JAKARTA, KOMPAS.com - Perempuan dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi restoratif di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dukungan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat peran perempuan sekaligus menjawab sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi provinsi tersebut.

Pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia sendiri masih menghadapi sejumlah tantangan. Setidaknya ada dua persoalan utama, yakni kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan yang mendukung.

SHUTTERSTOCK/ODUA IMAGES Ilustrasi UMKM.

Mengacu laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) tahun 2024, Indonesia diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 892 triliun hingga 2045 untuk menjalankan strategi ekonomi restoratif di berbagai sektor secara efektif.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perusahaan sosial, organisasi komunitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), investor, donor, hingga organisasi filantropi.

NTT menjadi salah satu daerah yang belakangan menjadi lokasi berbagai program dan inisiatif ekonomi restoratif dan berkelanjutan.

Pengembangan ekosistem ekonomi restoratif di wilayah ini dinilai penting mengingat masih adanya sejumlah tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, tingkat kemiskinan di NTT masih mencapai 17,5 persen. Sementara itu, prevalensi stunting berada di angka 31,4 persen atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Selain itu, NTT juga masih menghadapi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia (human trafficking) yang mayoritas korbannya merupakan perempuan.

ANTARA/Ilham Kausar Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (7/5/2025).

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, berbagai persoalan yang dialami perempuan dan anak di NTT saling berkaitan dan tidak bisa diselesaikan secara terpisah.

"Berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah," kata Veronica.

Kontribusi perempuan terhadap ekonomi keluarga

Di tengah berbagai tantangan tersebut, perempuan di NTT dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian keluarga.

Berdasarkan Survei GoodStats 2024, kontribusi perempuan NTT terhadap pendapatan rumah tangga mencapai 42,4 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 36,1 persen.

Perempuan di NTT juga terlibat dalam berbagai program ekonomi restoratif, di antaranya program agroforestri bambu atau Mama Bambu serta Kebun Pangan Perempuan (KPP).

Program tersebut berfokus pada pelestarian lingkungan, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, program juga diarahkan untuk membantu menekan angka stunting dan kemiskinan.

"Kebun Pangan Perempuan menjadi pintu masuk strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ini bukan sekadar program kebun, ini strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa. Ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat," ujar Veronica.

Dukungan terhadap peran perempuan juga ditunjukkan melalui pemberian hak kelola kawasan hutan.

Pada Mei 2026, pemerintah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam kelompok tani hutan perempuan di NTT dengan total lahan kelolaan mencapai 648 hektare.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM, pelaku UMKM.

Pemberian hak kelola tersebut disebut menjadi langkah penting mengingat dari total 12,7 juta hektare hutan yang dialokasikan pemerintah secara nasional, pengelolaan yang diberikan langsung kepada kelompok perempuan masih relatif jarang.

Dengan hak kelola tersebut, perempuan di NTT terlibat dalam upaya pemulihan ekosistem hutan yang tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup masyarakat.

Ruang kolaborasi

Upaya pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi restoratif di NTT menjadi salah satu tema yang diangkat dalam pameran bertajuk Weaving Wonders, Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Tugu Kunstkring, Jakarta, pada 13-27 Juni 2026.

Pameran tersebut menampilkan berbagai kekayaan budaya NTT, mulai dari kerajinan tenun, kuliner, hingga rumah adat. Selain itu, terdapat kegiatan berbagi pengalaman, workshop, serta ruang membangun jejaring.

Pendiri Yayasan Uma Nusantara sekaligus inisiator pameran Weaving Wonders, Yori Antar, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai pemangku kepentingan.

"Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif dan berkelanjutan," kata Yori dalam siaran pers, Minggu (14/6/2026).

Pameran tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah mitra swasta, salah satunya Grup Astra yang menampilkan karya dari Desa Sejahtera Astra dan Yayasan Astra.

Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan, pihaknya memandang budaya, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Astra meyakini bahwa budaya, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat merupakan aset penting yang perlu terus dijaga dan dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia," ujar Boy.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemberdayaan perempuan dinilai menjadi salah satu kunci penguatan ekonomi restoratif di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, perempuan berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran strategis tersebut ditampilkan dalam Pameran Weaving Wonders: Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Tugu Kunstkring, Jakarta, pada 13-27 Juni 2026.

