JALUR GAZA - Brigade Al-Qassam merilis video baru yang mengungkap identitas pejuang perlawanan Palestina yang muncul dalam video yang beredar luas yang menunjukkan penghancuran tank Merkava Israel dari jarak dekat selama pertempuran di Jalur Gaza.Menurut Brigade, pejuang tersebut adalah Karim Abu Arja, yang kemudian tewas dalam pertempuran dengan pasukan pendudukan Israel di Gaza.

Rekaman tersebut dirilis sebagai bagian dari seri media ‘Bulan Banjir’ yang mendokumentasikan kehidupan para pejuang al-Qassam yang tewas selama perang.

Produksi ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas berjudul ‘Para Martir Qassam dalam Pertempuran Banjir Al-Aqsa.’

Adegan dari Pertempuran Tel al-Hawa

Video tersebut mencakup adegan dari pelatihan militer Abu Arja, pergerakan patroli, dan partisipasinya dalam operasi tempur, khususnya di daerah Tel al-Hawa di selatan Kota Gaza.

Pengguna media sosial mengidentifikasi Abu Arja sebagai pejuang yang terlihat mendekati tank Israel dan menempatkan alat peledak 'Shawaz' di bawahnya sebelum ledakan terjadi.

Klip tersebut telah beredar luas secara online selama perang, dengan banyak penonton sebelumnya tidak menyadari identitas atau nasib pejuang tersebut.

Beberapa pengguna menggambarkan operasi tersebut sebagai salah satu adegan pertempuran jarak dekat yang paling mencolok yang didokumentasikan selama perang Gaza.

“Kita melihat kepahlawanan mereka, tetapi kita tidak melihat wajah mereka sampai mereka naik ke atas,” bunyi salah satu unggahan yang banyak dibagikan.

Yang lain mengatakan rekaman tersebut mencerminkan sifat “pertempuran jarak dekat” selama pertempuran antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan Israel.

Bagian dari Kampanye Media Perlawanan yang Lebih Luas

Rilis ini terjadi di tengah upaya berkelanjutan oleh Brigade Qassam untuk mendokumentasikan kehidupan dan operasi para pejuang yang tewas selama perang.

Brigade tersebut mengatakan Abu Arja tewas pada Januari 2024 selama pertempuran melawan pasukan Israel di Gaza.

Video tersebut juga menayangkan kembali bentrokan di Tel al-Hawa dan sekitar Rumah Sakit Al-Quds, daerah yang menyaksikan beberapa konfrontasi paling sengit selama perang.

Rekaman tambahan yang diterbitkan oleh al-Qassam dalam operasi sebelumnya menunjukkan serangan yang menargetkan kendaraan lapis baja Israel di Tel al-Hawa menggunakan peluru anti-tank Yasin-105.

GAZA - Dunia hanya bisa diam saja ketika Israel telah memperluas pendudukannya menjadi 59 persen wilayah Gaza dan sedang mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali genosida di wilayah Palestina tersebut.

Radio Militer Israel melaporkan, sebelum gencatan senjata Oktober 2025, Israel menduduki 53% wilayah Jalur Gaza.

Sementara itu, kelompok Palestina Hamas mengatakan tentara Israel menduduki lebih dari 60% wilayah pesisir tersebut.

Para pejabat militer senior Israel "mendesak dimulainya kembali pertempuran di Gaza dan percaya bahwa waktu terbaik untuk mengalahkan Hamas adalah sekarang," kata radio tersebut.

Radio tersebut juga melaporkan persiapan militer untuk kemungkinan dimulainya kembali pertempuran, mencatat bahwa tentara telah mengurangi pasukan di Lebanon selatan dan mengerahkan kembali brigade reguler ke Gaza dan Tepi Barat.

Disebutkan bahwa komando selatan telah menyelesaikan rencana operasional dan siap untuk melanjutkan pertempuran jika diperintahkan oleh kepemimpinan politik.

Laporan ini muncul di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut oleh Israel di Jalur Gaza serta serangan di Tepi Barat.

Gencatan senjata tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang menyebabkan lebih dari 72.000 orang tewas dan 172.000 orang terluka, serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil.

Sementara itu, Serikat Jurnalis Palestina mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mencatat sekitar 300 pelanggaran dan serangan terhadap jurnalis Palestina sejak awal tahun 2026, di tengah meningkatnya penargetan terhadap pekerja media.

