Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan kebijakannya untuk memilih Chrome Os dalam pengadaan digitalisasi pendidikan telah menghemat anggaran Rp3,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Nadiem mengatakan angka penghematan anggaran negara itu jauh di atas kerugian kasus Chromebook yang ditudingkan kepada sejumlah terdakwa.

"Majelis Hakim Yang Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis, secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp 3,9 triliun," ujar Nadiem.

Dia menjelaskan, angka itu diperoleh dari estimasi biaya paket digitalisasi pendidikan. Sebagai perbandingan, paket laptop Windows mencapai Rp148 juta per sekolah.

Sementara, pengadaan paket pengadaan TIK dengan kombinasi Windows dan Chrome mencapai Rp98 juta. Dengan begitu, Nadiem merasa heran ketika dinyatakan bersalah karena memilih opsi murah.

"Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi lebih mahal? Inilah ironi dalam kasus ini: saya dituntut 27,5 tahun penjara untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara," imbuhnya.

Lebih jauh, Nadiem juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meneken dokumen apapun yang berhubungan dengan pengadaan laptop Chromebook di bawah kementerian.

Eks Founder Gojek itu mengaku dikaitkan dengan kebijakan pengadaan ini lantaran hadir dalam meeting yang membahas rekomendasi Windows dan Chrome pada (6/5/2020).

"Di mana saya dipaparkan rekomendasi kombinasi Windows dan Chrome OS, yang akhirnya diubah lagi di level tim teknis ke 100% Chrome OS, tanpa sepengetahuan saya. Faktanya, secara hukum administrasi negara, ini bukan keputusan menteri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek atau terkait Chromebook hari ini, Selasa (2/6/2026).

Sidang kali ini beragendakan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir menyatakan baik tim kuasa hukum dan Nadiem sudah menyelesaikan dokumen nota pembelaan. Jumlahnya, pleidoi Nadiem pribadi mencapai 20 halaman, sementara tim kuasa hukum mencapai 1.370 halaman.

"Jadi pleidoinya Nadim akan dibacakan, lalu pleidoi kita karena terlampau banyak ya, 1.370 halaman, kita hanya akan menyampaikan beberapa resume-resume penting yang itu akan dipaparkan, bukan dibacakan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Dia menyampaikan, dokumen nota pembelaan dari tim kuasa hukum tidak akan dibacakan seluruhnya di persidangan. Namun, bakal berupa poin-poin agar mudah dimengerti peserta sidang.

Kemudian, Amir juga menekankan bahwa terdapat perbedaan dari nota pembelaan tim kuasa hukum dengan Nadiem pribadi. Sebab, pleidoi kuasa hukum disusun terkait dengan fakta persidangan.

"Kalau Nadim kan ya lebih kepada logika-logika sederhananya seorang orang awam lah tentang kondisi hukum, gitu," imbuhnya.

Lebih jauh, Ari mendapatkan informasi bahwa sidang kali ini bakal diwarnai oleh puluhan influencer. Namun, dia mengaku tidak mengetahui detail dari influencer yang akan datang.

"Banyak tuh, saya, kami sudah dapet informasi mungkin ada puluhan influencer yang akan datang langsung itu. Banyak itu," pungkasnya.

KENDAL - Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, meraih penghargaan sebagai Pondok Pesantren Terbaik dari Segi Digitalisasi Pendidikan di Indonesia. Penghargaan itu diterima dalam ajang Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 22 Mei 2026.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pondok Pesantren Darul Amanah dalam menjaga mutu Digitalisasi pendidikan, integrasi kurikulum modern dan salaf (tradisional), serta konsistensinya mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan global, dan mandiri.

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah KH. Muhammad Fatwa, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian ini. Menurutnya, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen pesantren.

"Penghargaan ini bukan hanya milik pengasuh, tetapi dedikasi dari seluruh guru, asatidz, santri, alumni, serta wali santri yang terus mendukung visi Darul Amanah. Ini menjadi amanah besar bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kesantrian," ujarnya, dikutip Selasa (26/5/2026).

Kiai Muhammad menambahkan, di saat banyak yang berpikir buruk tentang pesantren, Pesantren Darul Amanah hadir selalu dengan Digitalisasi Pesantren. "Digitalisasi Darul Amanah ini merupakan terobosan baru, sehingga informasi tentang santri dapat di akses oleh wali santri," jelasnya.

Ada beberapa indikator utama yang membuat Pondok Pesantren Darul Amanah dinilai layak menerima anugerah sebagai pesantren terbaik, di antaranya integrasi kurikulum yang komprehensif dan berbasis digital. Darul Amanah berhasil memadukan kurikulum nasional, kurikulum pesantren modern dan pendalaman Kitab Kuning secara seimbang.

Selanjutnya, penguasaan bahasa asing lantaran santri diwajibkan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam keseharian, didukung dengan program peningkatan bahasa yang intensif. Kemudian, program ekstrakurikuler dan life skill: selain fokus pada akademis dan agama, pesantren menyediakan puluhan cabang ekstrakurikuler mulai dari keorganisasian, olahraga, seni, hingga entrepreneurship (wirausaha).

