JAKARTA - Narasi yang termuat dalam nota pembelaan atau pleidoi kubu eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tidak berdasarkan pada fakta yang muncul dalam persidangan. Hal itu disampaikan salah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Parade Hutasoit.

"Terkait apakah ada poin-poin yang harus kita tanggapi, kita tetap menghormati persidangan sekalipun kita sudah melihat bahwa penasihat hukum sendiri beberapa menggunakan narasi-narasi yang pada dasarnya menurut kami tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan," kata Parade seusai persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Menurut Parade, tanggapan-tanggapan penasihat hukum juga tidak membuat sesuatu narasi menggunakan dua alat bukti sebagaimana yang sudah kita muat dalam surat tuntutan.

Nadiem Klaim Hemat Rp3,9 Triliun

Dalam pleidoinya, Nadiem Makarim mengklaim pemilihan Chrome OS malah menghemat pengeluaran Rp3,9 triliun.

"Majelis Hakim Yang Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis, secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp 3,9 Triliun, angka yang jauh di atas kerugian negara yang diduga," kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan, dengan adanya kombinasi antara windows dan chrome mampu menghemat pengadaan Rp50 juta per sekolah.

"Saat tim mempresentasikan rekomendasi mereka ke saya, diestimasikan biaya paket sekolah kalau semua laptopnya Windows itu Rp148 juta per sekolah, sedangkan kombinasi Chrome dan Windows itu biayanya Rp98 juta per sekolah," ujarnya.

Nadiem melanjutkan, jika dirinya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi lebih mahal. "Inilah ironi dalam kasus ini: saya dituntut 27,5 tahun penjara untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara."

JAKARTA - Lambatnya penanganan kasus Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai karena perkara ini sangat rumit dan dibutuhkan pembuktian yang sangat ilmiah. Saat ini, berkas perkara bolak balik dikembalikan jaksa, karena ada petunjuk yang hatus dipenuhi penyidik.

Hal itu dikatakan pengamat hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan, pada Jumat (29/5/2026). Menurut Edi, saat ini penyidik sudah memenuhinya dan berkas sudah kembali di tangan jaksa penuntut umum.

"Kita optimistis berkas ini akan segera lengkap (P21). Mohon masyarakat bersabar. Sejauh ini kita melihat koordinasi jaksa dengan penyidik terus dilakukan dan sangat baik. Semoga berkasnya akan segera lengkap," kata dosen pengajar hukum kepolisian dan kriminalistik ini.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini mengatakan, penyidik kepolisian Polda Metro Jaya dan jaksa dalam menangani kasus ini tentu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengikuti prosedur hukum yang benar agar perkara ini tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Semua celah yang melemahkan pembuktian harus diperkuat agar berkasnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan.

“Kami melihat ini bentuk kehati-hatian penyidik Polda Metro Jaya karena berkas ini akan diuji di pengadilan. Jadi polisi harus objektif dan profesional menenuhi petunjuk jaksa,” kata Edi.

Lihat video: Nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi Segera Diumumkan, P21?



Sejak awal, kata Edi, perkara ditangani penyidik dihadapkan dengan perkara yang sangat rumit karena melibatkan banyak dokumen yang ilmiah, memanggil ratusan saksi, serta kasus ini menjadi perhatian publik.

"Kita mendukung kehati-hatian penyidik Polda Metro Jaya dalam tangani kasus tudingan ijazah palsu melibatkan Roy Suryo dkk," kata Dosen Pascasarjana ini.

Edi menambahkan, kehati-hatian dalam penanganan perkara ini dibutuhkan khususnya dalam penyajian fakta dan bukti yang kuat. Polisi harus profesional dalam menangani kasus ysng mendapat sorotan publik tersebut.

“Kita minta polisi pastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan hukum. Jangan sampai karena tekanan publik ingin cepat dan berakibat terjadinya kesalahan dan adanya cacat hukum," ujarnya.

Atas lamanya proses hukum tersebut, Edi meminta masyarakat bersabar dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Edi juga meminta kepada pihak tertentu tidak menggiring opini yang menyesatkan dan memperkeruh suasana.

“Kita ajak masyarakat bersabar. Kasus ini bukan masalah cepat atau lambat, tetapi kualitas penegakan hukumnya harus baik. Profesionalisme polri tentu akan menjadi taruhanya. Kita yakin jika prosesnya hati-hati dan profesional, hasilnya pasti akan memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan beri kemanfaatan hukum untuk masyarakat,” katanya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan perpanjangan masa usia pensiun anggota Polri menjadi 60 tahun. Perpanjangan masa usia pensiun ini nantinya diatur dalam revisi UU Polri.

"Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang itu pensiunnya 60 tahun kok," ujar Supratman usai menghadiri rapat bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Bahkan, PNS Fungsional saat ini ada yang masa usia pensiunnya menginjak 65 tahun. Selain PNS, Menkum juga menyinggung perubahan aturan di instansi lain seperti TNI dan Kejaksaan.

"Undang-Undang TNI juga sudah diubah. Kemudian juga beberapa seperti Undang-Undang Kejaksaan juga berubah 60 tahun," katanya.

Di sisi lain, perpanjangan masa usia pensiun ini juga disesuaikan dengan angka harapan hidup. Menurut dia, semakin besar angka harapan hidup, maka semakin panjang usia produktifnya.

"Dan itu mencetak aparat penegak hukum yang berkualitas dengan itu, itu pasti akan ditentukan diperhitungkan ke sana. Jadi ini aspek keadilannya saja," ucapnya.

Supratman mengaku belum mengetahui lebih jauh apakah perpanjangan masa usia pensiun ini akan dibedakan berdasarkan pangkat anggota Polri. Hal ini menjawab sorotan masyarakat mengenai perpanjangan masa usia pensiun ini dalam rangka memperpanjang masa jabatan Kapolri.

Dia menegaskan soal posisi Kapolri tetap dikembalikan kepada hak prerogatif Presiden. "Secara umum kalau saya lihat drafnya usia pensiun itu sampai 60 tahun. Kemudian apakah nanti bisa diperpanjang atau tidak tergantung presiden. Jadi itu hak prerogatif presiden menyangkut soal siapa yang akan menjabat. Sama sekali tidak ada kaitan dengan apakah Pak Kapolri perpanjang atau tidak," ujar Supratman.

JAKARTA - Langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai sudah sangat tepat dalam menyusun tuntutan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Menurut Pengamat Kejaksaan Fajar Trio, jaksa berhasil membongkar taktik rumit yang biasa digunakan dalam dunia bisnis raksasa untuk menyembunyikan permainan uang.

“Langkah jaksa yang tegas menuntut Nadiem Anwar Makarim ini sudah sangat tepat. Kasus ini bukan sekadar masalah salah catat administrasi atau eror biasa di atas kertas, melainkan sebuah siasat permainan korporasi yang dirancang sangat rapi," ujar Fajar Trio saat dihubungi, Rabu (20/5/2026).

"Jaksa berhasil jeli melihat bahwa di balik kedok investasi asing, ada cara-cara cerdik yang melanggar aturan hukum bisnis dan ujung-ujungnya bisa membuat negara kita merugi besar," sambungnya.

Fajar pun menilai temuan JPU mengenai ketidaksesuaian pencatatan modal (legal capital documentation mismatch) dalam investasi Google di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB/GoTo) merupakan bentuk niat jahat (mens rea) yang terstruktur dalam ranah pidana korporasi. Menurutnya, skema manipulasi nilai ekuitas riil ini sengaja didesain untuk mengelabui regulator, menghindari kewajiban pajak, hingga berpotensi merugikan negara melalui investasi BUMN yang terjebak pada valuasi semu.

"Fakta dan bukti yang dipaparkan JPU dalam persidangan cukup jelas adanya bentuk fraudulent corporate structuring. Yakni menyembunyikan nilai ekuitas riil (understated equity) secara berulang bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan kejahatan kerah putih yang terorganisir," kata Fajar.

Pernyataan Fajar tersebut menanggapi langkah JPU dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Di hadapan majelis hakim, JPU membeberkan adanya jurang pemisah yang sangat signifikan antara dana segar yang ditransfer oleh Google Asia Pasifik Pte. Ltd. dengan nilai investasi yang secara resmi dicatatkan dalam akta notaris perusahaan.

Lihat video: DIBALIK TUNTUTAN 18 TAHUN! Jaksa Sebut Nadiem Berbelit-belit Selama



Secara yuridis, kejaksaan mengkategorikan manipulasi ini ke dalam skema Capital Injection Misrepresentation and Beneficial Ownership Concealment through Understated Legal Capital.

Modus ini merupakan bentuk penyimpangan pelaporan nilai penyertaan modal demi menyembunyikan identitas investor utama atau beneficial owner, serta menghindari kewajiban keterbukaan informasi (disclosure) dan perpajakan.

Fajar pun sepakat dengan analisis kejaksaan tersebut. Ia menambahkan bahwa dampak dari rekayasa keuangan ini sangat fatal bagi ekosistem pasar modal dan keuangan negara. “Ketika nilai modal dicatat jauh lebih kecil, otomatis besaran kewajiban PPh final atas modal ikut termanipulasi. Ini jelas merugikan pendapatan negara dari sektor fiskal," urai Fajar.

