JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi perihal ada oknum yang mengaku bisa mengondisikan perkara kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai. Informasi yang dihimpun, hal tersebut beredar di Jawa Tengah.

"Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bea dan cukai, penyidik juga mendapat informasi adanya pihak-pihak yang mengaku dapat mengatur atau mengurus proses penanganan perkara ini. Informasi tersebut diantaranya tersebar di wilayah Jawa Tengah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo Rabu (29/4/2026).

Budi menegaskan, informasi yang beredar itu tidak valid dan menilai tindakan tersebut sebagai upaya penipuan orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan mengatasnamakan Lembaga Antirasuah.

"KPK ingatkan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun," ujarnya.

"Oleh karena itu, kami mewanti masyarakat untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang melakukan modus menawarkan bantuan pengurusan perkara dengan imbalan tertentu, baik secara langsung maupun melalui perantara," sambungnya.

Lihat video: KPK TAHAN PEGAWAI DITJEN BEA CUKAI



Budi mengimbau kepada masyarakat yang mendapati informasi tersebut agar segera melapor ke KPK melalui kanal pengaduan resmi untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam mencegah praktik-praktik penipuan yang mencederai proses penegakan hukum.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan lokasi penahanan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) nonaktif, Ardito Wijaya dkk ke Lampung pada Selasa (28/4/2026). Pemindahan ini terkait perkara yang memasuki persidangan.

"Tim Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pemindahan kepada empat orang tersangka untuk perkara di Lampung Tengah, yaitu bupati dan kawan-kawan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo Rabu (29/4/2026).

Ketiga tersangka lainnya yang dipindah ialah, anggota DPRD Kabupaten Lamteng, Riki Hendra Saputra; adik Ardito, Ranu Hari Prasetyo; Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamteng, Anton Wibowo.

Budi menyebutkan, keempat tersangka ini dijadwalkan menghadapi sidang perdana atau pembacaan surat dakwaan pada 29 April 2026 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung.

Adanya pemindahan ini sekaligus menjawab terkait video yang beredar di media sosial. Dalam video yang dimaksud, terlihat beberapa orang yang mengenakan rompi oranye tanda tahanan KPK berada di sebuah Bandara.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka suap dan gratifikasi proyek di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Penetapan tersangka itu buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Lampung Tengah pada Senin, 8 Desember 2025.

Lihat video: ARDITO WIJAYA DITAHAN! Bupati Lampung Tengah Resmi Jadi Tahanan KPK!



Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto mengungkapkan salah satu tersangka yakni Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.

Selain itu, empat tersangka lain yakni anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Riki Hendra Saputra; Adik Bupati Lampung Tengah yakni Ranu Hari Prasetyo; Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Tengah, Anton Wibowo; dan Direktur PT Elkaka Mandiri Mohamad Lukman Sjamsuri.

"KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka," kata Mungki dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Dia mengatakan Ardito mematok fee sebesar 15-20% dari sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah pada Juni 2025. Adapun postur belanja APBD Kabupaten Lampung Tengah 2025 sebesar Rp3,19 triliun.

Anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah. Atas jumlah itu, Ardito menerima uang mencapai Rp5,75 miliar.

JAKARTA - Eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim tengah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Kondisi tersebut membuat Nadiem tidak bisa menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM) dengan agenda menghadirkan saksi dari kubu terdakwa pada hari ini.

Kondisi Nadiem ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, Nadiem tengah dirawat di rumah sakit sejak 25 April 2026.

"Beberapa hari yang lalu, kami mendapatkan kabar informasi, bahkan surat keterangan dari pihak Rumah Sakit Abdi Waluyo, serta dokter yang menangani terdakwa Nadiem Anwar Makarim," kata JPU di ruang sidang, Senin (27/4/2026).

"Di mana bahwasanya Pak Nadiem Anwar Makarim tidak bisa atau tidak diizinkan untuk hadir di persidangan hari ini dikarenakan sebagaimana dalam resume yang dibuat oleh dokter dan surat keterangan dokter, ada penyakit yang lama yang harus diperlukan perawatan insentif pemberian antibiotik di rumah sakit, seperti itu Yang Mulia," sambungnya.

Dengan demikian, pihaknya tidak bisa menghadirkan Nadiem di ruang sidang. Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah kemudian menanyakan perihal sampai kapan yang bersangkutan menjalani perawatan.

"Perlu kami sampaikan Yang Mulia, terdakwa Nadiem Anwar Makarim ini sejak hari Sabtu 25 April sudah dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo sampai dengan sekarang dan dari surat keterangan dokter ini diperlukan sampai 3 Mei 2026 untuk observasi dia dirawat inap, izin Yang Mulia," ungkap JPU.