Terakhir, fasilitas yang representatif: dukungan infrastruktur yang modern dan lingkungan yang asri di kawasan Sukorejo, Kendal, menciptakan atmosfer belajar yang sangat kondusif bagi ribuan santri dari berbagai penjuru Indonesia.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Pondok Pesantren Darul Amanah Kendal semakin mempertegas komitmennya untuk menjadi kiblat pendidikan Islam yang moderat, maju, dan berprestasi, sekaligus siap melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa.

Sebelumnya, Pondok pesantren Darul Amanah juga pernah mendapat penghargaan di antaranya Best Top Five Islamic Boarding School In Central Java dari Kemenag Jawa Tengah, Indonesian Best Golden School Award 2025 dari 5 Pilar Media, Indonesian Creativity & Best Leader Award 2026 dari Kategori Lembaga Pendidikan Islam Terbaik dengan Program Unggulan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, kini menghadapi tuntutan 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Kasus yang bermula dari program digitalisasi pendidikan pada 2020 itu berkembang menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dengan nilai proyek mencapai Rp9,9 triliun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai proyek pengadaan Chromebook tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,18 triliun. Selain hukuman badan, Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti sekitar Rp5,6 triliun.

Kasus ini bermula ketika Kemendikbudristek menyusun program bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk SD, SMP, dan SMA pada 2020. Program itu menjadi bagian dari agenda digitalisasi pendidikan nasional yang didorong pemerintah saat pandemi Covid-19.

Salah satu fokus pengadaan saat itu adalah laptop berbasis Chromebook. Namun sebelum proyek besar dijalankan, pemerintah sebenarnya telah melakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook pada 2018–2019 melalui Pustekom Kemendikbudristek.

Dari hasil evaluasi uji coba tersebut, ditemukan sejumlah kendala. Chromebook dinilai hanya efektif digunakan jika tersedia jaringan internet yang stabil, sementara akses internet di banyak wilayah Indonesia saat itu masih belum merata.

Akibatnya, perangkat tersebut dianggap kurang optimal untuk mendukung kegiatan belajar maupun pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di sekolah-sekolah daerah.

Berdasarkan hasil kajian awal atau “buku putih”, tim teknis sebenarnya merekomendasikan agar pengadaan perangkat TIK menggunakan sistem operasi Windows. Namun dalam perjalanannya, rekomendasi tersebut berubah dan pengadaan tetap menggunakan sistem operasi Chrome OS atau Chromebook.

Perubahan kajian inilah yang kemudian menjadi sorotan Kejaksaan Agung. Penyidik menduga ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dalam proses pengadaan sehingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.

Total nilai proyek pengadaan bantuan TIK Kemendikbudristek disebut mencapai Rp9,9 triliun. Nilai itu terdiri dari:

• Rp3,58 triliun anggaran pengadaan tahun 2020–2022
• Rp6,39 triliun dana alokasi khusus (DAK)

Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung mulai memeriksa sejumlah mantan pejabat Kemendikbudristek. Salah satu yang diperiksa adalah mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Hamid Muhammad.

Selain itu, Kejagung juga menerbitkan pencekalan terhadap tiga staf khusus mantan Mendikbudristek terkait perkara tersebut.

Setelah namanya ramai disebut dalam kasus Chromebook, Nadiem akhirnya buka suara pada 10 Juni 2025 di The Darmawangsa, Jakarta. Dalam keterangannya, ia mengaku siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membantu pengusutan perkara.

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Ia juga mengaku siap memberikan klarifikasi apabila dibutuhkan penyidik.

Menurutnya, sikap kooperatif tersebut dilakukan agar perkara pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022 dapat terungkap secara terang benderang.

Namun seiring berjalannya proses hukum, kasus Chromebook akhirnya masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Nadiem diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama sejumlah pihak lain, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang kini berstatus DPO.

Tuntutan Kasus Pengadaan Chromebook

Jaksa menilai pengadaan Chromebook tetap dipaksakan meski hasil kajian awal menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif digunakan di sejumlah wilayah Indonesia dengan keterbatasan internet.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Nadiem melanggar:

1. Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional
2. juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Selain pidana penjara 18 tahun, Nadiem juga dituntut membayar:

1. denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan,
2. uang pengganti Rp809,59 miliar,
3. serta uang pengganti Rp4,87 triliun.

Jika dijumlahkan, total uang pengganti yang dibebankan mencapai sekitar Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun penjara apabila tidak dibayarkan.

Dalam persidangan, Nadiem membantah sejumlah tuduhan jaksa. Ia menegaskan tidak pernah menandatangani spesifikasi teknis Chromebook maupun penunjukan tim teknis pengadaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di level direktur dan dirjen.

Nadiem juga membantah perhitungan uang pengganti yang mencapai triliunan rupiah. Ia menyebut angka tersebut berasal dari valuasi saham GoTo saat IPO, bukan uang tunai yang dimilikinya secara pribadi.

Kini, kasus Chromebook menjadi salah satu perkara korupsi paling menyita perhatian publik karena menyeret mantan menteri sekaligus pendiri perusahaan teknologi besar di Indonesia. Publik pun menunggu putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, (13/05/2026).

Selain pidana penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti senilai total Rp5,6 triliun. Jaksa menilai proyek digitalisasi pendidikan tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun dan dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak lain.

Kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan pada 2020–2022 melalui pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah. Jaksa menilai proyek tersebut bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan karena diduga diarahkan pada sistem operasi tertentu dan tidak sesuai kebutuhan di sejumlah wilayah dengan keterbatasan internet.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut melakukan perbuatan tersebut bersama Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang kini berstatus DPO. Negara disebut mengalami kerugian hingga Rp2,18 triliun akibat proyek tersebut.

Dasar hukum tuntutan jaksa

Jaksa menyebut Nadiem melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi jaksa untuk menuntut:

• pidana penjara,
• pidana denda,
• serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hasil korupsi.

Cara perhitungan denda dan uang pengganti Rp5,6 triliun

Tuntutan finansial terhadap Nadiem terdiri dari beberapa komponen:

1. Denda Rp1 miliar
   Jika tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 190 hari.
2. Uang pengganti Rp809,59 miliar
   Jaksa menilai angka ini berkaitan dengan dugaan keuntungan atau aliran dana yang terhubung dengan perkara Chromebook.
3. Uang pengganti Rp4,87 triliun
   Nilai ini disebut berasal dari perhitungan manfaat ekonomi dan kekayaan yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Jika dijumlahkan:

• Rp809,59 miliar
• Rp4,87 triliun

Sekitar Rp5,68 triliun atau dibulatkan menjadi Rp5,6 triliun.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana tambahan berupa penjara selama sembilan tahun.

Dalam persidangan, Nadiem membantah dasar perhitungan tersebut. Ia mengatakan angka Rp809 miliar berasal dari transaksi internal antara PT Gojek Indonesia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), bukan uang pribadi yang diterimanya.

Sementara nilai Rp4,87 triliun disebut Nadiem berasal dari valuasi puncak sahamnya saat GoTo melakukan IPO, bukan uang tunai yang benar-benar dimiliki.

Jaksa juga menilai ada sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Nadiem. Salah satunya karena dugaan korupsi dilakukan di sektor pendidikan yang dianggap strategis bagi pembangunan bangsa. Proyek tersebut dinilai berdampak pada kualitas pemerataan pendidikan anak-anak Indonesia.

Selain itu, jaksa menyebut kerugian negara yang muncul sangat besar dan terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sikap Nadiem selama persidangan yang dinilai memberikan keterangan berbelit juga masuk dalam pertimbangan memberatkan.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah Nadiem belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Nadiem juga membantah sejumlah tuduhan lain dari jaksa. Ia menegaskan dirinya tidak pernah menandatangani spesifikasi teknis Chromebook maupun penunjukan tim teknis pengadaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di level direktur dan dirjen sebagai kuasa pengguna anggaran.

Ia juga menjelaskan alasan membawa tim teknologi dari luar kementerian. Menurut Nadiem, transformasi digital pendidikan membutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman membangun sistem teknologi berskala besar.

Di tengah proses persidangan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan pasca operasi. Selama menjalani tahanan rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, dan dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain.

Usai dituntut 18 tahun penjara, Nadiem mengaku kecewa terhadap tuntutan jaksa. Ia menilai fakta-fakta persidangan yang menurutnya menguntungkan dirinya tidak dimasukkan dalam tuntutan. Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan uang pengganti hingga Rp5,6 triliun yang disebutnya tidak sesuai dengan kondisi kekayaannya.

Kasus Chromebook kini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain ancaman pidana badan, perhatian publik juga tertuju pada besarnya tuntutan uang pengganti yang nilainya jauh melampaui angka kerugian negara dalam dakwaan. Kini, publik menunggu putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum mantan Mendikbudristek tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady menyebut surat tuntutan terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dalam kasus dugaan korupsi Chromebook setebal 1.597 halaman.

JPU menyebut surat tuntutan itu disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, fakta persidangan, analisa fakta, analisa yuridis, dan kesimpulan.

"Tapi dalam kesempatan ini, kami akan membacakan poin-poinnya saja. Pertama, terkait pendahuluan selanjutnya ke analisa yuridis," ucap JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Rabu.

Majelis hakim dan tim advokat pun setuju agar surat tuntutan dibacakan hanya poin-poinnya saja, apalagi mengingat Nadiem harus langsung segera pergi ke rumah sakit usai sidang tuntutan guna menjalani tindakan operasi.

"Saya sehat dan siap menjalani sidang, tetapi nanti malam saya menjalani operasi langsung dari sini," ungkap Nadiem dalam persidangan saat ditanya mengenai kondisinya oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Korupsi diduga, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Perbuatan Nadiem didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.

Secara perinci, kerugian negara yang disebabkan meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.

Dengan perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Disebutkan bahwa sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Hal itu dapat dilihat dari kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, yakni terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, eks Mendikbudristek tersebut terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim mengaku siap menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan korupsi Chromebook.

Dia mengatakan sudah mempersiapkan mentalnya dan tidak tahu lagi apa yang harus dibuktikan karena semua fakta persidangan sudah jelas selama ini.

"Harapan saya tuntutan bebas karena sudah sangat jelas fakta persidangan," kata Nadiem saat ditemui sebelum sidang tuntutan dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Kendati demikian, dia akan melihat apakah fakta persidangan akan dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Dengan begitu, Nadiem hanya tinggal mendengar pandangan Kejaksaan terkait fakta persidangan dalam sidang tuntutan nantinya.

