JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai, kebijakan baru tata kelola ekspor melalui satu pintu berpotensi menimbulkan persoalan baru, dibandingkan tujuannya mencegah praktik under invoicing dan meningkatkan devisa negara.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui BUMN yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Pada tahap awal, skema ekspor satu pintu berlaku untuk tiga komoditas, yakni minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026.

Menurut Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto, beleid tersebut bisa menimbulkan potensi kecurangan gaya baru.

Setidaknya ada tiga persoalan, yakni kewenangan BUMN dalam menentukan harga, adanya pengecualian bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak dengan pemerintah dan PT DSI dapat mengambil margin, serta minimnya pengaturan mengenai transparansi dalam beleid itu.

Mansuetus menilai, terdapat banyak kejanggalan sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi pembentukan harga ekspor dan dampaknya terhadap petani sawit.

"Jika tujuan kebijakan ini adalah mencegah under invoicing, maka seharusnya mekanisme pembentukan harga menjadi lebih transparan," ujar Mansuetus dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Secara perinci, pada Pasal 4 PP 24/2026 disebutkan bahwa kewajiban ekspor melalui BUMN ekspor dapat dikecualikan bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah terkait investasi, divestasi, dan/atau pengolahan/pemurnian di dalam negeri.

POPSI menilai, ketentuan tersebut berpotensi membuka ruang lobi sekaligus menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Selain itu, POPSI mencatat sejumlah pertanyaan yang dinilai belum terjawab dalam aturan tersebut.

Pertanyaan itu antara lain menyangkut mekanisme penetapan harga ekspor, perhitungan margin perdagangan, target tambahan devisa negara yang ingin dicapai, hingga mekanisme audit terhadap harga ekspor.

Mansuetus menuturkan, pemerintah juga belum menjelaskan secara terukur besaran tambahan devisa yang diharapkan dari penerapan skema ekspor satu pintu tersebut.

"Yang diatur dalam PP sangat kabur sebab margin yang diambil oleh BUMN tidak sama dengan devisa negara. Jika alasan utama kebijakan ini adalah menyelamatkan devisa negara, maka pemerintah perlu menyampaikan target, mekanisme pencapaiannya, serta manfaat yang akan diterima masyarakat, termasuk petani sawit," papar dia.

POPSI juga mengingatkan potensi dampak kebijakan tersebut terhadap petani sawit.

Menurut organisasi itu, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.

Jika margin yang diambil oleh BUMN eksportir menjadi komponen biaya baru dalam perdagangan, maka beban tersebut berpotensi ditanggung petani melalui penurunan harga TBS.

POPSI pun meminta pemerintah membuka secara transparan perhitungan harga, mekanisme pengawasan, serta skema perlindungan petani sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban tambahan bagi petani sawit," pungkas Mansuetus.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) dapat diarahkan perannya sebagai lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor sumber daya alam (SDA).

“Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss,” ujar Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Wijayanto, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, pengawasan devisa hasil ekspor, serta pencegahan praktik underinvoicing dan transfer pricing tanpa harus mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan.

“Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya. Dengan cara itu, tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia,” ujar dia.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.

Lebih lanjut, Wijayanto menegaskan bahwa tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung.

“Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya,” katanya.

Namun, dari sisi ekonomi, Wijayanto juga mengingatkan kebijakan eksportir tunggal juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha.

“Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain. Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia,” ujar dia.

Ia menilai, dampak tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga.

“Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun. Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya,” kata Wijayanto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya

Jakarta (ANTARA) - Petani dari berbagai sentra sawit menyatakan dukungannya terhadap langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) mengawal pemulihan harga tandan buah segar (TBS) agar kembali menguntungkan petani usai sempat anjlok.

Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin, para petani menyampaikan harga TBS mulai berangsur membaik meskipun masih diperlukan pengawalan agar pemulihan terjadi secara merata.

Perwakilan petani dari berbagai sentra sawit, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara hingga Banten, menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus harapan agar harga TBS kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Salah satunya disampaikan Ardiansyah Saragih, petani sawit dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Ia menilai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap persoalan harga sawit memberikan harapan baru bagi jutaan petani.

"Harga sawit memang sempat turun sangat dalam, tetapi sekarang mulai naik kembali," kata Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, paparan Menteri Pertanian mengenai tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya permintaan ekspor memberikan optimisme harga sawit ke depan masih memiliki prospek yang baik.

Sementara itu, Septriadi, petani sawit asal Sumatera Selatan, mengatakan harga TBS yang mengikuti acuan Dinas Perkebunan masih berada pada tingkat yang layak. Namun, masih terdapat petani yang harus menjual hasil panennya ke tengkulak karena tidak memenuhi standar pembelian perusahaan mitra.

"Kalau harga yang mengikuti standar Disbun (Dinas Perkebunan) masih layak. Untuk sawit umur lima tahun kemarin sekitar Rp3.499 per kilogram. Tetapi petani yang tidak bisa masuk ke perusahaan mitra terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah," katanya.

Senada, Hulibarawan dari Lampung Tengah, menyampaikan harga TBS di wilayahnya saat ini sudah mencapai sekitar Rp3.200 per kilogram, mendekati harga standar provinsi sebesar Rp3.350 per kilogram.

