Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, kemarin (29/4/2026), sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah sumber daya alam.

Peresmian ini juga dinilai sebagai penanda penguatan strategi industrialisasi lintas sektor, sekaligus mengukuhkan peran sovereign wealth fund (SWF) alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen penggerak investasi terintegrasi.

CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan pengelolaan aset negara kini diarahkan menjadi katalis transformasi ekonomi nasional.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Dia menyebut secara global, sejumlah negara mulai mengadopsi pendekatan serupa dalam pengelolaan dana kekayaan negara. Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney membentuk Canada Strong Fund untuk membiayai sektor strategis. Amerika Serikat dan Inggris juga mengembangkan SWF untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, Indonesia dinilai melangkah lebih jauh dengan langsung mengintegrasikan SWF ke dalam agenda hilirisasi nasional secara konkret melalui Danantara.

Sebanyak 13 proyek yang diresmikan mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian. Di antaranya pembangunan kilang gasoline di Dumai dan Cilacap, fasilitas DME di Tanjung Enim, hilirisasi nikel di Morowali, hingga pengolahan tembaga di Gresik. Proyek juga mencakup pengembangan industri sawit di Sei Mangkei serta pengolahan pala dan kelapa di Maluku Tengah.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menilai hilirisasi fase II berpotensi meningkatkan nilai tambah dan ekspor sekaligus memperkuat ekonomi domestik.

“Ini bisa menjadi peluang baik jika ada peningkatan produktivitas sektor yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan hilirisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan teknologi modern dalam proses pengolahan akan mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, pembangunan kawasan industri diyakini membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Center for Policy Studies Piter Abdullah menyebut hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.

“Hilirisasi itu upaya untuk meningkatkan nilai tambah. Ini proses panjang, bukan instan,” kata Piter.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai proyek ini menunjukkan kebijakan hilirisasi telah memasuki tahap implementasi yang terukur.

“Tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi,” ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah produk nasional. Sementara Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, berharap proyek berjalan lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Peneliti LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo menilai keberhasilan proyek bergantung pada desain kebijakan dan skema pembiayaan campuran antara BUMN, SWF, dan swasta. Ia mengingatkan proyek hilirisasi membutuhkan investasi besar dengan periode pengembalian yang panjang.

Revindo juga menyoroti tantangan keberlanjutan, termasuk isu lingkungan pada industri nikel dan tuntutan rantai pasok sawit yang bebas deforestasi.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, menilai hilirisasi menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

“Ketika kita menjual bahan mentah, itu sama saja kita menjual pertumbuhan ekonomi ke negara lain,” ujarnya.

Dengan dimulainya 13 proyek ini, pemerintah menargetkan terbentuknya rantai industri domestik yang lebih kuat, peningkatan nilai tambah komoditas, serta penciptaan lapangan kerja dalam skala luas

Jadi saya mau melibatkan mahasiswa dan kampus dalam proses ini dari awal,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan skema pemanfaatan aset negara, termasuk kawasan kampus, untuk pengembangan rumah susun guna memperluas akses hunian masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya mempersiapkan program tersebut dengan melibatkan perguruan tinggi sejak tahap perencanaan.

“Habis (acara) ini saya ke Universitas Indonesia, bertemu dengan rektor, di asrama mahasiswa. Kita akan mempersiapkan skema untuk bagaimana aset-aset negara dalam konteks ini adalah kampus-kampus untuk bagaimana digunakan untuk misalnya, rumah susun di kampus,” kata Ara di rapat internal Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu akan dilibatkan dalam pengembangan program tersebut, mulai dari aspek hukum, teknik, hingga pembiayaan.

Menurut dia, mahasiswa hukum dapat berperan dalam penyusunan aspek legal, mahasiswa teknik sipil dan arsitektur dalam perencanaan desain dan konstruksi, serta mahasiswa ekonomi dalam penyusunan skema pembiayaan.

“Jadi saya mau melibatkan mahasiswa dan kampus dalam proses ini dari awal,” ujarnya.

Ia mengatakan, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses hunian untuk masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan.

"Ini menjadi langkah terobosan agar program perumahan tidak hanya bersifat pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan ekosistem pendidikan," ungkapnya.