Selain memperkenalkan kekayaan budaya NTT melalui tenun, kuliner, dan rumah adat, pameran ini juga menghadirkan kegiatan sharing, workshop, serta sarana membangun jejaring. Selama pameran berlangsung, digelar pula Dialog Kunstkring yang diinisiasi Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Penabulu-Oxfam.

Dialog tersebut menghadirkan para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat adat untuk membangun peta jalan bersama terkait kedaulatan pangan, pariwisata berkesadaran, pemberdayaan perempuan, serta ekonomi restoratif.

“Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Pendiri Yayasan Uma Nusantara, Yori Antar.

Menurut Yori, terdapat dua tantangan utama dalam pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia, yakni kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan pendukung. Mengacu pada laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) 2024, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp 892 triliun hingga 2045 untuk menjalankan strategi ekonomi restoratif secara efektif di berbagai sektor.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perusahaan sosial, organisasi komunitas, lembaga swadaya masyarakat, investor, donor, dan organisasi filantropi.

NTT menjadi salah satu daerah yang dinilai potensial dalam pengembangan ekonomi restoratif. Namun, provinsi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan sosial-ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, tingkat kemiskinan di NTT mencapai 17,5 persen. Sementara prevalensi stunting masih berada pada angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional.

Selain itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta human trafficking juga masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Kupang (ANTARA) - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima bantuan 3.000 dosis semen beku sapi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mendukung peningkatan populasi dan mutu genetik ternak sapi di daerah tersebut.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Komite II DPD RI serta bantuan 3.000 dosis semen beku dari berbagai jenis sapi unggul yang tentu sangat membantu pengembangan sektor peternakan di daerah," kata Melki Laka Lena di Kupang, Sabtu.

Menurut dia, program inseminasi buatan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas peternakan melalui peningkatan populasi ternak, perbaikan mutu genetik, serta efisiensi usaha peternakan masyarakat.

Ia menjelaskan bantuan semen beku tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan ternak sapi berkualitas yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi bagi peternak.

"Melalui inseminasi buatan ini kita berharap dapat menghasilkan sapi-sapi unggul dengan kualitas yang baik sehingga mampu meningkatkan daya saing sektor peternakan NTT di masa mendatang," ujarnya.

Semen beku merupakan sperma yang berasal dari sapi pejantan unggul dan digunakan dalam program inseminasi buatan untuk mempercepat peningkatan mutu genetik ternak. Melalui metode tersebut, peternak dapat menghasilkan anakan sapi dengan kualitas yang lebih baik.

Gubernur mengatakan pengembangan sapi unggul di NTT diharapkan dapat menjadi model yang secara bertahap diterapkan pada komoditas peternakan lainnya, seperti babi, kambing, kerbau, maupun unggas.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan sektor peternakan, termasuk perguruan tinggi yang berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pendampingan kepada masyarakat.

"Kami optimistis cita-cita menjadikan NTT sebagai pusat pengembangan ternak, baik sapi maupun komoditas ternak lainnya, dapat terus diwujudkan melalui kerja sama pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha peternakan," katanya.

Melki mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu sektor unggulan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Bantuan 3.000 dosis semen beku sapi itu diharapkan menjadi langkah percepatan pengembangan peternakan modern dan berkelanjutan di wilayah tersebut

Berdasarkan data BPS, Populasi sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebanyak 622.276 ekor pada tahun 2025 atau menjadi propinsi dengan urutan ketujuh yang mempunyai ternak sapi terbesar di Indonesia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kupang (ANTARA) - Kementerian PPN/Bappenas RI mendorong percepatan pengembangan pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kunjungan belajar yang diikuti 135 petani asal Kabupaten Flores Timur ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur.

Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs Bappenas Setyo Budiantoro di Soe, Rabu, mengatakan pembelajaran lintas daerah menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada sektor ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

"Kolaborasi antardaerah seperti ini merupakan bagian penting dari upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Praktik baik dari Timor Tengah Selatan diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ekosistem hortikultura di Flores Timur," katanya.

