JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menarik wisatawan mancanegara.

Menurut Kemenpar, kebijakan bebas visa tidak hanya berkaitan dengan pengaturan keimigrasian, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat aksesibilitas, mempermudah perjalanan, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

Kementerian menilai kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tujuan perjalanan, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan.

Kemenpar memandang Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas sebagai kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara," demikian keterangan Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Pernah berlaku untuk 169 negara

Indonesia sebelumnya memiliki pengalaman menerapkan kebijakan bebas visa dalam cakupan yang luas.

Pada 2016, pemerintah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara.

Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu studi kasus yang berhasil karena berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen.

Selain itu, kebijakan tersebut juga disebut mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Kemenpar menyebut, berdasarkan penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara pada 2018, dampak kebijakan BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan bahkan diperkirakan mencapai 32,4 persen.

Menurut kementerian, angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi yang kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan asing.

Dampak bebas visa dinilai lebih besar

Kajian WTTC juga menunjukkan kebijakan bebas visa memiliki dampak lebih besar dibandingkan berbagai bentuk fasilitasi visa lainnya.

Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6 persen per tahun.

Sementara itu, kebijakan berupa jenis visa baru (new visa types) menghasilkan median peningkatan kedatangan wisatawan sebesar 8,1 persen per tahun.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pandangan Kementerian Pariwisata bahwa kebijakan kemudahan akses perjalanan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Indonesia dinilai perlu lebih kompetitif di ASEAN

Dari perspektif kawasan, Kemenpar menilai kebijakan visa Indonesia masih perlu diperkuat agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga.

Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara ASEAN, jumlah negara yang saat ini memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia masih relatif lebih terbatas dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, maupun Vietnam.

Meski demikian, Kemenpar menegaskan bahwa kebijakan visa tetap harus disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Kementerian Pariwisata memahami bahwa kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat. Ada aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional yang harus dijaga. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia," ungkap Kemenpar.

APEC sebut hambatan masuk bisa tekan kunjungan

Kemenpar juga mengutip temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) mengenai dampak kebijakan kemudahan masuk terhadap arus wisatawan.

Berdasarkan kajian tersebut, penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 7,2 persen hingga 27 persen.

Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui kebijakan travel authorization dalam kondisi bebas visa berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan mancanegara hingga 29,3 persen.

Kemenpar menilai hasil kajian tersebut semakin menegaskan pentingnya kebijakan fasilitasi perjalanan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.

"Dengan kemudahan akses yang tepat, wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, serta tenaga kerja sektor pariwisata," sebut Kemenpar.

Dorong sinergi lintas kementerian

Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

Menurut Kemenpar, formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian serta kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.

"Pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang ekonomi yang dapat bergerak di destinasi. Karena itu, kebijakan BVK perlu dilihat sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata global," terang kementerian.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diimbau tetap fokus pada upaya memberantas peredaran rokok ilegal di tengah wacana penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT).

Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro mengatakan penegakan hukum dinilai tetap menjadi kunci untuk menutup kebocoran penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Menurutnya, persoalan utama optimalisasi penerimaan cukai saat ini bukan semata struktur tarif, melainkan masih maraknya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal yang merugikan negara. Pemerintah juga diminta berhati-hati agar kebijakan baru tidak menimbulkan persepsi bahwa negara lebih mengedepankan penyesuaian regulasi dibanding pemberantasan pelanggaran hukum.

"Setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur atau tarif cukai, harus tetap menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama," kata Agung dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Dia berpendapat bahwa setiap pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penindakan, harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap produsen, distributor, maupun pihak yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran rokok ilegal.

Agung menilai rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui pengawasan dan penindakan secara tegas. Karena itu, pembentukan layer cukai baru maupun skema lain yang dikaitkan dengan upaya menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku yang sebelumnya beroperasi secara ilegal mendapatkan kemudahan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai," ujarnya.

Dia mengingatkan pentingnya menjaga efek jera agar tidak memunculkan moral hazard di kalangan pelaku usaha. Menurutnya, apabila pelanggaran pada akhirnya diikuti ruang relaksasi tertentu, akan muncul persepsi bahwa risiko hukum menjadi lebih rendah.

Selain itu, Agung menilai setiap perubahan kebijakan pada industri hasil tembakau harus disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan tidak membuka ruang penyimpangan maupun praktik koruptif.