Ara menambahkan, pemanfaatan aset negara menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penyediaan hunian tanpa bergantung sepenuhnya pada pembebasan lahan baru.

Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 141.000 unit rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Bekasi, secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui pengembangan hunian vertikal.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di kawasan Tanah Abang, Jakarta, guna menyediakan hunian di kawasan padat perkotaan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengembangan sektor pariwisata nasional berbasis warisan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif,

Yogyakarta (ANTARA) - PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko atau InJourney Destination Management (IDM) menjalin kolaborasi dengan Bank Tabungan Negara (BTN) guna mendukung pengembangan strategis destinasi warisan budaya.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) IDM dengan BTN yang dilaksanakan di kawasan Taman Wisata Candi Prambanan, Kamis.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Direktur Utama IDM Febrina Intan dan Direktur Utama BTN Nixon L P Napitupulu.

"Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengembangan sektor pariwisata nasional berbasis warisan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif," kata Direktur Utama IDM Febrina Intan.

Menurut dia, kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara sektor jasa keuangan dan pengelola destinasi pariwisata nasional guna menghadirkan pengalaman wisata berkelas dunia di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan, Keraton Ratu Boko serta TMII.

"Kolaborasi ini merupakan wujud nyata orkestrasi antar-BUMN dalam memperkuat positioning Indonesia sebagai destinasi wisata budaya kelas dunia. Kami tidak hanya menghadirkan destinasi, tetapi membangun ekosistem pengalaman yang menghubungkan nilai spiritualitas, budaya, dan keindahan alam dalam satu perjalanan yang utuh dan bermakna," katanya.

Ia menambahkan bahwa sinergi ini diharapkan dapat mendukung percepatan transformasi pariwisata menuju model yang lebih terintegrasi, inklusif, serta berbasis nilai.

"Kepercayaan yang dibangun hari ini menjadi pondasi untuk menciptakan pariwisata yang tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Direktur Utama BTN Nixon L P Napitupulu menegaskan bahwa dukungan terhadap sektor pariwisata dan budaya bukanlah hal baru bagi BTN.

Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir, BTN telah aktif berpartisipasi dalam berbagai aktivasi budaya di destinasi yang dikelola IDM, termasuk acara seperti Swara Prambanan dan Pasar Medang, sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.

"BTN melihat pariwisata dan budaya sebagai katalis penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Ia mengatakan, keterlibatan BTN selama ini dalam berbagai kegiatan di destinasi IDM menunjukkan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar inisiatif baru, melainkan kelanjutan dari komitmen jangka panjang dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan pelaku ekonomi lokal, termasuk seniman dan UMKM.

"BTN memiliki visi yang sejalan dengan IDM dalam membangun ekosistem yang tidak hanya menarik secara destinasi, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat," katanya.

Menurut dia, sebagai institusi keuangan, BTN ingin memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata juga diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat.

"Dukungan terhadap kegiatan budaya, atraksi seni, hingga pengembangan UMKM merupakan bagian dari investasi sosial dan ekonomi jangka panjang," katanya.

Seremoni penandatanganan MoU turut dimeriahkan dengan penampilan tari Rampak Anoman Rewanda Seta yang merepresentasikan keberanian, kesetiaan, dan semangat dalam menyampaikan amanah dan nilai yang selaras dengan fondasi kerja sama yang dibangun.

Kerja sama ini mencakup pengembangan berbagai program berbasis intellectual property (IP) unggulan yang dimiliki IDM di kawasan Borobudur dan Prambanan, seperti Swara Prambanan dan Pasar Medang.

Selain itu, kolaborasi juga diarahkan pada pengembangan aktivitas yang relevan dengan tren wisata masa kini, khususnya generasi muda melalui program spiritual dan wellness seperti Festival Lampion serta Move at the Temple.

Di sisi lain, dukungan juga diberikan pada atraksi seni budaya reguler di kawasan destinasi, termasuk Ramayana Ballet Prambanan, pertunjukan Roro Jonggrang, dan Shinta Obong, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan seni pertunjukan tradisional sekaligus memperkuat daya tarik destinasi.