"Apakah nanti fakta persidangan akan menjadi basis tuntutan atau dihiraukan dan diabaikan," tutur dia.

Usai sidang tuntutan, dia pun akan langsung ke rumah sakit untuk menjalani tindakan operasi pada malam hari.

Menjelang sidang tuntutan terhadap Nadiem, ruang sidang dipenuhi para pengunjung yang berpakaian baju berwarna putih.

Mendampingi Nadiem, hadir sang istri Franka Franklin yang juga mengenakan kemeja putih. Terlihat pula hadir orang tua Nadiem, yakni Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Korupsi diduga, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Perbuatan Nadiem didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.

Secara perinci, kerugian negara yang disebabkan meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.

Dengan perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Disebutkan bahwa sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Hal itu dapat dilihat dari kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, yakni terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, Nadiem terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi Chromebook pada Senin (11/5/2026).

Pemeriksaan salah satu Founder Gojek sebagai terdakwa itu dilakukan setelah hakim memeriksa sejumlah saksi mulai dari vendor laptop, Kemendikbudristek, ahli hingga saksi meringankan lainnya.

Dalam kesaksiannya itu, Nadiem membantah sejumlah tudingan yang dilayangkan oleh jaksa, salah satunya terkait dengan keuntungan Rp809 miliar.

Nadiem menegaskan bahwa nilai Rp809 miliar itu merupakan transaksi korporasi terkait PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yang mengakuisisi PT Gojek Indonesia sebelum melantai di bursa.

Kala itu, Gojek memiliki utang kepada PT AKAB senilai Rp809 miliar. Setelah itu, Gojek kembali mentransfer uang tersebut kepada PT AKAB sebagai pembayaran utang saat investasi terjadi.

"Jadi, uangnya sama sekali tidak masuk ke pemegang saham, termasuk saya. Setelah uang itu masuk, saham saya yang tadinya 90 persen terdilusi menjadi 0,01 persen," kata Nadiem di PN Tipikor, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Simak fakta-fakta sidang dalam pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa:

1. Alasan Bawa Jurist Tan Dkk ke Kementerian

Nadiem Makarim menjelaskan ada dua kelompok orang luar kementerian yang dipekerjakan. Satu kelompok ditugaskan untuk menjadi staf khusus menteri (SKM) seperti Jurist Tan, Fiona Handayani, Nino hingga Iwan.

Sementara itu, tim yang menguasai teknologi dan insinyur dipekerjakan secara detail terpisah. Tim ini diberikan upah oleh PT Telkom dengan kontrak antara kementerian dan anak perusahaan PT Telkom tersebut.

Nadiem mengatakan orang-orang luar ini dipekerjakan untuk membantu kementerian sesuai keahlian dan kompetensinya, salah satunya berkaitan dengan digitalisasi.

Dalam hal ini, Nadiem mengaku mendapatkan mandat dari Presiden Ke-7 Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi pendidikan.

Untuk membangun digitalisasi pendidikan RI, maka harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman. Apalagi, Indonesia sistem pendidikan Indonesia itu sistem keempat terbesar di dunia.

"Untuk membangun aplikasi-aplikasi membutuhkan tingkat kompetensi yang hanya bisa didapatkan dari orang-orang yang sudah punya pengalaman membuat aplikasi-aplikasi dengan skala besar. Itulah fungsi daripada tim teknologi, tim wartek atau apapun namanya GovTech dan lain-lain," ujar Nadiem.

2. Jurist Tan Dkk Dapat Gaji Tambahan

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) bertanya soal gaji tambahan kepada lima SKM mulai dari Jurist Tan, Dei Sudarmo hingga Fiona Handayani secara rutin setiap bulan.

Kemudian, Nadiem menjelaskan bahwa gaji tambahan itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para SKM. Pasalnya, menurut Nadiem, SKM ini tidak memiliki honor tambahan seperti pejabat struktural.

Di samping itu, SKM juga disebut Nadiem telah mengalami penurunan penghasilan sebanyak 80% ketika bergabung di Kemendikbud Ristek.

"Itupun mereka dengan tambahan yang saya berikan dari kantong pribadi saya, mereka masih mengalami penurunan gaji sampai dengan 40%. Dan mereka masih rela untuk bergabung untuk misi pendidikan Indonesia," ujar Nadiem.

Adapun, Nadiem tidak ingat secara spesifik soal besaran tambahan gaji SKM secara mendetail. Dia hanya menyatakan bahwa gaji tersebut berada di kisaran Rp15 juta-Rp20 juta.

"Saya tidak ingat persisnya. Mungkin kisaran antara Rp15 sampai Rp20 juta per bulan untuk semua SKM kalau tidak salah," pungkasnya.

3. Pengesahan Permen Tak Terkait Investasi

Mulanya, JPU menyebut penerbitan Permendikbud No.11/2020 yang mengatur pengadaan laptop dengan sistem Windows dalam persidangan. Dalam hal ini, jaksa menuding pemilihan laptop dengan sistem Windows merupakan langkah Nadiem untuk menyamarkan rencana penggunaan Chrome OS di kemudian hari.

Jaksa juga menyebut bahwa pada tahun yang sama Google mengucurkan investasi ke Gojek senilai US$59,9 juta.