Pengumuman itu disampaikan selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh serikat di luar markas besarnya di kota al-Bireh di Tepi Barat yang diduduki, untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia dan memprotes serangan berkelanjutan terhadap jurnalis.

Para peserta mengangkat spanduk yang menuntut diakhirinya pembunuhan pekerja media dan akuntabilitas bagi Israel.

“Kegiatan yang diselenggarakan pada Hari Kebebasan Pers Sedunia bertujuan untuk menyoroti kondisi luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi oleh jurnalis Palestina,” kata Omar Nazzal, wakil kepala serikat jurnalis, kepada hadirin.

Para jurnalis menghadapi “mesin perang Israel yang paling ganas,” tambahnya, seraya mencatat bahwa lebih dari 4.000 pelanggaran telah tercatat terhadap mereka sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

“Jumlah jurnalis yang tewas telah mencapai 262 jurnalis pria dan wanita sejak tanggal tersebut, termasuk 261 di Jalur Gaza, ditambah enam jurnalis yang tewas sejak awal tahun 2026,” kata Mohammad al-Lahham, kepala komite kebebasan serikat jurnalis.

Ia menambahkan bahwa tahun ini juga telah terjadi 10 cedera langsung, 22 penangkapan, 120 kasus penahanan atau pencegahan peliputan, dan 12 serangan yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Lahham mengatakan total pelanggaran sejak Oktober 2023 mencapai 3.983, termasuk 1.072 pada tahun 2023, 1.325 pada tahun 2024, 1.286 pada tahun 2025, dan 300 pada tahun 2026.

Pelanggaran ini termasuk 240 kasus penembakan langsung terhadap kru media dan 352 kasus yang melibatkan gas air mata dan granat kejut, serta pemukulan, penyitaan peralatan, dan larangan bepergian, tambahnya.

Sindikat tersebut mengatakan dalam sebuah laporan yang dibacakan pada acara tersebut bahwa mereka telah mendokumentasikan 188 penangkapan sejak Oktober 2023, bersama dengan penghancuran 187 lembaga dan kantor media serta 140 rumah milik jurnalis.

Sindikat tersebut melaporkan pembunuhan 713 anggota keluarga jurnalis, menunjukkan bahwa penargetan meluas melampaui pekerja media hingga lingkungan sosial mereka.

Serikat jurnalis tersebut mengatakan bahwa penargetan terhadap jurnalis “bukanlah perilaku individu” tetapi bagian dari “kebijakan sistematis” yang bertujuan untuk membatasi jurnalisme dan membungkam narasi Palestina, khususnya di tengah liputan lapangan peristiwa.

Serikat tersebut menyerukan kepada PBB dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan mendesak bagi jurnalis Palestina, membuka investigasi independen atas pelanggaran, dan memastikan akuntabilitas.

Perang genosida Israel di Gaza dimulai pada 8 Oktober 2023, dan telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000, menurut data Palestina.

Meskipun gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, Israel terus melakukan serangan harian dan blokade yang telah menewaskan ratusan orang lagi dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 2,4 juta warga Palestina, termasuk 1,5 juta pengungsi.

GAZA - Penyelenggara Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, yang armada atau flotilla bantuan mereka menuju Jalur Gaza, mengatakan bahwa militer Israel telah menculik 211 aktivis di perairan internasional di lepas pantai Yunani pada hari Kamis. Mereka yang diculik termasuk 10 aktivis Malaysia dan seorang anggota dewan kota Paris.

Juru bicara Global Sumud Prancis, Helene Coron, mengatakan dalam konferensi pers daring bahwa operasi militer Israel terjadi di dekat pulau Kreta di Yunani, pada jarak yang "belum pernah terjadi sebelumnya" dari pantai Gaza.

Yasmine Scola, seorang aktivis di atas kapal armada tersebut, mengatakan bahwa rekan-rekannya telah diculik oleh militer Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel sebelumnya menyebutkan sebanyak 175 orang telah ditahan. Kementerian tersebut tidak mengonfirmasi penculikan 211 aktivis GSF.

Coron mengatakan bahwa mereka yang dicegat militer Israel termasuk anggota dewan lokal Partai Komunis Paris, Raphaelle Primet, dan 10 warga negara Prancis lainnya.