"Kami sudah cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Namun kami berharap harga sawit tetap distabilkan karena beberapa waktu lalu sempat turun mendadak hampir Rp1.000 per kilogram," ungkapnya.

Sementara itu, kondisi berbeda masih dirasakan petani sawit di Banten. Aryadi, petani asal Pandeglang, menyebut harga TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp2.500 per kilogram.

Sedangkan pendapatan bersih yang diterima petani jauh lebih rendah setelah dipotong biaya panen, angkut, dan operasional lainnya. Meski demikian, ia mengakui kondisi saat ini mulai membaik dibanding beberapa waktu lalu.

"Harapan kami ke depan harganya semakin membaik seperti provinsi lain" katanya.

Menurut Aryadi, kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan petani sawit di daerah yang belum memiliki mekanisme penetapan harga yang kuat tetap memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga TBS agar manfaat kenaikan harga komoditas sawit global dapat dirasakan langsung oleh petani.

Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Kita ingin membangun ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena itu harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya," tegas Mentan.

Rapat koordinasi yang dihadiri petani, asosiasi, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi forum penting untuk menyerap langsung aspirasi petani sekaligus memastikan pemulihan harga TBS berlangsung merata di seluruh sentra sawit nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melontarkan peringatan keras kepada pelaku industri sawit setelah harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Amran bahkan mengancam akan meminta aparat penegak hukum memeriksa ratusan perusahaan yang diduga terlibat dalam penurunan harga tersebut.

Peringatan itu disampaikan Amran saat memimpin Rapat Pengendalian Harga TBS dan minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) di Kementerian Pertanian, Senin (8/6/2026). Forum tersebut dihadiri perwakilan petani, perusahaan pengolahan sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), hingga Satgas Pangan.

Sorotan utama dalam rapat itu adalah anjloknya harga TBS setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk sawit nasional pada Mei lalu.

Amran mempertanyakan alasan harga TBS justru turun ketika harga CPO global sedang mengalami kenaikan dan nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat. Menurutnya, kondisi pasar internasional seharusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga di tingkat petani.

Ketua Umum GAPKI Edy Martono menjelaskan bahwa penurunan harga terjadi karena pelaku usaha mengalami kepanikan setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI. Menurutnya, banyak perusahaan belum memahami mekanisme dan kewenangan badan baru tersebut.

"Saya sudah lapor Pak Wamen, jadi sebenarnya karena masalah panik, ketidakpastian," kata Edy dalam rapat.

Namun jawaban itu tidak memuaskan Amran. Ia mempertanyakan logika pelaku usaha yang memilih menurunkan harga ketika menghadapi ketidakpastian pasar.

"Berarti kaget? Kaget. Kenapa tidak lari naik kalau kaget? Kenapa lari turun?" tanya Amran kepada pimpinan GAPKI.

Edy kembali menegaskan bahwa faktor ketidakjelasan skema PT DSI menjadi penyebab utama gejolak harga. Ia mengaku banyak pembeli dari luar negeri, termasuk Uni Eropa, mempertanyakan mekanisme ekspor baru tersebut.

"Kita pun ditanya juga tidak tahu, Pak," ujar Edy.

Amran tetap tidak menerima alasan tersebut. Ia menilai dampak yang ditimbulkan terlalu besar karena menyangkut kehidupan jutaan petani sawit di berbagai daerah.

"Bapak kenapa lari kagetnya (menurunkan harga)? Itu menyusahkan 15 juta orang kagetnya Bapak? Coba sebut apa adanya lah," tegas Amran.

Ketegangan rapat semakin meningkat ketika Amran menyoroti fakta bahwa harga TBS belum pulih sepenuhnya meski PT DSI telah mulai beroperasi dan pemerintah telah memberikan penjelasan terkait mekanisme ekspor sawit.

Menurut Amran, jika memang penyebabnya hanya kepanikan pasar, maka harga seharusnya sudah kembali normal setelah ketidakpastian tersebut terjawab.

"Kaget kan satu hari. Setelah ada kejelasan Bapak kan jawab sudah ada kejelasan. Lah kenapa belum recovery 100 persen? Berarti masih kaget?" cecarnya.

Puncak peringatan keras Amran muncul ketika ia mengancam akan meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih menekan harga sawit hingga saat ini.

"Oke kalau dia tidak berhenti kaget aku kasih kaget ya. Direskrimum, seluruh surat yang saya kirim tolong periksa yang harga turun masih sampai hari ini. Ada hampir 300 perusahaan periksa semua," ujar Amran.

Tak hanya GAPKI, Amran juga mencecar perwakilan Wilmar Group yang menyampaikan alasan serupa terkait gejolak harga pasca pembentukan PT DSI. Ia bahkan menuding sebagian pelaku usaha seolah menggunakan alasan ketidakpastian sebagai pembenaran atas penurunan harga sawit.

"Jadi udah Bapak pura-pura kaget aku juga pura-pura kaget nanti aku kasih kaget juga Bapak," kata Amran.

Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama pelaku usaha dan perwakilan petani akhirnya menyepakati bahwa harga TBS dan CPO harus kembali ke level sebelum pengumuman PT DSI. Kesepakatan itu didasarkan pada kondisi pasar global yang masih mendukung, dengan harga CPO yang tinggi dan penguatan dolar AS.

