Indonesia dan Filipina menyepakati skema imbal dagang atau barter terhadap impor dan ekspor barang.

Adapun skema barter dagang ini disetujui melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Trade Barter Indonesia sebagai agen barter Indonesia dengan pelaku usaha Filipina.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Indonesia akan mengimpor komoditas serat abaka dari Filipina yang kemudian diolah menjadi tekstil oleh perusahaan anggota Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI).

Barang jadi berupa tekstil tersebut akan kembali diekspor ke negara tersebut.

"Hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pelaku usaha Indonesia dan Filipina dengan sistem barter. Jadi, kita impor serat abaka ini untuk bahan baku tekstil," ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Selain serat abaka, barter dagang juga dilakukan terhadap komoditas bijih besi atau iron ore dari Filipina yang akan diolah menjadi baja oleh Krakatau Steel sebelum diekspor kembali.

Budi menegaskan skema barter tidak memakai mata uang dolar Amerika Serikat (AS) karena setiap negara mempunyai agen barter sebagai fasilitator.

"Setelah diproses dari grup Krakatau Steel, kemudian bajanya kita ekspor ke Filipina. Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar. Karena nanti masing-masing negara mempunyai agen yang memfasilitasi," tambahnya.

Ia menerangkan skema barter dagang ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan upaya ekspor di tengah nilai tukar rupiah yang terus melemah.

"Ini salah satu solusi sebenarnya ya bagaimana pertama kita meningkatkan ekspor kita dan bagaimana kita dengan barter ini kan tidak tergantung mata uang asing," sebut Busan.

Kesepakatan tersebut berpotensi menghasilkan transaksi mencapai US$350 juta atau setara Rp6,34 triliun (asumsi kurs Rp18.180 per dolar AS) melalui dua MoU imbal dagang tripartit atau melibatkan tiga pihak.

Pertama, MoU antara Asian Pyrochem Technologies dari Filipina bersama PT Trade Barter Indonesia dan Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia yang menyepakati pertukaran serat abaka mentah dengan produk tekstil jadi senilai US$50 juta atau setara Rp909,2 miliar per tahun.

Kedua, MoU antara Asian Pyrochem Technologies bersama PT Trade Barter Indonesia dan PT Krakatau Global Trading yang menyepakati pertukaran produk baja dengan bijih besi asal Filipina senilai US$300 juta atau setara Rp5,45 miliar per tahun.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap cabai merah dan bawang merah menjadi komoditas pangan segar yang paling rentan terpapar residu pestisida di atas ambang batas keamanan pangan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan temuan tersebut didapat berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

"Dari hasil uji kita bersama OKKPD, yang paling berisiko sebenarnya beberapa titik itu adalah cabai merah dan bawang merah," ujar Moga dalam konferensi pers peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).

Menurut Moga, pada sejumlah sampel ditemukan kandungan residu pestisida yang melebihi ambang batas yang ditetapkan.

"Cabai merah dan bawang merah itu beberapa titik mengandung paparan residu pestisida di atas ambang batas," katanya.

Moga mengatakan temuan tersebut terutama ditemukan di sejumlah sentra produksi cabai dan bawang merah. Karena itu, pemerintah meminta penyuluh pertanian dan produsen pestisida meningkatkan edukasi kepada petani terkait penggunaan pestisida yang tepat.

"Produsen-produsen pestisida juga kita harapkan ikut bertanggung jawab. Jadi dia tidak hanya jualan saja tetapi juga mengedukasi petani untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Meski masih menemukan sejumlah komoditas yang rentan tercemar residu pestisida, pemerintah mengklaim mayoritas pangan segar yang beredar di Indonesia telah memenuhi standar keamanan pangan.

Moga menyebut capaian indikator keamanan pangan segar nasional saat ini telah melampaui target pemerintah.

"Targetnya 90 (persen), capaiannya 90 (persen) sekian. Jadi itu menunjukkan bahwa 90 persen pangan segar yang beredar di masyarakat memenuhi syarat untuk keamanan pangan," katanya.

