turut, dengan jumlah kelahiran pada 2024 hanya 9,54 juta bayi atau sekitar setengah dari satu dekade sebelumnya.

Namun, pengenaan pajak pada alat kontrasepsi memicu kritik dan kekhawatiran publik. Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut berisiko meningkatkan kehamilan tidak diinginkan dan kasus HIV, serta dinilai tidak menyentuh akar persoalan rendahnya angka kelahiran.

“Dibutuhkan lebih dari sekadar kondom yang lebih mahal untuk mendorong orang memiliki anak,” tulis seorang pengguna media sosial.

Laporan Institut Penelitian Populasi YuWa di Beijing (2024) menyebut China sebagai salah satu negara termahal untuk membesarkan anak, terutama akibat biaya pendidikan dan tekanan bagi perempuan dalam menyeimbangkan karier dan pengasuhan. Perlambatan ekonomi dan krisis properti turut memperlemah kepercayaan generasi muda terhadap masa depan.

Dikutip dari laman BBC News, Ahli demografi Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin–Madison menilai dampak pajak kontrasepsi terhadap angka kelahiran “terlalu dibesar-besarkan” dan lebih mencerminkan upaya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak. Tahun lalu, PPN menyumbang hampir 40 persen dari total penerimaan pajak China.

Sementara itu, analis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Henrietta Levin menilai kebijakan tersebut bersifat simbolik, tetapi berisiko menjadi bumerang jika publik merasa negara terlalu mengintervensi pilihan pribadi. Tantangan lain muncul dari kapasitas pemerintah daerah yang terbebani utang untuk mengeksekusi berbagai insentif demografi.

Pengamat juga menyoroti faktor sosial yang lebih luas, termasuk menurunnya angka pernikahan dan kencan, serta perubahan pola interaksi generasi muda. “Tekanan sosial hari ini jauh lebih besar. Secara materi mungkin lebih baik, tetapi ekspektasi juga jauh lebih tinggi,” kata Daniel Luo (36), warga Provinsi Henan.

Masih bergulirnya wacana bahwa pemerintah Indonesia mempertimbangkan subsidi biaya pendidikan dengan meniru model Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau student loan karena keterbatasan ruang fiskal merupakan pola pikir yang harus ditantang secara sistematis. Yang mengkhawatirkan wacana ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Stella Christie dengan melibatkan LPDP dan institusi perbankan. Menuju tahun 2026, saya berharap agar wacana ini dihentikan dan hanya menjadi gurau belaka di masa lalu.

Bagi mereka yang kontra, argumen utama adalah mengembalikan esensi pendidikan sebagai barang publik (public goods) dan bukan barang privat (private goods). Bila pendidikan adalah barang publik maka ketersediaan pendidikan sudah menjadi hak bagi mereka yang menjadi warga negara dan harus disediakan oleh pemerintah sesuai amanat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pendidikan yang bersifat wajib tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar. Bagi mereka yang pro, pendekatan mereka lebih pragmatis yaitu student loan merupakan “solusi praktis sementara” agar arus kas lembaga pendidikan terus berjalan sambil menunggu goodwill dan alokasi anggaran pendidikan yang lebih rasional. Pendidikan bisa diserahkan ke mekanisme pasar hanya untuk jangka pendek.

Dalam beberapa narasi, fokus dampak negatif dari student loan lebih diarahkan ke masalah gagal bayar atau kredit/pembiayaan macet. Sebuah simplifikasi dari efek berantai (chain of reactions) yang akan ditimbulkan dari student loan. Begitu juga fakta bahwa student loan berkembang di negara lain seperti Amerika Serikat tidak bisa serta merta menjadi justifikasi bahwa hal tersebut baik.

Saya akan mencoba menjelaskan betapa berbahaya dampak kehadiran student loan bila kita berpikir holistik dan jangka panjang (long-term) dengan pendekatan yang berbeda: yaitu logika institusi. Secara sederhana, logika institusi memiliki esensi bahwa cara bekerja dan berorganisasi sebuah institusi (seperti pemerintah dan lembaga keuangan) dibentuk oleh praktik material dan konstruksi simbolik yang dimiliki oleh individu pembentuk institusi tersebut (Friedland and Alford, 1991). Sebagai contoh, logika institusi dari kapitalisme adalah akumulasi dan komodifikasi dari aktivitas manusia. Logika institusi dari demokrasi adalah partisipasi kontrol dari mayoritas pada aktivitas manusia.