Di dalam ruang sidang, terlihat hanya kursi penasihat hukim, JPU, dan majelis hakim yang terisi. Kursi untuk terdakwa terlihat kosong lantaran Nadiem tidak bisa hadir.

Lihat video: BABAK BARU! Nadiem Makarim Jalani Sidang Kasus Chromebook



Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jumlahnya mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar.

Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026).

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan dugaan perbuatan melawan hukum Nadiem itu dilakukan bersama mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam, mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah.

Selain itu, kata jaksa, Nadiem diduga memperkaya pihak lain yang merupakan perorangan atau pun korporasi. Dalam dakwaan disebutkan, terdapat 25 orang yang diduga diperkaya dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Jaksa mengatakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai total Rp2,1 triliun. Hasil penghitungan kerugian berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1.567.888.662.716,74 atau Rp1,5 triliun serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621.387.678.730 atau Rp621 miliar berdasarkan kurs terendah pada kurun waktu Agustus 2020-Desember 2022.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. Pada intinya, pasal itu mengatur tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau bertindak melawan hukum yang merugikan keuangan negara, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

Bisnis.com, SURABAYA – Pusaran kasus tindak pidana korupsi pemerasan berkaitan dengan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kembali bergulir.

Terkini, sebanyak 19 staf atau pegawai dinas tersebut yang bekerja di bagian pertambangan telah mengembalikan dana hasil pungutan liar (pungli) penerbitan perizinan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan total keseluruhan senilai Rp707 juta.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo Santoso menjelaskan aliran dana yang diduga berasal dari tindakan pemerasan terkait penerbitan perizinan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim, baik yang berstatus kontrak atau honorer maupun aparatur sipil negara (ASN).

"Ada aliran uang [hasil] pungli perizinan yang secara rutin dibagikan kepada seluruh staf di bidang pertambangan atas petunjuk tersangka AM. Jadi, ada ketua kelompok perizinan. Total sekitar 19 orang ya," ungkap Wagiyo, Kamis (23/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa aliran dana hasil tindak pidana tersebut didistribusikan atas perintah tersangka Aris Mukiyono (AM) selaku kepala dinas dan Kabid Pertambangan, tersangka Oni Setiawan (OS).

Fakta tersebut diungkapkan usai penyidik Aspidsus Kejati Jatim menemukan catatan atau disposisi mengenai arahan pembagian uang hasil kejahatan tersebut yang dituliskan oleh AM kepada OS.

"Kita menemukan ya catatan pembagian keuangan dan tulisan disposisi pimpinan yang merupakan perintah yang tidak sah, yang didapat di ruang kepala dinas ESDM dan Kabid Pertambangan. Nah, itu yang kita temukan pada saat penggeledahan pada tanggal 20 April 2026," bebernya.

Selain disposisi pimpinan yang dianggap tidak bersifat sah tersebut, penyidik Aspidsus Kejati Jatim juga berhasil menemukan berbagai dokumen pengajuan perizinan oleh masyarakat yang secara sengaja ditahan oleh instansi terkait meskipun seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi para pemohon.

"Kami juga menemukan beberapa dokumen berkas permohonan yang terindikasi sengaja dipisahkan atau disimpan atau ditahan, dan kemarin kita sudah jelaskan ke teman-teman bagaimana modus dari pemerasan maupun pungli ini bahwa syaratnya sudah lengkap, tapi izinnya tidak keluar. Sengaja ditahan," ujarnya.

Wagiyo membeberkan bahwa dana hasil tindak pidana korupsi tersebut secara rutin dibagi-bagikan oleh pejabat tinggi dinas terkait kepada segenap pegawai di bidang pertambangan setiap penghujung bulan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ia menjelaskan jumlah yang diterima masing-masing pegawai bervariasi sesuai dengan jabatan dan beban kerja masing-masing.

"Pembagian uang tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Jadi, hasil pungli ini dibagikan secara rutin setiap bulan, di akhir bulan dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, dengan jumlah bervariasi antara Rp750 ribu sampai dengan Rp2,5 juta. Tergantung status, maksudnya pegawai, honor, jabatan ya, dan beban pekerjaannya yang dilakukan," paparnya.

Selanjutnya, sejumlah pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang memiliki itikad baik berusaha mengembalikan dana hasil distribusi yang berasal dari praktik pungutan liar tersebut kepada Korps Adhyaksa.

Nominal keseluruhan dana yang dikembalikan sampai hari ini telah mencapai Rp707 juta. Para pegawai yang telah menerima aliran dana tersebut juga masih berstatus sebagai saksi atas perkara tersebut walaupun sudah dikembalikan dan disita oleh APH.