“Kami tidak memiliki informasi untuk kewarganegaraan lain, tetapi kapal-kapal tersebut beragam kewarganegaraannya, jadi ada anggota kru dari semua 48 delegasi,” katanya.

Pihak Roma, dalam sebuah pernyataan, menyerukan pembebasan segera semua warga Italia yang ditahan secara ilegal oleh militer Israel.

Pihak GSF mengatakan kapal-kapal mereka telah dikepung oleh kapal-kapal militer Israel saat berada di lepas pantai Kreta.

“Pada saat pernyataan ini diterbitkan (Kamis siang waktu Indonesia), setidaknya 22 dari 58 kapal armada telah diserbu oleh pasukan Israel yang sepenuhnya melanggar hukum internasional,” kata Armada Global Sumud dalam sebuah pernyataan.

Menurut verifikasi AFP, Jumat (1/5/2026), berdasarkan data pelacakan dari penyelenggara, kapal-kapal tersebut dicegat di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Yunani. Sekitar 30 kapal dari armada tersebut masih dalam perjalanan, sebagian besar sekarang berada di perairan teritorial Yunani di selatan Kreta.

“Kapal-kapal kami didekati oleh kapal cepat militer, yang mengidentifikasi diri sebagai Israel, yang mengarahkan laser dan senapan serbu semi-otomatis, memerintahkan para peserta untuk ke depan kapal dan berlutut,” kata organisasi tersebut. “Komunikasi kapal sedang dihalangi dan sinyal SOS dikeluarkan.”

10 Aktivis Malaysia Diculik

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim marah setelah 10 aktivis Malaysia yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla diculik militer Israel. Menurutnya, Malaysia bekerja sama erat dengan negara-negara mitra untuk mengamankan pembebasan segera 10 warga Malaysia.

Anwar mengecam keras apa yang digambarkannya sebagai tindakan kekerasan oleh pasukan Israel terhadap misi kemanusiaan tersebut di perairan internasional, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum maritim yang jelas dan mirip dengan pembajakan.

“Malaysia mendesak semua pihak untuk segera bertindak dan memastikan tidak ada aktivis yang dirugikan, termasuk 10 warga Malaysia yang saat ini ditahan dan tidak dapat dihubungi," katanya.

“Keselamatan mereka harus dijamin tanpa kompromi,” katanya dalam unggahan Facebook-nya.

Anwar, yang merupakan pelindung utama misi Sumud Nusantara, juga mengatakan dalam unggahan terpisah bahwa dia sedang berhubungan dengan direktur jenderal Pusat Komando Sumud Nusantara (SNCC), Sani Araby, untuk mendapatkan informasi terbaru.

Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan keyakinannya bahwa hubungan diplomatik Malaysia yang kuat dengan negara-negara sahabat dapat membantu memfasilitasi upaya untuk mengamankan pembebasan 10 aktivis Malaysia.

“Mengingat hubungan internasional Perdana Menteri yang kuat, upaya diplomatik dapat dilakukan tidak hanya untuk memfasilitasi misi kemanusiaan mereka, tetapi juga untuk memastikan pembebasan mereka setelah misi tersebut selesai,” katanya.

JALUR GAZA - Media Ibrani melaporkan pada Rabu malam (29/4/2026) bahwa Angkatan Laut Israel telah mulai menyita kapal-kapal dari armada "pemecahan blokade" yang menuju Jalur Gaza. Penyitaan kapal terjadi sebelum armada bantuan Gaza itu dapat mendekati pantai.

Sebaliknya, Armada Global Sumud mengatakan kapal-kapalnya mengalami gangguan sinyal di dekat perairan Yunani, dengan kapal perang tak dikenal mendekati mereka.

Saluran 14 Israel melaporkan pasukan angkatan laut telah mulai mengambil kendali armada maritim yang menuju Gaza, jauh dari pantai.

Kapal-kapal tersebut, bagian dari "misi Musim Semi 2026" yang diselenggarakan Armada Global Sumud, berlayar pada hari Minggu dari pulau Sisilia di Italia dalam upaya memecahkan blokade Israel di Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada penduduknya.

Armada tersebut awalnya berangkat dari Barcelona pada 12 April dan tiba di Sisilia pada 23 April, di mana kapal-kapal tambahan dan aktivis dari Italia bergabung melalui kota Syracuse dan Augusta.