Dia juga mengingatkan pemerintah harus memastikan setiap kebijakan cukai tidak dimanfaatkan pelaku ilegal untuk memperoleh legitimasi ataupun ruang kompromi baru. Penyesuaian kebijakan, katanya, tidak boleh menghapus konsekuensi hukum atas pelanggaran yang telah terjadi.

"Tidak boleh ada penghapusan tanggung jawab pidana terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku ilegal untuk memperoleh status legal tanpa memenuhi konsekuensi hukum atas pelanggaran sebelumnya," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara transparan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta menciptakan iklim persaingan yang sehat.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak bertujuan menghambat kegiatan usaha, melainkan memastikan seluruh pelaku industri beroperasi dengan aturan yang sama sehingga tercipta level playing field bagi dunia usaha.

"Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, kunjungan lapangan dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Purbaya menegaskan proses yang berjalan saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," ujarnya.

Pemerintah menilai kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Selain mendukung penerimaan negara, kepatuhan tersebut juga memastikan tidak ada pelaku usaha yang memperoleh keuntungan kompetitif secara tidak wajar dibandingkan perusahaan lain yang telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Jakarta: Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika industri energi yang terus berubah, PT Pertamina (Persero) berhasil mempertahankan performa bisnis yang solid sepanjang tahun buku 2025.

Tak hanya menjaga pasokan energi nasional, perusahaan pelat merah ini juga mencatat pertumbuhan bisnis yang sehat sekaligus mempercepat langkah menuju transisi energi rendah karbon.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pertamina membukukan pendapatan sebesar USD70,89 miliar atau setara Rp1.167,99 triliun.

Sementara itu, EBITDA mencapai USD11,43 miliar atau setara Rp188,33 triliun, dengan laba bersih sebesar USD3,35 miliar atau sekitar Rp55,20 triliun.

Setor Rp360 triliun untuk negara

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak,
penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar USD5,9 miliar atau setara Rp97,20 triliun serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun yang turut memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional.

Produksi migas tetap tangguh

Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak
per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian ini mencerminkan kemampuan kilang dalam mengoptimalkan produksi produk bernilai tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel.

Di sektor hilir, kilang Pertamina memasok sekitar 70 persen kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sementara itu, bisnis gas menunjukkan kinerja positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF atau tumbuh 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjaga di 305 juta MMBTU.

Di bidang logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional yang diangkut mencapai 172 juta KL. Pertamina juga terus memperkuat transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan.

Percepat transisi energi dan kurangi emisi

Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 GWh atau meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pertamina juga menjalankan berbagai program dekarbonisasi di seluruh lini bisnis
yang berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan Pertamina terhadap target Net Zero Emission (NZE).

“Secara keseluruhan, capaian tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga
fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juni 2026.

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang berfokus pada ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), dan
keberterimaan (acceptability) energi bagi masyarakat.

“Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan kinerja korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab yang semakin besar untuk memastikan energi tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta berbagai sektor strategis yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” kata Simon.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka baru dalam dua kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Perinciannya, satu tersangka dalam kasus dugaan pidana suap yaitu YRW selaku mantan Plt. Direktur Irigasi dan Rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Sementara, dua lainnya berasal dari pihak swasta yaitu RW selaku Direktur CV TAS/Penyedia Jasa pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya dan JSR selaku Direktur PT BKS dalam kasus dugaan pengadaan fiktif.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan sejak hari ini Rabu, 24 Juni 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana ketiganya ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, YRW diduga telah bekerja sama dengan tersangka DP melakukan pemerasan dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta.

“Pemberian uang ini terkait beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” tutur Dapot.

Sementara itu, RW dan JSR bersama tersangka lainnya diduga telah merekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024. Dalam perkara ini, negara mengalami kerugian yang lebih dari Rp16 miliar.

“Penyidik juga telah melaksanakan penyitaan berupa 2 unit mobil mewah, sejumlah uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat, pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun swasta,” pungkas Dapot.

Sekadar informasi, YRW dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sementara itu, RW dan JSR disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999.

Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan dana Rp19,6 triliun ke kas negara sepanjang 2025. Hasil itu diperoleh melalui upaya penelusuran, perampasan, dan pengelolaan aset hasil kejahatan.

Sementara itu, Pemerintah melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung terus memperkuat pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara.

Dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) mingguan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Jakarta, Rabu (24/6), Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan paradigma penegakan hukum saat ini telah bergeser dari sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

"Paradigma penegakan hukum yang saat ini sudah tidak lagi berorientasi pada penghukuman para pelaku tindak pidana semata, melainkan juga bergeser pada pemulihan kerugian-kerugian yang ditimbulkan kepada para korban kejahatan," kata Kuntadi dilansir dari keterangan resminya, Kamis (25/6).

Menurut dia, pergeseran paradigma tersebut menjadikan fungsi pemulihan aset semakin penting dalam memastikan kerugian yang dialami negara, masyarakat, maupun lingkungan.

Ia menjelaskan Badan Pemulihan Aset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 memiliki tugas menelusuri, merampas, mengelola, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

[Gambas:Youtube]

Meski baru berusia dua tahun, BPA telah mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pada 2024, penyelesaian aset hasil tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana militer menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,4 triliun. Nilai tersebut meningkat tajam menjadi Rp19,6 triliun pada 2025.

Tahun ini, BPA menargetkan PNBP sebesar Rp3,2 triliun. Hingga Juni 2026, setoran yang masuk ke kas negara mencapai Rp1,7 triliun.

"Capaian-capaian kinerja tersebut pada 2026 akan tercapai karena pada saat ini BPA telah mengambil beberapa kebijakan dalam rangka percepatan penyelesaian barang-barang rampasan negara," imbuh Kuntadi.

Dia mengatakan, saat ini BPA mengelola 27.753 aset yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.376 aset dengan nilai lebih dari Rp2 triliun berada di bawah pengendalian penuh BPA.

Untuk terus mengoptimalkan kinerja, BPA juga membentuk satuan tugas khusus yang bertugas melacak aset para terpidana, terutama yang berasal dari tindak pidana yang telah lama terjadi. Melalui satuan tugas tersebut, BPA menorehkan capaian penting dalam penelusuran aset milik terpidana korupsi Eddy Tansil.

Menurut Kuntadi, pelacakan dan pengelolaan aset merupakan bagian penting dari strategi pemulihan kerugian negara agar hasil tindak pidana tidak hilang dan dapat dikembalikan untuk kepentingan publik.

Selain itu, BPA juga terus mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan pelelangan aset yang diselenggarakan Kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga nilai ekonomis barang rampasan sekaligus memastikan aset tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Damri meminta dukungan DPR RI agar layanan angkutan perintis di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ditetapkan sebagai skema Public Service Obligation (PSO). Perseroan menilai skema subsidi melalui tender yang berlaku saat ini membuat beban keuangan makin berat dan menghambat peremajaan armada.

Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia Moemin mengatakan hingga kini layanan angkutan perintis masih dijalankan melalui mekanisme tender tahunan dengan tingkat penggantian biaya operasional (cost recovery) sekitar 70%. Kondisi tersebut memaksa perusahaan melakukan subsidi silang dari bisnis komersial.

“Pada angkutan perintis ini, karena sama sebetulnya. Hal yang sama juga kami alami, seperti baik Pelni maupun ASDP, adalah saat ini kami memang masih harus melakukan cross subsidy karena nanti ada di tantangannya untuk angkutan perintis itu, sehingga cukup menggerus dari laba kami,” kata Setia dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Setia menyampaikan Damri hanya memperoleh penggantian sekitar 70% dari total biaya operasional angkutan perintis, termasuk margin 10%. Adapun sisa pendapatan harus diperoleh dari penumpang yang mayoritas berasal dari daerah dengan daya beli rendah.

Dalam kesempatan itu, Setia juga mengungkapkan skema tender tersebut juga membuat Damri tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, perusahaan membutuhkan suntikan modal untuk mengganti armada perintis yang telah menua.

"Karena peraturannya adalah untuk bisa mendapatkan PMN, kami harus punya proyek PSO atau PSN. Dan ini kami tidak punya sama sekali,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengajuan PMN senilai Rp490 miliar pada 2024 tidak disetujui lantaran angkutan perintis Damri belum berstatus PSO, melainkan proyek subsidi melalui tender tahunan.

Di sisi lain, dia menuturkan keterbatasan investasi membuat kondisi armada perintis makin menua. Setia menyebut saat ini terdapat 384 bus perintis yang telah beroperasi lebih dari tujuh tahun, bahkan kini jumlahnya telah mencapai 406 unit.

