Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan PT Pupuk Indonesia (Persero) mampu menjaga pasokan pupuk di tengah gejolak geopolitik global.

“Di saat banyak negara menghadapi gangguan pasokan, Indonesia justru berada dalam posisi relatif aman,” kata Hashim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, sejumlah negara bahkan melirik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka.

“Kita beruntung karena kerja keras dan persiapan dari jajaran Pupuk Indonesia," tutur Hashim.

Dia menyebutkan banyak negara tetangga telah meminta pasokan pupuk dari Indonesia, khususnya untuk jenis pupuk urea.

“Banyak negara tetangga kita yang meminta,” ujar Hashim.

Lebih lanjut, dia mengatakan Australia berencana mengimpor urea dari Indonesia sebanyak 250 ribu ton.

Selain itu, permintaan juga datang dari India yang disebut membutuhkan hingga 500 ribu ton, serta beberapa negara lainnya.

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam hal urea kita cukup beruntung,” ungkap Hashim.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan di tengah dinamika global, Indonesia memiliki peran strategis sebagai stabilisator pasokan pupuk kawasan.

Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mendukung industri pupuk.

Dia mengungkapkan pemerintah telah menerapkan strategi yang tepat karena pupuk merupakan critical agro-input.

“Tanpa pupuk, tentu kita tidak bisa berbicara produktivitas pertanian,” ungkap Rahmad.

Strategi itu, sambung dia, tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 113 Tahun 2025.

Selain itu, kebijakan tersebut juga menekankan pentingnya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.

Di sisi lain, Rahmad menekankan pupuk memiliki dampak sistemik terhadap ketahanan pangan, sehingga harus dijamin oleh dua hal, yaitu ketersediaan dan keterjangkauan.

"Berbicara mengenai ketersediaan, ini tidak hanya memastikan pabrik-pabrik kita bisa beroperasi, tapi juga memastikan pupuk bisa diterima oleh petani sesuai dengan prinsip 7 Tepat,” imbuh Rahmad.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ikan sapu-sapu yang selama ini dianggap hama ternyata memiliki manfaat besar. Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN , Triyanto, mengungkapkan bahwa ikan ini bisa diolah menjadi Pupuk Organik Cair (POC).

Dalam sesi diskusi di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Kamis (30/4/2026), Triyanto menjelaskan, proses pengolahan ikan sapu-sapu menjadi pupuk tergolong mudah sehingga bisa dilakukan di rumah melalui sistem fermentasi.

"Jadi ikan sapu-sapunya itu bisa dihaluskan, halus kasar juga boleh, halus sekali juga boleh. Nanti ditambahkan mikroorganisme," ujar Triyanto.

Ia menambahkan, pembuatan pupuk ini memerlukan bahan tambahan sebagai starter untuk perkembangan mikroba, seperti molase atau gula. Jika sulit menemukan molase, masyarakat bisa menggunakan bahan dapur lainnya.

"Dikasih molase atau gula. Kalau enggak punya molase ya gula merah, enggak ada gula merah apa susah, gula pasir," tuturnya.

Triyanto lalu memberikan rumus perbandingan bahan yang tepat. Waktu fermentasi juga menjadi kunci agar nutrisi dalam ikan terserap sempurna ke dalam cairan pupuk.

"Intinya jadi dikumpulkan bahan bakunya itu satu banding satu terus difermentasi selama kurang lebih di atas satu bulan ya," jelas dia.

Namun, ia mengingatkan agar cairan hasil fermentasi tersebut digunakan secara bijak, terutama jika bagi ikan berasal dari perairan yang tercemar.

"Nah, nanti cairan itu dijadikan pupuk, begitu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga pupuk global akibat konflik Timur Tengah mulai membuka risiko baru bagi ketahanan pangan dunia, tetapi di Indonesia justru memunculkan paradoks antara klaim surplus pasokan dan tekanan nyata di tingkat petani.

Gangguan rantai pasok pupuk yang dipicu konflik, termasuk potensi disrupsi di Selat Hormuz, mendorong kenaikan harga signifikan di berbagai negara. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat hampir sepertiga kebijakan pangan global pada Maret 2026 terkait respons terhadap gangguan energi dan pupuk.

Harga urea di Amerika Serikat, misalnya, melonjak 41,1% dalam dua bulan terakhir dan 48,7% secara tahunan. Kenaikan ini terjadi saat harga komoditas pertanian relatif lebih rendah, mempersempit kemampuan petani menyerap biaya produksi.

Situasi tersebut meningkatkan risiko penurunan produksi pangan global. Kawasan Teluk, yang selama ini menyumbang sekitar 36% ekspor urea dunia, menjadi titik krusial. Gangguan terhadap ekspor dari Iran, Qatar, dan Arab Saudi berpotensi mengerek harga pupuk sekaligus mengganggu pasokan.

Dalam jangka menengah, tekanan ini dapat merambat ke harga pangan, terutama untuk komoditas yang sangat bergantung pada pupuk nitrogen seperti padi dan gandum.

Namun, di tengah tekanan global tersebut, pemerintah Indonesia menilai posisi domestik relatif aman.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut produksi pupuk nasional mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton.

“Empat negara meminta langsung, India, Australia, Filipina, dan Brasil. Kita kemungkinan lepas Rp1 juta ton, nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya, dikutip Rabu (29/4/2026)

Dia mengungkap bahwa Indonesia bahkan mulai dilirik sebagai pemasok alternatif di tengah ketatnya pasar global. Australia telah diputuskan menerima pasokan awal 250.000 ton urea.

Masih Impor

Meski demikian, ketahanan tersebut tidak sepenuhnya bebas risiko, terutama dari sisi bahan baku.

Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Dwi Satryo Annurogo mengungkapkan ketergantungan terhadap impor masih menjadi titik lemah industri pupuk nasional.

Sekitar 32,9% bahan baku impor perusahaan berasal dari Timur Tengah. Bahkan, untuk sulfur, yang merupakan komponen penting dalam produksi pupuk, sebagian pasokan berasal dari kawasan yang terdampak konflik.

“Sulfur walaupun hanya 5%, itu kami dapatkan dari negara-negara yang terdampak konflik,” ujarnya.

Sebagai mitigasi, perusahaan mulai mengalihkan ketergantungan dari sulfur ke asam sulfat melalui kerja sama dengan produsen domestik.

“Kalau tidak dapat sulfur, kami dapatkan asam sulfat. Ini kami sudah membuat perjanjian dan akan berlanjut,” katanya.

Selain itu, diversifikasi sumber pasokan juga mulai dijajaki ke negara lain seperti Kanada. Namun, tingginya permintaan global menciptakan persaingan ketat antarnegara.

Akses Sulit

Di tengah klaim ketahanan pasokan pupuk tersebut, kondisi di tingkat petani menunjukkan dinamika berbeda.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan menyebut ketersediaan pupuk secara nasional tidak selalu sejalan dengan akses di lapangan.

“Secara administratif stok mungkin aman, tapi di level petani tidak selalu mudah diakses,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, kendala distribusi dan administrasi masih menjadi hambatan utama, mulai dari sistem penebusan hingga ketidaksesuaian data kebutuhan.

Di sisi harga, pupuk non-subsidi mengalami kenaikan 10%–15% dalam dua bulan terakhir, seiring naiknya harga gas dan bahan baku impor.

Kondisi ini menekan petani yang tidak masuk dalam skema subsidi, terutama di sektor hortikultura.

“Bahkan di beberapa wilayah toko kosong,” katanya.

Ketergantungan terhadap pupuk subsidi juga masih sangat tinggi, mencapai 80%–90%. Dengan margin usaha yang tipis, kenaikan biaya pupuk tanpa diimbangi harga jual gabah berpotensi langsung menggerus keuntungan petani.

Dampak Terlihat

Dalam pola tanam, dampaknya mulai terasa. Petani mulai mengurangi dosis pemupukan untuk menekan biaya, yang berisiko menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

“Akibat dosis tidak optimal, produktivitas per hektar terancam menurun,” ujarnya.

Kekhawatiran terbesar juga muncul jika gangguan global berlanjut hingga musim tanam berikutnya.

Petani menghadapi risiko “kelangkaan di tengah musim”, ketika pupuk sulit didapat atau harganya melonjak di luar jangkauan.

“Petani takut tidak bisa menutup modal kerja saat panen nanti,” kata Kusnan.

Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pupuk nasional tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi juga oleh distribusi, akses, dan stabilitas harga di tingkat petani.

Di tengah tekanan global yang semakin intens, celah pada rantai pasok domestik berpotensi menjadi titik lemah yang menentukan keberlanjutan produksi pangan nasional.

pembangunan pabrik soda ash dilatarbelakangi tingginya kebutuhan nasional yang masih bergantung pada pasokan luar negeri

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) meyakini pengembangan pabrik soda ash yang tengah digarap, menjadi langkah strategis dalam menekan ketergantungan impor sekaligus mempercepat hilirisasi industri berbasis amonia di dalam negeri.

VP Pengembangan Bisnis Pupuk Kaltim Astri Agustina di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa pembangunan pabrik soda ash dilatarbelakangi tingginya kebutuhan nasional yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2025 Indonesia masih mengimpor soda ash sekitar 1 juta ton per tahun.

"Untuk mengurangi ketergantungan Indonesia atas impor soda ash, mungkin bisa dilihat dari data BPS sampai tahun 2025 Indonesia masih impor soda ash dari luar negeri sekitar 1 juta ton. Dan ini juga bagian dari hilirisasi produk ammonia yang meningkatkan value added," katanya.

Ia menambahkan, proyek ini akan meningkatkan value added melalui pemanfaatan amonia hingga 105 ribu ton per tahun.

Selain itu, pabrik itu juga mendukung program dekarbonisasi perusahaan dengan menyerap emisi karbon dioksida (CO2) dari pabrik eksisting hingga 174 ribu ton per tahun untuk digunakan sebagai bahan baku produksi.

Tak hanya menghasilkan soda ash, fasilitas ini juga akan memproduksi ammonium chloride yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk nitrogen maupun aplikasi langsung sebagai pupuk.

Lebih lanjut, dari sisi bisnis, kehadiran pabrik ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan soda ash dan ammonium chloride, sekaligus memperluas portofolio produk dan pasar baru.

Astri memaparkan kapasitas produksi pabrik soda ash dan ammonium chloride masing-masing mencapai 300 ribu ton per tahun.

Proyek ini berlokasi di kawasan industri Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang, Kalimantan Timur yang efektif sejak Juni 2025 dan ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2028.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proyek ini juga memberikan multiplier effect yang signifikan. Dari sisi pemerintah, proyek ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta menghemat devisa melalui substitusi impor.

Sementara dari sisi sosial, proyek ini diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 800 orang saat konstruksi dan sekitar 100 orang pada tahap operasional. Selain itu, proyek ini juga akan meningkatkan utilisasi garam industri hingga 350 ribu ton per tahun.

Selain proyek ini, perusahaan juga menjalankan revamping Pabrik Amonia 2 serta menyiapkan ekspansi kapasitas produksi pupuk untuk mendukung kebutuhan industri ke depan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dan ini stok yang aman. Service stok kita jadi sekitar 131 persen untuk urea, di atas dari service stok. Dan untuk NPK 196 persen. Artinya dengan stok yang melebihi dari service stok, kita bisa menjamin pasokan untuk petani aman,

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi dalam kondisi aman guna memenuhi kebutuhan petani di seluruh Indonesia, seiring capaian kinerja produksi yang solid pada kuartal I 2026.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim, Anggono Wijaya di Jakarta, Rabu menyampaikan bahwa sebagai bagian dari Pupuk Indonesia, perusahaan plat merah ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga pasokan pupuk nasional.

Ia menjelaskan, hingga kuartal pertama 2026, Pupuk Kaltim mencatatkan total produksi mencapai 2,14 juta ton yang terdiri dari tiga produk utama, yakni urea, NPK, dan amonia.

Selain itu, Anggono menegaskan bahwa kesiapan stok pupuk berada dalam kondisi aman dan siap disalurkan melalui jaringan distribusi ke berbagai wilayah Indonesia. Per 27 April 2026, total stok pupuk subsidi gabungan urea dan NPK mencapai 618.393 ton.

“Dan ini stok yang aman. Service stok kita jadi sekitar 131 persen untuk urea, di atas dari service stok. Dan untuk NPK 196 persen. Artinya dengan stok yang melebihi dari service stok, kita bisa menjamin pasokan untuk petani aman,” jelasnya.

Tak hanya memastikan ketersediaan pupuk, Pupuk Kaltim juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai program. Salah satunya adalah program Agro Solution serta inovasi sosial bertajuk PKT BISA.

Program PKT BISA merupakan bagian dari inisiatif Create Share Value (CSV) yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan pupuk kompos terintegrasi. Dalam implementasinya, Pupuk Kaltim membina kelompok masyarakat di Magetan untuk mengembangkan pupuk kompos.

Melalui program tersebut, kata dia, perusahaan tidak hanya mendorong produktivitas pertanian, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat binaan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia memproyeksikan perang di Timur Tengah akan memicu lonjakan harga energi hingga 24% tahun ini ke level tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Menurut laporan terbaru Commodity Markets Outlook dari World Bank Group, secara keseluruhan, harga komoditas diperkirakan naik 16% pada 2026, didorong oleh lonjakan harga energi dan pupuk, serta tingginya harga sejumlah logam utama yang mencetak rekor. Analisis tersebut menunjukkan bahwa guncangan ini akan berdampak serius terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan.

Serangan terhadap infrastruktur energi dan gangguan pelayaran di Selat Hormuz, jalur yang menangani sekitar 35% perdagangan minyak mentah global, telah memicu guncangan pasokan minyak terbesar sepanjang sejarah. Pada tahap awal, pasokan minyak global turun sekitar 10 juta barel per hari.

Harga minyak dunia pun naik tajam. Meski sempat turun dari puncaknya, harga minyak Brent pada pertengahan April masih lebih dari 50% lebih tinggi dibanding awal tahun.

Sepanjang 2026, harga minyak Brent diperkirakan rata-rata mencapai US$86 per barel, naik tajam dari US$69 per barel pada 2025. Proyeksi ini mengasumsikan gangguan paling parah berakhir pada Mei dan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz secara bertahap kembali normal pada akhir 2026.

Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan World Bank Group Indermit Gill mengatakan, dampak perang menghantam perekonomian global secara berlapis.

“Pertama melalui kenaikan harga energi, kemudian harga pangan, dan akhirnya inflasi yang lebih tinggi, yang akan mendorong kenaikan suku bunga serta membuat beban utang semakin mahal,” ujar Gill, dikutip dari rilis, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, kelompok masyarakat miskin akan menjadi pihak paling terdampak karena porsi pengeluaran mereka untuk pangan dan energi jauh lebih besar.

"Begitu pula negara berkembang yang sudah terbebani utang besar. Ini mengingatkan kita pada satu kenyataan pahit bahwa perang adalah kemunduran pembangunan," katanya.

Di sisi lain, harga pupuk diperkirakan naik 31% pada 2026, didorong lonjakan harga urea hingga 60%. Kondisi ini berpotensi menekan daya beli petani dan berdampak pada produksi pangan ke depan. Jika konflik berlangsung lebih lama, World Food Programme memperkirakan akan ada tambahan 45 juta orang berisiko mengalami kerawanan pangan akut tahun ini.

