REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Paviliun Indonesia di ajang Food and Hospitality (FHA) Asia 2026 Singapura mencatat kontrak ekspor Rp54,5 miliar di tengah ketidakpastian perdagangan global. Partisipasi ini sekaligus membuka akses UMKM ke rantai pasok makanan dan minuman regional.

KBRI Singapura bersama Kementerian Perdagangan, didukung Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, membawa 40 pelaku UMKM dalam pameran tersebut yang digelar di Singapore Expo, 21–24 April 2026.

Selama empat hari, Paviliun Indonesia dikunjungi 6.012 pengunjung dan menghasilkan 14 kontrak ekspor senilai 3,17 juta dolar AS atau sekitar Rp54,5 miliar. Produk yang dipasarkan mencakup madu, bumbu organik, produk pertanian, hingga makanan dan minuman olahan.

Selain kontrak tersebut, terdapat potensi transaksi lanjutan senilai 10,3 juta dolar AS atau sekitar Rp177 miliar. Produk yang diminati meliputi mi instan sehat, snack organik, produk perikanan, susu, hingga rempah.

Duta Besar RI untuk Singapura Hotmangaradja Pandjaitan mengatakan, dukungan pemerintah diperlukan agar UMKM mampu masuk pasar global di tengah dinamika perdagangan. Ia menilai promosi, pembinaan, dan pembiayaan harus berjalan seiring untuk memperkuat daya saing.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan, keikutsertaan Indonesia di FHA menjadi jalur strategis memperluas pasar. “Ini merupakan platform promosi berkelanjutan yang sangat baik untuk memberikan kesempatan bagi UMKM Indonesia masuk ke dalam rantai pasok industri makanan dan minuman regional, bahkan global,” ujar Fajarini dalam siaran persnya, Kamis (30/4/2026).

Fajarini menambahkan sektor makanan dan minuman menjadi penopang ekspor nasional dengan pertumbuhan 23,35 persen pada 2025. Ekspor ke Singapura juga tumbuh 23,21 persen pada periode yang sama.

Kemendag mendorong sinergi lanjutan dengan Bank Indonesia, Himbara, dan sektor lainnya untuk memperkuat promosi ekspor. Upaya ini ditujukan agar UMKM dapat memperluas penetrasi pasar sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat regional dan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang mengungkapkan ragam tantangan yang dihadapi KEK di Indonesia seiring dengan gejolak geopolitik, terjadinya perang di Timur Tengah.

Dia mengatakan bahwa tantangan pertama yang dihadapi adalah investor cenderung lebih selektif dalam melakukan ekspansi. Keputusan investasi saat ini lebih berhati-hati, dipengaruhi oleh kondisi permintaan global, arah kebijakan ekonomi di berbagai negara, serta volatilitas nilai tukar dan suku bunga global.

Kedua, terjadinya disrupsi pada rantai pasok global yang berdampak pada peningkatan biaya logistik dan produksi. Hal ini turut memengaruhi perhitungan kelayakan investasi, termasuk di KEK.

Ketiga, persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin ketat. Berbagai negara secara aktif menawarkan insentif dan kemudahan regulasi yang semakin kompetitif untuk menarik relokasi industri global.

"Namun demikian, kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang. Indonesia, melalui KEK, memiliki posisi strategis untuk menangkap relokasi industri global dengan menawarkan kombinasi insentif, kemudahan berusaha, serta potensi pasar domestik yang besar," katanya dalam jawaban tertulis kepada Bisnis pada Kamis (30/4/2026).

Dengan demikian, menurutnya meskipun investor saat ini lebih selektif, KEK tetap memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi investasi yang adaptif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global.

Di sisi lain, ragam insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan di KEK menurutnya saat ini pada dasarnya sudah kompetitif dibandingkan negara pesaing di kawasan.

Dari sisi fiskal, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas menarik seperti seperti tax holiday dan tax allowance terhadap PPh badan, pembebasan bea masuk dan PPN, serta berbagai fasilitas fiskal lainnya.

Sementara, dari sisi non fiskal, KEK didukung oleh kemudahan perizinan melalui pelayanan satu pintu, kebijakan khusus di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan lain-lain.

