JAKARTA - Koordinator tim hukum Troya (Tifa and Roy's Advocate) Refly Harun mengungkap sudah 6 bulan Roy Suryo dan dokter Tifa atau sejak November 2025 dicekal serta melakukan rutinitas wajib lapor. Keduanya menjadi tersangka kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Refly menilai kebijakan pencekalan dan wajib lapor tidak transparan sekaligus membelenggu. Mekanisme wajib lapor dibebankan kepada tersangka meski berkas perkara diklaim sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Wajib lapor itu walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya membelenggu. Semacam rantai bagi tersangka untuk tidak bisa pergi ke mana-mana. Bayangkan kalau rumahnya mas Roy itu di luar kota kan ribetnya minta ampun,” ujar Refly dikutip Minggu (3/5/2026).

Menurut dia, tidak adanya aturan yang jelas mengenai batasan waktu wajib lapor, terutama saat berkas sudah berpindah kewenangan ke Kejaksaan. Hal ini menjadi indikasi kuat adanya kesewenang-wenangan dalam prosedur hukum.

Refly menganggap hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi terhadap Roy Suryo dan dr Tifa sebagai tersangka. Salah satunya terkait kelambatan proses birokrasi hukum.

Karena itu, dia bakal melayangkan surat resmi ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan perkara yang menjerat kliennya. Surat itu rencananya diserahkan besok, Senin, 4 Mei 2026.

Draf surat tersebut sebenarnya telah rampung dan tertanggal 30 April. Namun, karena kendala teknis hari libur, pengiriman baru bisa dilakukan awal pekan depan. Langkah ini diambil guna memenuhi tenggat waktu 15 hari kerja sebagaimana disyaratkan Komnas HAM.

"Maka, kemudian baru disampaikan pada 4 Mei," kata Refly dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026).

“Surat ini berisi mengenai kemungkinan adanya pelanggaran HAM. Misalnya lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara (P19) yang lebih dari 70 hari. Itu potensial melanggar hak asasi manusia,” lanjutnya.

Melalui laporan ke Komnas HAM, Refly berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penanganan perkara agar hak-hak warga negara tetap terlindungi selama proses hukum berjalan.

Bisnis.com, MAKKAH — Salah seorang jemaah hajilansia asal Tegal, Jawa Tengah, harus berangkat sendiri ke Tanah Suci setelah sang istri dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, padahal sudah berada di embarkasi untuk bersiap terbang.

Zainudin, 84 tahun, tetap menunaikan ibadah haji setelah menunggu antrean selama 14 tahun. Namun, rencana berangkat bersama istri batal pada detik terakhir setelah hasil pemeriksaan kesehatan di embarkasi menunjukkan sang istri tidak layak terbang.

"Awalnya saya berangkat berdua dengan istri, tetapi mendadak istri saya sakit," ujarnya saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) 2026 di Makkah, Arab Saudi.

Kondisi kesehatan sang istri menurun sekitar sepekan sebelum keberangkatan. Dia sempat masih beraktivitas normal, tetapi kemudian tidak mampu berjalan dan harus menggunakan kursi roda.

Saat pemeriksaan kesehatan final jemaah haji di embarkasi, petugas menemukan adanya gangguan kognitif yang membuat sang istri tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.

"Waktu di embarkasi ditanya petugas, jawabannya sudah melantur. Ternyata mengalami gangguan ingatan," kata Zainudin.

Ketentuan istithaah kesehatan menjadi bagian krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah menetapkan syarat kesehatan jemaah haji sebagai penilaian untuk memastikan jemaah mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah yang menuntut kesiapan fisik dan mental.

Kasus ini mencerminkan bahwa tidak semua calon jemaah haji otomatis bisa berangkat ke Tanah Suci meskipun telah menunggu lama. Kesehatan jemaah haji tetap menjadi syarat penting dalam proses keberangkatan.

Meski harus berpisah, Zainudin tetap bersyukur karena kondisi fisik istrinya kini mulai membaik, meski fungsi ingatannya belum sepenuhnya pulih.