Pertama, kita bahas dari perspektif institusi penyelenggara pendidikan (misalkan universitas). Bila universitas melihat adanya akses student loan yang dibuka untuk membayar biaya pendidikan seperti UKT, mereka akan merasa adanya insentif untuk mempertahankan biaya UKT (yang bisa jadi tidak terjangkau) atau bahkan menaikan UKT. Pola pikirnya sederhana: bila mahasiswa betul berminat dan menghargai daya jual universitas tersebut (dengan mempermudah mereka mencari kerja) maka dia tinggal mengambil student loan. Risiko gagal bayar “hanya” akan ditanggung oleh mahasiswa dan lembaga keuangan. Potensi jangka panjang adalah inflasi biaya UKT dan diterimanya “komersialisasi” pendidikan sebagai mazhab yang sah.

Kedua, kita bahas dari perspektif institusi penyedia pembiayaan atau loan (misalkan perbankan). Bila perbankan merasa bahwa mereka telah diberikan izin (permit) untuk menyalurkan pembiayaan pendidikan, maka mereka akan menggunakan logika untung-rugi (cost-benefit) karena sumber dana mereka berasal dari pihak ketiga (baca: masyarakat). Bila pembiayaan pendidikan menjadi segmen yang menguntungkan, perbankan akan mengalokasikan lebih banyak modal untuk mengejar keuntungan dari segmen pendidikan ini. Hal ini mirip dengan fenomena PayLater yang marak atau dulu ketika talangan haji masih diperbolehkan. Akibat negatif jangka panjang akan sama. Hal ini terjadi karena kedua institusi bergerak berdasarkan logika untung-rugi pasar.

Student Loansebagai Solusi Jangka Pendek?

Bagaimana bila student loan hanya menjadi solusi jangka pendek? Menurut saya, kita perlu memahami kembali bagaimana pasar keuangan bekerja dan bagaimana logika institusi mempengaruhinya. Kita anggap saja student loan menjadi produk sukses dengan tingkat pembayaran pinjaman (payment rate) yang bagus. Perbankan senang karena mereka mendapatkan keuntungan ekonomi, lembaga pendidikan juga senang karena operasional mereka terpenuhi tanpa terpapar risiko yang timbul dari pembiayaan. Bila kedua pihak telah mencicipi keuntungan ini maka kedua institusi akan mempertahankan status quo dan menjadikan mahasiswa atau pelajar hanya sebagai aktor konsumsi belaka. Logika mereka condong menjadi logika untung-rugi dalam pengertian pasar.

Apa yang terjadi bila pemerintah kemudian memutuskan student loan dilarang disalurkan oleh lembaga keuangan? Saya akan berargumen bahwa pasar akan mencari bentuk lain dari student loan hanya untuk menghindari risiko hukum. Ini adalah situasi yang terjadi ketika talangan Haji dihentikan pada tahun 2021 melalui PMA nomor 13 tahun 2021. Pasar talangan haji akhirnya diambil alih oleh lembaga keuangan non-bank untuk mengakali peraturan ini. Ketika logika institusi yang bersifat komersial atau untung-rugi sudah merasuki pelaku pasar, sulit menghentikan daya inovasi mereka.

Bagaimana Menyikapinya?

Saya akan mencoba menguraikan beberapa usulan yang realistis tanpa membahas dari sisi APBN.

Pertama, bila ada mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan maka sifatnya murni hanyalah pinjaman dan bukan pembiayaan. Artinya, pinjaman tidak bersifat komersial, tidak memiliki unsur bunga (interest) dan hanya bisa diberikan atas bukti kebutuhan (bukan keinginan). Lembaga keuangan jelas tidak bisa mendapatkan keuntungan yang eksesif dari sini dan pemerintah harus sengaja mendesain pinjaman pendidikan bukan sebagai objek bisnis. Berbeda dengan beasiswa, bentuk pinjaman ini tetap perlu dikembalikan dalam bentuk pokok. Salah satu jalan tengah adalah lembaga keuangan boleh mengenakan biaya administrasi untuk biaya yang timbul dalam proses pengurusan pinjaman. Ini tidak ideal, tapi lebih baik dibandingkan membuka pintu pendapatan dari bunga.

Kedua, bila pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak swasta maka bisa dibuat lebih sistematis dan insentif mengikat. Contoh kasus yang bisa diambil adalah ketika OJK mewajibkan adanya kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia bagi bank dan lembaga keuangan lainnya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 47/POJK.03/2017 dan Nomor. 43/2024. Penyediaan ini diwajibkan dalam bentuk persentase dari total beban tenaga kerja.