Program kunjungan belajar yang berlangsung sejak tanggal 8-21 Juni 2026 itu merupakan kolaborasi Bappenas, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dengan dukungan Plan Indonesia, GIZ, Yayasan Krisna Galensya (Krisna Foundation), dan Caritas Indonesia.

Sebanyak 135 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas 80 petani Flores Timur, 20 petani dampingan Plan Indonesia, dan 35 petani dampingan Caritas Indonesia.

Para peserta akan mempelajari praktik hortikultura berbasis Good Agricultural Practices (GAP), pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture), penguatan kelembagaan kelompok tani, pengembangan kewirausahaan hijau (green entrepreneurship), hingga akses pasar dan pengelolaan keuangan.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan pendekatan Youth-Led Agri-food (YLAF) yang diterapkan di TTS telah menunjukkan dampak positif dalam mendorong keterlibatan generasi muda dan perempuan dalam sektor pertanian.

"Program Youth-Led Agri-food menunjukkan bahwa ketika pemuda, khususnya perempuan muda, diberikan akses terhadap pengetahuan, pendampingan, dan peluang pasar, mereka mampu menjadi penggerak utama transformasi pertanian yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Kami berharap pembelajaran ini dapat direplikasi dan dikembangkan di Flores Timur," ujarnya.

Wakil Bupati TTS Johny Army Konay menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai sejalan dengan kebutuhan petani dalam menghadapi tantangan pertanian saat ini.

"Pertanian tidak lagi cukup hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga harus memperhatikan praktik budidaya yang baik, keberlanjutan lingkungan, efisiensi usaha tani, akses pasar, dan jejaring kemitraan. Oleh karena itu, penerapan Good Agricultural Practices menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, dan kesejahteraan petani," katanya.

Program YLAF yang menjadi salah satu materi pembelajaran dalam kunjungan tersebut telah melibatkan 411 petani muda di TTS, sekitar 60 persen di antaranya perempuan. Program itu juga berhasil mengembangkan 50 hektare lahan produktif dan memperkuat 39 kelompok tani muda.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mengalirkan listrik ke Dusun Noemuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama 24 jam penuh melalui Program Listrik Desa (Lisdes), sehingga memberi manfaat kepada 149 kepala keluarga.

“Sebagai badan usaha milik negara yang diberi amanah menyediakan energi listrik, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan akses listrik hingga ke pelosok negeri,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Darmawan menegaskan bahwa setiap rumah yang berhasil dialiri listrik di pelosok negeri memiliki cerita dan harapan yang berbeda.

Oleh karena itu, upaya pemerintah bersama PLN untuk menghadirkan listrik hingga ke wilayah terpencil tidak semata membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap peluang yang lebih luas.

“Hadirnya listrik menjadi fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. Karena itu, PLN terus berkomitmen agar tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kegelapan,” kata Darmawan.

Bagi PLN, lanjut dia, capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga warga setempat turut mengambil peran agar pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berjalan dengan baik.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistyono mengatakan bahwa upaya menghadirkan listrik ke desa-desa terpencil akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen PLN mendukung pembangunan daerah.

Eko menambahkan, di balik lampu yang kini menyala di 149 rumah warga, tersimpan perjalanan panjang yang tidak selalu mudah.

Kondisi geografis berbukit dan akses yang terbatas membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan.

Untuk menghadirkan listrik ini, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 1,03 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4,9 kms, serta gardu distribusi berkapasitas 50 kVA.

“Wilayah seperti Noemuke memerlukan kesiapan teknis dan waktu. Dengan infrastruktur yang sudah beroperasi, kami berharap listrik ini dapat dimanfaatkan warga untuk mendukung berbagai aktivitas produktif sehari-hari,” ujarnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Parapuar terus kami dorong menjadi ruang publik yang hidup, tempat masyarakat dan wisatawan dapat menikmati keindahan alam Labuan Bajo sekaligus berbagai aktivitas seni, budaya dan ekonomi kreatif

Kupang (ANTARA) - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar Weekend at Parapuar (WAP) yang dipadukan dengan Program Pagelaran Kegiatan di Destinasi Pariwisata Prioritas untuk memperkuat daya tarik wisata darat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Pelaksana tugas Direktur Utama BPOLBF Andhy MT Marpaung dari Labuan Bajo, Rabu, mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut akan berlangsung di Natas Parapuar, Labuan Bajo, pada Sabtu (6/6), mulai pukul 16.00 Wita dan menghadirkan berbagai pertunjukan seni, budaya, serta hiburan bagi masyarakat dan wisatawan.