Sementara itu, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengatakan Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) juga berhasil melampaui target dalam RPJMN.

"Tahun 2025 target kita adalah 60 (persen) dan capaian kita 61 (persen) sekian. Jadi target RPJMN untuk Indeks Keamanan Pangan Segar kita tercapai," ujar Andriko.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Perdagangan menjelaskan alasan memasukkan layanan transportasi online alias ride-hailing seperti Gojek dan Grab, serta agen travel daring (OTA) ke dalam cakupan perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan transaksi di kedua platform tersebut merupakan bagian dari aktivitas perdagangan digital yang perlu diatur untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan melindungi seluruh pihak yang terlibat.

Menurutnya, perdagangan tak hanya mencakup transaksi barang, tetapi juga transaksi jasa. Karena itu, platform ride-hailing dan OTA masuk dalam ruang lingkup PMSE meskipun layanan yang ditawarkan berbeda dengan marketplace.

"Perdagangan itu terdiri dari transaksi barang atau jasa. Dalam konteks ride-hailing dan OTA, itu kita fokus pada transaksi jasanya," ujar Iqbal ditemui di kantornya, di Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Platform ride-hailing maupun OTA menyediakan layanan yang memungkinkan terjadinya transaksi antara penyedia jasa, merchant, platform, dan konsumen. Dari sisi mekanisme, aktivitas itu memiliki kesamaan dengan marketplace yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem e-commerce.

"Bahwa platform di OTA dan platform di ride-hailing juga menyediakan jasa-jasa yang memungkinkan terjadinya transaksi baik dari penyedia platform, merchant di dalamnya, dan kepada konsumen," katanya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi mengesahkan aturan yang menggantikan Permendag Nomor 19 Tahun 2023 itu. Revisi fokus pada penguatan perlindungan produk lokal, transparansi platform digital, legalitas pelaku usaha, perlindungan konsumen, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara bertanggung jawab.

"Kami ingin memastikan ketiganya berjalan dengan baik sehingga kewajiban masing-masing dapat terpenuhi dan ekosistem e-commerce berjalan sehat," ujar Budi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Terdapat lima pengaturan utama dalam Permendag 19/2026. Pertama, memperkuat perlindungan produk lokal, termasuk mendorong promosi dan konsumsi produk dalam negeri. Kedua, meningkatkan transparansi platform digital. Ketiga, memastikan legalitas pelaku usaha yang beroperasi di platform e-commerce.

Selanjutnya, aturan tersebut juga memperkuat perlindungan konsumen serta mengatur pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), khususnya dalam kegiatan promosi produk agar dilakukan secara bertanggung jawab.

Budi mengatakan sejumlah platform e-commerce telah menyampaikan rencana aksi sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi regulasi baru tersebut.

Menurut dia, terdapat beberapa komitmen yang disampaikan platform digital, antara lain peningkatan transparansi biaya, pemberian prioritas terhadap produk lokal, keringanan biaya bagi UMKM dan seller lokal, perlindungan yang lebih seimbang bagi penjual, serta komitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah.

pangan segar yang diberikan masyarakat itu ke depan semakin terjamin keamanan dan mutunya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pengawasan keamanan pangan dari ancaman residu pestisida melalui kolaborasi lintas sektor guna memastikan pangan segar aman dan memenuhi standar konsumsi masyarakat.

"Jadi pada Hari Keamanan Pangan, hari ini kita melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perdagangan terkait penjaminan keamanan pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," kata Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan upaya tersebut dilakukan karena keamanan pangan menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, sehingga setiap produk pangan wajib memenuhi kaidah keamanan sebelum sampai ke tangan konsumen.

Andriko menegaskan pangan yang aman harus sehat untuk dikonsumsi serta terbebas dari berbagai jenis cemaran, baik cemaran kimia, biologi maupun fisik yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah ancaman cemaran kimia berupa residu pestisida yang melebihi ambang batas dan dapat menyebabkan pangan menjadi tidak aman dikonsumsi masyarakat.

Menurutnya, pengendalian residu pestisida menjadi bagian penting dalam sistem keamanan pangan karena berhubungan langsung dengan perlindungan kesehatan konsumen serta keberlanjutan sektor pangan nasional.

Ia mengungkapkan kerugian akibat pangan yang tidak aman secara internasional mencapai sekitar 310 triliun dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp5.625 kuadriliun sehingga persoalan keamanan pangan tidak dapat dipandang sebagai isu kecil.

Lebih lanjut Andriko mengatakan dalam peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap 7 Juni, Bapanas menggelar serangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya keamanan pangan.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bapanas dan Kemendag untuk memperkuat penjaminan keamanan pangan, pihaknya juga menyerahkan fasilitas mobil laboratorium keliling keamanan pangan kepada sejumlah pemerintah provinsi guna mendukung pengawasan dan pengujian pangan secara lebih luas.

Selain itu, sertifikat otoritas kompeten keamanan pangan daerah diserahkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar.

Bapanas menjelaskan pengawasan keamanan pangan dilakukan secara terintegrasi, dengan pangan segar asal tumbuhan berada di bawah kewenangan Bapanas, asal hewan di Kementerian Pertanian, dan asal ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat melalui otoritas kompeten keamanan pangan pusat bekerja bersama otoritas kompeten keamanan pangan daerah yang secara rutin menjalani sertifikasi dan evaluasi setiap tahun.

Sebagai indikator keberhasilan, indeks keamanan pangan segar nasional pada 2025 mencapai lebih dari 61 poin atau melampaui target RPJMN sebesar 60, mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang menegaskan keamanan pangan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak terkait.

Menurut Moga, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal PKTN memiliki tugas pengawasan terhadap peredaran barang, termasuk aspek perlindungan konsumen yang berkaitan dengan keamanan dan mutu pangan yang diterima masyarakat.

Ia mengatakan Kemendag juga didukung fasilitas laboratorium dan sistem sertifikasi yang menjadi bagian penting dalam memastikan produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan serta ketentuan yang berlaku.

"Kami menyebut baik gagasan dari Badan Pangan Nasional untuk kita bersama-sama berkolaborasi menjamin bahwa pangan segar yang diberikan masyarakat itu ke depan semakin terjamin keamanan dan mutunya," kata Moga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepakat mengembangkan skema barter dagang tripartit antara pelaku usaha Indonesia dan Filipina dengan potensi transaksi mencapai US$350 juta atau sekitar Rp6,36 triliun (asumsi kurs Rp18.120 per dolar AS).

Kesepakatan tersebut dilakukan melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, skema yang diterapkan merupakan sistem barter sehingga tidak menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi. Harapannya, imbal dagang ini dilakukan untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar yang menekan mata uang kedua negara.

“Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar. Karena nanti masing-masing negara mempunyai agen yang memfasilitasi,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Dalam skema sistem barter, Indonesia mengimpor abaca, yakni serat alami dari tanaman menyerupai pohon pisang, yang kemudian digunakan sebagai bahan baku tekstil. Abaca tersebut diolah oleh perusahaan anggota Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menjadi produk tekstil yang selanjutnya diekspor kembali ke Filipina.

Selain itu, Indonesia juga mengimpor bijih besi (iron ore) sebagai bahan baku industri baja yang kemudian diproses oleh Grup Krakatau Steel sebelum diekspor kembali ke Filipina dalam bentuk produk baja.

Lebih lanjut, Budi menuturkan, transaksi ini difasilitasi oleh masing-masing agen dari kedua negara, dengan PT Trade Barter Indonesia (TBI) sebagai pihak yang memfasilitasi kesepakatan tersebut.