"Dengan itikad baik, tanpa paksaan tentu kita himbau seluruh staf pada bidang pertambangan tersebut beramai-ramai secara bertahap mengembalikan uang hasil pungli hari ini secara bertahap mereka nanti ke kantor kita mengembalikan [aliran dana hasil pungli]. Kemudian telah kita lakukan penyitaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wagiyo juga menyatakan kepada seluruh pihak untuk tidak sesekali mencoba untuk memengaruhi para saksi dan tersangka maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti.

Ia menegaskan APH tidak segan-segan untuk menjerat sosok-sosok yang nekat merintangi proses penyidikan dengan Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 mengenai perintangan penyidikan (obstruction of justice).

"Jadi saya tekankan, menghimbau semua pihak untuk tidak coba-coba memengaruhi semua pihak sehingga penyidikan ini menjadi terhambat. Perbuatan merintangi, sengaja menyuruh tersangka atau saksi berbohong, ini diancam dengan pidana merintangi proses penyidikan," jelasnya.

Kejati Jatim juga mengimbau kepada segenap masyarakat yang merupakan pemohon perizinan pertambangan dan air tanah di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang merasa terhambat dalam proses pengajuan hingga diperas serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengungkapan perkara tersebut dapat menghubungi saluran siaga (hotline) 081-277-874-343.

JAKARTA - Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim menegaskan, kesaksian para guru dari Aceh hingga Papua bukti Chromebook mengubah pola belajar-mengajar. Kesaksian mereka juga menepis kebijakan Chromebook merugikan negara.

Nadiem menyebut kesaksian para guru adalah bukti nyata digitalisasi pendidikan telah menyentuh akar rumput, sekaligus membantah tudingan bahwa kebijakan tersebut merugikan negara.

“Sidang yang paling emosional buat saya. Karena tujuh guru dari Aceh sampai Papua, semuanya terbang kesini untuk memberikan kesaksian mengenai bagaimana Chromebook mengubah pola belajar-mengajar di dalam ruang kelas mereka masing-masing,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Kesaksian guru-guru di persidangan, kata Nadiem memberikan bukti laptop Chromebook sangat bermanfaat bagi proses belajar dan mengajar. Terlebih lagi ternyata laptop tersebut bisa digunakan secara offline.

Selain itu, Nadiem juga menyoroti adanya ketimpangan dalam kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dari pihaknya.

“Yang sangat memprihatinkan dari JPU mendapatkan waktu 3 bulan dengan menghadirkan 60 saksi, saya baru saja 3 kali sidang yang untuk saksi saya, dan sekarang dipaksa dipercepat untuk langsung putusan. Jadi saya bingung ini keseimbangannya apa, di dalam penyajian saksi-saksi, di dalam mengundang saksi-saksi dari pihak saya,” ucapnya.

“Biasanya saya mengajak siswa untuk melakukan praktik Kimia secara virtual dan itu bisa dilakukan menggunakan Chromebook karena kami punya yang sudah touchscreen jadi itu lebih memudahkan anak-anak untuk memahami pembelajaran,” ujar Guru di Kota Sorong, Papua Barat Daya Denny Adelyta Tofani Novitasari.

Lihat video: BABAK BARU! Nadiem Makarim Jalani Sidang Kasus Chromebook



Menurut Denny, Chromebook ini masih berfungsi dengan baik bahkan setelah digunakan sekitar lima tahun. Perangkat ini dapat langsung menyala tanpa perlu menekan tombol power, serta tidak selalu membutuhkan koneksi internet karena tetap bisa digunakan secara offline untuk mengakses Google Docs, Sheets, Slides, hingga Google Drive.

"Seluruh kebutuhan pembelajaran sudah terintegrasi dalam sistem, termasuk data guru dan siswa yang otomatis tersinkronisasi ke akun masing-masing, sehingga memudahkan akses, termasuk untuk input atau upload nilai,” ujar Kepala Sekolah di Kota Sorong, Papua Barat Daya Arby William Mamangsa.

Senada, mantan Guru di Kecamatan Belimbing yang kini menjabat sebagai Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Malawi, Kalimantan Barat Muhamad Firman mengaku bisa menjalankan laptop berbasis Chromebook di daerah 3T dengan koneksi internet terbatas.

“Saya mencoba memanfaatkan Chromebook ini di daerah 3T yang memang waktu itu kondisinya ada sinyal tapi sangat terbatas. Listriknya menggunakan tenaga surya. Jadi waktu itu saya menggunakan Chromebook ini untuk mengajar Matematika terutama di Google Slide untuk presentasi dan juga Google Spreadsheet untuk membuat grafik-grafik tabel pada pelajaran Matematika. Saya menggunakan itu secara offline.” ujarnya.