Kemudian, Nadiem menjelaskan berdasarkan kesaksian pihak Google bahwa investasi tersebut dilakukan untuk menghindari dilusi saham di Gojek. Pasalnya, pada saat itu banyak investor lain yang juga menanamkan modal di perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, Scott Beaumont selaku President of Google Asia Pacific dan Caesar Sengupta selaku mantan Wakil Presiden Google juga telah memberikan penjelasan terkait hal tersebut dalam persidangan.

"jelas tidak ada koneksi investasi Google terhadap penerbitan Permendikbud. Yang pertama adalah mayoritas daripada investasi Google itu terjadi sebelum saya menjadi Menteri," ucap Nadiem.

4. Klaim Nadiem soak Spek TIK

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan penandatanganan pengaturan spek alat TIK termasuk laptop berada di level pejabat Dirjen hingga direktur.

Sebagaimana pengetahuan Nadiem, kuasa pengguna anggaran di level Kementerian mayoritas didelegasikan oleh Dirjen terkait. Oleh sebab itu, Nadiem menuding dalam persidangan Chromebook selalu ada pengaburan pihak yang menentukan spesifikasi sistem operasi.

Pada intinya, Nadiem membantah soal tudingan meneken aturan soal spesifikasi, penunjukan tim teknis hingga kajian dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbud Ristek.

"Menteri tidak menandatangani, bukan hanya tidak menandatangani dokumentasi spek, menteri juga tidak pernah menandatangani penunjukkan tim teknis, menteri tidak pernah menandatangani kajian, menteri tidak menandatangani apapun yang berhubungan dengan pengadaan Kemendikbudristek dengan laptop Chromebook selama saya menjabat," kata Nadiem.

5. Nadiem jadi Tahanan Rumah

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Hal tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025). “Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Nadiem Makarim menjelaskan soal alasan dirinya membawa orang luar masuk ke Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan terkait isu bahwa Nadiem akan mengganti semua peran-peran orang organik internal yang ada di kementerian.

"Saudara lebih mempercayai orang-orang yang di luar, apa, organisasi bayangan, segala macam, termasuk "the real menteri" tersebut. Coba saudara jelaskan," tanya jaksa di persidangan, PN Tipikor, Senin (11/5/2026).

Kemudian, Nadiem menjelaskan ada dua kelompok orang luar kementerian yang dipekerjakan. Satu kelompok ditugaskan untuk menjadi staf khusus menteri (SKM) seperti Jurist Tan, Fiona Handayani, Nino hingga Iwan.

Sementara itu, tim yang menguasai teknologi dan insinyur dipekerjakan secara detail terpisah. Tim ini diberikan upah oleh PT Telkom dengan kontrak antara kementerian dan anak perusahaan PT Telkom tersebut.

"Saya sebagai menteri masuk dengan beberapa staf khusus yang spesifik di bidang-bidangnya masing-masing karena kompetensi mereka, karena integritas mereka," jawab Nadiem.

Setelah itu, Nadiem mengatakan orang-orang luar ini dipekerjakan untuk membantu kementerian sesuai keahliannya, salah satunya berkaitan dengan digitalisasi.

Dalam hal ini, Nadiem mengaku mendapatkan mandat dari Presiden Ke-7 Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi pendidikan.

"Dan pada saat itu peran teknologi bukan berarti beli laptop, bukan apa. Yang dimaksudkan Pak Presiden dalam membangun platform-platform adalah membangun aplikasi," tambah Nadiem.

Adapun, Nadiem menilai bahwa untuk merealisasikan tugas presiden yaitu dengan cara membawa orang-orang yang berkompetensi ke Kemendikbudrietek.

Untuk membangun digitalisasi pendidikan RI, kata Nadiem, harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman. Apalagi, Indonesia sistem pendidikan Indonesia itu sistem keempat terbesar di dunia.

"Untuk membangun aplikasi-aplikasi membutuhkan tingkat kompetensi yang hanya bisa didapatkan dari orang-orang yang sudah punya pengalaman membuat aplikasi-aplikasi dengan skala besar. Itulah fungsi daripada tim teknologi, tim wartek atau apapun namanya GovTech dan lain-lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memiliki sejumlah program terkait pendidikan, mulai dari Sekolah Rakyat hingga revitalisasi ribuan sekolah. Bagaimana kemudian efektivitas program-program Prabowo ini dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air?

Dalam beberapa kesempatan pidatonya, Prabowo memang kerap kali menyinggung ragam program terkait pendidikannya. Hal itu juga diungkapkan Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak terhadap hasil pembaruan fasilitas pendidikan sekaligus meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap pada akhir bulan lalu (29/4/2026).

Prabowo menargetkan renovasi lebih dari 100.000 sekolah per tahun guna mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah selesai diperbaiki paling lambat pada 2028.

Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan bangsa.

"Tahun ini sudah 70.000 [direnovasi], anggaran tahun lalu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah, tahun depan target saya lebih dari 100.000 sekolah," kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, pemerintah akan mempercepat perbaikan sekolah secara bertahap mengingat jumlah sekolah di Indonesia mencapai ratusan ribu unit.