Adapun, terdapat dua MoU imbal dagang tripartit atau yang masing-masing melibatkan tiga pihak.Pertama, yakni perjanjian Asian Pyrochem Technologies dari Filipina bersama PT Trade Barter Indonesia dan AGTI. Ketiga pihak menyepakati pertukaran serat abaka mentah dengan produk tekstil jadi senilai US$50 juta per tahun.

Kedua, perjanjian Asian Pyrochem Technologies bersama PT Trade Barter Indonesia dan PT Krakatau Global Trading. Ketiga pihak menyepakati pertukaranproduk baja dengan bijih besi asal Filipina untuk memenuhi kebutuhan produksi Krakatau Steel senilai US$300 juta per tahun.

Ke depan, kerja sama ini akan diperluas melalui kegiatan business matching untuk berbagai komoditas lain, tidak terbatas pada abaca dan bijih besi.

Kemendag mencatat pada Januari—April 2026, total perdagangan Indonesia dan Filipina mencapai US$4,16 miliar dengan surplus US$2,93 miliar bagi Indonesia. Nilai itu meningkat 12,03% dibanding Januari—April 2025.

Dari sisi ekspor ke Filipina, Indonesia mencatat tren positif dengan pertumbuhan tahunan sepanjang 2021–2025, yakni sebesar 1,63%. Sementara itu, sepanjang 2025, total perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$12,02 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar US$8,42 miliar.

Sementara itu, President of Indonesia Philippines Business Association (IPBA) Darmilo Sosa menilai skema barter ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan dagang kedua negara.

“Barter trading adalah sistem lama yang kami miliki, dan negara-negara berdua telah menikmatinya di masa lalu. Tapi kami melihat potensi bisnis yang baik dari ini,” ujar Sosa.

Sosa menambahkan, ke depan skema barter tidak hanya akan mencakup komoditas dasar, tetapi juga diarahkan pada produk bernilai tinggi dan teknologi.

“Ini akan menjadi model bisnis yang sangat baik, di mana kami mulai dengan abaca, dan mungkin dengan tobacco. Tapi kami juga mencari produk berharga tinggi, teknologi tinggi di masa depan,” ucapnya.

Menurutnya, kerja sama ini berpotensi membuka peluang pertumbuhan baru, termasuk di sektor aviasi yang diperkirakan akan berkembang pesat di kawasan dalam 5–10 tahun ke depan.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap temuan adanya tenaga honorer di bidang administrasi yang ternyata tidak memiliki kompetensi.

Hal ini diungkap Tito saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

"Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas," ungkap Tito.

Tito menduga banyaknya tenaga honorer administrasi yang tak berkompeten ini justru mereka yang berasal dari titipan pejabat lama. Hal ini yang membuat menumpuknya tenaga honorer di suatu daerah.

"Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuklah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ujarnya.

"Setelah numpuk mereka minta kepastian. Kepastian untuk diangkat menjadi PPPK atau menjadi PNS, jadi ASN, aparat sipil negara," ucapnya.

Lihat video: Massa Tuntut Kesejahteraan Tenaga Honorer

Bisnis.com, JAKARTA— inDrive Indonesia merespons aturan baru Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memasukkan layanan ojek online (ojol) ke dalam revisi regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam beleid tersebut, pemerintah mengatur aktivitas transaksi jual beli barang yang difasilitasi melalui fitur niaga yang tersedia di dalam aplikasi ride-hailing.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan pihaknya menyambut baik regulasi yang bertujuan menciptakan tata kelola digital yang lebih tertib, sepanjang tetap memberikan ruang kompetisi yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha.

“Masuknya ride-hailing ke dalam lanskap PMSE dirancang pemerintah untuk menciptakan standarisasi baru. Aturan ini memiliki potensi manfaat yang signifikan, namun juga membawa tantangan dalam proses adaptasinya,” kata Rio kepada Bisnis, Senin (8/6/2026).

Menurut Rio, inDrive terbuka untuk berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran, berbasis data yang relevan, dan sesuai dengan kebutuhan ekosistem digital saat ini.