Kolaborasi serupa juga akan diimplementasikan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) melalui berbagai acara dan aktivasi publik seperti Festival Pecinan, Jelajah Ramadhan, HUT TMII, Kumpul Bocah, Goyang Lidah, serta Pesta Rakyat Kemerdekaan, yang diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup peningkatan kualitas layanan dan kapasitas UMKM di kawasan Pasar Medang, Kampung Seni Borobudur (KSB), Prambanan, serta TMII. Kedua pihak juga akan mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi, kanal promosi, serta fasilitas pendukung di masing-masing ekosistem guna memperkuat strategi pemasaran dan engagement dengan pengunjung.

Melalui kerja sama ini, BTN menargetkan perluasan basis nasabah, khususnya dari segmen generasi muda dan keluarga, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi pelaku UMKM dan masyarakat sekitar destinasi.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penerapan pajak tambahan alias windfall tax dapat menutup celah penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA), khususnya komoditas batu bara.

Ekonom Indef Ariyo Irhamna mengatakan skema fiskal komoditas SDA saat ini masih bertumpu pada instrumen era migas, sementara struktur penerimaan telah bergeser dengan dominasi batu bara.

Pihaknya mencatat bahwa kontribusi batu bara terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor SDA mencapai 51,7% pada 2024, melonjak signifikan dari hanya 9,5% pada 2009. Perubahan struktur ini dinilai tidak diimbangi dengan penyesuaian kebijakan fiskal.

Berdasarkan analisis arc elasticity terhadap data realisasi PNBP SDA periode 2014–2023, Ariyo menemukan bahwa sistem royalti berbasis pendapatan kotor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2025 tidak cukup responsif terhadap fluktuasi harga.

Menurutnya, kenaikan harga batubara yang tajam tidak diikuti peningkatan penerimaan negara dalam proporsi yang sama. Selisih tersebut menjadi keuntungan berlebih di tingkat produsen.

“Simulasi kami menunjukkan bahwa selama 12 tahun tanpa instrumen penangkap windfall, Indonesia kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp592 triliun dari sektor migas dan batubara,” katanya dalam diskusi media di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Oleh karenanya, Ariyo mengusulkan reformasi fiskal melalui dua jalur yang berjalan paralel untuk memperbaiki ketimpangan tersebut.

Dalam jangka pendek, pemerintah didorong untuk merevisi PP No. 18/2025 dan PP No. 19/2025 agar tarif royalti lebih adaptif terhadap harga pasar. Langkah ini disertai penerbitan peraturan presiden untuk mengarahkan penerimaan saat harga tinggi ke dalam dana stabilisasi fiskal.

Dia menyebut bahwa skema ini dinilai dapat menjadi solusi cepat karena tidak memerlukan pembentukan undang-undang baru dan dapat dieksekusi dalam waktu 9 hingga 12 bulan.

Sementara itu, untuk jangka panjang, Ariyo mendorong penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Progressive Resource Rent Tax (PRRT), yakni pajak progresif yang dikenakan atas keuntungan ekonomi di atas batas normal.

Skema ini dirancang tidak membebani industri saat harga rendah, tetapi otomatis aktif ketika laba melampaui batas tertentu. Dengan demikian, negara dapat menangkap windfall secara lebih sistematis.

Menurutnya, royalti dan PRRT memiliki fungsi berbeda dan tidak saling menggantikan. Royalti tetap menjadi instrumen PNBP yang lebih responsif, sementara PRRT berperan sebagai mekanisme perpajakan permanen untuk menangkap keuntungan luar biasa.

“Jika pemerintah berhasil menerapkan windfall tax, ini akan menjadi legacy yang baik untuk masa depan, dengan catatan disiapkan dengan baik,” tegas Ariyo.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah membuat program patungan untuk melunasi utang negara seperti yang beredar di media sosial. Hal tersebut dipastikan hoaks.

Bantahan disampaikan Kemenkeu melalui pengumuman di website resminya, Kamis (30/4).

"Berita yang beredar mengenai peluncuran program 'Patungan APBN untuk Bantu Negara Lunasi Utang' pada situs Kitabisa.com, merupakan berita hoaks," ujar Kemenkeu.

Kemenkeu juga mengimbau publik untuk lebih berhati-hati dengan semua berita yang beredar, sangat perlu memastikan faktanya.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan," tegas Kemenkeu.

