Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan empat negara mengajukan permintaan impor pupuk urea dari Indonesia di tengah dinamika pasokan global.

Ia menyebut permintaan tersebut berasal dari India, Australia, Filipina, dan Brazil.

“Pupuk ini yang meminta langsung Dubes India menelepon, kemudian juga Australia, Filipina, dan Brazil. Empat negara ini memohon agar mendapatkan urea,” kata Amran usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan India telah mengajukan permintaan sekitar 500 ribu ton pupuk urea dari Indonesia.

Selain itu, Australia telah menyepakati pengiriman tahap awal sebesar 250 ribu ton pupuk urea.

“India menelepon lima hari yang lalu kalau tidak salah, meminta 500 ribu ton pupuk urea. Australia sudah putus 250 ribu ton tahap pertama,” ujarnya.

Sementara itu, Amran mengatakan rincian volume permintaan dari Filipina dan Brazil masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Menurut dia, Indonesia memiliki ruang untuk mengekspor pupuk karena produksi nasional masih melampaui kebutuhan dalam negeri.

Produksi pupuk nasional saat ini mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton sehingga terdapat potensi kelebihan pasokan yang dapat diekspor.

“Nah, kita kemungkinannya kita lepas satu juta ton,” ucap dia.

Amran menyebut peningkatan permintaan global saat ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kinerja ekspor sektor pertanian.

Namun, ia menegaskan keputusan ekspor akan mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Selain pupuk, ia juga menyebut kinerja ekspor komoditas pertanian lainnya mengalami peningkatan di tengah dinamika geopolitik global.

Mentan mengatakan nilai ekspor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat sekitar Rp167 triliun, sementara impor menurun sekitar Rp41 triliun.

Kondisi tersebut, menurut dia, memberikan keuntungan sekitar Rp200 triliun bagi perekonomian nasional.

“Kita ada naik ekspor kita Rp167 triliun. Dan itu data BPS, bukan data Pertanian ya. Impor kita menurun, kurang lebih nilainya Rp41 triliun. Jadi kita dapat keuntungan Rp200 triliun,” ungkap Amran.

Sebelumnya, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty telah bertemu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada 16 April 2026 untuk membahas rencana impor pupuk urea dari Indonesia guna memenuhi kebutuhan pertanian di negara tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyebut terdapat potensi kelebihan produksi urea yang dapat dialokasikan untuk ekspor setelah kebutuhan domestik terpenuhi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Rangkaian kegiatan Siliwangi Santri Camp (SSC) 2026 di Mako Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung yang didukung sepenuhnya oleh Artha Graha Network resmi ditutup pada Minggu (19/4). Program ini menjadi momentum strategis dalam mendorong pemberdayaan santri, khususnya di bidang ketahanan pangan dan inklusi keuangan.

Dukungan terhadap kelancaran SSC 2026 turut diberikan oleh Artha Graha Peduli bersama sejumlah unit usaha seperti Electronic City Indonesia, Gulavit, dan Takokak Win's Tea. Penutupan SSC 2026 oleh jajaran Rindam III/Siliwangi menandai keberhasilan sinergi antara TNI, pemerintah, pesantren, dan sektor swasta dalam membangun karakter serta masa depan generasi muda, khususnya di Jawa Barat.

Perwakilan Artha Graha Peduli melalui Bank Artha Graha Internasional Cabang Asia Afrika Bandung, Dewi Kasmara, menyampaikan bahwa dukungan ini merupakan bentuk komitmen dalam membangun generasi muda yang mandiri.

"Para santri adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis di masa depan. Kami bangga dapat berkontribusi dalam kegiatan ini, sekaligus mendorong peningkatan literasi keuangan sejak dini," ujar Dewi.

Ketua penyelenggara SSC 2026, Sulhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Ia menyatakan bahwa SSC 2026 dirancang sebagai program berkelanjutan bagi pesantren.

"Sebagai bentuk apresiasi, kami menyalurkan 1.500 paket bantuan kepada 1.000 santri, 115 pendamping, serta rekan media. Ke depan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dari Kementerian Pertanian untuk memperkuat kemandirian pangan di lingkungan pesantren," ujarnya.

Sulthan menambahkan, kolaborasi dengan sektor perbankan turut membuka akses keuangan bagi para santri. Melalui kerja sama dengan Bank Artha Graha Internasional, sebanyak 1.000 santri difasilitasi pembukaan rekening tabungan sebagai langkah awal membangun literasi dan kemandirian finansial.