“Tantangan terberat dari kami adalah di angkutan perintis. Yang pertama adalah karena kondisi angkutan perintis yang ada ini tidak produktif lagi, karena usianya sudah rata-rata lebih dari 7 tahun,” ungkapnya.

Meski demikian, armada tersebut masih terus dioperasikan karena menjadi satu-satunya moda transportasi masyarakat di banyak wilayah 3T.

Di sisi kinerja keuangan, Damri mencatat total aset sebesar Rp1,713 triliun pada 2025, sementara liabilitas mencapai Rp1,828 triliun. Setia mengatakan arus kas perusahaan masih terbebani utang warisan dari penggabungan sejumlah perusahaan.

Selain itu, mayoritas aset Damri berupa armada yang mengalami depresiasi tinggi sehingga turut menekan laba perusahaan. Pada 2025, Damri membukukan pendapatan Rp1,638 triliun dengan Ebitda sebesar Rp209 miliar. Namun, laba bersih hanya mencapai Rp9,8 miliar akibat tingginya beban penyusutan aset.

Meski secara finansial kurang menguntungkan, Damri mengklaim layanan angkutan perintis memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat besar.

Setia mengatakan setiap perjalanan angkutan perintis menghasilkan manfaat sosial ekonomi sekitar Rp8,5 juta. Secara keseluruhan, multiplier effect layanan tersebut mencapai 15,8 kali nilai proyek pada 2025.

Damri juga meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar layanan angkutan perintis diubah menjadi penugasan PSO sehingga perusahaan dapat memperoleh penunjukkan langsung, pendanaan yang lebih pasti, serta akses terhadap PMN untuk peremajaan armada.

“Oleh sebab itu, Perum Damri memohon dukungan kepada DPR RI untuk mendorong dan mengeskalasi pengajuan layanan Perintis 3T ini menjadi 100% public service obligation,” ucapnya.

Setia menegaskan keberadaan Damri di wilayah 3T bukan semata menyediakan layanan transportasi, tetapi juga menjaga konektivitas nasional, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga mendukung stabilitas keamanan di sejumlah daerah, terutama di Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah menerapkan penyeragaman kemasan rokok atau plain packaging melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik mendapat perhatian dari kalangan pekerja industri hasil tembakau (IHT).

Serikat pekerja menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada jutaan tenaga kerja yang terlibat dalam rantai industri hasil tembakau, mulai dari sektor pertanian hingga distribusi.

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) Waljid Budi Lestarianto mengatakan, salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam RPMK adalah rencana standardisasi kemasan atau plain packaging.

Menurut dia, pemerintah memang beralasan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi daya tarik visual produk tembakau.

Namun, dampaknya dinilai perlu dilihat secara lebih luas karena industri hasil tembakau merupakan ekosistem yang melibatkan banyak sektor ekonomi.

"IHT bukan hanya perusahaan rokok, tetapi juga petani tembakau, petani cengkeh, buruh linting, pekerja pabrik, industri percetakan, distribusi, hingga pedagang kecil yang menggantungkan pendapatannya dari produk legal," ujar Waljid dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Industri serap sekitar 6 juta tenaga kerja

Mengacu pada data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri hasil tembakau menyerap sekitar enam juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir.

Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari budidaya tembakau dan cengkeh, kegiatan manufaktur, hingga distribusi dan perdagangan.

Menurut Waljid, besarnya jumlah tenaga kerja yang terlibat menjadikan industri hasil tembakau sebagai salah satu sektor padat karya yang berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Ia menilai setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kinerja industri legal perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan lapangan kerja.

Kelompok yang dinilai paling rentan terdampak adalah pekerja di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang masih mengandalkan keterampilan tenaga manusia dalam proses produksi.

Menurut Waljid, apabila tekanan terhadap industri legal meningkat dan berdampak pada penurunan produksi, kebutuhan tenaga kerja juga berpotensi ikut berkurang.

"Kalau semua kemasan dibuat seragam, produk ilegal justru semakin mudah masuk pasar. Ini bukan solusi, melainkan masalah baru," tegasnya.

Kekhawatiran terhadap rokok ilegal

Selain aspek ketenagakerjaan, serikat pekerja juga menyoroti potensi peningkatan peredaran rokok ilegal apabila kebijakan plain packaging diterapkan.