Jumlah kapal yang berpartisipasi meningkat menjadi 65 di Pelabuhan Kapal Pesiar Augusta sebelum prosedur keberangkatan akhir diselesaikan, setelah itu kapal-kapal tersebut secara bertahap berlayar ke Laut Mediterania sesuai dengan rencana yang terkoordinasi.

Saat di laut, satu kapal milik Greenpeace bergabung dengan armada tersebut dalam langkah yang digambarkan sebagai penguatan inisiatif sipil.

JALUR GAZA - Sejumlah kecil warga Palestina akan memberikan suara dalam pemilihan kota akhir pekan ini untuk pertama kalinya sejak tahun 2006. Ini menjadi momen harapan yang hati-hati di tengah serangan Israel dan blokade harian yang terus melingkupi kehidupan di Gaza.

Pemungutan suara diadakan di Deir el-Balah, salah satu dari sedikit kota di Gaza yang saat ini tidak diduduki pasukan darat Israel.

Hamas tidak ikut serta dan belum mendukung kandidat mana pun, meskipun beberapa kandidat pro-Hamas akan ada dalam surat suara. Hamas memenangkan pemilihan legislatif terakhir di Jalur Gaza lebih dari 20 tahun yang lalu.

“Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, dalam 20 tahun, saya akan merasakan hal ini,” kata Adham al-Bardini yang berusia 34 tahun.

Dia menjelaskan, “Saya telah mendengar tentang pemilihan sejak saya lahir tetapi karena keadaan, tidak ada pemilihan yang terjadi. Tetapi kali ini, kami ingin ikut serta sehingga kami dapat mengubah kenyataan yang dipaksakan kepada kami.”

Abdul-Rahman al-Shaaf, 25 tahun, mengatakan keinginan di kalangan anak muda sangat besar.

“Semua orang ingin memperbaiki negara, terutama setelah dua tahun perang, apa yang telah kita saksikan, dan kehancuran yang terjadi,” ujar dia.

Di tengah pelanggaran gencatan senjata harian, Gaza sedang mempersiapkan pemilihan kota pertamanya sejak tahun 2006.

Pemilu kota akan diadakan pada hari Sabtu, dan banyak warga Palestina sangat antusias. Selama tiga tahun terakhir, kota-kota di seluruh Gaza tidak berfungsi. Ada krisis sampah, krisis air, krisis infrastruktur. Orang-orang berharap ini dapat membawa perubahan.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pemilihan ini hanya akan diadakan di Deir el-Balah. Lingkungan dan kota lain di seluruh Gaza tidak akan menjadi bagian dari pemilihan ini.

Dan bagi sebagian besar penduduk Gaza, ini akan menjadi pengalaman yang benar-benar baru, banyak yang tidak tahu apa arti pemilihan atau bagaimana cara berpartisipasi di dalamnya.

Tetapi jika berjalan sesuai rencana, itu akan menunjukkan apa yang sebenarnya ingin dilihat warga Palestina untuk diperbaiki di kota-kota mereka.

JALUR GAZA - Gaza diperkirakan akan membutuhkan USD71,4 miliar (Rp1.223 triliun) selama 10 tahun ke depan untuk pemulihan dan rekonstruksi setelah 24 bulan konflik. Perkiraan itu menurut penilaian bersama terakhir yang dirilis Senin oleh Uni Eropa (UE), PBB, dan Bank Dunia.

Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Cepat Gaza (RDNA) pada hari Senin mengatakan USD26,3 miliar dari total tersebut akan dibutuhkan dalam 18 bulan pertama untuk memulihkan layanan penting, membangun kembali infrastruktur penting, dan mendukung pemulihan ekonomi.

Penilaian tersebut memperkirakan kerusakan infrastruktur fisik di Gaza sebesar USD35,2 miliar, sementara kerugian ekonomi dan sosial diperkirakan sebesar USD22,7 miliar.

Disebutkan bahwa sektor yang paling terdampak oleh konflik adalah perumahan, kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan pertanian.

Menurut laporan tersebut, lebih dari 371.888 unit perumahan telah hancur atau rusak, lebih dari setengah rumah sakit tidak berfungsi, dan hampir semua sekolah telah hancur atau rusak.

Laporan tersebut juga menyatakan ekonomi Gaza telah menyusut sebesar 84% dan menggambarkan dampak konflik terhadap pembangunan manusia sebagai bencana, memperkirakan pembangunan di wilayah tersebut telah mengalami kemunduran selama 77 tahun.

Laporan itu menambahkan sekitar 1,9 juta orang telah mengungsi, seringkali berkali-kali, dan lebih dari 60% penduduk telah kehilangan rumah mereka.

Penilaian tersebut menyatakan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya menanggung beban terberat.

Laporan tersebut memberikan dasar analitis untuk perencanaan pemulihan dan rekonstruksi dini sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, demikian catatan laporan tersebut.

Uni Eropa dan PBB mengatakan upaya pemulihan harus berjalan paralel dengan aksi kemanusiaan dan harus mendukung transisi menuju rekonstruksi skala besar yang mencakup Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Mereka juga mengatakan rekonstruksi harus dipimpin Palestina dan selaras dengan proses politik yang lebih luas yang bertujuan pada solusi dua negara, sambil menekankan gencatan senjata yang berkelanjutan, akses kemanusiaan, pemulihan layanan penting, pergerakan bebas orang dan barang, pengaturan tata kelola yang jelas, dan dukungan keuangan internasional adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk keberhasilan.

JALUR GAZA - Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan di Gaza, Munir Al-Barsh, menggambarkan situasi bencana di wilayah yang terkepung itu, dengan mengatakan wilayah tersebut dibanjiri cokelat dan minuman ringan sementara bahan bakar, obat-obatan, dan makanan pokok ditahan. Situasi ini membuat bayi-bayi di inkubator terus-menerus berisiko meninggal.

Al-Barsh mengatakan situasi ini bukanlah kekurangan sementara tetapi manipulasi bantuan yang disengaja, yang menutupi kelaparan yang terus berlanjut dan pembunuhan yang terus terjadi meskipun ada klaim gencatan senjata.

Di dalam koridor Rumah Sakit Al-Shifa di Jalur Gaza, di mana suara alat-alat medis bercampur dengan tangisan orang-orang yang terluka, para dokter berjuang dengan kenyataan pahit: bayi-bayi di inkubator membutuhkan listrik untuk bertahan hidup, namun bahan bakar tidak tersedia dan bantuan yang datang tidak menyelamatkan mereka.

Al-Barsh menyimpulkan pemandangan itu, dengan mengatakan, “Apa yang masuk ke Gaza bukanlah bantuan melainkan ejekan kejam terhadap kematian.”

Ia menambahkan, “Truk-truk yang membawa jeli tiba, yang lain membawa cokelat dan minuman ringan mengalir masuk seolah-olah itu adalah penyelamat… tetapi bahan bakar yang dibutuhkan untuk menjaga inkubator tetap beroperasi masih dilarang.”

Pada saat-saat seperti itu, katanya, cokelat tidak berarti apa-apa bagi seorang anak yang berjuang bernapas di dalam inkubator yang berisiko mati. “Kalori” tidak berarti apa-apa bagi seorang ibu yang memperhatikan monitor yang dapat mati kapan saja, dan merenggut nyawa bayinya.

Al-Barsh menekankan situasi ini bukanlah kebetulan tetapi “desain sistematis” yang menciptakan bencana yang berlipat ganda.

“Membanjiri Gaza dengan barang-barang yang tidak penting sambil menolak kebutuhan pokok kehidupan… ini bukan bantuan, ini adalah pemusnahan diam-diam,” katanya.

TEL AVIV - Pengadilan Tinggi Israel pada hari Rabu (15/4/2026) mulai mendengarkan petisi yang meminta pemecatan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir dari jabatannya atas tuduhan campur tangan dalam kepolisian Israel.

Di tengah kekhawatiran akan potensi gangguan di dalam ruang sidang, para hakim memutuskan mengadakan sidang tanpa kehadiran publik, sambil menyiarkan jalannya sidang secara langsung, menurut seorang koresponden Anadolu.

Sebelum sidang, puluhan pendukung Ben-Gvir berkumpul di luar gedung pengadilan, membawa tanda-tanda bertuliskan, “Saatnya mengatakan kepada Pengadilan Tinggi: Cukup” dan “Akhiri kediktatoran peradilan.”