Sementara itu, perwakilan Electronic City Indonesia, Joko Susanto, menyampaikan kebanggaan dapat menjadi bagian dari Siliwangi Santri Camp 2026.

"Melalui penyelenggaraan agenda ini, kami berkomitmen untuk menyediakan beragam solusi kebutuhan perangkat elektronik serta perlengkapan rumah tangga yang komprehensif bagi masyarakat dengan pelayanan yang mantap dan banyak untungnya, khususnya untuk santri dan warga Bandung," tutur Joko.

Kolaborasi lintas sektor ini diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan, mulai dari penyaluran bantuan hingga penguatan program berkelanjutan bagi pesantren, termasuk pembagian 1.500 paket bantuan kepada 1.000 santri, 115 pendamping, dan rekan media. Paket tersebut berisi kebutuhan pokok serta dukungan edukatif seperti bibit tanaman guna mendorong kemandirian pangan di lingkungan pesantren.

Selain itu, program literasi keuangan yang dihadirkan Bank Artha Graha Internasional turut memberikan kemudahan akses perbankan bagi santri, termasuk skema pembukaan rekening bagi yang belum memiliki KTP melalui pendampingan orang tua atau wali. Edukasi ini juga mencakup pemahaman pengelolaan keuangan serta kewaspadaan terhadap risiko kejahatan siber.

Ke depan, Artha Graha Peduli bersama para mitra akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendorong kemandirian pesantren, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Asuransi Jasindo mempercepat verifikasi dan pencairan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani terdampak banjir di Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus menopang target swasembada pangan.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana mengatakan, percepatan klaim dilakukan seiring meningkatnya risiko iklim. “Kami menyiapkan penguatan cadangan teknis, optimalisasi reasuransi, serta manajemen risiko terintegrasi untuk menghadapi potensi lonjakan klaim,” kata Brellian, Selasa (21/4/2026).

Brellian menjelaskan AUTP dirancang sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit. Selain percepatan klaim, Jasindo juga melakukan edukasi pola tanam adaptif untuk menekan dampak cuaca ekstrem.

“AUTP memberikan perlindungan terhadap kerusakan tanaman padi akibat banjir, kekeringan, hingga serangan organisme pengganggu tanaman,” ujarnya.

Program ini menyasar petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan luas lahan maksimal dua hektare per musim tanam. Skema ini menjadi bagian dari perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penentu. “Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi pusat dan daerah, target swasembada pangan tidak akan tercapai optimal,” kata Amran.

Amran menyebut pemerintah telah mengalokasikan dukungan premi AUTP di 13 provinsi melalui APBD pada 2026. Dukungan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan usaha tani di tengah tekanan iklim.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah mengatakan AUTP berfungsi sebagai penyangga produksi. “Dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam, program ini menjaga siklus produksi tetap berjalan,” ujar Andi.

Penyaluran klaim dilakukan melalui dinas daerah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia agar dana diterima petani secara cepat. Percepatan ini diharapkan membuat petani segera melakukan tanam ulang tanpa terkendala modal.

Andi menambahkan premi AUTP sebesar Rp180 ribu per hektare per musim tanam menjadikan program ini relatif terjangkau. Dukungan pemerintah terhadap premi menunjukkan komitmen menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

Bisnis.com, SURABAYA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat koordinasi dengan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mempercepat target swasembada pangan nasional dengan mendorong PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), selaku sub-holding gula PTPN III (Persero), menjadi motor penggerak utama dalam pemenuhan kebutuhan gula domestik.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada performa BUMN pangan dalam mengelola komoditas strategis. pemerintah secara rutin memantau progres integrasi lahan dan produktivitas yang dikelola oleh PTPN Group.

“Kami diberi target oleh Bapak Presiden dan diminta laporan secara rutin terkait BUMN pangan, karena sektor ini yang menjadi motor penggerak utama kemandirian pangan kita,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).

Arahan Menteri Pertanian untuk jajaran BUMN tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan di Nusantara Hall SGN, Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menyatakan kesiapan perseroan dalam mengakselerasi target tersebut melalui penguatan produktivitas di sisi hulu hingga efisiensi di sisi hilir. SGN berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing industri gula nasional agar mampu menekan ketergantungan impor.