"Parapuar terus kami dorong menjadi ruang publik yang hidup, tempat masyarakat dan wisatawan dapat menikmati keindahan alam Labuan Bajo sekaligus berbagai aktivitas seni, budaya dan ekonomi kreatif,” katanya.

Dia menjelaskan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkaya atraksi wisata dan menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

Menurut dia, sinergi dengan Kementerian Pariwisata melalui Program Pagelaran Kegiatan di Destinasi Pariwisata Prioritas, menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem penyelenggaraan ajang yang berkelanjutan di kawasan destinasi wisata tersebut.

Dalam kegiatan itu, pengunjung akan disuguhkan penampilan penyanyi Justy Aldrin, pertunjukan budaya dari Sanggar I Production, penampilan musik Embun n Friend, serta berbagai permainan tradisional yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan.

Andhy mengatakan penyelenggaraan kegiatan di kawasan Parapuar juga menjadi bagian dari strategi pengembangan wisata darat untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan juga mampu membuka ruang bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif lokal untuk menampilkan karya dan produk mereka kepada publik yang lebih luas.

"Kami mengundang masyarakat dan wisatawan untuk menikmati suasana senja di Natas Parapuar yang menawarkan panorama perbukitan dan pemandangan Labuan Bajo dari ketinggian," ujarnya.

Ia menambahkan, selain menikmati pertunjukan musik dan budaya, pengunjung juga dapat merasakan pengalaman rekreasi di ruang terbuka yang memadukan keindahan alam dengan aktivitas kreatif.

BPOLBF menetapkan harga tiket masuk sebesar Rp15.000 per orang yang dapat diperoleh melalui platform penjualan tiket daring.

Pengunjung yang menemukan harga berbeda pada aplikasi dapat menggunakan kode voucher yang disediakan panitia untuk mendapatkan harga normal.

Melalui penyelenggaraan Weekend at Parapuar bersama Pagelaran Kegiatan di Destinasi Pariwisata Prioritas, BPOLBF berharap kegiatan tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, memperkuat promosi pariwisata, serta menambah pilihan atraksi wisata berbasis alam, budaya dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dikebut. Proyek yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dirancang untuk memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton garam per tahun guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka kebutuhan garam domestik yang mencapai kisaran 5 juta ton per tahun. Hingga saat ini, pasokan dari dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut, sehingga pemanfaatan potensi pesisir di beranda selatan Indonesia dinilai menjadi solusi krusial.

Proyek K-SIGN tidak hanya berfokus pada perluasan kuantitas hasil panen, melainkan juga pada penerapan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas garam yang dihasilkan agar memenuhi standar kebutuhan industri sekaligus meningkatkan efisiensi proses produksi di lapangan.

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) selaku pelaksana konstruksi, Firmansyah, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini berorientasi pada dampak jangka panjang. Selain mengoptimalkan potensi daerah, proyek ini ditargetkan dapat memperkuat daya saing industri garam nasional di masa mendatang.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan," ujar Firmansyah dikutip Antara.

Selain menjadi penyokong target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, pembangunan sentra industri ini juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru di NTT.

Proyek ini membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar Rote Ndao. Penyerapan tenaga kerja lokal ini mencakup pelaksana pada tahap konstruksi hingga para petani garam yang nantinya akan mengelola kawasan tambak secara berkelanjutan.

Melalui percepatan operasional kawasan, manfaat ekonomi dari proyek strategis ini diharapkan dapat segera dirasakan langsung oleh komunitas setempat.

