REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemberdayaan perempuan dinilai menjadi salah satu kunci penguatan ekonomi restoratif di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, perempuan berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran strategis tersebut ditampilkan dalam Pameran Weaving Wonders: Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Tugu Kunstkring, Jakarta, pada 13-27 Juni 2026.

Selain memperkenalkan kekayaan budaya NTT melalui tenun, kuliner, dan rumah adat, pameran ini juga menghadirkan kegiatan sharing, workshop, serta sarana membangun jejaring. Selama pameran berlangsung, digelar pula Dialog Kunstkring yang diinisiasi Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Penabulu-Oxfam.

Dialog tersebut menghadirkan para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat adat untuk membangun peta jalan bersama terkait kedaulatan pangan, pariwisata berkesadaran, pemberdayaan perempuan, serta ekonomi restoratif.

“Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Pendiri Yayasan Uma Nusantara, Yori Antar.

Menurut Yori, terdapat dua tantangan utama dalam pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia, yakni kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan pendukung. Mengacu pada laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) 2024, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp 892 triliun hingga 2045 untuk menjalankan strategi ekonomi restoratif secara efektif di berbagai sektor.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perusahaan sosial, organisasi komunitas, lembaga swadaya masyarakat, investor, donor, dan organisasi filantropi.

NTT menjadi salah satu daerah yang dinilai potensial dalam pengembangan ekonomi restoratif. Namun, provinsi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan sosial-ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, tingkat kemiskinan di NTT mencapai 17,5 persen. Sementara prevalensi stunting masih berada pada angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional.

Selain itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta human trafficking juga masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Bisnis.com, DENPASAR – Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mendatangi makam dan rumah duka YB, siswa berusia 10 tahun yang bunuh diri karena terjerat kemiskinan.

Melki datang pada Sabtu (7/2/2026) didampingi Bupati Ngada Raymundus Benda, Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, serta jajaran Pemerintah Provinsi NTT.

Ia menjelaskan kehadirannya bukan sekadar menyampaikan belasungkawa, tetapi juga menjadi momen introspeksi yang sangat dalam bagi dirinya pribadi dan seluruh jajaran pemerintah.

"Di hadapan ibu, nenek, dan kakak YB, saya menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian negara dan pemerintah yang belum sepenuhnya hadir menjaga anak-anak kita," jelas Melki dari keterangan resminya, Sabtu (7/2/2026).

Melki menyebut kepergian YB mengguncang nurani semua pihak dan menjadi peringatan keras. Ia menyebut peristiwa bunuh diri harus menyadarkan semua pihak untuk lebih peduli, lebih peka, dan lebih cepat bertindak.

"Anak-anak tidak boleh merasa sendirian, tidak boleh diabaikan, dan tidak boleh kehilangan harapan," kata Melki.

Melki menekankan kepada seluruh jajaran pemerintah di NTT agar bekerja lebih serius, memastikan pendidikan, bantuan sosial, dan layanan publik benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemkab Ngada, YB merupakan keluarga yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Ia tinggal bersama neneknya, sementara ibunya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu.

Keluarga YB sebenarnya berhak atas bantuan sosial dan pendidikan dari pemerintah, seperti BLTS Kesra sebesar Rp300.000 per bulan, bantuan Program Kartu Indonesia Pintar (PIP) untuk YB. Namun semua bantuan tersebut tidak bisa dicairkan karena terkendala administrasi kependudukan.

Walaupun tinggal di Kabupaten Ngada, KTP keluarga YB masih tercatat di Kabupaten Nagekeo. Menurut pengakuan Pemerintah Desa, pihaknya sudah meminta ibu YB memproses mutasi kependudukan, akan tetapi tidak ditindaklanjuti.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla angkat suara mengenai kabar siswa sekolah dasar (SD) kelas IV di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bunuh diri.

Seperti diketahui, langkah bunuh diri tersebut diduga dipicu oleh ketidakmampuan keluarga membeli buku tulis dan pena. Polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan di lokasi saat evakuasi korban di lokasi kejadian.

Korban menulis sosok ibunya berinisial MGT (47) dalam sepucuk surat menggunakan bahasa Bajawa, di mana terdapat ungkapan kekecewaan dan perpisahan korban kepada ibunya.

Saat ditemui awak media usai mengisi materi dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, JK menegaskan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan kemiskinan yang masih menggerogoti banyak keluarga di seluruh penjuru tanah air.

Menurut JK, kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang harus dapat diselesaikan secara komprehensif oleh negara. Kebutuhan dasar pendidikan dan keluarga merupakan pekerjaan rumah yang sudah sepatutnya menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi negara.

"Ya itu lah, komentarnya kita sudah banyak yang dibicarakan bahwa Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi, karena itu akibat dari kemiskinan," beber JK, Jumat (6/2/2026).

Mengenai hal yang perlu diperbaiki oleh negara pascakejadian kematian bocah berumur 10 tahun tersebut, JK menjawab singkat bahwa keadaan ekonomi harus dapat segera dievaluasi dan ditingkatkan kapasitasnya, di mana negara tidak hanya sekadar memberikan bantuan atau stimulus yang bersifat sementara.

"[Apa yang perlu dievaluasi?] Ekonominya," tutup Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu singkat.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kasus bunuh diri siswa SD berusia 10 tahun tersebut sebagai momentum bagi negara untuk menuntaskan persoalan kemiskinan struktural. Ia menilai insiden yang diduga dipicu ketidakmampuan membeli buku dan alat tulis dengan harga sangat murah merupakan potret kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar anak.

Menurut Selly, kemiskinan tidak semata soal kekurangan materi, tetapi juga menyangkut runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan lemahnya perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak. Ia menilai tragedi ini menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin pendidikan yang layak dan bebas hambatan bagi kelompok paling rentan.

Dia juga menyoroti realitas bahwa dalam banyak keluarga miskin, beban ekonomi sering kali dipikul oleh ibu, sementara anak-anak menanggung dampak psikologis dan sosialnya. Padahal, konstitusi telah menegaskan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Selama akses pendidikan dasar masih dibebani biaya tidak langsung seperti buku dan perlengkapan sekolah, kehadiran negara dinilai belum utuh.

Selly menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus benar-benar inklusif, bermartabat, dan berpihak pada anak-anak miskin. Ia mendorong penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan adaptif, pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi.

Dia mendesak adanya penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial adaptif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan.

“Negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus memperkuat kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah, melalui penguatan ekonomi, akses pendidikan yang utuh, dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan nyata di lapangan, agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi,” kata Selly.