Bila mitra atau lembaga memenuhi ketentuan tersebut, maka pemerintah dapat memberikan insentif fiskal misal keringanan pajak, insentif non-fiskal seperti kemudahan perpanjangan perizinan dan prioritas dalam akses pendanaan atau insentif strategis seperti poin tambahan dalam tender pemerintah. Hal ini tentu rentan dengan risiko manipulasi data dan perlu dipahami semua usulan pasti mengandung risiko. Tapi situasi ini menekankan pada masyarakat bahwa Pemerintah tidak lupa dengan kewajiban memastikan pendidikan dapat diakses oleh masyarakat yang berhak tanpa cara yang eksploitatif. Dengan kata lain, kita mencoba mendesain mekanisme dan logika pasar agar lebih selaras dengan amanat UU dalam penyelenggaraan pendidikan. Jangan sampai ruang pendidikan kita menjadi distopia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan biaya pendidikan terus menjadi perhatian banyak orang tua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sektor pendidikan pada Juli 2025 mencapai 1,95 persen, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang menembus 3,12 persen. Kenaikan yang terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun ini membuat perencanaan biaya pendidikan anak menjadi semakin krusial.

Bagi orang tua, khususnya generasi sandwich yang harus membagi penghasilan untuk anak sekaligus orang tua, perencanaan pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pendidikan yang terencana memberi kepastian bagi anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sekaligus menghadirkan rasa aman terhadap masa depan mereka.

Tim perencana keuangan dari Sun Life Indonesia menyarankan tiga langkah utama yang dapat dilakukan orang tua agar biaya pendidikan anak tetap terkendali.

Langkah pertama, adalah mempersiapkan dana pendidikan sejak dini. Semakin panjang waktu persiapan, semakin ringan beban keuangan yang harus ditanggung. Orang tua dapat mulai dengan memetakan jenjang pendidikan yang akan ditempuh anak, lalu menghitung estimasi biaya di setiap tahap dengan memperhitungkan inflasi. Perhitungan ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan dana pendidikan yang realistis.

Langkah kedua, menyisihkan penghasilan secara konsisten. Banyak ahli keuangan menyarankan alokasi sekitar 5–10 persen dari penghasilan bulanan khusus untuk dana pendidikan. Namun, konsistensi saja tidak cukup. Orang tua juga perlu menetapkan target dana yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu agar perencanaan tetap berada di jalur yang tepat, meski di tengah berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

Langkah ketiga,melakukan diversifikasi instrumen keuangan. Mengandalkan tabungan semata berisiko tergerus inflasi. Untuk jangka panjang, orang tua dapat mempertimbangkan instrumen investasi seperti reksa dana saham atau campuran agar nilai dana pendidikan dapat bertumbuh. Di sisi lain, instrumen perlindungan seperti asuransi berperan sebagai pengaman jika terjadi risiko tak terduga yang memengaruhi kondisi keuangan keluarga.

Sejumlah lembaga keuangan menilai perlindungan menjadi bagian penting dalam perencanaan pendidikan anak. Tanpa perlindungan yang memadai, rencana pendidikan berisiko terganggu ketika terjadi perubahan kemampuan finansial keluarga. Karena itu, solusi keuangan yang menggabungkan manfaat perlindungan dan perencanaan jangka panjang dinilai semakin relevan.

Chief of Marketing Sun Life Indonesia, Maika Randini mengatakan perseroan berusahamenjawab kebutuhan tersebut adalah Sun Prosperity Prime dari Sun Life Indonesia. Produk ini dirancang untuk membantu orang tua mempersiapkan dana pendidikan anak secara fleksibel, dengan manfaat tunai tahunan yang dapat dimanfaatkan sejak tahun pertama polis, serta pilihan plan yang disesuaikan dengan tahap pendidikan anak, mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi.

Selain fleksibilitas manfaat, kemudahan proses dan pilihan mata uang rupiah maupun dolar AS menjadi pertimbangan bagi orang tua yang mempersiapkan pendidikan jangka panjang, termasuk kemungkinan studi di luar negeri.

Pada akhirnya, perencanaan pendidikan anak adalah investasi jangka panjang yang memerlukan kedisiplinan dan strategi yang tepat. Dengan perencanaan yang matang, orang tua tidak hanya menyiapkan dana, tetapi juga menghadirkan ketenangan dan harapan bagi masa depan anak-anak mereka.