Harga logam dasar seperti aluminium, tembaga, dan timah juga diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi seiring tingginya permintaan dari sektor seperti pusat data, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Sementara itu, volatilitas dan harga logam mulia terus mencetak rekor, dengan harga rata-rata diperkirakan naik 42% pada 2026, seiring meningkatnya permintaan aset safe haven akibat ketidakpastian geopolitik.

Kenaikan harga komoditas ini akan mendorong inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Di negara berkembang, inflasi diperkirakan mencapai rata-rata 5,1% pada 2026, lebih tinggi dibanding proyeksi sebelum perang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diprediksi melambat menjadi 3,6%.

Proyeksi Jika Situasi Memburuk

Harga komoditas dapat meningkat lebih tinggi lagi jika konflik memburuk atau gangguan pasokan berlangsung lebih lama dari perkiraan. Harga minyak Brent bisa mencapai rata-rata US$115 per barel pada 2026 jika fasilitas minyak dan gas utama mengalami kerusakan lebih besar dan pemulihan ekspor berjalan lambat.

Dampaknya akan merembet ke harga pupuk dan energi alternatif seperti biofuel, serta mendorong inflasi di negara berkembang hingga hingga 5,8%.

Bank Dunia pun mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam merespons situasi ini seiring ruang fiskal yang menyempit.

“Pemerintah harus menahan godaan untuk menerapkan langkah-langkah dukungan fiskal yang luas dan tidak terarah, yang berpotensi mendistorsi pasar dan mengikis bantalan fiskal. Sebaliknya, kebijakan sebaiknya difokuskan pada dukungan yang cepat, bersifat sementara, dan ditargetkan kepada rumah tangga yang paling rentan," ujar Ayhan Kose, Deputi Kepala Ekonom sekaligus Direktur Prospects Group Bank Dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik dinilai memberi tekanan yang lebih besar terhadap ekonomi global dibanding guncangan harga minyak biasa.

Bukan hanya memicu inflasi dan menekan produksi, shock semacam ini juga merembet ke harga gas alam, pupuk, hingga bahan pangan.

Kesimpulan itu muncul dalam riset terbaru Centre for Economic Policy Research (CEPR) melalui VoxEU berjudul Geopolitical Oil Price Shocks: Why These Shocks Hit Harder, yang ditulis Guillermo Verduzco-Bustos dan Francesco Zanetti.

Menurut riset tersebut, guncangan harga minyak yang bersumber dari ketegangan geopolitik menyerupai severe oil supply shocks atau gangguan pasokan berat, yang memicu penurunan produksi sekaligus kenaikan harga minyak jauh lebih tajam dibanding guncangan minyak konvensional.

“Guncangan harga minyak (akibat) geopolitik menyerupai guncangan pasokan minyak yang parah,” tulis Verduzco-Bustos dan Zanetti dalam riset tersebut.

Temuan itu menantang pandangan lama bahwa lonjakan harga minyak umumnya hanya berdampak besar bagi negara importir energi, sementara negara eksportir bisa diuntungkan.

Sebaliknya, penelitian tersebut menunjukkan tidak ada pemenang yang benar-benar jelas dari shock jenis ini.

Bahkan negara pengekspor minyak pun menghadapi tekanan dari ketidakpastian yang meningkat, gangguan perdagangan global, dan ketegangan pasar keuangan.

Efek berantai ke komoditas lain

Salah satu temuan utama riset itu adalah luasnya transmisi guncangan minyak akibat konflik geopolitik ke pasar komoditas global.

Dalam simulasi CEPR, kenaikan harga minyak 10 persen yang dipicu shock geopolitik mendorong indeks harga komoditas secara keseluruhan naik sekitar 6,5 persen.

Efek rambat terbesar terlihat pada harga gas alam yang naik sekitar 7 persen. Sementara harga pupuk meningkat sekitar 5,4 persen.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas lain seperti pangan, bahan mentah, dan logam mulia, meski dalam skala lebih kecil.

Menurut para peneliti CEPR, pola itu mencerminkan posisi minyak sebagai input produksi sekaligus biaya transportasi yang memengaruhi rantai pasok lintas sektor.

“Kenaikan harga minyak sebesar 10 persen yang dipicu oleh guncangan geopolitik akan menaikkan indeks harga komoditas secara keseluruhan sekitar 6,5 persen,” tulis CEPR dalam laporan risetnya.

Dampak berantai ini menjadi pembeda utama dibanding guncangan harga minyak biasa, karena tekanan tidak berhenti di sektor energi, tetapi menjalar ke biaya produksi industri dan harga barang konsumsi.

Khusus pada pupuk, kenaikan harga minyak dan gas dapat memukul sektor pertanian secara tidak langsung, mengingat keduanya menjadi bahan baku utama produksi pupuk.

Inflasi naik, produksi turun

Tak hanya menekan pasar komoditas, shock geopolitik juga berdampak nyata pada aktivitas ekonomi.

Riset CEPR menemukan, rata-rata kenaikan harga minyak 10 persen akibat guncangan geopolitik menurunkan produksi industri di negara-negara OECD sekitar 0,5 persen.

Di saat yang sama, indeks harga konsumen meningkat sekitar 0,3 persen.

Kombinasi perlambatan produksi dan kenaikan harga ini memperlihatkan pola stagflasi, yakni situasi ketika ekonomi melambat tetapi inflasi meningkat.