Fajar mengingatkan risiko nyata yang harus ditanggung publik jika ada BUMN yang ikut menanamkan modal di sana, mencontohkan kasus sebuah provider yang membeli saham dengan harga mahal. “Karena valuasinya dari awal dibuat tidak transparan melalui pencatatan modal yang dikecilkan, investor publik dan BUMN terjebak membeli saham dengan harga yang dimanipulasi menjadi jauh lebih mahal. Pada akhirnya, keuangan publik yang dirugikan demi keuntungan sepihak para insider control," ujar Fajar.

Fajar Trio menambahkan bahwa perbuatan menyembunyikan struktur keuangan dan memanipulasi akta notaris ini memiliki konsekuensi pidana yang sangat kokoh di bawah payung hukum Indonesia yang berlaku saat ini, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru (UU No. 1/2023).

“Jika kita bedah dari kacamata regulasi, tindakan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau dokumen notaris secara sengaja diancam pidana berat. Dalam KUHP yang berlaku, ini memenuhi unsur pemalsuan dokumen publik. Ditambah lagi, tindakan menyembunyikan pemilik manfaat asli atau beneficial owner melanggar Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang mewajibkan transparansi pemilik korporasi demi mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU)," urai Fajar.

Dia pun menekankan bahwa pelanggaran prinsip keterbukaan (disclosure) ini menabrak aturan inti di pasar modal.

"Sengaja menutupi ekuitas riil dan memanipulasi laporan ke OJK melanggar Pasal 93 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terkait penipuan dan penyesatan informasi publik. Secara korporasi, tindakan ini juga menabrak Pasal 85 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai iktikad baik pengurus perusahaan. Jadi, konstruksi hukum yang dipakai kejaksaan untuk menjerat terdakwa sudah sangat berlapis dan menjepit," tegasnya.

Diketahui, JPU secara tegas menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman pidana penjara selama 18 tahun, dikurangi selama masa tahanan sementara yang telah dijalani. Terdakwa juga dibebani denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan pengganti. Tidak hanya hukuman fisik, JPU juga menjatuhkan tuntutan finansial yang luar biasa besar berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 5,8 triliun.

Sebelumnya JPU dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Roy Riady, membeberkan temuan mencengangkan terkait ketidaksesuaian pencatatan modal (legal capital documentation mismatch) atas investasi raksasa teknologi Google Asia Pasifik Pte. Ltd. ke dalam PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) atau yang kini dikenal sebagai GoTo.

Menurut Roy, terdapat kontradiksi yang sangat signifikan antara dana riil yang ditransfer oleh Google dengan nilai investasi yang secara resmi dicatatkan dalam akta notaris perusahaan. Sementara dana segar yang masuk bernilai fantastis, nilai ekuitas yang diakui di dokumen hukum justru tercatat jauh lebih kecil.

“Dana sebesar USD 781.499.318 dari Google benar-benar masuk ke kas perusahaan (GoTo). Namun, nilai penyertaan modal yang tercatat dalam akta notaris lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya ditransfer. Artinya ada perbedaan antara dana riil yang disetorkan dan nilai yang dicatat secara hukum atau terjadi legal capital documentation mismatch,” ujar Roy Riady saat dihubungi di Jakarta Rabu (20/5/2026).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi kunci di persidangan seperti Andre Soelistyo, Kevin Bryan Aluwi, R. Koesoemohadiyani, Adesty Kamelia Usman, hingga Jose Dima Satria, serta pengakuan terdakwa sendiri, pengelolaan keuangan di PT AKAB didapati tidak memiliki Standard Operating Procedure yang jelas. “Hal ini menyebabkan pencatatan nilai transaksi yang jauh berbeda tersebut terjadi tanpa adanya pengetahuan yang nyata mengenai siapa pihak yang memerintahkannya,” katanya.

"Fakta persidangan juga menemukan ketidaksesuaian ekstrem yang terjadi berulang kali sejak awal investasi masuk. Pada 22 Desember 2017, transaksi sebenarnya bernilai USD 99.998.555 untuk 35.719 lembar saham, namun yang dicatat dalam Akta Notaris Nomor 36 hanya sebesar Rp 17.895.500.000 dengan posisi terdakwa sebagai founder,” papar Roy.