JAKARTA - Setiap orang tua pasti menginginkan satu hal, yakni melihat anak-anak mereka tumbuh, belajar, dan mewujudkan mimpinya. Namun realita hari ini menunjukkan bahwa pendidikan -yang menjadi fondasi utama masa depan anak- terus mengalami peningkatan biaya dari tahun ke tahun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2025 mencatat inflasi sektor pendidikan sebesar 1,95%, dengan kenaikan tertinggi pada jenjang pendidikan dasar dan PAUD yang mencapai 3,12%. Kenaikan secara konsisten inilah yang membuat biaya pendidikan semakin meningkat setiap tahunnya.

Sun Life Indonesia Luncurkan Sun Entrepreneur, Dorong Generasi Muda Berwirausaha



Karena itu mempersiapkan biaya pendidikan anak menjadi hal fundamental yang perlu dilakukan oleh orang tua, terutama sandwich generation. Sebab dengan pendidikan yang terencana, Anda turut memastikan anak memiliki kesempatan hidup yang lebih baik, mereka dapat mengembangkan minat dan bakatnya, serta memiliki rasa aman akan masa depannya kelak.

Berikut tiga langkah cerdas yang dapat membantu Anda memastikan masa depan pendidikan anak tetap terencana dengan baik:

1. Persiapkan Sejak Dini

Persiapan dana pendidikan idealnya dimulai sedini mungkin. Semakin panjang waktu yang dimiliki, semakin ringan beban finansial yang harus ditanggung.

Mulailah dengan menentukan kapan anak akan memasuki setiap jenjang sekolah, kemudian cari tahu estimasi biaya yang diperlukan pada tahun tersebut (termasuk proyeksi inflasi). Gambaran ini akan menjadi fondasi untuk menghitung estimasi biaya pendidikan yang realistis.

2. Sisihkan 5–10% Penghasilan

Setelah mengetahui estimasi biaya, langkah berikutnya adalah menerapkan strategi finansial secara konsisten.

Banyak perencana keuangan menyarankan untuk menyisihkan 5–10% penghasilan bulanan khusus untuk pendidikan.

Namun menyisihkan saja tidak cukup. Anda juga perlu menentukan target yang jelas, seperti berapa jumlah dana yang harus terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Target yang jelas dan terukur akan membantu Anda tetap on track, sekalipun ada kebutuhan rumah tangga lain yang sewaktu-waktu harus diprioritaskan.

3. Diversifikasi Instrumen Keuangan

Perencanaan pendidikan sebaiknya tidak hanya mengandalkan tabungan. Untuk menjaga nilai uang tetap bertumbuh, Anda bisa mempertimbangkan diversifikasi instrumen, seperti reksa dana saham atau campuran untuk jangka panjang.

Instrumen investasi membantu pertumbuhan dana, sementara instrumen perlindungan seperti asuransi dapat memberikan jaring pengaman jika terjadi hal tak terduga. Di sinilah perencanaan menjadi lebih lengkap dan menyeluruh.

Optimalkan Perencanaan Pendidikan Anak Anda dengan Asuransi yang Tepat

Satu hal penting yang sering terlewat oleh orang tua adalah bagaimana memastikan pendidikan anak tetap berjalan sesuai rencana jika terjadi risiko tak terduga, seperti perubahan kemampuan finansial keluarga. Di sinilah asuransi hadir bukan hanya menjaga, tetapi memastikan keberlanjutan masa depan anak dalam kondisi apa pun.

Untuk menjawab kebutuhan ini, Sun Life Indonesia menghadirkan Asuransi Sun Prosperity Prime (Si Super), solusi komprehensif yang dirancang untuk membantu orang tua mempersiapkan biaya pendidikan anak secara aman, fleksibel, dan berkelanjutan.

Berikut manfaat utama Si Super dalam mendukung pendidikan anak, pertama yakni annual cash benefit sejak tahun pertama polis. Di tahun pertama, Anda dapat menerima Manfaat Tunai Tahunan, yang bisa dialokasikan untuk biaya sekolah, les, kursus, atau disimpan kembali sebagai tambahan dana pendidikan. Manfaat ini membantu memastikan kebutuhan pendidikan anak mendapatkan dukungan finansial yang stabil dan konsisten.