“Rata-rata, kenaikan harga minyak sebesar 10 persen mengurangi produksi industri di negara-negara OECD sekitar 0,5 persen dan menaikkan harga konsumen sekitar 0,3 persen,” tulis CEPR dalam riset tersebut.

Menurut lembaga itu, tekanan ini lebih besar dibanding guncangan minyak tradisional karena unsur ketidakpastian geopolitik memperburuk respons pelaku usaha dan pasar.

Perusahaan cenderung menahan investasi, konsumen mengurangi belanja, sementara pasar keuangan melakukan repricing terhadap risiko global.

Dalam situasi seperti itu, kenaikan harga energi tidak hanya bekerja sebagai shock biaya (cost-push shock), tetapi juga shock kepercayaan (confidence shock).

Mengapa dampaknya lebih berat?

Penelitian ini menyoroti bahwa yang membuat guncangan geopolitik lebih menyakitkan bukan semata besarnya lonjakan harga minyak, melainkan sifat gangguannya.

Berbeda dari shock yang dipicu perubahan permintaan atau dinamika pasar biasa, shock geopolitik kerap datang bersama ancaman gangguan pasokan, disrupsi perdagangan, dan lonjakan ketidakpastian.

Akibatnya, dampaknya menjadi berlapis.

Pertama, harga minyak melonjak karena kekhawatiran pasokan.

Kedua, biaya produksi naik karena energi lebih mahal.

Ketiga, aktivitas ekonomi terpukul oleh ketidakpastian yang menahan investasi dan perdagangan.

Riset itu menilai kombinasi faktor-faktor tersebut membuat efek makroekonomi dari shock geopolitik lebih persisten.

“Meskipun negara-negara pengekspor minyak mungkin awalnya mendapat manfaat dari harga yang lebih tinggi, keuntungan ini diimbangi oleh meningkatnya ketidakpastian dan gangguan terhadap perdagangan global dan kondisi keuangan,” kata CEPR.

Dengan kata lain, kenaikan pendapatan dari harga minyak yang lebih tinggi belum tentu cukup mengompensasi dampak negatif dari gejolak ekonomi yang lebih luas.

Tidak ada pemenang jelas

Salah satu aspek menarik dari studi ini adalah gugurnya asumsi tentang adanya pemenang dari lonjakan harga minyak.

Secara teori, eksportir minyak bisa menikmati windfall ketika harga energi melonjak.

Namun riset ini menemukan keuntungan itu kerap tergerus oleh tekanan lain, mulai dari volatilitas perdagangan hingga gejolak finansial global.

CEPR bahkan menyebut tidak ada pemisahan tegas antara pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

“Yang perlu diperhatikan, hasil tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang jelas antara pemenang dan pecundang,” ungkap CEPR.

Temuan itu relevan di tengah meningkatnya sensitivitas ekonomi global terhadap ketegangan geopolitik, ketika gangguan di satu kawasan dapat cepat menjalar ke harga komoditas, pasar keuangan, dan rantai pasok global.

Implikasi untuk bank sentral

Temuan CEPR ini juga membawa implikasi kebijakan, terutama bagi bank sentral.

Karena shock geopolitik memicu inflasi dari sisi pasokan sekaligus menekan pertumbuhan, respons kebijakan menjadi lebih rumit.

Jika bank sentral terlalu agresif menahan inflasi lewat suku bunga tinggi, pertumbuhan bisa makin tertekan.

Namun jika respons terlalu longgar, tekanan harga berisiko bertahan lebih lama.

Riset tersebut tidak memberi rekomendasi kebijakan spesifik, tetapi menegaskan bahwa memahami sumber shock minyak menjadi penting karena dampaknya berbeda.

Menurut CEPR, memperlakukan shock geopolitik sama seperti guncangan harga minyak biasa berpotensi membuat respons kebijakan tidak memadai.

Dunia makin rentan terhadap guncangan energi

Dalam konteks yang lebih luas, riset ini menyoroti bagaimana ekonomi global kini lebih rentan terhadap shock energi yang dipicu geopolitik.

Keterhubungan rantai pasok, ketergantungan pada input energi, serta keterikatan pasar keuangan membuat transmisi guncangan menjadi lebih cepat dan luas.

Apa yang bermula dari lonjakan harga minyak bisa menjalar menjadi tekanan biaya industri, inflasi pangan, hingga perlambatan pertumbuhan lintas negara.

Karena itu, riset ini menekankan, guncangan minyak berbasis geopolitik bukan sekadar episode kenaikan harga energi, melainkan gangguan sistemik dengan efek ekonomi yang lebih dalam.

“Guncangan harga minyak geopolitik berdampak lebih berat,” tulis Verduzco-Bustos dan Zanetti, merangkum inti temuannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) mengurangi ketergantungan bahan baku impor, khususnya sulfur dari kawasan Timur Tengah, di tengah meningkatnya risiko pasokan akibat konflik geopolitik.

Ketergantungan terhadap impor bahan baku pupuk masih tinggi, dengan total mencapai sekitar 3 juta ton per tahun untuk kebutuhan produksi nitrogen, fosfor, kalium (NPK). Dari jumlah tersebut, sekitar 32,9% berasal dari kawasan Timur Tengah.

