Ramdansyah

Alumni Kriminologi FISIP UI dan Praktisi Hukum TROYA

PENGUMUMAN Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 bahwa berkas perkara yang melibatkan dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) dan Roy Suryo telah dinyatakan lengkap atau P-21 menandai babak baru dalam polemik hukum yang selama berbulan-bulan menyita perhatian publik. Perkara yang berangkat dari tudingan mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kini bergerak menuju ruang sidang.

Dalam sistem peradilan pidana, status P-21 merupakan tahapan yang lazim. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum menilai berkas penyidikan telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Namun, dalam perkara ini, perhatian publik tidak berhenti pada aspek prosedural semata.

Perdebatan justru muncul setelah pengumuman status tersebut disampaikan kepada publik. Sebagian pihak memandang P-21 sebagai tanda bahwa seluruh kekurangan berkas telah dipenuhi. Sebaliknya, tim kuasa hukum Tifa-Roy's Advocate mempertanyakan bentuk pengumuman yang disampaikan serta menilai belum terdapat pernyataan resmi yang secara eksplisit menggunakan istilah P-21.

Persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang setuju atau tidak terhadap status tersebut. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara hukum menjaga kredibilitas proses peradilan ketika setiap perkembangan perkara menjadi konsumsi ruang publik yang sangat dinamis. Di tengah situasi seperti itu, masyarakat tidak hanya menunggu hasil akhir perkara, tetapi juga menaruh perhatian pada bagaimana proses hukum dijalankan.

Karena itu, fokus pembahasan seharusnya tidak terjebak pada perdebatan mengenai benar atau salahnya suatu narasi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua pihak.

Polemik ijazah Presiden ke-7 RI bukan lagi sekadar sengketa mengenai keaslian sebuah dokumen. Dalam perkembangannya, isu ini menjelma menjadi simbol pertarungan kepercayaan antara warga negara, elite politik, media sosial, dan institusi penegak hukum. Karena itu, setiap perkembangan perkara selalu dibaca melampaui makna hukumnya sendiri.

Ruang Hukum di Tengah Derau Digital

Kasus ini memperlihatkan pertemuan antara dua ruang yang bekerja dengan logikanya masing-masing. Ruang pertama adalah ruang digital, tempat berbagai klaim, tuduhan, bantahan, dan spekulasi beredar tanpa henti. Ruang kedua adalah ruang hukum yang bergerak melalui prosedur pembuktian, pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, serta pendapat ahli.

Masalah muncul ketika ukuran kebenaran di ruang digital mulai memengaruhi cara publik memandang suatu perkara. Informasi yang paling banyak dibagikan sering kali dianggap sebagai informasi yang paling benar. Padahal, hukum tidak bekerja berdasarkan jumlah unggahan, komentar, atau dukungan warganet.

Tidak mengherankan apabila opini publik kerap terbentuk jauh sebelum pengadilan memulai pemeriksaan. Dalam banyak kasus, media sosial menghadirkan semacam "persidangan alternatif" yang menghasilkan kesimpulan sendiri tanpa mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara.

Di sinilah pentingnya membedakan ruang hukum dari ruang opini. Apabila terdapat keberatan terhadap keabsahan prosedur yang ditempuh penyidik maupun jaksa, hukum telah menyediakan mekanisme pengujian melalui praperadilan. Melalui forum tersebut, tindakan aparat penegak hukum dapat diperiksa secara terbuka sebelum perkara memasuki pemeriksaan pokok di pengadilan.

Apabila prinsip due process of law telah dipenuhi, perkara akan berlanjut ke tahap pembuktian. Sebaliknya, apabila ditemukan cacat prosedural, pengadilan dapat menyatakan tindakan tersebut tidak sah dan memberikan konsekuensi hukum terhadap kelanjutan perkara.

Dengan demikian, masuknya perkara ke ruang sidang seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk memindahkan perdebatan dari wilayah spekulasi menuju wilayah verifikasi. Apa yang selama ini diperdebatkan di ruang publik pada akhirnya harus diuji melalui alat bukti dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepastian Hukum dan Legitimasi

Dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan. Tom Bingham dalam The Rule of Law (2010) menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya ada, tetapi juga harus dapat dipahami serta diprediksi penerapannya oleh masyarakat. Melalui kepastian hukum, warga negara mengetahui bagaimana kewenangan negara digunakan dan batas-batas penggunaannya.

Perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dan pihak yang berhadapan dengan proses hukum merupakan hal yang wajar. Setiap pihak memiliki sudut pandang dan kepentingannya masing-masing. Akan tetapi, ketika perbedaan tersebut tidak disertai penjelasan yang memadai, ruang publik mudah dipenuhi ketidakpastian.

Di titik inilah keadilan prosedural menjadi penting. Legitimasi hukum tidak lahir semata-mata dari hasil akhir suatu perkara, melainkan juga dari proses yang mengantarkan pada hasil tersebut. Putusan yang merugikan salah satu pihak masih dapat diterima apabila publik melihat bahwa prosesnya berlangsung fair, sesuai aturan. Sebaliknya, keputusan yang secara substansial benar dapat dipersoalkan apabila prosedurnya dianggap tidak transparan.

Pandangan serupa dapat ditemukan dalam pemikiran Mahfud MD. Dalam Membangun Politik Hukum (2006), ia menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya diukur dari kemampuannya menegakkan aturan secara formal, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan keadilan yang memperoleh kepercayaan masyarakat.

Pemikiran tersebut relevan untuk membaca perkara yang sedang berlangsung. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh putusan yang akan dijatuhkan hakim. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan seluruh institusi yang terlibat untuk menunjukkan bahwa proses hukum berjalan secara terbuka, akuntabel, dan menghormati hak setiap pihak yang berperkara.

Pengadilan menjadi ruang yang paling tepat untuk menguji seluruh klaim yang selama ini beredar. Di ruang sidang, hakim tidak menilai berdasarkan popularitas suatu narasi, melainkan berdasarkan kualitas bukti yang diajukan para pihak. Melalui mekanisme itulah hukum berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang rasional.

Krisis Komunikasi Penegakan Hukum

Meski demikian, tantangan penegakan hukum pada era media sosial tidak berhenti pada aspek prosedural. Publik kini menuntut lebih dari sekadar proses yang benar. Mereka juga menginginkan penjelasan yang memadai mengenai bagaimana proses tersebut dijalankan.

Lon L. Fuller dalam The Morality of Law (1969) menekankan bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip keterbukaan, kejelasan, konsistensi, serta kesesuaian antara apa yang diumumkan dan apa yang dilakukan. Ketika informasi yang disampaikan tidak cukup jelas, masyarakat akan kesulitan menilai apakah suatu tindakan benar-benar dijalankan berdasarkan hukum.

Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi publik telah menjadi bagian penting dari penegakan hukum modern. Ketika penjelasan resmi dianggap kurang memadai, ruang kosong tersebut segera diisi oleh berbagai asumsi, tafsir, dan spekulasi yang menyebar jauh lebih cepat daripada fakta hukum.

Kepercayaan terhadap lembaga peradilan semakin terkait dengan kualitas komunikasi yang menyertai proses hukum. Dalam lingkungan informasi yang sangat kompetitif, pengadilan dan media menjadi arena tempat berbagai narasi berebut legitimasi. Karena itu, keterbukaan informasi bukan lagi sekadar pelengkap proses hukum, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Yang dipertaruhkan pada akhirnya bukan hanya nasib satu perkara, melainkan juga persepsi masyarakat terhadap kemampuan negara menegakkan hukum secara adil dan transparan.

Ujian Negara Hukum di Era Post-Truth

Pada akhirnya, perkara dr Tifa dan Roy Suryo telah berkembang melampaui status para pihak yang sedang berhadapan dengan hukum. Kasus ini menjadi cermin bagaimana negara hukum bekerja di tengah masyarakat yang semakin dipengaruhi arus informasi digital dan persaingan narasi di ruang publik.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Lee, Tóth, dan Carter (2025) yang menunjukkan bahwa dalam situasi post-truth, fakta hukum tidak selalu menjadi faktor utama dalam pembentukan opini publik. Persepsi masyarakat sering kali terbentuk oleh narasi yang beredar lebih dahulu sebelum proses pembuktian berlangsung.

Jika proses hukum berjalan transparan, perkara ini dapat menjadi contoh bahwa sengketa yang sarat muatan politik tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Sebaliknya, apabila proses tersebut justru memunculkan keraguan baru, yang tergerus bukan hanya kewibawaan putusan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Karena itu, perkara dr Tifa dan Roy Suryo pada akhirnya lebih besar daripada para pihak yang sedang berperkara. Ia menjadi ukuran sejauh mana negara hukum Indonesia mampu bertahan di tengah derasnya arus informasi, polarisasi opini, dan kecenderungan publik untuk lebih dahulu mempercayai narasi daripada proses pembuktian.

Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mendesak majelis hakim PTUN Jakarta menolak gugatan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Diketahui putusan KIP mewajibkan UGM membuka dokumen ijazah Jokowi untuk publik.

"Keberatan ini (UGM) harus ditolak, itu Jawaban yang kami sampaikan tadi dalam persidangan," ujar perwakilan Bonjowi, Syamsuddin Alimsyah pada wartawan usai persidangan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, sidang itu digelar karena UGM mengajukan keberatan atas putusan KIP, yang mana sejatinya sengketa itu diatur dalam Peraturan MA nomor 2 Tahun 2019. Bukti dokumen yang diserahkan ke hakim PTUN Jakarta juga memaparkan tentang kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana diajukan UGM.

"Kami membahas kewenangan absolut dan kewenangan berlatih. Itu sangat tegas di sana ada disebut badan publik negara dan badan publik selain negara. Kami menumpatkan UGM itu selain, jadi harusnya sengketa ini bukan di PTUN, tapi kewenangannya Pengadilan Negeri," tuturnya.

Lantas, kata dia, UGM itu lokasinya berada di Yogyakarta sehingga gugatan dan persidangannya pun haruskah di wilayah Yogyakarta. Sebabnya, dalam aturan hukum tegas menyatakan tentang di mana kejadian itu, di mana sengketanya yakni di Yogyakarta.

Sementara itu, perwakilan Bonjowi lainnya, Leony Lidya menambahkan, berkaitan Perma No 2 dan UU Keterbukaan Informasi secara tegas menyatakan manakala mereka keberatan terhadap sengketa itu diberikan waktu selama 14 hari.

Namun, pasca putusan KIP dibacakan dan pihak UGM terima hingga akhirnya mengajukan gugatan sejatinya telah lewat 14 hari.

"Terutama soal kadaluarsa, jadi kami itu menghitung dengan teliti, dasarnya 14 hari kerja setelah dokumen putusan diterima oleh kami. Jadi secara waktu, menyoal aturan bandingnya, putusan ini (KIP) sudah inkrah, sudah tidak ada upaya harusnya," tegasnya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya diminta segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Hal itu menyusul berkas perkara Roy Suryo dkk terkait dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan lengkap atau P21.

Pengamat hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan mengatakan, pelimpahan tahap II perlu segera dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Kalau memang berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, kita minta Polda Metro Jaya segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Langkah ini penting demi memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses penegakan hukum,” kata Edi, Kamis (4/6/2026).

Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta itu menegaskan bahwa sejak awal dirinya optimistis berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu tersebut akan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Menurutnya, dalam proses penyidikan, berkas perkara sempat beberapa kali dikembalikan oleh jaksa untuk dilengkapi. Setelah memenuhi seluruh petunjuk dari jaksa penuntut umum, penyidik kepolisian kembali menyerahkan berkas hingga akhirnya dinyatakan lengkap.

Lihat video: Kasus Ijazah Jokowi Memanas, Sidang Roy Suryo-Tifa Segera Digelar



“Sekarang kita harapkan agar tersangka dan barang bukti segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum sehingga perkara ini dapat segera disidangkan dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Edi menilai polemik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi selama ini telah menjadi perhatian publik. Karena itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum yang berlaku merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.

“Kita minta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bila ada pihak yang merasa tidak bersalah, silakan dibuktikan di pengadilan,” tegas dosen hukum pidana tersebut.

Menurut Edi, pengadilan merupakan forum yang tepat untuk menguji seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan para pihak.

“Biarkan hakim yang menilai fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan. Yang terpenting, proses hukum berjalan sesuai prosedur dan asas due process of law,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa. Dengan status tersebut, proses hukum terhadap keduanya akan berlanjut ke tahap persidangan.

JAKARTA - Relawan Jokowi, Relly Reagen menyebutkan, tudingan ijazah palsu yang disampaikan Roy Suryo Cs terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menguras energi. Pasalnya, tudingan itu disampaikan Roy Suryo Cs sudah lebih dari 1 tahun lamanya.

"Kita melakukan pembelaan terhadap Pak Jokowi, kurang lebih satu tahun lebih dari tahun lalu. Ini cukup menguras energi, dan banyak persoalan bangsa lain yang lebih besar bisa jadi pemikiran kita sama-sama," ujarnya pada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, kasus yang menjerat Roy Suryo Cs sebagai tersangka itu sudah memasuki tahap P21. Maka, sudah sepatutnya kasus itu segera dilimpahkan ke Kejaksaan agar persoalan itu tidak berlarut-larut di kemudian hari.

