JAKARTA - Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT East West Seed Indonesia (Ewindo) resmi meluncurkan Program Lestari Kota. Program tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan di perkotaan.

Penandatanganan Program Lestari Kota ini merupakan inisiatif edukatif berbasis praktik yang menghadirkan kelas berkebun, pendampingan urban farming, serta pelatihan hidroponik yang mudah diterapkan di lingkungan perkotaan. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus keterampilan praktis dalam budidaya hortikultura di lahan terbatas, yang semakin relevan di tengah meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan lahan dan kebutuhan pangan di wilayah perkotaan.

Kegiatan ini akan berlangsung mulai April hingga Agustus 2026, diawali dengan kick-off pada 30 April 2026. Selanjutnya, peserta akan mengikuti kelas praktik dan pendampingan secara berkala setiap dua minggu, dengan pendekatan belajar langsung melalui proses menanam hingga panen.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dengan memanfaatkan area kebun dan fasilitas yang tersedia sebagai sarana pembelajaran langsung di lapangan. Program ini melibatkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai peserta aktif.

Melalui pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses budidaya tanaman, mulai dari penanaman hingga panen. Pendampingan berkala menjadi bagian penting untuk memastikan proses belajar berjalan berkelanjutan dan memberikan hasil yang dapat diterapkan secara nyata.

Pelaksanaan Program Lestari Kota dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hortikultura, sekaligus mendorong adopsi praktik urban farming sebagai solusi pemanfaatan lahan terbatas di perkotaan. Di tengah isu perubahan iklim, urbanisasi, dan potensi gangguan rantai pasok pangan, kemampuan memproduksi pangan secara mandiri menjadi semakin penting, termasuk bagi masyarakat di wilayah perkotaan.

Lihat video: Inpres Penyuluhan Pertanian untuk Ketahanan Pangan, Wamentan Gelar Sosialisasi di Riau



Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, jumlah Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming tercatat sebanyak 13.019 unit. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa pada 2023, urban farming menghasilkan 80.834,64 ton tanaman hortikultura dan 1.326,41 ton tanaman pangan, meningkat dibandingkan 2022 yang mencapai 65.215 ton untuk hortikultura.

Data ini menunjukkan bahwa dengan dukungan inovasi dan praktik budidaya yang tepat, lahan terbatas di perkotaan memiliki potensi untuk terus menghasilkan secara berkelanjutan. Karena itu, Program Lestari Kota ini juga menekankan bahwa inovasi di sektor pertanian tidak selalu harus berskala besar. Inovasi yang berdampak adalah inovasi yang dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara langsung oleh masyarakat, termasuk di lingkungan perkotaan.

Melalui pendekatan sederhana seperti teknik hidroponik, pemilihan benih unggul dan varietas yang tepat, serta praktik budidaya yang efisien, program ini menghadirkan solusi yang relevan dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, inovasi dalam Program Lestari Kota juga diwujudkan melalui metode pembelajaran yang aplikatif dan berkelanjutan. Peserta tidak hanya belajar konsep, tetapi juga mengalami langsung proses budidaya, menghadapi tantangan di lapangan, serta memahami bagaimana mengoptimalkan hasil dalam kondisi lahan terbatas. Pendekatan ini memastikan bahwa inovasi tidak hanya dipahami, tetapi juga dapat diterapkan dan direplikasi secara berkelanjutan.

Corporate Secretary Ewindo Faisal Reza mengatakan, dalam program ini, Ewindo tidak hanya menghadirkan benih, tetapi juga pendekatan budidaya yang adaptif terhadap keterbatasan lahan perkotaan. Melalui pemilihan varietas yang tepat, metode budidaya yang mudah diterapkan, serta pendampingan yang berkelanjutan, Ewindo berupaya mendorong praktik urban farming agar dapat diadopsi secara luas dan memberikan hasil yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Program Lestari Kota merupakan wujud komitmen kami untuk menghadirkan inovasi yang tidak hanya relevan bagi petani, tetapi juga bagi masyarakat luas, termasuk di wilayah perkotaan. Melalui pendekatan yang praktis dan mudah diterapkan, kami ingin menunjukkan bahwa setiap orang dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan, dimulai dari lingkungan terdekat,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Lebih jauh, kata Faisal, keterampilan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat di lingkungan kerja, tetapi juga dapat diterapkan di rumah tangga maupun komunitas. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat perkotaan untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi melalui akses terhadap sayuran segar yang ditanam sendiri.

