REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengawal pemulihan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mendapat respons positif dari petani di berbagai daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (8/6/2026), petani menyampaikan harga TBS berangsur membaik meskipun masih diperlukan pengawalan agar pemulihan terjadi secara merata.

Perwakilan petani dari berbagai sentra sawit, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara hingga Banten, menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus harapan agar harga TBS kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Salah satunya disampaikan Ardiansyah Saragih, petani sawit dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ia menilai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap persoalan harga sawit memberikan harapan baru bagi jutaan petani.

"Harga sawit memang sempat turun sangat dalam, tetapi sekarang mulai naik kembali. Kami berharap hasil rapat ini membuat harga kembali ke posisi semula bahkan lebih baik lagi. Pak Menteri sangat pro terhadap masyarakat petani kecil dan kami yakin harga sawit bisa kembali meningkat," kata Ardiansyah.

Ardiansyah menambahkan, paparan Mentan mengenai tren kenaikan harga CPO dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya permintaan ekspor memberikan optimisme harga sawit ke depan masih memiliki prospek yang baik.

“Terima kasih Bapak Menteri Pertanian yang sudah membela kami masyarakat petani kecil. Semoga apa yang kita harapkan dan Pak Menteri harapkan bisa tercapai kemakmuran petani sawit Indonesia,” ucapnya.

Menurut Septriadi, petani sawit asal Sumatera Selatan, harga TBS yang mengikuti acuan dinas perkebunan masih pada tingkat layak. Namun, masih terdapat petani harus menjual hasil panennya ke tengkulak karena tak memenuhi standar pembelian perusahaan mitra.

"Kalau harga yang mengikuti standar disbun masih layak. Untuk sawit umur lima tahun kemarin sekitar Rp 3.499 per kilogram. Namun, petani yang tidak bisa masuk ke perusahaan mitra terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah. Karena itu kami berharap harga bisa kembali normal seperti sebelumnya," katanya.

Senada, Hulibarawan dari Lampung Tengah, menyampaikan, harga TBS di wilayahnya saat ini sudah mencapai sekitar Rp 3.200 per kilogram, mendekati harga standar provinsi sebesar Rp 3.350 per kilogram.

"Kami sudah cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Namun kami berharap harga sawit tetap distabilkan karena beberapa waktu lalu sempat turun mendadak hampir Rp 1.000 per kilogram," ungkapnya.

Kondisi berbeda masih dirasakan petani sawit di Banten. Aryadi, petani asal Pandeglang, menyebut harga TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp 2.500 per kilogram, sedangkan pendapatan bersih yang diterima petani jauh lebih rendah setelah dipotong biaya panen, angkut, dan operasional lainnya. Meski demikian, ia mengakui kondisi saat ini mulai membaik dibandingkan beberapa waktu lalu.

"Alhamdulillah setelah gerakan Kementan yang mengingatkan perusahaan dan pabrik kelapa sawit untuk menaikkan harga kembali, harga TBS di Banten berangsur naik. Harapan kami ke depan harga nya semakin membaik seperti provinsi lain" harapnya.

Menurut Aryadi, kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan petani sawit di daerah yang belum memiliki mekanisme penetapan harga yang kuat tetap memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menegaskan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga TBS agar manfaat kenaikan harga komoditas sawit global dirasakan langsung petani. Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Kita ingin membangun ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena itu harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya," tegas Mentan Amran.

Rapat koordinasi yang dihadiri petani, asosiasi, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi forum penting untuk menyerap langsung aspirasi petani sekaligus memastikan pemulihan harga TBS berlangsung merata di seluruh sentra sawit nasional.

Program pupuk bersubsidi terus menjadi tulang punggung keberlanjutan usaha tani skala kecil di Indonesia. Melalui kebijakan yang dikelola Kementerian Pertanian dan disalurkan Pupuk Indonesia, subsidi pupuk dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi petani serta ketahanan pangan nasional.

Pupuk subsidi disalurkan berdasarkan data petani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dengan sasaran utama petani kecil penggarap lahan maksimal dua hektare.

Jenis pupuk yang mendapat subsidi meliputi Urea, NPK, ZA, SP-36, dan pupuk organik, seluruhnya dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Kurangi Beban Biaya, Tingkatkan Produktivitas

Bagi petani kecil, subsidi pupuk menjadi instrumen penting untuk menekan biaya tanam. Tanpa subsidi, harga pupuk nonsubsidi dapat melambung dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi. Kementerian Pertanian mencatat subsidi mampu mengurangi biaya produksi hingga 40 persen.

Selain menurunkan beban biaya, akses pupuk yang lebih terjangkau membuat petani dapat memupuk tanaman sesuai dosis.

Dampaknya, produktivitas meningkat 10-20 persen, terutama pada komoditas utama seperti padi dan jagung. Peningkatan hasil ini mendorong pendapatan petani, terutama mereka yang bergantung pada satu musim panen.

Pengaruh Sosial: Rasa Aman dan Pemerataan

Selain aspek ekonomi, pupuk subsidi turut menciptakan kepastian usaha bagi petani. Dengan kepastian harga dan ketersediaan pupuk, petani merasa lebih aman merencanakan musim tanam di tengah fluktuasi harga dan cuaca yang tak menentu.

Program ini juga berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi pedesaan. Petani kecil yang memiliki keterbatasan modal kini mendapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan produksi, sehingga kesenjangan dengan petani bermodal besar dapat ditekan.

Keberlanjutan distribusi pupuk juga mendorong aktivitas ekonomi desa. Ketika hasil panen meningkat, daya beli warga bertambah, dan roda ekonomi lokal bergerak lebih cepat.

Peran Digitalisasi dan i-Pubers

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam distribusi, pemerintah dan Pupuk Indonesia kini mengadopsi sistem digital melalui platform i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi).

Sistem ini berfungsi sebagai basis data dan pengawasan distribusi pupuk secara elektronik, yang terintegrasi dengan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

1. Solusi Transparansi dalam Tebus Pupuk Subsidi

Melalui i-Pubers, setiap transaksi penebusan pupuk oleh petani tercatat secara digital. Hanya petani yang terdaftar dalam RDKK dan memiliki Kartu Tani atau identitas digital yang bisa menebus pupuk subsidi. Ini memastikan program tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan.

2. Pengawasan Distribusi Lebih Efektif

Sistemi-Pubers memungkinkan pemerintah memantau stok dan penyaluran pupuk secara real-time di seluruh daerah. Apabila terjadi kelangkaan atau keterlambatan distribusi, informasi dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Pengawasan digital ini memperkuat akuntabilitas dan menjamin pupuk sampai ke tangan petani yang berhak sesuai alokasi.

3. Kemudahan Akses bagi Petani Kecil

Digitalisasi juga memberikan kemudahan bagi petani. Dengan sistem terintegrasi, mereka tidak perlu khawatir kehilangan hak karena data sudah tersimpan otomatis. Selain itu, informasi tentang stok dan jadwal distribusi bisa diakses lebih mudah melalui perangkat digital kelompok tani atau pendamping lapangan.

Dengan penerapan teknologi ini, pemerintah berharap sistem distribusi pupuk semakin efisien, transparan, dan berkeadilan.

Kontribusi Program terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Dampak jangka panjang dari program pupuk subsidi tidak hanya dirasakan pada tingkat individu petani, tetapi juga pada ketahanan pangan nasional. Beberapa kontribusi penting di antaranya:

● Dukungan terhadap Target Swasembada Pangan

Ketersediaan pupuk bersubsidi membantu petani mempertahankan intensitas tanam dan produktivitas lahan. Ini menjadi pondasi dalam mencapai target swasembadapangan, khususnya beras, jagung, dan kedelai.

Tanpa dukungan pupuk subsidi, produktivitas pertanian nasional berpotensi menurun drastis karena banyak petani tidak mampu membeli pupuk nonsubsidi.

● Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, petani dapat menjual hasil panen pada harga wajar tanpa kehilangan margin keuntungan. Stabilitas harga di tingkat petani berdampak langsung pada stabilitas harga pangan nasional dan daya beli masyarakat.

● Pupuk Subsidi sebagai Strategi Jangka Panjang

Program ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menjaga keberlanjutan pertanian nasional. Selain meningkatkan produktivitas, subsidi pupuk berperan dalam regenerasi petani dengan cara mendorong generasi muda untuk tetap tertarik bertani karena usaha tani dianggap layak secara ekonomi. Demikian dilansir dari https://www.pupuk-indonesia.com/.

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis terbaru mengungkap bahwa kebutuhan pembiayaan adaptasi iklim petani kecil (smallholders) di kawasan Asia Tenggara menembus US$189,18 miliar per tahun atau sekitar Rp3.159,30 triliun (asumsi kurs Rp16.700 per US$). Investasi ini diperlukan untuk memastikan keamanan pangan bagi lebih dari 690 juta penduduk di kawasan.

Climate Focus untuk Family Farmers for Climate Action mengungkap bahwa pembiayaan publik terkait iklim yang menyasar petani keluarga skala kecil di Asia Tenggara hanya bernilai US$280 juta pada 2024, 0,15% dari kebutuhan aktual.

Dari total kebutuhan tersebut, dana sebesar US$151,31 miliar dibutuhkan untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan tangguh terhadap iklim seperti agroekologi. Sekitar US$34,87 miliar diperlukan untuk pengembangan sistem peringatan dini serta jaring pengaman adaptasi seperti asuransi pertanian, sementara US$3 miliar dialokasikan untuk layanan digital, termasuk penyediaan prakiraan cuaca lokal bagi petani.

Investasi dalam adaptasi petani kecil juga penting untuk melindungi komoditas ekspor bernilai ekonomi tinggi seperti kopi, kakao, karet, dan kelapa yang sebagian besar diproduksi oleh petani kecil. Di Vietnam, investasi tahunan sebesar US$5,46 miliar diperlukan untuk melindungi ekspor kopi senilai US$5,62 miliar pada 2024.

Di Indonesia, investasi sebesar US$13,69 miliar per tahun dibutuhkan untuk mendukung petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi karet, kakao, dan kopi. Sementara itu, di Filipina, dana sebesar US$5,61 miliar per tahun akan membantu melindungi ekspor kelapa senilai US$2,66 miliar pada tahun yang sama.

Sementara di kawasan Asia Selatan, kebutuhan pendanaan mencapai US$150,3 miliar per tahun untuk membantu petani kecil dengan lahan maksimal 10 hektare agar mampu membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, termasuk US$136,49 miliar untuk mendukung petani kecil di India.

Secara global, kebutuhan pembiayaan adaptasi iklim bagi petani kecil mencapai US$443 miliar per tahun, atau sekitar Rp7.385 triliun. Penelitian ini menemukan bahwa petani kecil dengan lahan hingga 10 hektare memerlukan investasi rata-rata US$952 per hektare per tahun, atau sekitar US$2,19 per hari, guna meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Nilai tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan US$470 miliar per tahun yang menurut estimasi PBB dihabiskan untuk subsidi pertanian yang merugikan manusia dan lingkungan, serta hanya sepertiga dari US$1,4 triliun yang dikeluarkan oleh negara-negara berkembang untuk pembayaran utang pada 2023.

Namun, meski kebutuhannya sangat besar, realisasi pendanaan global untuk adaptasi petani kecil pada 2021 hanya mencapai US$1,59 miliar, atau 0,36% dari kebutuhan riil. Secara rata-rata, petani kecil saat ini masih harus menanggung beban adaptasi secara mandiri, dengan mengalokasikan 20–40% pendapatan tahunan mereka, yang setara dengan sekitar US$368 miliar per tahun, untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin intens.

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis terbaru yang dirilis oleh Climate Focus untuk Family Farmers for Climate Action mengungkap bahwa kebutuhan pembiayaan adaptasi iklim bagi petani kecil (smallholders) mencapai US$443 miliar per tahun, atau sekitar Rp7.385 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.671 per US$).

Laporan tersebut disusun oleh aliansi global yang mewakili 95 juta petani kecil di Afrika, Amerika Latin, Asia dan Pasifik menjelang KTT Iklim COP30. Pertemuan global yang digelar di Belem, Brasil pada November mendatang itu akan menempatkan isu adaptasi sebagai agenda utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani kecil dengan luas lahan maksimal 10 hektare membutuhkan US$443 miliar setiap tahun untuk membangun ketahanan dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Nilai ini setara dengan investasi rata-rata US$952 per hektare per tahun atau US$2,19 per hari.

Angka tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan US$470 miliar per tahun yang menurut estimasi PBB dihabiskan untuk subsidi pertanian yang merugikan manusia dan lingkungan. Kebutuhan dana ini juga hanya mewakili sepertiga dari total US$1,4 triliun yang dikeluarkan negara-negara berkembang untuk membayar utang pada 2023.

Terlepas dari kebutuhan dana yang besar, pengeluaran global untuk adaptasi petani kecil pada 2021 hanya mencapai US$1,59 miliar, atau 0,36% dari kebutuhan riil. Secara rata-rata, petani kecil mengalokasikan 20–40% dari pendapatan tahunan mereka untuk langkah adaptasi, dengan total sekitar US$368 miliar per tahun.

Presiden Eastern Africa Farmers Federation (EAFF), Elizabeth Nsimadala, yang mewakili 25 juta petani kecil, menekankan bahwa pendanaan ini bukanlah bentuk bantuan, melainkan investasi untuk ketahanan pangan global.

“Dana ini bukanlah amal, melainkan investasi bagi keamanan pangan seluruh dunia. Petani kecil memproduksi separuh kalori pangan dunia, menopang 2,5 miliar mata pencaharian, dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok global untuk komoditas seperti beras, gandum, kakao, dan kopi,” kata Nsimadala dalam siaran pers, Kamis (23/10/2025).

Sementara itu, Thales Mendonça, petani agroforestri dari Brasil Selatan dan perwakilan Inter-Continental Network of Organic Farmer Organisations, menambahkan bahwa investasi pada petani kecil juga merupakan keharusan ekologis.

“Kami memelopori praktik agroekologi yang memperkuat ketahanan iklim dengan memulihkan fungsi alam. Mendukung petani kecil untuk memperluas kerja ini adalah cara tercepat untuk berpindah dari kelangkaan menuju keberlimpahan,” katanya.

Isu adaptasi akan menjadi salah satu fokus utama di COP30, dengan rencana penyepakatan indikator kemajuan untuk Global Goal on Adaptation (GGA) serta pembentukan rencana adaptasi nasional. Namun, daftar indikator yang dibahas saat ini belum mencakup pendanaan spesifik bagi petani kecil.

Selain itu, belum ada kejelasan apakah negara-negara maju akan memenuhi janji mereka untuk melipatgandakan pembiayaan adaptasi menjadi US$38–40 miliar pada 2025, atau menetapkan target baru untuk menggantikannya.

Di sisi lain, Presidensi Brasil untuk COP30 tengah mendorong Action Agenda yang menargetkan mobilisasi pembiayaan dan dukungan politik untuk pertanian berkelanjutan seperti agroekologi, sekaligus memastikan suara petani keluarga terwakili dalam pembahasan tentang pembiayaan, kerugian dan kerusakan (loss and damage), serta transisi berkeadilan (just transition) melalui inisiatif Circle of Peoples.

Sekretaris Jenderal Asian Farmers’ Association (AFA), Esther Penunia, yang mewakili 12 juta petani kecil, menyerukan peningkatan drastis pembiayaan adaptasi untuk melindungi pertanian dari badai, kekeringan, dan gelombang panas yang semakin parah.

“Pemerintah harus sepakat meningkatkan pendanaan adaptasi untuk melindungi pertanian kami dari cuaca ekstrem yang kian menghancurkan. Menyalurkan lebih banyak dana langsung ke petani kecil melalui organisasinya akan memberikan dampak terbesar,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut perlu diwujudkan dengan mempermudah akses langsung organisasi petani terhadap pembiayaan, serta mendukung pembentukan Farmers Resiliency Fund, yakni dana khusus yang dikelola langsung oleh organisasi petani keluarga.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim, Sinar Mas Agribusiness and Food menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat ketahanan pertanian Indonesia melalui inovasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum 2025, perusahaan menyoroti peran penting industri kelapa sawit dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas sekaligus melindungi masyarakat serta ekosistem alam.

Sinar Mas Agribusiness and Food terus mengembangkan berbagai inisiatif seperti Sawit Terampil dan dukungan terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk membantu petani kecil menerapkan praktik berkelanjutan dan meningkatkan hasil panen.

“Sebagai perusahaan, kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaku usaha kecil agar tetap tangguh menghadapi ancaman iklim,” ujar Anita Neville, Chief Sustainability and Communications Officer di Sinar Mas Agribusiness and Food.

Sebagai bagian dari kerangka Collective for Impact, perusahaan menargetkan pelatihan bagi 100.000 petani kelapa sawit kecil pada tahun 2035 mengenai praktik pertanian yang baik.

Membangun sektor pertanian yang tangguh menjadi salah satu topik utama dalam forum tersebut. Menghadapi ancaman perubahan iklim yang kian meningkat, Sinar Mas Agribusiness and Food menyoroti bagaimana industri kelapa sawit dapat berkontribusi dalam “feeding the future”, memastikan ketahanan pangan masa depan dengan meningkatkan produktivitas sambil menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Anita menegaskan bahwa dunia usaha tidak dapat menyelesaikan tantangan besar ini sendirian. Dalam sesi panel bertajuk Feeding the Future: Sustainable Innovation to Boost Agricultural Productivity yang digelar pada Jumat, 10 Oktober, ia menjelaskan bagaimana kolaborasi antara sektor swasta, komunitas, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci terciptanya perubahan yang membawa manfaat bagi semua pihak.

“Sebagai perusahaan, kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaku usaha kecil. Melalui model tertutup yang inklusif (inclusive closed-loop model), kami membantu petani kecil menerapkan praktik berkelanjutan, mendapatkan akses terhadap benih unggul, dan meningkatkan produktivitas mereka. Inisiatif-inisiatif ini membantu memastikan para petani di seluruh industri kelapa sawit dapat tetap tangguh menghadapi ancaman iklim,” tambahnya.

Anita Neville, Chief Sustainability and Communications Officer di Sinar Mas Agribusiness and Food (tengah), dalam sesi tematik

Secara terpisah, perusahaan juga berkolaborasi dengan IDH, Greenhope, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), dan PepsiCo dalam diskusi bertema Advancing Food Security Through Sustainable Innovation. Dalam kesempatan tersebut, Sinar Mas Agribusiness and Food menyoroti bagaimana inovasi dalam teknologi pertanian, bahan tanam, dan proses produksi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi komunitas pertanian.

Perusahaan juga menjadi pelopor dalam penelitian bahan tanam yang tahan terhadap perubahan iklim, serta mengeksplorasi peluang pendapatan baru melalui solusi berbasis alam (nature-based solutions) dan biochar.

Dalam sesi panel bertajuk Green Business Building yang berlangsung pada 11 Oktober, Dr. Götz Martin, CEO Nature-Based Solutions di Sinar Mas Agribusiness and Food, menekankan pentingnya membangun model bisnis yang layak secara ekonomi. “Bisnis hijau tidak akan berhasil hanya karena mereka ‘hijau’; mereka berhasil karena memiliki model bisnis yang berkelanjutan dengan manfaat tambahan bagi planet ini,” ujarnya.

Menyebarkan manfaat ini secara merata di seluruh sektor menjadi hal yang sangat penting. Pengunjung paviliun perusahaan juga disambut dengan berbagai produk bernilai tambah karya pengusaha desa, sebagian dari lebih dari 100 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah didukung melalui program Bright Future Initiative perusahaan.