"Tahap 2 sudah lengkap, P21, sudah kurang lebih satu tahun lebih, berlarut-larut, dan Alhamdulillah Polri kemarin telah menetapkan P21, dan kami sebetulnya relawan bela Pak Jokowi itu untuk mengimbangi atau melakukan argumentasi apa yang disampaikan Roy dan kawan-kawan selama kurang lebih satu tahun lebih. Kita minta rasa keadilan yang sama," tuturnya.

Dia menerangkan, kasus itu jangan sampai mandek karena telah P21, apalagi Pelapor dalam kasus tersebut merupakan mantan Presiden RI. Sehingga, ke depan jangan sampai ada lagi Roy Suryo-Roy Suryo lainnya yang melakukan tudingan tanpa dasar pada mantan pemimpin yang telah sangat berjasa bagi negaranya.

"Jangan sampai mantan-mantan presiden diperlakukan seperti in, ini pemimpin, mantan pemimpin presiden kita, angan sampai di kemudian hari siapapun pemimpin Republik ini, akan datang Roy-Roy berikutnya, yang pada akhirnya itu melanggar adab dan etika dan hukum," jelasnya.

Dia pun meminta, agar Roy Suryo Cs bertindak gentle untuk melakukan pembelaan atas tudingannya itu di pengadilan, bukan di berbagai media yang membuat gadung negara ini. Aparat pun diminta segera menahan Roy Suryo Cs sesuai tugasnya.

"Kami semua dari relawan Pak Jokowi, berharap kepada penegak hukum, laksanakan lah tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum. Persoalan hukum yang sudah dinyatakan P21 ini, agar segera Roy dan kawan-kawan, supaya tidak melakukan argumentasi di berbagai media, dan membuat kegaduhan di Republik ini, dilakukan penahanan," katanya.

JAKARTA - Pakar telematika yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo menyoroti pernyataan Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut telah dinyatakan lengkap sehingga segera disidang. Roy Suryo menilai langkah Polda Metro Jaya terkesan seperti didorong oleh termul-termul yang ngamuk.

“Yang pertama, saya ingin menegaskan bahwa apakah jawaban kemaren, apakah statement pers yang dilakukan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, itu adalah jawaban dari perkataan ‘surprise’, itu sama sekali bukan surprise, itu doorprize namanya,” kata Roy Suryo di Polda Metro, Rabu (3/6/2026).

Ia mengaku menghormati apa yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Akan tetapi, ia menilai, pernyataan Polda Metro Jaya tidak detail apakah benar-benar sudah P-21 apa belum.

“Jadi ngaco banget. Karena apa? karena itu tidak ada detailnya apa yang disampaikan. Kami memang menghormati, jadi kami tidak langsung ngga percaya, bukan. Tapi itu ngga ada detailnya sama sekali,” ujar dia.

“Dan ini kelihatan betul, bahwa yang namanya Polda Metro Jaya itu terkesan bahwa kayaknya ini di dorong oleh termul-termul yang ngamuk, termul itu ngamuk semuanya,” sambung Roy Suryo.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menyatakan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ) dengan tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa lengkap atau P-21. Dengan begitu, Roy Suryo dan Dokter Tifa bakal segera disidang.

"Berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI, tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan kemarin sudah kami penuhi," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Selasa (2/6/2026).

Iman menyebut setelah berkas dinyatakan lengkap, pihaknya akan melakukan tahap dua untuk melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk keperluan penuntutan.

"Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut," ujar Iman.

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengatakan berkas perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah dinyatakan lengkap sehingga keduanya segera disidang. Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyebutkan, dengan P-21 tersebut pada saatnya diperoleh kepastian terkait ijazah tersebut yang selama ini dinarasikan palsu.

"Dengan P-21 maka perkara segera disidangkan dan pada saatnya diperoleh kepastian terkait ijazah Pak Jokowi yang selama ini dinarasikan palsu," kata Rivai kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Dia berharap, kebenaran mengenai ijazah Jokowi terungkap dalam sidang. Sehingga, tidak ada lagi tudingan ijazah palsu kepada Jokowi .

"Padahal Pak Jokowi memperolehnya secara sah dari UGM setelah menyelesaikan perkuliahnnya dengan tuntas. Di sisi lain agar nama baik Pak Jokowi dipulihkan, termasuk beberapa institusi yang selama ini ikut terseret seperti UGM, KPU, KPUD, Kemendikti, dan sebagainya," ujar dia.