Program Lestari Kota juga menjadi contoh kolaborasi multipihak dalam menjawab tantangan ketahanan pangan. Pendekatan edukasi berbasis praktik ini diharapkan dapat direplikasi di berbagai wilayah lain, sehingga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan memperkuat peran urban farming sebagai bagian dari sistem pangan yang berkelanjutan.

Kunjungan tersebut untuk melihat stok pangan seperti beras dan Minyakita

Medan (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meninjau gudang Bulog Sumatera Utara guna memastikan stok bahan pangan di wilayah tersebut tetap terjaga.

"Kunjungan tersebut untuk melihat stok pangan seperti beras dan Minyakita," ujar Anggota DPR RI Komisi XII Ade Jona Prasetyo di Medan, Senin.

Ade mengatakan dari hasil pemantauan di gudang Bulog Sumut, saat ini total stok beras mencapai 63.000 ton dan Minyakita sebanyak 4,6 juta liter.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa stok beras sebanyak 63.000 ton tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan selama lima bulan. Begitu pula stok Minyakita di wilayah Sumut dinilai aman.

"Pemeriksaan itu juga bertujuan untuk memastikan bahan pangan tersebut aman, sehingga tidak terjadi kekurangan di setiap wilayah," ucapnya.

Peninjauan itu juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino, agar ketersediaan stok beras tetap mencukupi kebutuhan masyarakat di Sumut.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menambahkan pemerintah saat ini sangat fokus dalam penyediaan bahan pangan guna menekan harga di pasar.

"Stok beras di gudang sebanyak 63.000 ton tersebut cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumut. Selain itu, tambahan beras juga dapat diminta dari pusat untuk memperkuat cadangan pangan," ujarnya.

Ia mengatakan stok beras di gudang tersebut juga diperkuat dengan adanya penyerapan gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di Sumut.

Peninjauan tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Husni, Wakil Ketua DPRD Sumut Ikhwan Ritonga, serta Anggota DPRD Sumut Beni Harianto Sihotang.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Dua bulan perang antara Amerika Serikat dan Iran mulai menguji ketahanan pangan Indonesia. Meski pasokan beras dan pupuk diklaim aman, lonjakan harga energi, biaya logistik, dan bahan baku impor berisiko menimbulkan tekanan harga pangan domestik pada semester II/2026.

Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah telah bergeser dari sekadar gejolak sentimen menjadi gangguan nyata terhadap rantai pasok global. Pembatasan jalur Selat Hormuz dan blokade akses pelabuhan Iran mengganggu arus minyak, pupuk, serta bahan baku industri pangan dunia.

Sejumlah analis menilai dampak terhadap pangan lazim muncul dengan jeda waktu. Artinya, tekanan terbesar justru berpotensi dirasakan beberapa bulan setelah perang pecah.

Benoît Fayaud, manajer senior untuk analisis biji-bijian dan tanaman penghasil minyak di Expana, menilai harga pangan global sudah naik sejak awal konflik, meski tertahan oleh musim tanam di sejumlah kawasan.

Namun, efek tertunda konflik dapat mulai terasa lebih jelas ke depan, terutama melalui jalur pupuk dan energi.

Komoditas yang paling sensitif ialah yang berkaitan dengan biofuel seperti jagung, gula, minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak nabati lain. Kenaikan harga minyak mentah membuat komoditas substitusi energi ikut terdorong naik.

Bagi Indonesia, tekanan global itu datang pada saat ketergantungan impor untuk sejumlah komoditas strategis yang masih tinggi, mulai dari gandum, kedelai, gula, garam, hingga sebagian bahan baku pupuk.

Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Bara Krishna Hasibuan mengatakan konflik global memberi pelajaran penting bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan konsep ketahanan pangan berbasis impor.

“Bukan hanya food security, tapi juga food self-sufficiency,” ujarnya dalam Food Summit di Jakarta.

Menurut dia, pemerintah menargetkan Indonesia swasembada empat komoditas utama pada 2027, yakni beras, garam, gula, dan jagung.

Untuk beras, Bara menilai posisi Indonesia relatif aman. Produksi tahun ini diperkirakan mencapai 34 juta ton dan cadangan beras nasional sekitar 12 juta ton, termasuk 4 juta ton di Perum Bulog.