Selain guru, saksi Ahli Pendidikan Ina Liem memberikan perspektif mengenai efisiensi anggaran melalui ekosistem digital. Menurut Ina platform digital seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) telah menghasilkan penghematan anggaran pelatihan guru yang luar biasa.

"Guru-guru bisa meningkatkan kapasitas di waktu luang tanpa harus membayar biaya transportasi dan penginapan yang selama ini sering terjadi," jelas Ina.

Ina juga menepis isu rendahnya IQ nasional yang sering dikaitkan dengan kegagalan sistem pendidikan. Ina menjelaskan data IQ 78 yang viral berasal dari survei pada 2018, sebelum masa jabatan Nadiem.

"Penyebab IQ rendah itu multifaktor, termasuk gizi dan polusi, bukan semata-mata ranah Kemendikbud," terangnya.

Penasihat hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir menyebut perkara ini sebagai kasus gaib. Istilah ini karena banyak narasi dakwaan yang rontok saat diuji dengan fakta di persidangan.

"Kenapa saya katakan kasus gaib? Karena ada ceritanya, tapi tidak ada faktanya. Itu kasus gaibnya. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang dibangun, narasi-narasi yang diciptakan, tetapi ketika sampai di persidangan, mentah semua, nggak ada fakta-fakta itu," tegas Ari.

Menurut Ari, guru-guru dari seluruh daerah ini perlu dihadirkan untuk mematahkan narasi yang sudah terlanjur berkembang, bahwa Chromebook itu tidak berguna, tidak terpakai, tidak bermanfaat.

“Mereka yang merasakan langsung, mereka yang menggunakan langsung, mereka yang memakai langsung. Jadi bukan katanya, supaya kasus ini tidak menjadi kasus gaib,” terang Ari.

Selanjutnya terkait masalah dugaan aliran dana Rp809 miliar yang dikaitkan dengan terdakwa Nadiem. Ari kembali menegaskan hal tersebut murni proses bisnis tanpa ada timbal balik.

“Ini kan uang 809 M ini kan selalu dibahas bahwa ada investasi dari Google (PT AKAB, PT GoTo) seakan-akan ada timbal balik. Kemarin jelas-jelas dinyatakan nggak ada hubungan sama sekali. Itu dua hal yang berbeda," ujarnya.

Investasinya Google ke GoTo ini proses bisnis biasa dan mereka pemilik saham minoritas. Mereka itu minoritas, banyak lagi pemegang-pemegang saham yang lainnya

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus dugaan korupsi tambang ilegal Samin Tan telah mempertimbangkan secara matang strategi pemulihan kerugian negara, termasuk melalui penelusuran dan pemblokiran aset. Dia menyebut pendekatan yang dilakukan Kejagung menunjukkan orientasi kuat pada asset recovery atau pengembalian kerugian negara secara optimal.

“Kejagung pasti sudah memperhitungkan masalah pemblokiran dan mengejar aset-aset Samin Tan. Karena mereka (Kejagung) berorientasi mengembalikan kerugian negara atau aset recovery,” kata Suparji Ahmad, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, langkah pemblokiran aset menjadi bagian krusial untuk memastikan negara memiliki dasar pemulihan kerugian apabila terdakwa terbukti bersalah di pengadilan. Hal ini mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan kerugian negara secara maksimal.

Langkah pemblokiran aset yang dimiliki Samin Tan perlu dilakukan. Hal ini untuk mengamankan aset yang diduga bersumber dari melawan hukum, sehingga jika proses hukum membuktikan terdakwa bersalah, maka sudah ada sumber dari uang pengganti yang akan dijatuhkan kepadanya.

Lebih lanjut, Suparji menegaskan bahwa langkah Kejagung membawa perkara ini ke ranah pidana korupsi bukan sekadar perubahan pendekatan, melainkan strategi yang lebih komprehensif dalam menindak dan memulihkan kerugian negara.

“Ini bukan peralihan tapi sebuah pola yang berbeda. Tipikor (tindak pidana korupsi) lebih pada bagaimana mengembalikan kerugian perekonomian nasional,” ungkap Suparji.