"Namun demikian, perlu dipahami bahwa daya saing KEK tidak hanya ditentukan oleh desain insentif dan kebijakan di atas kertas, melainkan implementasi dan ekosistem investasi secara keseluruhan," katanya.

KEK pun terus melakukan perbaikan berkelanjutan pada aspek kebijakan, layanan, integrasi dengan rantai pasok global, serta kesiapan SDM, teknologi, dan infrastruktur.

Dia menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat 25 KEK yang tersebar dari ujung Barat hingga Timur Indonesia, secara rinci.

- 13 KEK Industri: KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Industropolis Batang, KEK Gresik, KEK Setangga, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Morotai, KEK Sorong.

- 6 KEK Pariwisata: KEK Mandalika, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Likupang, KEK Lido, dan KEK Kura Kura Bali.

- 2 KEK Kesehatan, yaitu KEK Sanur di Bali dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Kepulauan Riau.

- 1 KEK Digital yaitu KEK Nongsa di Kepulauan Riau.

- 2 KEK Pendidikan dan Teknologi yaitu KEK Singhasari di Jawa Timur dan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten di Banten.

- 1 KEK jasa lainnya yaitu KEK Batam Aero Technic di Kepulauan Riau.

Adapun, hingga akhir tahun 2025, KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi kumulatif sebesar Rp336 triliun yang berasal dari 407 badan usaha dan pelaku usaha di KEK. Dari aktivitas tersebut, KEK telah menyerap tenaga kerja sebanyak 249.072 orang.

Khusus untuk 2025, realisasi investasi di 25 KEK mencapai Rp82,6 triliun atau 98% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 88.541 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga perusahaan tekstil terintegrasi resmi memulai pembangunan fasilitas manufaktur vertikal di Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan, seiring upaya memanfaatkan momentum Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).

Direktur PT Binkova Textiles Indonesia Sun Jianjun mengatakan, pembangunan fasilitas ini menjadi strategi untuk memperkuat posisi perusahaan dalam rantai pasok global.

“Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan teknologi manufaktur modern di Subang Smartpolitan, guna memastikan efisiensi operasional serta ketelusuran (traceability) produk yang sejalan dengan standar keberlanjutan internasional dan persyaratan perdagangan global,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Peletakan batu pertama pabrik manufaktur vertikal diketahui berlangsung pada 23 April 2026. Investasi ini tidak hanya menandai dimulainya pembangunan fisik pabrik, tetapi juga pengembangan ekosistem produksi tekstil terintegrasi yang mencakup seluruh tahapan manufaktur dalam satu kawasan.

Secara total, nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai US$60 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 3.000 hingga 3.800 orang. Tiga entitas yang akan beroperasi meliputi PT Binkova Textiles Indonesia pada segmen pencelupan dan penyelesaian kain (dyeing & finishing), PT Dafei Textile Indonesia pada produksi kain melalui proses tenun dan rajut, serta PT Serendipity Fashion Indonesia sebagai produsen garmen.

Langkah ini ditempuh seiring meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi industri tekstil dan pakaian jadi. Ketiga perusahaan yang merupakan mitra dari merek fesyen global H&M tersebut membangun rantai pasok vertikal guna memenuhi ketentuan proses dua tahap (two-stage process) dalam skema tarif nol persen IEU-CEPA.

Pembangunan fasilitas ini ditargetkan rampung pada akhir 2026, dengan operasional produksi penuh dimulai setelahnya. Produk yang dihasilkan akan menyasar pasar ekspor, termasuk memenuhi permintaan H&M.

Chief Commercial Officer Subang Smartpolitan Abednego Purnomo menilai, masuknya investasi ini menunjukkan kesiapan kawasan industri tersebut dalam menyediakan ekosistem manufaktur terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, konektivitas kawasan ke Tol Cipali dan kedekatannya dengan Pelabuhan Patimban menjadi faktor kunci dalam mendukung efisiensi logistik bagi industri berorientasi ekspor.

“Kehadiran industri ini tidak hanya menyerap tenaga kerja secara langsung di dalam pabrik, tetapi juga akan menciptakan tiga sampai empat lapangan pekerjaan turunan lainnya di sektor pendukung, seperti penyedia jasa logistik, layanan catering, laundry dan lainnya di sekitar kawasan,” jelas Abednego.

Sementara itu, Direktur Promosi Investasi ASEAN, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik BKPM Saribua Siahaan berharap realisasi investasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029.