“SGN berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri gula sebagai kontribusi nyata BUMN dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia,” jelasnya.

Dia menyebut, kunjungan kerja ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap sejumlah program strategis, termasuk optimalisasi peran holding perkebunan dalam menjaga stabilitas stok gula nasional.

Sebagaimana diketahui, gula merupakan komoditas pangan penting yang memiliki dampak langsung terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi industri gula melalui SGN diharapkan mampu menciptakan ekosistem perkebunan yang berkelanjutan.

Fokus pemerintah saat ini tidak hanya pada perluasan area tanam, tetapi juga pada peningkatan rendemen dan modernisasi pabrik gula guna mencapai swasembada gula konsumsi maupun industri.

"Melalui kolaborasi antara regulator dan operator BUMN, pemerintah optimis ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak positif bagi struktur ekonomi nasional di sektor agribisnis," tuturnya.

Merujuk data Kementerian Pertanian, hasil evaluasi akhir giling 2025 menunjukkan produksi gula nasional mencapai 2,67 juta ton atau sekitar 97,54% dari target yang ditetapkan.

Adapun produksi tebu nasional pada 2025 mencapai 39,07 juta ton, dengan produktivitas rata-rata 69,35 ton per hektare.

Berdasarkan Roadmap Swasembada Gula Nasional sesuai Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

Sementara berdasarkan hasil pertemuan taksasi awal giling Gula Kristal Putih (GKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 17 April 2026 bersama seluruh pabrik gula se-Indonesia di Surabaya, produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton.

Data menunjukkan luas areal panen tebu eksisting nasional mencapai 576.538 hektare. Rata-rata hasil GKP diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare, sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare. Sementara itu, rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45%.

Adapun kebutuhan gula konsumsi masyarakat pada tahun ini diperkirakan dikisaran 2,8 juta ton. Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 0,2 juta ton untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. (K24)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk memperkuat sistem irigasi nasional. Langkah itu sebagai upaya menjaga produksi pangan di tengah antisipasi musim kemarau 2026.

Anggaran tersebut menjadi bagian dari total Rp12 triliun yang didistribusikan untuk sektor pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan alokasi tersebut difokuskan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur irigasi di berbagai daerah sentra produksi.

"Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan," ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 di Kementerian Pertanian, Senin (20/4).

Ia menegaskan distribusi anggaran tidak dilakukan secara merata, melainkan berbasis potensi wilayah serta tingkat kesiapan dan respons pemerintah daerah.

"Tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Kementan mengumpulkan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia untuk memastikan koordinasi program berjalan optimal di tingkat daerah.

Amran menekankan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci percepatan implementasi program, terutama dalam penguatan irigasi dan peningkatan produktivitas pertanian.

Program irigasi yang disiapkan mencakup rehabilitasi jaringan, optimalisasi lahan (oplah), serta pompanisasi dengan cakupan hingga 1,5 juta hektare.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80 ribu unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, khususnya di wilayah dengan potensi peningkatan indeks pertanaman.

Di sisi produksi, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas areal tanam. Bantuan benih tahan kekeringan juga terus disalurkan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun, terutama di lahan kering.

Amran memastikan kondisi produksi dan cadangan pangan nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyebut dalam waktu dekat cadangan beras diperkirakan mencapai 5 juta ton.

"Tiga hari ke depan, empat hari ke depan (stok beras pemerintah) mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan standing crop mencapai sekitar 11 juta ton, sementara cadangan di sektor rumah tangga dan hotel, restoran, serta kafe (horeka) sekitar 12,5 juta ton.

"Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya enam bulan. Artinya lebih dari cukup," tambahnya.

Tak hanya fokus pada tanaman pangan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp9,95 triliun untuk pengembangan sektor perkebunan pada periode 2026-2027.

Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870 ribu hektare.

Namun demikian, Amran mengingatkan keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

"Sudah, jawabannya pelaksanaan. Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya program yang belum berjalan optimal meski anggaran telah tersedia dan meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam mengawal implementasi di lapangan.

"Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

Harga daging sapi di wilayah Jabodetabek diprediksi melonjak dalam waktu dekat. Hal ini seiring kenaikan harga sapi bakalan impor dari Australia yang kini menembus level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan) Makmun mengungkapkan kenaikan harga di negara asal menjadi tekanan utama bagi pelaku usaha dalam negeri.

