Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan Indonesia bakal dikenakan tarif dagang oleh Amerika Serikat (AS) hingga 18 persen. Namun, pemerintah akan bernegosiasi agar sejumlah komoditas bisa dikecualikan terhadap tarif tersebut.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan posisi Indonesia cukup menguntungkan berdasarkan laporan awal.

Ia menyebut Indonesia sendiri masuk ke dalam kelompok prioritas (good group) dari 60 negara yang termasuk daftar investigasi dagang section 301 oleh Gedung Putih.

"Dari 60 negara yang diinvestigasi, itu 6 masuk dianggap sudah comply dengan masalah forced labor dengan excess capacity. Nah, prosesnya ini kita kan diminta untuk memberikan, merespons dari laporan kemarin, kemudian sampai tanggal 24 Juli," ujar Susiwijono saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Indonesia saat ini dikenakan tarif sementara sebesar 10 persen hingga 24 Juli 2026 dan setelahnya tarif baru akan diberlakukan secara bertahap.

Susiwijono menjelaskan tarif yang diusulkan United States Trade Representative (USTR) terhadap produk asal Indonesia terkait investigasi isu kerja paksa (forced labor) bukanlah tarif final.

"Di report kemarin kan yang masuk di good group itu sekitar 10 persen. Mungkin yang 54 negara yang lain yang dianggap belum comply itu kan (tarif) 12,5 persen, tapi kan belum keputusan. Nanti kalau sudah inkrah keputusan baru akan menggantikan di per 24 Juli," jelasnya.

Kemudian, Susiwijono mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk membebaskan tarif dagang AS tersebut terhadap sejumlah komoditas, seperti furnitur, alas kaki, dan tekstil.

Ia juga menyebut komoditas seperti kopi dan kelapa sawit telah masuk dalam daftar pengecualian.

"Kita juga mengusahakan beberapa kelompok komoditas yang lain untuk dikecualikan. Nah itu yang sedang nanti akan dinegokan. Kan yang sudah masuk di exemption kan, mulai yang sawit, kopi dan kawan-kawan sudah. Kemudian tekstil, kemudian yang tambah-tambahan alas kaki, furnitur segala dan beberapa 18 kelompok produk nanti masih akan didiskusikan lagi," ujar Susiwijono.

Pemerintah menilai pentingnya untuk menyelamatkan komoditas yang berkontribusi terhadap porsi ekspor Indonesia. Ia menyebut kini Indonesia melalui gabungan tim dari beberapa kementerian terus berdiplomasi dengan AS.

"Justru yang lebih penting selain yang secara umum berlaku katakan nanti dapat 18 persen dan sebagainya, kita lebih penting juga memperjuangkan yang barang-barang yang real kita ekspor supaya dapat pengecualian, karena kalau itu kan akan lebih bernilai betul untuk ekspor kita," ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyampaikan USTR membuka opsi untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif atau product exclusions yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301.

Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu Pimpinan USTR Ambassador Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Airlangga mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan pengakuan positif atas komitmen melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan. Hal tersebut terkait dengan penuntasan isu kerja paksa atau forced labour dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa dari USTR.

"Sebagai bentuk nyata dari pengakuan tersebut, Kantor USTR berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6) lalu.

Indonesia dan Filipina menyepakati skema imbal dagang atau barter terhadap impor dan ekspor barang.

Adapun skema barter dagang ini disetujui melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Trade Barter Indonesia sebagai agen barter Indonesia dengan pelaku usaha Filipina.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Indonesia akan mengimpor komoditas serat abaka dari Filipina yang kemudian diolah menjadi tekstil oleh perusahaan anggota Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI).

Barang jadi berupa tekstil tersebut akan kembali diekspor ke negara tersebut.

"Hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pelaku usaha Indonesia dan Filipina dengan sistem barter. Jadi, kita impor serat abaka ini untuk bahan baku tekstil," ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Selain serat abaka, barter dagang juga dilakukan terhadap komoditas bijih besi atau iron ore dari Filipina yang akan diolah menjadi baja oleh Krakatau Steel sebelum diekspor kembali.

Budi menegaskan skema barter tidak memakai mata uang dolar Amerika Serikat (AS) karena setiap negara mempunyai agen barter sebagai fasilitator.

"Setelah diproses dari grup Krakatau Steel, kemudian bajanya kita ekspor ke Filipina. Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar. Karena nanti masing-masing negara mempunyai agen yang memfasilitasi," tambahnya.