Kemudian pada 18 Januari 2019, Google kembali menyetor dana riil USD 349.999.459 untuk 72.299 lembar saham, tetapi Akta Nomor 95 hanya mencatat Rp 36.149.500.000 sewaktu terdakwa menjabat Komisaris Utama. Pola ini berlanjut pada transaksi 12 Maret 2020 dengan dana masuk USD 59.997.267, namun Akta Nomor 75 hanya mencantumkan ekuitas sebesar Rp 5.941.500.000.

Menurut Roy, kejanggalan ini terus terjadi hingga mendekati momen pelepasan saham ke publik (Initial Public Offering/IPO). “Pada 22 September 2021, dana investasi riil sebesar USD 97.496.190 masuk, tetapi Akta Nomor 8 hanya menuliskan modal sebesar Rp 9.655.000.000. Puncaknya, sesaat sebelum IPO pada 19 Oktober 2021, suntikan dana jumbo bernilai USD 69.999.999,98 untuk miliaran lembar saham justru hanya dicatatkan secara hukum sebesar Rp 2.662.487.828. Ini adalah sebuah anomali besar dalam pencatatan modal korporasi," kata Roy.

JPU Roy Riady juga menyoroti kondisi keuangan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang dinilai mengalami lonjakan harta kekayaan drastis di Singapura, yang dinilai sangat berbanding terbalik dengan performa keuangan perusahaan yang terus mencatatkan kerugian masif.

“Fakta persidangan menunjukkan adanya keadaan yang sangat kontradiktif. Di saat posisi keuangan GoTo selaku korporasi sedang merugi, harta kekayaan pribadi terdakwa di Singapura justru melonjak drastis. Berdasarkan data keuangan yang sah, ditemukan rekening Tabungan BOS atau Bank of Singapore yang terbagi beberapa kali dengan saldo Rp 1,27 miliar, Rp 3,63 miliar, Rp 1,08 miliar, dan Rp 816 juta," ungkap Roy.

“Selain tabungan, penempatan dana dalam bentuk investasi saham lainnya dan instrumen keuangan di Singapura juga luar biasa besar. Ada investasi di Planet Ocean Pte Ltd senilai Rp 57,74 miliar, Blackpine Private Equity sebesar Rp 6,42 miliar, serta portofolio jumbo lain di Bank of Singapore senilai Rp 4,40 triliun, Rp 65,21 miar, dan Rp 852,41 miliar. Terdapat pula piutang di Mejia Holdings Alfa Pte Ltd sebesar Rp 85,83 miliar serta investasi melalui UOB Kay Hian senilai Rp 16,06 miar," sambungnya.

Pengakuan terdakwa yang menyebut satu-satunya sumber kekayaannya berasal dari AKAB atau GoTo memicu dugaan kuat dari pihak kejaksaan bahwa aset tersebut berkaitan erat dengan skema aliran dana tersembunyi. “Melalui skema Fraudulent Financial Reporting via Understated Equity ini, laporan resmi sengaja mencatat ekuitas lebih rendah dari nilai tunai riil guna mengatur struktur kendali korporasi secara diam-diam dan mengelabui pemegang saham minoritas," ujarnya.

"Dana investasi raksasa dari investor strategis seperti Google dialirkan lewat jalur yang berbeda dari dokumen resmi (Layered Investment Scheme) untuk memutus transparansi, suatu praktik yang kerap digunakan untuk manipulasi pra-IPO dan kontrol orang dalam (insider control),” pungkasnya.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan aliran uang dalam kasus korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diterima Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama, ternyata lebih dari SGD 213.600. Sebab, Djaka disebut telah menerima sedikitnya enam kali aliran uang.

"Itu (nilai SGD 213.600) untuk satu kali penerimaan ya," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir kepada wartawan, dikutip Kamis (21/5/2026).

Takdir menyampaikan, dalam persidangan penuntut umum hanya memberikan satu sampel untuk memenuhi fakta hukum temuan jaksa terkait aliran dana. Namun, Djaka disebut menerima aliran dana sedikitnya enam kali dalam catatan pembuktian JPU.

"Karena tabel tadi itu menunjukkan satu bulan, bukan untuk enam kali, bukan. Makanya tadi kami tegaskan bahwa tiap bulan sampai tadi kita berapa kali sih? Enam kali, beda-beda tuh tabelnya," kata dia.

Karena itu, jaksa sebelumnya mendakwa John Field atas akumulasi suap senilai Rp63 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk menyuap sejumlah pejabat di DJBC dan nilainya disebut sesuai dengan total penerimaan yang ditemukan penyidik.