"Alhamdulillah sekarang sudah sehat lagi, sudah bisa beraktivitas," ujarnya.

Setibanya di Makkah, Zainudin melaksanakan umrah wajib sebagai rangkaian awal ibadah haji. Dia berharap dapat menjalani seluruh proses ibadah dengan lancar.

"Semoga saya diberi kesehatan dan bisa menjalankan ibadah sampai selesai," ujarnya dengan tetap tersenyum.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi calon jemaah untuk mempersiapkan kondisi kesehatan jauh sebelum keberangkatan, mengingat ibadah haji merupakan aktivitas fisik intensif yang membutuhkan daya tahan tubuh prima.

Jemaah haji diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas jika dapat memicu kelelahan, apalagi pada Minggu (3/6/2026) ini cuaca Makkah diperkirakan mencapai 43 derajat celcius. Untuk mencegah kelelahan maupun sakit, jemaah haji diimbau untuk beribadah di hotel masing-masing, terutama bagi para lansia.

Para jemaah haji dapat menjaga fisiknya untuk puncak haji, yakni ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Bisnis.com, MAKKAH — Sebanyak 7.832 jemaah haji Indonesia telah tiba di Makkah hingga Jumat (1/5/2026). Tibanya gelombang pertama menandai dimulainya perpindahan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Tanah Haram.

Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Moh. Hasan Afandi menjelaskan bahwa jemaah haji Indonesia gelombang pertama langsung mendarat di Madinah setelah terbang dari Tanah Air. Setelah itu, secara bertahap jemaah haji berpindah ke Makkah mulai Kamis (30/4/2026).

Hingga Jumat (1/5/2026), sebanyak 175 kloter dengan 68.082 jemaah haji dan 697 petugas kloter telah berangkat dari Indonesia. Lalu, sebanyak 165 kloter dengan 64.129 jemaah dan 657 petugas kloter telah tiba di Madinah.

"Secara bertahap pergerakan jemaah menuju Makkah terus berlangsung. Jemaah yang telah tiba di Makkah sebanyak 19 kloter dengan jumlah 7.382 jemaah dan 76 petugas kloter," ujar Hasan dalam konferensi pers, Sabtu (2/5/2026).

Setibanya di Tanah Suci Makkah, jemaah haji akan beristirahat di hotel terlebih dahulu setelah perjalanan panjang dari Madinah. Setelah tiba jadwalnya, jemaah haji akan melaksanakan umrah wajib ke Masjidilharam dengan menggunakan bus salawat.

"Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan," ujar Hasan.

Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan pengaturan waktu pelaksanaan umrah wajib berdasarkan waktu kedatangan jemaah haji.

Jemaah haji yang tiba di Makkah sebelum magrib akan melaksanakan umrah pada pukul 22.00 waktu Arab Saudi. Sementara itu, jemaah haji yang tiba setelah magrib akan diberangkatkan ke Masjidilharam pada pukul 10.00 pagi keesokan harinya.

Khusus pada hari Jumat, pelaksanaan umrah dilakukan lebih awal karena menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan akses kendaraan menuju Masjidilharam, yang biasanya dimulai sekitar pukul 10.00 pagi.

Ihsan menegaskan pengaturan ini merupakan bagian dari strategi menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah haji Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Makkah.

Bisnis.com, MAKKAH — Pemerintah mengimbau jemaah haji Indonesia untuk beristirahat terlebih dahulu saat tiba di Makkah, Arab Saudi sebelum melakukan umrah wajib, demi mencegah risiko kelelahan usai perjalanan dari Madinah.

Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan pengaturan waktu pelaksanaan umrah wajib berdasarkan waktu kedatangan jemaah haji.

Jemaah haji yang tiba di Makkah sebelum magrib akan melaksanakan umrah pada pukul 22.00 waktu Arab Saudi. Sementara itu, jemaah haji yang tiba setelah magrib akan diberangkatkan ke Masjidilharam pada pukul 10.00 pagi keesokan harinya.

Khusus pada hari Jumat, pelaksanaan umrah dilakukan lebih awal karena menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan akses kendaraan menuju Masjidilharam, yang biasanya dimulai sekitar pukul 10.00 pagi.