Kupang, NTT (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat nilai lalu lintas komoditas mencapai Rp2,1 triliun hingga April 2026, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Berdasarkan data Best Trust, nilai lalu lintas komoditas yang keluar dan masuk melalui pelabuhan maupun bandar udara di NTT sampai dengan April 2026 mencapai Rp2,1 triliun,” kata Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi NTT Simon Soli di Kupang, Rabu.

Simon menyampaikan data lalu lintas komoditas di NTT saat rapat koordinasi (rakor) membahas berbagai indikator ekonomi daerah dan strategi penguatan perdagangan komoditas unggulan di Provinsi NTT.

Simon Soli menyoroti berbagai komoditas unggulan ekspor yang dimiliki NTT, antara lain telur ayam konsumsi, fresh king fish, dan tomat.

“Telur ayam konsumsi yang diekspor ke Timor Leste mencapai nilai sekitar Rp3,3 miliar. Sementara itu, komoditas Fresh King Fish yang dikirim ke Singapura mencatat nilai sekitar Rp1,2 miliar, serta komoditas tomat yang diekspor ke Timor Leste mencapai Rp3,2 miliar,” katanya

Capaian tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa komoditas unggulan NTT semakin mampu menembus pasar ekspor dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan karantina tidak hanya fokus pada pencegahan hama dan penyakit, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi komoditas dan perdagangan antardaerah.

Menurutnya, kelancaran lalu lintas komoditas yang aman dan memenuhi persyaratan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan sektor usaha masyarakat.

Ia menyampaikan melalui rakor tersebut Karantina NTT bersama seluruh stakeholder berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi NTT.

“Simplifikasi regulasi dan penguatan koordinasi antarinstansi diharapkan mampu mempercepat pengembangan potensi komoditas unggulan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan sama, Gubernur NTT, Melki Laka Lena menyampaikan bahwa Provinsi NTT menunjukkan adanya laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

Menurutnya, aktivitas perdagangan dan pergerakan komoditas di berbagai sektor terus berkembang dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Bulan ini rapat koordinasi membahas tema neraca perdagangan komoditas ekonomis penting, ekspor impor substitusi serta simplifikasi regulasi. Ini penting untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah,” ujarnya.

Turut hadir pada rakor tersebut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Bea Cukai Kupang, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Badan Pusat Statistik, akademisi dari beberapa universitas serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Hadirnya listrik di Desa Waepana I ini merupakan wujud nyata komitmen negara melalui PLN untuk memberikan keadilan energi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali

Kupang (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Timur mengalirkan listrik ke Desa Waepana I, Kecamatan Soa, daerah pelosok di Kabupaten Ngada, melalui pembangunan infrastruktur jaringan dan uji coba pembebanan.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistyono dalam keterangan yang diterima di Kupang, Rabu mengatakan hadirnya listrik di Desa Waepana I merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mewujudkan pemerataan akses energi hingga ke wilayah pelosok.

“Hadirnya listrik di Desa Waepana I ini merupakan wujud nyata komitmen negara melalui PLN untuk memberikan keadilan energi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” katanya.

Pembangunan jaringan listrik tersebut dilakukan oleh PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Flores bersama PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bajawa.

Ia berharap keberadaan listrik dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan warga desa.

Eko menjelaskan, untuk melistriki wilayah tersebut, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 2,07 kilometer sirkuit, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 5,14 kilometer sirkuit, serta satu unit gardu distribusi berkapasitas 50 kiloVolt Ampere (kVA).

Manager PLN UP2K Flores Reza Eka Putra mengatakan tahapan commissioning test dilakukan untuk memastikan seluruh jaringan beroperasi aman dan andal sebelum dimanfaatkan masyarakat secara luas.

“Melalui pengujian ini, kami memastikan jaringan listrik siap beroperasi secara aman dan andal. Kami berharap infrastruktur ini dapat langsung menyokong aktivitas harian warga sekaligus mendorong produktivitas ekonomi lokal,” ujarnya.