Menurutnya, selama ini publik disuguhkan dengan kebohongan dan hoaks, sehingga diperlukan forum hukum yang mengoreksinya dengan menyuguhkan kebenaran. Dia juga berharap, sidang ini bisa membuat publik mendapat informasi yang benar. Rivai menambahkan, akan banyak pelajaran yang bisa diambil dalam sidang ini.

"Melalui persidangan ini juga publik bisa mengikuti proses pembuktiannya dengan mendengar argumentasi secara berimbang. Tentunya akan banyak pelajaran dipetik baik dari segi kehidupan berdemokrasi, penegakan hukum, maupun cara berpolitik yang beradab," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menyatakan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ) dengan tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa lengkap atau P-21. Dengan begitu, Roy Suryo dan Dokter Tifa bakal segera disidang.

"Berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI, tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan kemarin sudah kami penuhi," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Selasa (2/6/2026).

Iman menyebut setelah berkas dinyatakan lengkap, pihaknya akan melakukan tahap dua untuk melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk keperluan penuntutan. "Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut," ujar Iman.

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menyatakan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ) dengan tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa lengkap atau P-21. Dengan begitu, Roy Suryo dan Dokter Tifa bakal segera disidang.

"Berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI, tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan kemarin sudah kami penuhi," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Selasa (2/6/2026).

Iman menyebut setelah berkas dinyatakan lengkap, pihaknya akan melakukan tahap dua untuk melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk keperluan penuntutan. "Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut," ujar Iman.

Diketahui, Polda Metro Jaya awalnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Klaster pertama terdiri dari lima tersangka. Mereka yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Klaster kedua terdiri dari tiga tersangka. Ketiganya yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Status tersangka Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar dicabut setelah mengajukan restorative justice (RJ).

Ramdansyah

Alumni Kriminologi FISIP UI & Praktisi Hukum Troya

PERMINTAAN agar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikembalikan kepada penyidik disuarakan oleh dr. Tifa dan Roy Suryo melalui koordinator penasihat hukum mereka, Refly Harun. Permintaan tersebut menggeser fokus perdebatan dari sekadar benar atau salahnya tuduhan mengenai dugaan ijazah palsu menuju persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana negara hukum mengelola proses penegakan hukum yang menyangkut seorang mantan presiden.

Dalam konteks inilah polemik ijazah Joko Widodo menjadi ujian serius bagi keberadaan negara hukum di Indonesia. Setelah hampir satu tahun perdebatan berlangsung di ruang publik, isu yang semula berpusat pada keaslian sebuah dokumen kini bergerak ke wilayah yang lebih fundamental: apakah hukum telah dijalankan melalui prosedur yang benar dan setara bagi semua pihak?

Secara normatif, penyidik memiliki ruang waktu yang terbatas untuk melengkapi kekurangan berkas sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Persoalannya, tenggat waktu tersebut diduga telah terlampaui. Kubu Roy Suryo dan dr. Tifa mendasarkan argumentasinya pada dugaan bahwa proses pelimpahan berkas perkara telah dimulai sejak 13 Januari 2026.

Karena itu, muncul pertanyaan apakah seluruh tahapan penegakan hukum telah dijalankan sesuai batas waktu prosedural yang ditentukan undang-undang. Perdebatan mengenai tenggat waktu tersebut sesungguhnya membawa publik pada pertanyaan yang lebih mendasar.

Persoalannya bukan lagi sekadar apakah berkas telah lengkap atau belum, melainkan apakah seluruh proses hukum dijalankan sesuai prinsip negara hukum. Pada titik inilah konsep rule of law menjadi relevan untuk membaca polemik yang berkembang.

Bukan Rule by Law, tetapi Rule of Law

Di tengah hiruk-pikuk perdebatan tersebut, pemikiran Brian Z. Tamanaha menawarkan perspektif yang lebih jernih. Dalam The Rule of Law for Everyone (2002), Tamanaha mengingatkan bahwa pertanyaan paling penting dalam negara hukum bukanlah apakah warga negara tunduk kepada hukum, melainkan apakah kekuasaan juga tunduk kepada hukum. Negara hukum tidak diukur dari kemampuannya menghukum masyarakat, tetapi dari kesediaannya membatasi dirinya sendiri.