Sun Life Indonesia dan Universitas Gunadarma Kolaborasi Berdayakan Anak Muda Indonesia



Kedua, fleksibel dengan 3 pilihan plan berdasarkan tahap pendidikan anak. Setiap anak memiliki perjalanan belajar yang berbeda. Untuk itu, Si Super menyediakan tiga pilihan plan: Super Start, untuk persiapan daycare, playgroup, hingga PAUD. Super Growth, untuk persiapan jenjang SD hingga SMA. Super Maxima, untuk persiapan dana kuliah, termasuk kemungkinan studi di luar negeri. Dengan fleksibilitas ini, orang tua dapat menyesuaikan strategi finansial sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan pendidikan anak.

Manfaat ketiga yaitu Super Easy: tanpa pemeriksaan polis + premi hingga 6 miliar (USD 400.000). Proses pengajuan yang tanpa pemeriksaan medis membuat orang tua dapat memulai perlindungan dengan lebih cepat dan mudah. Ditambah pilihan premi hingga 6 miliar rupiah (USD 400.000), yang memudahkan Anda dalam mengatur rencana perlindungan yang sesuai dengan kapasitas finansial serta rencana pendidikan anak.

Manfaat terakhir atau yang keempat, adalah pilihan mata uang USD dan IDR. Si Super hadir dalam dua mata uang,USD dan IDR, yang memberikan fleksibilitas bagi Anda yang mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan anak di luar negeri, atau kebutuhan dana jangka panjang yang lebih stabil terhadap nilai tukar.

Dengan demikian, Anda dapat merencanakan pendidikan anak dengan lebih percaya diri, terlebih saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Perjalanan pendidikan anak adalah perjalanan panjang yang penuh harapan. Dengan perencanaan finansial yang matang, Anda memberikan fondasi kuat bagi mereka untuk tumbuh, belajar, dan mengejar apa pun yang mereka inginkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan biaya pendidikan yang berlangsung konsisten dari tahun ke tahun mendorong orang tua untuk menyusun perencanaan keuangan sejak dini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi sektor pendidikan pada Juli 2025 mencapai 1,95 persen, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan dasar dan PAUD sebesar 3,12 persen.

Kondisi tersebut membuat biaya pendidikan semakin membebani rumah tangga, terutama bagi orang tua yang berada dalam kelompok sandwich generation. Di satu sisi harus memenuhi kebutuhan anak, di sisi lain tetap menopang keluarga besar.

Perencanaan yang matang menjadi kunci agar pendidikan anak tetap berjalan sesuai harapan.

Langkah mempersiapkan dana pendidikan anak

Sejumlah perencana keuangan menekankan pentingnya strategi terstruktur untuk mempersiapkan dana pendidikan.

Setidaknya terdapat tiga langkah yang dapat menjadi acuan orang tua dalam menyusun perencanaan tersebut.

1. Persiapkan sejak dini

Langkah pertama adalah mempersiapkan dana pendidikan sejak dini. Perencanaan ideal dimulai sedini mungkin agar beban finansial tidak menumpuk di satu waktu.

Orang tua perlu memetakan tahapan pendidikan anak, mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi, kemudian menghitung estimasi biaya pada setiap jenjang dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi.

Perhitungan ini menjadi fondasi dalam menentukan kebutuhan dana pendidikan secara realistis. Dengan gambaran yang jelas, orang tua dapat menyesuaikan strategi keuangan dengan kondisi penghasilan keluarga.

2. Sisihkan penghasilan secara rutin

Langkah kedua adalah menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin. Banyak perencana keuangan merekomendasikan alokasi sekitar 5 sampai 10 persen dari penghasilan bulanan khusus untuk dana pendidikan.

Namun, alokasi tersebut perlu disertai target yang terukur, baik dari sisi jumlah dana maupun jangka waktu pengumpulan.

Target yang jelas dinilai dapat membantu keluarga tetap disiplin, meskipun dihadapkan pada berbagai kebutuhan rumah tangga lain yang bersifat mendesak.

3. Diversifikasi instrumen keuangan

Langkah ketiga adalah melakukan diversifikasi instrumen keuangan. Tabungan dinilai belum cukup untuk menjaga nilai dana pendidikan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, orang tua dapat mempertimbangkan instrumen investasi seperti reksa dana saham atau campuran untuk tujuan jangka panjang, serta instrumen perlindungan sebagai mitigasi risiko.

Kombinasi antara investasi dan perlindungan diharapkan dapat menjaga keberlangsungan rencana pendidikan anak apabila terjadi kondisi yang tidak terduga.

