Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini ada markup dalam pengadaan Chromebook dari Rp3 juta ke Rp6 juta.

JPU Parade Hutasoit menyoroti adanya narasi dari kubu Nadiem Makarim yang dianggap tidak berlandaskan pada fakta-fakta persidangan, seperti penghematan anggaran Rp3,9 triliun.

“Salah satu poin yang dikritisi adalah klaim Terdakwa mengenai keuntungan negara sebesar Rp3,9 triliun dari pengadaan ini,” ujar Parade di PN Tipikor, dikutip Rabu (3/6/2026).

Parade mengungkapkan fakta sebaliknya bahwa terdapat indikasi kemahalan harga yang di mana Chromebook dengan spesifikasi paling rendah yang seharusnya berharga sekitar Rp3 jutaan.

Namun, dalam pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek malah memiliki harga dua kali lipat atau dengan harga sekitar Rp6 jutaan per unit.

"Mungkin bisa rekan-rekan melihat harganya masih berkisaran sekitar Rp3 jutaan. Itu fakta persidangan. Sementara pengadaan tersebut harga satu Chromebook itu kan sekitar Rp6 jutaan," imbuhnya.

Selain itu, Parade juga mencatat adanya ketidakharmonisan dalam pernyataan Nadiem. Misalnya, Nadiem menyatakan bahwa dirinya tidak menyarankan pengadaan Chromebook. Di sisi lain, Nadiem juga menyatakan program Chromebook merupakan sesuatu yang menguntungkan untuk negara.

"Karena kalau kita lihat awalnya, awalnya dibuatnya program Chromebook menurut versi beliau, di satu sisi beliau mengatakan bukan beliau yang menyarankan, tapi di sisi lain beliau menyimpulkan bahwa Chromebook itu adalah sesuatu program yang menguntungkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Nadiem Makarim mengklaim pengadaan Chromebook telah menghemat anggaran Rp3,9 triliun. Menurutnya, angka penghematan anggaran negara itu jauh di atas kerugian kasus Chromebook yang ditudingkan kepada sejumlah terdakwa.

Dia menjelaskan, angka itu diperoleh dari estimasi biaya paket digitalisasi pendidikan. Sebagai perbandingan, paket laptop Windows mencapai Rp148 juta per sekolah.

Sementara, pengadaan paket pengadaan TIK dengan kombinasi Windows dan Chrome mencapai Rp98 juta. Dengan begitu, Nadiem merasa heran ketika dinyatakan bersalah karena memilih opsi murah.

"Majelis Hakim Yang Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis, secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp 3,9 triliun," ujar Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Nadiem mengatakan harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, apabila salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi, maka majelis hakim seharusnya menjatuhkan putusan bebas.

"Jadi kalau saya ditanya apa yang saya harapkan, ya tentunya sama-sama tim penasihat hukum saya: bebas murni. Tidak ada opsi lain," imbuhnya.

Adapun, Nadiem enggan berbicara lebih jauh mengenai kemungkinan pemberian abolisi maupun amnesti. Menurutnya, saat ini fokus utamanya adalah menghadapi proses persidangan yang masih berjalan.

Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim dapat memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Permintaan saya adalah kejujuran, hati nurani para hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan. Karena jelas fakta-fakta tersebut semuanya secara serentak telah membuktikan bahwa saya tidak bersalah sehingga secara hukum saya wajib bebas," katanya.

Sebagai informasi, Nadiem Makarim bersama sejumlah terdakwa lainnya didakwa merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Dalam perkara tersebut, terdapat 25 pihak yang terdiri atas individu dan perusahaan yang disebut memperoleh keuntungan. Salah satu pihak yang disebut menikmati keuntungan adalah Nadiem Makarim dengan nilai Rp809 miliar.

Namun, tuduhan tersebut telah dibantah oleh Nadiem. Menurutnya, nilai ratusan miliar rupiah tersebut merupakan hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak berkaitan dengan proyek pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan, Selasa (2/6/2026).

Dalam pembelaannya, Nadiem menjelaskan alasan dirinya menerima tawaran menjadi menteri meskipun telah memiliki kemapanan finansial. Menurutnya, kesempatan untuk mengabdi kepada negara merupakan peluang yang tidak datang berkali-kali dalam hidup.