Ihsan menegaskan pengaturan ini merupakan bagian dari strategi menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah haji Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Makkah.

Kepala Sektor 1 Makkah, Iman Romansyah, menyatakan bahwa seluruh jemaah haji yang baru tiba di Tanah Suci langsung diarahkan untuk beristirahat, meskipun telah mengambil miqat dan berniat ihram sejak di Masjid Dzulhulaifah atau Bir Ali.

"Jemaah haji istirahat dulu, kemudian nanti sekitar jam 10 malam [umrah bagi] kedatangan sore," ujarnya.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi kelelahan jemaah setelah menempuh perjalanan darat dari Madinah ke Makkah, yang berpotensi mengganggu kondisi fisik saat menjalankan ibadah umrah wajib.

Sebagai informasi, umrah merupakan salah satu wajib haji yang harus dilakukan oleh jemaah haji. Apabila tidak melaksanakan wajib haji, ibadah haji seseorang tetap sah tetapi jemaah itu harus membayar denda (dam).

Berikut daftar wajib haji:

• Niat ihram dari miqat
• Menginap (mabit) di Muzdalifah
• Mabit di Mina
• Tawaf wada’ (perpisahan)
• Melempar jamrah

Lalu, terdapat rukun haji yang harus dilaksanakan seluruhnya. Ibadah haji tidak sah jika seseorang tidak melaksanakan rukun haji.

Berikut daftar rukun haji:

• Ihram
• Wukuf di Arafah
• Tawaf
• Sa’i
• Cukur rambut/tahalul
• Tertib

Jemaah haji Indonesia gelombang pertama mulai berpindah dari Madinah ke Makkah sejak 30 April 2026. Pada hari pertama, sebanyak 12 kelompok terbang dengan total 4.801 jemaah tiba di Makkah, disusul 15 kloter pada hari berikutnya dengan jumlah 5.899 jemaah.

Melaksanakan ibadah hajibagi perempuan merupakan salah satu bentuk Safar Wajib (perjalanan wajib). Kondisi bersafar inilah yang memberi informasi pentingnya keberadaan mahram bagi kaum muslimah. Namun, masih ada selisih di antara para ulama tentang status hukumnya.

Menurut Ustadz Ahmad Zain, ada beberapa pendapat mengenai mahram yang wajib tidaknya mendampingi perempuan ini ketika melakukan safar wajib.

Pendapat pertama, seorang perempuan tidak boleh melaksanakanibadah hajikecuali dengan mahramnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari keduanya. Mereka berdalil dengan keumuman hadis yang melarang seorang wanita melakukan safar tanpa mahram, di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya.”Lalu ada seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikutu suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan hajji.”Maka Beliau bersabda, “Tunaikanlah haji bersama istrimu.” (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa mahram adalah syarat wajib haji bagi seorang perempuan muslimah.

Pendapat kedua, seorang perempuan muslimah dibolehkan melaksanakan ibadah haji tanpa mahram. Mahram bukanlah syarat wajib haji bagi seorang perempuan muslimah. Ini adalah pendapat Hasan Basri, Auza’i, Imam Malik Syafi’I, dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau, serta pendapat Zhahiriyah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah dalam riwayat terakhir beliau (al-Majmu’: VIII/382, al-Furu’: III/ 177).

Imam Malik menyatakan bahwa mahram bisa diganti dengan rombongan perempuan yang bisa dipercaya selama perjalanan aman. Imam al-Baji al-Maliki berkata: “Adapun yang disebut oleh sebagian ulama dari teman-teman kami, itu dalam keadaan sendiri dan jumlah yang sedikit. Adapun dalam keadaan jumlah rombongan sangat banyak, sedang jalan – yang dilewati – adalah jalan umum yang ramai dan aman, maka bagi saya keadaan tersebut seperti keadaan dalam kota yang banyak pasar-pasarnya dan para pedagang yang berjualan, maka seperti ini dianggap aman bagi perempuan yang bepergian tanpa mahram dan tanpa teman wanita. “ (al-Muntaqa: III/17).

Dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Hadis Adi bin Hatim radhiyallahu'anhu, bahwa NabiShallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorangperempuan yang mengendarai kendaraan berjalan dari Al-Hirah hingga melakukan thawaf di Kakbah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah.” (HR. Bukhari).

Hadis tersebut berisi tentang pujian dan sanjungan pada suatu perbuatan, hal itu menunjukkan kebolehan.Sebaliknya hadis yang mengandung celaan kepada suatu perbuatan menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. (Umdatu al-Qari).

2. Atsar Ibnu Umar radhiyallahu'anhu

Ibnu Umar berkatabahwa beliau memerdekakan beberapa budak perempuannya.Kemudian beliau berhaji dengan mereka.Setelah dimerdekakan, tentunya mereka bukan mahram lagi bagi Ibnu Umar.Berarti para wanita tersebut pergi haji tanpa mahram.(Disebutkan Ibnu Hazm dalam al-Muhalla).

3. Atsar Aisyah radhiyallahu'anha.

Dari Aisyah tatkala ada orang yang menyampaikan kepada beliau bahwa mahram adalah syarat wajib haji bagi wanita muslimah, beliau berkata, “Apakah semua wanita memiliki mahram untuk pergi haji?” (Riwayat Baihaqi).

4.Kaidah fiqhiyah

- Masalah safar perempuan termasuk dalam katagori muamalah, sehingga bisa kita cari alasan dan hikmahnya, yaitu untuk menjaga keselamatan wanita itu sendiri dan ini bisa terwujud dengan adanya teman-teman wanita yang bisa dipercaya apalagi dalam jumlah yang banyak dan jalan dianggap aman.

“Hukum yang ditetapkan dengan ijtihad bisa berubah menurut perubahan waktu, keadaan, tempat dan perorangan.”

- Berdasarkan kaidah tersebut, sebagian ulama kontemporer seperti Syaikh Abdurrazaq Afifi (Fatawa wa Rasail: I/201) membolehkan seorang wanita bepergian sendiri atau bersama beberapa temannya yang bisa dipercaya dengan naik pesawat, diantar oleh mahramnya ketika pergi dan dijemput juga ketika datang. Bahkan keadaan seperti ini jauh lebih aman dibanding jika seorang wanita berjalan sendiri di dalam kota, khususnya kota-kota besar.

“Apa-apa yang diharamkan karena zatnya, tidaklah dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat, dan apa-apa yang diharamkan dengan tujuan menutup jalan (kemaksiatan), maka dibolehkan pada saat dibutuhkan.”

- Ketidakbolehan wanita melakukan safar tanpa mahram tujuannya untuk menutup jalan kemaksiatan dan bahaya baginya. Oleh karena itu, hal itu menjadi dibolehkan manakala ada kebutuhan, khususnya jika ditemani dengan rombongan yang dipercaya dan keadaan jalan aman.

Pendapatyang kuat bahwa mahram bukanlah syarat wajib haji bagi wanita muslimah berdasarkan hadis dan atsar di atas.Tetapi boleh bersama rombongan perempuan yang bisa dipercaya, khususnya jika keadaan aman.

Adapun hadis Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu yang mensyaratkan mahram, peristiwa tersebut bukan pada haji wajib, tetapi pada haji yang sunnah. Sebab, haji baru diwajibkan pada tahun 10 Hijriyah, dimana Rasulullah pada waktu itu juga melaksanakan ibadah haji.

Walaupun demikian, diharapkan bagi wanita yang ingin melaksanakan haji dan umrah atau melakukan safar wajib lainnya, hendaknya bersama mahramnya, karena itu lebih terhindar dari fitnah dan marabahaya lainnya.

Dengan demikian Islam dipahami sebagai agama yang selalu menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan, sekaligus memberikan solusi-solusi yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun secara sosial disaat tidak ada pilihan lain. Wallahu A’lam.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji Indonesia diimbau mengatur waktu keberangkatan lebih awal jika ingin melaksanakan salat Jumat di Masjidil Haram, Makkah, karena adanya pembatasan akses transportasi di sekitaran Masjidilharam oleh Otoritas Arab Saudi.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menjelaskan bahwa akses menuju Masjidil Haram mulai dibatasi pada pukul 09.00 waktu Arab Saudi. Oleh karena itu, jemaah perlu mengantisipasi keterlambatan jika berangkat mendekati waktu salat.