Direktur Operasi Pupuk Indonesia Dwi Satryo Annurogo mengungkapkan bahwa sulfur menjadi salah satu komponen yang paling rentan terhadap gangguan pasokan, terutama karena sebagian pasokan berasal dari negara-negara di sekitar Selat Hormuz seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait.

“Sulfur walaupun 5%, itu kami dapatkan dari negara-negara yang ini, konflik yang Selat Hormuz ini,” ujarnya dalam Food Summit, dikutip Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, sulfur merupakan bahan baku penting yang diolah menjadi asam sulfat sebelum digunakan dalam proses produksi pupuk. Gangguan pasokan sulfur berpotensi menghambat rantai produksi jika tidak diantisipasi.

Sebagai langkah mitigasi, perusahaan mulai mengalihkan ketergantungan dari sulfur ke asam sulfat yang dapat diperoleh dari sumber alternatif, termasuk dalam negeri.

Pupuk Indonesia telah menjajaki dan menjalin kontrak pasokan dengan produsen domestik seperti PT Bripod Indonesia dan PT Amman Mineral Internasional Tbk.

“Kalau tidak dapat sulfur, kami dapatkan asam sulfat. Ini kami sudah membuat perjanjian dan akan berlanjut,” kata Dwi.

Langkah tersebut dinilai mampu mengurangi tekanan ketergantungan impor, meskipun perusahaan tetap membuka opsi untuk menyerap sulfur dari pasar global apabila pasokan tersedia.

Selain Timur Tengah, Pupuk Indonesia juga mulai melirik sumber pasokan lain seperti Kanada. Namun, persaingan global dalam memperoleh bahan baku menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya kebutuhan dari berbagai negara.

“Memang tantangannya berebutan antara negara,” ujarnya.

Di sisi lain, perusahaan menegaskan bahwa keberlanjutan pasokan pupuk menjadi krusial bagi ketahanan pangan nasional.

Dwi menyebutkan bahwa sekitar 62% produktivitas tanaman dipengaruhi oleh penggunaan pupuk, sehingga stabilitas pasokan bahan baku menjadi faktor kunci.

Ketergantungan terhadap impor bahan baku pupuk selama ini menjadi salah satu titik lemah industri, terutama ketika terjadi gangguan logistik atau konflik di wilayah pemasok utama.

Diversifikasi sumber dan substitusi bahan baku menjadi strategi yang mulai diakselerasi untuk meredam risiko tersebut.

Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai antisipasi dampak konflik global khususnya di kawasan Timur Tengah saat ini.

Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Yustina Retno Widiati menyatakan, konflik Timur Tengah mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya, disebabkan adanya hambatan logistik pasca tutupnya Selat Hormuz.

“Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,” kata dia di Jakarta, Selasa.

Sebagai langkah mitigasi, lanjut dia dalam keterangannya, pemerintah mengambil beberapa upaya antisipasi mengamankan pupuk subsidi petani, diantaranya, pembayaran subsidi pupuk lebih awal untuk pengadaan bahan baku, sehingga pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan guna menjaga daya beli petani. Upaya lain meliputi pengajuan tambahan anggaran subsidi jika kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.

"Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” ujar dia saat webinar "Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional".

Yustina menegaskan di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada sektor pertanian, pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, misalnya, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 difokuskan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan.

Untuk sektor pertanian terdapat 10 komoditas prioritas yang mencakup tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu; hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta komoditas perkebunan yakni kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK mencapai 14,45 juta NIK, sedangkan sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.

Perbaikan tata kelola juga dilakukan dalam proses penyaluran pupuk. Distribusi dilakukan Pupuk Indonesia, yang bertanggung jawab mulai dari proses produksi hingga penyaluran ke titik serah.

Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.

”Kini petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan,” katanya.

Sementara itu SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Junianto Simare Mare memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional.

Dari sisi kapasitas produksi, Pupuk Indonesia menempati posisi strategis di tingkat global. Perusahaan ini tercatat sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.

Kapasitas produksi urea mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, melampaui sejumlah produsen besar dunia seperti China dan Qatar. Sementara itu, produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun.

Pada 2026, BUMN tersebut menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton. Sementara itu, kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 6,4 juta ton, termasuk untuk pupuk bersubsidi.

Surplus produksi tersebut, menurut Junianto membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisinya sebagai pemain penting di industri pupuk global.

Meski memiliki kekuatan di sisi produksi dan distribusi, dia menambahkan konflik di kawasan Selat Hormuz tetap membawa dampak signifikan terhadap rantai pasok pasar global, namun untuk Indonesia, dampaknya relatif dapat dikendalikan terutama untuk produk urea.

Hal ini lanjutnya, tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku utama urea, yaitu gas alam, yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea, bahkan memiliki kapasitas yang melebihi kebutuhan nasional.

Sementara itu, untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto mengatakan, perusahaan memperoleh pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik, seperti Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz.

Sedangkan untuk sulfur, sebagian pasokan memang berasal dari kawasan Timur Tengah, seperti Qatar dan Kuwait, sehingga Pupuk Indonesia telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna memastikan kelangsungan produksi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Krisis energi dunia masih terjadi sejak pecah konflik di Timur Tengah dan blokade Selat Hormuz akhir Februari lalu. Jika berlanjut, situasi ini akan berdampak terhadap rantai pasok pangan yang memicu gejolak harga.

