Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,22% ke 6.971 pada perdagangan awal pekan ini. Sepekan yang lalu, indeks komposit terpangkas 2,52% yang diiringi outflow asing sebesar Rp5,8 triliun di pasar reguler. Pasar saham diperkirakan akan melanjutkan tekanan, namun sektor komoditas dan CPO seperti AADI dan LSIP dinilai memiliki prospek yang cerah.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan menjelaskan bahwa outlook pasar saham dalam pekan ini diperkirakan bergerak dalam kondisi risk-off moderat yang didominasi oleh tekanan eksternal, terutama akibat eskalasi ketegangan geopolitik di wilayah Selat Hormuz yang menjaga harga minyak dunia tetap tinggi.

"Kondisi Selat Hormuz secara fundamental memberikan tekanan besar berupa kenaikan biaya produksi bagi negara-negara net importir energi, yang pada gilirannya dapat memicu risiko inflasi serta menggerus daya beli masyarakat secara luas," terang David dalam riset mingguannya, dikutip Senin (4/5/2026).

Di tengah situasi pasar yang cenderung bergerak dalam kondisi risk-off moderat ini, menurutnya sektor konsumsi dan transportasi menghadapi risiko penurunan yang signifikan akibat lonjakan harga energi. Di sisi lain, komoditas nikel dan crude palm oil (CPO) diprediksi tetap memiliki ketahanan yang kuat berkat adanya keterbatasan pasokan global dan dukungan kebijakan domestik.

Perkiraannya, situasi ini secara teknikal akan menempatkan IHSG dalam fase downtrend jangka menengah yang berisiko menguji area support di level 6.918 hingga 6.696.

"Investor disarankan untuk benar-benar bersikap lebih defensif dengan fokus pada emiten berbasis komoditas seperti nikel dan CPO yang memiliki ketahanan fundamental lebih kuat, dibandingkan dengan sektor konsumsi atau transportasi yang rentan terhadap lonjakan biaya operasional," ujarnya.

Berikut ini adalah rekomendasi saham dari IPOT Sekuritas untuk trading pekan ini,

1. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI)

• Strategi: Beli
• Entry: Rp11.600
• Target price Rp12.200
• Stop loss: Rp11.300

2. PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP)

• Strategi: Buy on pullback
• Entry: Rp1.680-Rp1.700
• Target price: Rp1.800
• Stop loss: Rp1.620

3. PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA)

Strategi: Buy

Entry: Rp1.785

Target price: Rp1.960

Stop loss: Rp1.700

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Makassar (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya memacu percepatan pengembangan Pelabuhan Sorong sebagai hub logistik di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Upaya memperkuat peran kawasan timur Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terus didorong. Salah satunya melalui sinergi antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya," kata Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M Palesang di Makassar, Senin.

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Papua Barat Daya ke Kantor Pelindo Regional 4 di Makassar membahas langkah strategis menjadikan Pelabuhan Sorong sebagai simpul logistik utama di KTI.

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Daya, Fredrik F A Marlissa, bersama Ketua Komisi III, Max A Hehanussa.
Fredrik Marlissa menegaskan posisi strategis Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya harus didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan.

“Pelabuhan Sorong memiliki peran vital dalam menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangannya menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab meningkatnya aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Max Hehanussa menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pelindo menjadi faktor kunci agar pengembangan pelabuhan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini semakin kuat sehingga program pengembangan dapat terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata,” katanya.

Sementara itu, Yusida mengungkapkan komitmen Pelindo untuk terus melakukan pengembangan secara bertahap, baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan kualitas layanan operasional.

Menurut dia, sejumlah rencana strategis telah disiapkan, mulai dari peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi fasilitas bongkar muat, hingga penguatan sistem operasional berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan daya saing pelabuhan.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan kinerja sektor manufaktur yang tercermin dari anjloknya Purchasing Managers’ Index (PMI) ke bawah level 50 dinilai membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif, baik dari sisi jangka pendek maupun struktural.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, penurunan PMI manufaktur sebenarnya sudah terindikasi sejak beberapa bulan terakhir, seiring memburuknya dinamika global dan melemahnya indikator domestik.

“PMI yang anjlok ini sudah diprediksi, terutama setelah perang di Timur Tengah bergejolak dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) BI itu melemah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Menurut Nailul, tekanan terhadap sektor manufaktur datang dari dua arah. Dari eksternal, konflik geopolitik mendorong kenaikan harga barang impor sehingga meningkatkan biaya produksi. Sementara dari dalam negeri, pelemahan permintaan membuat pelaku usaha menahan ekspansi.