Ia menerangkan skema barter dagang ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan upaya ekspor di tengah nilai tukar rupiah yang terus melemah.

"Ini salah satu solusi sebenarnya ya bagaimana pertama kita meningkatkan ekspor kita dan bagaimana kita dengan barter ini kan tidak tergantung mata uang asing," sebut Busan.

Kesepakatan tersebut berpotensi menghasilkan transaksi mencapai US$350 juta atau setara Rp6,34 triliun (asumsi kurs Rp18.180 per dolar AS) melalui dua MoU imbal dagang tripartit atau melibatkan tiga pihak.

Pertama, MoU antara Asian Pyrochem Technologies dari Filipina bersama PT Trade Barter Indonesia dan Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia yang menyepakati pertukaran serat abaka mentah dengan produk tekstil jadi senilai US$50 juta atau setara Rp909,2 miliar per tahun.

Kedua, MoU antara Asian Pyrochem Technologies bersama PT Trade Barter Indonesia dan PT Krakatau Global Trading yang menyepakati pertukaran produk baja dengan bijih besi asal Filipina senilai US$300 juta atau setara Rp5,45 miliar per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA —Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia(Hippindo) mewanti-wanti potensi kenaikan harga sepatu-tas impor pada Juli 2026 seiring pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar AS.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan tekanan nilai tukar berdampak langsung pada struktur biaya barang impor. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha harus menahan kenaikan harga melalui berbagai cara, termasuk negosiasi dengan pemasok dan pengelola pusat perbelanjaan.

Budihardjo menyebut tekanan biaya paling terasa pada produk impor seperti fashion, sepatu, dan tas. Namun, sebagian pelaku usaha masih terbantu oleh stok lama serta peningkatan pembelian produk lokal.

Dia menjelaskan kenaikan harga di sektor ritel sudah terjadi sejak awal tahun, terutama akibat terganggunya arus impor yang menyebabkan keterbatasan stok barang.

“Sudah naik dua kali [harga barang] dari Januari. Pertama, karena barang impor susah masuk. Barang impor susah, jadi stok kurang,” kata Budihardjo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Hippindo menilai pelemahan rupiah juga berpengaruh pada biaya pengadaan barang baru ketika stok lama mulai habis, terutama saat jatuh tempo pembayaran impor.

“Pelemahan rupiah pasti. Pada saat jatuh tempo pembayaran, stoknya sudah habis, kita mesti bayar yang baru. Itu kan ada hitungan ekonomi. Jadi namanya itu ada cross. Stok lama, stok baru, ada hitungannya,” ujarnya.

Budihardjo bahkan mengingatkan tekanan biaya tersebut berpotensi makin terasa pada Juli 2026 apabila nilai tukar belum stabil, seiring siklus pembayaran impor dan perputaran stok barang di ritel.

“Stok habis sama kalau dolarnya enggak turun. Juli, iya [kenaikan barang]. Semoga cepat turun [nilai kurs dolar], bisa pulih kembali,” terangnya.

Selain faktor kurs, Hippindo juga menyoroti keterbatasan impor yang dinilai berdampak pada ketersediaan stok di pasar. Untuk itu, asosiasi meminta adanya kemudahan impor legal bagi pelaku usaha yang sudah memiliki jaringan ritel di dalam negeri agar arus barang lebih lancar.

“Kalau brand-brand yang sudah ada di mal, yang sudah banyak tenaga kerjanya, punya toko itu impor, kalaungajuinimpor, diberikanlah kemudahan dan sebebasnya, karena mereka begitu impornya masuk, mereka akan buka toko, ngisi stok,” terangnya.

Meski demikian, dia menegaskan pelaku ritel masih berupaya menahan kenaikan harga dengan melakukan efisiensi dan negosiasi dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Budihardjo menyebut kinerja penjualan ritel pada periode libur sekolah masih relatif stabil, meski tekanan biaya mulai meningkat di sejumlah kategori.

“Kalau kosmetik enggak turun ya, skincare naik ya penjualannya. Jadi ada yang turun, ada yang naik itu,” lanjutnya.

Untuk itu, Hippindo menilai pelaku usaha ritel saat ini masih berada dalam posisiwait and seesambil menunggu stabilisasi nilai tukar dan arah kebijakan stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Ini masih bisa kita tahan sampai bulan 7, kebijakan pemerintah kita tunggu, stimulus-stimulus kita tunggu. Turunkan stimulus, secepatnya ke bawah, sehingga bisa bergerak ekonomi lagi, [seperti] bantuan langsung tunai, diskon pajak, diskon pesawat, pajak-pajak dikurangi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons keluhan mengenai kenaikan harga tempe dan tahu yang belakangan dikeluhkan konsumen maupun perajin.