Pemerintah menegaskan tidak ada alasan fundamental yang dapat membenarkan penurunan harga sawit di tingkat petani dalam situasi pasar saat ini. Karena itu, Kementerian Pertanian memastikan akan terus mengawasi pergerakan harga untuk melindungi kepentingan jutaan petani sawit di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mulai menyediakan data Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara serta paduan besi (ferro alloy) kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sejalan dengan masa transisi mekanisme ekspor satu pintu.

Pihak Bea Cukai Kemenkeu mengatakan, proses pelayanan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis sejak masa transisi 1 Juni 2026 tetap berjalan seperti biasa. Layanan ini juga masih diberikan kepada eksportir yang sudah ada.

Akan tetapi, eksportir sudah mulai melaporkan kegiatannya ke DSI melalui sistem Customs-Excise Information System and Automation (CEISA). Caranya, PPE yang diisi eksportir akan diserahkan juga ke DSI.

"Eksportir tetap melakukan kegiatan ekspor sesuai mekanisme yang berlaku, sementara Bea Cukai menjalankan peran sesuai kewenangannya, termasuk dalam pelayanan dan penyediaan data realisasi ekspor PPE SDA Strategis kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (Persero) atau PT DSI," jelas Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Kemenkeu, Budi Prasetyo kepada Bisnis, dikutip Senin (8/6/2026).

Sebagai informasi, PPE adalah dokumen pernyataan resmi yang dibuat eksportir ke Bea Cukai untuk memberitahukan ekspor barang. Dokumen ini menjadi dasar bagi negara untuk melakukan pengawasan, mencatat statistik perdagangan, serta memproses pembayaran Devisa Hasil Ekspor (DHE SDA).

Pada prinsipnya, lanjut Budi, tidak ada penyesuaian yang dilakukan pada dokumen PPE. Hanya saja, terdapat penambahan pemberitahuan kepada pihak eksportir perihal penyampaian data PPE SDA Strategis kepada PT DSI pada saat membuat PPE.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran implementasi, Bea Cukai akan memberikan pendampingan teknis kepada DSI agar proses transisi dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Koordinasi antar dua instansi juga terus dilakukan dalam mendukung kelancaran arus barang.

"Dalam pelaksanaannya, kedua instansi telah menyelaraskan alur kerja melalui penyampaian informasi secara elektronik. Hal ini memungkinkan pemutakhiran data realisasi Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) dapat terproses secara otomatis dan real-time di lingkungan PT DSI," jelas Budi.

Untuk diketahui, masa transisi menuju ekspor satu pintu via DSI ini dari 1 Juni 2026 sampai dengan akhir tahun ini. Evaluasi juga dilakukan setiap tiga bulannya. Namun, dalam masa transisi ini, eksportir baru melaporkan saja PPE ke DSI sehingga kontrak maupun negosiasi masih dilakukan masing-masing badan usaha.

Setelah itu, ditargetkan mulai 1 Januari 2027, seluruh proses ekspor termasuk kontrak dan negosiasi dilakukan seluruhnya oleh DSI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengawal pemulihan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mendapat respons positif dari petani di berbagai daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (8/6/2026), petani menyampaikan harga TBS berangsur membaik meskipun masih diperlukan pengawalan agar pemulihan terjadi secara merata.

Perwakilan petani dari berbagai sentra sawit, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara hingga Banten, menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus harapan agar harga TBS kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Salah satunya disampaikan Ardiansyah Saragih, petani sawit dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ia menilai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap persoalan harga sawit memberikan harapan baru bagi jutaan petani.

"Harga sawit memang sempat turun sangat dalam, tetapi sekarang mulai naik kembali. Kami berharap hasil rapat ini membuat harga kembali ke posisi semula bahkan lebih baik lagi. Pak Menteri sangat pro terhadap masyarakat petani kecil dan kami yakin harga sawit bisa kembali meningkat," kata Ardiansyah.

Ardiansyah menambahkan, paparan Mentan mengenai tren kenaikan harga CPO dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya permintaan ekspor memberikan optimisme harga sawit ke depan masih memiliki prospek yang baik.

“Terima kasih Bapak Menteri Pertanian yang sudah membela kami masyarakat petani kecil. Semoga apa yang kita harapkan dan Pak Menteri harapkan bisa tercapai kemakmuran petani sawit Indonesia,” ucapnya.

Menurut Septriadi, petani sawit asal Sumatera Selatan, harga TBS yang mengikuti acuan dinas perkebunan masih pada tingkat layak. Namun, masih terdapat petani harus menjual hasil panennya ke tengkulak karena tak memenuhi standar pembelian perusahaan mitra.

"Kalau harga yang mengikuti standar disbun masih layak. Untuk sawit umur lima tahun kemarin sekitar Rp 3.499 per kilogram. Namun, petani yang tidak bisa masuk ke perusahaan mitra terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah. Karena itu kami berharap harga bisa kembali normal seperti sebelumnya," katanya.

Senada, Hulibarawan dari Lampung Tengah, menyampaikan, harga TBS di wilayahnya saat ini sudah mencapai sekitar Rp 3.200 per kilogram, mendekati harga standar provinsi sebesar Rp 3.350 per kilogram.