"Kesempatan mencari uang akan selalu ada dalam hidup saya. Tetapi kesempatan melakukan lompatan besar untuk generasi penerus bangsa hanya akan datang sekali dalam hidup," ujar Nadiem.

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara. Namun, salah satu pendiri Gojek itu mengaku kecewa dengan proses hukum yang kini dihadapinya.

Menurut dia, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial selama lima tahun mengemban jabatan publik, serta menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya, dirinya justru menghadapi ancaman hukuman pidana.

"Bayangkan betapa hancurnya hati saya. Dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama lima tahun, setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputera Adipradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, 'hadiah' yang saya dapatkan dari negara adalah jeruji besi," imbuhnya.

Selain itu, Nadiem juga menyinggung potensi kriminalisasi hukum yang menurutnya dapat menjadi ancaman bagi profesional muda di masa depan.

Menurut Nadiem, ketidakpastian hukum berpotensi memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku ekonomi, termasuk berdampak terhadap pasar saham maupun nilai tukar rupiah.

"Profesional muda ketakutan bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Satu generasi menahan napas, menunggu keputusan majelis, menunggu konfirmasi apakah kebenaran masih berarti di negara tercinta kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim merespons narasi White Collar Crime yang ditudingkan jaksa terhadap kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Mulanya, Nadiem mengklaim bahwa selama persidangan yang berlangsung lima bulan, jaksa tidak berhasil membuktikan dirinya menerima keuntungan dalam pengadaan Chromebook.

Jaksa, kata Nadiem, kemudian menyebarkan narasi soal kejahatan kerah putih atau white collar crime. Secara konsep kejahatan berarti pelaku menjauhkan uang korupsi dari entitasnya namun tetap menikmati korupsi.

"Saya sangat sedih dengan narasi baru yang disebarkan. “White Collar Crime”, atau penjahat kerah putih. Saya dituduh terlalu cerdas untuk korupsi yang kelihatan di permukaan," ujar Nadiem.

Namun, menurutnya, jaksa pun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut lantaran argumentasi yang tersisa hanya soal kecurigaan.

"Begitu hebatnya penyamaran korupsi saya, sampai saya, maupun Jaksa, tidak mengerti modus tersebut. Karena Jaksa sudah menyerah berargumentasi dengan bukti, yang tersisa hanya narasi kecurigaan," imbuhnya.

Adapun, Nadiem menyatakan bahwa jika memang dirinya merencanakan korupsi ini secara hebat maka dirinya tidak mungkin meminta pengawalan ketat dalam proses pengadaan.

Dia bahkan telah meminta BPKP untuk mengaudit pengadaan Chromebook sebanyak dua kali selama menjabat. Terlebih, proses pengadaan pun dilakukan melalui e-katalog LKPP.

Selanjutnya, terkait dengan tudingan persekongkolan dengan terdakwa lain seperti Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih. Nadiem merasa tidak pernah bersekongkol dengan keduanya lantaran berbicara secara langsung pun terjadi persidangan Chromebook dimulai.

"Di mana bukti persekongkolan ini? Kedua terdakwa Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih adalah direktur, dua level di bawah menteri. Saya tidak mengenal mereka. Pertama kali saya berbicara dengan mereka adalah di awal persidangan, saya bahkan tidak pernah punya nomor HP mereka," pungkasnya.

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim sempat terjadi gelap gulita. Sebab, aliran listrik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sempat padam.

Momen itu terjadi secara tiba-tiba saat Nadiem berdiri membacakan nota pembelaan atau pleidoi. "Sidang diskors dulu ya," kata Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah merespons aliran listrik padam.

Beberapa pengunjung ruang sidang secara spontan memberikan komentar atas momen tersebut. "Kok bisa mati lampu begini," kata salah satu pengunjung.

"Lagi seru-serunya," ujar pengunjung lainnya.

Momen listrik padam ini tidak berlangsung lama. Saat lampu di ruang sidang kembali menyala, Nadiem terlihat beristirahat dengan posisi duduk setelah membacakan pleidoi dengan posisi berdiri.

Lihat video: JAKSA TUNTUT 18 TAHUN PENJARA, NADIEM BUKA SUARA

JAKARTA - Istilah amicus curiae mendadak menjadi perhatian publik setelah muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Sedikitnya 21 tokoh nasional diketahui mengajukan diri sebagai amicus curiae atau “sahabat pengadilan” dalam perkara tersebut.