Pemerintah, kata dia, akan memantau perkembangan harga serta memastikan pasokan kedelai impor tetap terjaga agar harga tidak terus mengalami kenaikan.

“Kami terus memantau, masalahnya apakah karena harga impornya. Tetapi kami terus menjaga pasokannya harus stabil. Nanti kami lakukan pengawasan, jangan sampai naik terus,” ujar Budi usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Menurut Budi, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari perajin tempe dan tahu kepada Kementerian Perdagangan terkait tekanan harga yang mereka hadapi. Namun, pemerintah akan terus mencermati perkembangan di lapangan.

“Belum, belum. Nanti kami lihat, karena kedelai kan impor semua. Jadi ketersediaannya harus kami jamin dan nanti kami usahakan agar tidak makin naik, jadi tempe juga bisa dikonsumsi dengan baik,” katanya.

Kenaikan harga tempe dan tahu belakangan menjadi perhatian setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan meningkatnya biaya produksi yang dipengaruhi harga kedelai impor. Pelemahan nilai tukar rupiah juga disebut berpotensi menambah tekanan terhadap harga bahan baku tersebut.

Meski demikian, Budi menjelaskan bahwa tempe dan tahu tidak termasuk dalam kelompok komoditas kebutuhan pokok yang secara rutin dipantau melalui mekanisme harga acuan maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Tempe tahu itu kan tidak termasuk kebutuhan pokok yang dipantau. Jadi yang dipantau di luar itu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fokus pengawasan pemerintah saat ini tetap diarahkan pada komoditas pangan pokok yang memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Untuk komoditas yang harganya melampaui HET, pemerintah berupaya menjaga kelancaran distribusi dan pasokan agar harga dapat kembali stabil.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kelebihan pasokan dan penurunan harga di tingkat peternak maupun produsen.

Budi mencontohkan komoditas telur ayam yang sebelumnya mengalami penurunan harga akibat surplus produksi. Untuk membantu menyerap kelebihan pasokan tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kemarin misalnya telur, itu kan harganya murah. Kami kerja sama dan koordinasi dengan MBG untuk menyerap telur terutama yang ada di Blitar, dan itu sudah dilakukan,” katanya.

Menurut dia, skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain yang mengalami tekanan harga akibat kelebihan pasokan, seperti daging ayam.

“Kalau harganya turun, ya kami minta MBG menyerap. Termasuk juga bantuan pangan bisa saja nanti pakai telur kalau harganya turun, karena sekarang telur surplus 12,5 persen,” ujarnya.

Terkait kemungkinan langkah khusus untuk membantu perajin tahu dan tempe yang terdampak kenaikan harga kedelai, Budi mengatakan pemerintah masih akan melakukan kajian lebih lanjut dan membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha.

“Nanti kami pelajari lagi. Itu kan memang kedelai dari impor. Jadi kami usahakan pasokannya terjaga dan nanti bisa kita komunikasikan, kita carikan solusinya yang terbaik,” katanya.

Menurut Budi, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran pasokan kedelai impor sehingga kebutuhan industri tahu dan tempe tetap terpenuhi dan gejolak harga dapat diminimalkan.

“Tapi yang penting pasokan impornya harus terjaga dulu,” kata Budi.

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di pasar energi global dengan mengekspor minyak mentah dalam jumlah besar ke berbagai negara sepanjang 2025. Pertumbuhan produksi dari industri pengeboran domestik menjadikan AS pemasok penting bagi negara industri, mitra dagang, dan pusat pengolahan minyak dunia.

"Belanda menjadi pembeli terbesar minyak mentah Amerika Serikat pada 2025 dengan volume impor lebih dari 419 juta barel," berdasarkan data perdagangan energi internasional yang dirangkum dari berbagai sumber dikutip dari Stars Insider, Senin (8/6/2026).

Belanda memanfaatkan minyak mentah asal AS untuk memasok kilang-kilang yang mengolahnya menjadi bensin, solar, dan produk energi lainnya bagi pasar Eropa. Di posisi berikutnya, Meksiko mengimpor hampir 400 juta barel, disusul Kanada dengan lebih dari 324 juta barel meski negara tersebut juga merupakan salah satu eksportir minyak terbesar ke Amerika Serikat.