"Kami sudah cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Namun kami berharap harga sawit tetap distabilkan karena beberapa waktu lalu sempat turun mendadak hampir Rp 1.000 per kilogram," ungkapnya.

Kondisi berbeda masih dirasakan petani sawit di Banten. Aryadi, petani asal Pandeglang, menyebut harga TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp 2.500 per kilogram, sedangkan pendapatan bersih yang diterima petani jauh lebih rendah setelah dipotong biaya panen, angkut, dan operasional lainnya. Meski demikian, ia mengakui kondisi saat ini mulai membaik dibandingkan beberapa waktu lalu.

"Alhamdulillah setelah gerakan Kementan yang mengingatkan perusahaan dan pabrik kelapa sawit untuk menaikkan harga kembali, harga TBS di Banten berangsur naik. Harapan kami ke depan harga nya semakin membaik seperti provinsi lain" harapnya.

Menurut Aryadi, kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan petani sawit di daerah yang belum memiliki mekanisme penetapan harga yang kuat tetap memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menegaskan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga TBS agar manfaat kenaikan harga komoditas sawit global dirasakan langsung petani. Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Kita ingin membangun ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena itu harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya," tegas Mentan Amran.

Rapat koordinasi yang dihadiri petani, asosiasi, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi forum penting untuk menyerap langsung aspirasi petani sekaligus memastikan pemulihan harga TBS berlangsung merata di seluruh sentra sawit nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit semestinya naik sekitar 10 persen seiring penguatan dolar AS yang kini berada di kisaran Rp18.000. Pemerintah menilai penurunan harga TBS yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak sejalan dengan kondisi pasar.

Amran dan jajarannya menggelar rapat bersama asosiasi, petani sawit, Satgas Pangan Polri, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi. Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat harga TBS harus kembali ke level semula dan tidak boleh lagi mengalami penurunan.

"Alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi," kata Mentan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Amran menilai pelemahan rupiah terhadap dolar AS mencapai sekitar 10 persen. Kondisi tersebut, menurut dia, seharusnya menjadi faktor yang mendorong peningkatan harga komoditas perkebunan, termasuk sawit.

Ia menyoroti dampak penurunan harga terhadap jutaan petani sawit di berbagai daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang bergantung pada stabilitas harga TBS.

"Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun," ujar Amran.

Ia menjelaskan masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS. Perusahaan-perusahaan tersebut akan diperiksa untuk mengetahui alasan belum mengembalikan harga sesuai kondisi yang berlaku.

Amran menyebut dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, sebagian besar telah mulai menyesuaikan harga. Menurut dia, momentum penguatan ekspor harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya karena ada selisih nilai dolar sekarang 18.000," tuturnya.

Menurut Amran, harga TBS di setiap daerah harus mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur. Harga yang sebelumnya berada pada level Rp3.200 per kilogram ataupun Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti ketentuan masing-masing wilayah.

"Kalau 3.200 harusnya tetap 3.200. Ada 3.600 kembali ke 3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti pergub, peraturan gubernur," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa hari terakhir sebagai anomali. Pasalnya, harga TBS justru turun ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS dan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia masih berada dalam tren yang kuat.

Amran mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengembalikan harga TBS ke level yang sesuai dengan kondisi pasar.

“Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun,” kata Amran di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Amran, pelemahan rupiah hingga mencapai level Rp18.000 per dolar AS semestinya memberikan keuntungan lebih besar bagi komoditas ekspor, termasuk sawit. Kondisi itu seharusnya berdampak pada kenaikan harga TBS yang diterima petani.

Amran mengatakan, seluruh pihak yang hadir dalam rapat sepakat harga TBS harus kembali ke level semula dan tidak boleh terus mengalami penurunan.

“Hari ini kami sampaikan alhamdulillah sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi,” ujar Amran.

Kementerian Pertanian mencatat masih terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS. Dari sekitar 1.900 perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi fokus pengawasan pemerintah.

Data perusahaan yang belum menaikkan harga akan disampaikan kepada jajaran kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pemerintah meminta dilakukan pemeriksaan guna mengetahui penyebab harga TBS belum kembali ke level yang semestinya.

“Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula. Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya karena ada selisih nilai dolar sekarang 18.000,” kata Amran.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya menemukan kejanggalan dalam penurunan harga TBS. Menurut dia, harga TBS di tingkat petani justru melemah ketika harga CPO dunia tidak mengalami penurunan dan cenderung meningkat.

Karena itu, Satgas Pangan Polri menduga terdapat indikasi persekongkolan dalam penentuan harga TBS. Untuk mendalami dugaan tersebut, Polri akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik,” ujar Ade.

Ade menambahkan, Polri bersama KPPU akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel tersebut. Penegakan hukum akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Amran mengungkapkan sekitar 70 persen harga TBS dilaporkan telah mulai pulih. Pemerintah menargetkan pemulihan berlangsung penuh dalam waktu dekat agar petani kembali menikmati manfaat dari tingginya nilai ekspor sawit.

“Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani sesuai data kami. Tidak boleh kita rugikan mereka,” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencecar pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perwakilan dari Wilmar Group terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Peristiwa itu terjadi saat dalam Rapat Pengendalian Harga TBS dan minyak sawit mentah (CPO) di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dihadiri asosiasi petani, refinery, GAPKI, dan Satgas Pangan, Senin (8/6/2026).

Adapun harga TBS anjlok setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk kelapa sawit pada 20 Mei lalu.

Dalam rapat itu, Amran meminta penjelasan dari GAPKI kenapa harga TBS bisa anjlok sementara harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global meningkat dan dollar AS menguat.

Ketua Umum GAPKI Edy Martono menjelaskan, harga TBS dan CPO anjlok karena pasar panik usai pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI.

“Saya sudah lapor Pak Wamen (Wakil Menteri), jadi sebenarnya karena masalah panik, ketidakpastian,” kata Edy.

Menurutnya, setelah pembentukan PT DSI diumumkan pengusaha tidak mengetahui skema dan wewenang perusahaan tersebut.

Edy mengaku mendapat pertanyaan dari _buyer_ di Uni Eropa dan negara importir lainnya. Namun, ia tidak bisa menjawab.

“Kita pun ditanya juga tidak tahu, Pak,” ujar Edy.

Mendengar ini, Amran mengonfirmasi bahwa pelaku usaha merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Ia lalu menanyakan kenapa di tengah ketidakpastian itu pengusaha memilih menurunkan alih-alih menaikkan harga TBS dan CPO.

“Berarti kaget? Kaget. Kenapa tidak lari naik kalau kaget? Kenapa lari turun?” cecar Amran.

“Biasa Pak, masalah ketidakpastian,” jawab Edy.

Namun, Amran tidak menerima jawaban tersebut. Sebagai pengusaha yang sudah menggeluti bisnis selama 20 tahun, ia juga kaget menghadapi dinamika komoditas nikel.

Sebagai pemilik tambang nikel, Amran memutuskan menaikkan harga nikel alih-alih menurunkan harga hasil tambang itu.

“Bapak kenapa lari kagetnya (menurunkan harga)? Itu menyusahkan 15 juta orang kagetnya Bapak? Coba sebut apa adanya lah. Ini kamera sengaja saya live ?” kata Amran.

“Kaget ketidakpastian itu,” jawab Edy.

Menurutnya, begitu pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI banyak pelaku usaha sawit tidak memahami tugas, wewenang, hingga skema ekspor satu pintu.

GAPKI sudah mendatangi Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna meminta jawaban terkait PT DSI namun tidak mendapat jawaban.

“Di perdagangan tidak tahu, di perekonomian juga tidak tahu waktu isu terjadi isu. Gitu Pak. Jadi memang sebenarnya masalah ketidakpastian itu, kaget tadi Pak,” tutur Edy.

Meski demikian, setelah PT DSI mulai beroperasi pada 1 Juni sebagai regulator, harga TBS dan CPO dalam negeri perlahan membaik.

Namun, Amran tidak puas dengan jawaban tersebut.

Sebab, pada kenyataannya harga TBS di tingkat petani belum kembali seperti sedia kala.

Menurut Amran, jika pengusaha sawit merasa kaget dengan kebijakan itu seharusnya hanya berlangsung selama beberapa hari.

“Kaget kan satu hari. Setelah ada kejelasan Bapak kan jawab sudah ada kejelasan. Lah kenapa belum recovery 100 persen? Berarti masih kaget?” cecar Amran.

Edy lantas menjelaskan harga CPO mulai berangsur naik sejak PT DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni sebagai regulator.

Namun, ia menekankan harga tidak bisa seketika kembali normal karena harus bertahap.

Ia lalu menyebut pada hari ini akan digelar lelang pembelian harga CPO namun hasilnya masih bergantung pada harga internasional.

Mendengar itu, Amran lalu kembali menekankan para pengusaha tidak memainkan harga TBS dan CPO sehingga merugikan jutaan juta petani yang mengelola 16 juta hektar kebun sawit.

Amran bahkan mengancam jika pengusaha berpura-pura kaget dan menurunkan harga TBS, ia akan mengambil tindakan tegas.

“Oke kalau dia tidak berhenti kaget aku kasih kaget ya. Direskrimum, seluruh surat yang saya kirim tolong periksa yang harga turun masih sampai hari ini. Ada hampir 300 perusahaan periksa semua,” ujar Amran.

canva.com Ilustrasi sawit

Lanjut Cecar Wilmar

Setelah mencecar GAPKI, Amran kemudian mendengarkan penjelasan dari Direktur Wilmar Group Tenang Sembiring.

Perwakilan raksasa perusahaan sawit itu juga menyebut harga CPO dalam negeri turun karena pasar merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Setelah pengumuman itu, proses lelang CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) gagal membentuk harga.

“Karena ada kondisi itu jadi di KPB itu enggak ada terbentuk harga,” kata Tenang.

Namun, dalam forum itu pihak lain yang terlibat dalam lelang itu menjelaskan bahwa harga CPO gagal terbentuk karena harga yang ditawar perusahaan refinery terlalu rendah.

Mendengar ini, Amran geram. Ia lalu meminta daftar perusahaan yang menawar CPO dengan harga rendah sehingga harga gagal terbentuk.

