KOMPAS.com - Direktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto menjelaskan wajib pajak orang pribadi (OP) yang terlambat melaporkan SPT lebih dulu diingatkan oleh account representative (AR) di masing-masing kantor pajak.

Bila AR atau surat teguran tak digubris baru ada denda berupa surat tagihan pajak. Sekedar diketahui, batas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (OP) sudah lewat sejak 30 April 2026.

"Bagi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT lewat waktu, jadi sistemnya akan kami remind melalui AR-ARnya. Kalau memang dalam jangka waktu surat teguran belum dipenuhi, maka secara otomatis akan terbit surat tagihan pajak dari Coretax sebesar Rp 100.000," ujar Bimo dikutip dari Kontan, Selasa (6/5/2026).

Pasalnya di 30 April 2026, DJP baru mencatat wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 10.743.907 SPT, disusul orang pribadi non-karyawan sebanyak 1.438.498 SPT.

Meski masih ada kekurangan, pelaporan pajak 2025 meningkat karena adanya Coretax.

Peningkatan signifikan tercatat pada SPT kurang bayar yang menjadi salah satu indikator penerimaan negara.

Nilai kurang bayar wajib pajak orang pribadi karyawan mencapai Rp 8,88 triliun atau tumbuh 83 persen secara tahunan.

Lalu, kelompok non-karyawan tercatat mengalami lonjakan paling tinggi senilai Rp 3,02 triliun atau naik hingga 949 persen.

Coretax sempat eror

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah mengatakan ada kendala teknis pengisian SPT tahunan di Coretax pada batas akhir 30 April 2026.

"Kalau sistemnya eror, mereka terkendala lapor, padahal sejumlah sanksi telah menanti. Jika sistemnya yang bermasalah, tentu bukan sepenuhnya salah mereka,” ujar Said.

Meski demikian, Coretax membuat pelaporan pajak lebih efisien meski ada kendala.

"Kini sistem Coretax telah dijalankan dan saya melihat ada kemajuan penting dalam administrasi perpajakan. Namun, sejak awal implementasi, sistem TI Coretax beberapa kali mengalami kendala," kata Said.

Said mengingatkan agar DJP senantiasa memelihara sistem Coretax agar terus berfungsi sebagaimana mestinya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Coretax Ketat Awasi Wajib Pajak, Telat Lapor SPT Otomatis Kena Denda" dan "Coretax Eror di Hari Terakhir, Said Abdullah Desak Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Lapor SPT"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mencatat total Wajib Pajak (WP) yang sudah melapor SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan adalah 179.064 Wajib Pajak atau 110,44% dari target yang ditetapkan.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan di batas akhir pelaporan SPT Tahunan, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

"Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung masa transisi implementasi sistem Coretax, sekaligus mempertimbangkan periode libur hari raya pada bulan Maret 2026," jelas Judiana dikutip Kamis (30/4/2026).

Judiana menjelaskan untuk memudahkan WP, di Coretax ada penambahan fitur baru pada aplikasi M-Pajak yang memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melapor SPT Tahunan. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, penghasilan berasal dari satu pemberi kerja, serta SPT berstatus nihil dan normal (bukan pembetulan).

M-Pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak hanya dengan menggunakan telepon selular.

Selain itu, terdapat fitur Coretax Form pada sistem Coretax yang dapat digunakan ketika Wajib Pajak mengalami kendala jaringan internet dalam melapor SPT Tahunan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan sekaligus mendorong kepatuhan Wajib

Fitur Coretax Form dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas. Penggunaan fitur ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak dengan SPT berstatus nihil serta tidak menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Judiana mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk selalu waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

"Modus yang sering digunakan yaitu meminta share screen atau mengarahkan Wajib Pajak untuk mengakses tautan tertentu guna memperoleh data sensitif Wajib Pajak. Kanwil DJP Nusra menegaskan bahwa DJP tidak pernah meminta data rahasia seperti password maupun OTP kepada Wajib Pajak," kata Judiana.

Di tengah penyesuaian pola kerja melalui skema Work From Home (WFH), seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap buka melalui layanan tatap muka di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Selain itu, Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan non-tatap muka, seperti Kring Pajak melalui telepon dan layanan WhatsApp KPP untuk melakukan konsultasi perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut tidak ada relaksasi lagi untuk periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). WP yang terlambat melaporkan SPT pajak pribadi melewati hari ini, Kamis (30/4/2026), akan dikenakan denda.