Di kawasan Asia, Korea Selatan menjadi pembeli terbesar dengan impor mencapai 257 juta barel. Jepang menyusul dengan 247 juta barel, sementara China membeli 238 juta barel guna memenuhi kebutuhan energi bagi sektor industrinya yang sangat besar.

India juga muncul sebagai pembeli utama dengan impor sekitar 221 juta barel. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kemampuan kilang modern di negara tersebut mendorong peningkatan permintaan terhadap minyak mentah ringan asal Amerika Serikat.

Sejumlah negara lain yang masuk dalam daftar pembeli terbesar adalah Brasil dengan 133 juta barel, Inggris 124 juta barel, Spanyol 95 juta barel, Taiwan 82 juta barel, serta Prancis 71 juta barel. Negara-negara tersebut memanfaatkan minyak AS untuk memenuhi kebutuhan energi domestik maupun mendukung industri pengolahan dan ekspor produk turunan minyak.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura mengimpor 65 juta barel untuk diolah kembali dan dipasarkan ke sektor pelayaran internasional, sedangkan Thailand membeli 60 juta barel guna mendukung sektor manufaktur dan konsumsi domestik.

Indonesia tercatat mengimpor sekitar 57 juta barel minyak mentah dari Amerika Serikat sepanjang 2025. Meskipun memiliki cadangan minyak yang cukup besar, produksi dari lapangan-lapangan minyak yang menua terus menurun, sementara konsumsi energi nasional meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

Selain Indonesia, sejumlah negara berkembang lainnya juga masuk dalam daftar pembeli utama minyak AS, antara lain Panama, Italia, Nigeria, Kolombia, Guatemala, Republik Dominika, Swedia, Jerman, dan Belgia. Kebutuhan energi yang terus meningkat, keterbatasan produksi domestik, serta kebutuhan kilang terhadap jenis minyak tertentu menjadi faktor utama tingginya impor minyak mentah dari Amerika Serikat.

Dominasi ekspor minyak mentah Amerika Serikat menunjukkan perubahan besar dalam peta energi global. Berkat lonjakan produksi dalam negeri, negara tersebut kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi pemasok strategis bagi berbagai negara di Eropa, Asia, hingga Amerika Latin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepakat mengembangkan skema barter dagang tripartit antara pelaku usaha Indonesia dan Filipina dengan potensi transaksi mencapai US$350 juta atau sekitar Rp6,36 triliun (asumsi kurs Rp18.120 per dolar AS).

Kesepakatan tersebut dilakukan melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, skema yang diterapkan merupakan sistem barter sehingga tidak menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi. Harapannya, imbal dagang ini dilakukan untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar yang menekan mata uang kedua negara.

“Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar. Karena nanti masing-masing negara mempunyai agen yang memfasilitasi,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Dalam skema sistem barter, Indonesia mengimpor abaca, yakni serat alami dari tanaman menyerupai pohon pisang, yang kemudian digunakan sebagai bahan baku tekstil. Abaca tersebut diolah oleh perusahaan anggota Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menjadi produk tekstil yang selanjutnya diekspor kembali ke Filipina.

Selain itu, Indonesia juga mengimpor bijih besi (iron ore) sebagai bahan baku industri baja yang kemudian diproses oleh Grup Krakatau Steel sebelum diekspor kembali ke Filipina dalam bentuk produk baja.

Lebih lanjut, Budi menuturkan, transaksi ini difasilitasi oleh masing-masing agen dari kedua negara, dengan PT Trade Barter Indonesia (TBI) sebagai pihak yang memfasilitasi kesepakatan tersebut.

Adapun, terdapat dua MoU imbal dagang tripartit atau yang masing-masing melibatkan tiga pihak.Pertama, yakni perjanjian Asian Pyrochem Technologies dari Filipina bersama PT Trade Barter Indonesia dan AGTI. Ketiga pihak menyepakati pertukaran serat abaka mentah dengan produk tekstil jadi senilai US$50 juta per tahun.

Kedua, perjanjian Asian Pyrochem Technologies bersama PT Trade Barter Indonesia dan PT Krakatau Global Trading. Ketiga pihak menyepakati pertukaranproduk baja dengan bijih besi asal Filipina untuk memenuhi kebutuhan produksi Krakatau Steel senilai US$300 juta per tahun.

Ke depan, kerja sama ini akan diperluas melalui kegiatan business matching untuk berbagai komoditas lain, tidak terbatas pada abaca dan bijih besi.