Secara sederhana, amicus curiae adalah pihak di luar perkara yang memberikan pandangan, pendapat, atau kajian hukum kepada majelis hakim. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti “friend of the court” atau sahabat pengadilan.

Dalam praktik hukum, pihak yang mengajukan amicus curiae bukanlah terdakwa, jaksa, penggugat, maupun tergugat. Mereka biasanya berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pegiat antikorupsi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh publik yang merasa suatu perkara memiliki dampak luas bagi kepentingan masyarakat atau perkembangan hukum di Indonesia.

Pendapat yang disampaikan melalui amicus curiae memang tidak mengikat hakim. Namun, dokumen tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Dalam kasus Chromebook, dokumen amicus curiae diajukan menjelang sidang pleidoi atau nota pembelaan Nadiem Makarim. Sejumlah tokoh seperti Basuki Tjahaja Purnama, Goenawan Mohamad, hingga Todung Mulya Lubis disebut ikut menandatangani dokumen tersebut.

Mereka menilai perkara tersebut tidak hanya menyangkut individu Nadiem Makarim. Tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan publik.

Dalam kajian yang disampaikan ke pengadilan, para pengaju amicus curiae menyoroti pentingnya membedakan antara kebijakan publik yang dianggap gagal dengan tindakan pidana korupsi.

Kasus Chromebook sendiri bermula dari proyek pengadaan laptop berbasis Chrome OS di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019-2023 dengan nilai anggaran mencapai hampir Rp10 triliun.

Kejaksaan Agung menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut, termasuk dugaan pemaksaan penggunaan Chromebook meski sebelumnya disebut tidak efektif untuk sejumlah wilayah dengan keterbatasan internet.

Jaksa diketahui menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta uang pengganti triliunan rupiah. Di sisi lain, tim kuasa hukum dan sejumlah pihak yang mengajukan amicus curiae menilai dakwaan tersebut masih menyisakan perdebatan hukum terkait unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur memperkaya diri sendiri.

Meski begitu, keberadaan amicus curiae tidak otomatis membuat terdakwa dibebaskan. Majelis hakim tetap akan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta keyakinan hakim dalam proses peradilan.

JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri membongkar adanya indikasi manipulasi opini publik secara masif yang dirancang untuk menutupi kebobrokan proyek pengadaan laptop Chromebook di era Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

P2G menegaskan bahwa langkah berani Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut tuntas skandal korupsi triliunan rupiah ini bukan sekadar penegakan hukum administratif, melainkan sebuah misi suci untuk merebut kembali hak-hak anak bangsa di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang anggarannya dirampok atas nama modernisasi.

Dalam pemaparannya, Iman meluruskan sekaligus meng-counter narasi negatif yang belakangan gencar diembuskan oleh kelompok pendukung mantan menteri tersebut di media sosial. Para pendukung Nadiem kerap membangun opini bahwa langkah hukum Kejaksaan adalah bentuk "kriminalisasi terhadap kebijakan inovatif" atau penjagalan terhadap masa depan digitalisasi sekolah.

Menurut P2G, narasi tersebut adalah pembodohan publik karena proyek Chromebook sejak awal tidak dilandasi oleh naskah akademik maupun dalil pedagogis (dasar ilmu pendidikan) yang kuat. "Tahun 2021 itu puncak pandemi, ribuan guru meninggal, dan internet di daerah 3T belum merata. Tapi kementerian mengunci aturan Asesmen Nasional harus berbasis internet, lalu menurunkan proyek Chromebook. Ini bukan inovasi, ini kebijakan yang sengaja diciptakan agar perangkat teknologi itu laku dibeli menggunakan anggaran negara," kata Iman dalam keterangannya dikutip, Senin (25/5/2026).

Iman menjelaskan lebih dalam mengenai kejanggalan linimasa (timeline) kebijakan yang terjadi pada tahun 2021. Di saat situasi negara sedang darurat akibat varian baru Covid-19, juga mayoritas sekolah di pelosok berjuang mempertahankan keselamatan fisik guru serta murid, fokus anggaran pendidikan justru digeser secara paksa untuk belanja teknologi ke vendor-vendor tertentu.

