REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Kania Laily Salsabila menjelaskan konsekuensi yang bisa dihadapi wajib pajak jika menghapus bukti potong dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kania mengingatkan wajib pajak agar tidak sembarangan menghapus bukti potong dalam pelaporan SPT. Kania menjelaskan, sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment, yakni wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Namun, kewenangan tersebut tetap disertai tanggung jawab untuk melaporkan data secara benar, lengkap, dan jelas.

“Wajib pajak memang bisa saja menghapus bukti potong dari SPT Tahunan. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta membuat pelaporan sesuai ketentuan,” ujar Kania dalam keterangan tertulisnya.

Salah satu fitur unggulan Coretax DJP dibandingkan aplikasi terdahulunya adalah tombol “Posting SPT”, tombol yang memungkinkan data bukti potong akan terisi otomatis di SPT. Bagi sebagian wajib pajak, fitur ini diklaim dapat menghemat waktu pelaporan SPT. Ternyata, bagi beberapa wajib pajak, fitur ini seperti menjadi penyebab timbulnya “kewajiban” baru.

Melalui fitur ini, data wajib pajak yang bekerja di dua pemberi kerja dalam satu tahun, menerima komisi, atau memperoleh tambahan penghasilan lainnya menjadi lebih “terlihat”. Penambahan penghasilan ini sering menjadi penyebab kurang bayar pada SPT tahunan, terutama apabila pemberi kerja tidak memperhitungkan penghasilan di tempat kerja sebelumnya atau tidak menghitung penghasilan yang disetahunkan saat menghitung pajak atas komisi atau tambahan penghasilan lainnya.

Perusahaan atau pemberi kerja seharusnya sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21. Adapun kewajiban yang tecermin dalam SPT tahunan PPh orang pribadi merupakan hasil perhitungan kembali seluruh penghasilan selama satu tahun dan menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan.

Ia menjelaskan, sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Artinya, seluruh penghasilan, harta, dan kewajiban harus dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya.

Kania menuturkan, bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja atau pihak lain juga tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. Dengan demikian, meskipun dihapus dari SPT, data tersebut tetap tersimpan dalam basis data DJP.

“Keberadaan bukti potong tidak hanya tercatat di sisi wajib pajak, tetapi juga di sisi pihak pemotong. Kedua data ini saling berkaitan,” kata dia.

Menurut Kania, dalam jangka pendek, menghapus bukti potong mungkin terlihat sebagai solusi untuk mengubah status SPT dari kurang bayar menjadi nihil. Namun, langkah tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi di kemudian hari.

Ia mengingatkan, pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat berujung pada pemeriksaan oleh otoritas pajak hingga dikenai sanksi administratif.

Kania menyarankan wajib pajak untuk meneliti kembali seluruh data sebelum melaporkan SPT Tahunan. Penghasilan, bukti potong, dan kredit pajak harus dipastikan telah dicantumkan dengan benar.

“Status kurang bayar tidak selalu disebabkan kesalahan perhitungan penghasilan, tetapi bisa juga karena kredit pajak belum dimasukkan secara tepat,” ujarnya.

Apabila setelah pengecekan masih terdapat kurang bayar, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui sistem yang tersedia sebelum melaporkan SPT. Selain itu, wajib pajak yang telah melaporkan SPT tetapi menemukan kesalahan masih dapat melakukan pembetulan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. (Baca artikel penjelasan lengkapnya di sini)

Kania menegaskan, sistem self-assessment memberikan keleluasaan kepada wajib pajak dalam mengelola pelaporan. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap prinsip pelaporan yang benar.

“Pelaporan SPT tidak hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab wajib pajak kepada negara,” kata Kania.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah mencapai 12,3 juta per 28 April 2026.

“Per tanggal 28 April 2026, progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 12.307.324 SPT,” Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut terdiri atas 10.339.557 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.345.535 wajib pajak orang pribadi non karyawan, 606.912 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 645 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Juga ada setoran dari sektor migas sebanyak 3 SPT dalam mata uang rupiah dan 40 SPT dalam mata uang dolar AS.

Rincian pelaporan itu merupakan data untuk SPT Tahunan tahun buku Januari—Desember 2025.