Ia menyoroti lonjakan harga pada jenis feeder heifer, yakni sapi bakalan betina muda yang biasanya dipelihara untuk digemukkan sebelum dipotong, yang kini sudah jauh melampaui tren historis.

"Harga sapi di Australia itu sudah naik. Jadi feeder heifer itu per tanggal 20 April itu harganya sudah di US$4 (per kilogram). Pengalaman kami tahun-tahun sebelumnya tidak pernah melebihi angka US$3,5," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (20/4).

Selain sapi betina, harga sapi bakalan jantan (feeder steer) juga tercatat lebih tinggi, mencapai sekitar US$4,56 per kilogram, dengan rata-rata keduanya di kisaran US$4,32. Kenaikan ini kemudian berdampak langsung pada harga impor setelah ditambah berbagai komponen biaya seperti ongkos angkut (freight), asuransi, hingga proses karantina di dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan biaya impor (CIF), harga sapi hidup saat tiba di Indonesia sudah berada di kisaran Rp73.459 per kg untuk betina dan Rp81.988 per kg untuk jantan.

Setelah ditambah pajak penghasilan impor, biaya penanganan, serta potensi susut selama distribusi, harga akhirnya melonjak menjadi sekitar Rp77.177 per kg untuk sapi betina dan Rp86.139 per kg untuk sapi jantan.

Kondisi ini dinilai menjadi persoalan karena harga tersebut jauh di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) yang saat ini ditetapkan pemerintah, yakni maksimal Rp58 ribu per kg bobot hidup.

Selisih yang cukup lebar ini berpotensi mendorong kenaikan harga daging di pasar, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada pasokan impor seperti Jabodetabek.

"Ini posisi yang agak rumit ini kelihatannya, karena harga kita di HAP-nya Rp58 ribu maksimal, sementara harga belinya teman-teman ini sudah sangat tinggi. Ini ber-impact pada harga daging sapi di Jabodetabek," kata Makmun.

Ia menjelaskan wilayah di luar Jawa relatif masih memiliki penopang dari sapi lokal sehingga dampaknya tidak terlalu terasa. Namun, untuk Jabodetabek yang sebagian besar pasokannya berasal dari impor, tekanan harga diperkirakan akan lebih kuat dan berisiko memicu lonjakan harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, Makmun juga mengingatkan risiko yang lebih besar jika pelaku usaha dipaksa menjual sesuai HAP di tengah kenaikan biaya. Kondisi tersebut dapat membuat pelaku usaha menahan pembelian sapi bakalan, yang pada akhirnya justru memicu kekurangan pasokan di pasar.

"Kalau kita tekan khawatirnya mereka tidak belanja, nanti malah kita kekurangan stok. Ini lebih berbahaya lagi kalau kemudian stoknya tidak ada," ujarnya.

Kementan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) disebut tengah membahas langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan harga agar tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di pasar.

[Gambas:Youtube]

Jakarta: Kinerja ekspor unggas Indonesia menunjukkan tren penguatan sepanjang 2026. Kementerian Pertanian mencatat, hingga Maret 2026 nilai ekspor komoditas unggas telah mencapai Rp18,2 miliar dengan volume sekitar 545 ton. Capaian ini menjadi indikasi kuat bahwa produksi domestik berada dalam kondisi surplus.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ekspor tersebut tidak lepas dari meningkatnya daya saing produk peternakan nasional di pasar global. Negara tujuan utama antara lain Singapura, Jepang, dan Timor Leste.

“Pada Maret 2026, Indonesia telah mengekspor 545 ton produk unggas dengan nilai sekitar Rp18,2 miliar,” ujar Amran dikutip dari Antara.

Dari total pengiriman tersebut, sebagian besar merupakan telur konsumsi dengan volume mencapai 517 ton atau setara 8,13 juta butir. Sisanya terdiri dari daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Tren ekspor unggas terus naik

Kementerian Pertanian mencatat laju ekspor unggas Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, volume ekspor berada di kisaran 300 ton dengan nilai sekitar Rp11 miliar. Angka itu naik pada 2025 menjadi sekitar 400 ton dengan nilai Rp13–15 miliar, sebelum kembali melonjak pada awal 2026.

Kenaikan ini mencerminkan konsistensi peningkatan produksi sekaligus perluasan pasar luar negeri untuk komoditas peternakan nasional.