“Dalam ekonomi yang lemah, ya sangat wajar perusahaan menahan ekspansinya. Maka tidak heran PMI manufaktur Indonesia berada di bawah 50 basis poin,” sebutnya.

Dia memperkirakan tekanan terhadap sektor manufaktur masih akan berlanjut dalam waktu dekat. Bahkan, risiko terhadap perekonomian nasional dinilai semakin besar jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat.

Oleh karena itu, selain faktor global, persoalan domestik menjadi kunci dalam menentukan arah pemulihan. Kekhawatiran pelaku usaha terhadap stabilitas fiskal pemerintah turut memengaruhi keputusan investasi.

“Mereka khawatir jika pemerintah default, gagal bayar utang, hingga terjadi government shutdown. Jika benar mengarah ke sana, resesi ekonomi sangat mungkin terjadi,” tutur Nailul.

Untuk meredam tekanan jangka pendek, dia menyarankan pemerintah memperkuat strategi mitigasi dari sisi pasokan dan perdagangan. Salah satunya dengan mencari alternatif sumber impor bahan baku guna mengurangi ketergantungan pada wilayah yang terdampak konflik.

Selain itu, pemberian insentif bagi pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas ekspor-impor dinilai dapat membantu menjaga kelancaran produksi dan distribusi.

Dari sisi domestik, Nailul menekankan pentingnya menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Pemerintah perlu memastikan defisit anggaran tetap terkendali serta memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

“Perketat anggaran prioritas seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), sehingga kepercayaan investor jadi pulih,” tambahnya.

Dalam jangka menengah hingga panjang, perbaikan struktur ekonomi menjadi kunci untuk memperkuat daya tahan sektor manufaktur. Huda menyoroti masih tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencerminkan rendahnya efisiensi investasi.

Menurutnya, tingginya ICOR tidak terlepas dari praktik korupsi, khususnya dalam proses perizinan, yang pada akhirnya meningkatkan biaya investasi. “Maka pemberantasan korupsi menjadi kunci ke depan,” tegasnya.

Selain itu, penguatan inovasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu. “Mau tidak mau, SDM menjadi kunci dalam hal inovasi,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah terus memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan dari tingkat produsen hingga konsumen, guna melindungi petani, menjaga pasokan, serta memastikan keterjangkauan bagi masyarakat, termasuk mengendalikan inflasi.

"Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih. Harga relatif stabil dan semua pangan relatif stabil. Ini ditunjukkan oleh data BPS (Badan Pusat Statistik). Saya harus dukung ini," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Senin (4/5).

Dia mengapresiasi kondisi pangan usai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Upaya menjaga stabilitas harga pangan itu akan terus dimaksimalkan termasuk dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha di tahun ini.

"Mimpi kita adalah seluruh pulau Indonesia, itu swasembada pangan, protein, energi, dan etanol. Ini mimpi kita ke depan. Pertahanan negara yang baik, kalau kita berdaulat pangan di setiap pulau. Kenapa? Inflasi otomatis tidak terjadi," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Amran, deflasi yang terjadi di April 2026 akan diantisipasi pemerintah dengan memastikan harga di tingkat produsen tidak jatuh terlalu jauh. Di sisi lain, harga di tingkat konsumen terus dijaga kewajarannya bagi masyarakat.

Bapanas mencatat rata-rata harga ayam pedaging hidup telah berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen yang ditetapkan Rp25.000 per kilogram (kg). Per 3 Mei, rata-rata harga berada di Rp23.401 per kg. Harga itu telah menurun dibandingkan awal April yang berada di Rp23.696 per kg.

Harga telur ayam ras di produsen pun juga terpantau terus turun dalam sebulan terakhir. HAP produsen telur ayam ditetapkan di Rp26.500 per kg. Sementara per 3 Mei rata-rata harga berada di Rp24.890 per kg, sedangkan pada awal April masih di Rp25.642 per kg.

Guna membantu menekan biaya produksi peternak, Bapanas bersama Perum Bulog telah memulai penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Hal itu juga demi mengatasi fluktuasi harga jagung yang telah melebihi 16,81 persen dari Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat peternak/konsumen yang ditetapkan di Rp5.800 per kg.