Lebih lanjut, dia menilai regulasi yang adil akan memberikan manfaat bagi industri. Menurutnya, aturan tersebut juga sejalan dengan prinsip inDrive yang mengedepankan transparansi biaya dan potongan komisi yang rendah.

Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan ride-hailing, Rio memandang regulasi tersebut sebagai bagian dari proses pendewasaan pasar (market maturity).

Dia menilai proses adaptasi administratif mungkin akan membuat operasional sedikit melambat pada tahap awal. Namun, dalam jangka panjang, industri dinilai akan tumbuh lebih sehat karena memiliki landasan hukum yang jelas.

“Operasional mungkin akan sedikit melambat di awal karena proses adaptasi administrasi, namun prospek jangka panjangnya akan jauh lebih sehat karena bisnis tumbuh di atas pondasi hukum yang jelas, bukan di dalam celah regulasi,” ujarnya.

Meski demikian, Rio menegaskan bahwa saat ini inDrive Indonesia masih berfokus pada layanan transportasi melalui kendaraan roda dua dan roda empat, serta layanan pengiriman barang melalui kurir. Dengan demikian, model bisnis perusahaan belum mencakup aktivitas perdagangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PMSE tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada 4 Juni 2026. Regulasi tersebut menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam revisi aturan itu, pemerintah menambahkan dua model bisnis baru ke dalam kategori Penyelenggara PMSE (PPMSE), yakni ride-hailing dan online travel agent (OTA).

Budi menjelaskan bahwa pengaturan terhadap layanan ride-hailing hanya berlaku untuk aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi platform melalui fitur niaga yang tersedia di dalam aplikasi.

“Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya,” ujarnya.

Sementara itu, OTA didefinisikan sebagai sistem elektronik yang menyediakan layanan penjualan atau pemesanan perjalanan, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang menawarkan tiket transportasi, akomodasi, atraksi wisata, maupun paket perjalanan.

Menurut Budi, penambahan dua model bisnis tersebut merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang terus berkembang.

“Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengubah komposisi bantuan pangan (banpang) dengan tidak lagi menyalurkan Minyakita dalam program tersebut.

Sebagai gantinya, komoditas seperti telur dan ayam berpotensi masuk ke dalam banpang maupun program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap pasokan saat harga di tingkat peternak mengalami penurunan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan seluruh pasokan Minyakita kini akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar rakyat sehingga minyak goreng kemasan sederhana itu tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan.

“Jadi sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Budi menyampaikan Kemendag saat ini juga terus berkoordinasi dengan produsen, Perum Bulog, dan ID Food untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar di seluruh wilayah.

Ke depan, lanjut dia, bantuan pangan akan bersifat lebih fleksibel mengikuti dinamika harga komoditas di pasar. Dia menyampaikan telur yang mengalami penurunan harga dapat masuk dalam bantuan pangan, sementara komoditas lain seperti ayam juga berpotensi mendapatkan perlakuan serupa.

“Bantuan pangan pun bisa juga nanti bervariasi ya. Misalnya, telur lagi turun, bisa aja telur untuk bantuan pangan. Kemudian juga yang tadi kerja sama dengan MBG, tidak hanya telur kebutuhan pokok yang nanti turun misalnya ayam ya. Ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG,” ujarnya.

Menurut Budi, skema tersebut menunjukkan koordinasi antara pemerintah dan berbagai program intervensi pangan kini berjalan lebih baik dalam merespons gejolak harga di pasar.

“Jadi sekarang ekosistemnya sudah berjalan dengan baik. Kita terus koordinasi ketika terjadi gejolak harga kita mudah-mudahan bisa mengatasi dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah mengungkap salah satu penyebab terganggunya distribusi Minyakita di pasar adalah tingginya penyerapan untuk program bantuan pangan yang mencapai 33 juta penerima selama 2 bulan terakhir.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, lonjakan kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan pangan membuat pasokan Minyakita di pasar tradisional ikut berkurang.