"Di Masjidilharam itu ada aturan bahwa akses transportasi yang mengarah ke sana dibatasi sampai pukul 9. Jadi, jemaah diharapkan mempertimbangkan waktu keberangkatan," ujar Ihsan saat diwawancarai di Makkah pada Jumat (1/5/2026).

Menurut Ihsan, pembatasan akses menuju Masjidilharam akan berpengaruh pada mobilitas jemaah, terutama pada hari Jumat ketika kepadatan jemaah di kawasan masjid tersebut melonjak dibandingkan hari biasanya.

Jika berangkat mendekati waktu salat, kendaraan umum tidak lagi diperbolehkan masuk ke area sekitar Masjidilharam, sehingga jemaah harus berjalan kaki dari titik tertentu yang berjarak cukup jauh.

Pembatasan akses tetap berlaku meskipun ada jemaah haji yang akan melaksanakan umrah wajib, seperti bagi jemaah haji Indonesia yang baru tiba di Makkah sejak Kamis (30/4/2026). Petugas mengarahkan jemaah untuk berangkat lebih pagi guna menghindari hambatan akses.

"Kemarin ada anjuran agar pelaksanaan umrah [wajib bagi jemaah haji Indonesia] dipercepat, jadi sekitar jam 6 pagi," kata Ihsan.

PPIH mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjaga kondisi fisik, mengingat aktivitas ibadah di Masjidil Haram membutuhkan stamina yang cukup, terutama saat terjadi kepadatan tinggi.

Penyesuaian waktu keberangkatan menjadi kunci agar jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan lancar di tengah pembatasan yang diterapkan otoritas setempat.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) menegaskan ekosistem dan nilai halal mampu memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi syariah global.

“(Oleh karena itu) Pemerintah pun terus mendorong penguatan pasar domestik melalui fasilitasi branding, standardisasi mutu, hingga business matching internasional,” kata Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan berdasarkan laporan global tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam sektor ekonomi Islam dengan nilai ekspor halal mencapai 64,42 miliar dolar AS.

Salah satu bentuk penguatan ekosistem halal, lanjut Muti, adalah melalui program peningkatan kelas dan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional.

“Sejak diinisiasi pada 2021, program (seperti) Festival Syawal ini fokus mendorong pelaku UMK untuk naik kelas melalui sertifikasi halal, edukasi, dan penguatan rantai pasok,” ujar Muti.

Menurut dia, pemberdayaan usaha mikro dan kecil tersebut harus dilakukan secara komprehensif agar memiliki daya saing yang kuat.

“Bagi kami, pemberdayaan UMK bukan hanya soal menerbitkan sertifikat halal, tetapi membekali mereka agar bisa naik kelas,” katanya.

Adapun hingga tahun 2025, Festival Syawal tercatat telah mengedukasi hampir 10.000 peserta dan memfasilitasi sertifikasi bagi lebih dari 1.500 UMK.

Di sisi lain, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengingatkan halal merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa dan menjaga kualitas hidup masyarakat.

“Makanan halal bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi barrier utama dalam menjaga kualitas hidup,” ujar dia.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum MUI K M Cholil Nafis menekankan pentingnya kehati-hatian terhadap produk pangan modern.

“Penetapan halal harus melalui audit ketat oleh tenaga profesional dan tetap menjadi kewenangan ulama dalam sinergi bersama pemerintah,” kata Cholil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mengusulkan perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) perorangan setelah adanya kendala sistem teknologi informasi (IT) yang terjadi.

Per Kamis (30/6) atau hari terakhir pelaporan SPT perorangan, menurut dia, masih terdapat 3,3 juta wajib pajak yang belum lapor SPT, meskipun telah ada perpanjangan 1 bulan dari tenggat waktu semestinya pada 31 Maret 2026.