Target program SPHP jagung pakan menyasar ke lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi. Adapun untuk tahapan ini diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton.

Lebih lanjut, untuk mengatasi deflasi cabai, Bapanas mendorong Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk menyalurkan stok cabai dari daerah surplus ke daerah yang mengalami fluktuasi harga cabai.

Indonesia Timur masih mencatatkan harga cabai yang tinggi, sehingga FDP stok cabai dari daerah produsen seperti Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara dimungkinkan guna mengatasinya.

Tren penurunan inflasi pada April 2026, termasuk pada komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan, menunjukkan mulai meredanya tekanan harga pangan pasca HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah komoditas pangan strategis sebagai penyumbang utama deflasi April, di antaranya daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.

"Tingkat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau umumnya lebih rendah pada periode yang bertepatan dengan momen pasca-Lebaran. Seiring juga adanya normalisasi permintaan pasca HBKN," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Senin (4/5).

Dalam paparannya disebutkan daging ayam ras mengalami inflasi secara bulanan dari 3,30 persen di Maret menjadi deflasi 6,20 persen di April. Inflasi telur ayam ras dari 2,34 persen di Maret, turun menjadi deflasi 4,29 persen di April. Cabai rawit dan cabai merah pun alami deflasi masing-masing 14,98 persen dan 2,59 persen.

Sebagai implikasinya, tingkat inflasi pangan, baik secara tahunan maupun bulanan, juga mengalami penurunan. Inflasi pangan secara tahunan menurun dari 4,24 persen di Maret dan menjadi 3,37 persen di April.

Angka itu masih terjaga di kisaran target pemerintah pada 3 hingga 5 persen. Sementara itu, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

Sementara, inflasi pangan secara bulanan terjadi deflasi 0,88 persen. Adanya deflasi di setiap April ini merupakan tren berulang sejak tahun 2024. Pada April 2024 terjadi deflasi 0,31 persen. Begitu pula pada April 2025 yang tercatat deflasi 0,04 persen. Deflasi pangan di April 2026 menjadi yang cukup terdalam.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan peran sawit sebagai komoditas strategis dalam penyerapan tenaga kerja, penggerak ekonomi daerah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Sawit adalah komoditas strategis yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekonomi daerah, dan pembangunan berkelanjutan," kata Ketua Gapki Cabang Sulawesi Dony Yoga Perdana dalam keterangan di Jakarta, Senin (4/5).

Dony menekankan hal itu dalam kegiatan Sobat Sawit (Soswit) Goes To School Sulawesi di SMK Negeri 1 Pasangkayu, Sulawesi Barat yang digelar Gapki bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Ia berharap kegiatan itu dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi muda di Pasangkayu, khususnya dalam memahami peran dan potensi sektor kelapa sawit secara lebih komprehensif.

Melalui sinergi antara Gapki, perusahaan anggota, BPDP, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan, kegiatan itu menjadi langkah nyata membangun pemahaman bahwa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja hingga pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kegiatan bertajuk "Sawit Itu Dekat: Ngasih Kerja, Ngegerakin Ekonomi, Bangun Daerah” turut dihadiri Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa dan diikuti lebih dari 280 siswa serta guru dari berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di Kabupaten Pasangkayu.

"Melalui program ini, kami ingin menghadirkan edukasi kelapa sawit yang lebih dekat, interaktif, dan relevan bagi generasi muda, khususnya pelajar tingkat SMA/SMK," tutur Dony.

Senada, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa menekankan sektor kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta pertumbuhan berbagai sektor pendukung di tingkat lokal.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap para siswa dapat memperoleh pemahaman yang benar dan utuh mengenai kelapa sawit, mulai dari proses budidaya, manfaat ekonomi, hingga pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadilah sobat sawit yang cerdas, kreatif dan peduli kepada lingkungan,” ujar Yaumil.

Sementara itu, Akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu, Failur Rahman menilai kelapa sawit merupakan komoditas menyumbang 90 persen ekspor dari Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, komoditas itu sangat vital bagi ekonomi masyarakat setempat.

“Generasi muda agar kritis dalam membaca berita dan informasi, sehingga tidak termakan berita yang keliru. Validasi informasi diperlukan,” tegas Failur.

Dia menilai kegiatan itu juga sejalan dengan berbagai program unggulan BPDP, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan SDM melalui pendidikan dan beasiswa, penelitian, hingga promosi dan kemitraan.

Seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, daya saing, dan manfaat ekonomi sawit bagi masyarakat luas.

Adapun Kegiatan Soswit Goes To School menghadirkan berbagai agenda edukatif, mulai dari pameran karya siswa, lomba mading bertema sawit, hingga talkshow interaktif bersama akademisi, praktisi industri, dan perwakilan Gapki.

Talkshow tersebut mengangkat isu penting mengenai peran sawit dalam ekonomi nasional, peluang karier dan inovasi di sektor agribisnis, serta pembahasan “mitos vs fakta” terkait isu lingkungan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Kupang, NTT (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2026 sebesar 2,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,89.

“Inflasi tahunan pada April 2026 sebesar 2,62 persen, meningkat dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 2,40 persen,” kata Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B. Kale, di Kupang, Senin.

Matamira menjelaskan, inflasi tahunan pada April 2026 terjadi akibat kenaikan harga pada 10 dari 11 kelompok pengeluaran.

Adapun kelompok dengan andil inflasi tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,01 persen, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,88 persen.

Sementara itu, kelompok pendidikan mengalami deflasi dengan andil sebesar 2,6 persen.

Ia juga menyampaikan komoditas utama pendorong inflasi pada April 2026 (yoy), antara lain emas perhiasan dengan andil tertinggi 0,87 persen, diikuti angkutan udara sebesar 0,35 persen.

“Komoditas lainnya yang turut mendorong inflasi adalah daging ayam ras, cabai rawit, dan bahan bakar rumah tangga,” ujarnya.

Adapun komoditas yang menghambat inflasi tahunan antara lain ikan tembang dengan andil minus 0,14 persen, biaya pendidikan sekolah menengah atas minus 0,01 persen, bawang putih minus 0,05 persen, pisang minus 0,04 persen, serta sawi hijau minus 0,04 persen.

Secara bulanan (month-to-month/mtm), NTT juga mengalami inflasi sebesar 0,43 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 1,79 persen.

“Secara bulanan, terjadi kenaikan harga pada 9 dari 11 kelompok pengeluaran. Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan antara lain cabai rawit, angkutan udara, tomat, bahan bakar rumah tangga, dan telepon seluler,” kata Matamira.

Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 3,49 persen dengan IHK sebesar 112,91, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Ngada sebesar 2,03 persen dengan IHK
sebesar 110,38.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menargetkan penciptaan 10 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Target ambisius tersebut akan didorong melalui penguatan pembiayaan sektor UMKM dan ekonomi kreatif lewat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyebut KUR sebagai instrumen utama untuk memperluas akses permodalan masyarakat. "Yang kami punya target 10 juta penduduk lima tahun ke depan ini bisa berusaha dengan mudah dan mendapatkan pekerjaan yang baik," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Pemerintah mewajibkan instansi pusat, daerah, hingga BUMN untuk memberikan ruang minimal 40% bagi produk UMKM. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya untuk mengejar pelaksanaan kewajiban alokasi 40% tersebut secara lebih serius. Selain itu, pemerintah mendorong optimalisasi fasilitas publik milik swasta dan BUMN sebagai ruang bagi pelaku usaha kecil.

Penciptaan lapangan kerja baru ini juga disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia. Fasilitas KUR saat ini secara khusus menyasar kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka kemiskinan nasional secara signifikan. "Alhamdulillah itu juga bisa memberikan kontribusi di dalam mengurangi angka kemiskinan," ungkap Maman mengenai efektivitas penyaluran kredit.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia telah menandatangani kesepakatan pengambilalihan operasional perbankan ritel dan wealth management, International Wealth and Premier Banking (IWPB) kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP). Proses akuisisi diperkirakan rampung pada paruh pertama 2027.

Dalam keterangannya, HSBC Indonesia menuturkan bahwa transaksi ini mencakup seluruh aset dan kewajiban dari operasional perbankan ritel dan wealth management HSBC Indonesia, termasuk rekening simpanan dan investasi, kartu kredit, serta pinjaman ritel dari sekitar 336.000 nasabah.

“Langkah ini diambil menyusul peninjauan strategis terhadap operasional IWPB HSBC Indonesia, yang menyimpulkan bahwa pengambilalihan merupakan keputusan terbaik bagi karyawan, maupun nasabah,” jelas perseroan dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Seiring adanya kesepakatan tersebut, perseroan menuturkan bahwa produk dan layanan yang digunakan nasabah di HSBC Indonesia saat ini seperti rekening, kartu kredit, dan pinjaman ritel, akan tetap berjalan normal sampai proses penjualan selesai.