"Makanya kalau teman-teman akumulasi di dakwaan kami ya nilai itu dikali enam bulan ya dapatnya sampai Rp61 miliar," tandas dia.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap adanya delapan amplop berkode berisi uang tunai dari pemilik Blueray Cargo, John Field, untuk sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Salah satu amplop diduga merupakan jatah untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.

Fakta itu terungkap dalam persidangan kasus korupsi importasi barang di lingkungan DJBC saat pemeriksaan saksi Kasi Intel DJBC, Orlando Hamonangan alias Ocoy, Rabu (20/5). Jaksa penuntut umum M. Takdir awalnya menampilkan foto amplop berkode yang kemudian dikaitkan dengan data bagian keuangan Blueray Cargo.

Takdir menegaskan bahwa berdasarkan barang bukti yang dimiliki JPU, kode SALES 2-1 DIR merujuk pada jatah untuk Djaka Budi Utama. Jaksa menyebut nilai jatah tersebut mencapai SGD 213.600.

"Kami tegaskan yang Sales 2-1 adalah (jatah) Dirjen Bea Cukai nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami tegaskan ya, karena kami yang punya bukti ini," lanjut Takdir.

Dalam persidangan yang sama, Ocoy mengaku dirinya yang membagikan langsung uang-uang tersebut atas perintah John Field dan Sisprian. Uang disebut dibagikan ke ruangan masing-masing pejabat.

JAKARTA - Pengamat hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Nadiem Makarim dengan pidana 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook merupakan hal yang wajar. Tuntutan tersebut masuk akal jika dilihat dari perspektif hukum pidana korupsi.

Menurut dia, jaksa tentu mendasarkan tuntutannya pada fakta dan alat bukti yang dimiliki, termasuk bukti elektronik yang dinilai sulit dibantah. “Semua fakta digital itu membuat jaksa berkeyakinan adanya unsur tindak pidana korupsi. Jaksa juga menduga adanya pemufakatan jahat dalam proses pengadaan proyek bernilai triliunan rupiah tersebut,” ujar Edi, Kamis (21/5/2026).

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012-2026 itu menegaskan tuntutan 18 tahun penjara dinilai sangat beralasan karena jaksa melihat adanya dugaan korupsi besar yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.

“Melihat uraian tuntutan jaksa dengan 18 tahun penjara itu sangat beralasan karena jaksa menilai ada dugaan korupsi besar dan pemufakatan jahat yang mengakibatkan kerugian negara bernilai sangat besar,” katanya.

Meski demikian, Edi menilai tim hukum Nadiem Makarim tetap memiliki ruang untuk membantah dan menolak seluruh dalil tuntutan yang disampaikan jaksa di persidangan.

Dia menuturkan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook termasuk kategori white collar crime atau kejahatan kerah putih. Tindak pidana semacam itu umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau jabatan.

Dosen pascasarjana ini menambahkan dalam tindak pidana korupsi modern, besarnya kerugian negara menjadi salah satu pertimbangan utama jaksa dalam menyusun tuntutan pidana yang berat.

“Apalagi jaksa menilai kerugian negara dalam perkara ini sangat besar, sehingga wajar jika tuntutan jaksa juga tinggi. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim,” tuturnya.

Kendati tuntutan tersebut dinilai berat, Edi mengingatkan masyarakat untuk tetap menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kita harus tetap memegang asas praduga tak bersalah dan menganggap Nadiem Makarim belum bersalah,” katanya.

Sebelumnya, JPU menuntut Nadiem Makarim dengan pidana 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah.

TEL AVIV - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan serangkaian langkah yang menargetkan Otoritas Palestina. Ancaman itu muncul setelah mengungkapkan bahwa jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) diduga telah mengajukan permintaan surat perintah penangkapan internasional rahasia terhadap dirinya.

Dalam konferensi pers pada hari Selasa (19/5/2026), Smotrich menggambarkan langkah tersebut sebagai "deklarasi perang" dan mengaitkannya dengan apa yang ia sebut sebagai upaya Otoritas Palestina untuk menuntut pejabat Israel melalui lembaga hukum internasional.

Smotrich mengatakan permintaan yang diduga tersebut menyusul surat perintah penangkapan sebelumnya yang dikeluarkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant.

Menolak legitimasi proses ICC, Smotrich menuduh Otoritas Palestina berada di balik kampanye hukum terhadap para pemimpin Israel, dengan menyatakan, "Tangannya adalah tangan pengadilan Den Haag, tetapi suaranya adalah suara Otoritas Palestina."