Dari sisi industri, Environmental Sustainability & Public Affairs Lead H&M Production Indonesia Budiasti Wulansari menilai, integrasi proses produksi dalam satu kawasan menjadi peluang bagi peningkatan daya saing industri tekstil nasional di pasar global.

Menurutnya, model two-stage process tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga memastikan pemenuhan standar keberlanjutan yang semakin menjadi tuntutan pasar internasional.

Pemilihan Subang Smartpolitan sebagai lokasi investasi didukung oleh infrastruktur terintegrasi dan akses logistik strategis, menjadikannya sebagai hub potensial bagi manufaktur berbasis ekspor. Investasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri fesyen sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor tekstil dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya internasional untuk menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Sejumlah inisiatif, termasuk yang digagas Inggris dan Prancis, kini tengah dibahas bersama berbagai negara.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia turut terlibat dalam forum internasional yang membahas isu tersebut, termasuk melalui partisipasi secara daring mewakili Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut," katanya dalam forum tersebut

Dalam forum tersebut, salah satu poin utama yang disepakati adalah penolakan terhadap praktik pungutan biaya atau “tol” bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Menurut Sugiono, kebijakan semacam itu bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional.

"Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang melibatkan beberapa negara, seperti Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab, sehingga praktik-praktik pembatasan tertentu dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pelayaran global.

"Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh ada praktik-praktik tersebut dilakukan di situ," ucap Sugiono.

Selain itu, forum internasional juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan negosiasi politik untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut.

"Dan yang kedua, konferensi ini mengatakan bahwa akan terus mendukung upaya-upaya yang sifatnya diplomatis dan apa namanya, negosiasi politis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di situ di Selat Hormuz," imbuhnya.

Tak hanya itu, muncul pula wacana pembentukan mekanisme pengawalan kapal secara militer dalam kerangka damai, yang tetap mengacu pada hukum internasional dan kemungkinan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kemudian yang terakhir adalah adanya rencana, tentu saja ini akan disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku ataupun mandat PBB bahkan waktu itu disampaikan, dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Jadi itu diwacanakan. Jadi kapal-kapal yang lewat di situ itu dikawal dalam misi mengawal untuk bisa lewat," tuturnya.

Kendati demikian, Sugiono menegaskan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut dan belum menjadi keputusan final.

"Tapi tentu saja ini masih dalam pembicaraan yang lebih lanjut ya, ini adalah apa namanya, proposal yang diajukan," katanya.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa Selat Hormuz tidak hanya menjadi jalur distribusi minyak, tetapi juga berbagai komoditas penting lainnya, sehingga stabilitas kawasan menjadi krusial bagi rantai pasok global.

"Perdamaian logistik. Karena bukan cuma minyak yang lewat Selat Hormuz. Yang lewat Selat Hormuz itu berbagai macam produk," ujarnya

Upaya normalisasi juga mencakup langkah teknis seperti pembersihan ranjau laut guna menjamin keselamatan pelayaran internasional.

"Normalisasi yang tadi disampaikan ya tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz," tandas Sugiono.

Sekadar informasi, Inggris dan Prancis saat ini memimpin inisiatif multinasional yang melibatkan sekitar 20 negara untuk mengamankan jalur vital tersebut. Misi ini berfokus pada perlindungan pelayaran komersial dan pemulihan arus distribusi global, di tengah ketegangan yang dipicu oleh insiden penyitaan kapal dan pembatasan navigasi di kawasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sore.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” katanya pada Selasa (21/4/2026).

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

“Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” lanjut Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

“Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton,” tutur Teddy.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” tandas Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kelangkaan plastik akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, pelaku industri plastik hilir di Indonesia berupaya untuk bertahan di tengah tekanan kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga bahan baku.

Ketua Umum Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI) Santoso Samudra mengatakan, kenaikan harga resin, yang sebagian besar masih bergantung pada pasar global, telah mendorong produsen untuk melakukan berbagai penyesuaian.

“Ini dilakukan mulai dari efisiensi operasional, optimalisasi penggunaan energi, pengadaan bahan baku dari impor hingga inovasi dalam formulasi produk agar tetap kompetitif di pasar,” kata Santoso dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Adapun pasokan plastik global pada April 2026 tengah menghadapi tekanan berat akibat dinamika geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah.

Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz menjadi salah satu pemicu utama terganggunya rantai pasok bahan baku petrokimia, khususnya nafta yang merupakan komponen penting dalam produksi plastik.

Kondisi ini langsung berdampak pada industri hilir di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang masih bergantung pada stabilitas pasokan global.

Gangguan distribusi tersebut mendorong lonjakan harga bahan baku plastik secara signifikan.

Bahkan, pada sejumlah jenis produk, kenaikan harga dilaporkan bisa mencapai hingga dua kali lipat.

Fenomena ini memicu tekanan inflasi dari sisi biaya (cost-push inflation), mengingat plastik merupakan turunan langsung dari minyak bumi.

Ketika harga energi global naik, biaya produksi plastik ikut terdorong, dan pada akhirnya berimbas pada harga barang jadi di tingkat konsumen.

Dampaknya mulai dirasakan luas oleh pelaku usaha, terutama sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kemasan plastik untuk distribusi produk.

Kenaikan biaya bahan baku membuat margin usaha semakin tertekan, bahkan berpotensi mengganggu kelangsungan operasional.

Di tengah ketidakpastian yang masih berlangsung, pelaku industri dan pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus menahan laju kenaikan harga agar tidak semakin membebani masyarakat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (ROTOKEMAS) Ferry Bunarjo mengatakan meski menghadapi tantangan tersebut, para pelaku industri tidak memilih untuk mengurangi kapasitas produksi secara signifikan.

Sebaliknya, mereka terus menjaga kesinambungan operasional guna memastikan rantai pasok tetap berjalan dengan baik.

“Ini menjadi penting mengingat peran strategis industri plastik hilir dalam mendukung berbagai sektor lain, seperti makanan dan minuman, farmasi, konstruksi, hingga otomotif,” jelas dia.

Tidak hanya itu, sektor distribusi pangan juga terdampak. Kenaikan harga plastik secara langsung meningkatkan biaya produksi industri makanan dan minuman.

Banyak pelaku usaha kini harus menanggung beban tambahan akibat mahalnya kemasan, yang pada akhirnya berpotensi diteruskan ke harga jual produk di pasar.

Kondisi ini membuat harga makanan dan minuman kemasan berisiko mengalami kenaikan, terutama untuk produk-produk yang bergantung pada kemasan fleksibel maupun rigid berbasis plastik.

Dampak yang lebih luas juga terlihat pada komoditas pangan pokok.

Produk seperti beras dan gula yang umumnya menggunakan karung plastik sebagai kemasan turut terdampak oleh kenaikan biaya tersebut.

Sekjen Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APHINDO) Henry Chevalier mengatakan bahwa permintaan domestik yang tetap stabil bahkan cenderung meningkat memberikan dorongan tambahan bagi industri untuk tetap bertahan.

“Dengan populasi besar dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, kebutuhan akan produk plastik baik sebagai kemasan maupun komponen industri masih sangat tinggi,” jelas Henry.

Dia mengatakan, saat ini, pelaku industri plastik hilir berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pasar dalam negeri secara optimal.

Dengan memanfaatkan kapasitas produksi yang ada serta meningkatkan kolaborasi di sepanjang rantai nilai.

Sekjen Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) Sugeng Siswanto menambahkan bahwa industri plastik siap menjadi penopang penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ke depan, dukungan kebijakan yang kondusif, stabilitas harga bahan baku, serta penguatan industri plastik hilir nasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing industri plastik hilir Indonesia di tengah dinamika pasar global,” tegas dia.

ABOFI, ROTOKEMAS, APHINDO, hingga GIATPI tergabung dalam Federasi Lintas Asosiasi Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI). FLAIPHI yang mewakili berbagai segmen penting dalam industri hilir, berupaya memperkuat koordinasi antar pelaku industri, dalam menjaga stabilitas pasokan dan merespons cepat setiap potensi gangguan, dan menjadi representasi penting bagi industri kemasan plastik nasional.

Sebagai informasi, lonjakan harga plastik yang mencapai kisaran 50 hingga 125 persen pada April 2026 dan menjadi salah satu dampak dari terganggunya rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah.