Ben-Gvir tiba di luar ruang sidang dan berbicara kepada para pendukungnya, mengatakan, “Gali Baharav-Miara (Penasihat hukum pemerintah) mengatakan saya menentukan kebijakan dan mengubah kepolisian — dia benar.”

“Lebih dari setengah juta pemilih memilih kami untuk membawa perubahan nyata,” ujar menteri sayap kanan itu.

Ia melanjutkan, memperingatkan Mahkamah Agung, “Jangan menyeret Israel ke dalam krisis konstitusional, perpecahan, atau polarisasi. Demokrasi tidak akan runtuh. Kediktatoran legal akan runtuh.”

Sementara itu, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin mengatakan pemerintah tidak akan menghormati putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pemecatan Ben-Gvir, menurut portal berita The Times of Israel.

“Sidang yang berlangsung pagi ini untuk menggulingkan Menteri Ben-Gvir adalah melanggar hukum, dan keputusan para hakim akan tetap tidak memiliki validitas sama sekali,” ungkap Levin.

“Sahabat saya, Menteri Ben-Gvir, akan terus menjabat berdasarkan keputusan rakyat dan kepercayaan Knesset,” lanjut menteri kehakiman.

Para pemohon berupaya memaksa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memecat Ben-Gvir atas tuduhan “campur tangan berulang dan melanggar hukum dalam urusan kepolisian operasional, politisasi penunjukan polisi, dan campur tangan terang-terangan dalam penyelidikan kepolisian,” menurut media Israel.

BEIRUT - Stasiun penyiaran publik Israel, Kan, melaporkan Hizbullah meluncurkan sekitar 40 drone ke arah Israel utara pada hari Senin, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Di antaranya adalah drone yang dikerahkan untuk pertama kalinya, dilengkapi dengan sistem panduan optik yang membuatnya sulit dideteksi.

Menurut stasiun penyiaran tersebut, salah satu drone jatuh di permukiman Kiryat Shmona.

Dikatakan bahwa hanya sejumlah kecil drone yang berhasil dicegat, sementara sisanya mengenai sasaran, menyebabkan kerusakan berat, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Kan menambahkan drone baru ini dianggap sebagai sistem udara canggih, tahan terhadap peperangan elektronik dan sulit dideteksi atau dihentikan.

Dikatakan bahwa drone tersebut dapat bermanuver di dalam bangunan, membawa hingga 5 kilogram bahan peledak, dan mencapai jarak puluhan kilometer.

Secara terpisah, situs web Israel Globes melaporkan Hizbullah baru-baru ini mulai menggunakan drone FPV (first-person view) untuk menargetkan tank dan kendaraan lapis baja Israel di Lebanon selatan.

JALUR GAZA - Kantor Media Pemerintah di Gaza membantah pernyataan Nikolay Mladenov, "perwakilan tinggi untuk Gaza" di apa yang disebut Dewan Perdamaian, yang mengklaim 602 truk bantuan memasuki wilayah tersebut pada hari Kamis (9/4/2026).

Mladenov mengatakan dalam unggahan di X pada Kamis malam bahwa, "602 truk memasuki Gaza hari ini dengan pasokan penting untuk keluarga yang telah menunggu terlalu lama."

Sebagai tanggapan, Kantor Media Pemerintah Gaza mengatakan angka-angka Malenkov "salah, tidak akurat, dan tidak kredibel."

Ditambahkan bahwa data resmi untuk 9 April menunjukkan hanya 207 truk yang memasuki Gaza, termasuk 79 yang membawa bantuan, sementara sisanya adalah barang komersial untuk perusahaan swasta, menurut sumber komersial Palestina.

Kantor tersebut mengatakan jumlah truk yang memasuki Gaza "tidak memenuhi tingkat respons kemanusiaan yang dibutuhkan dan sama sekali tidak mencerminkan jenis akses skala besar yang diklaim oleh Mladenov."

Laporan tersebut mencatat “implementasi protokol kemanusiaan Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata belum melampaui 38 persen dari apa yang telah disepakati,” menurut Anadolu Agency.

BEIRUT - Di sepanjang tepi laut pusat kota Beirut, Alaa sedang mencari tempat untuk beristirahat. Pengungsi Suriah ini, yang berasal dari Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, kini menjadi tunawisma.