“Jadi udah Bapak pura-pura kaget aku juga pura-pura kaget nanti aku kasih kaget juga Bapak. Aku juga aduh aku kaget juga sama kita kaget. Tahu enggak aku lagi beribadah you bikin kaget. Apa kenapa?” cecar Amran.

Tenang lantas menjelaskan bahwa pada 2 Juni lelang CPO di KPB kembali normal.

Namun, para petani di forum tersebut menyatakan harga TBS belum kembali normal.

Amran pun menyatakan bakal mencari tengkulak yang diduga menjadi biang karena membeli harga TBS di bawah harga acuan provinsi.

“Tengkulaknya aku cari juga nanti enggak usah pokoknya di mana masalah ini Dirkrimsus hadir se-Indonesia,” kata Amran.

Rapat kemudian menyepakati harga TBS dan CPO kembali normal seperti sebelum pemerintah mengumumkan PT DSI.

Sebab, harga CPO di dunia sedang mahal dan nilai tukar dollar AS menguat sehingga tidak ada alasan harga TBS dan CPO dalam negeri turun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencecar pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perwakilan dari Wilmar Group terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Peristiwa itu terjadi saat dalam Rapat Pengendalian Harga TBS dan minyak sawit mentah (CPO) di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dihadiri asosiasi petani, refinery, GAPKI, dan Satgas Pangan, Senin (8/6/2026).

Adapun harga TBS anjlok setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk kelapa sawit pada 20 Mei lalu.

Dalam rapat itu, Amran meminta penjelasan dari GAPKI kenapa harga TBS bisa anjlok sementara harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global meningkat dan dollar AS menguat.

Ketua Umum GAPKI Edy Martono menjelaskan, harga TBS dan CPO anjlok karena pasar panik usai pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI.

“Saya sudah lapor Pak Wamen (Wakil Menteri), jadi sebenarnya karena masalah panik, ketidakpastian,” kata Edy.

Menurutnya, setelah pembentukan PT DSI diumumkan pengusaha tidak mengetahui skema dan wewenang perusahaan tersebut.

Edy mengaku mendapat pertanyaan dari _buyer_ di Uni Eropa dan negara importir lainnya. Namun, ia tidak bisa menjawab.

“Kita pun ditanya juga tidak tahu, Pak,” ujar Edy.

Mendengar ini, Amran mengonfirmasi bahwa pelaku usaha merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Ia lalu menanyakan kenapa di tengah ketidakpastian itu pengusaha memilih menurunkan alih-alih menaikkan harga TBS dan CPO.

“Berarti kaget? Kaget. Kenapa tidak lari naik kalau kaget? Kenapa lari turun?” cecar Amran.

“Biasa Pak, masalah ketidakpastian,” jawab Edy.

Namun, Amran tidak menerima jawaban tersebut. Sebagai pengusaha yang sudah menggeluti bisnis selama 20 tahun, ia juga kaget menghadapi dinamika komoditas nikel.

Sebagai pemilik tambang nikel, Amran memutuskan menaikkan harga nikel alih-alih menurunkan harga hasil tambang itu.

“Bapak kenapa lari kagetnya (menurunkan harga)? Itu menyusahkan 15 juta orang kagetnya Bapak? Coba sebut apa adanya lah. Ini kamera sengaja saya live ?” kata Amran.

“Kaget ketidakpastian itu,” jawab Edy.

Menurutnya, begitu pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI banyak pelaku usaha sawit tidak memahami tugas, wewenang, hingga skema ekspor satu pintu.

GAPKI sudah mendatangi Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna meminta jawaban terkait PT DSI namun tidak mendapat jawaban.

“Di perdagangan tidak tahu, di perekonomian juga tidak tahu waktu isu terjadi isu. Gitu Pak. Jadi memang sebenarnya masalah ketidakpastian itu, kaget tadi Pak,” tutur Edy.

Meski demikian, setelah PT DSI mulai beroperasi pada 1 Juni sebagai regulator, harga TBS dan CPO dalam negeri perlahan membaik.

Namun, Amran tidak puas dengan jawaban tersebut.

Sebab, pada kenyataannya harga TBS di tingkat petani belum kembali seperti sedia kala.

Menurut Amran, jika pengusaha sawit merasa kaget dengan kebijakan itu seharusnya hanya berlangsung selama beberapa hari.

“Kaget kan satu hari. Setelah ada kejelasan Bapak kan jawab sudah ada kejelasan. Lah kenapa belum recovery 100 persen? Berarti masih kaget?” cecar Amran.

Edy lantas menjelaskan harga CPO mulai berangsur naik sejak PT DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni sebagai regulator.

Namun, ia menekankan harga tidak bisa seketika kembali normal karena harus bertahap.

Ia lalu menyebut pada hari ini akan digelar lelang pembelian harga CPO namun hasilnya masih bergantung pada harga internasional.

Mendengar itu, Amran lalu kembali menekankan para pengusaha tidak memainkan harga TBS dan CPO sehingga merugikan jutaan juta petani yang mengelola 16 juta hektar kebun sawit.

Amran bahkan mengancam jika pengusaha berpura-pura kaget dan menurunkan harga TBS, ia akan mengambil tindakan tegas.