“Ini tuh kesedot [Minyakita] sehingga di pasar agak berkurang, harga menjadi naik. Nah, ini cepat kita akan supply-nya kita tambah,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia menjelaskan, dalam program bantuan pangan tersebut setiap penerima mendapatkan alokasi minyak goreng dalam jumlah tertentu selama 2 bulan. Skala distribusi yang besar membuat stok Minyakita di pasar ikut terserap ke program tersebut.

“33 juta x 2 bulan x 2 liter pakai minyak itu [Minyakita]. Nah, sekarang kita ubah bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama tentu,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan distribusi bantuan akan lebih fleksibel dengan menggunakan berbagai merek minyak goreng dari produsen. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar pasokan Minyakita di pasar tradisional tetap terjaga dan tidak terganggu oleh penyaluran bantuan pangan berskala besar.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi dengan Bulog dan BUMN pangan lainnya untuk memastikan distribusi Minyakita kembali fokus ke pasar rakyat di 500 kabupaten/kota.

“Sekarang kita akan balik. Nanti kalau bantuan kita minta merek apa saja dengan harga yang sama dari produsen, sehingga yang di pasar tradisional itu tidak berkurang,” pungkasnya.

Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat meraih prestasi penghargaan Kategori Pengendalian Inflasi Terbaik I Tingkat Kabupaten untuk Wilayah Regional Jawa-Bali dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

"Kami menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan upaya kita untuk melaksanakan pengendalian inflasi," kata Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Garut, Jumat.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Garut, dan sejumlah kepala daerah lainnya yang meraih penghargaan dari Kemendagri yang diserahkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026) malam.

Bupati menyampaikan penghargaan tersebut merupakan keberhasilan bersama semua jajaran pihak terkait dan juga masyarakat dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Garut.

"Upaya ini kita lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan fluktuasi harga-harga," kata Bupati.

Ia mengatakan, penghargaan berkat kerja sama itu merupakan upaya pemerintah dalam menjaga inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan ikut serta dalam pengendalian inflasi, sehingga Kabupaten Garut berhasil meraih penghargaan dari Kemendagri RI.

Penghargaan itu, lanjut dia, bukan akhir, melainkan menjadi motivasi untuk terus berupaya melakukan inovasi dan kerja keras dalam membangun Garut yang lebih baik.

"Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi kami, bekerja lebih giat, lebih keras lagi untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap hasil perternakan lokal seperti telur dan daging ayam. Langkah ini dilakukan lewat koordinasi antara Kemendag bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lead sector program MBG.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan, komoditas seperti telur dan daging ayam perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan MBG. Pasalnya, suplai telur saat ini mengalami surplus hingga 12 persen lebih tinggi dari kebutuhan, sehingga menyebabkan harganya turun signifikan seperti yang terjadi di Jawa Timur.

"Sehingga harga bisa mendekati atau sesuai HAP (Harga Acuan Pembelian), sehingga para peternak akan mendapatkan harga yang bagus," katanya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Budi mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala BGN, Nanik S. Deyang agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyerap tidak hanya telur dan daging ayam, melainkan komoditas lain seperti ikan. Dengan begitu, surplus produksi tidak sia-sia dan merugikan produsen pangan lokal.

Kehadiran program MBG dipandang sebagai katalis positif yang mampu memicu peningkatan produksi pangan nasional secara berkelanjutan sekaligus menjaga kesejahteraan peternak. Mendag menekankan pentingnya manajemen logistik dan distribusi yang matang antara ketersediaan pasokan dengan kebutuhan konsumsi harian.

"Justru dengan MBG ini bagus ya, produksi pangan bisa ikut terpantik naik. Jadi ini bagus sekali ya, tinggal bagaimana manajemennya antara permintaan, antara suplai dan permintaan kita," katanya.