Demi melancarkan proyek pengadaan Chromebook, Kemendikbudristek saat itu menerbitkan regulasi Asesmen Nasional (AN) yang mengunci syarat mutlak penggunaan moda daring (internet). Kebijakan ini dinilai sebagai pemaksaan sistemik. Sebab, daerah-daerah yang bahkan belum dialiri listrik secara stabil dipaksa untuk mengadakan infrastruktur internet demi bisa menjalankan ujian. Ketika daerah kelimpungan, Chromebook hadir seolah-olah menjadi juru selamat, padahal itu adalah skema pengadaan yang komersial.

"Secara moral, ini adalah kejahatan yang terencana sejak awal. Anda mengadakan suatu barang yang memiliki implikasi anggaran sangat besar, di saat usernya (guru dan murid) sedang dilanda bencana kemanusiaan, dan Anda tahu infrastruktur dasar seperti listrik dan handphone saja mereka tidak punya. Alhasil, di pelosok NTT dan Papua, laptop-laptop canggih itu hanya membisu, bahkan ada yang berakhir menjadi ganjal pintu karena tidak bisa digunakan," ujar Iman.

P2G juga membongkar bagaimana rezim pendidikan saat itu melakukan engineering informasi (rekayasa opini publik) untuk menutupi fakta kegagalan digitalisasi di lapangan. Kemendikbudristek dianggap mengadopsi gaya manajemen perusahaan rintisan (startup) atau merek dagang, di mana kualitas substansi nomor dua, yang terpenting adalah kosmetik politik (branding).

Salah satu fakta mencengangkan yang diungkap Iman adalah adanya program sistematis bertajuk "Guru Content Creator". Pemerintah daerah melalui Balai Guru Penggerak (BGP) menyaring guru-guru yang memiliki pengikut (followers) banyak di media sosial, lalu mengundang mereka ke Jakarta. Tujuannya bukan untuk meningkatkan kompetensi mengajar, melainkan dilatih membuat konten, berjoget, dan menyebarkan narasi seragam bahwa kurikulum baru dan digitalisasi Chromebook berjalan sukses tanpa hambatan.

"Jomplang dan ironis sekali. Di satu sisi, kementerian menunjuk figur publik papan atas sebagai juru bicara pendidikan di Bali, berbicara santai di pinggir pantai dengan pemandangan mewah, mengklaim Indonesia siap untuk digitalisasi global. Di sisi lain, pada waktu yang sama, kami menerima jeritan guru-guru dari Tolikara, Papua, yang harus naik ojek membayar 500 ribu rupiah menyeberang pulau hanya untuk mencari sinyal demi mengisi puluhan aplikasi kementerian. Jika mereka tidak mengisi, rapor sekolah mereka taruhannya," cecar Iman.

Pembatasan ruang bagi guru juga diperparah oleh hadirnya Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang diakui dibuat oleh tim bayangan kementerian. Berdasarkan riset independen yang dilakukan P2G bersama LBH Jakarta dan survei di Jawa Barat terhadap ribuan guru, lebih dari 80% tenaga pendidik menyatakan bahwa tumpukan aplikasi digital kementerian tidak membuat mereka inovatif, melainkan menjajah waktu luang mereka yang seharusnya digunakan untuk mendampingi siswa belajar.

Menanggapi langkah tegas Kejagung yang melayangkan tuntutan pidana maksimal 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim, Iman menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua murid dan para guru, harus berdiri kokoh di belakang koridor hukum Kejaksaan. P2G mengimbau publik tidak terkecoh oleh manuver kubu terdakwa di persidangan yang mendatangkan saksi-saksi ahli dari kalangan influencer atau praktisi media sosial yang tidak memahami dokumen perkara.

P2G memandang bahwa proses hukum ini adalah momentum sakral untuk membersihkan dunia pendidikan dari praktik koruptif berkedok modernisasi. Siapa pun yang mengeruk keuntungan di atas penderitaan anak-anak sekolah saat pandemi harus menerima konsekuensi hukum penjaranya. "Kami dari dunia pendidikan melihat ini sebagai proses historis yang sangat berharga. Kita tidak boleh membiarkan muruah pendidikan diombang-ambing oleh rekayasa opini,” pungkasnya.

JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR tidak bisa mengintervensi persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook dan chrome device management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek. Diketahui, Baleg mengkaji terkait dengan kemungkinan revisi terbatas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan penghitungan dan penetapan kerugian negara.

"Saya kira sih Baleg tidak bisa intervensi persidangan atau penanganan kasus korupsi yang saat ini sedang berjalan. Seperti kasus Chromebook, mungkin saja karena kasus itu yang sedang ramai dibicarakan," kata Lucius dihubungi, Rabu (20/5/2026).

Dia berpendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut sebatas kajian revisi UU Tipikor dilakukan sebagai wacana dan aspirasi dari masyarakat. Karena, kata dia, Baleg DPR berkepentingan untuk membahasnya. "Tentu saja dengan membicarakan itu tak berarti bahwa Baleg bisa mengintervensi kasus persidangan Chromebook. Sehingga masyarakat bisa jangan ikut arus informasi yang tidak sesuai fakta persidangan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Lucius mengatakan bahwa revisi UU Tipikor terkait siapa yang berwenang menghitung kerugian negara ini bisa menjadi perhatian Kejaksaan dan Pengadilan, namun bukan karena diperintahkan oleh Baleg DPR. Dia menuturkan, Baleg dalam situasi tersebut masih dalam tahap mendiskusikan kemungkinan merevisi UU Tipikor dengan isu perhitungan kerugian negara sebagai salah satu poin.

"Proses selanjutnya sangat tergantung pada keinginan Baleg dan Pemerintah, apakah mau melanjutkan ke Pembicaraan soal revisi UU Tipikor atau tidak," katanya.

Diketahui, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengundang sejumlah ahli untuk membedah dualisme penafsiran antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional agar tidak menimbulkan multitafsir. Dia berpendapat bahwa hal itu penting dibahas setelah adanya Putusan MK Nomor 28 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada multitafsir terkait lembaga yang berwenang dalam menghitung kerugian negara.

Putusan MK itu menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang secara sah untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Akan tetapi, Bob menuturkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan, salah satunya setelah munculnya surat edaran Kejaksaan Agung yang disebut membuka ruang bagi banyak lembaga untuk menghitung kerugian negara, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

JAKARTA - Narasi publik yang membentengi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dinilai mulai luruh. Asumsi bahwa latar belakang akademis universitas top dunia serta ketiadaan aliran dana langsung ke rekening pribadi sebagai bukti bersihnya dari niat jahat (mens rea), dipatahkan oleh dokumen-dokumen formil di persidangan.

Analisis hukum dari praktisi sekaligus pendiri Kairos Advocates, Andi Ryza Fardiansyah menegaskan bahwa hukum pidana bekerja dengan indikator objektif, bukan berdasarkan reputasi sosial atau moralitas subjektif seorang terdakwa. "Masyarakat sering kali keliru mencampuradukkan antara status sosial dengan ketiadaan niat jahat," tulis Andi Ryza, seperti dikutip dari media sosial pribadinya, Rabu (20/5/2026).

Dalam hukum pidana murni, mens rea dan pertanggungjawaban pidana (schuld) itu diukur secara objektif melalui tindakan persiapan (voorberijdingshandeling), kedudukan hukum, serta bagaimana sebuah perbuatan dieksekusi," sambungnya.

Menurut Andi, anggapan bahwa seseorang bersih hanya karena tidak ditemukan aliran dana langsung, merupakan cara pandang yang keliru dalam membedah white collar crime (kejahatan kerah putih).

"Inti dari delik korupsi tidak melulu soal memperkaya diri sendiri. Ketika sebuah kebijakan didesain secara sadar untuk memboroskan anggaran negara demi menguntungkan pihak ketiga atau korporasi tertentu, Sifat Melawan Hukum secara materil maupun formil sudah terpenuhi secara utuh," kata Andi.

Titik tumpu penuntut umum untuk membuktikan niat jahat tersebut bermuara pada diterbitkannya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan. Regulasi ini disinyalir kuat menabrak hierarki aturan di atasnya, yaitu UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN dan Perpres Nomor 123 Tahun 2020.