“Kami memperkirakan proses ini akan tuntas pada paruh pertama tahun 2027, tunduk pada persetujuan dari pihak regulator,” ujar perseroan.

Selama masa transisi ini, HSBC Indonesia memastikan komitmennya untuk bekerja sama dengan OCBC NISP dan pihak otoritas terkait untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Di akhir periode tersebut, produk-produk perbankan nasabah akan dialihkan ke OCBC NISP.

Adapun para nasabah dapat menghubungi website HSBC Indonesia untuk informasi lebih lanjut atau hubungi Relationship Manager nasabah untuk klarifikasi apa pun.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), OCBC NISP menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian telah dilaksanakan pada Senin (4/5/2026).

“Perseroan dan PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia), menandatangani Perjanjian dimana Perseroan, tunduk pada dipenuhinya persyaratan pendahuluan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, akan mengakuisisi aset dan liabilitas Wealth and Premier Banking dari HSBC Indonesia,” tulis Investor Relations Head Bank OCBC NISP Jefry Tjahjadi dalam surat kepada BEI, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Sebagai informasi, IWPB Indonesia dibangun berdasarkan proposisi layanan keuangan global premium yang melayani pelanggan ritel dan wealth, menawarkan produk dan layanan perbankan yang lengkap, serta wealth management yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Portofolio ini mencakup simpanan nasabah, produk investasi, mencakup obligasi, reksa dana dan asuransi, kartu kredit, serta retail loans, yang akan memperdalam bisnis wealth management OCBC Indonesia, sekaligus mendukung strategi Next Frontier OCBC Group dalam mendorong Franchise Shift.

Tanpa memperhitungkan one-off transaction costs, transaksi ini diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan bagi OCBC Indonesia setelah penyelesaian, yang diharapkan pada kuartal II/2027.

Adapun, total AUM yang akan dialihkan mencapai Rp89,8 triliun, yang terdiri dari investasi nasabah dalam obligasi reksa dana serta asuransi sebesar Rp58,2 triliun dan simpanan nasabah sebesar Rp31,6 triliun. Portofolio small retail loans nasabah senilai Rp3,6 triliun juga akan dialihkan sebagai bagian dari transaksi tersebut.

Nilai total transaksi ditentukan berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual (willing-buyer, willing-seller), dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk prospek bisnis IWPB Indonesia serta potensi sinergi yang dapat direalisasikan oleh OCBC Indonesia. Nilai Transaksi akan difinalisasi dan diumumkan setelah penyelesaian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan terbaru mengenai restitusi pajak dipercepat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2026, dinilai berpotensi memperbaiki likuiditas pelaku usaha kelapa sawit. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait pemenuhan kriteria kepatuhan yang lebih ketat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, percepatan pengembalian pajak, khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) tertentu, dapat membantu menjaga arus kas perusahaan di tengah dinamika industri yang fluktuatif.

“Bagi WP (wajib pajak) yang memenuhi syarat, restitusi lebih cepat meningkatkan cash flow perusahaan,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Penerimaan pajak menurutnya sangat tergantung dari adanya iklim usaha yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak.

Oleh karena itu, PMK ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada tendensi hanya untuk menghambat proses restitusi pajak kepada WP yang patuh.

Eddy menjelaskan, mayoritas anggota Gapki merupakan wajib pajak badan dengan skala usaha besar, sehingga secara umum tidak terdampak langsung oleh pembatasan omzet di bawah Rp50 miliar. Namun, sejumlah perusahaan yang masuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah tetap dapat memanfaatkan skema restitusi dipercepat tersebut.

Gapki katanya mendukung PMK ini dengan berbagai pertimbangan. PMK tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik terkait jangka waktu pengembalian, meningkatkan akurasi, dan memperbaiki administrasi perpajakan.

Wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan melalui coretax system. “Dengan catatan bahwa program coretax dapat berkerja dengan lebih baik dan dapat diandalkan,” sebut Eddy.

Dengan pemberlakuan PMK ini, para anggota Gapki menurutnya juga perlu memperhatikan sejumlah hal. Audit Report, lanjut Eddy, tidak cukup dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) tetapi juga dengan syarat-syarat tertentu yang lebih ketat, dan Status WP Kriteria Tertentu bisa dicabut jika terjadi adanya telat dalam pelaporan pajak baik masa atau tahunan, ada tunggakan pajak, dan sedang dilakukan penyidikan/Bukti Permulaan (Bukper).