“Beras tahun ini tidak akan impor,” katanya.

Meski demikian, perlindungan terhadap beras tidak otomatis menutup seluruh risiko pangan nasional. Pasalnya, Indonesia masih mengimpor gandum dan kedelai dalam jumlah besar. Kenaikan harga minyak dunia di kisaran US$100 per barel berpotensi menaikkan ongkos angkut kedua komoditas tersebut.

Kondisi tersebut membuat tekanan dapat merambat ke harga tepung terigu, mi instan, roti, pakan ternak, tahu, tempe, hingga produk turunannya.

Selain itu, sektor pertanian juga menghadapi risiko dari bahan baku pupuk. Bara menyebut Indonesia masih mengimpor sulfur dari Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar yang jalur distribusinya melalui Selat Hormuz.

Namun, pemerintah dan industri mulai melakukan mitigasi melalui penggunaan asam sulfat dari smelter tembaga domestik.

“Belum ada dampak langsung, so far aman,” ujarnya.

Ancaman Inflasi

Di sisi lain, ekonom menilai tekanan inflasi justru mulai terlihat. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan perang AS-Iran berpotensi mendorong imported inflation yang perlahan merembet ke berbagai komoditas, termasuk pangan.

“Nyatanya di lapangan harga-harga itu naik,” ujarnya.

Menurut dia, kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan rupiah terhadap dolar AS, dan tingginya ketergantungan impor input produksi membuat harga domestik rawan terdorong naik.

Biaya pupuk, energi, distribusi, hingga bahan baku pakan berpotensi meningkatkan cost-push inflation di sektor pangan.

Komoditas yang paling rentan terdampak antara lain minyak goreng karena keterkaitan dengan pasar minyak nabati global, ayam dan telur akibat ketergantungan pakan berbasis jagung-kedelai, serta hortikultura yang sensitif terhadap ongkos logistik dan pupuk.

Sementara itu, beras relatif lebih terlindungi karena stok besar dan minim impor, meski tetap berisiko bila biaya distribusi domestik meningkat.

Rizal menilai pemerintah perlu memperkuat stabilisasi stok dan distribusi, mempercepat produksi domestik, serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah.

“Solusi paling penting adalah koordinasi,” katanya.

Selain itu, rantai distribusi pangan perlu dipersingkat agar barang bergerak lebih cepat dari sentra produksi ke konsumen.

Setelah dua bulan perang, ancaman terbesar bagi Indonesia bukan semata kelangkaan pangan, melainkan kenaikan harga bertahap yang menggerus daya beli rumah tangga.

Jika konflik berlanjut dan harga energi bertahan tinggi, semester II/2026 berpotensi menjadi periode ujian berikutnya bagi stabilitas pangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai mendorong hilirisasi benih padi unggul hasil mutasi iradiasi teknologi nuklir ke industri nasional.

Langkah ini diyakini dapat meningkatkan produktivitas padi dan memperkuat produksi beras nasional di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat.

Komersialisasi benih dilakukan melalui panen perdana benih penjenis (breeder seed) varietas padi unggul hasil pemuliaan mutasi iradiasi di Subang, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, pemanfaatan teknologi nuklir melalui radiasi sinar gamma bukan lagi sebatas riset di atas kertas, melainkan sudah berkontribusi nyata dalam menghadapi krisis pangan global.

"Dengan varietas unggul hasil iradiasi, kita bisa meningkatkan indeks pertanaman dan hasil per hektar secara signifikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2026).

Adapun varietas yang dipanen di antaranya yakni Sidenuk atau Sintanur Dedikasi Nuklir.

Varietas ini memiliki umur panen sangat genjah sekitar 103 hari, struktur batang yang kokoh dan tahan rebah, serta potensi hasil mencapai 9,1 ton per hektar.

Lalu ada varietas Tropiko yang termasuk Padi Tipe Baru (PTB). Varietas ini memiliki potensi hasil lebih tinggi hingga 10,53 ton per hektar, kualitas nasi pulen, dan tahan terhadap serangan hama wereng cokelat.

Kemudian ada varietas Bestari, unggul karena memiliki jumlah anakan produktif yang banyak serta toleran terhadap penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB).

Menurut Arif, teknologi nuklir memungkinkan para periset meningkatkan keragaman genetik tanaman secara luas dan aman guna memperbaiki karakter tanaman yang memiliki kelemahan, seperti batang yang terlalu tinggi atau umur panen yang panjang.

Teknik pemuliaan mutasi dengan iradiasi sinar gamma (Co-60) bekerja dengan cara memberikan dosis energi radiasi tertentu pada benih padi untuk memicu perubahan struktur DNA yang kemudian diseleksi secara ketat oleh pemulia.

Berbeda dengan rekayasa genetika (GMO), hasil mutasi iradiasi tidak memasukkan gen asing, sehingga sepenuhnya aman dikonsumsi dan ramah lingkungan.

Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri BRIN Mulyadi Sinung Harjono menambahkan, kegiatan di Subang difokuskan pada perbanyakan benih penjenis dengan tingkat kemurnian genetik mendekati 100 persen.

"Benih penjenis adalah benih murni di bawah pengawasan pemulia langsung. Dari benih inti yang kita tanam ini, akan dihasilkan benih yang secara berjenjang mampu memenuhi kebutuhan ribuan hektar sawah petani di masa depan," jelas dia.

Proses perbanyakan ini melibatkan tim peneliti dari Pusat Riset Tanaman Pangan yang memantau pertumbuhan secara intensif.

Salah satu tahap krusial adalah _roguing_, pembersihan tanaman menyimpang, untuk memastikan kemurnian benih tetap terjaga sebelum didistribusikan ke industri perbenihan.

Percepatan komersialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan industri perbenihan seperti CV Fiona Benih Mandiri dan PT Sipetapa.

Skema lisensi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) juga diterapkan agar industri nasional dapat mengakses teknologi benih unggul hasil riset BRIN.

Mulyadi mengatakan, kolaborasi dengan swasta menjadi langkah penting agar inovasi hasil riset dapat dimanfaatkan secara luas oleh para petani, tidak berhenti di laboratorium.

"Melalui ekosistem perbenihan yang sehat, benih unggul ini akan segera sampai di tangan petani untuk memastikan kedaulatan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan," pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, PADANG — Petani di Provinsi Sumatra Barat mulai melakukan penanaman padi kembali setelah pemulihan lahan terdampak bencana alam dilakukan secara bertahap.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan luas lahan yang terdampak bencana di Sumbar lebih kurang mencapai 7.000 hektare. Sementara untuk kategori ringan dan sedang sekitar 3.902 hektare. Data terkini memperlihatkan rehabilitasi sudah mencapai sekitar 62% dan yang sudah ditanami hampir 50%.

"Pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana ini harus dilakukan lebih cepat. Bagi yang sudah pulih lahannya, sudah bisa ditanami padi kembali. Kenapa diminta olah kembali sejak dari sekarang, karena mengantisipasi potensi kekeringan seperti yang diungkapkan BMKG," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Dia menyampaikan pemerintah daerah akan terus mendorong upaya percepatan tanam agar lahan yang telah dipulihkan segera kembali produktif dan tidak terbengkalai.

“Penanaman kembali lahan yang telah dipulihkan harus cepat, supaya ketersediaan pangan, khususnya beras tetap aman,” tegasnya.

Selain percepatan tanam, lanjut Mahyeldi, langkah antisipasi terhadap kekeringan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menindaklanjuti arahan Kementerian Pertanian dengan memetakan wilayah rawan kekeringan agar musim tanam tidak terganggu.

“Arahan Pak Sekjen segera kami tindak lanjuti supaya pada Agustus nanti tidak terdampak kekeringan dan kita bisa panen tepat waktu,” sebutnya.

Dengan langkah tersebut, dia mengemukakan Sumbar diharapkan dapat terus mendukung target nasional swasembada pangan melalui percepatan rehabilitasi lahan dan optimalisasi areal pertanian produktif.

Mahyeldi bilang sebagai bentuk keseriusan pemerintah mendorong penanaman padi kembali ini, telah ada Gerakan Tanam Serempak 50.000 hektare yang dilaksanakan di berbagai daerah secara nasional, termasuk di Sumbar.