Selain melalui program MBG, skema bantuan pangan juga akan dibuat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar. Jika terjadi kelebihan pasokan pada komoditas tertentu, bantuan pangan yang biasanya berupa beras atau minyak goreng dapat dialihkan menjadi telur atau daging ayam.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com-Kementerian Perdagangan telah menerbitkan tiga Peraturan Menteri Perdagangan baru terkait ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

PT DSI merupakan badan usaha milik negara (BUMN) baru yang ditugaskan menjadi eksportir tunggal komoditas kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloy.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan tiga aturan teknis tersebut sudah diterbitkan.

“Permendag-nya sudah ada. Cuma nomornya lupa saya. Kan ada tiga Permendag,” kata Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Budi Santoso menjelaskan, tiga aturan teknis tersebut mengatur tiga komoditas berbeda.

Aturan pertama mengatur ketentuan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Aturan kedua mengatur ketentuan ekspor ferro alloy. Aturan ketiga mengatur ketentuan ekspor batu bara.

Meski aturan teknis baru telah diterbitkan, ketentuan yang harus dipenuhi eksportir tidak berubah.

Salah satunya terkait kewajiban pemenuhan domestic market obligation (DMO) untuk komoditas CPO.

“Misalnya CPO, aturan-aturan di DMO tidak berubah,” ujar Budi Santoso.

Budi Santoso mengatakan kewajiban DMO tetap ditanggung perusahaan ketika PT DSI beroperasi penuh sebagai eksportir tunggal mulai 1 Januari 2027.

Pemerintah tidak membahas skema khusus mengenai pemenuhan pasar domestik karena ketentuan DMO tidak berubah.

“DMO enggak berubah, tetap. Jadi cumasebenernya cuma pindah dari swasta ke BUMN pangan, eh BUMN ekspor, PT DSI,” tutur Budi Santoso.

PT DSI mulai beroperasi bertahap sejak 1 Juni 2026.

Hingga 31 Agustus 2026, perusahaan tersebut bertugas memonitor ekspor produk sawit, batu bara, dan paduan besi.

Mulai 1 September hingga 31 Desember 2026, perusahaan yang sudah siap dapat mengalihkan kegiatan ekspornya ke PT DSI.

Penerapan penuh akan dimulai pada 1 Januari 2027.

Mulai tanggal tersebut, ekspor komoditas sawit, batu bara, dan paduan besi dilakukan melalui PT DSI.

Perusahaan tersebut akan membeli putus komoditas dari pelaku usaha untuk kemudian dijual ke luar negeri.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pemerintah menyepakati untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita sebagai respons terhadap ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di pasar. Namun, besaran kenaikan harga masih dalam tahap perhitungan dengan mempertimbangkan perkembangan harga bahan baku minyak sawit mentah (CPO).

"Maka hari ini kami menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk MinyaKita," ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan pemerintah belum menetapkan angka HET terbaru karena masih mencermati pergerakan harga CPO yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami fluktuasi. Untuk sementara, HET MinyaKita tetap berada di level Rp15.700 per liter.

Menurut dia, harga CPO sempat mencapai rata-rata Rp15.445 per kilogram sebelum kembali turun ke kisaran Rp14.000 per kilogram. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan besaran penyesuaian harga MinyaKita.

Selain harga CPO, pemerintah juga memperhitungkan perkembangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sebelumnya sempat turun hingga Rp1.800 per kilogram sebelum kembali mengalami kenaikan.

Budi mengatakan pemerintah akan menetapkan HET baru setelah harga CPO menunjukkan tren yang lebih stabil. Penyesuaian harga diperkirakan dapat dilakukan dalam satu hingga dua pekan ke depan apabila kondisi pasar dan harga bahan baku relatif normal.

Di sisi lain, sejumlah pedagang mengeluhkan kelangkaan MinyaKita di pasaran. Keterbatasan pasokan tersebut membuat harga jual MinyaKita di sejumlah daerah telah melampaui HET dan mencapai sekitar Rp16.000 per liter.