Sebagaimana diketahui, beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

Untuk itu, wajib pajak yang terkena dampak pencabutan harus mengajukan kembali permohonan penetapan kriteria tertentu, yang bisa diajukan mulai 1 Juni 2026 sampai 10 Juni 2026. Adapun pengajuannya dapat dilakukan melalui coretax system dan batas waktu pengajuan adalah 10 Januari 2027.

Sementara itu, Eddy menjelaskan setiap kebijakan pajak khususnya restitusi pajak hendaknya mendukung penciptaan iklim investasi yang baik dan sehat, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peraturan pajak yang baik hendaknya di ikuti dengan implementasi yang baik oleh otoritas pajak di lapangan.

Alangkah baiknya kebijakan pajak dapat dilakukan dengan tepat dan konsisten dan bukan hanya sekedar untuk mengejar target penerimaan pajak. “Jika hal ini diterapkan, maka kesadaran masyarakat dan dunia usaha dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak serta dapat mempertahankan kondisi ini secara berkelanjutan,” tutupnya.

Karawang (ANTARA) - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan pemeliharaan berkala selama sepekan ke depan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) sebagai bagian dari komitmen menjaga keandalan infrastruktur.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Amri Sanusi, dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, Senin menyampaikan langkah pemeliharaan secara preventif diperlukan untuk memastikan kondisi jalan tetap optimal serta aman dan nyaman dilintasi pengguna jalan.

“Sejalan dengan komitmen kami dalam menjaga keandalan infrastruktur, JTT merencanakan kegiatan pemeliharaan preventif berupa rekonstruksi perkerasan jalan," kata dia.

Ia mengatakan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan jalan tol, JTT melaksanakan kegiatan pemeliharaan preventif berupa rekonstruksi perkerasan jalan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek yang akan berlangsung selama sepekan ke depan.

Kegiatan perkerasan jalan itu dilaksanakan di KM 57+945 sampai KM 57+845 jalur B arah Jakarta pada lajur 1 yang dimulai pada Senin (04/05) pukul 08.00 WIB hingga Minggu (10/05) pukul 02.00 WIB.

"Selama periode pekerjaan berlangsung, akan dilakukan pengaturan lalu lintas secara situasional guna memastikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran arus lalu lintas tetap terjaga," katanya.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyampaikan kegiatan pemeliharaan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam menjaga Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol dan kondisi infrastruktur jalan tol agar tetap optimal bagi para pengguna jalan.

Melalui kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas perkerasan jalan ini, kata dia, pihaknya berupaya memastikan pengguna jalan tetap dapat melintas dengan aman dan nyaman, sekaligus menjaga keandalan Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagai salah satu jalur utama mobilitas masyarakat.

"Sebagai bentuk pemberitahuan dini kepada pengguna jalan, JTT juga akan menyampaikan informasi terkait pekerjaan ini melalui pemasangan spanduk pekerjaan serta Dynamic Message Sign (DMS) di sepanjang ruas jalan tol," katanya.

Ria menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung.

Ia juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati saat melintasi area pekerjaan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan akibat adanya pekerjaan ini. Pengguna jalan diimbau untuk mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan," kata dia.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai perlindungan pekerja berbasis platform seperti mitra pengemudi ojek online (ojol) harus berjalan beriringan di tengah pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator sebesar 8 persen. Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026, Sabtu (1/5/2026).

“Aturan perlindungan sosial ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan,” kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Terkait pemangkasan potongan pendapatan mitra ojol sebesar 8 persen oleh aplikator, Huda mengingatkan pentingnya kajian lebih jauh dan dialog menyeluruh dengan semua pihak terkait agar tidak menimbulkan kerugian.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika aturan biaya perjalanan ke pengemudi itu fixed cost, maka pemotongan biaya ke aplikator tidak serta merta menaikkan pendapatan mitra ojol,” kata Huda.

“Mereka masih diberikan tarif yang fix dan potongan berkurang hanya mengurangi bagian platform dari sisi biaya perjalanan. Platform masih bisa bermain di biaya aplikasi, dan yang dirugikan adalah konsumen, di mana pemotongan ini menjadi alasan tidak ada diskon atau potongan lagi,” imbuhnya.

Ia menilai permintaan layanan on demand berpotensi berkurang sehingga pendapatan mitra dapat menurun secara agregat, demikian pula dengan aplikator yang bisa mengalami penurunan pendapatan agregat.

Huda mengingatkan, jika kondisi ini terus berlangsung, hal tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan industri transportasi daring di Indonesia.

Oleh karena itu, aturan untuk membatasi keuntungan harus dikelola dengan baik dan menggandeng seluruh pemangku kepentingan terkait agar iklim usaha di bidang layanan transportasi berbasis platform di Indonesia tetap berjalan.

“Kepentingan mitra untuk memperoleh perlindungan sosial sudah tentu menjadi penting. Menjaga ekosistem industri transportasi online juga penting,” ujar Huda.

Riset Transisi Bersih, lembaga pemikir bidang ekonomi dan lingkungan hidup, mengungkap bahwa struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Data terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan, 50 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan 55 juta penduduk. Bahkan, kelompok ekonomi satu persen teratas menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi melalui pajak.

Hal tersebut menandakan bahwa mekanisme distribusi ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu daripada memberi manfaat pada masyarakat luas. Saat kelompok terkaya menikmati hasil dari usaha ekstraktif, masyarakat luas lebih banyak menanggung dampak dari kerusakan lingkungan, bencana ekologis, hingga penurunan kualitas hidup.

“Dengan demikian, ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama,” kata Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum, di Jember, pada Senin (4/5).

Menurutnya, untuk menekan ketimpangan dan melakukan kegiatan yang lebih berkelanjutan, model pembangunan tak adil dan merusak ini harus dihentikan. Membiarkan pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada segelintir kelompok sama dengan menjaga ketimpangan dan mengunci mobilitas sosial.

Enam Agenda Transformasi

Sebab itu, Transisi Bersih mendorong ‘Enam Agenda Transformasi Ekonomi’ yang tidak hanya redistributif, tapi juga produktif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah harus segera menerapkan pajak kekayaan secara progresif dan terarah.

"Pajak kekayaan perlu diterapkan pada kelompok superkaya sebagai instrumen koreksi ketimpangan ekstrem, dengan alokasi yang jelas untuk pembiayaan layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi dalam transisi energi berkeadilan," kata Rahman.

Kedua, reorientasi model ekonomi dari ekstraktif ke produktif. Ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam harus dikurangi secara bertahap, sembari mendorong pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

Ketiga, revitalisasi sektor manufaktur sebagai penggerak pemerataan ekonomi. Menurut Rahman, penguatan industri manufaktur menjadi kunci penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan upah, dan peluasan basis kelas menengah.

“Kebijakan industri perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi domestik, penguatan industri padat karya bernilai tambah, serta integrasi usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok nasional,” ucap dia.

Keempat, peningkatan produktivitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Maksudnya, transformasi ekonomi harus ditopang oleh peningkatan produktivitas melalui investasi pada pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penguatan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata.

Peningkatan produktivitas atau upaya penciptaan nilai ini berusaha melepas ketergantungan ekonomi pada aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

Kelima, transisi energi untuk mendukung industrialisasi berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan harus terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional, sehingga tak hanya menurunkan emisi, tapi juga menciptakan basis industri baru yang membuka peluang kerja dan memperluas pemerataan ekonomi.

Terakhir, reformasi tata kelola ekonomi dan politik. Hal ini dilakukan dengan transparansi kekayaan, pencegahan konflik kepentingan, dan reformasi pembiayaan politik untuk memastikan kebijakan ekonomi tidak didominasi kepentingan sempit. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada pembangunan yang inklusif.

Reformasi tata kelola politik juga dipandang penting, sebab ketimpangan ekstrem dan krisis iklim saat ini justru diperkuat oleh struktur politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terjadi bersamaan.

Merujuk pada laporan Center for Economic and Law Studies (CELIOS), akumulasi kekayaan tidak hanya terlihat dari sektor bisnis, tapi juga tercermin dalam struktur pejabat publik dan lembaga legislatif.

“Hal ini menciptakan lingkaran yang saling menguatkan, di mana kebijakan publik berisiko lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas,” ujar Rahman.

Meski begitu dia menegaskan, Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif. Syaratnya, mengubah struktur ekonomi dan politik ini.

“Keberhasilan pembangunan tidak dapat lagi diukur semata dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan dapat didistribusikan secara adil dan berkelanjutan,” ujar Rahman.