"Jika SPT wajib pajak badan bisa sampai 31 Mei 2026, saya kira tidak ada kendala jika ada perpanjangan sehari atau bahkan seminggu untuk wajib pajak perorangan," ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kalau sistemnya bermasalah, kata dia, para wajib pajak perorangan tentunya bisa terkendala saat melaporkan SPT. Apabila tidak lapor SPT, sejumlah sanksi pun menanti, tetapi jika sistemnya yang terkendala tentu bukan sepenuhnya salah wajib pajak.

Agar kebijakan strategis maksimal dan penerimaan pajak bisa sesuai target, Said menuturkan secara teknis telah disediakan sistem Coretax.

Namun saat Coretax bermasalah, lanjut dia, maka jangan sampai mengganggu target kebijakan strategis sehingga lebih baik tenggat waktu pelaporan SPT-nya yang diundur.

"Ditjen Pajak atur saja teknis waktunya agar wajib pajak yang lapor SPT bisa mencapai lebih dari 15 juta dan menopang penerimaan negara," ujar dia.

Ia tak menampik sistem Coretax memperlihatkan kemajuan penting dalam perpajakan di tanah air semenjak dijalankan.

Kendati demikian sejak awal pelaksanaan, menurut dia, terjadi beberapa kali kendala pada sistem IT Coretax dan kini terulang kembali.

Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut berpendapat seharusnya sebelum sistem teknologi diberlakukan, ada uji keamanan, uji lalu-lintas atau traffic, dan berbagai uji teknis lainnya, guna memastikan sistem meyakinkan untuk dirilis dan dipergunakan ke publik.

"Kalau terjadi beberapa kali hambatan penggunaannya, saya khawatir kepatuhan wajib pajak untuk lapor pajak menurun karena sistem yang disiapkan ada kendala," kata anggota komisi DPR yang membidangi sektor keuangan itu.

Padahal, lanjut dia, saat ini penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung penting di mana sebagai penopang pembiayaan berbagai program pemerintah dan pembangunan.

Apabila kepatuhan wajib pajak menurun karena kendala sistem, dirinya mengingatkan penerimaan pajak juga akan anjlok di tengah tantangan pencapaian target penerimaan pajak tahun ini karena faktor geopolitik yang berdampak pada kondisi ekonomi domestik.

Oleh karenanya, Said berharap Menteri Keuangan bisa mengajak instansi terkait atau kalangan profesional untuk melakukan audit sistem, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya, agar kejadian serupa terus tidak terulang.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 12,7 juta per 30 April 2026.

Bimo menyebut angka tersebut merupakan laporan yang telah masuk hingga pukul 12.00 WIB pada hari terakhir penyampaian SPT PPh badan di seluruh Indonesia.

"Di sini kami sedang meninjau hari terakhir submission dari SPT PPh badan tahun 2025, tahun pajak 2025. Dapat kami laporkan SPT yang sudah masuk per jam 12 tadi itu sudah 12,7 juta SPT masuk," kata Bimo dalam jumpa pers di sela mengunjungi KPP Madya Jakarta, Kamis (30/4).

Ia menjelaskan capaian tersebut menunjukkan partisipasi wajib pajak yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan kepada pemerintah secara nasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menegaskan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi berakhir pada hari ini, Kamis (30/4).

Bimo mengatakan untuk penyampaian SPT perorangan tidak diberikan relaksasi perpanjang waktu, seperti pelaporan SPT Badan. Sebab menurutnya, relaksasi pelaporan SPT perorangan sudah sebelumnya diberikan relaksasi.

"Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kita tambah satu bulan. Berarti itu kalau jadi murid, itu murid yang kemudian fail kuliahnya. Karena nggak nge-submit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Bimo mengatakan, jika wajib pajak telat untuk melaporkan SPT Tahunan yang berakhir pada hari ini makan akan diberikan sanksi denda yang telah diatur dalam ndang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). "Dendanya nggak besar kok. Silahkan dibaca di Undang-Undang KUP," tambah.

Adapun rincian sanksi denda yang diatur dalam UU KUP yakni, telat lapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp1 juta.