"Saya berharap semua sekolah selesai 2028, kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun berarti kita masih punya 200.000 [sekolah]. Kalau 100.000 di 2027, 100.000 pada 2028 semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki," ujarnya.

Di forum internasional, yakni World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo pun menjelaskan bahwa sektor pendidikan sangat penting karena modal manusia menentukan pertumbuhan jangka panjang atau keuntungan jangka panjang.

"Pengembangan manusia, sumber daya manusia adalah kunci bagi negara yang makmur dan sukses. Kurangnya pendidikan adalah jalan menuju negara gagal. Tidak ada negara yang dapat berharap untuk stabil dan makmur jika rakyatnya buta huruf, jika rakyatnya tidak mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern," ujarnya awal tahun ini.

Dalam forum tersebut, Prabowo pun membeberkan program Sekolah Rakyat. Sekolah tersebut dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Jadi ini mungkin unik karena biasanya anak-anak dari kelas atas, anak-anak orang kaya, bersekolah di sekolah berasrama. Tetapi sekarang saya membangun sekolah berasrama untuk kaum sangat miskin," ujar Prabowo.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis dengan menyediakan akses pendidikan formal SD hingga SMA berkualitas, fasilitas asrama, makanan, pakaian, dan layanan kesehatan bagi anak-anak keluarga miskin atau miskin ekstrem. Tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat akhir bulan lalu.

Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang.

Pemerintah terus mempercepat pengembangan Sekolah Rakyat dengan target menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028, seiring peningkatan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.

Upaya lainnya, pemerintah mengembangkan Panel Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah. Hingga akhir 2025, pemerintah telah mendistribusikan PID ke 288.000 sekolah. Tahun ini, rencananya akan menyalurkan lagi 1 juta unit PID.

Di tingkat perguruan tinggi, upaya pun dilakukan. Pemerintah misalnya berencana membangun 10 universitas baru dan sedang berdiskusi dan bernegosiasi dengan universitas-universitas terbaik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Utara untuk menjalin kemitraan dan menghasilkan universitas di kampus dengan standar internasional.

Di sisi lain, tahun ini pemerintah menganggarkan untuk bidang pendidikan di APBN sebesar Rp769,1 triliun. Selain untuk Sekolah Rakyat hingga renovasi sekolah, di antara sasaran anggaran pendidikan itu yakni untuk program PIP dan KIP Kuliah, beasiswa, hingga kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik, bantuan operasional sekolah/PAUD/pendidikan tinggi.

Tantangan Mengadang

Pengamat pendidikan Ina Liem mengatakan pemerintah memang saat ini patut diapresiasi karena menunjukkan political will yang cukup besar untuk berinvestasi di sektor pendidikan, baik dari sisi infrastruktur sekolah, Sekolah Rakyat, digitalisasi, maupun rencana internasionalisasi perguruan tinggi.

"Ini menunjukkan pendidikan mulai dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekadar program sosial," katanya kepada Bisnis pada Rabu (6/5/2026).

Namun, yang menjadi pertanyaan menurutnya bukan hanya seberapa besar investasinya, akan tetapi bagaimana agar investasi tersebut tepat sasaran dan menyentuh akar masalah pendidikan Indonesia.

"Misalnya renovasi sekolah memang penting, karena masih banyak sekolah rusak dan timpang fasilitasnya. Tetapi kualitas pendidikan tidak otomatis naik hanya karena gedung baru. Faktor paling menentukan tetap kualitas guru, kepemimpinan sekolah, dan tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel," ujarnya.

Begitu juga dengan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar membagikan perangkat atau memasang layar di kelas. Sebab, jika akhirnya hanya dipakai menampilkan soal pilihan ganda, itu bukan transformasi pendidikan.

"Digitalisasi seharusnya memperkuat tata kelola, transparansi, kualitas pembelajaran, akses guru terhadap pelatihan, serta pengambilan kebijakan berbasis data," katanya.

Untuk Sekolah Rakyat, dia menilai program tersebut menjadi ide yang baik, terutama untuk kelompok miskin ekstrem yang memang membutuhkan intervensi lebih intensif dan terstruktur. Akan tetapi, tantangannya adalah skalabilitas dan keberlanjutan.

Dia berharap agar jangan sampai kualitas sekolah bagus di awal karena proyek prioritas, tetapi sulit dipertahankan dalam jangka panjang ketika diperluas secara nasional.

Di tingkat perguruan tinggi, langkah kerja sama internasional menurutnya menjadi upaya positif dari pemerintah. Akan tetapi, perlu juga hati-hati agar tidak terjebak pada pembangunan simbolik atau gengsi internasional semata.

"Tantangan terbesar pendidikan tinggi Indonesia justru bagaimana menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, inovatif, adaptif terhadap AI [kecerdasan buatan/artificial intelligence] dan perubahan industri, serta mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari kerja," ujarnya.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintah di sektor pendidikan saat ini bukan soal ide atau program, akan tetapi eksekusi dan tata kelola.

Indonesia menurutnya sudah terlalu sering berganti kebijakan sebelum kebijakan sebelumnya matang dievaluasi. Akibatnya pendidikan menjadi sangat politis dan jangka pendek.