Untuk diketahui, otoritas pajak sebelumnya telah merelaksasi pelaporan SPT tahunan PPh OP yang awalnya berakhir 31 Maret 2026. Relaksasi dilakukan dengan menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang melaporkan dan membayarkan SPT-nya lewat 31 Maret sampai 30 April 2026 atau hari ini.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto berkelakar, WP OP yang masih terlambat melaporkan SPT-nya usai diperpanjang satu bulan ibarat mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah.

"Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kami tambah satu bulan. Berarti itu kalau jadi murid, itu murid yang failed kuliahnya, karena enggak submit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan," terangnya di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo pun menyampaikan mohon maaf karena pihaknya tidak bisa lagi memberikan relaksasi untuk WP OP. Dia menyebut WP pribadi yang terlambat melaporkan SPT-nya akan terkena denda sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pada UU tersebut, dijelaskan bahwa denda untuk SPT PPh WP perorangan yang terlambat sebesar Rp100.000.

"Ya mohon maaf, denda enggak besar. Silakan dibaca di undang-undang," tutur Bimo.

Di sisi lain, relaksasi diberikan kepada WP Badan yang hari ini seharusnya terakhir melaporkan SPT PPh pasal 29. Setelah pertimbangan dan permintaan sekitar 4.000 WP, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disebut menyetujui perpanjangan batas akhir pelaporan SPT Badan dari hari ini sampai dengan 31 Mei 2026.

Bimo menyebut ada sekitar 4.000 permintaan yang diterima fiskus yaitu WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," tuturnya.

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) sebelumnya yakni satu bulan.

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Berdasarkan data DJP sampai dengan pukul 12.00 WIB hari ini, total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menegaskan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi berakhir pada hari ini, Kamis (30/4).

Bimo mengatakan untuk penyampaian SPT perorangan tidak diberikan relaksasi perpanjang waktu, seperti pelaporan SPT Badan. Sebab menurutnya, relaksasi pelaporan SPT perorangan sudah sebelumnya diberikan relaksasi.

"Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kita tambah satu bulan. Berarti itu kalau jadi murid, itu murid yang kemudian fail kuliahnya. Karena nggak nge-submit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Bimo mengatakan, jika wajib pajak telat untuk melaporkan SPT Tahunan yang berakhir pada hari ini makan akan diberikan sanksi denda yang telah diatur dalam ndang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). "Dendanya nggak besar kok. Silahkan dibaca di Undang-Undang KUP," tambah.

Adapun rincian sanksi denda yang diatur dalam UU KUP yakni, telat lapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp1 juta.

Sementara, ketentuan sanksi untuk pelaporan SPT Masa PPN sebesar Rp500 ribu per SPT. Denda untuk keterlambatan penyampaian SPT Masa Lainnya seperti PPh pasal 21/23 sebesar Rp100 per SPT.

Sebelumnya Kementerian Keuangan telah memberikan relaksasi untuk penyampaian SPT PPh Badan selama 1 bulan hingga 31 Mei 2026. Kebijakan ini diambil setelah mendapatkan masukan dari para wajib pajak yang meminta perpanjangan waktu proses pelaporan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan menjelang batas waktu akhir April. Kebijakan ini diambil untuk memberi ruang bagi wajib pajak menyelesaikan kewajiban pelaporan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, relaksasi pelaporan SPT badan tengah difinalkan dan akan segera diumumkan. “Untuk pelaporan SPT PPh badan, insya Allah akan segera kami rilis. Untuk pembayaran masih kami hitung dan analisis,” ujarnya di KPP Madya, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Berdasarkan data per 30 April 2026 pukul 13.00 WIB, total pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 mencapai 12.705.335 SPT. Angka tersebut terdiri atas 11.933.994 SPT wajib pajak orang pribadi dan 771.341 SPT wajib pajak badan.

Capaian tersebut menunjukkan pelaporan masih berlangsung hingga mendekati tenggat. DJP sebelumnya menargetkan tingkat kepatuhan dapat menembus lebih dari 80 persen pada tahun ini.

Bimo menjelaskan, langkah relaksasi diambil setelah banyaknya permintaan perpanjangan dari wajib pajak. Tercatat sekitar 4.000 permohonan masuk dari pelaku usaha dan asosiasi.