Ia menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan hari itu berkeliling ibu kota Lebanon untuk mencari tempat berlindung. Ia dulu tinggal di Dahiyeh – pinggiran selatan Beirut yang telah dihantam serangan Israel, yang kini telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di seluruh Lebanon.

Sekarang, ia hanya mencari tempat yang aman. Dan dalam konteks itu, Idulfitri, festival Muslim yang dimulai pada hari Jumat, jauh dari pikirannya.

Ketika ditanya apakah ia memiliki rencana untuk Idulfitri, ia menjawab tidak. Sebaliknya, fokusnya adalah mendapatkan tenda.

“Saya ditolak untuk tinggal di sekolah, lalu saya tidur di tepi laut,” kata Alaa. “Lalu orang-orang dari pemerintah kota menyuruh saya datang ke sini, ke tepi laut pusat kota Beirut.”

Alaa tidak dapat menemukan tenda dan untuk sementara tidur di udara terbuka. Tetapi orang lain di daerah itu telah menemukannya, mengubah pusat kota yang lebih terkenal dengan restoran dan bar mahalnya menjadi kota tenda bagi mereka yang mengungsi akibat pertempuran. Di seluruh Lebanon, lebih dari satu juta orang telah mengungsi.

Warga Lebanon tidak yakin kapan perang ini akan berakhir, terutama karena mereka hampir belum pulih dari konflik dengan Israel yang berlangsung antara Oktober 2023 dan November 2024.

Hal ini membuat perayaan menjadi sulit – tema umum di seluruh negara yang terkena dampak konflik saat ini.

Di Iran, yang kini memasuki minggu ketiga serangan AS-Israel – tanpa tanda-tanda akan segera berakhir dan krisis ekonomi yang mendahului konflik, orang-orang kesulitan untuk membeli barang-barang yang biasanya dibeli selama musim liburan.

Dan berpotensi berbahaya bagi orang-orang untuk berbelanja di tempat-tempat seperti pasar besar Teheran, yang telah rusak akibat pemboman.

Unsur keagamaan Idulfitri menambah sensitivitas ekstra bagi warga Iran anti-pemerintah, beberapa di antaranya kini melihat setiap tanda religiusitas sebagai dukungan terhadap Republik Islam.

Fakta bahwa Nowruz – Tahun Baru Persia – jatuh pada hari Jumat tahun ini berarti bahwa sebagian dari kubu anti-pemerintah akan fokus pada perayaan tersebut, dan menghindari acara apa pun untuk menandai Idulfitri.

Kesulitan di Gaza

Banyak warga Palestina di Gaza ingin merayakan Idulfitri, tetapi krisis ekonomi di wilayah tersebut, yang disebabkan perang genosida Israel, membuatnya sulit.

Pembatasan Israel terhadap masuknya barang ke Gaza, yang meningkat sejak perang melawan Iran dimulai, telah mendorong kenaikan harga lebih lanjut, termasuk biaya mainan anak-anak.

Khaled Deeb, seorang pria berusia 62 tahun yang tinggal di rumah yang sebagian hancur di Kota Gaza, telah pergi ke pasar Remal pusat, ingin tahu seberapa mahal buah dan sayuran menjelang Idulfitri.

“Dari luar, suasana Idulfitri terlihat meriah dan semarak,” kata Khaled, sambil menunjuk ke pasar yang ramai. “Namun secara finansial, keadaannya sangat buruk. Semua orang telah meninggalkan rumah mereka dan sekarang tinggal di tenda dan pengungsian. Semua orang telah kehilangan segalanya selama perang.”

Khaled mengatakan dia tidak mampu membeli buah dan sayuran, dan harus hidup tanpa itu. Hanya “raja” yang bisa membelinya, katanya, bukan “orang miskin dan kelelahan” seperti dia.

Yang memperburuk keadaan adalah kenangannya tentang keadaan sebelum perang, ketika dia memiliki supermarket.

“Selama Idulfitri, saya akan memberi putri dan saudara perempuan saya hadiah lebih dari 3.000 shekel (USD950) ketika mengunjungi mereka, belum lagi mempersiapkan rumah, membeli pakaian Idulfitri untuk anak-anak saya, dan permen serta cokelat untuk menyambut hari raya,” kata Khaled.

Semua itu tidak akan terjadi pada Idulfitri kali ini, bahkan dengan gencatan senjata di Gaza.

Sentimennya juga diungkapkan oleh Shireen Shreim, seorang ibu dari tiga anak.

“Kegembiraan kami di Idulfitri tidak lengkap,” katanya sambil berjalan-jalan di pasar. “Kami telah keluar dari dua tahun perang dengan kesulitan yang luar biasa, hanya untuk menghadapi kehidupan di mana bahkan kebutuhan paling mendasar pun tidak tersedia.”

Dan dengan Israel yang menunjukkan sedikit tanda bahwa mereka bersedia menghentikan serangan kekerasan terhadap warga Palestina, serta negara-negara lain di kawasan itu, Shireen tidak tahu kapan Gaza akan dibangun kembali.

“Saya tinggal di apartemen dengan dinding yang benar-benar kosong,” jelasnya. “Suami saya dan saya memasang terpal dan kayu, dan kami melanjutkan hidup kami. Kami jauh lebih beruntung daripada yang lain.”

“Setiap kali saya pulang, saya merasa sedih,” tambahnya. “Seperti yang Anda lihat, orang-orang tinggal di tenda nilon dan kain di jalanan, tanpa tempat berlindung yang layak. Bagaimana orang-orang ini akan merayakan Idulfitri?”

Kembali di Beirut, Karim Safieddine, peneliti dan penyelenggara politik, bersikap tabah. Dia mengatakan akan merayakan Idulfitri bersama keluarga besarnya, meskipun dalam keadaan sulit.

“Meskipun kami telah mengungsi akibat perang, kami percaya bahwa memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan rasa solidaritas komunal adalah syarat utama untuk bertahan hidup dalam perang ini,” kata Karim.

“Tanpa solidaritas, kita tidak akan mampu membangun masyarakat, satu negara,” katanya. “Saya pikir itulah titik awal bagi banyak orang yang berupaya menciptakan visi ke depan untuk negara yang dilanda bom, tanpa bentuk positivitas yang beracun, tentu saja.”

JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merupakan upaya strategis untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ).

Cak Imin menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum diplomasi internasional termasuk BoP bertujuan memperluas jalur distribusi bantuan bagi masyarakat Gaza yang saat ini masih menghadapi berbagai hambatan. Menurutnya, bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Gaza sering kali tidak sepenuhnya sampai.

"Jadi begini, BoP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita. Peran kita itu apa? Ya kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus dicari pintu-pintu untuk mendorong bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran dan bisa masuk," ujar Cak Imin kepada awak media di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Cak Imin menjelaskan, selama ini pengiriman bantuan sering kali hanya mengandalkan metode penyaluran melalui udara. Cara tersebut dinilai belum cukup efektif karena keterbatasan akses dan distribusi di lapangan. "Tidak hanya mengandalkan bantuan yang diterjunkan dari pesawat, tapi bisa lebih leluasa untuk masuk ke Gaza," katanya.

Karena itu, kata Cak Imin, berbagai langkah diplomasi ditempuh pemerintah, baik melalui kerja sama bilateral, multilateral, maupun keterlibatan dalam forum internasional seperti BoP. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke berbagai negara juga disebut sebagai bagian dari upaya membuka jalur bantuan yang lebih luas.

Cak Imin juga mengungkapkan adanya indikasi bahwa bantuan yang dikirim ke Gaza tidak semuanya sampai kepada penerima. "Karena, ada indikasi bantuan yang masuk yang kita bawa itu tidak sampai 30%, tidak sampai 30% yang sampai, yang lain terhambat. Intinya tujuannya itu."

Selain misi kemanusiaan, Cak Imin menegaskan bahwa seluruh langkah diplomasi Presiden Prabowo juga mempertimbangkan kepentingan nasional, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. "Jadi kepentingan nasional nomor satu. Nomor satu adalah kepentingan nasional, sehingga industri kita tetap jalan, ekspor kita ke Amerika tetap surplus, itu yang paling pokok," kata Cak Imin.

Cawapres 2024 itu meminta publik tidak memperdebatkan langkah-langkah strategis diplomasi pemerintah secara berlebihan, karena tidak semua detail kebijakan dapat disampaikan secara terbuka. "Sehingga jangan meributkan hal-hal yang strategis, karena itu ada tujuan yang di dalam tujuan pelaksanaan diplomasi itu, karena tidak semua bisa disampaikan oleh Presiden."