Dalam konteks perlindungan, peran asuransi kerap menjadi bagian dari perencanaan pendidikan yang menyeluruh.

Asuransi tidak hanya berfungsi sebagai proteksi, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu memastikan rencana pendidikan tetap berjalan ketika kemampuan finansial keluarga berubah.

Menjawab kebutuhan tersebut, Sun Life Indonesia menghadirkan produk Asuransi Sun Prosperity Prime atau Si Super. Produk ini dirancang untuk membantu orang tua mempersiapkan dana pendidikan anak secara berkelanjutan.

Dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (19/12/2025), salah satu fitur yang ditawarkan adalah Manfaat Tunai Tahunan yang dapat diterima sejak tahun pertama polis.

Manfaat ini dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti uang sekolah, les, atau kursus, maupun dialokasikan kembali sebagai tambahan dana pendidikan.

Selain itu, Si Super menyediakan tiga pilihan plan yang disesuaikan dengan tahapan pendidikan anak. Plan Super Start ditujukan untuk persiapan daycare, playgroup, hingga PAUD. Plan Super Growth difokuskan pada jenjang SD hingga SMA.

Sementara itu, plan Super Maxima dirancang untuk persiapan dana kuliah, termasuk peluang studi di luar negeri.

Dari sisi kemudahan, produk ini menawarkan proses pengajuan tanpa pemeriksaan medis, dengan pilihan premi hingga Rp 6 miliar atau setara 400.000 dollar AS.

Skema tersebut memberikan fleksibilitas bagi orang tua dalam menyesuaikan perlindungan dengan kapasitas finansial dan rencana pendidikan anak.

Si Super juga tersedia dalam dua pilihan mata uang, yakni rupiah dan dolar AS. Pilihan ini dinilai relevan bagi orang tua yang merencanakan pendidikan anak di luar negeri atau membutuhkan dana jangka panjang yang lebih stabil terhadap fluktuasi nilai tukar.

Perencanaan pendidikan anak menjadi proses jangka panjang yang memerlukan kesiapan finansial dan strategi yang terukur.

Dengan memadukan perencanaan dana, investasi, serta perlindungan, orang tua berupaya menjaga agar pendidikan anak tetap berjalan sesuai rencana di tengah dinamika ekonomi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 untuk jenjang SMA/SMK/SLB. Program ini mengalokasikan total anggaran sebesar Rp48,077 miliar yang ditujukan untuk investasi jangka panjang pada Sumber Daya Manusia (SDM) di Jatim.

Peluncuran program yang berlangsung di Surabaya pada Rabu (10/12/2025) malam tersebut dihadiri Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Paudah dan Dirut Bank Jatim Winardi Legowo.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa bantuan biaya pendidikan ini bukan sekadar transfer dana, tetapi merupakan investasi untuk masa depan generasi Jatim. Program ini ditargetkan mampu menekan angka putus sekolah dan memastikan pemenuhan pendidikan wajib 12 tahun secara lebih merata.

"Sapaan dari Pemprov tolong digunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah," ujarnya di Surabaya, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai, memaparkan bahwa total sasaran penerima bantuan tahun 2025 adalah sebanyak 48.077 peserta didik dari keluarga kurang mampu (desil 1 dan 2). Masing-masing peserta didik akan menerima bantuan sebesar Rp1.000.000.

Dana tersebut akan disalurkan melalui transfer ke virtual account masing-masing siswa, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, paket data, serta biaya transportasi.

"Program ini wujud hadirnya pemerintah Provinsi Jatim untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang baik," tegas Aries.

Selanjutnya, Khofifah menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"IPM Jawa Timur tahun 2025 tercatat di angka 76,13 (kategori tinggi), meningkat 1,04% dari tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan IPM Jatim di atas rata-rata nasional (75,90). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jatim juga berada di angka 8,39 tahun pada 2025," jelasnya.

Namun, Khofifah menambahkan untuk memastikan angka RLS dan Harapan Lama Sekolah (HLS) terus meningkat, harus fokus pada tantangan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur.

Di tempat yang sama, Direktur SUPD IV Kemendagri RI, Paudah, mengapresiasi komitmen Jatim yang dinilai sebagai satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana penanganan anak tidak sekolah.

Khofifah juga mengajak seluruh elemen untuk bersinergi agar program bantuan ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Terdapat aturan tegas bahwa bantuan akan dibatalkan apabila peserta didik meninggal dunia, putus sekolah, terlibat kriminal, atau menikah di usia dini," tuturnya.