“Oke kalau dia tidak berhenti kaget aku kasih kaget ya. Direskrimum, seluruh surat yang saya kirim tolong periksa yang harga turun masih sampai hari ini. Ada hampir 300 perusahaan periksa semua,” ujar Amran.

canva.com Ilustrasi sawit

Lanjut Cecar Wilmar

Setelah mencecar GAPKI, Amran kemudian mendengarkan penjelasan dari Direktur Wilmar Group Tenang Sembiring.

Perwakilan raksasa perusahaan sawit itu juga menyebut harga CPO dalam negeri turun karena pasar merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Setelah pengumuman itu, proses lelang CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) gagal membentuk harga.

“Karena ada kondisi itu jadi di KPB itu enggak ada terbentuk harga,” kata Tenang.

Namun, dalam forum itu pihak lain yang terlibat dalam lelang itu menjelaskan bahwa harga CPO gagal terbentuk karena harga yang ditawar perusahaan refinery terlalu rendah.

Mendengar ini, Amran geram. Ia lalu meminta daftar perusahaan yang menawar CPO dengan harga rendah sehingga harga gagal terbentuk.

“Jadi udah Bapak pura-pura kaget aku juga pura-pura kaget nanti aku kasih kaget juga Bapak. Aku juga aduh aku kaget juga sama kita kaget. Tahu enggak aku lagi beribadah you bikin kaget. Apa kenapa?” cecar Amran.

Tenang lantas menjelaskan bahwa pada 2 Juni lelang CPO di KPB kembali normal.

Namun, para petani di forum tersebut menyatakan harga TBS belum kembali normal.

Amran pun menyatakan bakal mencari tengkulak yang diduga menjadi biang karena membeli harga TBS di bawah harga acuan provinsi.

“Tengkulaknya aku cari juga nanti enggak usah pokoknya di mana masalah ini Dirkrimsus hadir se-Indonesia,” kata Amran.

Rapat kemudian menyepakati harga TBS dan CPO kembali normal seperti sebelum pemerintah mengumumkan PT DSI.

Sebab, harga CPO di dunia sedang mahal dan nilai tukar dollar AS menguat sehingga tidak ada alasan harga TBS dan CPO dalam negeri turun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencecar pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perwakilan dari Wilmar Group terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Peristiwa itu terjadi saat dalam Rapat Pengendalian Harga TBS dan minyak sawit mentah (CPO) di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dihadiri asosiasi petani, refinery, GAPKI, dan Satgas Pangan, Senin (8/6/2026).

Adapun harga TBS anjlok setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk kelapa sawit pada 20 Mei lalu.

Dalam rapat itu, Amran meminta penjelasan dari GAPKI kenapa harga TBS bisa anjlok sementara harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global meningkat dan dollar AS menguat.

Ketua Umum GAPKI Edy Martono menjelaskan, harga TBS dan CPO anjlok karena pasar panik usai pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI.

“Saya sudah lapor Pak Wamen (Wakil Menteri), jadi sebenarnya karena masalah panik, ketidakpastian,” kata Edy.

Menurutnya, setelah pembentukan PT DSI diumumkan pengusaha tidak mengetahui skema dan wewenang perusahaan tersebut.

Edy mengaku mendapat pertanyaan dari _buyer_ di Uni Eropa dan negara importir lainnya. Namun, ia tidak bisa menjawab.

“Kita pun ditanya juga tidak tahu, Pak,” ujar Edy.

Mendengar ini, Amran mengonfirmasi bahwa pelaku usaha merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Ia lalu menanyakan kenapa di tengah ketidakpastian itu pengusaha memilih menurunkan alih-alih menaikkan harga TBS dan CPO.

“Berarti kaget? Kaget. Kenapa tidak lari naik kalau kaget? Kenapa lari turun?” cecar Amran.

“Biasa Pak, masalah ketidakpastian,” jawab Edy.

Namun, Amran tidak menerima jawaban tersebut. Sebagai pengusaha yang sudah menggeluti bisnis selama 20 tahun, ia juga kaget menghadapi dinamika komoditas nikel.

Sebagai pemilik tambang nikel, Amran memutuskan menaikkan harga nikel alih-alih menurunkan harga hasil tambang itu.

“Bapak kenapa lari kagetnya (menurunkan harga)? Itu menyusahkan 15 juta orang kagetnya Bapak? Coba sebut apa adanya lah. Ini kamera sengaja saya live ?” kata Amran.

“Kaget ketidakpastian itu,” jawab Edy.

Menurutnya, begitu pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI banyak pelaku usaha sawit tidak memahami tugas, wewenang, hingga skema ekspor satu pintu.

GAPKI sudah mendatangi Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna meminta jawaban terkait PT DSI namun tidak mendapat jawaban.

“Di perdagangan tidak tahu, di perekonomian juga tidak tahu waktu isu terjadi isu. Gitu Pak. Jadi memang sebenarnya masalah ketidakpastian itu, kaget tadi Pak,” tutur Edy.

Meski demikian, setelah PT DSI mulai beroperasi pada 1 Juni sebagai regulator, harga TBS dan CPO dalam negeri perlahan membaik.

Namun, Amran tidak puas dengan jawaban tersebut.

Sebab, pada kenyataannya harga TBS di tingkat petani belum kembali seperti sedia kala.