Mahyeldi menjelaskan program nasional yang dilaksanakan secara serentak di 25 provinsi ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan, khususnya di tengah ancaman kekeringan yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

"Kami optimistis dengan cara ini pertanian kembali bangkit, meski ada ribuan hektare sawah mengalami kerusakan. Tetapi kami akan terus mempercepat rehabilitasi dan percepatan tanam, agar kondisi pertanian bisa pulih kembali," sebut dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti menjelaskan, total 50.000 hektare lahan yang ditanami terdiri atas 5.000 hektare lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR), 43.000 hektare lahan Optimasi Lahan (Oplah), serta lahan terdampak bencana di Sumbar yang telah direhabilitasi.

“Lahan yang sudah siap tanam harus segera ditanami. Tidak boleh menunggu terlalu lama karena nanti kembali ditumbuhi semak dan tidak produktif,” tegasnya.

Menurutnya, percepatan tanam merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Bupati Agam, Benni Warlis menyampaikan pemulihan sawah terdampak bencana di daerahnya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat ancaman longsor susulan.

Dari sekitar 1.700 hektare lahan terdampak, sebagian telah mulai kembali ditanami dan kini memasuki usia tanam sekitar satu bulan. Proses rehabilitasi dilakukan melalui pola padat karya dengan skema bantuan yang langsung ditransfer ke rekening kelompok tani tanpa perantara.

“Dana bantuan langsung masuk ke rekening kelompok tani. Mereka mengelola sendiri, termasuk menyewa alat. Jadi perputaran ekonomi langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Bupati melihat ancaman sedimentasi dari perbukitan saat hujan deras masih berpotensi menimbun kembali sawah yang telah diperbaiki. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Agam mengusulkan tambahan alat berat, khususnya ekskavator mini, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan kerusakan tidak kembali meluas.

Saluran irigasi DI Beo yang sebelumnya mati dan tidak berfungsi selama lebih dari 4 tahun kini kembali mengalirkan air secara normal

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) merampungkan rehabilitasi saluran irigasi di Daerah Irigasi (DI) Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan dengan rampungnya rehabilitasi irigasi ini, masyarakat Talaud merasakan manfaat nyata mulai dari ketersediaan air yang lebih stabil, peningkatan hasil panen, penguatan ketahanan pangan keluarga, hingga perputaran ekonomi di tingkat desa yang lebih hidup.

“Saluran irigasi DI Beo yang sebelumnya mati dan tidak berfungsi selama lebih dari 4 tahun kini kembali mengalirkan air secara normal. Petani yang tadinya sangat bergantung pada curah hujan kini dapat menanam lebih pasti dengan intensitas tanam yang meningkat," ujar Hamdani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Proyek ini juga selaras dengan program kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menempatkan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai prioritas nasional untuk mencapai kedaulatan pangan Indonesia.

"DI Beo adalah wujud komitmen Hutama Karya dalam mendukung ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian pangan Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Talaud,” kata Hamdani.

Proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi (D.I.) Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yang dikerjakan BUMN tersebut dan diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, kini telah berfungsi optimal dan mengalirkan air kembali ke lahan pertanian setelah lebih dari 4 tahun tidak aktif.

Proyek ini merupakan salah satu dari 28 titik daerah irigasi dalam program Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Utama Kewenangan Daerah di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I yang tersebar di 9 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Proyek ini dibangun untuk menjawab keterbatasan ketersediaan air yang berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian di Talaud.

Sektor pertanian dan perkebunan menyumbang sekitar 46 persen terhadap perekonomian daerah, sehingga irigasi yang andal menjadi sangat krusial.

Dengan rehabilitasi ini, lahan yang sebelumnya tidak produktif atau hanya ditanami terbatas kini dapat dioptimalkan kembali, meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani.

Manfaat proyek ini tidak hanya pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Lahan yang sebelumnya mati kini kembali produktif, dan petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim hujan.

Penerima manfaat utama adalah masyarakat tani di kawasan D.I. Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang sangat bergantung pada sektor pertanian.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu pada Jumat (1/5). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan program ketahanan pangan sekaligus menyerap langsung aspirasi petani di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyatakan pemerintah daerah berharap kunjungan tersebut memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional di daerah,” ujar Herwan di Bengkulu, Kamis.

Pemprov Bengkulu sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi pada Rabu (29/4) guna mematangkan persiapan kunjungan. Rapat tersebut membahas secara rinci rangkaian agenda yang akan dilaksanakan selama kunjungan kerja berlangsung.

Herwan menegaskan, kunjungan Menko Pangan tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan petani di daerah.

“Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka sehingga persoalan riil di lapangan, mulai dari produksi hingga distribusi dapat disampaikan secara langsung,” katanya.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah peresmian Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Peresmian akan dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan prasasti di Kantor Gubernur Bengkulu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memperketat impor sejumlah komoditas strategis melalui penerbitan regulasi baru guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Kebijakan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 diterbitkan untuk mendukung program swasembada pangan dan substitusi impor barang pertanian.

Adapun, Permendag Nomor 11 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025.

“Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/4/2026).

Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), serta buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan dengan penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, para importir wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

Dalam hal ini, importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui Sistem Indonesia Nasional Single Window (SINSW) sebelum melakukan impor.

Adapun, dia menyampaikan proses perumusan beleid ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

Setiap usulan penyesuaian kebijakan, ujar Budi, termasuk usulan pembatasan impor berasal dari kementerian dan lembaga teknis serta para pemangku kepentingan.

“Selanjutnya, usulan tersebut dibahas melalui koordinasi lintas kementerian. Usulan dilengkapi denganregulatory impactanalisis, forum konsultasi publik, hingga proses harmonisasi dan pengundangan. Kemudian, proses sosialisasi peraturan ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi dari hulu ke hilir,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemendag juga telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 11 Tahun 2026 secara daring pada 28 April 2026 yang diikuti pelaku usaha, baik importir produsen maupun importir umum.

Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha menjelaskan, pengaturan ini bertujuan menjaga stabilitas harga, mendorong produksi petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Andri menambahkan pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

Dia menyampaikan salah satu komoditas komoditas yang diatur adalah kacang hijau dan kacang tanah. Dia menyebut penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas ini disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume.

“Oleh karena itu, peraturan ini ditujukan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden,” ujar Gilang.

Dia menegaskan bahwa mulai 8 Mei 2026, importir wajib mengantongi PI dengan rekomendasi teknis untuk komoditas tertentu, serta memenuhi persyaratan tambahan seperti neraca komoditas untuk beras pakan dan bukti kepemilikan cold storage untuk impor buah pir.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW Kemenkeu Erwin Hariadi menyampaikan implementasi beleid ini juga diikuti penyesuaian pada sistem digital.

Dia memastikan pengajuan PI untuk komoditas yang diatur dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dapat dilakukan melalui SINSW sejak aturan tersebut mulai berlaku pada 8 Mei 2026.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp8,7 miliar kepada 20 kelompok tani. Bantuan yang bersumber dari Kementerian Pertanian ini diserahkan langsung oleh Bupati Siak Afni Zulkifli di Kantor Dinas Pertanian Siak.

Bantuan yang diberikan berupa 20 unit traktor roda empat jenis Jonder ISHOKU seri ISTR 504. Sebelumnya, pemerintah juga telah menyalurkan dua unit combine harvester tipe HARFIA HRC-110.

Afni menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas realisasi bantuan tersebut. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dinilai telah mendorong percepatan bantuan alsintan ke Kabupaten Siak.

“Total alsintan untuk wilayah Siak sebenarnya lebih dari 30 unit. Karena 10 unit sebelumnya telah tersalurkan melalui Brigif Ketahanan Pangan. Saat ini kembali datang 22 unit alsintan. Kami berharap bantuan ini semakin meningkatkan produktivitas pertanian,” ujar Afni, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya mendapatkan tambahan alsintan, mengingat kebutuhan petani masih cukup tinggi. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi prioritas utama daerah.

Afni juga mengungkapkan bahwa pada 2025 lalu, Kabupaten Siak telah menerima bantuan alsintan dari APBN sebanyak 27 unit. Bantuan tersebut terdiri dari delapan unit traktor roda empat, enam unit traktor roda dua, 11 unit traktor roda crawler, serta dua unit pompa air yang telah disalurkan kepada kelompok tani, Gapoktan, UPJA, hingga brigade pangan.

“Penyaluran bantuan ini sangat membantu petani. Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan dukungan berbagai pihak sehingga bantuan dapat terealisasi lebih cepat tahun ini,” tambahnya.

Berdasarkan data, luas lahan persawahan di Kabupaten Siak mencapai 4.871 hektare. Lahan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, dengan wilayah terluas berada di Bungaraya seluas 2.466 hektare, disusul Sabak Auh 1.170 hektare, Sungai Apit 564 hektare, dan Sungai Mandau 455 hektare.

Selain alsintan, Pemkab Siak juga terus mendorong peningkatan infrastruktur pendukung, terutama irigasi. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) III Kementerian PUPR guna memastikan ketersediaan air bagi petani.

“Kami berharap bantuan alsintan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan baik oleh Gapoktan dan UPJA, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan produksi pertanian di Siak,” ujarnya.

LAMONGAN - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memantau langsung progres pembangunan Yonif TP 887/KTM di Desa Slaharwotan, Kecamatan Sambeng, Lamongan. Keberadaan Yonif TP 887 ini untuk membantu program ketahanan pangan dan membantu masyarakat.

Sjafrie menilai keberadaan Yonif TP atau Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 887/KJM akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, utamanya yang bersentuhan dengan sektor pangan.

"Kehadiran Yonif TP 887/KJM di Lamongan bukan hanya untuk pertahanan, tapi juga untuk membantu rakyat. Prajurit akan terlibat dalam program ketahanan pangan, penanggulangan bencana, dan pembinaan wilayah,” ujar Sjafrie, Rabu (29/4/2026).

Dalam kunjunganya, Sjafrie memastikan seluruh proses pembangunan berjalan lancar dan bisa segera beroperasi lengkap dengan berbagai perangkat dan bangunan seperti barak prajurit, lapangan, hingga lahan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan satuan.

Sjafrie mengungkap alasan pemilihan Kabupaten Lamongan sebagai lokasi markas Yonif TP sudah tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan potensi yang dimiliki Kota Soto.

Lihat video: Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajah­sora



“Yonif TP 887/KJM adalah konsep baru TNI AD. Selain bertugas menjaga kedaulatan, prajurit juga jadi motor pembangunan di daerah. Lamongan dipilih karena potensinya besar,” sambungnya.

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Pemda, dan masyarakat. “Kita ingin Yonif TP 887/KJM segera operasional dan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Terima kasih atas sambutan hangat dari masyarakat dan Kodim 0812,” katanya

Kunjungan ditutup dengan peninjauan area pembangunan, penanaman pohon secara simbolis, dan ramah tamah bersama prajurit. Dengan hadirnya Yonif TP 887/KJM, Kodim 0812/Lamongan optimis pertahanan wilayah semakin solid dan kesejahteraan masyarakat Lamongan semakin meningkat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, yang dihadiri sekitar 1.500 jajaran komandan TNI dari berbagai wilayah.

“Peran TNI menjadi semakin strategis ketika dunia menghadapi tekanan geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok pangan global,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah menempatkan pangan bukan hanya sebagai urusan produksi, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan negara.

Menurut dia, penguatan ketahanan pangan membutuhkan konsolidasi lintas sektor agar sistem pangan nasional mampu berjalan dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah ingin membangun sistem pangan nasional yang kuat secara produksi, adil bagi petani, terjangkau bagi masyarakat, serta berkelanjutan bagi desa," ujar dia.

Selain memperkuat produksi dan distribusi pangan, pemerintah juga menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai salah satu ujung tombak penguatan ekonomi dan pangan di desa.

Pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia untuk memperkuat distribusi pangan di tingkat desa.

Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mendukung distribusi, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi petani dan masyarakat desa dalam rantai pasok pangan.

Dalam agenda tersebut, Zulhas juga menyoroti pengelolaan sampah menjadi energi sebagai salah satu prioritas hilir untuk mengatasi darurat sampah nasional.

Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta jajaran komandan satuan TNI.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga pupuk global akibat konflik Timur Tengah mulai membuka risiko baru bagi ketahanan pangan dunia, tetapi di Indonesia justru memunculkan paradoks antara klaim surplus pasokan dan tekanan nyata di tingkat petani.

Gangguan rantai pasok pupuk yang dipicu konflik, termasuk potensi disrupsi di Selat Hormuz, mendorong kenaikan harga signifikan di berbagai negara. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat hampir sepertiga kebijakan pangan global pada Maret 2026 terkait respons terhadap gangguan energi dan pupuk.

Harga urea di Amerika Serikat, misalnya, melonjak 41,1% dalam dua bulan terakhir dan 48,7% secara tahunan. Kenaikan ini terjadi saat harga komoditas pertanian relatif lebih rendah, mempersempit kemampuan petani menyerap biaya produksi.