Kemendag mencatat pada Januari—April 2026, total perdagangan Indonesia dan Filipina mencapai US$4,16 miliar dengan surplus US$2,93 miliar bagi Indonesia. Nilai itu meningkat 12,03% dibanding Januari—April 2025.

Dari sisi ekspor ke Filipina, Indonesia mencatat tren positif dengan pertumbuhan tahunan sepanjang 2021–2025, yakni sebesar 1,63%. Sementara itu, sepanjang 2025, total perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$12,02 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar US$8,42 miliar.

Sementara itu, President of Indonesia Philippines Business Association (IPBA) Darmilo Sosa menilai skema barter ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan dagang kedua negara.

“Barter trading adalah sistem lama yang kami miliki, dan negara-negara berdua telah menikmatinya di masa lalu. Tapi kami melihat potensi bisnis yang baik dari ini,” ujar Sosa.

Sosa menambahkan, ke depan skema barter tidak hanya akan mencakup komoditas dasar, tetapi juga diarahkan pada produk bernilai tinggi dan teknologi.

“Ini akan menjadi model bisnis yang sangat baik, di mana kami mulai dengan abaca, dan mungkin dengan tobacco. Tapi kami juga mencari produk berharga tinggi, teknologi tinggi di masa depan,” ucapnya.

Menurutnya, kerja sama ini berpotensi membuka peluang pertumbuhan baru, termasuk di sektor aviasi yang diperkirakan akan berkembang pesat di kawasan dalam 5–10 tahun ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan besaran tarif impor untuk Indonesia yang diusulkan oleh United States Trade Representative (USTR) Amerika Serikat (AS) masih bersifat dinamis dan belum ditetapkan secara final. Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dan pendekatan dengan pemerintah AS untuk memperoleh skema tarif yang lebih menguntungkan bagi produk ekspor nasional.

"Jadi itu masih usulan dari Amerika, yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik," ujar Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Budi menjelaskan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Sebagai penggantinya, pemerintah AS memberlakukan tarif umum sebesar 10 persen terhadap seluruh negara selama 150 hari yang berakhir pada 24 Juli 2026.

Setelah masa tersebut berakhir, pemerintah AS menyiapkan kebijakan baru melalui investigasi berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974 yang berkaitan dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas manufaktur.

Lebih lanjut, USTR pada 2 Juni 2026 telah menerbitkan hasil awal investigasi tersebut yang mengusulkan tarif impor sebesar 10 persen dan 12,5 persen terhadap 60 negara yang menjadi objek investigasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 negara yakni Indonesia, Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Savador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, dan Inggris diusulkan dikenakan tarif 10 persen. Sementara 46 negara lainnya dikenakan tarif 12,5 persen.

"Indonesia masuk ke dalam kelompok 14 negara tersebut. Kenapa, karena terkait dengan forced labor Indonesia sudah memiliki kerangka hukum dan yang kedua Indonesia sudah memiliki ART (agreement on reciprocal trade)," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai menekan industri galangan kapal nasional. Kenaikan kurs yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat biaya pengadaan material impor membengkak, di tengah lonjakan harga energi dan bahan baku yang turut membebani pelaku usaha.

Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor perdagangan internasional, tetapi juga industri galangan kapal yang masih bergantung pada pasokan material dari luar negeri.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami mengatakan, eskalasi konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat telah memicu kenaikan harga berbagai komoditas dan material yang dibutuhkan industri galangan kapal.

"Dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri," kata Anita, dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Data Iperindo menunjukkan harga Solar B40 naik hingga 89,19 persen. Sementara itu, harga LPG 12 kilogram meningkat 16,16 persen dan LPG 50 kilogram naik 26,51 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada berbagai material utama pembangunan kapal. Harga plat baja tercatat naik antara 7 persen hingga 12,60 persen, sedangkan harga cat kapal meningkat sekitar 21 persen.

"Khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, harapannya bisa mendapatkan BBM subsidi dari Pemerintah," ujar Anita.

Selain itu, harga zinc anode naik 12,87 persen dan aluminium anode meningkat 13,61 persen. Harga oli untuk kebutuhan operasional galangan juga naik antara 15 persen hingga 40 persen, sementara bahan plastik meningkat sekitar 30 persen hingga 50 persen.

Anita menjelaskan, sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan industri galangan kapal nasional masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat industri sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS memunculkan strategi berbeda di kalangan emiten ritel. Saat sejumlah peritel seperti AMRT hingga RANC mulai membuka ruang penyesuaian harga akibat tekanan biaya impor, MDIY justru memilih mempertahankan harga produk dengan mengandalkan efisiensi operasional dan skala bisnisnya.

