Kasus dr Tifa dan Roy Suryo P-21, Akankah Polemik Ijazah Berakhir di Pengadilan?
Pengumuman Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 bahwa berkas perkara yang melibatkan dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) dan Roy Suryo... | Halaman Lengkap
(SINDOnews Ekbis) 06/06/26 14:17 242080
RamdansyahAlumni Kriminologi FISIP UI dan Praktisi Hukum TROYA
PENGUMUMAN Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 bahwa berkas perkara yang melibatkan dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) dan Roy Suryo telah dinyatakan lengkap atau P-21 menandai babak baru dalam polemik hukum yang selama berbulan-bulan menyita perhatian publik. Perkara yang berangkat dari tudingan mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kini bergerak menuju ruang sidang.
Dalam sistem peradilan pidana, status P-21 merupakan tahapan yang lazim. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum menilai berkas penyidikan telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Namun, dalam perkara ini, perhatian publik tidak berhenti pada aspek prosedural semata.
Perdebatan justru muncul setelah pengumuman status tersebut disampaikan kepada publik. Sebagian pihak memandang P-21 sebagai tanda bahwa seluruh kekurangan berkas telah dipenuhi. Sebaliknya, tim kuasa hukum Tifa-Roy\'s Advocate mempertanyakan bentuk pengumuman yang disampaikan serta menilai belum terdapat pernyataan resmi yang secara eksplisit menggunakan istilah P-21.
Persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang setuju atau tidak terhadap status tersebut. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara hukum menjaga kredibilitas proses peradilan ketika setiap perkembangan perkara menjadi konsumsi ruang publik yang sangat dinamis. Di tengah situasi seperti itu, masyarakat tidak hanya menunggu hasil akhir perkara, tetapi juga menaruh perhatian pada bagaimana proses hukum dijalankan.
Karena itu, fokus pembahasan seharusnya tidak terjebak pada perdebatan mengenai benar atau salahnya suatu narasi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua pihak.
Polemik ijazah Presiden ke-7 RI bukan lagi sekadar sengketa mengenai keaslian sebuah dokumen. Dalam perkembangannya, isu ini menjelma menjadi simbol pertarungan kepercayaan antara warga negara, elite politik, media sosial, dan institusi penegak hukum. Karena itu, setiap perkembangan perkara selalu dibaca melampaui makna hukumnya sendiri.
Ruang Hukum di Tengah Derau Digital
Kasus ini memperlihatkan pertemuan antara dua ruang yang bekerja dengan logikanya masing-masing. Ruang pertama adalah ruang digital, tempat berbagai klaim, tuduhan, bantahan, dan spekulasi beredar tanpa henti. Ruang kedua adalah ruang hukum yang bergerak melalui prosedur pembuktian, pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, serta pendapat ahli.
Masalah muncul ketika ukuran kebenaran di ruang digital mulai memengaruhi cara publik memandang suatu perkara. Informasi yang paling banyak dibagikan sering kali dianggap sebagai informasi yang paling benar. Padahal, hukum tidak bekerja berdasarkan jumlah unggahan, komentar, atau dukungan warganet.
Tidak mengherankan apabila opini publik kerap terbentuk jauh sebelum pengadilan memulai pemeriksaan. Dalam banyak kasus, media sosial menghadirkan semacam "persidangan alternatif" yang menghasilkan kesimpulan sendiri tanpa mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara.
Di sinilah pentingnya membedakan ruang hukum dari ruang opini. Apabila terdapat keberatan terhadap keabsahan prosedur yang ditempuh penyidik maupun jaksa, hukum telah menyediakan mekanisme pengujian melalui praperadilan. Melalui forum tersebut, tindakan aparat penegak hukum dapat diperiksa secara terbuka sebelum perkara memasuki pemeriksaan pokok di pengadilan.
Apabila prinsip due process of law telah dipenuhi, perkara akan berlanjut ke tahap pembuktian. Sebaliknya, apabila ditemukan cacat prosedural, pengadilan dapat menyatakan tindakan tersebut tidak sah dan memberikan konsekuensi hukum terhadap kelanjutan perkara.
Dengan demikian, masuknya perkara ke ruang sidang seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk memindahkan perdebatan dari wilayah spekulasi menuju wilayah verifikasi. Apa yang selama ini diperdebatkan di ruang publik pada akhirnya harus diuji melalui alat bukti dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepastian Hukum dan Legitimasi
Dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan. Tom Bingham dalam The Rule of Law (2010) menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya ada, tetapi juga harus dapat dipahami serta diprediksi penerapannya oleh masyarakat. Melalui kepastian hukum, warga negara mengetahui bagaimana kewenangan negara digunakan dan batas-batas penggunaannya.
Perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dan pihak yang berhadapan dengan proses hukum merupakan hal yang wajar. Setiap pihak memiliki sudut pandang dan kepentingannya masing-masing. Akan tetapi, ketika perbedaan tersebut tidak disertai penjelasan yang memadai, ruang publik mudah dipenuhi ketidakpastian.
Di titik inilah keadilan prosedural menjadi penting. Legitimasi hukum tidak lahir semata-mata dari hasil akhir suatu perkara, melainkan juga dari proses yang mengantarkan pada hasil tersebut. Putusan yang merugikan salah satu pihak masih dapat diterima apabila publik melihat bahwa prosesnya berlangsung fair, sesuai aturan. Sebaliknya, keputusan yang secara substansial benar dapat dipersoalkan apabila prosedurnya dianggap tidak transparan.
Pandangan serupa dapat ditemukan dalam pemikiran Mahfud MD. Dalam Membangun Politik Hukum (2006), ia menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya diukur dari kemampuannya menegakkan aturan secara formal, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan keadilan yang memperoleh kepercayaan masyarakat.
Pemikiran tersebut relevan untuk membaca perkara yang sedang berlangsung. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh putusan yang akan dijatuhkan hakim. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan seluruh institusi yang terlibat untuk menunjukkan bahwa proses hukum berjalan secara terbuka, akuntabel, dan menghormati hak setiap pihak yang berperkara.
Pengadilan menjadi ruang yang paling tepat untuk menguji seluruh klaim yang selama ini beredar. Di ruang sidang, hakim tidak menilai berdasarkan popularitas suatu narasi, melainkan berdasarkan kualitas bukti yang diajukan para pihak. Melalui mekanisme itulah hukum berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang rasional.
Krisis Komunikasi Penegakan Hukum
Meski demikian, tantangan penegakan hukum pada era media sosial tidak berhenti pada aspek prosedural. Publik kini menuntut lebih dari sekadar proses yang benar. Mereka juga menginginkan penjelasan yang memadai mengenai bagaimana proses tersebut dijalankan.
Lon L. Fuller dalam The Morality of Law (1969) menekankan bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip keterbukaan, kejelasan, konsistensi, serta kesesuaian antara apa yang diumumkan dan apa yang dilakukan. Ketika informasi yang disampaikan tidak cukup jelas, masyarakat akan kesulitan menilai apakah suatu tindakan benar-benar dijalankan berdasarkan hukum.
Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi publik telah menjadi bagian penting dari penegakan hukum modern. Ketika penjelasan resmi dianggap kurang memadai, ruang kosong tersebut segera diisi oleh berbagai asumsi, tafsir, dan spekulasi yang menyebar jauh lebih cepat daripada fakta hukum.
Kepercayaan terhadap lembaga peradilan semakin terkait dengan kualitas komunikasi yang menyertai proses hukum. Dalam lingkungan informasi yang sangat kompetitif, pengadilan dan media menjadi arena tempat berbagai narasi berebut legitimasi. Karena itu, keterbukaan informasi bukan lagi sekadar pelengkap proses hukum, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Yang dipertaruhkan pada akhirnya bukan hanya nasib satu perkara, melainkan juga persepsi masyarakat terhadap kemampuan negara menegakkan hukum secara adil dan transparan.
Ujian Negara Hukum di Era Post-Truth
Pada akhirnya, perkara dr Tifa dan Roy Suryo telah berkembang melampaui status para pihak yang sedang berhadapan dengan hukum. Kasus ini menjadi cermin bagaimana negara hukum bekerja di tengah masyarakat yang semakin dipengaruhi arus informasi digital dan persaingan narasi di ruang publik.
Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Lee, Tóth, dan Carter (2025) yang menunjukkan bahwa dalam situasi post-truth, fakta hukum tidak selalu menjadi faktor utama dalam pembentukan opini publik. Persepsi masyarakat sering kali terbentuk oleh narasi yang beredar lebih dahulu sebelum proses pembuktian berlangsung.
Jika proses hukum berjalan transparan, perkara ini dapat menjadi contoh bahwa sengketa yang sarat muatan politik tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Sebaliknya, apabila proses tersebut justru memunculkan keraguan baru, yang tergerus bukan hanya kewibawaan putusan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Karena itu, perkara dr Tifa dan Roy Suryo pada akhirnya lebih besar daripada para pihak yang sedang berperkara. Ia menjadi ukuran sejauh mana negara hukum Indonesia mampu bertahan di tengah derasnya arus informasi, polarisasi opini, dan kecenderungan publik untuk lebih dahulu mempercayai narasi daripada proses pembuktian.
(rca)
#ijazah-jokowi #dokter-tifa #roy-suryo #opini #tifauzia-tyassuma