Situasi tersebut meningkatkan risiko penurunan produksi pangan global. Kawasan Teluk, yang selama ini menyumbang sekitar 36% ekspor urea dunia, menjadi titik krusial. Gangguan terhadap ekspor dari Iran, Qatar, dan Arab Saudi berpotensi mengerek harga pupuk sekaligus mengganggu pasokan.

Dalam jangka menengah, tekanan ini dapat merambat ke harga pangan, terutama untuk komoditas yang sangat bergantung pada pupuk nitrogen seperti padi dan gandum.

Namun, di tengah tekanan global tersebut, pemerintah Indonesia menilai posisi domestik relatif aman.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut produksi pupuk nasional mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton.

“Empat negara meminta langsung, India, Australia, Filipina, dan Brasil. Kita kemungkinan lepas Rp1 juta ton, nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya, dikutip Rabu (29/4/2026)

Dia mengungkap bahwa Indonesia bahkan mulai dilirik sebagai pemasok alternatif di tengah ketatnya pasar global. Australia telah diputuskan menerima pasokan awal 250.000 ton urea.

Masih Impor

Meski demikian, ketahanan tersebut tidak sepenuhnya bebas risiko, terutama dari sisi bahan baku.

Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Dwi Satryo Annurogo mengungkapkan ketergantungan terhadap impor masih menjadi titik lemah industri pupuk nasional.

Sekitar 32,9% bahan baku impor perusahaan berasal dari Timur Tengah. Bahkan, untuk sulfur, yang merupakan komponen penting dalam produksi pupuk, sebagian pasokan berasal dari kawasan yang terdampak konflik.

“Sulfur walaupun hanya 5%, itu kami dapatkan dari negara-negara yang terdampak konflik,” ujarnya.

Sebagai mitigasi, perusahaan mulai mengalihkan ketergantungan dari sulfur ke asam sulfat melalui kerja sama dengan produsen domestik.

“Kalau tidak dapat sulfur, kami dapatkan asam sulfat. Ini kami sudah membuat perjanjian dan akan berlanjut,” katanya.

Selain itu, diversifikasi sumber pasokan juga mulai dijajaki ke negara lain seperti Kanada. Namun, tingginya permintaan global menciptakan persaingan ketat antarnegara.

Akses Sulit

Di tengah klaim ketahanan pasokan pupuk tersebut, kondisi di tingkat petani menunjukkan dinamika berbeda.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan menyebut ketersediaan pupuk secara nasional tidak selalu sejalan dengan akses di lapangan.

“Secara administratif stok mungkin aman, tapi di level petani tidak selalu mudah diakses,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, kendala distribusi dan administrasi masih menjadi hambatan utama, mulai dari sistem penebusan hingga ketidaksesuaian data kebutuhan.

Di sisi harga, pupuk non-subsidi mengalami kenaikan 10%–15% dalam dua bulan terakhir, seiring naiknya harga gas dan bahan baku impor.

Kondisi ini menekan petani yang tidak masuk dalam skema subsidi, terutama di sektor hortikultura.

“Bahkan di beberapa wilayah toko kosong,” katanya.

Ketergantungan terhadap pupuk subsidi juga masih sangat tinggi, mencapai 80%–90%. Dengan margin usaha yang tipis, kenaikan biaya pupuk tanpa diimbangi harga jual gabah berpotensi langsung menggerus keuntungan petani.

Dampak Terlihat

Dalam pola tanam, dampaknya mulai terasa. Petani mulai mengurangi dosis pemupukan untuk menekan biaya, yang berisiko menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

“Akibat dosis tidak optimal, produktivitas per hektar terancam menurun,” ujarnya.

Kekhawatiran terbesar juga muncul jika gangguan global berlanjut hingga musim tanam berikutnya.

Petani menghadapi risiko “kelangkaan di tengah musim”, ketika pupuk sulit didapat atau harganya melonjak di luar jangkauan.

“Petani takut tidak bisa menutup modal kerja saat panen nanti,” kata Kusnan.

Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pupuk nasional tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi juga oleh distribusi, akses, dan stabilitas harga di tingkat petani.

Di tengah tekanan global yang semakin intens, celah pada rantai pasok domestik berpotensi menjadi titik lemah yang menentukan keberlanjutan produksi pangan nasional.