Kenaikan harga minyak dunia dan turunannya, termasuk nafta sebagai bahan baku utama plastik, mendorong biaya produksi meningkat tajam di berbagai sektor.

Situasi ini kemudian memicu efek domino yang dirasakan luas oleh pelaku industri, terutama yang sangat bergantung pada kemasan plastik.

Banyak pelaku usaha harus melakukan penyesuaian, baik dengan menaikkan harga jual maupun memangkas margin keuntungan.

Tekanan ini semakin terasa bagi pedagang kecil yang memiliki ruang gerak terbatas.

Merespons kondisi tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar pertemuan dengan pelaku industri plastik dari berbagai lini, mulai dari sektor hulu, hilir, hingga daur ulang.

Dalam forum tersebut, para produsen dalam negeri memastikan bahwa ketersediaan pasokan plastik nasional masih dalam kondisi aman.

Ia menjelaskan, pertemuan itu membahas perkembangan rantai pasok bahan baku petrokimia serta langkah mitigasi terhadap dampak konflik di Asia Barat yang memicu penutupan Selat Hormuz.

Kondisi tersebut diketahui turut mengganggu distribusi bahan baku utama plastik, seperti nafta.

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah,” ujar Agus dalam keterangan resmi sebagaimana dikutip Jumat (17/4/2026).

Menurut Agus, pelaku industri yang menghadiri pertemuan itu berkomitmen menjaga pasokan plastik, terutama untuk industri kecil.

Pihaknya memahami, perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran mengganggu struktur harga plastik dalam negeri.

Harga plastik naik karena biaya logistik dan angkutan meningkat, penerapan surcharge (biaya tambahan) premium, hingga pengiriman yang membutuhkan waktu lebih lama.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” tegas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai menyimpan peluang besar sekaligus tantangan serius bagi industri nasional. Pasalnya, waktu persiapan menuju target pemberlakuan pada 2027 relatif singkat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kesepakatan yang telah ditandatangani pada September 2025 itu hanya menyisakan sekitar satu tahun bagi Indonesia untuk berbenah.

“Kita punya waktu persiapan yang pendek di situ letak urgensinya," kata Yusuf ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Dia menerangkan, IEU-CEPA memang membuka akses pasar yang sangat luas. Lebih dari 90% produk Indonesia berpotensi masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0%. Kondisi ini diyakini dapat menjadi katalis bagi peningkatan ekspor, terutama untuk sektor padat karya.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan jaminan lonjakan ekspor secara otomatis. Dia mencontohkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa faktor penentu utama justru terletak pada kesiapan industri dan kemampuan integrasi dalam rantai pasok global.

Dalam hal ini, posisi Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Vietnam. “Angka kenaikan ekspor yang tinggi itu lebih cocok dibaca sebagai potensi maksimal, bukan skenario dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pergeseran hambatan perdagangan dari tarif ke nontarif, terutama terkait penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Kebijakan ini berisiko membebani produk-produk berintensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen dengan biaya tambahan yang signifikan.

“CBAM ini bisa menjadi game changer. Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Industri padat karya berpotensi menjadi pemenang karena peningkatan akses pasar dan peluang ekspansi produksi. Sebaliknya, industri yang terdampak CBAM serta sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor Eropa menghadapi tekanan besar.

Yusuf menilai, penurunan tarif juga akan meningkatkan daya saing produk impor dari Eropa, khususnya di sektor otomotif, kimia, dan mesin. Kondisi ini berpotensi menekan industri domestik yang belum efisien.

Selain itu, implementasi IEU-CEPA juga mendorong perubahan struktural dalam perekonomian nasional. Aturan asal barang atau rules of origin menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu produk dapat menikmati fasilitas tarif.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” tegas Yusuf.

Di sisi lain, peningkatan kepastian hukum bagi investor Eropa diperkirakan akan menarik lebih banyak investasi. Namun, hal ini juga berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi industri domestik.

Yusuf menekankan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Hambatan klasik seperti biaya logistik yang tinggi, perizinan yang berbelit, serta ketidakpastian regulasi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Ini yang menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mewaspadai potensi kenaikan harga beras dan gula, meskipun dampaknya saat ini masih relatif terbatas. Hal ini seiring dengan lonjakan harga bahan baku plastik akibat gejolak geopolitik yang mulai merambat ke sektor pangan pokok.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan gangguan pasokan plastik telah dirasakan oleh pelaku usaha pangan, terutama yang menggunakan kemasan karungan seperti beras dan gula. Kondisi ini dipicu oleh terganggunya rantai pasok global, termasuk dari kawasan Timur Tengah.