Lonjakan ekspor tersebut ditopang oleh kondisi produksi dalam negeri yang relatif lebih besar dibandingkan konsumsi. Produksi ayam ras nasional tercatat mencapai 4,29 juta ton, sementara kebutuhan domestik sekitar 4,12 juta ton. Untuk telur ayam ras, produksi mencapai 6,54 juta ton dengan konsumsi sekitar 6,47 juta ton.

“Dengan kondisi surplus ini, Indonesia memiliki ruang untuk memperluas ekspor tanpa mengganggu kebutuhan dalam negeri,” kata Amran.

Selain peningkatan volume, pemerintah juga melihat adanya perubahan struktur ekspor unggas, yang kini mulai bergeser ke produk olahan seperti nugget dan karaage. Pergeseran ini dinilai penting karena memberikan nilai tambah lebih tinggi bagi industri peternakan nasional.

Kementerian Pertanian juga memperkuat aspek teknis seperti kesehatan hewan, biosekuriti, serta sertifikasi veteriner agar produk unggas Indonesia memenuhi standar internasional. Di sisi lain, diplomasi perdagangan terus diperluas untuk membuka pasar baru.

Target jangka panjang ekspor unggas

Ke depan, pemerintah menargetkan nilai dan volume ekspor unggas terus meningkat melalui penguatan industri hilir serta efisiensi rantai pasok. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga di tingkat peternak, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan pangan global.

“Indonesia kini bukan hanya swasembada, tetapi mulai tampil sebagai salah satu eksportir unggas yang diperhitungkan di pasar dunia,” ujar Amran.

(SAW)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia menguat. Hal ini memperkokoh posisi Indonesia sebagai raja sawit dunia, didukung peningkatan produksi di dalam negeri.

"Kalau CPO kita olah menjadi margarin, kosmetik, dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60 persen pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (18/4).

Ia menjelaskan kinerja ekspor CPO dan produk turunannya kembali menegaskan kekuatan Indonesia sebagai pemain utama global.

Melansir Antara, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya pada Januari-Februari 2026 mencapai 4,69 miliar dolar Amerika Serikat (AS), melonjak 26,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,71 miliar dolar AS.

Lonjakan itu tidak hanya terlihat dari nilai, tetapi juga volume. Ekspor meningkat dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton pada periode yang sama.

Kenaikan tersebut menunjukkan permintaan global terhadap produk berbasis sawit Indonesia masih sangat kuat, sekaligus mempertegas daya saing komoditas ini di pasar internasional.

Dia juga mengatakan berdasarkan pernyataan resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 13 Maret 2026, produksi CPO Indonesia sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton atau meningkat 7,26 persen (naik sekitar 3,5 juta ton) dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara total produksi CPO dan PKO (palm kernel oil) tercatat sebesar 56,55 juta ton atau naik 7,18 persen.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk sawit Indonesia sepanjang 2025 juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat. Volume ekspor mencapai 32,34 juta ton atau naik 9,51 persen, dengan nilai menembus 35,87 miliar dolar AS, melonjak 29,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Amran menegaskan, kekuatan ekspor sawit Indonesia tidak lepas dari strategi hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah. Menurutnya, potensi terbesar justru berada pada pengembangan produk turunan yang lebih luas, termasuk minyak goreng dan berbagai produk industri lainnya.

Indonesia saat ini memang menjadi produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia. Selain CPO mentah, produk turunan seperti minyak goreng olahan, biodiesel, hingga bahan baku industri makanan dan kosmetik semakin mendominasi pasar ekspor.

"Tren ini menunjukkan pergeseran penting dari ekspor berbasis komoditas mentah menuju ekspor berbasis industri," tegasnya.

Penguatan ekspor minyak goreng juga menjadi bagian strategis dalam menjaga stabilitas pasar global, sekaligus memperluas pangsa pasar Indonesia di berbagai negara tujuan. Dengan kebutuhan minyak nabati dunia yang terus meningkat, posisi Indonesia dinilai semakin strategis dalam rantai pasok global.

Ke depan, Kementerian Pertanian akan terus mendorong penguatan ekosistem sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas kebun, efisiensi industri pengolahan, hingga perluasan akses pasar ekspor.

"Dengan tren positif ini, sektor sawit tidak hanya menjadi penopang devisa negara, tetapi juga pilar utama dalam memperkuat ekonomi nasional berbasis pertanian dan industri hilir yang berdaya saing global," kata Mentan.