Grup Alfamart melalui PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) telah memberi sinyal bahwa tekanan kurs berpotensi berujung pada kenaikan harga produk di tingkat konsumen.

Direktur Finance PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) Suantopo Po mengatakan produk yang menggunakan komponen impor menjadi kelompok yang paling rentan terdampak pelemahan rupiah.

Dia mencontohkan produk seperti susu, kacang hijau, dan kedelai yang masih bergantung pada pasokan impor berpotensi mengalami kenaikan biaya ketika nilai tukar terus melemah.

Kekhawatiran serupa juga muncul dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT). Corporate Secretary AMRT Tomin Widian mengatakan perseroan telah menerima informasi dari sejumlah pemasok mengenai kemungkinan kenaikan harga produk.

Menurut dia, tantangan terbesar saat ini adalah menjaga pertumbuhan penjualan ketika daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih sementara tekanan biaya terus meningkat.

"Kami sudah mendapat informasi dari beberapa supplier mengenai kemungkinan terjadinya kenaikan harga. Tantangannya adalah daya beli masyarakat belum terlalu kuat, sementara harga barang kemungkinan tidak bisa bertahan pada level saat ini," ujarnya Baru-baru ini dalam Public Expose, Kamis (4/6/2026).

Langkah serupa juga disiapkan emiten terafiliasi dengan Grup Djarum, PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC) mengatakan sebagian besar produk yang dipasok vendor telah mengalami penyesuaian harga.

Direktur RANC Hady Purnama mengatakan kenaikan tersebut berasal dari pemasok yang lebih dahulu menyesuaikan harga akibat meningkatnya biaya yang mereka tanggung.

“Sebagian besar sudah ada penyesuaian, karena dari pihak vendornya sendiri sudah melakukan penyesuaian harga,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, pengelola Farmers Market dan Ranch Market tersebut memilih fokus menjaga pertumbuhan penjualan dengan memperkuat promosi dan meningkatkan daya tarik gerai.

Harga Tetap Sama

Pada saat sebagian pelaku industri mulai memberi sinyal kenaikan harga, MR DIY justru mengambil arah berbeda. Perseroan menilai model bisnis berbasis volume, efisiensi distribusi, dan daya tawar terhadap pemasok masih mampu menjadi bantalan untuk menyerap tekanan biaya.

Direktur sekaligus Chief Financial Officer MDIY Rika Juniaty Tanzil mengatakan perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan bisnis hingga akhir tahun meskipun kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian.

Menurut dia, fondasi bisnis yang kuat memungkinkan perusahaan mempertahankan strategi harga yang konsisten di tengah tekanan biaya operasional maupun bahan baku.

"Leverage negosiasi dengan pemasok dalam volume besar, jaringan distribusi yang efisien, dan model bisnis berbasis volume memungkinkan perusahaan menyerap tekanan biaya secara struktural," ujarnya.

Saat ini MDIY memiliki lebih dari 1.300 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Skala bisnis tersebut dinilai memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi dan menjaga biaya operasional tetap terkendali.

Selain itu, perseroan juga menjaga struktur keuangan yang konservatif. Rika menyebut gearing ratio perusahaan berada di level 0,3 kali, mencerminkan kondisi neraca yang relatif sehat di tengah tekanan ekonomi global.

Strategi mempertahankan harga itu juga sejalan dengan perubahan perilaku konsumen. Menurut Rika, masyarakat kini semakin memperhatikan keterjangkauan harga dan nilai produk yang diperoleh dibandingkan sebelumnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Hari ini saya akan mulai komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat perpres itu bahwa impor energi diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia.

“Ya, salah satu di antaranya (impor migas dari Rusia),” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Langkah tersebut merupakan bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional, Bahlil menyampaikan akan melakukan komunikasi dengan Lemigas.

Komunikasi tersebut nantinya akan meliputi Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi, yakni Lemigas, untuk mengelola impor di sektor energi yang meliputi minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), serta LPG.

“Hari ini saya akan mulai komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat perpres itu bahwa impor energi diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas,” kata Bahlil.

Tujuan dari pengelolaan impor di sektor energi oleh Lemigas, lanjut dia, guna memotong mata rantai dari proses impor yang selama ini terjadi.