“Terkait plastik, itu sudah kami rapatkan juga, jadi kita sudah ketemu dengan teman-teman. Begitu ada isu plastik mengalami kekurangan pasok, kita sudah diskusi menghitung berapa sih dampaknya per kilo terhadap beras dan gula,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Berdasarkan masukan pelaku usaha, Ketut menuturkan kenaikan biaya kemasan akibat gangguan pasokan plastik berdampak langsung pada harga pangan, yakni sekitar Rp350 per kilogram untuk beras dan Rp150 per kilogram untuk gula. Menurutnya, tambahan biaya tersebut cukup signifikan sehingga perlu diantisipasi agar tidak memicu kenaikan harga lebih lanjut di tingkat konsumen.

Adapun, untuk mencegah dampak lebih luas, Bapanas akan memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan pasokan plastik tetap terjaga.

“Kita harus diskusi mendalam karena kalau tidak, harga akan bisa agak sedikit terkoreksi. Kami juga merencanakan rapat besar, artinya dengan kementerian lembaga terkait, untuk mencarikan solusi, karena pengaruh Rp350 memang terasa kecil, tapi berdampak karena per kilonya jadi naik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pasokan bahan baku plastik berupa nafta dari sejumlah negara alternatif seperti India, Afrika, hingga Amerika Serikat (AS) saat ini masih dalam proses pengiriman menuju Indonesia.

Untuk diketahui, nafta merupakan salah satu bahan baku utama dalam industri petrokimia yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi dan digunakan untuk memproduksi berbagai produk turunan, seperti plastik, karet sintetis, hingga bahan kimia lainnya.

“Harga plastik [mahal] itu kan pertama karena imbas perang di Timur Tengah. Kita impor nafta untuk bahan baku plastik dari Timur Tengah, tetapi kita sudah dapat alternatif dari India, Afrika, dan Amerika,” kata Budi saat ditemui di sela-sela Pameran Indo Intertex di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, dia berharap upaya diversifikasi pasokan nafta tersebut dapat menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah tekanan global. Di saat yang sama, pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan LPG sebagai alternatif pengganti nafta dengan mencari sumber pasokan dari kawasan Eurasia, termasuk negara-negara di sekitar Rusia.

“Kita sudah mencoba melakukan pendekatan. Dan mudah-mudahan segera selesailah krisis ini ya. Jadi mudah-mudahan plastik juga segera turun, karena kan nanti bisa dampaknya ke yang lain, kan banyak produk yang dibungkus plastik. Jadi mudah-mudahan cepat selesai,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperkuat strategi hilirisasi industri sebagai upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat berdampak langsung pada rantai pasok global dan harga energi.

“Ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi,” ujar Airlangga dalam keterangannya pada Minggu (19/4/2026).

NASA EARTH OBSERVATORY via AFP Selat Hormuz saat dilihat dari Satelit Terra milik NASA pada 5 Februari 2025.

Di tengah tekanan tersebut, Airlangga menegaskan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan.

Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3 persen pada 2026, ditopang inflasi yang terkendali serta kepercayaan konsumen yang tetap optimistis.

Airlangga mengeklaim kinerja eksternal juga dinilai solid, tecermin dari surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut.

Selain itu, struktur ekonomi domestik yang kuat menjadi bantalan utama menghadapi gejolak global.

Menko Airlangga menyebutkan, konsumsi domestik berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio utang luar negeri tetap terjaga pada level relatif rendah.

Sektor perbankan pun dinilai masih solid dengan likuiditas memadai dan permodalan kuat.

Untuk menjaga stabilitas, pemerintah mengombinasikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Dari sisi fiskal, penguatan APBN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja, serta pengalihan anggaran ke sektor produktif.

DOK. Humas Kemenko Perekonomian Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara AZEC Plus Online Summit Meeting pada Rabu (15/4/2026).

Sementara itu, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) diperkuat guna menjaga stabilitas nilai tukar, termasuk melalui intervensi pasar dan kerja sama transaksi mata uang lokal.