Dalam aturan yang lebih tinggi tersebut, pengalokasian DAK Fisik wajib didasarkan pada usulan dari Pemerintah Daerah (bottom-up). Itu karena merekalah yang memahami kebutuhan riil di lapangan. Namun, Permendikbud No. 5/2021 secara sepihak mengeliminasi skema usulan daerah tersebut dan menggantinya dengan rencana kegiatan terpusat.

Andi Ryza memaparkan, penghapusan mekanisme usulan daerah ini merupakan elemen persiapan (by design) agar proyek pengadaan massal ini tidak mendapat penolakan di tingkat bawah.

"Secara sosiologis hukum, jika mekanisme usulan daerah tetap dipertahankan, proyek ini akan kandas. Tidak semua Pemda membutuhkan laptop, apalagi mengarah pada spesifikasi Chromebook. Maka, cara satu-satunya agar anggaran triliunan dari APBN ini terserap ke ekosistem penyedia yang dituju adalah dengan memaksa daerah melalui regulasi menteri," ungkap Andi Ryza.

Lebih jauh, Andi Ryza menyoroti klausul pemaksaan yang disisipkan dalam Pasal 15 regulasi tersebut, di mana menteri memberikan otoritas kepada dirinya sendiri untuk menghentikan kucuran dana pendidikan bagi daerah yang tidak patuh melaksanakan juknis terpusat itu.

"Ada ancaman sanksi penghentian penyaluran dana yang dipasang di Pasal 15. Ini memperlihatkan bahwa regulasi ini memang didesain sebagai instrumen pemaksa struktural agar daerah tidak memiliki pilihan selain tunduk pada menu pengadaan terpusat. Rantai fakta inilah yang membuat pembelaan 'tidak tahu-menahu' menjadi runtuh demi hukum," pungkasnya.

JAKARTA - Riuhnya pembelaan di media sosial terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook mendapat sorotan tajam dari Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri. Melalui akun X resminya, @zanatul_91, Iman yang juga merupakan praktisi sekaligus influencer pendidikan ini membedah sisi gelap dari ambisi digitalisasi pendidikan yang kini berujung pada tuntutan hukum pidana oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Iman secara konsisten menolak narasi emosional yang dibangun sebagian netizen bahwa kejaksaan tengah melakukan "kriminalisasi terhadap inovator muda". Sebaliknya, ia melihat bahwa langkah tegas Korps Adhyaksa adalah upaya penting untuk menyelamatkan muruah pendidikan nasional dari jeratan tata kelola ala korporasi yang ugal-ugalan.

Dalam salah satu utas terbarunya yang viral di platform X, Iman Zanatul menyentil pola kepemimpinan era Nadiem yang dinilai menyamakan institusi pendidikan publik dengan perusahaan rintisan (startup). Baginya, pemaksaan ekosistem Chrome OS dan Cloud Digital Monument (CDM) dalam juknis pengadaan adalah bukti nyata dari kebijakan elitis yang buta terhadap realitas lapangan.

"Pendidikan itu menumbuhkan manusia, bukan tempat eksperimen pasar vendor tertentu. Memaksakan pengadaan teknologi triliunan rupiah di saat pandemik, ribuan sekolah atapnya bocor dan guru honorer menjerit adalah bentuk ketidakadilan yang nyata," tulis Iman di akun @zanatul_91, dikutip Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan, pembongkaran keterlibatan tim bayangan (shadow organization) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuka tabir bagaimana kebijakan pendidikan nasional tidak lagi dirumuskan berdasarkan kebutuhan guru dan murid, melainkan disetir oleh kepentingan teknokratis eksternal dari aktor-jaringan tertentu. Menurut Iman, terlepas dari tuntutan Jaksa, dari sisi pendidikan, kerugian pendidikan jauh lebih besar dari sekedar tuntutan hukum. "Kalau melihat dampak kerusakannya terhadap pendidikan, lebih dari itu."

Lebih lanjut, analisis Iman juga memetakan mengapa tuntutan berat dari Kejaksaan memiliki landasan moral yang kuat. Ia mengingatkan publik agar tidak silau dengan istilah "digitalisasi" jika di dalamnya terdapat ruang-ruang gelap penyimpangan anggaran. Menurut Iman, validasi bahwa proyek ini bermasalah secara hukum sudah terlihat sejak majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada para pejabat pembuat komitmen dan konsultan terkait.