Bahlil menambahkan, impor komoditas energi melalui Lemigas juga memungkinkan terjadinya transaksi antarpemerintah atau government to government (G to G).

“Jadi, kalau Presiden katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain terkait dengan crude (minyak mentah), itu bisa langsung G to G, dan ditindaklanjuti lewat G to B, lewat negara. Gitu ya,” ujar Bahlil.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Pasal 4 ayat (3) menyampaikan pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama, baik kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 memberi ruang bagi BLU maupun Pertamina untuk melakukan pengadaan impor dalam keadaan mendesak meski terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

Keadaan mendesak tersebut berdasarkan kepada penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha keramik dihadapkan tantangan seiring dengan melonjaknya nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah yang kian menekan biaya produksi.

Kondisi tersebut paling terasa dampaknya oleh pelaku industri keramik. Di mana, saat ini pelaku industri masih membeli gas dari penyedia seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) menggunakan Dolar AS.

Sejalan dengan Hal itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengusulkan agar transaksi gas yang dilakukan di Indonesia dapat mulai menggunakan Rupiah.

Pasalnya, industri keramik saat ini tengah dihadapkan oleh tantangan ganda akibat kenaikan harga gas yang diikuti oleh pelemahan nilai tukar rupiah kian menggerus margin profitabilitas para produsen keramik di dalam negeri.

"Jadi pertama, harga gas naik ini kami terpukul. Kedua, kami membayar gas dengan menggunakan US Dollar. Jadi kita bisa bayangkan ini dua impact nih, makanya selalu saya sampaikan dengan analogi sudah jatuh tertimpa tangga pula ini," ujar Edy saat ditemui di sela-sela agenda Keramika Indonesia Expo ke-11 di NICE PIK 2, dikutip Minggu (7/6/2026).

Edy menilai penggunaan mata uang dolar AS untuk komoditas yang bersumber langsung dari dalam negeri dan ditransaksikan di pasar domestik sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Sejalan dengan hal itu, langkah pengalihan skema transaksi dari Dolar AS ke Rupiah pada jual beli gas dinilai menjadi solusi paling realistis untuk menjaga daya saing industri keramik nasional dari gempuran produk impor.

"Kami selalu menyampaikan kenapa tidak kami bayar menggunakan Rupiah? Kan gas ini kan dari bumi Indonesia, transaksi juga di domestik kenapa mesti menggunakan USD? Ini sudah berkali-kali kami keluhkan tapi belum mendapatkan tanggapan," tuturnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,19% ke level Rp18.012 per dolar AS pada perdagangan, Jumat (5/6/2026). Kendati demikian, mata uang Garuda masih mencatat pelemahan sekitar 8,01% sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, depresiasi rupiah memberikan dampak langsung terhadap biaya produksi industri, khususnya sektor yang memiliki ketergantungan besar terhadap impor bahan baku.

Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha menghadapi fase margin compression atau penyusutan margin meskipun pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I/2026 tercatat mencapai 5,61%.

“Bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku, depresiasi rupiah secara langsung meningkatkan cost of goods sold, menekan margin, dan dalam banyak kasus membatasi kemampuan ekspansi usaha,” ujar Shinta.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan layanan hingga 24 jam sehari setelah menemukan penumpukan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kondisi tersebut mulai dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri dan meningkatkan dwelling time di pelabuhan.

Purbaya mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya beberapa hari lalu, terdapat sekitar 3.000 dokumen yang harus diproses dan berkaitan dengan 3.100 kontainer yang tertahan di kawasan pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

"Saya mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Jumlah surat atau dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer. Kondisi ini menyebabkan dwelling time meningkat dan mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku bagi pelaku usaha,” ujar Purbaya saat meninjau Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional di tengah meningkatnya volume impor dalam beberapa waktu terakhir.

Antrean mulai berkurang

Purbaya mengatakan, berbagai langkah perbaikan telah mulai dilakukan untuk mengurai kepadatan di pelabuhan. Jumlah dokumen yang tertunda disebut telah berkurang dari sekitar 3.000 menjadi 2.500.

Meski demikian, pemerintah menilai percepatan masih perlu dilakukan agar antrean dapat kembali ke level normal dan tidak mengganggu aktivitas logistik maupun pasokan industri.

Menurut dia, salah satu penyebab utama keterlambatan proses adalah meningkatnya jumlah barang yang masuk ke pelabuhan sehingga membebani kapasitas pelayanan yang tersedia.

"Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah. Pertama, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai nanti jumlahnya turun sekitar 500 yang ada di sini," kata Purbaya.