Sebagai bagian dari apa yang ia sebut sebagai tindakan pembalasan, Smotrich mengumumkan ia akan segera menandatangani perintah untuk mengevakuasi desa Badui Khan al-Ahmar di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut laporan media Israel, Smotrich mengatakan tindakan ekonomi dan administratif tambahan yang menargetkan Otoritas Palestina akan menyusul, menggunakan kekuasaan yang terkait dengan wewenangnya atas aspek-aspek administrasi sipil di Tepi Barat.

Khan al-Ahmar telah lama menjadi pusat kontroversi internasional, dengan kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing memperingatkan penghancuran dan pemindahan paksa penduduknya akan melanggar hukum internasional.

JAKARTA - Pakar Hukum Piana Romli Atmasasmita menanggapi requisitoir atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan terdakwa Nadiem Makarim. Menurut Romli, Jaksa dalam requsitoirnya antara lain berpendapat bahwa ahli memiliki konflik kepentingan dan tidak etis sebagai ahli karena di antara kuasa hukum terdakwa Nadiem Makarim terdapat anak saya yang menjadi tim kuasa hukum.

“Saya akui keterangan jaksa benar akan tetapi UU No 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang dilarang adalah saksi, bukan ahli dan itupun harus ada hubungan keluarga dengan terdakwa, tetapi bukan dengan kuasa hukum,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Romli menyebut Jaksa Penuntut Umum tidak memahami ketentuan KUHAP 2025. “Masalah pernyataan Jaksa tidak etis terhadap diri saya itu hanya merupakan penilaian JPU yang subjektif dan melanggar ketentuan KUHAP yang seharusnya dikuasai JPU,” ujarnya.

Pernyataan bahwa ahli tidak menjawab pertanyaan Jaksa, kata Romli hanya memerlukan logika sederhana.

“Jaksa selain juga mengajukan pertanyaan kepada dirinya sebagai ahli yang tidak logis dan juga sangat tidak masuk akal sehat karena pertanyaan Jaksa mengenai pertanyaan kepada ahli mengenai konflik kepentingan terdakwa karena ada hubungan dengan korporasi Google di mana terdakwa pernah menjadi pejabat struktural dan terdakwa telah meletakkan jabatannya hanya didasarkan pada asumsi tidak berdasarkan fakta diketahui dari jawaban Jaksa atas pertanyaan ahli bahwa korporasi tersebut tidak ditetapkan sebagai terdakwa; jelas bukan fakta,” paparnya.

Lihat video: Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Korupsi Chromebook



Atas dasar tersebut, kata Romli, jelas Jaksa Penuntut Umum yang berpikir tidak logis dan sangat sederhana. Selama menjadi dosen senior dan memiliki pengalaman sebagai ahli lebih dari 10 perkara tipikor, kata Romli, baru dalam perkara ini dirinya diragukan integritas sebagai ahli.

“Padahal sudah banyak mahasiswa Program Doktor yang saya hasilkan termasuk dari kejaksaan antara lain Jampidum, Prof. Dr. Asep Mulyana, mantan Jampidsus, Dr. Adi Tugarisman, dan Dr. Jasman Panjaitan,” katanya.

JAKARTA - Riuhnya pembelaan di media sosial terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook mendapat sorotan tajam dari Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri. Melalui akun X resminya, @zanatul_91, Iman yang juga merupakan praktisi sekaligus influencer pendidikan ini membedah sisi gelap dari ambisi digitalisasi pendidikan yang kini berujung pada tuntutan hukum pidana oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Iman secara konsisten menolak narasi emosional yang dibangun sebagian netizen bahwa kejaksaan tengah melakukan "kriminalisasi terhadap inovator muda". Sebaliknya, ia melihat bahwa langkah tegas Korps Adhyaksa adalah upaya penting untuk menyelamatkan muruah pendidikan nasional dari jeratan tata kelola ala korporasi yang ugal-ugalan.

Dalam salah satu utas terbarunya yang viral di platform X, Iman Zanatul menyentil pola kepemimpinan era Nadiem yang dinilai menyamakan institusi pendidikan publik dengan perusahaan rintisan (startup). Baginya, pemaksaan ekosistem Chrome OS dan Cloud Digital Monument (CDM) dalam juknis pengadaan adalah bukti nyata dari kebijakan elitis yang buta terhadap realitas lapangan.