Dalam unggahan di media sosial, menampilkan website Kitabisa.com dengan menggunakan foto Presiden Prabowo Subianto dengan tulisan 'Patungan APBN untuk Bantu Negara Lunasi Utang' dengan besaran donasi yang diharapkan mencapai Rp800 triliun.

Adapun dalam gambar tersebut terlihat donasi yang terkumpul sudah mencapai Rp137,42 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya segera memperpanjang tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026. Kebijakan itu ditetapkan setelah mendapat arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan mempertimbangkan berbagai masukan dari wajib pajak.

"Iya (rencana perpanjangan masa lapor SPT Badan) direlaksasi sampai 31 Mei (2026)," kata Bimo dalam jumpa pers di sela mengunjungi KPP Madya Jakarta, Kamis (30/4/2026).

"Tadi pagi saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri dan beliau memberi arahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya, kami akan segera rilis," ujarnya.

Ia menjelaskan keputusan perpanjangan masa pelaporan diambil guna memberikan kepastian dan tambahan waktu bagi wajib pajak dalam menyiapkan kelengkapan administrasi, perhitungan, serta kebenaran data pelaporan pajak tahunan.

Menurut Bimo, kebijakan relaksasi tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera dirilis secara resmi setelah seluruh proses administrasi dan penandatanganan keputusan selesai dilakukan.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan relaksasi untuk pembayaran pajak, namun keputusan tersebut masih dalam tahap perhitungan dan analisis sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

Bimo menjelaskan relaksasi pelaporan tidak disebabkan kendala teknis sistem, melainkan tingginya permintaan dari wajib pajak yang mengajukan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Badan.

Ia mengungkapkan terdapat sekitar 4.000 permohonan relaksasi dari wajib pajak badan, selain juga permintaan dari masyarakat umum serta asosiasi perantara perpajakan yang turut menjadi pertimbangan pemerintah.

"Kemudian juga ada permohonan dari masyarakat umum dan juga permohonan dari asosiasi intermediaries, tax intermediaries," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tetap memperhitungkan kesiapan penerimaan negara sebelum menetapkan kebijakan, dengan mempertimbangkan capaian penerimaan pajak hingga akhir April yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.

"Jadi kami pertimbangkan betul, kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di bulan April ini. Maka tadi arahan Pak Menteri untuk relaksasi pelaporannya itu insya Allah akan segera kami rilis," ucapnya.

Bimo memastikan jangka waktu relaksasi pelaporan SPT badan akan berlaku hingga 31 Mei 2026, memberikan tambahan waktu sekitar satu bulan bagi wajib pajak untuk menyampaikan kewajibannya.

Ia menambahkan keputusan resmi terkait relaksasi pelaporan segera diterbitkan melalui keputusan direktur jenderal pajak dan akan diumumkan pada hari yang sama setelah proses penandatanganan selesai.

"Yak. Sebentar lagi (keputusan dirjennya) saya tanda tangan," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa, menyoroti persoalan klasik pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran subsidi dan bantuan sosial di Indonesia. Menurut Riza, akar masalah utama terletak pada kualitas data penerima manfaat yang hingga kini belum sepenuhnya akurat.

"Sebenarnya masalahnya klasik, pertama adalah masalah data. Beberapa kali sudah ada pembaruan data untuk kelompok miskin, tapi lagi-lagi sampai saat ini masalah data ini masih belum selesai," ujar Riza dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Selain persoalan data, lanjut Riza, pemerintah juga kerap luput dalam memperhatikan kondisi kelompok kelas menengah yang memiliki kerentanan berbeda-beda. Riza menilai kebijakan yang tidak mempertimbangkan variasi dalam kelompok kelas menengah berpotensi membuat sebagian masyarakat tidak tersentuh bantuan, meskipun mereka masih membutuhkan.

"Tidak serta-merta kelas menengah ini semuanya sudah mampu, karena ada leveling-nya. Ada yang memang sudah middle class, ada yang middle class ke atas, itu yang perlu diperhatikan," sambung dia.

Riza juga menyoroti ketimpangan dalam kebijakan subsidi energi. Di satu sisi, kata Riza, sektor industri mendapatkan berbagai insentif, sementara di sisi lain, sebagian rumah tangga justru menghadapi beban energi yang meningkat.