Sementara, ketentuan sanksi untuk pelaporan SPT Masa PPN sebesar Rp500 ribu per SPT. Denda untuk keterlambatan penyampaian SPT Masa Lainnya seperti PPh pasal 21/23 sebesar Rp100 per SPT.

Sebelumnya Kementerian Keuangan telah memberikan relaksasi untuk penyampaian SPT PPh Badan selama 1 bulan hingga 31 Mei 2026. Kebijakan ini diambil setelah mendapatkan masukan dari para wajib pajak yang meminta perpanjangan waktu proses pelaporan.

Bisnis.com, MAKKAH — Sebanyak 360 jemaah haji Indonesia kloter YIA 1 mulai diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah setelah menuntaskan ibadah Arbain, menandai dimulainya fase penting ibadah haji di Tanah Haram, diawali dengan pelaksanaan umrah wajib.

Pergerakan jemaah ini berlangsung dalam suasana khidmat, sekaligus menjadi transisi penting dari fase ibadah di Masjid Nabawi menuju rangkaian utama ibadah haji di Masjidilharam dan Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna).

Ketua Kloter YIA 1, M. Qomaruzzaman, memastikan bahwa seluruh jemaah dalam rombongan berangkat dalam kondisi lengkap tanpa ada yang tertinggal.

"Alhamdulillah, jumlah jemaah kami tetap utuh, yakni 360 orang. Semuanya dalam kondisi fit dan siap melanjutkan perjalanan suci ini ke Baitullah," ujar Qomaruzzaman sebelum keberangkatan di Masjid Dzulhulaifah atau Masjid Bir Ali, Madinah, Kamis (30/4/2026).

Selama berada di Madinah, seluruh jemaah berhasil menyelesaikan program Arbain, yakni melaksanakan salat berjamaah selama 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi. Pencapaian ini didukung oleh lokasi hotel yang berada di ring satu, sehingga memudahkan akses jemaah ke masjid.

Kedekatan akomodasi tersebut dinilai menjadi faktor penting, terutama bagi jemaah lanjut usia, dalam menjaga konsistensi ibadah tanpa terkendala mobilitas.

Qomaruzzaman mengatakan pengalaman spiritual selama di Madinah menjadi bekal penting bagi jemaah sebelum memasuki fase ibadah di Makkah.

"Rasanya sangat tenang di sini. Bisa setiap saat menyapa dan merasa dekat dengan Rasulullah di Nabawi adalah anugerah terbesar bagi kami sebelum berjuang di Makkah nanti," katanya.

Rombongan YIA 1 mengambil miqat di Masjid Bir Ali untuk mengenakan ihram dan berniat umrah sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Makkah.

Petugas kloter mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik, terutama dengan memastikan kecukupan cairan dan stamina, mengingat suhu udara yang cukup tinggi selama perjalanan dan aktivitas ibadah di Makkah.

Pergerakan kloter YIA 1 ini menjadi bagian awal dari gelombang perpindahan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah yang berlangsung secara bertahap menjelang puncak ibadah haji.

Bisnis.com, JAKARTA — Edukasi dan literasi menjadi tantangan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengasuransikan properti miliknya.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan belum banyak orang yang mengasuransikan properti miliknya karena soal kesadaran dan pengetahuan.

"Ketidaktahuan itu sering disebut edukasi dan literasi. Terbukti pengeluaran masyarakat untuk rokok cukup tinggi yang harganya lebih tinggi dari premi asuransi," kata Irvan dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/4/2026).

Selain itu, masalah selanjutnya adalah harga rumah yang mahal. Di sisi lain, Rivan menyebut seharusnya kendala-kendala yang ada bisa diatasi dengan subsidi bunga atau subsidi Premi seperti iuran BPJS bagi golongan miskin yg ditanggung pemerintah yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jumlahnya 123 juta penduduk.

Menurutnya, pemerintah perlu makin gencar soal edukasi dan literasi asuransi properti. Terlebih, saat ini asuransi wajib seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun rancangan Surat Edaran OJK (SEOJK) tentang Tarif Premi Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor. Adapun PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menilai kebijakan ini berpotensi memperkuat tata kelola risiko di industri asuransi umum.