Mengejar kerugian perekonomian nasional bisa lebih besar nilainya dibanding denda administratif. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pidana korupsi memungkinkan perhitungan kerugian yang lebih luas dibandingkan sekadar pelanggaran administratif, termasuk aspek kerugian perekonomian nasional dan lingkungan serta keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

Dia menjelaskan, denda administratif dari Satgas PKH hanya menghitung pelanggaran administrasi yang terjadi dan dilihat kerugiannya berapa. Sedangkan untuk pidana Tipikor ada beberapa hal yang harus dipertanggungjawabkan, misalnya kerugian perekonomian nasional, kerugian lingkungan, keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

Terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk penyelenggara negara, Suparji menilai proses hukum yang sedang berjalan masih terbuka untuk pengembangan lebih lanjut oleh Kejagung. Mengenai kemungkinan adanya penyelenggara negara yang akan dijerat Kejagung dalam kasus Samin Tan ini, Suparji memperkirakan akan ada yang dijerat.

“Kemungkinan akan ada penyelenggara negara yang kena (ditetapkan sebagai tersangka terkait Samin Tan). Sekarang mungkin belum saja,” kata Suparji.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini proses hukum terus dilakukan Kejagung. Dan dalam konstruksi pidana korupsi, menurut Suparji, biasanya ada penyelenggara negara ada yang terlibat. “Permintaan pertanggungjawaban penyelenggara negara pasti ada. Tunggu saja,” pungkasnya.

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina dengan hukuman 8-14 tahun penjara.

Hal itu sebagaimana JPU sampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan pada Kamis (23/4/2026) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Adapun, terdakwa yang dimaksud ialah Hanung Budya selaku Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina 2014; Alfian Nasution selaku Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina 2011-2015; dan Martin Haendra Nata selaku Business Development Manager PT Trafigura Pte. Ltd periode November 2019-Oktober 2021.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hanung Budya Yuktianta dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," kata JPU membacakan amar tuntutan.

Sementara itu, Alfian Nasution dituntut dengan pidana penjara selama 14 tahun dan Martin Haendra 13 tahun.

Jaksa juga menuntut ketiga terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan badan.

Lihat video: 9 Terdakwa Kasus Minyak Mentah Dihukum Hingga 15 Tahun Penjara



Selain itu, Jaksa juga menuntut ketiganya membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp5 miliar. Jika tidak dibayar maka diganti 4 tahun penjara untuk Hanung, serta 7 tahun untuk Alfian dan Martin.

Dalam tuntutan ini, JPU menyatakan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bersih danb ebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi hal memberatkan. Selain itu, perbuatan mereka juga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat

besar.

Sementara itu, belum pernah dihukum menjadi hal meringankan bagi ketiga terdakwa yang dimaksu

JAKARTA - Tim Penasihat Hukum mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim meminta Majelis Hakim memberikan waktu untuk menghadirkan seluruh saksi. Sebab ada ketimpangan dalam proses persidangan antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan

Hal itu dikatakan Dodi S. Abdulkadir kuasa hukum Nadiem Makarim menyoroti ketetapan Majelis hakim dalam sidang lanjutan kasus Chromebook di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 21 April 2026.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menetapkan percepatan jadwal persidangan serta menginformasikan hanya tersedia dua kesempatan sidang dalam dua hari berturut-turut pada 22 dan 23 April 2026 bagi terdakwa, Nadiem Makarim untuk menghadirkan seluruh saksi dan ahli.

“Pengaturan waktu dalam tahap pembuktian menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara pihak Jaksa Penuntut Umum dan pihak terdakwa,” katanya.

Dodi mencontohkan, untuk agenda pembuktian JPU mendapatkan 11 kali kesempatan sedangkan Nadiem Makarim hanya 3 kali. Begitu juga dengan rentang waktu sidang, JPU sebanyak 3 bulan, sedangkan Nadiem Makarim hanya 2 minggu.

“Jumlah saksi JPU mencapai 55 orang, sedangkan kliennya Nadiem Makarim hanya 12 orang. Jumlah Ahli JPU sebanyak 7 orang, Nadiem hanya 1 orang. Perbedaan ini menjadi perhatian karena melanggar hak terdakwa dan penasihat hukum sesuai hukum acara serta berpotensi membatasi ruang yang tersedia bagi Terdakwa dalam menyampaikan pembelaan secara menyeluruh,” katanya.

Lihat video: BABAK BARU! Nadiem Makarim Jalani Sidang Kasus Chromebook



Dodi menyampaikan kecukupan waktu merupakan elemen penting untuk memastikan kualitas proses pembuktian, pencarian kebenaran materiil, dan pemenuhan hak asasi bagi Terdakwa.

“Kami keberatan dengan jadwal yang diberikan karena percepatan jadwal ini membatasi hak kami untuk menghadirkan seluruh saksi, khususnya ahli, agar dapat memberikan keterangan secara optimal. Ini tidak sesuai dengan prinsip persidangan yang adil,” ujarnya.

Senada, Tim Penasihat Hukum lainnya Ari Yusuf Amir menekankan keseimbangan dalam kesempatan pembuktian merupakan bagian penting dalam menjaga integritas proses peradilan.

“Kami memohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak terhadap Terdakwa dan penasihat hukum sesuai hukum acara, serta agar terdapat ruang yang memadai bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pembuktian secara utuh, sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan proporsional (berimbang),” tegas Ari.

Ari menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, dengan harapan agar setiap tahapan persidangan dapat berlangsung dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yang berimbang dan kredibel serta kelengkapan pembuktian.

JAKARTA - Bareskrim Polri batal memeriksa Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara (Kadin Sultra), Anton Timbang. Rencananya Anton diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tambang nikel ilegal.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebutkan, batalnya pemeriksaan itu lantaran Anton Timbang melayangkan surat penundaan karena alasan sakit.

"Sesuai jadwal hari ini pemeriksaan Anton Timbang sesuai panggilan sebagai tersangka. Akan tetapi, PH (penasihat hukum) nya mengirimkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan melakukan penundaan kembali karena alasan sakit," kata Irhamni di Bareskrim Polri, Selasa (21/4/2026).

Meski begitu, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu apakah benar tersangka sakit atau malah menghindari pemeriksaan dengan penyidik dalam kasus yang menjeratnya. Irhammi menyebut nantinya dikirimkan tim dokter untuk memastikan alasan Anton Timbang tidak hadir.

"Tentunya kami penyidik akan memastikan kebenarannya, apakah yang bersangkutan sakit atau tidak. Kami akan segera melayangkan panggilan yang kedua dan melakukan pengecekan kesehatan apakah yang bersangkutan benar-benar sakit atau penghindaran memberikan keterangan kepada penyidik," ujar dia.

Lihat video: KPK Temukan Potensi Kerawanan Tata Kelola Nikel



Irhammi mengatakan sejatinya pemeriksaan terhadap Anton Timbang penting untuk kepastian hukum dalam penyidikan yang sedang ditangani. "Bahwa yang bersangkutan harus memberikan keterangan untuk melakukan pembelaan dirinya di dalam proses penyidikan sebelum nanti dilakukan upaya-upaya lainnya," jelas dia.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang sebagai tersangka kasus tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam kasus ini, Anton diduga melakukan aktivitas pertambangan di wilayah hutan yang berada di kawasan tanpa izin lewat PT Masempo Dalle tempat Anton menjabat sebagai Direktur.

Irhamni mengatakan lokasi tambang itu berada di Desa Morombo Pantai, Lasolo Kepulauan, Konawe Utara, Sultra. "Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan aktivitas pengerukan tanah dan nikel di luar izin yang berlaku," ujarnya, Senin, 16 Maret 2026.

Irhamni mengatakan dari hasil pemeriksaan, perusahaan Anton tersebut tidak bisa menunjukkan bukti dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah untuk wilayah operasional tersebut.

Selain Anton, polisi turut menetapkan pejabat sementara Kepala Teknik Tambang PT Masempo Dalle yakni M. Sanggoleo W.W. sebagai tersangka.

Adapun polisi juga sudah menyita barang bukti yang telah disita berupa 4 unit dump truck, 3 unit alat berat excavator, dan 1 unit buku catatan ritase dalam perkara ini.

Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat Pasal 158 juncto Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka telah memukul kredibilitas lembaga pengawas pelayanan publik, sekaligus memunculkan sorotan terhadap proses seleksi pejabat negara.

Bukan tanpa sebab proses seleksi Hery Susanto menuai sorotan publik. Pasalnya, belum genap seminggu dilantik di Istana Negara, Hery malah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Secara kronologi, Hery dilantik pada Jumat (10/4/2026). Selang enam hari kemudian, Hery menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Peristiwa itu pun telah berimbas pada pertanyaan proses seleksi Ketua Ombudsman periode 2026-2031 dinilai gagal membaca rekam jejak calon pimpinan. Padahal, proses pemilihan pimpinan lembaga seharusnya dilakukan secara ketat baik dari hulu hingga hilir.

Seleksi Diperketat

Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riewanto mengatakan proses seleksi ketua lembaga termasuk Ombudsman RI harus diperketat atau diawasi lebih ekstra.

Menurutnya, dalam proses seleksi itu harus ada penguatan mulai dari hulu seperti track record calon ketua lembaga harus diperiksa dengan detail.

Misalnya, mengandalkan multi platform untuk pengecekan riwayat, mengecek transaksi, hingga profiling lewat teman sejawat calon pemimpin lembaga.

"Mulai dari transaksi keuangannya, perilaku sehari-hari, kemudian teman sejawat, kolega, dan sebagainya itu perlu dicek kepastiannya supaya integritas moralnya terjaga. Menurut saya itu," ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Selanjutnya, akademisi dari UNS ini juga menilai dalam proses seleksi pemimpin negara dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH). Namun, pelibatan APH maupun lembaga lain itu tidak harus secara langsung.

Misalnya, KPK dengan fasilitas pengecekan kekayaan, Polri melalui pengecekan catatan kriminal, hingga PPATK untuk pengecekan transaksi keuangan calon.

"Saya rasa tidak harus dilibatkan secara langsung, tapi dilibatkan tidak langsung itu sangat baik ya. Sekali lagi, itu jangan hanya dijadikan sebagai formalitas kan. Harusnya kan itu dijadikan keseriusan," pungkasnya.

DPR Evaluasi

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengatakan saat ini meskipun pihaknya belum membahas secara formal. Namun, evaluasi terkait pemilihan Ketua Ombudsman telah dibahas secara informal oleh Legislator.

"Sejauh ini kami masih belum membahas secara formal ya, secara informal tentunya pastilah ada pembahasan. Tapi nanti kita lihat dulu mekanismenya seperti apa. Yang jelas, harus ada evaluasi," ujarnya saat ditemui Bisnis di kompleks Senayan, Senin (20/4/2026).

Kemudian, dia meminta maaf jika dalam proses uji kepatutan dan kelayakan saat pembahasan pada Komisi II DPR RI terlewat. Bahkan, Komisi II DPR RI mengaku kaget dengan peristiwa penetapan tersangka Hery Susanto.

"Kami memohon maaf lah dari dari proses itu jikalau ada hal-hal yang terlewatkan, yang tidak bisa dijangkau oleh Komisi 2 saat fit and proper test ya terkait dengan ini ya. Tentunya kami juga kaget, syok, dan menyayangkan gitu sampai terjadi itu," imbuhnya.

Di lain sisi, dia menekankan bahwa selama proses pemilihan Ketua Ombudsman periode 2026-2031, khususnya di Komisi II telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada, termasuk soal transparansi ke publik.

Senada, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera menyatakan bahwa proses seleksi sudah sesuai ketentuan. Namun demikian, evaluasi harus tetap dilakukan baik itu dari Pansel maupun saat uji kelayakan di Komisi II.

"Memang evaluasi terhadap proses pemilihan harus dilakukan. Tapi itu kan di ujung, harusnya di hulunya bukan cuma di hilir gitu," tutur Mardani saat ditemui Bisnis.

Terlepas dari itu, Mardani menyatakan, Ombudsman harus bisa belajar dari kasus ini. Sebab, secara track record kasus yang berkaitan dengan lembaga pengawas itu cukup minim. Namun, sekalinya terjerat, langsung pucuk pimpinannya.

Dia pun menegaskan siap mencecar Ombudsman RI dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) agar kejadian serupa tidak terjadi lagi

"Sekarang ada kasus, ketua lagi. Ini tamparan dan harus segera Ombudsman merapikan barisan. Nanti saat RDP saya akan cecar, gimana metode Ombudsman mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang. Walaupun tetap praduga tak bersalah sampai pengadilan tetap dijalankan," pungkasnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai penetapan Hery Susanto bukan sekadar perkara pidana perseorangan, melainkan cermin lemahnya uji kelayakan dalam proses seleksi Ombudsman periode 2025-2026.

Menurut Boyamin, Panitia Seleksi dan Komisi II DPR semestinya mampu menelusuri rekam jejak Hery Susanto sebelum meloloskannya menjadi Ketua Ombudsman RI. Dia menyebut berbagai informasi mengenai kinerja Hery saat menjabat komisioner Ombudsman sudah beredar di internal lembaga.

“Semua ini tidak terlepas dari ketidaktelitian Panitia Seleksi Ombudsman 2025/2026 dan DPR dalam meloloskan Hery Susanto menjadi Ketua Ombudsman RI,” kata Boyamin kepada Bisnis, dikutip Senin (20/4/2026).

Boyamin mengaku bahwa dirinya telah memberikan masukan kepada panitia seleksi pada Oktober 2025, namun tidak direspons. Bahkan, dia menyebut ada anggota Ombudsman dua periode telah memberi peringatan serupa kepada panitia seleksi dan Komisi II DPR.