"Dalam kasus BBM ini, industri ditolong, sudah ada insentif pajaknya keluar, kemudian Pertalite dipertahankan. Sementara untuk rumah tangga yang tidak bisa menggunakan gas melon tiga kilogram, kenaikannya melonjak tajam," ucapnya.

Selain itu, Riza juga memberikan sorotan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia mendorong pemerintah memprioritaskan ulang agar manfaatnya lebih optimal dan tidak menyasar kelompok yang sebenarnya sudah mampu.

"Sebenarnya MBG ini sudah beberapa kali dibahas, perlu diprioritaskan ulang, mungkin yang memang banyak sekolah yang itu adalah kelas menengah atas yang sudah tidak perlu dibantu lagi," ungkap dia.

Ia menjelaskan sejumlah sekolah di kelompok menengah atas bahkan telah memiliki fasilitas katering sendiri dengan kemampuan pembiayaan yang memadai sehingga tidak lagi membutuhkan intervensi dari program tersebut. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif agar program sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan.

"Mereka dibiarkan saja, sehingga itu bisa diberikan ke yang lebih membutuhkan lagi, terutama di daerah 3T dan di daerah miskin ekstrem," lanjut Riza.

Riza menekankan realokasi program MBG sangat penting untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, termasuk daerah terpencil dengan akses infrastruktur terbatas. Ia menilai bahkan di Pulau Jawa masih terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrem yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

"Karena di Jawa pun masih banyak daerah yang miskin ekstrem, apalagi di luar, terutama yang 3T, di mana akses jalannya masih sulit dan banyak hal yang perlu diperbaiki," sambungnya.

Selain penajaman target, Riza juga mendorong adanya peran lebih aktif pemerintah dalam mengarahkan distribusi program agar benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak secara optimal di kelompok rentan.

"Jadi mungkin perlu ada kebijakan di sini dari pemerintah untuk mengalihkan target MBG untuk anak-anak yang memang ada di wilayah kantong-kantong kemiskinan yang perlu dibantu," lanjut Riza.

Riza berharap program MBG seharusnya tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan program gizi lain yang sudah ada, seperti intervensi untuk ibu hamil dan balita dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan. Dengan integrasi tersebut, efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi layanan kesehatan dasar.

"Seharusnya itu bisa dikalibrasi, bisa dielaborasi, supaya pemanfaatan posyandu dan puskesmas bisa dioptimalkan untuk memberikan makanan bergizi gratis," kata Riza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) cross border atau antarnegara Indonesia-China pada Kamis (30/4/2026). Kini, masyarakat Indonesia yang bepergian ke China bisa menggunakan QRIS. Sebaliknya, masyarakat China yang bepergian ke Indonesia juga bisa menggunakan QR-nya.

“Jadi, setiap kali kita pergi ke China atau warga China datang ke Indonesia, jangan gunakan uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda. Anda bisa membeli apa saja,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China di Kompleks BI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Peluncuran kerja sama QRIS antarnegara tersebut merupakan upaya BI dalam memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran, sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

Kerja sama tersebut secara resmi menambah deretan negara yang warganya bisa menggunakan QR masing-masing di negara yang menjalin kerja sama. Negara tersebut yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel), serta China.

Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, menyampaikan pihaknya mengapresiasi pencapaian kerja sama QRIS dengan China sebagai langkah memanfaatkan perkembangan digitalisasi.

“Kita hidup di dunia yang berubah dengan cepat, dan sektor perbankan juga sedang mengalami transisi. Kita perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan digitalisasi. Kita perlu memperkuat kapasitas dengan berinvestasi pada teknologi dan skill,” ujarnya.

Peluncuran QRIS antarnegara Indonesia-China pada Kamis (30/4/2026) tersebut merupakan soft launching. Baru ada beberapa platform pembayaran seluler dan online yang bisa digunakan dalam pemanfaatan QRIS per hari ini, yakni Alipay dan UnionPay. Nantinya akan lebih banyak lagi platform yang bisa digunakan, dan kemudian akan diadakan grand launching.

“Kami menantikan peluncuran resmi QRIS dan akan terus memperluas partisipasi serta penerimaan, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran. Kami sangat antusias dengan masa depan yang menanti kita semua,” terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara dengan China mulai hari ini, Kamis (30/4/2026).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, saat ini QR Standar Indonesia dan QR Standar China resmi terhubung, baik untuk transaksi inbound maupun outbound.