Oleh karena itu, ketika Jaksa menyeret sang mantan menteri sebagai pemegang otoritas tertinggi, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari asas tanggung jawab mutlak seorang pimpinan. Menurut Iman, semestinya Inovasi itu melahirkan solusi, bukan melahirkan kerugian negara sampai triliunan rupiah akibat penguncian spesifikasi.

"Pengungkapan korupsi Chromebook menjadi pengingat agar anggaran pendidikan di masa depan benar-benar kembali ke jalurnya: untuk mutu pendidikan siswa kita, kesejahteraan guru dan setiap orang yang benar-benar bekerja untuk pendidikan, bukan untuk spesifikasi yang mengerjai para pendidik," tegasnya dalam diskusi di kolom komentar.

Suara kritis dari akun @zanatul_91 ini menjadi representasi penting dari kelompok pendidik yang jenuh dengan kebijakan kosmetik. Di saat opini publik diombang-ambingkan oleh pembelaan berbasis citra personal, analisis objektif dari figur seperti Iman Zanatul memperkuat posisi hukum Kejagung.

Dukungan digital ini membuktikan bahwa di balik tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem, ada harapan besar dari para guru di seluruh Indonesia agar Kejaksaan menuntaskan kasus ini tanpa tebang pilih, demi bersihnya dunia pendidikan dari praktik lancung korupsi kerah putih.

JAKARTA - Mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief (Ibam) bakal mengajukan banding terhadap vonis empat tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Menurut Pengamat Hukum dan Kejaksaan Fajar Trio, pascabanding diajukan, Pengadilan Tinggi (PT) tidak boleh berlama-lama menyandera kepastian hukum.

Beralihnya perkara ke tingkat banding sesuai hukum acara membuat PT memegang otoritas penuh terkait penahanan demi kepentingan pemeriksaan di tingkat kedua. “Secara materiil di tingkat PN, Ibam sudah dinyatakan bersalah dan diperintahkan masuk rutan. Sekarang bola panas ada di Pengadilan Tinggi," ujar Fajar Trio kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

"PT memiliki kewenangan mutlak atas status penahanan terdakwa selama proses banding bergulir. Publik mendesak PT tidak mengulur waktu dan segera menerbitkan penetapan penahanan," sambungnya.

Diketahui, Ibam pada persidangan tingkat pertama telah divonis 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam amar putusan PN tersebut, hakim secara tegas menyertakan klausul perintah agar terdakwa segera ditahan di Rutan.

Akan tetapi, karena terdakwa langsung menyatakan banding, status penahanan tersebut kini menjadi domain PT. Fajar Trio menilai PT seharusnya linear dengan semangat pemberantasan korupsi di tingkat pertama dan segera mengeksekusi penetapan penahanan rutan tersebut.

“Jangan sampai proses banding ini dimanfaatkan sebagai celah atau 'napas tambahan' bagi terdakwa korupsi untuk tetap menghirup udara bebas di luar rutan. PT harus responsif terhadap rasa keadilan masyarakat," kata Fajar.

Untuk memutus spekulasi publik dan mencegah potensi terdakwa melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, Fajar Trio mendesak adanya langkah taktis dan tegas dari pihak Pengadilan Tinggi demi menjaga muruah peradilan. “Majelis hakim PT yang ditunjuk sedari awal harus berani mengambil langkah progresif dengan segera mengeluarkan penetapan penahanan badan atau rutan tanpa harus menunggu seluruh berkas memori banding selesai diperiksa secara substantif," imbuhnya.

Kemudian, kata dia, administrasinya juga harus transparan. "Umumkan kapan berkas banding dari PN diterima agar publik bisa ikut mengawal tenggat waktunya,” kata Fajar.

Fajar juga menyarankan agar pihak Kejaksaan tidak pasif dan terus melayangkan desakan formal ke pengadilan. Dia berpendapat, Jaksa selaku eksekutor harus aktif menyurati PT untuk meminta ketegasan sikap terkait status penahanan terdakwa.

"Jika Pengadilan Tinggi tetap menunda-nunda perintah penahanan ini, wajar jika publik berasumsi ada perlakuan istimewa terhadap terdakwa korupsi. PT harus membuktikan komitmennya dalam penegakan hukum kasus pengadaan Chromebook ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, kini menghadapi tuntutan 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Kasus yang bermula dari program digitalisasi pendidikan pada 2020 itu berkembang menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dengan nilai proyek mencapai Rp9,9 triliun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai proyek pengadaan Chromebook tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,18 triliun. Selain hukuman badan, Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti sekitar Rp5,6 triliun.