Ia menegaskan Bea dan Cukai perlu menambah petugas dan menerapkan sistem kerja bergiliran selama 24 jam hingga jumlah antrean kembali ke kisaran normal, yakni sekitar 500 dokumen yang menunggu proses penyelesaian.

Lonjakan impor jadi pemicu

Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Keuangan, penumpukan tersebut diduga dipicu oleh lonjakan impor yang terjadi pada April 2026.

Purbaya menilai meningkatnya impor mencerminkan aktivitas ekonomi yang membaik. Namun, peningkatan arus barang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan layanan logistik agar tidak berubah menjadi hambatan baru bagi dunia usaha.

"Katanya begitu, impor yang tinggi di bulan April. Jadi kalau itu sih bagus, tapi kita harus siap. Nggak boleh barangnya menumpuk sebanyak ini, kita maintain di level yang normal," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan pelabuhan tidak menjadi bottleneck atau titik kemacetan dalam rantai pasok nasional ketika aktivitas ekonomi dan impor meningkat.

"Ketika ekonomi domestik meningkat dan impor bertambah, jangan sampai pelabuhan menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan sistem logistik tetap terkendali dan seluruh proses kembali ke level normal," tutur dia.

Purbaya juga membuka kemungkinan melakukan redistribusi sumber daya manusia dari kantor Bea Cukai di daerah lain apabila kebutuhan personel di Tanjung Priok meningkat.

"Kalau kurang orang saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan, Semarang, atau Banten," kata Purbaya.

Tinjau pemeriksaan barang impor

Dalam peninjauan tersebut, Purbaya melihat langsung proses pemeriksaan fisik sejumlah barang impor yang berada di kawasan pelabuhan.

Ia mengaku sempat membuka salah satu kontainer secara acak dan menemukan isi barang yang sesuai dengan dokumen yang dilaporkan importir.

"Saya nggak lihat satu-satu, tapi saya lihat ada bahan baku kulit, onderdil blender, ada lagi matras karet, yang terakhir marmer. Sejenis itu lah," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap nilai barang impor guna mengantisipasi praktik under invoicing atau pelaporan nilai impor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Selain memeriksa kesesuaian fisik barang dengan dokumen impor, Kementerian Keuangan juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat sistem pengawasan kepabeanan dan mendeteksi potensi pelanggaran dalam aktivitas impor.

Importir diduga membiarkan barang menumpuk

Selain lonjakan volume impor, Purbaya menemukan persoalan lain yang dinilai turut memperparah kepadatan di pelabuhan.

Menurut dia, terdapat kontainer yang sebenarnya telah menyelesaikan seluruh proses administrasi kepabeanan, tetapi tidak segera dikeluarkan oleh pemilik barang.

Akibatnya, kontainer tersebut tetap berada di kawasan pelabuhan selama berbulan-bulan dan mengurangi kapasitas penyimpanan yang tersedia.

"Ada satu lagi masalah bahwa barang yang sudah clear segala macam itu tidak diambil oleh importir dan ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah mereka biarkan saja di sini," kata Purbaya.

Ia menduga sebagian importir memilih membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya yang harus dibayar masih lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

Kemenkeu siapkan regulasi dan disinsentif

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan tengah mengevaluasi regulasi yang berlaku dan menyiapkan skema disinsentif bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barang di pelabuhan.

Purbaya telah meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyusun aturan yang tetap mempertimbangkan asas keadilan dan tidak memberatkan dunia usaha.

"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman untuk melihat regulasinya, membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini," ujar dia.

Menurut Purbaya, pemerintah akan terlebih dahulu menentukan batas dwelling time yang dianggap wajar sebelum menerapkan langkah penegakan, termasuk kemungkinan pengenaan denda yang lebih besar bagi pelanggar.

Ia menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk menambah beban pelaku usaha, melainkan memastikan kapasitas pelabuhan dapat dimanfaatkan secara optimal dan arus logistik nasional tetap berjalan lancar.

Kementerian Keuangan juga memastikan akan terus memantau perkembangan di Pelabuhan Tanjung Priok serta menyiapkan langkah tambahan apabila diperlukan guna mempercepat penurunan dwelling time, mengurai penumpukan kontainer, dan menjaga kelancaran pasokan bahan baku bagi sektor industri nasional.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Ungkap 3.000 Kontainer Menumpuk di Tanjung Priok, Bea Cukai Diminta Kerja 24 Jam

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang