#30 tag 24jam
Kemendag mengungkap cabai merah dan bawang merah masih menjadi komoditas pangan segar yang paling rentan terpapar residu pestisida di atas batas aman.
Kemendag mengungkap cabai merah dan bawang merah masih menjadi komoditas pangan segar yang paling rentan terpapar residu pestisida di atas batas aman. [296] url asal
#kemendag #cabai #bawang-merah #cabai-merah #pangan #pemerintah #moga-simatupang #kementerian-pertanian #pktn #okkpd #konsumen-dan-tertib-niaga #jakarta #hari-keamanan-pangan-sedunia #kementerian-p
(CNN Indonesia - Ekonomi) 09/06/26 03:30
v/244092/
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap cabai merah dan bawang merah menjadi komoditas pangan segar yang paling rentan terpapar residu pestisida di atas ambang batas keamanan pangan.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan temuan tersebut didapat berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).
"Dari hasil uji kita bersama OKKPD, yang paling berisiko sebenarnya beberapa titik itu adalah cabai merah dan bawang merah," ujar Moga dalam konferensi pers peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).
Menurut Moga, pada sejumlah sampel ditemukan kandungan residu pestisida yang melebihi ambang batas yang ditetapkan.
"Cabai merah dan bawang merah itu beberapa titik mengandung paparan residu pestisida di atas ambang batas," katanya.
Moga mengatakan temuan tersebut terutama ditemukan di sejumlah sentra produksi cabai dan bawang merah. Karena itu, pemerintah meminta penyuluh pertanian dan produsen pestisida meningkatkan edukasi kepada petani terkait penggunaan pestisida yang tepat.
"Produsen-produsen pestisida juga kita harapkan ikut bertanggung jawab. Jadi dia tidak hanya jualan saja tetapi juga mengedukasi petani untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Meski masih menemukan sejumlah komoditas yang rentan tercemar residu pestisida, pemerintah mengklaim mayoritas pangan segar yang beredar di Indonesia telah memenuhi standar keamanan pangan.
Moga menyebut capaian indikator keamanan pangan segar nasional saat ini telah melampaui target pemerintah.
"Targetnya 90 (persen), capaiannya 90 (persen) sekian. Jadi itu menunjukkan bahwa 90 persen pangan segar yang beredar di masyarakat memenuhi syarat untuk keamanan pangan," katanya.
Sementara itu, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengatakan Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) juga berhasil melampaui target dalam RPJMN.
"Tahun 2025 target kita adalah 60 (persen) dan capaian kita 61 (persen) sekian. Jadi target RPJMN untuk Indeks Keamanan Pangan Segar kita tercapai," ujar Andriko.
[Gambas:Youtube]
Pemerintah Bantah Izinkan Impor Baju Bekas di Perjanjian Dagang AS
Kemenko Perekonomian mengatakan dalam perjanjian diatur impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri. [304] url asal
#impor #impor-pakaian-bekas #kemenko-perekonomian #industri-tekstil #perjanjian-perdagangan #pengawasan-impor #balpres #kementerian-koordinator-kemenko-bidang-perekonomian #pktn #haryo-limanse
(CNN Indonesia - Ekonomi) 23/02/26 17:45
v/144680/
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian membantah Indonesia mengizinkan impor pakaian bekas dari Amerika Serikat (AS) yang tertuang dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART).
"Tidak benar," ujar Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Minggu (22/2).
Haryo mengatakan yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri. Selain itu, ia juga menyampaikan SWC tidak memiliki nilai ekonomi, seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar atau thrifting.
"SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil (benang) daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai," terang Haryo.
Adapun Haryo memastikan telah ada industri dalam negeri yang siap menampung impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi.
"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," imbuhnya.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan sepanjang 2022-2025 pihaknya telah mengamankan puluhan ribu impor pakaian bekas ilegal.Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masuknya pakaian bekas ilegal, baik di kawasan industri maupun pelabuhan.
"Berdasarkan hasil pengawasan pakaian bekas, telah diambil langkah tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi berupa penutupan lokasi dan perintah pemusnahan barang," kata Budi.
Sebelumnya,Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal memblacklist atau memasukkan ke daftar hitam para importir pakaian bekas supaya tak bisa mengimpor lagi.
Hal ini dilakukan Purbaya demi melindungi industri tekstil hingga UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor, terutama pakaian bekas.
"Kita sudah tahu pemain-pemain siapa aja (importir balpres), kalau dia yang pernah balpres, saya akan blacklist nggak bisa beli impor barang-barang lagi," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Rabu (22/10).
Kemendag Bongkar Izin Dagang Whip Pink Buntut Dugaan Penyalahgunaan
Kemendag menilai persoalan pemakaian Whip Pink bukan pada izin produk, melainkan pada penyalahgunaan produk oleh pihak tertentu. [418] url asal
#kemendag #whip-pink #badan-pom #bpom #lula-lahfah #nitrous-oxide #budi-santoso #lem-aibon #nitrous-oxide #komisi-iii #badan-pengawas-obat-dan-makanan #whip-pink #konsumen-dan-tertib-niaga #pktn
(CNN Indonesia - Ekonomi) 06/02/26 15:55
v/128304/
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjelaskan status izin peredaran Whip Pink menyusul sorotan publik atas dugaan penyalahgunaan produk tersebut.
Isu dugaan penyalahgunaan Whip Pink muncul di tengah peristiwa kematian selebgram Lula Lahfah.
Mendag Budi Santoso menyatakan tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan aspek perizinan dan pengawasan produk tersebut.
"Pada prinsipnya kita sudah koordinasi dengan Badan POM. Kita cek lagi apakah itu dianggap sebagai penyimpangan, karena secara teknis kebijakannya memang ada di Badan POM," ujar Budi dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).
Ia menegaskan koordinasi tersebut penting agar langkah pengawasan di lapangan tidak keliru, mengingat Whip Pink merupakan produk pangan yang selama ini digunakan untuk kebutuhan kuliner. Kemendag tidak akan bergerak sendiri dalam melakukan pengawasan.
"Kita jangan sampai salah ketika melakukan pengawasan ke lapangan. Tentu kita akan bersama-sama dengan Badan POM," katanya.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menambahkan Whip Pink mengandung nitrous oxide (N2O), yang secara regulasi merupakan bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh BPOM sebagai propelan dalam produk makanan.
Karena itu, Moga menjelaskam izin edar dan pengawasan teknis berada di bawah kewenangan BPOM.
"Itu merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai propelan. Izinnya dikeluarkan oleh Badan POM dan pengawasannya ada di sana," ujarnya.
Ia membandingkan kasus Whip Pink dengan penyalahgunaan produk lain di luar fungsi aslinya. Persoalan muncul bukan pada izin produk, melainkan pada penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
"Ini sama seperti dulu kasus lem Aibon. Sebenarnya digunakan untuk sepatu atau kayu, tapi disalahgunakan dengan cara dihirup," katanya.
Terkait aspek penegakan hukum, Moga menyebut penanganan penyalahgunaan Whip Pink telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut jika terdapat aspek hukum perdagangan yang perlu ditelusuri.
"Kalau sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lain, kita sudah. Dari aspek hukumnya nanti kita akan koordinasi," ujarnya.
Sebagai informasi, Whip Pink merupakan produk kuliner yang mengandung gas N2O yang berfungsi sebagai propelan untuk mengeluarkan whipped cream dari tabung.
Produk ini bukan untuk dihirup. Namun, belakangan Whip Pink disorot karena disalahgunakan untuk mendapatkan efek euforia sesaat.
Fenomena ini menjadi perhatian DPR RI dalam rapat kerja Komisi III dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sejumlah anggota dewan menilai penyalahgunaan Whip Pink di kalangan remaja semakin mengkhawatirkan dan berpotensi membahayakan kesehatan, meski produk tersebut secara legal memiliki izin edar sebagai bahan tambahan pangan.
Sorotan publik semakin menguat setelah Whip Pink dikaitkan dengan kematian selebgram Lula Lahfah. Meski penyebab kematian masih didalami, para ahli mengingatkan penggunaan nitrous oxide di luar fungsi kuliner dan tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan.
Kemendag terima 7.887 laporan konsumen sepanjang 2025
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sebanyak 7.887 laporan konsumen masuk melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen ... [297] url asal
Sebanyak 7.853 laporan (99 persen) berhasil ditangani, 34 pengaduan sektor barang elektronik, kendaraan bermotor dan jasa pariwisata sedang diproses
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sebanyak 7.887 laporan konsumen masuk melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) sepanjang tahun 2025.
Dalam keterangan di Jakarta, Senin, Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang menyebut bahwa laporan tersebut meliputi 7.526 pengaduan konsumen, 258 pertanyaan dan 103 informasi.
"Sebanyak 7.853 laporan (99 persen) berhasil ditangani. Sementara itu, 34 pengaduan sektor barang elektronik, kendaraan bermotor dan jasa pariwisata sedang diproses," kata Moga.
Moga menuturkan Kemendag berkomitmen memberikan berbagai kemudahan layanan dan meningkatkan penyelesaian pengaduan konsumen sebagai wujud tindakan nyata pemerintah dalam melindungi konsumen Indonesia, serta menciptakan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang tertib.
Laporan konsumen tersebut meliputi sektor elektronik, kendaraan bermotor dan sistem pembayaran.
Pada sektor elektronik dan kendaraan bermotor, pengaduan konsumen lebih banyak mengenai barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, barang mengalami kerusakan, dan kendala klaim garansi ke pusat layanan (service center).
Dari 7.887 laporan, terdapat 7.836 laporan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan kata lain, 99 persen dari jumlah layanan konsumen yang masuk selama 2025 merupakan permasalahan konsumen yang bersumber dari transaksi daring.
Sedangkan pada sektor sistem pembayaran, pengaduan konsumen lebih banyak mengenai permasalahan isi ulang saldo serta kendala penggunaan paylater dan kartu kredit.
Dari pengaduan yang masuk ke Kemendag pada 2025, tercatat nilai transaksi konsumen sebesar Rp18.194.348.894 (Rp18,19 miliar). Nilai tersebut mengalami peningkatan 379 persen dibanding transaksi konsumen pada 2024 sebesar Rp3.797.573.216 (Rp3,80 miliar).
"Hal ini dapat mengindikasikan bahwa indeks keberdayaan konsumen Indonesia sudah berada pada level kritis yaitu berani menyuarakan permasalahan dan memperjuangkan haknya melalui jalur yang tepat," jelas Moga.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)