"Pendidikan itu menumbuhkan manusia, bukan tempat eksperimen pasar vendor tertentu. Memaksakan pengadaan teknologi triliunan rupiah di saat pandemik, ribuan sekolah atapnya bocor dan guru honorer menjerit adalah bentuk ketidakadilan yang nyata," tulis Iman di akun @zanatul_91, dikutip Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan, pembongkaran keterlibatan tim bayangan (shadow organization) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuka tabir bagaimana kebijakan pendidikan nasional tidak lagi dirumuskan berdasarkan kebutuhan guru dan murid, melainkan disetir oleh kepentingan teknokratis eksternal dari aktor-jaringan tertentu. Menurut Iman, terlepas dari tuntutan Jaksa, dari sisi pendidikan, kerugian pendidikan jauh lebih besar dari sekedar tuntutan hukum. "Kalau melihat dampak kerusakannya terhadap pendidikan, lebih dari itu."

Lebih lanjut, analisis Iman juga memetakan mengapa tuntutan berat dari Kejaksaan memiliki landasan moral yang kuat. Ia mengingatkan publik agar tidak silau dengan istilah "digitalisasi" jika di dalamnya terdapat ruang-ruang gelap penyimpangan anggaran. Menurut Iman, validasi bahwa proyek ini bermasalah secara hukum sudah terlihat sejak majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada para pejabat pembuat komitmen dan konsultan terkait.

Oleh karena itu, ketika Jaksa menyeret sang mantan menteri sebagai pemegang otoritas tertinggi, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari asas tanggung jawab mutlak seorang pimpinan. Menurut Iman, semestinya Inovasi itu melahirkan solusi, bukan melahirkan kerugian negara sampai triliunan rupiah akibat penguncian spesifikasi.

"Pengungkapan korupsi Chromebook menjadi pengingat agar anggaran pendidikan di masa depan benar-benar kembali ke jalurnya: untuk mutu pendidikan siswa kita, kesejahteraan guru dan setiap orang yang benar-benar bekerja untuk pendidikan, bukan untuk spesifikasi yang mengerjai para pendidik," tegasnya dalam diskusi di kolom komentar.

Suara kritis dari akun @zanatul_91 ini menjadi representasi penting dari kelompok pendidik yang jenuh dengan kebijakan kosmetik. Di saat opini publik diombang-ambingkan oleh pembelaan berbasis citra personal, analisis objektif dari figur seperti Iman Zanatul memperkuat posisi hukum Kejagung.

Dukungan digital ini membuktikan bahwa di balik tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem, ada harapan besar dari para guru di seluruh Indonesia agar Kejaksaan menuntaskan kasus ini tanpa tebang pilih, demi bersihnya dunia pendidikan dari praktik lancung korupsi kerah putih.

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua perwakilan PT KEM Indonesia, Temurila dan Miki Mahfud, dengan hukuman tiga tahun penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Jaksa menilai keduanya terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP terkait pemberian suap kepada penyelenggara negara.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Temurila dan Terdakwa II Miki Mahfud berupa pidana penjara masing-masing selama 3 tahun," ujar jaksa penuntut umum, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut keduanya membayar denda masing-masing Rp250 juta subsider 90 hari penjara. "Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I Temurila dan Terdakwa II Miki Mahfud masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 90 hari penjara," imbuh jaksa.

Dalam persidangan, jaksa menyebut Temurila dan Miki memberikan uang suap terkait pengurusan sertifikasi dan perizinan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Total uang yang diberikan disebut mencapai Rp6,58 miliar.

Lihat video: Noel Bantah Tudingan Sultan Kemnaker di Sidang Kasus Pemerasan K3



Jaksa turut membeberkan sejumlah hal memberatkan, di antaranya perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sementara hal meringankan yakni kedua terdakwa dinilai kooperatif, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta bersikap sopan selama persidangan.

Sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang disebut menerima aliran uang dalam perkara ini antara lain mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, Irvian Bobby Mahendro, Gerry Aditya Herwanto Putra, Subhan, Hery Sutanto, Anitasari Kusumawati, Fahrurozi, Sekarsari Kartika Putri, dan Supriadi.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) berharap jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan tuntutan serendah-rendahnya terhadap dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Harapan itu disampaikan Noel saat menghadiri sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Ia mengaku telah menyiapkan mental menghadapi proses persidangan tersebut. "Pertama, kita ngadepin, mental kita kuatlah ya. Kita berharap nanti JPU ya menuntut kita serendah-rendahnyalah," kata Noel kepada wartawan.

Noel juga berharap proses hukum yang menjerat dirinya dapat segera selesai. Ia mengaku lelah menjalani masa penahanan meski pelayanan di rumah tahanan KPK dinilainya baik.

"Saya juga berharap agar proses ini cepat selesailah. Jangan berlarut-larut, capek juga kita di dalam tahanan karena kita tahu yang namanya tahanan itu nggak enak ya. Walaupun di tahanan KPK itu ya semua pelayanannya itu bagus sekali," imbuhnya.