Salah satu kekeliruan yang kerap muncul dalam polemik ini adalah kecenderungan publik memandang kasus hanya melalui dua kemungkinan: ijazah asli atau ijazah palsu. Akibatnya, perhatian terhadap kualitas prosedur hukum justru terpinggirkan. Padahal dalam negara hukum modern, prosedur bukanlah persoalan administratif yang dapat diabaikan. Prosedur merupakan sumber legitimasi hukum itu sendiri.

Putusan dapat saja benar secara substansi, tetapi kehilangan legitimasi apabila diperoleh melalui proses yang dipandang tidak adil. Karena itu, tuntutan pengembalian SPDP tidak otomatis dapat dimaknai sebagai upaya menghambat proses hukum. Tuntutan tersebut juga dapat dibaca sebagai permintaan agar seluruh tahapan penegakan hukum berjalan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa prosedur demikian penting dalam perkara yang melibatkan tokoh besar. Jawabannya dapat ditemukan dalam konsep rule of law yang dikembangkan Tamanaha. Di sinilah pemikiran Tamanaha menjadi penting. Menurutnya, hukum kehilangan makna ketika diterapkan secara berbeda berdasarkan siapa yang sedang diperiksa.

Jika prosedur dianggap penting bagi warga biasa, maka prosedur yang sama harus berlaku ketika perkara menyentuh laporan polisi yang diajukan oleh seorang mantan presiden Republik Indonesia. Sebaliknya, apabila prosedur dapat dilonggarkan karena status politik seseorang, maka hukum telah bergeser dari rule of law menjadi rule by law—hukum yang melayani kekuasaan, bukan membatasinya.

Bahkan jika benar terdapat pelampauan tenggat sebagaimana dipersoalkan kubu Roy Suryo dan dr. Tifa, pertanyaan yang harus dijawab bukanlah apakah laporan tersebut pada akhirnya terbukti benar atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa persoalan prosedural itu masih terus menimbulkan ruang perdebatan publik yang luas ketika menyangkut seorang mantan presiden. Pada titik inilah prinsip kesetaraan di hadapan hukum dipertaruhkan.

Bahaya Terbesar: Persepsi Ketidaksetaraan

Persoalan yang lebih luas saat ini bukan semata-mata polemik mengenai sebuah dokumen, melainkan munculnya krisis persepsi mengenai kesetaraan di hadapan hukum. Dalam masyarakat demokratis, legitimasi hukum lahir dari keyakinan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama. Ketika perkara melibatkan figur besar, publik secara alami akan menguji apakah standar hukum yang digunakan benar-benar identik dengan standar yang diterapkan kepada warga biasa.

Tamanaha menjelaskan bahwa negara hukum pada dasarnya merupakan mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Hukum hadir bukan untuk memperkuat penguasa, melainkan untuk memastikan bahwa penguasa tidak berada di atas hukum. Oleh karena itu, perkara yang melibatkan tokoh besar justru menjadi arena paling penting untuk menguji apakah prinsip tersebut benar-benar dijalankan.

Kecurigaan publik tidak selalu muncul karena adanya pelanggaran hukum. Dalam banyak kasus, kecurigaan lahir karena minimnya transparansi, lemahnya komunikasi, atau lambannya penjelasan institusi penegak hukum terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Namun apa pun penyebabnya, persepsi ketidaksetaraan tetap membawa konsekuensi yang serius.

Jika hukum dapat bekerja secara independen ketika berhadapan dengan kekuasaan, kepercayaan publik akan menguat. Sebaliknya, jika muncul kesan bahwa hukum hanya tegas terhadap kelompok tertentu tetapi lunak terhadap kelompok lain, maka yang rusak bukan hanya reputasi institusi penegak hukum, melainkan fondasi legitimasi negara itu sendiri. Dari sinilah lahir adagium yang terus berulang di ruang publik: hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.

Negara Hukum Diuji dalam Situasi Sulit

Sejarah menunjukkan bahwa negara hukum tidak pernah diuji ketika menangani perkara yang mudah. Negara hukum justru diuji ketika berhadapan dengan kasus yang sarat kepentingan politik, emosi publik, dan tekanan kekuasaan.

Polemik ijazah Joko Widodo memenuhi hampir seluruh unsur tersebut. Ia menyangkut mantan kepala negara, melibatkan perdebatan publik yang berlangsung lebih dari satu tahun, serta memunculkan polarisasi yang cukup kuat di masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, institusi penegak hukum dituntut tidak hanya menghasilkan keputusan yang benar, tetapi juga memastikan bahwa proses menuju keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Namun, Tamanaha mengingatkan bahwa stabilitas yang dibangun dengan mengorbankan prinsip-prinsip hukum hanya akan menghasilkan legitimasi semu.