“Ini kami pertimbangkan dengan kesiapan penerimaan negara yang harus kami capai pada April,” katanya.

Di sisi lain, DJP mengakui sistem administrasi perpajakan masih terus disempurnakan. Meski demikian, layanan tetap berjalan penuh, termasuk pada akhir pekan. Petugas pajak juga aktif memberikan asistensi kepada wajib pajak yang membutuhkan.

“Memang ada kebutuhan dari sisi pelayanan dan memastikan data bisa masuk dengan sempurna. Sistem juga terus kami sempurnakan,” ujar Bimo.

Selain itu, penggunaan sistem inti perpajakan Coretax terus meningkat. Hingga akhir April, sebanyak 18.837.611 wajib pajak telah mengaktivasi akun, didominasi wajib pajak orang pribadi.

DJP memastikan keamanan data dalam sistem tersebut tetap terjaga. “Data wajib pajak sangat aman karena diaudit dan diuji secara berkala,” kata Bimo.

Meski membuka ruang relaksasi bagi wajib pajak badan, DJP menegaskan tidak ada tambahan waktu bagi wajib pajak orang pribadi. Perpanjangan yang telah diberikan sebelumnya dinilai cukup. Dengan tambahan waktu yang tengah disiapkan, DJP berharap kepatuhan meningkat tanpa mengganggu target penerimaan negara.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan batas waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak Orang Pribadi (OP) dan Badan hingga 30 April 2026.

Tentu para wajib pajak agar menaati aturan ini agar tak kena sanksi.

Per 28 April 2026 sudah ada 12.307.324 SPT sudah dilaporkan.

"Dari total tersebut, sebanyak 10.339.557 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, disusul 1.345.535 dari wajib pajak orang pribadi nonkaryawan," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dikutip dari Kompas.com.

Sebelum melapor, wajib pajak harus mengaktivasi akun Coretax, berikut penjelasannya dikutip dari pajak.go.id.

Cara aktivasi akun Coretax

Pada 2026, DJP mengharuskan pelaporan SPT melalui Coretax. Hal ini untuk mempermudah pelaporan wajib pajak tanpa perlu datang ke KPP.

Aktivasi akun Coretax

• Masuk ke alamat https://coretaxdjp.pajak.go.id
• Bagi wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online dan nomor induk kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP), silahkan memilih “Lupa Kata Sandi”
• Masukkan NIK di kolom yang tersedia. Setelah itu, pilih tujuan konfirmasi, apakah melalui email atau nomor telepon
• Ketik ulang alamat email dan nomor gawai yang sesuai.
• Masukkan captcha, beri ceklis pada “Pernyataan”, kemudian klik “Kirim”
• Lalu buka kotak masuk email yang terdaftar di DJP dan klik link ubah password lalu ketik password baru
• Setelahnya log in ke Coretax menggunakan NIK dan password yang telah dibuat

Langkah pelaporan SPT belum selesai sampai di sini. Selanjutnya membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik.

Cara membuat kode otorisasi

• Masuk ke menu “Portal Saya”
• Pilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”
• Pada bagian “Jenis Sertifikat Digital”, pilih “Kode Otorisasi DJP”
• Buat passphrase
• Centang pernyataan dan klik “Simpan”
• Setelah mendapat kode otorisasi, langkah selanjutnya pelaporan SPT.
• Cara lapor SPT Tahunan 2026
• Pilih menu “Surat Pemberitahuan (SPT)”
• Masuk ke submenu “Surat Pemberitahuan (SPT)”
• Klik “Buat Konsep SPT”
• Pilih “PPh Orang Pribadi”, lalu klik “Lanjut”
• Pada “Jenis Periode SPT” pilih “SPT Tahunan”
• Pilih periode Januari 2025–Desember 2025, lalu klik “Lanjut”
• Pilih “Model SPT Normal”, kemudian klik “Buat Konsep SPT”
• Untuk mulai mengisi, klik ikon pensil pada konsep SPT yang telah dibuat
• Perlu dipahami untuk mengunduh lebih dulu bukti potong 1721-A1

Demikian cara lengkap membuat dan lapor SPT Tahunan di Coretax, semoga bermanfaat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 jatuh pada Kamis (30/4/2026). Tenggat ini menjadi batas akhir bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 28 April 2026 sebanyak 12.307.324 SPT telah disampaikan. Mayoritas laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi, khususnya karyawan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, 10.339.557 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, sedangkan 1.345.535 lainnya dari nonkaryawan.

“Dari total tersebut, sebanyak 10.339.557 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, disusul 1.345.535 dari wajib pajak orang pribadi nonkaryawan,” ujar Inge dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, kontribusi pelaporan dari wajib pajak badan mencapai 606.912 SPT berdenominasi rupiah dan 645 SPT berdenominasi dollar AS.

Kapan terakhir lapor SPT tahunan?

Untuk Tahun Pajak 2025, batas pelaporan SPT orang pribadi yang semula berakhir pada 31 Maret 2026 telah diperpanjang hingga 30 April 2026. Adapun wajib pajak badan juga memiliki batas waktu yang sama.

Dengan berakhirnya tenggat tersebut, wajib pajak perlu memahami kapan terakhir lapor SPT tahunan agar tidak terkena sanksi.

Denda telat lapor SPT tahunan pribadi

Kewajiban pelaporan SPT berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Keterlambatan atau kelalaian dalam melapor akan dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Mengacu Pasal 7 ayat (1), denda telat lapor SPT tahunan pribadi ditetapkan sebesar Rp 100.000. Sementara itu, wajib pajak badan dikenakan denda Rp 1 juta.

Selain itu, ketentuan denda tidak lapor SPT juga mencakup:

Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya

Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) memberikan pengecualian denda bagi wajib pajak tertentu, seperti yang telah meninggal dunia, tidak lagi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maupun tidak bertempat tinggal di Indonesia.

Apa yang terjadi jika tidak lapor SPT?

Risiko tidak hanya berhenti pada denda administrasi. Apa yang terjadi jika tidak lapor SPT juga dapat berujung pada sanksi pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan.

Dalam Pasal 39 UU KUP disebutkan, wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau memberikan data yang tidak benar dapat dikenai hukuman pidana.

Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Selain itu, apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, akan dikenakan bunga sebesar 2 persen per bulan sejak berakhirnya batas pelaporan hingga tanggal pembayaran dilakukan.

Perlu diperhatikan, sanksi denda baru ditagihkan setelah wajib pajak menerima Surat Tagihan Pajak (STP). Meski telah membayar denda, kewajiban untuk menyampaikan SPT tetap harus dipenuhi.

Aktivasi akun Coretax sebelum lapor SPT

Untuk menggunakan layanan Coretax, wajib pajak harus terlebih dahulu mengaktivasi akun melalui laman resmi DJP dengan memasukkan NPWP, email, dan nomor ponsel terdaftar.

Proses aktivasi mencakup verifikasi identitas, pembuatan password, serta passphrase sebagai tanda tangan digital. Passphrase digunakan saat mengesahkan dokumen elektronik, termasuk ketika mengirim SPT Tahunan.

Selain itu, wajib pajak perlu mengajukan kode otorisasi atau sertifikat elektronik melalui menu “Portal Saya” di Coretax untuk memastikan dokumen dapat ditandatangani secara digital.

Cara lapor SPT tahunan pribadi melalui Coretax

DJP mendorong penggunaan sistem Coretax untuk mempermudah pelaporan. Hingga akhir April 2026, sebanyak 18.699.871 wajib pajak telah mengaktivasi akun pada sistem tersebut.

Berikut cara lapor SPT tahunan pribadi melalui Coretax:

• Masuk ke akun Coretax DJP
• Pada Coretax DJP, akses menu Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT.
• Pilih PPh Orang Pribadi kemudian klik tombol Lanjut.
• Pilih SPT Tahunan dan masukkan periode dan tahun pajak (misalnya Januari - Desember 2025). Klik tombol Lanjut.
• Pilih model SPT: “Normal” untuk pelaporan pertama kali, dan “Pembetulan” untuk membetulkan dan menyampaikan kembali SPT yang sudah pernah disampaikan.
• Klik tombol Buat Konsep SPT.
• Klik icon pensil ???? untuk memulai pengisian formulir SPT.
• Klik tombol Posting dan sistem akan secara otomatis mengisi sejumlah data pada formulir induk dan lampiran SPT.
• Periksa kembali data yang telah diisikan oleh sistem. Lakukan perbaikan apabila diperlukan.
• Isi dan lengkapi semua bagian SPT. Anda dapat mengikuti instruksi pada artikel terkait atau video tutorial di bawah.
• Untuk melaporkan SPT, klik tombol Bayar dan Lapor.
• Pilih penyedia penandatangan kemudian isi tanda tangan digital berupa ID dan kata sandi untuk validasi akhir pembuatan SPT.
• Klik tombol Simpan kemudian Konfirmasi Tanda Tangan.
• SPT yang berstatus kurang bayar akan pindah dari bagian konsep SPT ke SPT menunggu pembayaran.
• SPT yang telah selesai dilaporkan akan berpindah ke bagian SPT Dilaporkan.