Sementara untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025, DJP mencatat pelaporan hingga sejauh ini mencapai 14.598 SPT dari wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 SPT wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Terkait aktivasi Coretax, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun tercatat sebanyak 18.699.871.

Rinciannya, sebanyak 17.540.725 merupakan wajib pajak orang pribadi, 1.067.615 wajib pajak badan, 91.303 wajib pajak instansi pemerintah, dan 228 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 12,3 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah dilaporkan hingga 28 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan jumlah pelaporan tercatat mencapai 12.307.324 SPT, didominasi wajib pajak orang pribadi karyawan.

"Dari total tersebut, sebanyak 10.339.557 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, disusul 1.345.535 dari wajib pajak orang pribadi nonkaryawan," ujar Inge dalam keterangan tertulis pada Rabu (29/4/2026).

Sementara dari kelompok wajib pajak badan, pelaporan tercatat mencapai 606.912 SPT untuk badan berdenominasi rupiah dan 645 SPT untuk badan berdenominasi dollar AS.

Adapun untuk wajib pajak sektor migas, tercatat tiga SPT berdenominasi rupiah dan 40 SPT berdenominasi dollar AS.

Selain itu, untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, DJP mencatat 14.598 SPT badan rupiah dan 34 SPT badan dollar AS.

Capaian ini menunjukkan basis kepatuhan pajak masih didominasi wajib pajak orang pribadi, sementara pelaporan wajib pajak badan terus bertambah menjelang tenggat akhir bagi badan usaha.

Untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 sebenarnya telah berakhir pada 31 Maret 2026. Namun diperpanjang menjadi hingga 30 April 2026.

Sementara untuk wajib pajak badan, tenggat pelaporan jatuh pada 30 April 2026.

DJP mengingatkan keterlambatan penyampaian SPT dapat dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan.

Untuk wajib pajak orang pribadi, denda keterlambatan sebesar Rp 100.000, sedangkan untuk wajib pajak badan sebesar Rp 1 juta.

Di sisi lain, implementasi sistem administrasi perpajakan baru Coretax juga menunjukkan perkembangan.

Hingga 28 April 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP mencapai 18.699.871.

Dari jumlah itu, sebanyak 17.540.725 merupakan wajib pajak orang pribadi, 1.067.615 wajib pajak badan, 91.303 instansi pemerintah, serta 228 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dengan tenggat wajib pajak badan yang tinggal menghitung hari, DJP mengimbau wajib pajak yang belum menyampaikan SPT untuk segera melapor guna menghindari denda sekaligus menjaga kepatuhan perpajakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 mencapai 12.109.636 SPT hingga 27 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan, mayoritas pelapor masih berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 10.238.700 SPT, disusul wajib pajak orang pribadi non-karyawan 1.319.777 SPT.

"Sementara dari kelompok wajib pajak badan, tercatat 539.198 SPT badan rupiah dan 501 SPT badan dolar AS telah dilaporkan. Untuk sektor migas, terdapat tiga SPT berbasis rupiah dan 20 SPT berbasis dollar AS," kata Inge dalamn keterangan resmi pada Selasa (28/4/2026).

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang mulai melapor sejak 1 Agustus 2025, tercatat 11.403 SPT badan rupiah dan 34 SPT badan dollar AS.

Inge menyebut, pertumbuhan pelaporan juga diikuti peningkatan aktivasi akun Coretax DJP. Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 18.604.398.

Jumlah itu terdiri dari 17.456.928 wajib pajak orang pribadi, 1.055.977 wajib pajak badan, 91.266 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak PMSE.

Capaian tersebut menunjukkan proses migrasi dan penggunaan sistem administrasi pajak baru terus berjalan, seiring upaya DJP memperluas penggunaan Coretax sebagai tulang punggung layanan perpajakan digital.

Khusus pelaporan SPT Tahunan, DJP kembali mengingatkan wajib pajak badan agar tidak menunda pelaporan karena tenggat penyampaian tinggal beberapa hari.

Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak badan jatuh pada 30 April 2026.

Sementara untuk wajib pajak orang pribadi, batas pelaporan telah berakhir pada 31 April 2026.