Selain itu, Noel menegaskan dirinya tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah. Menurut dia, komitmen tersebut telah dipegang sejak sebelum dirinya menjadi terdakwa.

"Tetap kita mendukung pemberantasan korupsi. Itu menjadi komitmen dasar saya ketika belum menjadi terdakwa," tandas dia.

Dalam perkara ini, Noel didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 dengan total mencapai Rp6,5 miliar atau tepatnya Rp6.522.360.000 bersama 10 terdakwa lainnya.

Para terdakwa lain yakni Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi selaku ASN di Kementerian Ketenagakerjaan, serta Miki Mahfud dan Temurila masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT Kreasi Edukasi Mandiri (KEM) Indonesia.

Selain dugaan pemerasan, Noel juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker.

Jaksa menjerat Noel dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, (13/05/2026).

Selain pidana penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti senilai total Rp5,6 triliun. Jaksa menilai proyek digitalisasi pendidikan tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun dan dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak lain.

Kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan pada 2020–2022 melalui pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah. Jaksa menilai proyek tersebut bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan karena diduga diarahkan pada sistem operasi tertentu dan tidak sesuai kebutuhan di sejumlah wilayah dengan keterbatasan internet.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut melakukan perbuatan tersebut bersama Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang kini berstatus DPO. Negara disebut mengalami kerugian hingga Rp2,18 triliun akibat proyek tersebut.

Dasar hukum tuntutan jaksa

Jaksa menyebut Nadiem melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi jaksa untuk menuntut:

• pidana penjara,
• pidana denda,
• serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hasil korupsi.

Cara perhitungan denda dan uang pengganti Rp5,6 triliun

Tuntutan finansial terhadap Nadiem terdiri dari beberapa komponen:

1. Denda Rp1 miliar
   Jika tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 190 hari.
2. Uang pengganti Rp809,59 miliar
   Jaksa menilai angka ini berkaitan dengan dugaan keuntungan atau aliran dana yang terhubung dengan perkara Chromebook.
3. Uang pengganti Rp4,87 triliun
   Nilai ini disebut berasal dari perhitungan manfaat ekonomi dan kekayaan yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Jika dijumlahkan:

• Rp809,59 miliar
• Rp4,87 triliun

Sekitar Rp5,68 triliun atau dibulatkan menjadi Rp5,6 triliun.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana tambahan berupa penjara selama sembilan tahun.

Dalam persidangan, Nadiem membantah dasar perhitungan tersebut. Ia mengatakan angka Rp809 miliar berasal dari transaksi internal antara PT Gojek Indonesia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), bukan uang pribadi yang diterimanya.

Sementara nilai Rp4,87 triliun disebut Nadiem berasal dari valuasi puncak sahamnya saat GoTo melakukan IPO, bukan uang tunai yang benar-benar dimiliki.

Jaksa juga menilai ada sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Nadiem. Salah satunya karena dugaan korupsi dilakukan di sektor pendidikan yang dianggap strategis bagi pembangunan bangsa. Proyek tersebut dinilai berdampak pada kualitas pemerataan pendidikan anak-anak Indonesia.

Selain itu, jaksa menyebut kerugian negara yang muncul sangat besar dan terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sikap Nadiem selama persidangan yang dinilai memberikan keterangan berbelit juga masuk dalam pertimbangan memberatkan.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah Nadiem belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Nadiem juga membantah sejumlah tuduhan lain dari jaksa. Ia menegaskan dirinya tidak pernah menandatangani spesifikasi teknis Chromebook maupun penunjukan tim teknis pengadaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di level direktur dan dirjen sebagai kuasa pengguna anggaran.

Ia juga menjelaskan alasan membawa tim teknologi dari luar kementerian. Menurut Nadiem, transformasi digital pendidikan membutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman membangun sistem teknologi berskala besar.

Di tengah proses persidangan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan pasca operasi. Selama menjalani tahanan rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, dan dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain.

Usai dituntut 18 tahun penjara, Nadiem mengaku kecewa terhadap tuntutan jaksa. Ia menilai fakta-fakta persidangan yang menurutnya menguntungkan dirinya tidak dimasukkan dalam tuntutan. Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan uang pengganti hingga Rp5,6 triliun yang disebutnya tidak sesuai dengan kondisi kekayaannya.

Kasus Chromebook kini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain ancaman pidana badan, perhatian publik juga tertuju pada besarnya tuntutan uang pengganti yang nilainya jauh melampaui angka kerugian negara dalam dakwaan. Kini, publik menunggu putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum mantan Mendikbudristek tersebut.