Penyebabnya adalah suplai pupuk yang tersendat. Ini terlihat dari harga pupuk urea (berbasis nitrogen) di pasar spot melonjak hampir dua kali lipat, dari US$360 per ton (Desember 2025) ke US$708 (April 2026). Hal ini mengingat 30% suplai pupuk dunia diproduksi di negara sekitar teluk seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Iran.

Masalahnya, Indonesia amat bergantung pada pupuk dari luar negeri. Pada 2025, Indonesia mengimpor 8,5 juta ton pupuk. Jumlah ini setara 57% dari total kebutuhan domestik sebesar 14,8 juta ton. Sesungguhnya merupakan ironi, lantaran kapasitas realisasi Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) mencapai 12,2 juta ton pada 2024.

Negara asal pupuk terbesar ke Indonesia antara lain Rusia (1,8 juta ton), Kanada (1,7 juta ton), Tiongkok (1,4 juta ton), Mesir (0,9 juta ton), dan Australia (0,3 juta ton). Meski Indonesia tidak bergantung pada suplai pupuk dari Timur Tengah, tapi nyatanya seretnya suplai pupuk dan migas dari negara-negara tersebut punya efek domino yang serius.

Ketergantungan Energi Fosil

Pupuk kimia berbasis nitrogen seperti urea, Nitrogen-Posfor-Kalium (NPK), dan amonia esensial penting untuk pertumbuhan tanaman karena mudah diserap. Produksi pupuk sangat bergantung pada gas alam sebagai sumber energi.

Kenaikan harga pupuk juga disebabkan oleh naiknya harga gas alam akibat gangguan terhadap 37% produksi dunia dari Iran, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Belum ditambah dengan fakta sebagian storage facility Ras Laffan dan Mesaieed di Qatar tak luput dari hantaman rudal Iran.

Masalahnya, Indonesia juga tidak bisa bergantung pada Tiongkok, negara pengekspor pupuk ketiga terbesar ke Indonesia. Akibat krisis di negara Teluk, Tiongkok kini membatasi ekspor pupuk demi ketahanan suplai pupuk dalam negeri.

Potret suram akibat seretnya suplai pupuk sudah bisa kita lihat di Brasil dan India. Di dua negara ini, kelangkaan pupuk telah menyebabkan lonjakan harga dan mengancam hasil panen sumber karbohidrat utama, seperti gandum dan jagung.

Kondisi lebih parah bahkan terjadi di India. Selain pupuk sukar diperoleh, produk gas alam seperti LNG juga sudah tidak tersedia di pasar. Alhasil sejumlah pabrik telah menghentikan aktivitas produksi sepenuhnya.

Dampak hilangnya suplai kedua input ini bisa merembet terhadap kenaikan harga pangan seperti padi, jagung, kedelai, cabai. Anggaran subsidi membengkak akibat kompensasi selisih harga pupuk yang terus naik harganya.

Kondisi seperti di India mulai dirasakan petani di Indonesia. Para petani kesulitan mencari pupuk subsidi saat masa panen pada tahun ini. Jika ketahanan energi dan swasembada pangan adalah dua pilar utama dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo, maka dua pilar tersebut kini sedang terguncang hebat.

Guncangan itu mulai tercermin dalam harga dan ketersediaan pupuk di pasar domestik. Ironisnya, di tengah kelangkaan pupuk di tingkat petani, Indonesia malah berencana mengirimkan pupuk urea ke tiga negara sebesar 1,5 juta-2 juta ton pupuk, negara tersebut antara lain adalah Filipina, Australia, dan India.

Peluang Emas Dekarbonisasi

PT Pupuk Indonesia Holding (PIHC) memproduksi 97% produksi pupuk nasional. Namun pupuk urea yang diproduksi menggunakan SMR (Steam Methane Reforming) gas alam/metana (CH4). PIHC juga memproduksi amonia (non-pupuk) yang 25% di antaranya ditujukan untuk pasar ekspor. Secara domestik, 12,1% gas alam yang diproduksi di Indonesia digunakan untuk produksi pupuk atau sekitar 680 BBTUD (Billion British Thermal Units per Day).

Pada 2024, PIHC memproduksi 7,7 juta ton pupuk urea dan 5,8 juta ton amonia. Dalam satu tahun, emisi yang dilepaskan mencapai 12,7 juta ton CO2 setara 3% dari total emisi industri pengolahan manufaktur pada 2023.

Dengan ketergantungan pada gas alam sebagai bahan baku, PIHC dan produksi pupuk nasional rentan terhadap gangguan pasokan gas alam cair seperti yang terjadi saat ini. Bukan tidak mungkin kenyataan hari ini di India bisa jadi kenyataan kita di kemudian hari.

Selain soal kerentanan pada gangguan pasokan bahan baku gas alam, tidak dapat dipungkiri kerangka peraturan global juga menuntut produksi rendah karbon. Sebagai salah satu komoditas yang dikenakan tarif karbon oleh Uni Eropa melalui piranti regulasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), pupuk adalah komoditas yang mesti “dihijaukan” agar terhindar dari tarif tinggi. Eropa, dalam hal ini Belgia, masih jadi salah satu tujuan ekspor pupuk Indonesia.