Corporate Secretary Jasindo, Brellian Gema mengatakan pihaknya percaya regulator akan menyusun aturan yang terbaik bagi semua pihak.

“Apabila penyesuaian ini dilakukan maka kami berharap dapat mencerminkan profil risiko yang aktual, mendorong praktik underwriting yang lebih prudent, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri asuransi umum,” ujar Brellian.

Dia menilai faktor utama yang mendorong perlunya penyesuaian tarif adalah adanya peningkatan profil risiko yang menyebabkan potensi klaim lebih besar.

“Penyesuaian tarif perlu dilihat secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan perusahaan asuransi dapat lebih berkelanjutan dalam memberikan perlindungan,” tambahnya.

Dalam menghadapi potensi perubahan kebijakan ini, Jasindo juga telah menyiapkan strategi adaptasi. Langkah-langkah tersebut antara lain memperkuat kebijakan underwriting berbasis risiko dan meningkatkan kualitas analisa risiko agar sejalan dengan ekspektasi regulator.

Perusahaan juga terus melakukan edukasi kepada nasabah maupun publik terkait pentingnya proteksi yang sesuai nilai dan risiko aktual, demi menciptakan ekosistem asuransi yang berdaya tahan. Adapun, asuransi properti menjadi solusi yang sangat penting di tengah ancaman cuaca ekstrem.

“Banyak pemilik properti yang masih menganggap asuransi sebagai biaya tambahan, padahal ini adalah bentuk investasi perlindungan. Dengan premi yang relatif terjangkau, mereka bisa menghindari risiko kehilangan aset akibat bencana,” ujar Brellian.

Asuransi properti melindungi pemilik dari berbagai risiko seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, hingga angin puting beliung. Dengan kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi, memiliki perlindungan ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

Tentunya dengan semangat Indonesia, kita saling sangat menguntungkan untuk kedua negara bilateral ekonominya, yang ekspor semakin mudah tapi terseleksi,

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengajak lembaga halal luar negeri (LHLN) dari China untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi standar halal antara kedua negara menuju implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026.

“Tentunya dengan semangat Indonesia, kita saling sangat menguntungkan untuk kedua negara bilateral ekonominya, yang ekspor semakin mudah tapi terseleksi,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun salah satu upaya tersebut, lanjut Haikal, dilakukan melalui pertemuan dan diskusi yang digelar awal pekan ini.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya mengundang seluruh LHLN dari China yang berjumlah sekitar 18 lembaga, untuk berdiskusi dan menyelaraskan penerapan regulasi halal yang berlaku di Indonesia dengan praktik yang telah berjalan di China.

Haikal menambahkan, penguatan kerja sama ini juga mencakup aspek ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari proses inspeksi, inventori, pengemasan, hingga distribusi produk.

“Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas produk halal dari hulu hingga hilir. Jadi saya memanggil para LHLN dari China, untuk kita sama-sama membangun ekonomi yang lebih baik,” ujar dia.

Menurut Haikal, China menjadi negara pertama yang diundang dalam forum ini karena memiliki jumlah LHLN terbanyak serta volume produk yang signifikan dalam hubungan perdagangan dengan Indonesia.

Selain itu, China juga dinilai sebagai salah satu pelopor industri halal dunia dengan produksi produk halal yang terus meningkat sampai dengan tahun 2026.

“Jadi, tidak ada salahnya kalau kita lihat dan belajar untuk penerapan di China, padahal mayoritas (penduduknya) non-Muslim, tapi begitu aware dengan halal,” ujar dia.

Ke depan, BPJPH berencana menggelar pertemuan serupa dengan lembaga halal dari berbagai negara lain, termasuk yang berada di kawasan Eropa.

“Upaya ini menjadi bagian dari upaya mendorong sektor halal menjadi kontributor utama dalam pencapaian target ekonomi nasional,” kata Haikal.

“Melalui forum ini, BPJPH berharap kerja sama internasional di bidang jaminan produk halal semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan industri halal global yang berkelanjutan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026