Negara mungkin mampu mengakhiri kontroversi dalam jangka pendek, tetapi kehilangan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Padahal kepercayaan merupakan modal sosial yang paling penting bagi keberlangsungan negara hukum.

Karena itu, apakah SPDP perlu dikembalikan atau tidak seharusnya diputuskan semata-mata berdasarkan hukum acara yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan politik, simpati publik, ataupun kepentingan pencitraan institusi. Yang dibutuhkan masyarakat bukan kemenangan salah satu kubu, melainkan kepastian bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan yang sama bagi siapa pun.

Pelajaran yang Lebih Besar dari Sebuah Polemik

Mungkin sejarah tidak akan mengingat polemik ini hanya sebagai perdebatan mengenai keaslian selembar ijazah. Sejarah bisa saja mencatatnya sebagai salah satu momen ketika Indonesia menguji kesungguhannya dalam menjalankan prinsip negara hukum.

Tamanaha mengingatkan bahwa ukuran utama rule of law bukanlah banyaknya aturan yang dimiliki negara, melainkan kemampuan aturan tersebut membatasi kekuasaan secara nyata. Ketika hukum mampu mengendalikan kekuasaan tanpa pandang bulu, negara hukum memperoleh legitimasi moralnya.

Sebaliknya, ketika hukum hanya menjadi instrumen untuk membenarkan tindakan penguasa, maka negara hukum berubah menjadi slogan kosong. Karena itu, substansi terpenting dari polemik ijazah Joko Widodo sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang akhirnya benar atau salah. Yang jauh lebih penting adalah apakah bangsa ini mampu menunjukkan bahwa hukum tetap berdiri tegak ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Pada akhirnya, keaslian sebuah ijazah mungkin dapat dibuktikan melalui dokumen, saksi, dan proses pembuktian di persidangan. Namun kepercayaan publik tidak lahir dari putusan pengadilan semata. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat bahwa prosedur hukum ditegakkan secara konsisten, standar hukum diterapkan secara setara, dan kekuasaan bersedia tunduk pada aturan hukum yang sama dengan warga negara lainnya.

Sebagaimana diingatkan Brian Z. Tamanaha, di situlah makna terdalam negara hukum: bukan ketika hukum digunakan sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat, melainkan ketika hukum mampu membatasi kekuasaan tanpa pandang bulu. Sebab ukuran sejati rule of law bukanlah kepatuhan warga terhadap hukum, melainkan kesediaan kekuasaan untuk tunduk pada hukum yang sama.

JAKARTA - Kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dokter Tifa) terus memanas. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat ikut angkat bicara dan menyarankan penyelesaian perkara ini dengan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada publik atau masyarakat.

Djarot menilai, kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ini tak perlu diakhiri penuh drama di pengadilan.

"Paling enak itu nggak usah pakai drama-drama. Heeh, nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya," ujar Djarot saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan dan Bimtek DPRD F-PDIP di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Djarot pun mengaku siap untuk menunjukan ijazahnya bila dipertanyakan. "Kalau Anda tanya ijazah saya, saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya," ucap Djarot.

Djarot menyatakan, Jokowi perlu menunjukan ijazah untuk mengakhiri polemik di masyarakat.

"Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya gitu ya. Jadi monggo," tandasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempersilakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk berkeliling Indonesia. Namun, Jokowi harus menunjukkan ijazah universitasnya.

"Jadi silakan saja beliau keliling ke mana pun, bebas ya. Tapi, beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin bahwa ijazahnya asli. Tunjukkan saja ijazahnya," ujar Djarot di sela-sela Pembekalan dan Bimtek DPRD F-PDIP di Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026)

Terlepas dari itu, PDIP tak akan gentar dengan rencana Jokowi keliling daerah. Kader Banteng di tingkat akar rumput akan semakin solid bila Jokowi berkeliling daerah.

"Partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah sehat dan akan mendatangi sejumlah daerah untuk memenuhi undangan masyarakat. "Ya ini kan saya banyak undangan-undangan dari daerah-daerah untuk hadir, dari masyarakat," kata Jokowi saat dijumpai di kediamannya Kota Solo, Senin (25/5/2026).

Selain memenuhi undangan, kesempatan keliling daerah juga akan dimanfaatkan Jokowi bertemu dengan para relawan dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Daerah yang akan pertama kali dikunjungi antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat.

JAKARTA - Tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (Troya) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menghentikan dan mengembalikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke polisi.