Satu jalan keluar dari ketergantungan pada impor gas alam dan pupuk adalah mengubah input bahan baku produksi pupuk dari gas alam ke elektrolisa air (H2O). Produk akhir yang dihasilkan dari perubahan input ini adalah produk organik green fertilizer (pupuk hijau) dan green ammonia (amonia hijau).

Bonusnya, amonia hijau juga bisa digunakan sebagai bahan bakar transportasi, truk jarak jauh dan kapal kargo rendah emisi. Roadmap Dekarbonisasi PT Pupuk Indonesia 2025-2030 sebetulnya sudah memetakan jalan menuju produksi pupuk dan amonia ramah lingkungan. Kuncinya adalah adanya insentif dan political will.

Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, dekarbonisasi industri pupuk dapat menggapai Asta Cita ketahanan energi dan swasembada pangan dengan dukungan energi baru terbarukan, sembari menjaga asa menembus pasar premium seperti Uni Eropa.

Karawang (ANTARA) - Stok pupuk bersubsidi di tiga daerah lumbung padi di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi aman saat memasuki musim tanam gadu atau Musim Tanam II yang berbarengan dengan fenomena El Nino.

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kujang Ade Cahya Kurniawan di Karawang, Senin, menyampaikan secara umum stok pupuk di wilayah Jawa Barat aman, khususnya di tiga daerah lumbung padi yang meliputi Indramayu, Karawang, dan Subang.

Saat ini stok pupuk bersubsidi di Jawa Barat mencapai 26.278,9 ton, terdiri atas pupuk urea sebanyak 22.963,8 ton, NPK 1.817 ton, dan 2.657 ton pupuk organik.

Ia menyebutkan, seluruh persediaan itu merupakan total stok yang tersimpan di gudang lini 1 dan lini 3 yang termuat dalam sistem pemantauan digital secara real time.

Menurut dia, stok pupuk tersebut disiagakan di seluruh wilayah distribusi Pupuk Kujang, termasuk di daerah-daerah lumbung padi nasional seperti Indramayu, Karawang, dan Subang.

Untuk di Kabupaten Subang, stok pupuk urea bersubsidi mencapai 2.459 ton atau 636,7 persen dari ketentuan minimum. Stok tersebut disiagakan di gudang-gudang penyangga seperti di wilayah Binong dan Kalijati.

Kemudian stok pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Karawang mencapai 827,3 ton dan NPK sebanyak 334,5 ton, yang tersimpan di sejumlah gudang penyangga di wilayah Karawang.

Lalu di Kabupaten Indramayu, stok pupuk urea bersubsidi mencapai 2.728 ton atau mencapai 316,8 persen dari ketentuan minimum.

"Stok pupuk bersubsidi di Indramayu itu disiagakan di gudang-gudang penyangga seperti di Jatibarang, Sukra, dan Kandanghaur," kata Ade.

Ia menyampaikan, PT Pupuk Kujang sebagai produsen pupuk terus menjaga keandalan pabrik dan kestabilan operasi, dengan terus mengoptimalkan performa produksi demi menjaga ketersediaan pupuk bagi petani.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - PT Pupuk Kujang memastikan stok pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Barat dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan petani pada musim tanam gadu, yang diprediksi beriringan dengan musim kemarau.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Kujang Ade Cahya Kurniawan di Karawang, Jabar, Senin, menyampaikan ketersediaan pupuk menjadi hal yang sangat krusial.

Apalagi memasuki musim tanam gadu yang berbarengan dengan fenomena El Nino.

Pupuk Kujang sebagai produsen pupuk terus menjaga keandalan pabrik dan kestabilan operasi, dengan terus mengoptimalkan performa produksi demi menjaga ketersediaan pupuk bagi petani.

Di Jawa Barat, memasuki musim tanam gadu atau musim tanam II kali ini, stok pupuk terpantau aman, sesuai dengan ketentuan.

Musim tanam gadu adalah periode tanam padi kedua atau musim tanam di musim kemarau (biasanya April-Juli) yang mengandalkan sisa air hujan atau tadah hujan.

Berdasarkan pendataan hingga 23 April 2026, stok pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Barat mencapai 26.278,9 ton, terdiri atas pupuk urea sebanyak 22.963,8 ton, NPK sebanyak 1.817 ton, dan pupuk organik sebanyak 2.657 ton.

"Stok itu adalah jumlah total stok di gudang lini 1 dan lini 3 yang termuat dalam sistem pemantauan digital secara real time," katanya.

Ade menyampaikan agar para petani tidak terlalu khawatir untuk melakukan penanaman padi. Sebab stok pupuk cukup aman.

"Para petani tidak usah khawatir. Mereka bisa melakukan budi daya padi dengan optimal saat musim tanam gadu ini," katanya.

Sementara itu, sesuai dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat, musim kemarau mulai tiba di akhir April. Kemarau akan meluas hingga sebanyak 56 persen wilayah di Jawa Barat.

Pada musim kemarau ini, sebanyak 93 persen wilayah Jawa Barat diprediksi mengalami kekeringan.

Selain itu, BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang. Hanya sebagian kecil atau 10 persen wilayah yang durasi musim kemaraunya sama dengan kondisi normal.

Untuk puncak kemarau, BMKG memprediksi akan terjadi pada Agustus 2026.

Pewarta: M Ali Khumaini
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026