Waljid menilai kemasan selama ini menjadi salah satu identitas yang membedakan produk legal dengan produk ilegal maupun produk palsu.

Ketika kemasan dibuat seragam, konsumen dinilai akan semakin sulit membedakan produk resmi dan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Ia mengingatkan, hingga akhir September 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dilaporkan telah menyita sekitar 8,16 juta batang rokok ilegal dalam berbagai operasi penindakan.

Menurut dia, apabila peredaran rokok ilegal meningkat, industri legal dapat menghadapi tekanan yang lebih besar karena produk ilegal tidak dikenakan beban cukai maupun kewajiban lain sebagaimana pelaku usaha yang mematuhi regulasi.

Kontribusi terhadap penerimaan negara

Industri hasil tembakau juga menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara melalui cukai.

Pada 2025, penerimaan cukai hasil tembakau tercatat mencapai lebih dari Rp 230 triliun. Sementara pada 2024, kontribusinya berada di kisaran Rp 216 triliun.

"Industri tembakau adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara melalui cukai. Jika kebijakan ini diterapkan, potensi kerugian negara bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun akibat maraknya rokok ilegal," kata Waljid.

Ia berpandangan, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara, investasi, dan keberlangsungan lapangan kerja.

Minta pelibatan seluruh pemangku kepentingan

Waljid mengatakan pemerintah memiliki tujuan untuk menekan prevalensi perokok pemula dan memperkuat kampanye kesehatan masyarakat melalui kebijakan tersebut.

Namun, menurut dia, penyusunan kebijakan publik perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan industri hasil tembakau, termasuk dampaknya terhadap pekerja dan pelaku usaha.

Ia menilai proses perumusan kebijakan sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pekerja, petani, pelaku industri, akademisi, hingga pemerintah daerah.

"Kami menolak dengan tegas rencana penerapan penyeragaman kemasan yang akan diatur dalam rancangan peraturan menteri kesehatan tersebut," katanya.

Menurut Waljid, pemerintah masih memiliki sejumlah opsi untuk mencapai tujuan peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain melalui edukasi mengenai bahaya merokok, pengawasan penjualan kepada anak di bawah umur, serta pemberantasan rokok ilegal.

Polemik mengenai plain packaging pun tidak hanya menyangkut aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memunculkan pembahasan mengenai dampaknya terhadap tenaga kerja, investasi, industri legal, dan penerimaan negara.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) tengah bersiap untuk pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan perseroan telah membentuk Tim Operational Readiness Activation and Transition (ORAT) untuk menjalankan langkah-langkah persiapan.

“Kami berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Perhubungan, TNI AU, BP BUMN dan Danantara serta InJourney, dalam menjalankan seluruh langkah-langkah persiapan optimalisasi Bandara Husein Sastranegara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Koordinasi juga terus dilakukan dengan seluruh pihak, antara lain Danlanud TNI AU Husein Sastranegara, maskapai, operator groundhandling, Imigrasi, Bea Cukai dan pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan surat tersebut, Bandara Husein Sastranegara dapat melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri dengan pesawat jet dan propeller.

Selain itu, bandara ini juga dapat melayani angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri.

Adapun kondisi operasional saat ini Bandara Husein Sastranegara melayani penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan jenis pesawat propeller untuk rute intra Pulau Jawa.

Pada Aspek keselamatan, persiapan yang dijalankan adalah untuk meningkatkan kapasitas Airport Rescue & Fire Fighting (ARFF) atau Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dari saat ini kategori 5 menjadi kategori 7.

Persiapan ini antara lain melalui penambahan fasilitas seperti Foam Tender atau kendaraan siaga di sisi udara guna menjaga keselamatan.

Sementara itu pada aspek keamanan,InJourney Airports tengah mempersiapkan personel tambahan Aviation Security untuk ditugaskan di Bandara Husein Sastranegara untuk mencapai sistem keamanan yang dipersyaratkan.

Keamanan bandara tentunya juga didukung berbagai fasilitas sepeti handheld metal detector, walkthrough metal detector, CCTV, serta perangkat keamanan lainnya.

Persiapan juga dilakukan di sisi udara, yakni antara lain pelapisan ulang permukaan landas pacu atau overlay runway pada beberapa sektor untuk mendukung pengoperasian pesawat jet, serta memastikan kesiapan taxiway, serta apron parkir pesawat.