DJP mengingatkan keterlambatan pelaporan dapat dikenai sanksi administrasi. Untuk wajib pajak orang pribadi yang terlambat menyampaikan SPT dikenai denda Rp 100.000, sedangkan wajib pajak badan dikenai denda Rp 1 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah mencapai 12 juta SPT per 27 April 2026.

“Untuk periode sampai dengan 27 April 2026 tercatat 12.109.636 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Berdasarkan wajib pajak, setoran SPT Tahunan untuk tahun buku Januari–Desember berasal dari 10.238.700 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.319.777 orang pribadi nonkaryawan, 539.198 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 501 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

DJP juga mencatat laporan dari sektor migas dengan jumlah tiga SPT dalam mata uang rupiah dan 20 SPT dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, laporannya berasal dari 11.403 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Di sisi lain, wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 18.604.398.

Jumlah itu berasal dari 17.456.928 wajib pajak orang pribadi, 1.055.977 wajib pajak badan, 91.266 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah mencapai 12 juta SPT per 27 April 2026.

“Untuk periode sampai dengan 27 April 2026 tercatat 12.109.636 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan wajib pajak, setoran SPT Tahunan untuk tahun buku Januari-Desember berasal dari 10.238.700 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.319.777 orang pribadi nonkaryawan, 539.198 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 501 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

DJP juga mencatat laporan dari sektor migas dengan jumlah 3 SPT dalam mata uang rupiah dan 20 SPT dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, laporannya berasal dari 11.403 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Di sisi lain, wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 18.604.398.

Jumlah itu berasal dari 17.456.928 wajib pajak orang pribadi, 1.055.977 wajib pajak badan, 91.266 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 menjelang deadline terakhir pelaporan 30 April 2026.

Hingga 27 April 2026 pukul 24:00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan mencapai 12.109.636 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti memaparkan capaian ini mencerminkan antusiasme wajib pajak yang tetap terjaga dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya.

"Update capaian pelaporan SPT Tahunan PPh per tanggal 27 April 2026 pukul 24:00 WIB mencatat 12.109.636 SPT untuk Tahun Pajak 2025,” kata Inge dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Adapun pelaporan SPT tahun ini didominasi secara signifikan oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi. Secara rinci, kelompok karyawan menyumbang porsi terbesar dengan angka 10.238.700 SPT, disusul oleh WP Orang Pribadi Non-Karyawan sebanyak 1.319.777 SPT.

Pada sektor badan usaha, tercatat sebanyak 539.198 WP Badan yang melaporkan menggunakan mata uang rupiah, dan 501 WP Badan menggunakan mata uang USD.

Sementara itu, dari sektor migas, terdapat 3 pelaporan dalam mata uang Rupiah dan 20 pelaporan dalam USD. DJP juga mencatat adanya pelaporan dari WP dengan perbedaan tahun buku (dilaporkan sejak Agustus 2025) sebanyak 11.403 badan usaha (Rp) dan 34 badan usaha (USD).

Sejalan dengan upaya modernisasi sistem perpajakan, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Hingga saat ini, total aktivasi telah mencapai 18.604.398 wajib pajak.

Transformasi digital ini terlihat dari partisipasi berbagai kategori wajib pajak dalam mengadopsi sistem baru yakni WP Orang Pribadi menjadi kelompok paling progresif dengan 17.456.928 aktivasi, WP Badan mencatatkan sebanyak 1.055.977 aktivasi, WP Instansi Pemerintah berjumlah 91.266 aktivasi dan WP PMSE sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tetap stabil dengan 227 aktivasi.

Inge menekankan bahwa integrasi data melalui sistem Coretax merupakan langkah krusial untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih transparan dan memudahkan masyarakat.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP saat ini sudah mencapai 18.604.398," kata Inge.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan hampir mencapai 12 juta per 26 April 2026.

"Per 26 April 2026 pukul 24.00 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan) tercatat 11.946.698 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Secara rinci, untuk tahun buku Januari-Desember, laporan SPT berasal dari 10.151.854 wajib pajak orang pribadi karyawan serta 1.298.971 wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Kemudian, 487.275 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 402 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

DJP juga mencatat laporan SPT dari sektor migas sebanyak 2 SPT dalam mata uang rupiah dan 13 SPT dalam mata uang dolar AS.