Dengan demikian, mulai hari ini masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS saat berbelanja di China (outbound). Sebaliknya, turis asal China juga dapat menggunakan QR Standarnya untuk pembayaran di Indonesia (inbound).

"Jadi setiap kali kita pergi ke China atau warga negara China pergi ke Indonesia, tidak perlu menggunakan uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda, dan voila, Anda bisa membeli apa saja," ujarnya saat acara peluncuran di kantornya, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Diharapkan dengan tersambungnya QRIS Antarnegara dengan China, dapat meningkatkan transaksi bagi kedua negara.

BI mencatat, saat ini transaksi Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dan China mencapai sekitar 18 miliar dollar AS.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Rakyat China (RRC) untuk Indonesia Wang Lutong menambahkan, kolaborasi sistem pembayaran digital sangat dibutuhkan di era pesatnya inovasi teknologi seperti saat ini.

Setelah peluncuran ini pun, pihaknya akan memperluas partisipasi penyedia jasa pembayaran agar penggunaan QRIS Antarnegara ini dapat makin luas.

"Jadi, kami menantikan peluncuran resmi QRIS dan kami akan terus memperluas partisipasi dan penerimaan yang melibatkan lebih banyak bank dan lembaga pembayaran. Jadi, saya sangat antusias dengan apa yang akan terjadi di masa depan bagi kita semua," ucapnya.

Sebagai informasi, BI menargetkan sistem pembayaran QRIS Antarnegara dapat digunakan di 8 negara pada tahun ini.

Saat ini QRIS Antarnegara sudah bisa digunakan di Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan.

Selanjutnya, bank sentral terus berupaya memperluas penggunaan QRIS ke China, India, dan Arab Saudi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jadi mereka harus mengintegrasikan tentu ada sedikit adjustment. Tapi untuk Alipay dan UnionPay sudah bisa digunakan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara ke China mulai Kamis (30/4), memungkinkan transaksi inbound dan outbound antara masyarakat Indonesia dan China melalui pemindaian kode QR.

Namun, penggunaan QR dari China saat ini masih terbatas, antara lain UnionPay QR, Alipay QR, serta unified QR berlogo UnionPay dan Alipay. Adapun QR China lainnya, termasuk WeChat Pay QR, masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian teknologi.

“Jadi, setiap kali kita pergi ke Tiongkok atau warga Tiongkok datang ke Indonesia, jangan gunakan uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda dan voila, Anda bisa membeli apa saja,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat peluncuran di Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur BI, serta capaian Indonesia di sektor keuangan dan digital.

Ia menilai bahwa di tengah perubahan global yang cepat, sektor perbankan perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan (AI), dan digitalisasi, termasuk melalui penguatan investasi pada teknologi dan sumber daya manusia.

“Kami menantikan peluncuran resmi QRIS (QRIS yang terhubung dengan QR China) dan akan terus memperluas partisipasi serta penerimaan, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran. Kami sangat antusias dengan masa depan yang menanti kita semua,” kata Wang.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem memandang kerja sama ini sebagai peluang besar, mengingat China dan Indonesia sama-sama merupakan pemain yang unggul dalam ekonomi digital.

Menurutnya, kolaborasi ini akan mendorong kemudahan transaksi, terutama seiring tingginya mobilitas wisatawan kedua negara, serta berpotensi mempererat hubungan bisnis ke depan melalui transaksi lintas negara.

Santoso mengatakan bahwa integrasi sistem pembayaran dengan China masih berlangsung secara bertahap. Meski China telah memiliki standar QR nasional, integrasi antarpenyedia layanan masih perlu dilakukan penyesuaian agar dapat terhubung secara internasional.

Ke depan, ujar dia, kerja sama juga mencakup dengan penyedia pembayaran lainnya di China, termasuk WeChat Pay. Namun, implementasinya masih dalam tahap eksplorasi karena memerlukan penyesuaian teknologi, terutama dalam interkoneksi sistem dan integrasi platform.