Jakarta: Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada plus terutama beras dan siap menghadapi El Nino karena komoditas itu menjadi tolok ukur ketahanan pangan masyarakat Indonesia.

"Negara ini tidak impor beras medium berarti swasembada sempurna. Kalau ada swasembada plus, ya ini, di tahun ini. Ini dicapai hanya dalam waktu 1 tahun dari rencana Bapak Presiden 4 tahun," kata Amran dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan swasembada pangan yang diraih Indonesia berkat kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Secara garis besar, swasembada yang sempurna tercapai tatkala kebutuhan konsumsi masyarakat dapat dipenuhi dari hasil petani dan peternak dalam negeri.

Kini Indonesia meraih swasembada tidak hanya pada komoditas beras saja. Meski begitu beras menjadi tolak ukur dikarenakan beras merupakan porsi terbesar dalam konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia.

"Presiden kita hebat. Capaian hari ini pangan aman, beras yang mendominasi. Itu karena lebih dari 50 persen persentase beras setiap hari kita makan. Tambah telur, daging ayam, jagung pakan, bawang merah, cabai juga sudah swasembada, minyak goreng kita suplai dunia," ujarnya.

Adapun dominasi konsumsi beras masyarakat tersebut selaras dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) Indonesia tahun 2025 yang rutin dihitung Bapanas. Skor PPH tahun 2025 menunjukkan konsumsi padi-padian masyarakat Indonesia berada lebih dari 50 persen.

Selanjutnya terdiri dari 12,7 persen yang merupakan konsumsi pangan hewani dan 12,4 persen minyak dan lemak. Sayur dan buah 6,8 persen, gula 4 persen, dan selebihnya kacang-kacangan, umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan lain sebagainya.

Mengacu dari itu, Amran optimistis Indonesia mampu menghadapi fenomena fenomena El Nino. Apalagi kebijakan Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap penguatan sektor pangan nasional.

"Krisis pangan dunia karena ada El Nino, kita bisa hadapi. Indonesia alhamdulillah, negara lain waswas. Itu berkat kebijakan Bapak Presiden. Ingat, kita sudah swasembada protein dan karbohidrat. Protein Indonesia sudah cukup, bisa ekspor. Kemudian karbohidrat juga swasembada," urai Amran.

Bahkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog meningkat signifikan mencapai 4,8 juta ton hingga pertengahan April 2026.

"Alhamdulillah, stok Bulog 4,8 juta ton. Maksimal 1 minggu lagi bisa mencapai 5 juta ton. Ini adalah capaian yang tertinggi dan tidak pernah terjadi," tambah Amran.

Bapanas mencatat total stok beras yang dikelola Bulog per 16 April telah mencapai 4,8 juta ton yang terdiri dari CBP 4,78 juta ton dan komersial 19,9 ribu ton. Sementara realisasi pengadaan setara beras dari produksi dalam negeri telah mencapai 2,04 juta ton.

Capaian positif lainnya dapat dilihat pada torehan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional yang sejak Juli 2024 terjaga diatas 120. Indeks NTP Tanpa Perikanan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir tercapai di Desember 2025 dan Februari 2026 yang sama-sama berada di 126,11.

Sementara swasembada karbohidrat dan protein ada pada komoditas beras, telur ayam ras, dan daging ayam serta jagung pakan. Keempat komoditas tersebut merupakan sumber karbohidrat dan protein serta pendukung produksi sumber protein hewani.

Pencapaian swasembada karbohidrat dan protein tersebut tertuang dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025. Untuk beras sepanjang tahun 2025 tidak ada impor karena produksi setahun mencapai 34,69 juta ton telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,16 juta ton.

Sementara untuk daging ayam ras dan telur ayam ras juga swasembada. Sepanjang 2025 tidak ada importasi karena produksi dalam negeri masih melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dengan konsumsi setahun 4,12 juta ton. Untuk produksi telur ayam ras 6,54 juta ton dengan konsumsi setahun 6,47 juta ton.

Kondisi tanpa impor juga ada di jagung pakan. Setelah tahun 2024 sempat ada impor jagung pakan, sepanjang 2025 dipastikan tidak ada impor lagi. Produksi jagung pakan kadar air 14 persen sepanjang 2025 berada di 16,16 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 15,23 juta ton.

(SAW)

IDXChannel - Australia membuka peluang kerja sama dengan Indonesia di sektor pertanian, khususnya terkait impor pupuk urea. Hal ini mengemuka dalam kunjungan Duta Besar Australia ke Kementerian Pertanian RI, Rabu (15/4/2026).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan bahwa minat terhadap urea Indonesia meningkat seiring kondisi geopolitik global yang memengaruhi distribusi pupuk dunia.

Ia menjelaskan, gangguan pada jalur perdagangan internasional, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz, telah berdampak signifikan terhadap pasokan pupuk global, mengingat sepertiga distribusi pupuk dunia melewati jalur tersebut.

“Dengan adanya disrupsi ini, banyak negara membutuhkan urea. Indonesia memiliki keunggulan karena mampu memproduksi urea dari gas alam domestik, sehingga kita tidak bergantung pada impor untuk komoditas tersebut,” ujarnya.

Wamentan mengungkap bahwa kapasitas produksi pupuk urea nasional yang dikelola PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai sekitar 9,36 juta ton hingga 9,4 juta ton per tahun.

Pada 2026, ditargetkan produksi urea mencapai 7,8 juta ton, dengan kebutuhan subsidi 6,3 juta ton dan terdapat potensi ekspor 1,5 juta ton untuk mengamankan stok domestik.

Surplus ini membuka peluang ekspor ke berbagai negara, termasuk Australia. Namun demikian, Wamentan menegaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

“Kebutuhan pupuk untuk petani Indonesia adalah super prioritas. Setelah itu terpenuhi, baru sisa produksi dapat dialokasikan untuk ekspor,” ujar dia.

Menurutnya, minat terhadap urea Indonesia tidak hanya datang dari Australia, tetapi juga dari sejumlah negara lain seperti India, Filipina, dan Brasil. Meski demikian, pemerintah tetap berhati-hati agar tidak menjanjikan pasokan yang melebihi kemampuan produksi nasional.

Sudaryono juga menjelaskan bahwa hubungan perdagangan pupuk antara Indonesia dan Australia bersifat timbal balik. Indonesia, di satu sisi, mengekspor urea, namun di sisi lain juga mengimpor bahan baku seperti fosfat, termasuk jenis DAP (Diammonium Phosphate), dari Australia.

“Ini hubungan yang resiprokal. Kita saling membutuhkan. Yang penting adalah bagaimana kita mengamankan kepentingan nasional sekaligus menjaga hubungan dagang yang sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa ketersediaan pupuk dalam negeri, khususnya pupuk subsidi, dalam kondisi aman. Tingginya serapan pupuk oleh petani disebut sebagai indikator meningkatnya aktivitas tanam di berbagai daerah.

“Kalau ada petani yang tidak menemukan pupuk di kios, itu lebih kepada distribusi yang sedang berjalan cepat. Dalam 1–2 hari biasanya sudah tersedia kembali. Artinya pupuk ada dan cukup,” kata dia.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa ketersediaan pupuk dalam negeri, khususnya pupuk subsidi, dalam kondisi aman. Tingginya serapan pupuk oleh petani disebut sebagai indikator meningkatnya aktivitas tanam di berbagai daerah.

“Kalau ada petani yang tidak menemukan pupuk di kios, itu lebih kepada distribusi yang sedang berjalan cepat. Dalam 1–2 hari biasanya sudah tersedia kembali. Artinya pupuk ada dan cukup,” tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, PADANG - Di sela-sela kunjungan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman ke Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, untuk melihat kondisi penanganan pemulihan lahan, juga menyempatkan menyalurkan bantuan ke masyarakat yang terdampak bencana alam.

Amran mengatakan adapun bantuan yang disalurkan itu berjumlah Rp1 miliar dan diperuntukan bagi anak yatim piatu, janda, dan warga terdampak bencana alam, dan dana itu merupakan hasil donasi yang dikumpulkan dari keluarga besar di lingkup Kementerian Pertanian.

“Dalam kunjungan ini saya tidak hanya melihat terkait kondisi pertanian. Tapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat, dengan harapan, dari dampak bencana ini, kedepannya kondisi masyarakat bisa lebih baik lagi hendaknya,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Dia menyebutnya sebagai bentuk kepedulian bersama dari keluarga besar Kementerian Pertanian yang dihimpun secara gotong royong untuk meringankan beban masyarakat.

“Ini dari teman-teman Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan bisa membantu, terutama untuk anak-anak kita dan ibu-ibu yang membutuhkan,” lanjutnya.