Terkait aspek pelayanan, saat ini sudah mulai dilakukan tahapan perapihan terminal penumpang baik di area domestik dan internasional.

Pahlevi menuturkan, ruang tunggu atau boarding lounge bagi penumpang pesawat dipastikan dapat menghadirkan kenyamanan saat bandara kembali melayani penerbangan jet komersial.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp131,52 triliun. Di samping itu, Kejagung telah mengungkap deretan kasus besar yang ditangani mulai dari kasus tata kelola niaga PT Timah Tbk. (TINS) hingga kasus PT Asabri.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana khusus dalam kurun waktu 2020 sampai 2026 yang telah diselesaikan dan dieksekusi mencapai Rp35 triliun.

Kemudian, jumlah yang ditetapkan berdasarkan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp131,52 triliun.

Raupan tersebut berasal dari berbagai upaya paksa yang dilakukan penyidik seiring dengan proses penanganan perkara. Lalu, aset yang berhasil diamankan diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA).

"Ini karena ada strategi atau perubahan paradigma dalam proses penanganan perkara atau prioritas yang ditangani oleh penyidik di bidang pidsus [pidana khusus]," katanya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (24/6/2026).

Strategi yang dimaksud adalah, kini Bidang Pidsus di Kejagung menurutnya telah menangani sejumlah perkara strategis yang tidak hanya memiliki nilai kerugian negara yang besar, tetapi berdampak pada perekonomian nasional, tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, serta masyarakat luas.

Adapun, Febrie juga membeberkan sejumlah perkara strategis yang telah ditangani oleh Kejagung. Perkara strategis itu memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara.

Perkara strategis yang ditangani di antaranya kasus korupsi tata niaga PT Timah pada 2015-2022 yang telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Lalu, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri pada 2012-2019 yang telah merugikan negara hingga Rp22,78 triliun.

Febrie juga membeberkan bahwa Kejagung telah menangani perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya dengan kerugian negara Rp6,04 triliun serta kerugian perekonomian Rp12,31 triliun.

Kini, Kejagung pun sedang menangani kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025-2026 dengan kerugian yang sedang dihitung BPKP.

"Yang baru-baru ini sedang kami tangani yaitu tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025-2026 dengan enam tersangka dari unsur mantan pimpinan BGN [Badan Gizi Nasional] dan pihak swasta. Penyidikan masih terus kami kembangkan dan penghitungan kerugian keuangan senang dilakukan oleh auditor di BPKP," ujar Febrie.

Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan kembali meraih pengakuan internasional dengan mempertahankan Gold Award pada ajang Australasian Reporting Awards (ARA) 2026 kategori General Award.

Penghargaan tersebut diberikan atas kualitas Annual Integrated Report Tahun 2024 yang dinilai memenuhi standar pelaporan internasional terbaik dalam aspek transparansi, akuntabilitas, tata kelola, dan keberlanjutan.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Australasian Reporting Awards (ARA) 2026 yang diselenggarakan di Sydney, Australia, pada 18 Juni 2026. Selanjutnya, penghargaan diterima secara resmi oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, di Jakarta.

Capaian ini menjadi semakin istimewa karena menandai dua tahun berturut-turut BPJS Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan Gold Award, penghargaan tertinggi dalam kategori General Award.

Bambang Joko Sutarto menyampaikan penghargaan ini merupakan pengakuan internasional atas konsistensi institusi dalam menghadirkan pelaporan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

"Kami bersyukur dan bangga dapat mempertahankan Gold Award pada Australasian Reporting Awards untuk tahun kedua berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di seluruh lini institusi," ujar Bambang.

Dirinya menambahkan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pelaporan BPJS Ketenagakerjaan mampu memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan sekaligus memperoleh pengakuan dari komunitas pelaporan internasional.

"Penghargaan ini kami terima sebagai bentuk pengakuan atas komitmen institusi dalam menjaga kualitas tata kelola dan pelaporan yang transparan. Yang lebih penting, capaian ini menunjukkan bahwa standar pelaporan BPJS Ketenagakerjaan mampu bersaing dan mendapatkan apresiasi di tingkat internasional," lanjutnya.

Menurut Bambang, keberhasilan mempertahankan penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menyusun laporan yang mengacu pada berbagai standar dan ketentuan nasional maupun internasional, termasuk penerapan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, GRI Standards, serta dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Laporan terintegrasi yang disusun BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan operasional, tetapi juga menggambarkan bagaimana institusi menciptakan nilai jangka panjang melalui tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang efektif, inovasi layanan, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

"Integrated Report dengan judul Innovating With Integrity Fostering Loyalty ini bukan sekadar dokumen pelaporan, tetapi menjadi media pertanggungjawaban institusi kepada seluruh pemangku kepentingan. Melalui laporan ini, kami berupaya menunjukkan bagaimana BPJS Ketenagakerjaan menjalankan mandat negara dalam melindungi pekerja Indonesia secara transparan, terukur, dan berkelanjutan," tambah Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan merupakan satu-satunya lembaga negara dari Indonesia yang berpartisipasi dan berhasil meraih penghargaan pada ajang ARA 2026.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaporan institusi tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu bersaing dengan berbagai organisasi terkemuka dari kawasan Australia, Selandia Baru, dan Asia Pasifik.

Penghargaan Bergengsi di Asia Pasifik

Australasian Reporting Awards merupakan salah satu penghargaan pelaporan tahunan paling bergengsi di kawasan Asia Pasifik yang telah diselenggarakan selama lebih dari tujuh dekade.

Penilaian dilakukan secara independen dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keterbukaan informasi, kualitas tata kelola, integrasi strategi organisasi, pengelolaan risiko, kinerja keberlanjutan, hingga kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan.

Keberhasilan mempertahankan Gold Award selama dua tahun berturut-turut menjadi motivasi bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan pengungkapan informasi kepada publik.

Ke depan, institusi akan terus memperkuat praktik tata kelola yang baik, meningkatkan kualitas pelaporan berbasis keberlanjutan, serta memastikan seluruh proses bisnis dijalankan secara transparan dan akuntabel.

"Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaporan institusi. Capaian ini juga sejalan dengan strategi 3C BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada aspek Credibility, yang kami bangun melalui keterbukaan informasi, pengelolaan yang akuntabel, serta komitmen untuk menghadirkan perlindungan yang terpercaya bagi seluruh pekerja Indonesia," tutup Bambang.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontribusi PT Pertamina (Persero) terhadap penerimaan negara terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun buku 2025, perusahaan energi pelat merah tersebut menyetorkan Rp360,76 triliun kepada negara melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

Besarnya kontribusi tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Setoran tersebut menjadi salah satu bentuk peran strategis Pertamina tidak hanya sebagai penyedia energi nasional, tetapi juga sebagai kontributor penting bagi keuangan negara.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan kinerja perusahaan sepanjang 2025 menunjukkan kemampuan Pertamina menjaga ketahanan energi sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Secara keseluruhan, capaian tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan," ujar Simon.

Selain setoran kepada negara, Pertamina membukukan pendapatan sebesar Rp1.167,99 triliun dengan EBITDA mencapai Rp188,33 triliun dan laba bersih sebesar Rp55,20 triliun sepanjang 2025.

Kontribusi ekonomi Pertamina juga tercermin dari realisasi investasi domestik yang mencapai Rp97,20 triliun. Perseroan turut mencatat penyerapan belanja produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun yang memberikan dampak berganda terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Dari sisi operasional, Pertamina mempertahankan produksi minyak dan gas bumi di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Di sektor hilir, perusahaan memasok sekitar 70 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional, sementara bisnis gas mencatat pertumbuhan volume transmisi sebesar 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertamina juga terus menjalankan agenda transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan serta program dekarbonisasi. Sepanjang 2025, berbagai inisiatif tersebut berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton setara karbon dioksida (CO2e).

Simon menegaskan capaian tersebut tidak semata-mata mencerminkan kinerja korporasi, melainkan juga tanggung jawab perusahaan dalam memastikan pasokan energi bagi masyarakat dan sektor produktif nasional tetap terjaga.

"Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan kinerja korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab yang semakin besar untuk memastikan energi tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta berbagai sektor strategis yang menjadi penggerak perekonomian nasional," katanya.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan mengatakan keputusan yang dihasilkan dalam RUPS diharapkan dapat menjadi landasan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kontribusi kepada negara dan masyarakat.

"Keputusan yang telah diambil dalam RUPS ini menjadi langkah penting bagi perjalanan perseroan ke depan. Semoga hasil keputusan tersebut dapat membawa Pertamina meraih kinerja dan prestasi yang semakin baik di masa mendatang," ujar Iriawan.