“Jadi mereka harus mengintegrasikan tentu ada sedikit adjustment. Tapi untuk Alipay dan UnionPay sudah bisa digunakan,” kata Santoso.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) memproyeksikan penerimaan pajak pada 2026 berpotensi meleset cukup dalam, yakni di kisaran Rp171 triliun hingga Rp484 triliun dari target pemerintah.

Direktur Riset Makroekonomi CORE, Akhmad Akbar Susamto, menyebut rentang proyeksi yang lebar ini mencerminkan tingginya ketidakpastian dalam kapasitas penerimaan pajak negara. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik Quarterly Economic Review Q1-2026 di Jakarta, Rabu (29/4).

Dari sisi kinerja, penerimaan pajak pada kuartal I-2026 memang mencatat pertumbuhan positif. Namun, CORE menilai peningkatan tersebut masih bersifat sementara dan belum mencerminkan penguatan struktural.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2026 mencapai Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target Rp2.364 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang mencapai 20,7 persen dan 2024 sebesar 18,0 persen.

Secara bulanan, pertumbuhan penerimaan pajak sempat tinggi pada Januari (30,7 persen) dan Februari (30,1 persen), namun melambat tajam menjadi 7,6 persen pada Maret seiring meredanya aktivitas ekonomi pasca-Ramadhan.

Struktur penerimaan pajak juga dinilai belum solid. Sekitar 40 persen penerimaan masih ditopang oleh pajak konsumsi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang tumbuh signifikan hingga 57,7 persen.

Sebaliknya, pajak yang mencerminkan aktivitas ekonomi riil menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah. Pajak Penghasilan (PPh) Badan hanya tumbuh 5,4 persen, sementara PPh Final naik 5,1 persen.

CORE menilai kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan pajak lebih dipengaruhi faktor musiman seperti Ramadhan dan Lebaran, bukan karena perluasan basis pajak atau peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sepanjang 2026, CORE memperkirakan total penerimaan pajak hanya akan berada di kisaran Rp1.880 triliun hingga Rp2.193 triliun, di bawah target pemerintah.

Untuk menutup potensi kekurangan tersebut, CORE merekomendasikan percepatan implementasi sistem Coretax serta mempertimbangkan kebijakan windfall tax, khususnya pada sektor energi dan pertambangan.

Windfall tax sendiri merupakan pajak tambahan atas keuntungan tak terduga yang diperoleh perusahaan, misalnya akibat lonjakan harga komoditas global. Dalam situasi geopolitik yang memicu kenaikan harga komoditas, kebijakan ini dinilai bisa menjadi sumber alternatif untuk menopang penerimaan pajak negara.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi memperluas kerja sama sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment) ke China. Dengan demikian, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini dapat digunakan di enam negara.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, dengan diluncurkannya implementasi QRIS Antarnegara China, warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ke China tidak perlu menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Hal ini juga berlaku bagi warga negara China yang sedang berada di Indonesia.

“Jadi setiap kali kita pergi ke China atau warga China datang ke Indonesia, tidak perlu menggunakan uang tunai. Cukup gunakan ponsel, dan voila, Anda bisa membeli apa saja,” kata Perry dalam Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China, di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, Perry mengungkapkan bahwa local currency transaction (LCT) antara Indonesia dan China telah mencapai sekitar US$18 miliar atau setara Rp311,83 triliun.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyambut baik kerja sama antar kedua negara. Seiring adanya peluncuran ini, Wang menyebut bahwa pihaknya akan memperluas partisipasi penggunaan QRIS, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran.

“Kami akan terus memperluas partisipasi serta penerimaannya dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran,” ujar Wang.

Sebagai catatan, QRIS sebelumnya telah digunakan di lima negara yang tersebar di Asia. Negara-negara itu yakni Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, serta Korea Selatan

Melansir laman resmi BI, kehadiran QRIS Antarnegara bertujuan untuk mempermudah transaksi perdagangan dan pariwisata serta mendukung UMKM dengan memungkinkan mereka menerima pembayaran digital.

Adapun dalam catatan Bisnis, sepanjang 2025, volume transaksi QRIS outbound WNI ke Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang mencapai 1.681.112 transaksi.

Transaksi inbound dari turis ketiga negara ASEAN tersebut ke Indonesia jauh lebih besar, yakni 5.892.621 transaksi. Data transaksi inbound Jepang belum tercatat karena layanan baru berjalan tahun ini.