"Kami mengimbau, meminta agar kasus ini dihentikan saja, SPDP-nya dikembalikan, karena sudah tidak layak lagi baik secara formil maupun secara materiil," ujar Koordinator Tim Hukum Troya, Refly Harun saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Refly menegaskan, penanganan kasus itu mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Menurutnya, hal itu berpotensi melanggar HAM para tersangka, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

"Bayangkan Mas Roy ini terombang-ambingnya lama sekali. Cuma untuk menghibur diri, Mas Roy sering bercanda, padahal sesungguhnya ketidakpastian ini menyebabkan banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara normal. Dr. Tifa juga begitu," ungkap Refly.

"Karena itu, kami meminta, mendesak Kejati agar kemudian menghentikan ini dan mengembalikan SPDP kepada penyidik Polda Metro. Kalau mau ditindak lanjuti lagi, ya silakan bikin laporan baru Pak Jokowi, karena proses yang sudah dilakukan ini tidak memadai, tidak adequate, baik secara formil maupun secara materiil," tambahnya.

Lihat video: Khozinudin Yakin dan Pastikan Roy Suryo Bebas, Apa Dasar Hukumnya?



Secara formiil, kata Refly, penanganan kasus ini telah melampaui batas waktu yang diatur dalam KUHAP. Ia berkata, Pasal 138 KUHAP yang lama ayat (2), itu hanya ada waktu 14 hari untuk melengkapi berkas yang dimintakan oleh jaksa peneliti.

"Penyidik seharusnya mengembalikan berkas ini pada tanggal 8, 9, atau 10 Februari. Dan sekarang, kalau sekarang sudah tanggal 30 Mei," pungkasnya.

JAKARTA - Lambatnya penanganan kasus Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai karena perkara ini sangat rumit dan dibutuhkan pembuktian yang sangat ilmiah. Saat ini, berkas perkara bolak balik dikembalikan jaksa, karena ada petunjuk yang hatus dipenuhi penyidik.

Hal itu dikatakan pengamat hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan, pada Jumat (29/5/2026). Menurut Edi, saat ini penyidik sudah memenuhinya dan berkas sudah kembali di tangan jaksa penuntut umum.

"Kita optimistis berkas ini akan segera lengkap (P21). Mohon masyarakat bersabar. Sejauh ini kita melihat koordinasi jaksa dengan penyidik terus dilakukan dan sangat baik. Semoga berkasnya akan segera lengkap," kata dosen pengajar hukum kepolisian dan kriminalistik ini.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini mengatakan, penyidik kepolisian Polda Metro Jaya dan jaksa dalam menangani kasus ini tentu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengikuti prosedur hukum yang benar agar perkara ini tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Semua celah yang melemahkan pembuktian harus diperkuat agar berkasnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan.

“Kami melihat ini bentuk kehati-hatian penyidik Polda Metro Jaya karena berkas ini akan diuji di pengadilan. Jadi polisi harus objektif dan profesional menenuhi petunjuk jaksa,” kata Edi.

Lihat video: Nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi Segera Diumumkan, P21?



Sejak awal, kata Edi, perkara ditangani penyidik dihadapkan dengan perkara yang sangat rumit karena melibatkan banyak dokumen yang ilmiah, memanggil ratusan saksi, serta kasus ini menjadi perhatian publik.

"Kita mendukung kehati-hatian penyidik Polda Metro Jaya dalam tangani kasus tudingan ijazah palsu melibatkan Roy Suryo dkk," kata Dosen Pascasarjana ini.

Edi menambahkan, kehati-hatian dalam penanganan perkara ini dibutuhkan khususnya dalam penyajian fakta dan bukti yang kuat. Polisi harus profesional dalam menangani kasus ysng mendapat sorotan publik tersebut.

“Kita minta polisi pastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan hukum. Jangan sampai karena tekanan publik ingin cepat dan berakibat terjadinya kesalahan dan adanya cacat hukum," ujarnya.

Atas lamanya proses hukum tersebut, Edi meminta masyarakat bersabar dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Edi juga meminta kepada pihak tertentu tidak menggiring opini yang menyesatkan dan memperkeruh suasana.

“Kita ajak masyarakat bersabar. Kasus ini bukan masalah cepat atau lambat, tetapi kualitas penegakan hukumnya harus baik. Profesionalisme polri tentu akan menjadi taruhanya. Kita yakin jika prosesnya hati-hati dan profesional, hasilnya pasti akan memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan beri kemanfaatan hukum untuk masyarakat,” katanya.