REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan di Papua Selatan merupakan program negara yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan Mentan Amran di Podcast Jurnalistik saat menanggapi berbagai narasi yang berkembang terkait program pengembangan pangan di Papua. Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan pangan jangka panjang seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahun.

“Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah 3,5 juta sampai 4 juta orang per tahun, pangannya dari mana? Kelaparan tidak? Ini kita bangun untuk keberlanjutan Republik Indonesia karena penduduk tidak mungkin tidak bertambah,” ujar Mentan Amran.

Ia menjelaskan, pengembangan pangan di Papua merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan pusat-pusat produksi pangan baru di berbagai wilayah Indonesia. Selain padi, pemerintah juga mendorong pengembangan komoditas lokal seperti sagu dan ubi yang telah lama menjadi sumber pangan masyarakat Papua.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa lahan yang dikelola dalam program tersebut merupakan lahan milik masyarakat setempat. Karena itu, ia membantah berbagai narasi yang menyebut masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

“Enam puluh ribu hektare itu tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta. Semuanya punya masyarakat setempat. Itu kejam fitnanya kalau dikatakan masyarakat tidak menikmati manfaatnya,” tegasnya.

Menurut Amran, pemerintah justru memberikan berbagai dukungan kepada masyarakat berupa alat dan mesin pertanian, benih unggul, pembangunan irigasi, hingga pendampingan budidaya untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani.

“Dikasih traktor, dikasih irigasi, dikasih benih gratis. Kira-kira salahnya di mana? Padahal kita ingin mereka sejahtera,” katanya.

Mentan Amran juga membantah tudingan yang mengaitkan proyek tersebut dengan kepentingan pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa program yang berjalan merupakan proyek negara yang melibatkan banyak pihak dan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

“Kontraktor yang bekerja ada 135 perusahaan. Kenapa hanya satu nama yang disebut? Jangan fitnah orang. Yang dikerjakan itu adalah proyek negara untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amran mengajak semua pihak untuk melihat langsung kondisi di lapangan agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program tersebut.

“Kalau mau datang ke sana, saya terima hari ini juga. Saya bertanggung jawab penuh. Mari lihat fakta, jangan hanya percaya fiksi,” ujarnya.

Menurut Amran, manfaat program mulai dirasakan masyarakat. Penerapan teknologi pertanian modern mampu meningkatkan produktivitas lahan secara signifikan. Jika sebelumnya petani hanya menanam satu kali dalam setahun dengan produktivitas sekitar 3 ton per hektare, kini hasil panen dapat mencapai sekitar 7 ton per hektare dengan intensitas tanam hingga tiga kali setahun.

Ia menegaskan bahwa pembangunan pertanian di Papua tidak hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan nasional di masa depan.

“Kita butuh pengkritik konstruktif, bukan fitnah yang memecah belah bangsa. Negara ini membutuhkan orang-orang yang punya idealisme dan kritik yang membangun. Tetapi jangan memutarbalikkan fakta. Yang kita bangun adalah kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, MATARAM – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat penyerapan gabah dan beras petani guna mencapai target pengadaan tahun 2026.

Hingga awal Juni 2026, realisasi serapan di NTB telah mencapai 163.234 ton setara beras atau sekitar 68% dari target yang ditetapkan sebesar 240.661 ton setara beras.

Capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan Perum Bulog secara nasional yang telah menyerap 3 juta ton setara beras hingga 3 Juni 2026 atau sekitar 75% dari target nasional sebanyak 4 juta ton.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan pengadaan tahun ini tetap dilakukan untuk gabah maupun beras dengan memanfaatkan potensi musim tanam kedua yang masih berlangsung di sejumlah daerah di NTB.

“Target serapan tahun ini sebesar 240.661 ton setara beras. Pengadaan tetap dilakukan untuk gabah dan beras sekaligus, karena potensi masa tanam periode kedua di berbagai wilayah NTB sedang dilaksanakan bersama mitra pengadaan,” ujar Mara, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, target pengadaan tersebut tersebar di sejumlah wilayah kerja Bulog NTB, meliputi Kantor Cabang Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur.

Untuk mendukung pencapaian target, Bulog NTB menyiapkan berbagai strategi, salah satunya menambah kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra maupun pihak swasta.