Kasus ini bermula ketika Kemendikbudristek menyusun program bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk SD, SMP, dan SMA pada 2020. Program itu menjadi bagian dari agenda digitalisasi pendidikan nasional yang didorong pemerintah saat pandemi Covid-19.

Salah satu fokus pengadaan saat itu adalah laptop berbasis Chromebook. Namun sebelum proyek besar dijalankan, pemerintah sebenarnya telah melakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook pada 2018–2019 melalui Pustekom Kemendikbudristek.

Dari hasil evaluasi uji coba tersebut, ditemukan sejumlah kendala. Chromebook dinilai hanya efektif digunakan jika tersedia jaringan internet yang stabil, sementara akses internet di banyak wilayah Indonesia saat itu masih belum merata.

Akibatnya, perangkat tersebut dianggap kurang optimal untuk mendukung kegiatan belajar maupun pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di sekolah-sekolah daerah.

Berdasarkan hasil kajian awal atau “buku putih”, tim teknis sebenarnya merekomendasikan agar pengadaan perangkat TIK menggunakan sistem operasi Windows. Namun dalam perjalanannya, rekomendasi tersebut berubah dan pengadaan tetap menggunakan sistem operasi Chrome OS atau Chromebook.

Perubahan kajian inilah yang kemudian menjadi sorotan Kejaksaan Agung. Penyidik menduga ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dalam proses pengadaan sehingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.

Total nilai proyek pengadaan bantuan TIK Kemendikbudristek disebut mencapai Rp9,9 triliun. Nilai itu terdiri dari:

• Rp3,58 triliun anggaran pengadaan tahun 2020–2022
• Rp6,39 triliun dana alokasi khusus (DAK)

Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung mulai memeriksa sejumlah mantan pejabat Kemendikbudristek. Salah satu yang diperiksa adalah mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Hamid Muhammad.

Selain itu, Kejagung juga menerbitkan pencekalan terhadap tiga staf khusus mantan Mendikbudristek terkait perkara tersebut.

Setelah namanya ramai disebut dalam kasus Chromebook, Nadiem akhirnya buka suara pada 10 Juni 2025 di The Darmawangsa, Jakarta. Dalam keterangannya, ia mengaku siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membantu pengusutan perkara.

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Ia juga mengaku siap memberikan klarifikasi apabila dibutuhkan penyidik.

Menurutnya, sikap kooperatif tersebut dilakukan agar perkara pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022 dapat terungkap secara terang benderang.

Namun seiring berjalannya proses hukum, kasus Chromebook akhirnya masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Nadiem diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama sejumlah pihak lain, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang kini berstatus DPO.

Tuntutan Kasus Pengadaan Chromebook

Jaksa menilai pengadaan Chromebook tetap dipaksakan meski hasil kajian awal menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif digunakan di sejumlah wilayah Indonesia dengan keterbatasan internet.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Nadiem melanggar:

1. Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional
2. juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Selain pidana penjara 18 tahun, Nadiem juga dituntut membayar:

1. denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan,
2. uang pengganti Rp809,59 miliar,
3. serta uang pengganti Rp4,87 triliun.

Jika dijumlahkan, total uang pengganti yang dibebankan mencapai sekitar Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun penjara apabila tidak dibayarkan.

Dalam persidangan, Nadiem membantah sejumlah tuduhan jaksa. Ia menegaskan tidak pernah menandatangani spesifikasi teknis Chromebook maupun penunjukan tim teknis pengadaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di level direktur dan dirjen.

Nadiem juga membantah perhitungan uang pengganti yang mencapai triliunan rupiah. Ia menyebut angka tersebut berasal dari valuasi saham GoTo saat IPO, bukan uang tunai yang dimilikinya secara pribadi.

Kini, kasus Chromebook menjadi salah satu perkara korupsi paling menyita perhatian publik karena menyeret mantan menteri sekaligus pendiri perusahaan teknologi besar di Indonesia. Publik pun menunggu putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook tersebut.