Menurut Amran, jika pengusaha sawit merasa kaget dengan kebijakan itu seharusnya hanya berlangsung selama beberapa hari.

“Kaget kan satu hari. Setelah ada kejelasan Bapak kan jawab sudah ada kejelasan. Lah kenapa belum recovery 100 persen? Berarti masih kaget?” cecar Amran.

Edy lantas menjelaskan harga CPO mulai berangsur naik sejak PT DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni sebagai regulator.

Namun, ia menekankan harga tidak bisa seketika kembali normal karena harus bertahap.

Ia lalu menyebut pada hari ini akan digelar lelang pembelian harga CPO namun hasilnya masih bergantung pada harga internasional.

Mendengar itu, Amran lalu kembali menekankan para pengusaha tidak memainkan harga TBS dan CPO sehingga merugikan jutaan juta petani yang mengelola 16 juta hektar kebun sawit.

Amran bahkan mengancam jika pengusaha berpura-pura kaget dan menurunkan harga TBS, ia akan mengambil tindakan tegas.

“Oke kalau dia tidak berhenti kaget aku kasih kaget ya. Direskrimum, seluruh surat yang saya kirim tolong periksa yang harga turun masih sampai hari ini. Ada hampir 300 perusahaan periksa semua,” ujar Amran.

canva.com Ilustrasi sawit

Lanjut Cecar Wilmar

Setelah mencecar GAPKI, Amran kemudian mendengarkan penjelasan dari Direktur Wilmar Group Tenang Sembiring.

Perwakilan raksasa perusahaan sawit itu juga menyebut harga CPO dalam negeri turun karena pasar merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Setelah pengumuman itu, proses lelang CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) gagal membentuk harga.

“Karena ada kondisi itu jadi di KPB itu enggak ada terbentuk harga,” kata Tenang.

Namun, dalam forum itu pihak lain yang terlibat dalam lelang itu menjelaskan bahwa harga CPO gagal terbentuk karena harga yang ditawar perusahaan refinery terlalu rendah.

Mendengar ini, Amran geram. Ia lalu meminta daftar perusahaan yang menawar CPO dengan harga rendah sehingga harga gagal terbentuk.

“Jadi udah Bapak pura-pura kaget aku juga pura-pura kaget nanti aku kasih kaget juga Bapak. Aku juga aduh aku kaget juga sama kita kaget. Tahu enggak aku lagi beribadah you bikin kaget. Apa kenapa?” cecar Amran.

Tenang lantas menjelaskan bahwa pada 2 Juni lelang CPO di KPB kembali normal.

Namun, para petani di forum tersebut menyatakan harga TBS belum kembali normal.

Amran pun menyatakan bakal mencari tengkulak yang diduga menjadi biang karena membeli harga TBS di bawah harga acuan provinsi.

“Tengkulaknya aku cari juga nanti enggak usah pokoknya di mana masalah ini Dirkrimsus hadir se-Indonesia,” kata Amran.

Rapat kemudian menyepakati harga TBS dan CPO kembali normal seperti sebelum pemerintah mengumumkan PT DSI.

Sebab, harga CPO di dunia sedang mahal dan nilai tukar dollar AS menguat sehingga tidak ada alasan harga TBS dan CPO dalam negeri turun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Pangan Polri menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki dugaan kartel yang menekan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani. Langkah itu dilakukan setelah harga TBS turun dalam beberapa hari terakhir meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia masih menunjukkan tren kenaikan.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyelidikan akan dilakukan bersama KPPU di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di jajaran Polda.

"Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi," kata Ade usai rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ade mengatakan, aparat mencermati adanya anomali dalam pembentukan harga TBS. Menurut dia, harga yang diterima petani justru turun ketika harga CPO dunia masih menguat.

"Kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik," ujarnya.

Ade menegaskan, aparat tidak akan ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan.

"Ya kita tidak akan segan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah bersama asosiasi, perusahaan, eksportir, petani, dan aparat penegak hukum telah bersepakat mengembalikan harga TBS ke tingkat yang semestinya. Amran menilai, penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir merupakan anomali karena tidak sejalan dengan kondisi pasar.

Menurut Amran, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS justru seharusnya meningkatkan nilai ekspor komoditas sawit. Karena itu, harga TBS semestinya bergerak naik, bukan turun.

"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani sesuai data kami. Tidak boleh kita rugikan mereka. Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik bukan turun," kata Amran.

Amran mengatakan, sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang belum mengembalikan harga TBS akan diperiksa. Data perusahaan tersebut akan disampaikan kepada Kapolda dan Dirkrimsus di berbagai daerah untuk ditindaklanjuti.

Ia menuturkan, harga TBS semestinya mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur. Di sejumlah daerah, harga TBS sebelumnya berada di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.600 per kilogram dan diharapkan kembali ke level tersebut.

Amran mengungkapkan, laporan yang diterimanya menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS sudah mulai pulih. Pemerintah menargetkan pemulihan berlangsung penuh dalam waktu dekat.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pemerintah untuk melindungi kepentingan sekitar 15 juta petani sawit di Indonesia. Amran menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan petani berlangsung dan akan menindaklanjuti setiap temuan yang mengarah pada pelanggaran.