Selain itu, ketimpangan antar daerah juga masih sangat besar. Ada sekolah yang sudah bicara AI dan coding. Akan tetapi, di daerah lain masih kesulitan guru, internet, bahkan ruang kelas layak. Karena itu kebijakan pendidikan harus berbasis data dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Jadi secara arah, investasi pendidikan saat ini cukup ambisius dan patut diapresiasi. Tetapi keberhasilannya nanti akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keberanian membereskan kebocoran anggaran, konsistensi kebijakan jangka panjang, dan kemampuan pemerintah membangun sistem yang meritokratis, bukan sekadar proyek populis," jelasnya.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas juga mengatakan bahwa ambisi dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air harus diiringi dengan anggaran yang besar.

Dia menyoroti salah satu program yakni Sekolah Rakyat yang menurutnya lebih baik diintegrasikan dengan sekolah reguler. Kelompok masyarakat miskin ekstrem harusnya tetap bersekolah di sekolah reguler. Asramanya saja yang kemudian difasilitasi Kementerian Sosial.

"Kalau sekolahnya diintegrasikan ke sekolah reguler, lalu pembinaan karakter tetap di Kementerian Sosial, baru mereka punya kepercayaan diri dan relasi yang luas dengan sesamanya," katanya.

Di samping itu, untuk perguruan tinggi, menurutnya dibandingkan mendirikan 10 universitas baru, lebih baik mengoptimalkan universitas-universitas yang ada. Sebab, jumlah universitas yang ada di Indonesia saat ini sudah terlalu banyak.

"Jadi daripada mendirikan universitas baru lebih baik memperbaiki kualitas pendidikannya," ujarnya.

Daftar Program Prioritas Pendidikan Presiden Prabowo Subianto:

1. Renovasi 100.000 Sekolah per Tahun
Target 288.000 sekolah direnovasi sampai 2028. Pada 2026 sudah 70.000 sekolah direnovasi.

2. Program Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang. Targetnya menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028.

3. Transformasi Digital Pendidikan
Pengembangan Panel Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah. Hingga akhir 2025, PID telah terdistribusi ke 288.000 sekolah. Tahun ini, rencananya akan menyalurkan lagi 1 juta unit PID.

4. SMA Garuda
Targetnya dibangun 20 SMA Garuda. Sasarannya di tiap provinsi dibentuk 20 SMA Garuda atau hadir SMA Taruna Nusantara sebagai sekolah unggulan.

5. Insentif Guru Honorer
Presiden Prabowo Subianto menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan pada 2026, naik dari sebelumnya Rp300.000.

6. Pembentukan 10 Universitas Baru
Berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan bidang STEM. Kualitas universitas berstandar internasional, bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Utara.

Sumber: diolah dari pidato Presiden Prabowo, informasi Kantor Staf Presiden, dan Badan Komunikasi Pemerintah.

Ahmad Lazuardi Al-Fitrie

Mahasiswa Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan

Ketua Harian Yayasan Nida El-Adabi

DIGITALISASI pendidikan kerap dipandang sebagai jalan cepat menuju kemajuan. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi melalui berbagai kebijakan, mulai dari platform pembelajaran digital, program smartboard/interactive flat panel, pengadaan perangkat laptop hingga penguatan kompetensi guru berbasis teknologi.

Dalam kerangka besar, langkah ini merupakan ikhtiar strategik untuk menjawab tantangan zaman. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan dengan jernih adalah: apakah digitalisasi ini benar-benar menghadirkan keadilan, atau justru menjadi ujian baru bagi pemerataan pendidikan?

Realitas Ketimpangan Akses

Data menunjukkan bahwa tantangan tersebut nyata. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 78,19% rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses internet, namun kesenjangan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Di perkotaan, akses internet mencapai lebih dari 85%, sementara di perdesaan masih berada di kisaran sekitar 67%. Artinya, hampir sepertiga rumah tangga di desa belum memiliki akses internet yang memadai.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa masih terdapat puluhan ribu satuan pendidikan yang belum memiliki akses internet memadai. Berdasarkan data terbaru tahun 2025, sekitar 27.650 satuan pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan DIKDASMEN (Pendidikan Dasar dan Menengah) di Indonesia masih menghadapi keterbatasan konektivitas, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sekitar 86% sekolah di Indonesia belum memiliki fixed broadband yang memadai serta 3.323 sekolah belum memiliki jaringan listrik. Angka ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya digitalisasi belum berdiri di atas fondasi yang sepenuhnya merata.

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam survei 2023–2024 melaporkan bahwa penetrasi internet nasional telah mencapai sekitar 79,5% dari total populasi, atau lebih dari 220 juta pengguna.

Namun, persoalan tidak hanya terletak pada akses, melainkan juga pada kualitas koneksi. Banyak wilayah masih menghadapi keterbatasan jaringan yang stabil dan cepat.

Kesenjangan Implementasi di Lapangan

Dalam konteks pendidikan, ketimpangan ini berimplikasi langsung pada proses belajar mengajar. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung relatif lebih siap memanfaatkan platform digital. Sementara di daerah lain, keterbatasan perangkat dan infrastruktur menjadi kendala utama.

Akibatnya, digitalisasi berpotensi melahirkan dua wajah pendidikan yaitu yang terkoneksi dan yang tertinggal.

Selain infrastruktur, aspek sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa tingkat literasi digital guru masih beragam. Tingkat literasi digital guru secara umum meningkat, namun masih bervariasi dan belum merata. Indeks literasi digital nasional tahun 2022 di angka 3,54 dari 5,00.

Sebagian guru masih berada pada tahap adaptasi dasar, sementara kebijakan sudah bergerak menuju integrasi teknologi yang lebih kompleks. Dalam situasi ini, teknologi yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan justru berisiko menjadi beban tambahan.

Digitalisasi sebagai Amanah dan Ujian Keadilan

Pemerintah sejatinya telah mengambil langkah-langkah penting. Namun, dalam perspektif nilai, kebijakan publik terutama di bidang pendidikan tidak hanya soal efektivitas, tetapi juga soal amanah. Dalam Islam, amanah mengandung makna tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sebagian.

Digitalisasi pendidikan, dalam hal ini, juga merupakan ujian keadilan sosial. Prinsip keadilan (‘adl) menuntut agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Ketika akses terhadap teknologi menjadi prasyarat utama pembelajaran, maka memastikan pemerataan akses bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral.

Langkah Strategik ke Depan (H2)

Dari perspektif pengambilan keputusan strategik, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara visi kebijakan dan kesiapan implementasi. Keputusan digitalisasi secara konseptual sangat progresif, namun dalam praktiknya membutuhkan fondasi yang kokoh. Tanpa itu, kebijakan berpotensi tidak efektif, bahkan kontraproduktif.

Pemerintah sejatinya telah mengambil langkah-langkah penting. Namun, pendekatan yang digunakan perlu terus disempurnakan. Keputusan strategik tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan perubahan, tetapi juga pada ketepatan dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, langkah ke depan perlu diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, pemerataan infrastruktur digital harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda, terutama bagi wilayah yang selama ini tertinggal. Kedua, penguatan kapasitas guru perlu dilakukan secara berkelanjutan dan kontekstual, agar teknologi benar-benar menjadi alat pemberdayaan.

Ketiga, pengambilan keputusan harus berbasis data yang akurat serta melibatkan suara dari daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat seragam, melainkan adaptif. Akhirnya, digitalisasi pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Namun, ia juga merupakan ujian bagi komitmen kita terhadap amanah dan keadilan.

Keputusan strategik yang diambil hari ini tidak hanya menentukan arah sistem pendidikan, tetapi juga mencerminkan nilai yang kita pegang bersama. Jika digitalisasi dikelola dengan bijak, ia akan menjadi jembatan menuju pemerataan. Namun, jika diabaikan aspek keadilannya, ia berpotensi menjadi jurang yang semakin memperlebar ketimpangan.

Di sinilah pentingnya menghadirkan kebijakan yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga arif secara sosial.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pemerintah menambah target revitalisasi sekolah sebanyak 60.000 unit bangunan di seluruh penjuru tanah air pada tahun ini.

Tak hanya itu, ia juga menjanjikan masing-masing sekolah akan menerima tambahan tiga Interactive Flat Panel (IFP) atau panel interaktif. Adapun upaya untuk melakukan perbaikan terhadap puluhan ribu satuan pendidikan di berbagai jenjang tersebut akan menelan anggaran tambahan senilai Rp89,5 triliun, di mana saat ini pemerintah tengah menanti 'lampu hijau' dari Komisi X DPR RI.

Pada Tahun Anggaran 2026, Kemendikdasmen tercatat telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp14,1 triliun untuk melakukan revitalisasi sekolah.

"Untuk revitalisasi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga InsyaAllah akan ditambah 60.000 satuan pendidikan, sehingga sasarannya akan semakin banyak. Sekarang sudah proses verifikasi dan validasi," ungkap Mu'ti di Surabaya, Selasa (14/4/2026).

Seperti diketahui, program revitalisasi sekolah yang dicanangkan oleh Kemendikdasmen pada 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi mencapai 16.167 satuan pendidikan dari target awal yang ditetapkan hanya sebanyak 10.440 sekolah.

Selain melakukan renovasi bangunan sekolah, Mu'ti juga mengungkapkan langkah strategis pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Di antaranya adalah memasifkan digitalisasi proses pembelajaran, dengan menambah kuota IFP di masing-masing sekolah di setiap jenjang pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Mu'ti menyebut bahwa saat ini masing-masing sekolah di Tanah Air baru menerima bantuan sebanyak satu IFP dari pemerintah. Karena itu, pemerintah pun berencana akan menambah jumlah perangkat IFP di masing-masing sekolah guna menunjang modernisasi dan digitalisasi kegiatan belajar-mengajar di kelas.

"Sesuai dengan arahan beliau (Presiden Prabowo) untuk digitalisasi, [IFP di sekolah] akan ditambah jumlahnya. Dari sekarang 1 IFP per satuan pendidikan, nanti akan ditingkatkan menjadi 3 IFP per satuan pendidikan," bebernya.

Oleh sebab itu, Mu'ti pun berharap berbagai kebijakan maupun program prioritas pemerintah di bidang pendidikan yang akan dijalankan pada tahun ini dapat menambah mutu serta kualitas generasi penerus bangsa.

"Mudah-mudahan di tahun 2026, kerja sama itu dapat kita tingkatkan sehingga program-program prioritas Bapak Presiden dalam bidang pendidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.