Informasi lebih lengkap mengenai cara lapor SPT tahunan orang pribadi bisa dilihat di sini.

Dengan memahami prosedur ini, proses pelaporan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus menghindari sanksi keterlambatan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 berakhir pada hari ini, Kamis (30/4/2026). Kebijakan tersebut berlaku secara serentak bagi seluruh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan di Indonesia.

Warga negara pemilik NPWP diwajibkan melakukan pelaporan guna menghindari sanksi administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan aturan tersebut, denda keterlambatan ditetapkan sebesar Rp100 ribu untuk orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Sanksi bunga sebesar 2% per bulan juga akan dikenakan apabila terdapat status kurang bayar pada jumlah pajak yang disetor. "Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha," bunyi Pasal 7 UU KUP.

Wajib pajak baru diwajibkan membayar denda setelah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terlebih lagi, pembayaran denda tidak menghapuskan kewajiban warga negara untuk tetap melaporkan SPT pajak tahunannya.

Sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memperpanjang durasi layanan hingga malam hari guna memfasilitasi masyarakat di hari terakhir. KPP Madya Dua Jakarta Selatan I mengumumkan pembukaan layanan operasional mulai pukul 08.00 hingga 20.00 WIB.

Layanan tambahan yang disediakan meliputi aktivasi akun Coretax, registrasi kode otorisasi, hingga pendampingan teknis pelaporan SPT. Di samping itu, KPP Pratama Cilacap turut menambah jam pelayanan hingga pukul 19.00 WIB khusus pada tanggal 29 dan 30 April 2026.

Perpanjangan durasi ini menyesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan layanan di masing-masing unit kerja DJP. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka tanpa mengganggu aktivitas rutin.

Informasi mengenai jadwal operasional kantor pajak lainnya dapat dipantau secara langsung melalui akun media sosial resmi masing-masing KPP. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak tetap terjaga secara optimal hingga batas waktu berakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Kania Laily Salsabila menjelaskan konsekuensi yang bisa dihadapi wajib pajak jika menghapus bukti potong dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kania mengingatkan wajib pajak agar tidak sembarangan menghapus bukti potong dalam pelaporan SPT. Kania menjelaskan, sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment, yakni wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Namun, kewenangan tersebut tetap disertai tanggung jawab untuk melaporkan data secara benar, lengkap, dan jelas.

“Wajib pajak memang bisa saja menghapus bukti potong dari SPT Tahunan. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta membuat pelaporan sesuai ketentuan,” ujar Kania dalam keterangan tertulisnya.

Salah satu fitur unggulan Coretax DJP dibandingkan aplikasi terdahulunya adalah tombol “Posting SPT”, tombol yang memungkinkan data bukti potong akan terisi otomatis di SPT. Bagi sebagian wajib pajak, fitur ini diklaim dapat menghemat waktu pelaporan SPT. Ternyata, bagi beberapa wajib pajak, fitur ini seperti menjadi penyebab timbulnya “kewajiban” baru.

Melalui fitur ini, data wajib pajak yang bekerja di dua pemberi kerja dalam satu tahun, menerima komisi, atau memperoleh tambahan penghasilan lainnya menjadi lebih “terlihat”. Penambahan penghasilan ini sering menjadi penyebab kurang bayar pada SPT tahunan, terutama apabila pemberi kerja tidak memperhitungkan penghasilan di tempat kerja sebelumnya atau tidak menghitung penghasilan yang disetahunkan saat menghitung pajak atas komisi atau tambahan penghasilan lainnya.

Perusahaan atau pemberi kerja seharusnya sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21. Adapun kewajiban yang tecermin dalam SPT tahunan PPh orang pribadi merupakan hasil perhitungan kembali seluruh penghasilan selama satu tahun dan menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan.

Ia menjelaskan, sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Artinya, seluruh penghasilan, harta, dan kewajiban harus dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya.

Kania menuturkan, bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja atau pihak lain juga tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. Dengan demikian, meskipun dihapus dari SPT, data tersebut tetap tersimpan dalam basis data DJP.

“Keberadaan bukti potong tidak hanya tercatat di sisi wajib pajak, tetapi juga di sisi pihak pemotong. Kedua data ini saling berkaitan,” kata dia.

Menurut Kania, dalam jangka pendek, menghapus bukti potong mungkin terlihat sebagai solusi untuk mengubah status SPT dari kurang bayar menjadi nihil. Namun, langkah tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi di kemudian hari.

Ia mengingatkan, pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat berujung pada pemeriksaan oleh otoritas pajak hingga dikenai sanksi administratif.

Kania menyarankan wajib pajak untuk meneliti kembali seluruh data sebelum melaporkan SPT Tahunan. Penghasilan, bukti potong, dan kredit pajak harus dipastikan telah dicantumkan dengan benar.

“Status kurang bayar tidak selalu disebabkan kesalahan perhitungan penghasilan, tetapi bisa juga karena kredit pajak belum dimasukkan secara tepat,” ujarnya.

Apabila setelah pengecekan masih terdapat kurang bayar, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui sistem yang tersedia sebelum melaporkan SPT. Selain itu, wajib pajak yang telah melaporkan SPT tetapi menemukan kesalahan masih dapat melakukan pembetulan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. (Baca artikel penjelasan lengkapnya di sini)

Kania menegaskan, sistem self-assessment memberikan keleluasaan kepada wajib pajak dalam mengelola pelaporan. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap prinsip pelaporan yang benar.

“Pelaporan SPT tidak hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab wajib pajak kepada negara,” kata Kania.

Wajib pajak orang pribadi memiliki waktu hingga Kamis (30/4) besok untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Pemerintah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan dari semula 31 Maret menjadi 30 April 2026. Perpanjangan ini sekaligus disertai relaksasi berupa penghapusan sanksi denda bagi wajib pajak yang terlambat melapor dalam periode tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan perpanjangan diambil dengan mempertimbangkan dua hal utama, yakni momentum libur Lebaran serta kendala teknis pada sistem inti perpajakan (coretax).

"Karena ada kemungkinan juga coretax-nya mutar-mutar (loading), dan sebagian orang mengalami hal itu, ya sudah kita perpanjang kalau perlu. Kalau tergantung saya, berarti fix sampai akhir April," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3).

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan wajib pajak yang baru melaporkan SPT setelah 31 Maret hingga 30 April tidak akan dikenakan sanksi administratif.

"Diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi.

DJP juga menegaskan tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan dalam periode relaksasi tersebut. Bahkan, jika STP sudah sempat diterbitkan, penghapusan sanksi akan dilakukan secara jabatan.

Selain itu, keterlambatan pelaporan dalam periode ini tidak akan berdampak pada status wajib pajak, termasuk tidak menjadi dasar pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian implementasi sistem coretax DJP dalam pelaporan SPT Tahunan 2025.

Meski tenggat waktu tinggal satu hari, realisasi pelaporan SPT masih belum sepenuhnya optimal. Data DJP mencatat hingga 28 April 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan mencapai 12.307.324.

Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 10,33 juta SPT, diikuti wajib pajak orang pribadi nonkaryawan 1,34 juta SPT, serta wajib pajak badan sekitar 606 ribu SPT.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun coretax DJP tercatat mencapai 18,69 juta, yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi.

Pemerintah sebelumnya mencatat masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT dari target sekitar 15 juta pelaporan tahun ini.

Dengan sisa waktu yang terbatas, DJP mengimbau wajib pajak segera menyampaikan SPT sebelum batas akhir 30 April 2026 untuk memanfaatkan fasilitas relaksasi tanpa sanksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wajib pajak tetap harus melaporkan penghasilan dari portofolio saham luar negeri seperti dari Amerika Serikat (AS) dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, terutama apabila tidak diinvestasikan lagi di dalam negeri.

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Bab III UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ditegaskan bahwa dividen termasuk objek pajak penghasilan (PPh). Dengan demikian, objek pajak itu harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Berdasarkan laman Coretaxpedia milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, ditegaskan bahwa dividen luar negeri yang tidak memenuhi syarat investasi harus dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan.