Sementara, untuk SPT beda tahun buku yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, rinciannya yaitu 9.047 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak dalam mata uang dolar AS.

Adapun untuk aktivasi Coretax, progres yang tercatat sejauh ini mencapai 18.520.802 akun.

Jumlah tersebut berasal dari 17.383.511 wajib pajak orang pribadi, 1.045.847 wajib pajak badan, 91.217 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Adapun waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 terus bertambah hingga mendekati 12 juta laporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan, hingga 26 April 2026, jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan mencapai 11.946.698.

"Dari total tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 10.151.854 SPT. Kemudian wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 1.298.971 SPT," kata Inge dalam keterangan resmi pada Senin (27/4/2026).

Sementara pelaporan dari wajib pajak badan tercatat 487.275 SPT untuk badan dengan pembukuan rupiah dan 402 SPT untuk badan dengan pembukuan dollar AS.

Sektor migas tercatat dua SPT untuk pembukuan rupiah dan 13 SPT untuk pembukuan dollar AS.

Selain itu, untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, DJP mencatat realisasi 9.047 SPT badan rupiah dan 34 SPT badan dollar AS.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi jatuh pada 31 April 2026, sedangkan wajib pajak badan memiliki tenggat hingga 30 April 2026.

Artinya, pelaporan SPT badan masih mendekati batas waktu, sementara wajib pajak orang pribadi yang belum melapor berpotensi dikenai sanksi administrasi.

Mengacu ketentuan perpajakan, keterlambatan pelaporan SPT Tahunan dikenai denda Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta untuk wajib pajak badan.

Di sisi lain, DJP juga mencatat perkembangan aktivasi akun Coretax DJP terus meningkat seiring penguatan implementasi sistem administrasi perpajakan baru.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 18.520.802.

Dari jumlah itu, sebanyak 17.383.511 merupakan wajib pajak orang pribadi. Kemudian 1.045.847 berasal dari wajib pajak badan.

Sementara wajib pajak instansi pemerintah yang telah mengaktivasi akun tercatat sebanyak 91.217, serta 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Bisnis.com, JAKARTA — Wajib pajak tetap harus melaporkan penghasilan dari portofolio saham luar negeri seperti dari Amerika Serikat (AS) dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, terutama apabila tidak diinvestasikan lagi di dalam negeri.

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Bab III UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ditegaskan bahwa dividen termasuk objek pajak penghasilan (PPh). Dengan demikian, objek pajak itu harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Berdasarkan laman Coretaxpedia milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, ditegaskan bahwa dividen luar negeri yang tidak memenuhi syarat investasi harus dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan.

"Dividen luar negeri tersebut harus dilaporkan pada Lampiran 2 Bagian C Penghasilan Luar Negeri," jelas penjelasan DJP, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Adapun dalam Lampiran 2 Bagian C Penghasilan Luar Negeri itu diisi total penghasilan dividen yang diterima selama setahun. Data tersebut dapat dilihat di Stock Dividend Listing yang diterbitkan perusahaan sekuritas.

Di samping itu, Pasal 4 ayat (3) huruf f UU HPP menyatakan dividen dikecualikan dari objek PPh asalkan kembali diinvestasikan kembali di Indonesia. Pemerintah mengatur jenis instrumen investasinya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021, tepat dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Investasi yang dimaksud bisa di instrumen pasar keuangan seperti efek bersifat utang (termasuk medium term notes); sukuk; saham; unit penyertaan reksa dana; efek beragun aset; unit penyertaan dana investasi real estat; deposito; tabungan; giro; kontrak berjangka yang di perdagangkan di bursa berjangka di Indonesia.

Instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, investasi bisa dilakukan di luar pasar keuangan seperti investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya; investasi langsung pada perusahaan di Indonesia.

Kemudian investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan; kerja sama dengan lembaga pengelola investasi; penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam Indonesia; dan bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 36 ayat (1) PMK 18/2021 ditegaskan investasi tersebut harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga untuk wajib pajak (WP) orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk WP badan setelah tahun pajak berakhir.

Catatannya, meskipun penghasilan dari dividen luar negeri yang diinvestasikan kembali di Indonesia itu tidak dikenakan pajak, Wajib Pajak tetap wajib melaporkan Penghasilan Brutonya dalam SPT Tahunan pada Lampiran 2 Bagian B.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mendukung implementasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penyediaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTE) untuk memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dukungan tersebut juga diperkuat melalui kampanye edukatif bertajuk “Lapor Coretax: Jangan PaNIK, Cukup Pakai NIK”.

VIDA merupakan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) tepercaya yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 584/2022.

Implementasi Coretax sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan oleh DJP menuntut adanya jaminan keabsahan, integritas, dan keamanan tinggi untuk setiap dokumen elektronik.

Dalam hal ini, TTE VIDA yang telah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan untuk mendukung kebutuhan tersebut.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan, penggunaan NIK yang telah terverifikasi dapat mempermudah proses sekaligus menjamin legalitas dan keamanan data wajib pajak.

“Kami membawa pesan ‘Jangan PaNIK, Cukup Pakai NIK’ yang menekankan kemudahan proses sekaligus menjamin legalitas dan keamanan data Wajib Pajak. Dengan NIK yang sudah terverifikasi, Wajib Pajak mendapatkan solusi TTE yang sah dan diakui penuh secara hukum,” ujar Niki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, penunjukan VIDA sebagai PSrE menandakan TTE yang disediakan telah diakui oleh Kemenkeu RI dan DJP. Hal ini juga menjadi bentuk kepercayaan pemerintah terhadap layanan identitas digital yang dihadirkan perusahaan.

Menurut dia, TTE memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penggunaan TTE juga dinilai dapat memperkuat kepatuhan serta keamanan data wajib pajak.
VIDA menyebut, terdapat tiga fokus utama dalam mendukung wajib pajak melalui perannya sebagai PSrE.

Pertama, integrasi identitas melalui pemanfaatan NIK yang telah terverifikasi untuk menyederhanakan alur kerja TTE dan meningkatkan akurasi identitas dalam setiap pelaporan.

Kedua, jaminan legalitas dan kepatuhan regulasi. Sebagai PSrE yang ditunjuk melalui KMK 584/2022, VIDA memastikan TTE yang dihasilkan memiliki validitas dan kekuatan hukum setara tanda tangan basah, sehingga dokumen pelaporan pajak diakui secara resmi.

Ketiga, peningkatan aksesibilitas dalam mendukung transformasi digital perpajakan. VIDA menyediakan solusi TTE yang terstandarisasi dan dapat digunakan secara luas oleh wajib pajak.

Selain itu, VIDA juga menyediakan video tutorial singkat untuk membantu wajib pajak yang belum familiar dengan penggunaan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan secara digital. Panduan tersebut juga dilengkapi dengan infografis yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami.

Melalui kampanye edukatif tersebut, VIDA mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax sebagai bagian dari upaya menuju sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan tepercaya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 11,58 juta per 21 April 2026.

“Untuk periode sampai dengan 21 April 2026, tercatat 11.579.824 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Bila ditinjau dari jenis wajib pajak, pelaporan SPT berasal dari 9.943.687 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.247.643 wajib pajak orang pribadi non karyawan, 383.310 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 281 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS. Jumlah tersebut merupakan laporan untuk tahun buku Januari—Desember 2025.

Sedangkan untuk SPT beda tahun buku, DJP mencatat pelaporan berasal dari 4.866 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Di sisi lain, progres aktivasi akun Coretax DJP sejauh ini telah mencapai 18.299.631 akun.

Jumlah itu terdiri atas 17.183.789 wajib pajak orang pribadi, 1.024.546 wajib pajak badan, 91.069 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk diketahui, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

Ditjen Pajak juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026. Pihak DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

DJP memfokuskan pelayanan guna mendorong pelaporan tepat waktu demi mencapai target 15 juta SPT pada periode ini. Secara keseluruhan, DJP menargetkan total pelaporan SPT mencapai 19 juta hingga akhir 2026.

Ditjen Pajak juga mengimbau wajib pajak segera melaporkan SPT sebelum akhir April untuk menghindari lonjakan akses sistem secara bersamaan yang berpotensi menimbulkan kendala.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026