Pemerintah juga mempercepat penyaluran stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, seperti bantuan pangan dan program perlindungan sosial.

Di sektor energi, penguatan dilakukan melalui implementasi biodiesel B50 serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Di sisi lain, strategi memperluas kerja sama internasional terus didorong untuk memperkuat akses pasar dan diversifikasi risiko.

Sejumlah perjanjian perdagangan seperti Indonesia–EU CEPA dan Indonesia–Canada CEPA menjadi bagian dari upaya tersebut.

Selain itu, kerja sama bilateral juga diperluas, termasuk dengan Rusia yang mencakup sektor energi, industri, hingga investasi.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong hilirisasi industri dalam negeri.

Airlangga menambahkan, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum global seperti Asia Zero Emission Community juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi menuju energi bersih.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh stabil di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Harga minyak dunia anjlok lebih dari 10 persen setelah Iran menyatakan Selat Hormuz akan “sepenuhnya terbuka” bagi kapal komersial selama sisa masa gencatan senjata. Dilansir ABC, Sabtu (18/4/2026), harga minyak Brent dibuka di kisaran 98 dolar AS, kemudian turun menjadi 86,52 dolar AS per barel pada pukul 10.50 waktu EDT, kurang dari dua jam setelah pengumuman disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi melalui media sosial X.

“Jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa masa gencatan senjata,” ujar Abbas.

Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) sempat menyentuh 80,56 dolar AS setelah sebelumnya dibuka di sekitar 93 dolar AS.

Sebelumnya, harga minyak sempat melonjak hingga mendekati 120 dolar AS per barel dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global selama konflik berlangsung.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima distribusi minyak mentah dunia. Jalur ini sempat terganggu sejak Iran menutup akses menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada awal Maret.

Data Kpler menunjukkan lebih dari 500 juta barel minyak mentah dan kondensat keluar dari pasar global akibat gangguan tersebut, menjadikannya sebagai salah satu disrupsi pasokan energi terbesar dalam sejarah modern.

Meski pembukaan kembali Selat Hormuz meningkatkan optimisme pasar terhadap pemulihan rantai pasok energi, pelaku industri pelayaran masih bersikap hati-hati.

Presiden AS Donald Trump menyatakan blokade terhadap pelabuhan Iran masih tetap diberlakukan, meskipun pembukaan jalur pelayaran telah diumumkan.

Direktur Riset perusahaan pialang keuangan Eropa XTB, Kathleen Brooks, menilai perkembangan ini merupakan sinyal positif bagi pasar.

“Ini adalah perkembangan terbesar selama masa gencatan senjata dan memberikan harapan bahwa konflik akan segera berakhir serta rantai pasok dapat kembali normal,” ujarnya.

Namun demikian, Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) masih melakukan verifikasi terhadap pengumuman tersebut.

Asosiasi Pemilik Kapal Norwegia (Norwegian Shipowners’ Association/NSA) juga menyatakan masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut, terutama terkait keamanan, keberadaan ranjau, serta implementasi teknis di lapangan.

“Kami menyambut baik jika ini menjadi langkah menuju pembukaan penuh,” ujar Kepala Eksekutif NSA Knut Arild Hareide.

Perusahaan pelayaran global Maersk juga menyatakan akan mengambil pendekatan hati-hati dalam merespons situasi ini.

Sejak konflik berlangsung, perusahaan mengikuti rekomendasi keamanan untuk menghindari pelayaran melalui Selat Hormuz.

“Setiap keputusan untuk melintasi selat akan didasarkan pada penilaian risiko dan pemantauan ketat terhadap situasi keamanan,” ujar juru bicara Maersk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan harga plastik memberikan tekanan pada industri manufaktur. Gangguan rantai pasok global mulai berdampak langsung pada ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Kenaikan ini mencerminkan ketergantungan tinggi industri terhadap impor bahan baku. Founder & Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan, lonjakan harga plastik terjadi akibat terganggunya pasokan bahan baku impor. “Hal ini mencerminkan gangguan pasokan bahan baku impor yang menjadi input utama berbagai sektor manufaktur,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai kondisi ini bukan sekadar kenaikan harga, tetapi indikasi awal krisis stok bahan baku. Selain plastik, gangguan juga terjadi pada bahan kimia seperti sulfur dan acid, logam seperti aluminium, hingga material kritikal seperti helium.

“Banyak dari material tersebut sulit disubstitusi dalam jangka pendek, sehingga berdampak langsung pada proses produksi,” kata Setijadi.

Ketergantungan terhadap impor dinilai memperbesar risiko. Lebih dari 70 persen kebutuhan bahan baku industri nasional masih dipenuhi dari luar negeri, terutama di sektor kimia dan petrokimia.

Menurut Setijadi, gangguan ini bersifat multimaterial shortage atau terjadi pada banyak jenis bahan baku sekaligus. Dampaknya tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan material di pabrik.

Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat meningkatkan lead time, menekan kapasitas produksi, hingga mendorong kenaikan harga produk di pasar. Risiko tersebut dapat mengganggu kontinuitas produksi jika tidak diantisipasi.

Setijadi mengingatkan, tanpa mitigasi cepat, gangguan ini bisa menjadi hambatan struktural bagi industri. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang untuk memperkuat ketahanan rantai pasok nasional.

SCI merekomendasikan sejumlah langkah, mulai dari diversifikasi sumber pasokan hingga penguatan industri bahan baku dalam negeri. Selain itu, peningkatan visibilitas rantai pasok dan pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk mendeteksi gangguan lebih dini.

Pengembangan alternatif bahan baku juga dinilai perlu untuk mengurangi ketergantungan pada material tertentu. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara sektor industri dan pemerintah.

Penguatan sektor hulu domestik menjadi kunci jangka panjang. Integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir diharapkan mampu meningkatkan daya tahan industri terhadap tekanan global.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Inggris berisiko menghadapi kekurangan pasokan daging ayam, daging babi, dan sejumlah komoditas lainnya pada musim panas akibat ketegangan di Timur Tengah serta blokade Selat Hormuz, lapor surat kabar The Times mengutip analisis rahasia pemerintah. Pemerintah disebut telah menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi “skenario terburuk”, dengan kekhawatiran bahwa blokade Hormuz dapat mengganggu pasokan karbon dioksida yang krusial bagi sektor pangan. Rencana tersebut mengasumsikan bahwa blokade akan berlangsung hingga Juni 2026.

Karbon dioksida berperan dalam memperpanjang masa simpan produk seperti salad, daging kemasan, dan makanan panggang. Gas itu juga digunakan dalam proses penyembelihan hampir seluruh babi dan lebih dari dua pertiga ayam.

Industri minuman juga menghadapi risiko karena karbon dioksida digunakan untuk memberi karbonasi pada minuman. Kekhawatiran muncul bahwa potensi kekurangan bir dapat terjadi bersamaan dengan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA yang dimulai pada 11 Juni mendatang.

Meski demikian, tidak diperkirakan terjadi kekurangan pasokan pangan secara kritis, namun variasi produk di toko kemungkinan akan berkurang, menurut laporan yang mengutip sejumlah pejabat terkait tersebut.

Dalam kondisi kekurangan karbon dioksida, pemerintah akan memprioritaskan sektor nuklir dan kesehatan, di mana gas tersebut digunakan untuk memproduksi es kering yang berfungsi mendinginkan darah donor, organ, dan vaksin.

Jika terjadi kelangkaan, Inggris akan meningkatkan produksi karbon dioksida dengan mengurangi produksi sektor lain serta melonggarkan aturan antimonopoli.

Sumber pemerintah menegaskan kepada media bahwa skenario terburuk tersebut merupakan bagian dari perencanaan rutin, bukan sebuah prediksi.

Pada Sabtu (11/4), Iran dan Amerika Serikat (AS) menggelar pembicaraan di Islamabad setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.

Pada Ahad (12/4), pimpinan delegasi AS, Wakil Presiden J.D. Vance, menyatakan bahwa kedua pihak gagal mencapai kesepakatan.

Pada Senin (13/4), Angkatan Laut AS mulai memberlakukan blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz, yang mencakup sekitar 20 persen pasokan minyak, produk petroleum, dan LNG dunia.

Washington menegaskan bahwa kapal non-Iran tetap dapat melintasi Selat Hormuz selama tidak membayar biaya kepada Teheran. Pihak berwenang Iran belum mengumumkan penerapan pungutan tersebut, namun telah membahas rencana ke arah itu.