"Namun gagal dan bahkan HS lolos diangkat jadi Ketua ORI [Ombudsman RI]," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dituntut pidana penjara selama 6–15 tahun dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

"Menuntut agar majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Roy Riady dikutip dari Antara, Kamis (16/4/2026).

Dari ketiga terdakwa tersebut, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dituntut 15 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar (SD) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek periode 2020–2021 Sri Wahyuningsih serta Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek periode yang sama, Mulyatsyah, masing-masing dituntut pidana penjara selama 6 tahun.

Selain pidana penjara, ketiganya juga dituntut membayar denda. Ibam dituntut denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Adapun Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah masing-masing dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari penjara.

Khusus Ibam dan Mulyatsyah, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti. Ibam dituntut membayar Rp16,92 miliar subsider 7 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Mulyatsyah sebesar Rp2,28 miliar subsider 3 tahun penjara.

Dengan demikian, JPU meyakini para terdakwa melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal memberatkan, yakni para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Menariknya, penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinan Ombudsman RI itu tak lama sejak dilantik di Istana Negara pada Jumat (10/4/2026). Belum genap satu pekan, Hery Susanto harus mendekam di balik jeruji besi usai ditangkap di kediamannya pada Rabu (16/4/2026).

Penangkapan Hery di rumahnya itu terpantau saat dia digiring ke mobil tahanan Kejagung RI pada Kamis (16/4/2026) sekitar 11.19 WIB. Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hery tidak seperti tersangka lainnya yang tampil rapi saat keluar dari Gedung Bundar Kejagung.

Sebab, dengan wajah lesu dia hanya memakai kaos biru dan dibalut rompi tahanan khas Kejaksaan. Pada kedua tangannya, nampak borgol sudah dikenakan. Sementara itu, dia hanya memakai alas kaki sandal saat menjelang penahanannya di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan.

"Tim penyidik Jampidsus Kejagung RI menetapkan Tersangka HS selaku Ketua Ombudsman periode 2026-2031," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman. Nahdi di Kejagung.

Peran Hery

Syarief menjelaskan, duduk perkara kasus ini bermula saat PT TSHI memiliki persoalan terkait perhitungan PNBP oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.

Kemudian, PT TSHI melalui pemiliknya berinisial LD telah memutar otak agar bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan itu. Salah satu upayanya itu yakni bertemu dengan Hery Susanto.

Kala itu, Hery Susanto menjabat sebagai anggota Komisioner Ombudsman pada 2021-2026. Menurut Syarief, Hery menyanggupi permintaan PT THSI. Bantuan itu salah satunya berupa melakukan pemeriksaan kepada Kemenhut RI yang seolah-olah berawal dari Pengaduan Masyarakat.

"Dalam proses melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI tersebut, Sdr. HS mengatur sedemikian rupa sehingga kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan RI terhadap PT TSHI yang harus membayar uang denda adalah keliru," ujar Syarief.

Ombudsman pun mengoreksi permasalahan PNBP dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara. Setelah itu, Hery bertemu dengan pihak PT THSI berinisial LO pada April 2025.

Tujuannya yakni meminta agar Ombudsman bisa menemukan masalah administrasi dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak - Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PNBP IPPKH) yang dituangkan dalam Keputusan Kemenhut dengan kesepakatan Hery Susanto akan diberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar.

Setelah serangkaian pemeriksaan Kemenhut selesai, sosok berinisial LKM diperintahkan oleh Hery untuk menyampaikan draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada pihak PT TSHI.

"Dan menyampaikan pesan dari saudara HS bahwa Putusan Hasil Pemeriksaan akan sesuai harapan saudara LO dan untuk mengintervensi Kementerian Kehutanan RI sehingga menguntungkan PT TSHI," pungkasnya.

Atas perbuatannya itu, Hery Susanto dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Respons Ombudsman

Ombudsman RI menyatakan permintaan maaf usai Ketua Ombudsman periode 2021-2026, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam siaran pers Ombudsman, pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik ini menyesalkan peristiwa dugaan korupsi yang menyeret Hery Susanto.

"Pimpinan Ombudsman RI Periode 2026-2031 menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi," ujar Ombudsman dikutip dalam siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Ombudsman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.

Oleh sebab itu, Ombudsman bakal menghormati dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung.

"Pimpinan Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada penegak hukum yang berwenang serta akan kooperatif," imbuhnya.

Adapun, Ombudsman juga tidak menampik sorotan publik yang tertuju kepada lembaga dengan adanya penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinannya.

Namun demikian, untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pimpinan Ombudsman RI memastikan langkah-langkah internal yang diperlukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

"Selain itu, fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung," pungkasnya.