Menurut dia, seluruh proses pengujian berjalan lancar berkat dukungan pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Penjabat Kepala Desa Waepana I menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan PLN atas hadirnya listrik yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Kehadiran listrik ini merupakan impian dan harapan yang sudah lama dinantikan oleh warga kami. Dengan adanya listrik, aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan anak-anak bisa belajar dengan lebih baik,” katanya.

PLN menyatakan akan terus memperluas akses kelistrikan di berbagai wilayah terpencil di Nusa Tenggara Timur guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, ROTE NDAO — PT Nindya Karya (Persero) tengah menggarap proyek tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional.

Proyek tersebut menjadi proyek tambak garam pertama yang digarap perusahaan pelat merah itu. Pemerintah menilai pengembangan industri garam nasional perlu dipercepat karena kebutuhan garam domestik masih belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi dalam negeri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meninjau langsung lokasi proyek bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara dan jajaran PT Nindya Karya pada Jumat (22/5/2026).

Gibran mengatakan, kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun sehingga pengembangan kawasan garam di Rote Ndao dinilai penting untuk menopang pasokan domestik. “Kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri,” kata Gibran berdasarkan siaran pers Nindya Karta.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi domestik.

Tambak garam di Rote Ndao diproyeksikan memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton per tahun. Sistem pengelolaan kawasan juga disiapkan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi garam nasional.

Selain menopang kebutuhan industri, proyek tersebut juga diperkirakan menyerap tenaga kerja lokal, baik pada sektor produksi maupun pekerjaan konstruksi.

Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah mengatakan, perusahaan akan mendukung proyek infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan pengembangan industri nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com- PT Pertamina (Persero) memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di jaringan resmi wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sesuai harga acuan.

Harga BBM di NTT sebelumnya menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima informasi dari warga setempat terkait harga Pertalite yang mencapai Rp 25.000 per liter.

Pertamina menetapkan harga Pertalite sebagai jenis BBM bersubsidi sebesar Rp 10.000 per liter di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Pertamina menjual BBM dan LPG di jaringan penyalur resmi, untuk Harga di SPBU Pertamina tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan secara resmi,” kata Juru Bicara Pertamina, Muhammad Baron, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (23/5/2026).

Baron juga memastikan pasokan BBM dan LPG subsidi di NTT tersedia sesuai kuota yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Pertamina juga mendukung upaya Pemerintah dalam perluasan akses energi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Baron.

Sebelumnya, Gibran mengunjungi Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, NTT, Jumat (22/5/2026).

Ia berdialog dengan warga setempat terkait berbagai persoalan, termasuk kesulitan mendapatkan BBM, terutama Pertalite.

Gibran kemudian menanyakan harga Pertalite di daerah tersebut.

“Kalau beli BBM, khususnya Pertalite, sekarang harganya berapa per liter?” tanya Gibran kepada warga.

“Rp 25.000 per liter,” jawab warga serentak.

Selain BBM, Gibran juga mendengarkan keluhan warga terkait ketersediaan LPG subsidi.

Warga mengaku sulit mendapatkan gas LPG sehingga harus memakai kayu bakar dan minyak tanah untuk memasak.

“Jadi masalah utamanya BBM, ya. Setelah ini kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina,” kata Gibran.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pembangunan Indonesia harus lebih merata atau harus berorientasi Indonesia-sentris.

Hal tersebut Gibran sampaikan saat berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/05/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Gibran mengantongi sejumlah aspirasi masyarakat soal kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama akibat kerusakan jembatan yang menyebabkan keterisolasian sejumlah wilayah.

“Tadi sudah kita lihat dua jembatan yang rusak. Dan saya lihat ini kerusakannya cukup parah," ujar Gibran.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Gibran juga menerima keluhan masyarakat mulai dari keterbatasan akses BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, sulitnya akses kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit.

Dalam hal ini, Gibran pun meminta maaf dan menyatakan bakal berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk memberikan solusi terhadap persoalan di masyarakat Amfoang itu.

"Saya mohon maaf sekali, setelah pulang dari sini saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Ibu semua,” imbuhnya.

Dalam dialog itu, Gibran juga menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris, termasuk memberikan perhatian terhadap daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Amfoang.

“Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia sentris. Termasuk NTT,” pungkasnya.