“Kami menyiapkan gudang sewa dari mitra maupun swasta untuk digunakan Bulog, agar target serapan perusahaan bisa tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” kata Mara.

Selain memperkuat sarana penyimpanan, Bulog NTB juga meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, khususnya TNI dan pemerintah daerah.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pembentukan Tim Jemput Pangan (TJP), pemantauan lokasi panen, hingga pengawasan harga gabah agar tidak berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memastikan hasil panen terserap secara optimal.

Sementara itu, secara nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan capaian serapan lebih dari 3 juta ton setara beras menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional.

“Alhamdulillah hingga awal Juni 2026, Bulog telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah petani melalui penetapan HPP sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia. Serapan yang tinggi juga memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Saat ini, stok beras yang dikelola Bulog telah melampaui 5 juta ton, tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional, sehingga dinilai mampu mendukung kebutuhan stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga antisipasi bencana dan gejolak pasar.

Dengan masih berlangsungnya panen di sejumlah daerah, Bulog optimistis target pengadaan nasional 4 juta ton setara beras dapat tercapai sebelum akhir tahun.

Di NTB, optimisme serupa juga muncul seiring masih adanya potensi panen musim tanam kedua yang diharapkan dapat mendongkrak serapan gabah dan beras dalam beberapa bulan ke depan.

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memastikan produksi padi pada musim tanam 2026 tetap berada pada tren positif dengan surplus beras mencapai hampir 50 ribu ton, untuk memperkuat posisi daerah itu sebagai penyangga ketahanan pangan di Jawa Timur.

Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian daerah masih mampu menjaga produktivitas di tengah berbagai tantangan yang dihadapi petani.

"Tahun ini kita kembali surplus. Bahkan jika ditambah surplus tahun 2025 yang mencapai 94.638,08 ton, maka cadangan pangan daerah dalam kondisi sangat aman," kata Ahmad Baharudin saat menghadiri tradisi Labuh Massal di Desa Dukuh, Tulungagung, Senin.

Data pemerintah daerah menunjukkan produksi padi hingga April 2026 mencapai 138.688,59 ton gabah kering panen dari luas lahan sekitar 19.841 hektare.

Dari jumlah tersebut, surplus beras yang dihasilkan diperkirakan mencapai 49.985,50 ton.

Menurut dia, capaian surplus tersebut menjadi indikator penting bagi ketahanan pangan daerah sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai program pendampingan pertanian yang dijalankan pemerintah.

Pemerintah daerah juga mencatat sejumlah persoalan yang selama ini menjadi keluhan petani mulai berangsur teratasi, terutama terkait ketersediaan pupuk yang sebelumnya menjadi salah satu hambatan produksi.

Meski demikian, peningkatan produktivitas pertanian dinilai masih memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk perbaikan jaringan irigasi serta modernisasi alat dan mesin pertanian untuk menekan biaya produksi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Dukuh Cuk Sindu Wiyoso menyampaikan harapan agar pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, khususnya penyediaan sarana pengairan dan bantuan alat mekanisasi pertanian.

"Mayoritas warga menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Karena itu kami berharap kebutuhan air dan alat pertanian seperti hand tracktor dapat terus mendapat perhatian," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuka peluang bagi kelompok tani untuk mengajukan bantuan alat pertanian sesuai mekanisme yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah.

Tradisi Labuh Massal yang digelar masyarakat Desa Dukuh sendiri merupakan warisan budaya agraris yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen.

Tradisi tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlangsungan sektor pertanian yang hingga kini masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat pedesaan di Tulungagung.

Angle ini lebih "bernilai berita" karena fokusnya bukan seremoni Labuh Masal, melainkan surplus beras 49 ribu ton sebagai indikator keberhasilan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah, sementara tradisi budaya ditempatkan sebagai konteks pendukung.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan sejumlah masalah pendataan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) antara data yang dimiliki pemerintah dengan kondisi di lapangan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, mengatakan pihaknya menemukan alih fungsi lahan sawah semakin meningkat sehingga dapat mengancam ketahanan pangan.

“Dari data existing yang ditemukan, alih fungsi lahan sawah dirasakan semakin meningkat, telah mengancam ketahanan pangan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, sehingga perlu pengendalian alih fungsi lahan sawah," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Tahun 2024, target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) nasional mencapai 7,38 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 87% ditargetkan masuk dalam kawasan perlindungan lahan pertanian. Adapun jika daerah dapat melindungi 87% lahan pertanian maka akan mendapatkan insentif fiskal maupun non-fiskal.

Dia menyebut, di Bandung ditemukan selisih antara target LP2B dengan kondisi di lapangan. Dari target LP2B sekitar 24.223 hektare, masih terdapat kekurangan sekitar 355 hektare setelah dilakukan pencocokan data dan kondisi lahan di lapangan.

Kemudian di Karanganyar, Kemendagri menemukan LSD berada di lahan yang tidak diperuntukkan untuk kawasan tanaman pangan. Dia menyebut, LSD berada di kawasan cagar alam geologi, cagar alam budaya, kawasan hortikultura, hingga hutan produksi.

Tak hanya itu, Kemendagri juga menemukan pengurangan lahan sawah dilindungi karena beberapa faktor di antaranya keberadaan hak guna bangunan (HGB), perizinan berusaha maupun nonberusaha, hingga program strategis daerah dan nasional.

"Artinya beberapa terjadi tumpang tindih ketidaksesuaian antara LSD dengan rencana tata ruang di Kabupaten Karanganyar," ucapnya.

Temuan lainnya berada di Denpasar di mana data LSD tidak sesuai dengan RT/RW sebesar 570,3 hektare. Dia menjelaskan adanya ketidaksesuaian LSD terhadap penggunaan lahan existing sebesar 1,22 hektare dari 1,03 hektare.

Dia mengatakan, ada sejumlah daerah yang telah mengetahui perbedaan existing dengan lapangan namun belum melaporkan atau melakukan verifikasi lapangan.

Cheka menuturkan pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian ATR/BPN serta memperkuat verifikasi lapangan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian data perlindungan lahan pertanian.

"Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan LSD dengan rencana pembangunan daerah maupun pengembangan kawasan strategis di wilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan perlindungan lahan pangan dengan prioritas pembangunan daerah," terangnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Kementerian Pertanian menggelar Tanam Padi Serempak Brigade Pangan di Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho, Jumat, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Wakil Bupati Aceh Besar Syukri mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam mendorong gerakan tanam serempak di lahan optimalisasi lahan (oplah) musim tanam II tahun 2026.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Gerakan Tanam Serempak di lahan Oplah MT II Tahun 2026 ini bertujuan mendukung swasembada pangan berkelanjutan,” kata Syukri di sela kegiatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Pertanian Dr Asto serta Penanggung Jawab Swasembada Pangan Dr Agus Susanto.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini terus menggenjot sektor pertanian, khususnya produksi padi, guna memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Syukri mengatakan hasil produksi padi di Aceh Besar dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan tren positif berkat dukungan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.

“Alhamdulillah setiap tahun kegiatan produksi padi terus menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan,” ujarnya.

Menurut dia, program Tanam Serempak Brigade Pangan juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Besar yang sebagian besar menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian.

Pemerintah daerah juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan produktivitas dan produksi pangan.

Syukri menegaskan sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah sehingga dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, dinilai sangat penting untuk mempercepat pembangunan pertanian di Aceh Besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap lebih banyak telur dari peternak untuk menahan anjloknya harga di tingkat peternak. Pemerintah menilai peningkatan konsumsi telur melalui MBG dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat kesejahteraan peternak unggas di daerah.

Amran mengatakan pemerintah telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar konsumsi telur dalam program MBG ditingkatkan. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul laporan telur peternak belum terserap optimal di sejumlah daerah, terutama di Jawa Timur.

“Makanya aku minta Pak Dadan, tolong konsumsi itulah fungsinya MBG. Pak Dadan saya telepon, Prof Dadan tolong konsumsi telur dinaikkan dari satu hari per minggu katakanlah jadi dua hari,” kata Mentan di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Amran mengungkapkan BGN bahkan telah meminta konsumsi telur dalam MBG dinaikkan menjadi tiga hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengangkat permintaan telur di tengah tekanan harga yang dialami peternak rakyat.

Menurut dia, program MBG harus menjadi offtaker bagi hasil produksi petani dan peternak di berbagai daerah. Pemerintah ingin rantai distribusi pangan lebih pendek sehingga hasil produksi masyarakat dapat langsung terserap pasar.

“Tiga hari, sudah minta tiga hari,” ujar Amran.

Ia meminta jajarannya segera berkoordinasi dengan pelaksana MBG di daerah agar penyerapan telur peternak lebih optimal. Amran secara khusus menyinggung wilayah Nganjuk dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur yang disebut masih menghadapi persoalan penyerapan hasil produksi telur.

Ia menilai kritik dari peternak terkait belum maksimalnya penyerapan telur perlu dijadikan bahan evaluasi pemerintah. Dia mengaku terbuka terhadap masukan yang bersifat konstruktif demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Tolong Pak deputi sampaikan di Nganjuk, pokoknya bukan Nganjuk aja, Jawa Timur,” tutur Amran.

Ia menjelaskan pemerintah tengah membangun ekosistem pangan yang terintegrasi melalui koperasi desa dan MBG. Koperasi disebut akan memotong rantai pasok dari delapan jalur distribusi menjadi tiga jalur sehingga harga di tingkat petani dan peternak lebih menguntungkan.

Menurut Amran, MBG nantinya berperan sebagai pasar penampung hasil produksi petani dan peternak nasional. Skema tersebut disiapkan untuk menopang produksi pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Koperasi men-supply ke MBG. MBG ini jangan dilihat berdiri sendiri, ini adalah offtaker 160 juta petani,” kata tokoh yang juga Kepala Badan Pangan Nasional ini.

Pemerintah menilai penguatan penyerapan hasil peternak melalui MBG menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Langkah itu juga diharapkan mampu melindungi peternak rakyat dari gejolak harga dan rantai distribusi yang terlalu panjang.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menilai berbagai inovasi di sektor pangan dan energi yang dikembangkan jajaran kepolisian menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah situasi global yang penuh tekanan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II/2026, peletakan batu pertama 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Kabupaten Tuban, Sabtu (16/5/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi terobosan yang dilakukan Polri, terutama pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi sumber energi alternatif berupa briket arang.

“Indonesia punya putra-putri yang inovatif yang tidak menyerah yang berani mencari ilmu karena kalian dekat sama rakyat, kalian dekat sama kampus, kalian dekat sama insinyur sarjana-sarjana itu makanya kalian tau ini luar biasa,” ujar Prabowo.

Ia mengaku terkesan dengan pengembangan teknologi pengolahan limbah pertanian yang menurutnya dapat menjadi jawaban atas tantangan energi di masa depan. Menurut Prabowo, pemanfaatan tongkol jagung menjadi bahan bakar alternatif merupakan inovasi yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan.

“Briket arang dari tongkol ini nanti, ya saya setuju miracle-miracle ini ya,” katanya.

Kepala Negara juga sempat berseloroh mengenai banyaknya tamu asing yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengatakan inovasi Indonesia di bidang pangan dan energi akan menarik perhatian negara lain.

“Jangan diterjemahkan biar dia meraba-raba aja dia berharap dia ngerti nanti dia catat-catat briket arang apa itu arang nanti dia buka chat GPT,” ucap Prabowo disambut tawa peserta acara.

Selain briket dari limbah jagung, Prabowo turut menyoroti inovasi pupuk berbahan batu bara kalori rendah yang dinilainya berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk.

“Pupuk dari batubara ini juga luar biasa ini mukjizat juga menurut saya pupuk kalori rendah kita bisa bikin apa, batubara kalori rendah kita bisa bikin pupuk luar biasa,” ujarnya.

Prabowo berharap pengembangan pupuk tersebut nantinya dapat dipadukan dengan pupuk organik berbasis nabati agar Indonesia memiliki sistem produksi pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Menurut dia, langkah-langkah inovatif di sektor pertanian dan energi harus segera diterapkan secara nyata, bukan hanya berhenti pada tahap konsep.

“Saya minta ini ya diimplementasi konsep temuan bagus kalau tidak bisa kita wujudkan, nah itu kuncinya di situ,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan bahwa sektor pangan merupakan persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan bangsa. Karena itu, seluruh upaya untuk menjaga dan meningkatkan produksi pangan dinilai sebagai bagian penting dalam memperkuat kedaulatan nasional.

“Apapun yang kau buat untuk mengamankan dan meningkatkan produksi pangan kita itu berarti anda mengamankan masa depan kita kedaulatan kita,” tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan percepatan layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II/2026 yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Kabupaten Tuban, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menilai langkah Polri membangun infrastruktur pangan dan memperluas jaringan layanan gizi menjadi kontribusi nyata dalam mendukung agenda strategis pemerintah.

“Saya kira cukup pesan-pesan saya tersampaikan terima kasih Kepolisian Indonesia terima kasih prestasimu groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan ditambah yang 18 sudah kebangun luar biasa,” kata Prabowo.

Selain pembangunan gudang pangan, Presiden juga menyoroti dimulainya operasional ratusan SPPG baru yang akan menopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

“Launching operasional 166 SPPG baru, juga terima kasih sehingga saudara nanti akan berperan penting totalnya nanti 1500 SPPG,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, keberadaan SPPG menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi makanan bergizi bagi masyarakat berjalan optimal. Ia berharap sinergi lintas lembaga, termasuk keterlibatan Polri, dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi nasional.

Sekadar informasi, panen raya jagung dilakukan serentak di 36 wilayah kepolisian daerah dengan total luasan rencana panen kuartal II mencapai 189.760,36 hektare. Sementara khusus pada hari pelaksanaan 16 Mei 2026, luas panen tercatat mencapai 1.608,76 hektare.

Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur menjadi daerah dengan cakupan panen terbesar. Total rencana panen di wilayah tersebut mencapai 43.201,82 hektare sepanjang kuartal II 2026, sedangkan panen pada hari pelaksanaan mencapai 650,56 hektare.

Selain panen raya, Prabowo juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri tipe 654 dengan kapasitas masing-masing mencapai 1.000 ton.

Gudang tersebut akan dibangun di sejumlah wilayah, yakni Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Dalam agenda yang sama, Presiden turut meluncurkan operasional 166 SPPG Polri yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Jumlah SPPG terbanyak berada di wilayah Kepolisian Daerah Banten dengan 39 unit, disusul Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebanyak 17 unit dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebanyak 16 unit.

Sementara Kepolisian Daerah Metro Jaya mengoperasikan 14 unit dan Kepolisian Daerah Jawa Barat sebanyak 11 unit.

Dalam prosesi panen jagung, Presiden direncanakan menggunakan kendaraan pertanian jenis combine corn harvester merek Maxxi Bimo Corn G 102 berkekuatan 102 HP dengan kapasitas kerja sekitar 0,4 hektare per jam.

Program panen raya jagung sebelumnya juga pernah digelar pemerintah pada 5 Juni 2025 di Bengkayang, Kalimantan Barat. Saat itu, panen serentak dilakukan di 36 Polda dengan total lahan mencapai 344.524,37 hektare dan estimasi produksi mencapai 1,78 juta hingga 2,54 juta ton jagung.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI TB Ace Hasan Syadzily memuji keberhasilan Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan, hingga ketahanan pangan nasional. Jatim bahkan dinilai menjadi role model penguatan SDM dan ketahanan pangan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhanas TB Ace Hasan Syadzily saat menghadiri Lemhannas Goes to Campus di Universitas KH Abdul Chalim, Ponpes Amanatul Umah Pacet, Mojokerto, Selasa (12/5).

Merespons apresiasi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa capaian pembangunan di Jatim merupakan buah sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

"Kuncinya adalah sinergi. Tidak mungkin kita sukses sendirian. Kerja sama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan pesantren menjadi kekuatan penting pembangunan Jatim," ujarnya.

Khofifah juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan I/2026 mencapai 5,96% secara year on year (yoy), tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui capaian nasional.

"Saya ingin menyampaikan bahwa di triwulan I/2026 yoy, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa adalah Jatim. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Betul kami membangun sinergi, membangun kolaborasi, tapi doa panjenengan semua menjadi penguatan bagi capaian kita dan mudah-mudahan berseiring dengan ridho Allah," terangnya.

Menurut Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jatim ditopang oleh sejumlah sektor utama, antara lain industri pengolahan sebesar 31,45%, perdagangan 18,77%, pertanian 10,51%, serta 14 sektor lainnya sebesar 39,27%.

Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian tercatat menyerap sekitar 7,38 juta orang, sektor perdagangan 4,69 juta orang, sektor industri 3,36 juta orang, dan sektor lainnya mencapai 8,42 juta orang.

Di bidang pendidikan, Data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 yang dirilis Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sebanyak 29.046 siswa asal Jatim diterima di perguruan tinggi negeri dari total 108.122 pendaftar, sekaligus menjadi capaian tertinggi secara nasional.

Untuk memperkuat kualitas SDM, Pemprov Jatim terus menjalankan berbagai program strategis di bidang pendidikan, di antaranya revitalisasi SMK, sekolah double track, sekolah boarding, bantuan pendidikan bagi siswa keluarga prasejahtera, hingga program beasiswa.

Sebanyak 6.575.603 siswa tercatat menerima Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Tak hanya itu, bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta menjangkau 5.347.905 siswa serta 284.900 guru dan ustadz.

Di sektor beasiswa, Pemprov Jatim juga menjalankan berbagai program seperti Beasiswa Santri Unggul, Beasiswa S1 Ma’had Aly, beasiswa guru madin, beasiswa STEM, hingga kerja sama pendidikan luar negeri dengan sejumlah perguruan tinggi internasional seperti Al-Azhar University, King's College London, dan Western Sydney University.

Khofifah juga menegaskan posisi strategis Jatim sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau Pak Presiden Prabowo mencanangkan ketahanan pangan, maka lumbung pangannya ada di Jatim. Bahkan sekarang kita bergerak menuju kedaulatan pangan berkelanjutan,” tegasnya.

Berdasarkan data tahun 2025, Jatim tercatat menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional. Produksi padi Jatim mencapai 10,43 juta ton, meningkat dari 9,23 juta ton dari tahun 2024.

Produksi beras Jatim tahun 2025 mencapai 6,03 juta ton, meningkat 12,6% dari tahun 2024 sebesar 5,35 juta ton. Selain itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kanwil Bulog Jatim tercatat tertinggi secara nasional dengan jumlah mencapai 822.854 ton.

Keunggulan Jatim juga merambah sektor peternakan, diantaranya:

• Daging Sapi: Peringkat 1 nasional (127.230 ton), berkontribusi 20% terhadap produksi nasional.
• Susu Sapi Perah: Peringkat 1 nasional (475.394 ton), menguasai 58% produksi nasional.
• Daging ayam ras pedaging : Peringkat 3 nasional (543.158 ton), berkontribusi 13% produksi nasional.
• Telur Ayam: Peringkat 1 nasional (2,02 juta ton), berkontribusi 32% terhadap produksi nasional.

“Banyak negara mengalami krisis pangan. Alhamdulillah Indonesia tetap kuat dan Jatim menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkas Khofifah.

Ace Hasan menilai pembangunan SDM menjadi faktor kunci yang akan menentukan kualitas dan daya saing Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia menyebut langkah strategis Pemerintah Provinsi Jatim dalam memperkuat pendidikan dan pengembangan generasi muda sudah berada pada jalur yang tepat.

“Dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, peran strategis Jatim sebagai lumbung pangan nasional menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Brantas Abipraya (Persero) mendorong penguatan ketahanan pangan nasional melalui pembangunan Proyek Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (D.I) Kewenangan Daerah Paket 2 di Provinsi Lampung. Proyek yang berlokasi di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, tersebut difokuskan untuk meningkatkan layanan irigasi bagi sektor pertanian.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Dian Sovana mengatakan, proyek rehabilitasi irigasi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. “Hal ini bertujuan mendukung produktivitas pertanian masyarakat setempat sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan,” kata Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dian menjelaskan, perusahaan menekankan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kualitas konstruksi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersebut, distribusi air menuju lahan pertanian diharapkan menjadi lebih optimal, efisien, dan merata sehingga mampu meningkatkan hasil panen petani.

Proyek rehabilitasi mencakup pekerjaan pada sejumlah daerah irigasi, yakni D.I Rawa Kalong, D.I Way Haru Sekunyir Intake 1, D.I Way Haru Sekunyir Intake 2, serta D.I Way Samang. Total panjang penanganan mencapai 14.100 meter dengan luas layanan irigasi sebesar 1.102,68 hektare. Dian menilai proyek ini penting untuk meningkatkan keandalan sistem irigasi yang sebelumnya mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan pada saluran dan bangunan air.

“Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pekerjaan saluran, pekerjaan pasangan, hingga rehabilitasi bangunan bagi, sadap, dan bagi sadap,” ujar Dian.

Dian menambahkan, seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan mutu konstruksi, keselamatan kerja, ketepatan waktu, serta keberlanjutan lingkungan agar infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung sektor pertanian melalui penyediaan infrastruktur sumber daya air yang andal.

“Brantas Abipraya terus berkomitmen menghadirkan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” lanjut Dian.

Dian berharap distribusi air menuju area pertanian di Lampung Barat menjadi lebih optimal sehingga produktivitas pertanian masyarakat meningkat. Menurutnya, jaringan irigasi yang baik memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional.

“Pembangunan infrastruktur irigasi bukan hanya tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga tentang bagaimana infrastruktur tersebut mampu mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat,” sambung Dian.

Dian mengatakan, proyek rehabilitasi irigasi tersebut juga mendukung program prioritas pemerintah pada sektor ketahanan pangan nasional serta sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat swasembada pangan.

“Infrastruktur irigasi yang optimal menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan pasokan pangan, serta mendukung kesejahteraan petani di berbagai daerah,” ungkap Dian.

Dian optimistis proyek rehabilitasi jaringan irigasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan irigasi di wilayah Lampung Barat. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik, sektor pertanian diharapkan berkembang lebih produktif dan berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Brantas Abipraya akan terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional melalui proyek-proyek yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian Indonesia,” kata Dian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelang pelaksanaan Kongres SEMMI ke IX di Banten. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemandirian pangan nasional melalui kolaborasi pemerintah dan kalangan mahasiswa.

Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong swasembada pangan, terutama pada komoditas beras. “Kami mengapresiasi capaian swasembada beras yang telah diraih. Ini langkah penting menuju kedaulatan pangan nasional. Ke depan, kami berharap tidak hanya beras, tetapi seluruh sektor pangan bisa kita penuhi secara mandiri tanpa bergantung pada impor,” kata Bintang dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, PB SEMMI juga memaparkan sejumlah program strategis, salah satunya pengembangan petani milenial untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor pertanian. Program ini diharapkan mampu memperkuat produktivitas sekaligus mendorong inovasi pangan nasional.

Sebagai bagian implementasi program, PB SEMMI akan menggelar panen raya bawang di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang direncanakan dihadiri Zulkifli Hasan.

"Kami telah mengundang Bapak Zulkifli Hasan untuk hadir dalam panen raya bawang di Bima sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan petani milenial yang kami gagas,” ujar Bintang.

Selain itu, Zulkifli Hasan menyatakan kesediaannya menghadiri Kongres SEMMI ke IX di Banten pada 21 hingga 25 Juli 2026. Dalam agenda tersebut, Zulkifli Hasan dijadwalkan membuka program tebus murah pangan guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

Kongres SEMMI ke IX diharapkan menjadi ruang konsolidasi nasional mahasiswa untuk memperkuat kontribusi terhadap isu strategis, khususnya sektor pangan yang dinilai menjadi pilar utama ketahanan dan kedaulatan nasional.

Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) memperkuat sinergi bersama pemerintah dalam rangka mencapai target swasembada pangan nasional.

"Peran strategis BUMN pangan sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia," kata Amran di Surabaya, Senin.

Amran melakukan kunjungan kerja ke PT SGN untuk Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan yang merupakan langkah memperkuat sinergi antara pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Amran menekankan peran strategis BUMN pangan termasuk PT SGN sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi progres program percepatan swasembada pangan termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi industri gula, serta optimalisasi peran holding perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kenapa kami merasa swasembada telah dicapai itu atas BUMN pangan, PTPN. Kami diberi target oleh Presiden dan diminta laporan secara rutin kepada Bapak Presiden untuk BUMN pangan karena BUMN pangan yang menjadi motor penggerak,” ujarnya.

Direktur Utama PT SGN Mahmudi memastikan pihaknya siap memperkuat peran strategis dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Ia menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri gula nasional sebagai bagian dari kontribusi nyata BUMN pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

PT SGN sebagai bagian dari holding perkebunan PTPN, kata Mahmudi, berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi nyata dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam sektor gula sebagai komoditas penting bagi masyarakat.

Terlebih, produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton dengan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare.

Dari sisi produktivitas, rata-rata hasil Gula Kristal Putih (GKP) diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare dengan rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45 persen.

Sementara kebutuhan gula industri tahun ini diperkirakan mencapai 3,4 juta ton atau jauh lebih besar dibandingkan pasokan GKP yang selama ini difokuskan untuk konsumsi masyarakat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026