Penyerahan dilakukan secara simbolis, dan Amran tampak berbincang langsung, menanyakan kondisi keluarganya, hingga memberi pesan agar tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan.

“Kamu harus kuat, ya. Tetap sekolah. Negara hadir untuk kalian,” pesannya saat memberikan tambahan bantuan beasiswa pendidikan.

Kemudian, pada kesempatan itu Amran tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga mengingatkan pentingnya kepedulian sosial, terutama kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

“Kalau ingin hidup kita berkah, memuliakan orang tua dan dekat dengan anak yatim serta fakir miskin,” ujar dia.

Oleh karena itu, Mentan menegaskan pemulihan pascabencana tidak hanya soal memperbaiki sawah atau infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak bisa bangkit secara utuh, baik secara ekonomi maupun sosial.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga terus mengakselerasi pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak. Berbagai bantuan telah digelontorkan, mulai dari rehabilitasi lahan sawah, penyediaan benih, hingga alat dan mesin pertanian untuk mempercepat petani kembali berproduksi.

“Kami akan selalu hadir, tidak hanya membawa program dan anggaran, tetapi juga kepedulian nyata bagi masyarakat yang sedang berjuang untuk bangkit,” tutupnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan anggaran program antisipasi dampak fenomena kekeringan ekstrem alias Godzilla El Nino menjadi prioritas. Hal itu dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan terjaga.

Dody mengungkapkan pemerintah akan melakukan penyesuaian anggaran dari program yang kurang prioritas guna memastikan upaya mitigasi El Nino berjalan optimal.

"Karena kalau itu gagal, kan berarti swasembada pangan di tahun 2026-2027 bisa gagal," ujar Dody dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (11/4), seperti dikutip Antara.

Pemerintah, sambung Dody, menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi dampak Godzilla El Nino. Sebagian langkah itu sudah dilakukan.

"Kalau masalah mitigasi terhadap El Nino, itu sebenarnya sudah kita mulai. Kementerian PU sudah mulai," ujarnya.

Langkah antisipasi itu salah satunya berupa pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi di berbagai wilayah yang memiliki bendungan utama.

Menurut Dody, seluruh bendungan diupayakan berada pada kondisi volume maksimal agar mampu menyuplai kebutuhan air irigasi meskipun curah hujan menurun drastis selama musim kemarau panjang berlangsung di berbagai daerah.

Misalnya, Bendungan Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, mampu mengairi lahan pertanian tanpa hujan hingga September atau Oktober 2026 jika kapasitas airnya berada dalam kondisi penuh sesuai batas maksimal yang telah ditentukan.

"Beberapa saat lalu saya kan jalan-jalan ke Bendungan Gajah Mungkur. Saya pengen melihat seperti apa kondisi (Bendungan) Gajah Mungkur dan di situ saya dikasih info memang sekarang semua bendungan sedang posisi berusaha dibikin penuh," ujarnya.

Namun demikian, Dody mengingatkan kemampuan bendungan memiliki batas waktu sehingga diperlukan langkah tambahan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dari periode yang dapat ditopang oleh cadangan air tersebut.

Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca dengan menyasar wilayah hulu bendungan. Tujuannya agar hujan buatan dapat menambah pasokan air yang mengalir ke waduk secara optimal.

Ia menegaskan operasi modifikasi cuaca tidak dilakukan langsung di bendungan untuk menghindari risiko kesalahan yang justru dapat menimbulkan dampak lebih besar terhadap pengelolaan air.

"Kita tidak melakukan operasi modifikasi cuaca di bendungan karena kita takut meleset. Kalau meleset kita lebih repot lagi. Jadi pengalaman kita lebih baik melakukan operasi modifikasi cuaca di hulu-hulu bendungan," tambah Dody.

Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan pompa air berukuran kecil bekerja sama dengan Kementerian Pertanian guna memastikan pasokan air tetap tersedia bagi lahan pertanian yang mengalami kekeringan.

Penggunaan pompa tersebut akan dioptimalkan pada daerah yang mengalami penurunan debit air signifikan, sehingga distribusi air ke sawah tetap dapat berjalan meskipun kondisi sumber air terbatas.

Selain itu, Kementerian PU juga mendorong pembangunan irigasi tersier sebagai bagian dari solusi agar distribusi air menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu menjangkau area pertanian secara optimal.

[Gambas:Youtube]