"Dividen luar negeri tersebut harus dilaporkan pada Lampiran 2 Bagian C Penghasilan Luar Negeri," jelas penjelasan DJP, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Adapun dalam Lampiran 2 Bagian C Penghasilan Luar Negeri itu diisi total penghasilan dividen yang diterima selama setahun. Data tersebut dapat dilihat di Stock Dividend Listing yang diterbitkan perusahaan sekuritas.

Di samping itu, Pasal 4 ayat (3) huruf f UU HPP menyatakan dividen dikecualikan dari objek PPh asalkan kembali diinvestasikan kembali di Indonesia. Pemerintah mengatur jenis instrumen investasinya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021, tepat dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Investasi yang dimaksud bisa di instrumen pasar keuangan seperti efek bersifat utang (termasuk medium term notes); sukuk; saham; unit penyertaan reksa dana; efek beragun aset; unit penyertaan dana investasi real estat; deposito; tabungan; giro; kontrak berjangka yang di perdagangkan di bursa berjangka di Indonesia.

Instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, investasi bisa dilakukan di luar pasar keuangan seperti investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya; investasi langsung pada perusahaan di Indonesia.

Kemudian investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan; kerja sama dengan lembaga pengelola investasi; penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam Indonesia; dan bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 36 ayat (1) PMK 18/2021 ditegaskan investasi tersebut harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga untuk wajib pajak (WP) orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk WP badan setelah tahun pajak berakhir.

Catatannya, meskipun penghasilan dari dividen luar negeri yang diinvestasikan kembali di Indonesia itu tidak dikenakan pajak, Wajib Pajak tetap wajib melaporkan Penghasilan Brutonya dalam SPT Tahunan pada Lampiran 2 Bagian B.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mendukung implementasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penyediaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTE) untuk memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dukungan tersebut juga diperkuat melalui kampanye edukatif bertajuk “Lapor Coretax: Jangan PaNIK, Cukup Pakai NIK”.

VIDA merupakan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) tepercaya yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 584/2022.

Implementasi Coretax sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan oleh DJP menuntut adanya jaminan keabsahan, integritas, dan keamanan tinggi untuk setiap dokumen elektronik.

Dalam hal ini, TTE VIDA yang telah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan untuk mendukung kebutuhan tersebut.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan, penggunaan NIK yang telah terverifikasi dapat mempermudah proses sekaligus menjamin legalitas dan keamanan data wajib pajak.

“Kami membawa pesan ‘Jangan PaNIK, Cukup Pakai NIK’ yang menekankan kemudahan proses sekaligus menjamin legalitas dan keamanan data Wajib Pajak. Dengan NIK yang sudah terverifikasi, Wajib Pajak mendapatkan solusi TTE yang sah dan diakui penuh secara hukum,” ujar Niki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, penunjukan VIDA sebagai PSrE menandakan TTE yang disediakan telah diakui oleh Kemenkeu RI dan DJP. Hal ini juga menjadi bentuk kepercayaan pemerintah terhadap layanan identitas digital yang dihadirkan perusahaan.

Menurut dia, TTE memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penggunaan TTE juga dinilai dapat memperkuat kepatuhan serta keamanan data wajib pajak.
VIDA menyebut, terdapat tiga fokus utama dalam mendukung wajib pajak melalui perannya sebagai PSrE.

Pertama, integrasi identitas melalui pemanfaatan NIK yang telah terverifikasi untuk menyederhanakan alur kerja TTE dan meningkatkan akurasi identitas dalam setiap pelaporan.

Kedua, jaminan legalitas dan kepatuhan regulasi. Sebagai PSrE yang ditunjuk melalui KMK 584/2022, VIDA memastikan TTE yang dihasilkan memiliki validitas dan kekuatan hukum setara tanda tangan basah, sehingga dokumen pelaporan pajak diakui secara resmi.

Ketiga, peningkatan aksesibilitas dalam mendukung transformasi digital perpajakan. VIDA menyediakan solusi TTE yang terstandarisasi dan dapat digunakan secara luas oleh wajib pajak.

Selain itu, VIDA juga menyediakan video tutorial singkat untuk membantu wajib pajak yang belum familiar dengan penggunaan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan secara digital. Panduan tersebut juga dilengkapi dengan infografis yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami.

Melalui kampanye edukatif tersebut, VIDA mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax sebagai bagian dari upaya menuju sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan tepercaya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang