REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemberdayaan perempuan dinilai menjadi salah satu kunci penguatan ekonomi restoratif di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, perempuan berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran strategis tersebut ditampilkan dalam Pameran Weaving Wonders: Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Tugu Kunstkring, Jakarta, pada 13-27 Juni 2026.

Selain memperkenalkan kekayaan budaya NTT melalui tenun, kuliner, dan rumah adat, pameran ini juga menghadirkan kegiatan sharing, workshop, serta sarana membangun jejaring. Selama pameran berlangsung, digelar pula Dialog Kunstkring yang diinisiasi Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Penabulu-Oxfam.

Dialog tersebut menghadirkan para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat adat untuk membangun peta jalan bersama terkait kedaulatan pangan, pariwisata berkesadaran, pemberdayaan perempuan, serta ekonomi restoratif.

“Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Pendiri Yayasan Uma Nusantara, Yori Antar.

Menurut Yori, terdapat dua tantangan utama dalam pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia, yakni kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan pendukung. Mengacu pada laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) 2024, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp 892 triliun hingga 2045 untuk menjalankan strategi ekonomi restoratif secara efektif di berbagai sektor.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perusahaan sosial, organisasi komunitas, lembaga swadaya masyarakat, investor, donor, dan organisasi filantropi.

NTT menjadi salah satu daerah yang dinilai potensial dalam pengembangan ekonomi restoratif. Namun, provinsi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan sosial-ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, tingkat kemiskinan di NTT mencapai 17,5 persen. Sementara prevalensi stunting masih berada pada angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional.

Selain itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta human trafficking juga masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa program perhutanan sosial memprioritaskan kelestarian alam dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

"Dalam memastikan agar program ini berjalan sejalan antara peningkatan ekonomi dan penjagaan kelestarian hutan, Kementerian Kehutanan menempatkan Perhutanan Sosial sebagai Program Strategis Nasional," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

"Khususnya, sebagai salah satu solusi utama untuk mengentaskan kemiskinan dan membina kelompok masyarakat," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Ristianto mengatakan Kemenhut juga memprioritaskan pemberian akses legal ini kepada daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi sebagai bentuk afirmasi pemerataan ekonomi.

Hal ini, lanjutnya, dibarengi dengan pemberian bantuan alat ekonomi produktif serta menghubungkan kelompok langsung dengan off-taker (pembeli siaga).

Dengan tetap memegang teguh prinsip "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera", lanjut Ristianto, Kemenhut menerapkan langkah baku di tingkat tapak berupa kewajiban pola agroforestri atau wana tani.

Kewajiban pola agroforestri ini adalah di mana masyarakat menanam dengan kombinasi antara pohon hutan dan tanaman pertanian bernilai ekonomi tinggi sehingga fungsi tutupan hutan tetap terjaga selagi warga memanen hasilnya.

"Kami mengarahkan pemanfaatan hutan pada potensi nontebang, seperti budi daya tanaman sela, optimalisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pengembangan jasa lingkungan berupa ekowisata berbasis masyarakat," ujar Ristianto.

Ia menambahkan seluruh aktivitas ini dikawal secara ketat melalui sistem pemantauan (monitoring), evaluasi berkala, serta pendampingan oleh penyuluh kehutanan.

Kemenhut, kata Ristianto, tidak akan segan untuk mengevaluasi atau mencabut izin persetujuan pengelolaan jika ditemukan pelanggaran hukum seperti alih fungsi hutan secara ilegal atau perusakan kawasan.

"Melalui komitmen jangka panjang yang tertuang dalam Peta Jalan 2025-2029, kehadiran Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat, dan langkah-langkah terintegrasi ini, kami berharap hutan Indonesia tidak hanya menjadi paru-paru dunia yang lestari, tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang memakmurkan masyarakat sekitar secara adil dan berkelanjutan," jelasnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu pilar strategis nasional dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

“Selain itu, perhutanan sosial sekaligus sebagai instrumen penting dalam menjaga resolusi konflik agraria serta kelestarian ekosistem kita,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ristianto mengatakan target pengembangan dan realisasi perhutanan sosial Kemenhut tahun 2026 berjalan selaras dengan dokumen Peta Jalan (Roadmap) Perhutanan Sosial 2025–2029 yang beberapa waktu lalu telah resmi diluncurkan di Lebak, Banten.

Berdasarkan peta jalan tersebut, target konkret Kemenhut tahun 2026 adalah memberikan akses legal bagi kelompok masyarakat seluas 60 ribu hektare secara Nasional.

“Selain itu, fokus kita saat ini juga mencakup penandaan batas kawasan yang telah diberikan persetujuan perhutanan sosial, pengembangan kelompok usaha, serta pendampingan intensif bagi kelompok dalam memajukan usahanya,” ujar Ristianto.

Sementara itu, khusus untuk skema hutan adat, Kemenhut juga telah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang bertugas mengurai sumbatan komunikasi, memangkas birokrasi, serta mempercepat integrasi verifikasi dan validasi wilayah adat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat hukum adat di lapangan.

Melalui instrumen itu, Ristianto mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan peningkatan kapasitas atau scaling up.

“Di mana kelompok perhutanan sosial pemula ditingkatkan statusnya menjadi kelompok mandiri yang mampu mengelola komoditas secara berdikari melalui Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bernilai ekonomi tinggi,” katanya.

Ristianto mengatakan, target dan upaya tersebut turut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Dari instansi pemerintah antara lain Kementerian Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi; Kementerian UMKM; dan berbagai BUMN.

Lebih lanjut, Kemenhut juga membuka kerja sama dengan pihak swasta lainnya yang bersedia berkontribusi dalam investasi kepada kelompok, pengembangan komoditas, serta hilirisasi produk yang dihasilkan dari Perhutanan Sosial.

“Kerja sama ini juga diwujudkan secara konkret dengan mempertemukan produsen atau kelompok masyarakat secara langsung dengan buyer (pembeli) dalam berbagai ajang pertemuan bisnis untuk memotong rantai pasok,” kata Ristianto.

“Sehingga kelompok perhutanan sosial bisa mendapatkan harga yang jauh lebih bersaing di pasar, didukung pula oleh akademisi serta LSM dalam hal pendampingan teknis di lapangan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi hutan juga tetap terjaga. Karena itu agroforestri harus menjadi fondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menilai peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial menjadi penting sebagai motor penggerak roda perekonomian nasional sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa saat ini keberhasilan perhutanan sosial ke depan tidak lagi diukur dari bertambahnya luasan izin semata.

“Tantangan kita sekarang bukan lagi sekadar menambah luasan perhutanan sosial. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaannya, mengoptimalkan lahan melalui agroforestri, memperkuat kelembagaan kelompok, memperluas akses pasar, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” kata Rohmat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pun terus mendorong pengembangan agroforestri melalui Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi (FAPE).

Program ini, lanjut Rohmat, memberikan dukungan bibit dan pendampingan kepada kelompok tani hutan untuk mengembangkan komoditas kehutanan dan pertanian secara terpadu.

Menurutnya, agroforestri merupakan solusi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan fungsi ekologis kawasan hutan.

“Kita ingin masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi hutan juga tetap terjaga. Karena itu agroforestri harus menjadi fondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan,” ujarnya.

Adapun hingga Mei 2026 Kemenhut telah memberikan akses perhutanan sosial seluas 8,34 juta hektare kepada masyarakat melalui berbagai skema perhutanan sosial yang melibatkan lebih dari 1,43 juta kepala keluarga dan didukung oleh lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Selain itu, Wamenhut juga menyoroti peluang besar yang dapat dimanfaatkan kelompok perhutanan sosial dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, swasembada energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, produk-produk agroforestri dan hasil usaha masyarakat desa hutan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok program-program tersebut.

Selain itu, Rohmat mengatakan bahwa Kemenhut bersama Kementerian Pertanian (Kementan) tengah memperkuat sinergi pemanfaatan lahan perhutanan sosial guna mendukung program swasembada pangan nasional tanpa harus membuka kawasan hutan.

“Yang kita dorong bukan pelepasan kawasan hutan, tetapi optimalisasi lahan yang sudah memiliki akses kelola melalui perhutanan sosial sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga fungsi hutan,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ada satu pertanyaan mendasar yang jarang dijawab dalam narasi besar perhutanan sosial di Indonesia. Mengapa masyarakat masih harus meminta izin kepada negara untuk mengelola hutan yang sejak lama telah menjadi ruang hidup mereka?

Pertanyaan ini penting diajukan karena di balik semangat pemerataan akses kawasan hutan, tersimpan satu paradoks yang tidak pernah benar-benar selesai.

Negara menghadirkan perhutanan sosial sebagai instrumen keadilan, tetapi pada saat yang sama tetap memposisikan masyarakat sebagai pihak yang harus “diberi hak”. Seolah hubungan mereka dengan hutan baru dimulai setelah hadirnya kebijakan negara.

Padahal kenyataannya justru berkebalikan. Jauh sebelum negara mengenal istilah perhutanan sosial–sebelum izin Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) diterbitkan, bahkan sebelum perusahaan Hutan Tanaman Industri masuk dengan alat berat dan kanal-kanal pengeringnya–masyarakat adat dan masyarakat desa di sekitar hutan telah lebih dahulu hidup berdampingan, menjaga dan mengelola kawasan tersebut.

Mereka membangun tata kelola berbasis pengetahuan lokal: menentukan batas ruang yang dipahami bersama, mengatur pemanfaatan hasil hutan, menjaga sumber air, hingga menciptakan aturan untuk mencegah kerusakan ekosistem. Pengetahuan itu lahir dari pengalaman lintas generasi, bukan dari dokumen administrasi negara.

Ironisnya, ketika negara datang dengan skema perhutanan sosial berbasis izin, masyarakat justru diposisikan sebagai “penerima hak baru”. Mereka tak lagi dianggap sebagai pemilik hubungan historis dengan kawasan hutan.

Dalam banyak kasus, mereka dipaksa melewati prosedur birokrasi panjang untuk memperoleh legitimasi atas wilayah yang selama puluhan bahkan ratusan tahun telah mereka jaga.

Pada titik ini, persoalan mendasar perhutanan sosial mulai terlihat. Negara lebih mudah mengakui legalitas administratif dibanding hubungan sosial-ekologis masyarakat dengan ruang hidupnya sendiri.

Cara pandang seperti ini problematis karena sejarah justru menunjukkan bahwa banyak kawasan hutan tetap lestari. Bukan karena intervensi negara atau kehadiran korporasi, melainkan karena dipertahankan oleh masyarakat.

Hutan adat, praktik larangan membuka kawasan tertentu, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, hingga cara masyarakat menjaga gambut agar tidak rusak menunjukkan bahwa pengetahuan ekologis berbasis komunitas sering kali jauh lebih berkelanjutan dibanding model industri ekstraktif. Ketika hutan masih berdiri, sering kali itu bukan karena perusahaan hadir, melainkan karena masyarakat berhasil mempertahankannya.

Persoalan kemudian menjadi lebih serius ketika skema perhutanan sosial berbasis izin bertemu dengan kepentingan industri berskala besar. Ketika legalitas administratif dijadikan dasar utama pengakuan, pihak yang memiliki modal, akses birokrasi dan pengaruh politik akan lebih mudah menentukan arah pengelolaan kawasan.

Di sinilah ancaman pembajakan perhutanan sosial mulai muncul. Masyarakat memang memperoleh surat keputusan pengelolaan, tetapi arah ekonomi, pola produksi, hingga manfaat akhirnya perlahan dapat ditarik kembali ke orbit industri.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Di berbagai bentang gambut di Indonesia, ruang kelola masyarakat kini semakin beririsan dengan wilayah konsesi kehutanan skala besar, terutama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk industri pulp dan kertas.

Lanskap gambut yang sebelumnya telah dikeringkan melalui kanal, ditanami monokultur akasia dan menjadi bagian dari rantai pasok industri kini mulai bersentuhan dengan wilayah perhutanan sosial.

Situasi ini memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dianggap sepele: jangan-jangan perhutanan sosial sedang diarahkan bukan sebagai instrumen keadilan ekologis, melainkan sebagai bantalan legal untuk menjaga kesinambungan industri.

Kecurigaan tersebut semakin relevan ketika membaca keberadaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.849/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023. Di atas kertas, aturan ini tampak menjanjikan karena berbicara mengenai integrasi kewajiban pemulihan lingkungan di areal perhutanan sosial pada ekosistem gambut.

Secara normatif, arah kebijakan ini terlihat progresif. Namun pengalaman panjang tata kelola sumber daya alam di Indonesia mengajarkan satu hal penting: persoalan terbesar tidak pernah berhenti pada bunyi aturan, melainkan pada siapa yang diuntungkan dari implementasinya.

Sejarah kebijakan lingkungan di Indonesia memperlihatkan bahwa banyak regulasi yang tampak progresif pada akhirnya berubah menjadi instrumen kompromi. Aturan yang semula dimaksudkan untuk mencegah kerusakan justru dipakai untuk merapikan legitimasi praktik lama.

Dokumen administratif berubah menjadi stempel legalitas, sementara pola eksploitasi tetap berjalan dengan nama baru. Karena itu, membaca SK 849/2023 tidak cukup berhenti pada semangat normatifnya; publik perlu menelaah kemungkinan dampak implementasinya di lapangan.

Aturan sebelumnya sebenarnya telah memberikan batas yang cukup jelas dan tegas. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, secara tegas menempatkan fungsi lindung gambut bukan sebagai ruang produksi bebas.

Pemanfaatannya dibatasi pada kepentingan tertentu seperti penelitian, pendidikan, jasa lingkungan terbatas, hingga perdagangan karbon. Semangat dasarnya terang: gambut harus dipulihkan, bukan dieksploitasi.

Larangan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak gambut pun diatur cukup rinci, mulai dari pembangunan drainase yang mengeringkan gambut, pembukaan lahan tertentu, pembakaran, hingga aktivitas yang merusak fungsi ekologis kawasan.

Bahkan dalam beberapa skema perhutanan sosial seperti hutan desa dan hutan kemasyarakatan, pemanfaatan hasil hutan kayu dibatasi secara ketat.

Karena itu, ketika muncul praktik pemanenan kayu, terutama tanaman akasia di fungsi lindung gambut atas nama perhutanan sosial, pertanyaan mendasar patut diajukan: ini jelas pelanggaran dan siapa sebenarnya yang diuntungkan? Apakah masyarakat atau perusahaan yang selama ini menguasai rantai pasok industri pulp dan kertas?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena di banyak wilayah, tanaman akasia di areal perhutanan sosial bukanlah hasil penanaman masyarakat saat ini, melainkan peninggalan siklus industri sebelumnya.

Jika kayu itu dipanen, pertanyaan berikutnya menjadi tidak kalah penting: siapa pembelinya, siapa yang mengendalikan pasar, dan kemana aliran kayu tersebut bermuara?

Jika pada akhirnya kembali masuk ke rantai pasok industri pulp dan kertas, maka publik perlu berani membaca situasi ini secara lebih jujur: jangan-jangan perhutanan sosial sedang diarahkan untuk menjaga kesinambungan pasokan industri di tengah keterbatasan areal konsesi.

Nama masyarakat dipakai sebagai legitimasi sosial, tetapi keuntungan ekonomi tetap berputar pada aktor yang memiliki kuasa politik, modal dan pasar.

Di sinilah ancaman policy capture atau pembajakan kebijakan menjadi nyata. Surat keputusan diterbitkan atas nama kelompok masyarakat, tetapi arah produksi, pembeli hasil, akses modal, hingga struktur ekonomi sesungguhnya dikendalikan oleh perusahaan, elite lokal atau broker kayu.

Jika pola seperti ini dibiarkan, maka perhutanan sosial justru berpotensi berubah menjadi model ekstraksi baru dengan wajah yang lebih rapi, lebih sosial dan karena itu lebih sulit dipersoalkan.

Situasi ini semakin diperburuk oleh lemahnya transparansi negara. Hingga kini, publik masih kesulitan mengakses peta fungsi ekosistem gambut, dokumen hidro topografi, rencana kerja perhutanan sosial, hasil evaluasi lapangan, maupun keterhubungan antara areal perhutanan sosial dengan PBPH di sekitarnya.

Ketertutupan ini menciptakan ruang abu-abu yang berbahaya: masyarakat diminta percaya, tetapi tidak diberi alat yang cukup untuk mengawasi.

Padahal taruhannya terlalu besar untuk dipertaruhkan secara gegabah. Gambut bukan lahan kosong yang menunggu diproduktifkan. Ia adalah penyimpan karbon raksasa, pengatur tata air, benteng pencegah kebakaran, rumah bagi keanekaragaman hayati, sekaligus ruang hidup masyarakat desa.

Indonesia telah terlalu sering membayar mahal akibat salah urus gambut, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kabut asap lintas wilayah, gangguan kesehatan, sekolah yang terpaksa ditutup, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Kerusakan gambut tidak pernah berhenti di batas konsesi; dampaknya selalu ditanggung oleh masyarakat secara luas.

Karena itu, posisi kita harus tegas: perhutanan sosial di kawasan gambut hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar memperkuat pemulihan ekosistem, sekaligus memperbesar kedaulatan masyarakat atas ruang hidupnya. Bukan menjadi pintu belakang bagi kepentingan PBPH dan industri pulp-kertas.

Jika SK 849/2023 pada akhirnya dipakai untuk melegitimasi pemanenan kayu, mempertahankan kanal pengering atau menghidupkan kembali pola produksi lama di fungsi lindung gambut, maka kebijakan ini telah bergeser jauh dari mandat perlindungan. Ia bukan lagi instrumen pemulihan, melainkan mekanisme pemutihan eksploitasi.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus terus dikawal publik bukan lagi sekadar apakah perhutanan sosial berjalan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari Perhutanan Sosial?

Apakah masyarakat yang selama ini dijanjikan keadilan ekologis atau industri yang sedang mencari jalan baru agar rantai pasoknya tetap hidup dengan nama yang berbeda?

JAKARTA - Relawan Tim 8 Prabowo-Gibran mengapresiasi capaian Program Perhutanan Sosial Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini sebanyak 2 juta keluarga tani telah memanfaatkan lahan hasil program tersebut.

Koordinator Nasional Tim 8, Wignyo Prasetyo, menilai Presiden Prabowo telah melakukan lompatan-lompatan yang bahkan melampaui amanat Reformasi.

”Penetapan Program Perhutanan Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah bukti perwujudan dari slogan tanah untuk rakyat,” katanya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Mantan aktivis 98 ini juga menegaskan, Perhutanan Sosial digaungkan secara besar-besaran di 2017 hingga akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kurang lebih 5 juta hektare lahan hutan sosial telah dialokasikan ke rakyat. "Saat ini di 2026 sudah 8 juta hektare lahan Perhutanan Sosial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari 2 juta keluarga tani," imbuhnya.

Sekretaris Umum Tim 8 Akhrom Saleh mengatakan, sejak dibentuknya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) 2025, sebanyak 5,8 juta hektare lahan telah disita dan dikuasai kembali oleh negara.

Akhrom menyatakan, selain gebrakan sita harta koruptor yang sejalan dengan mandat Reformasi, penguasaan kembali lahan juga dapat mewujudkan agenda Reformasi yakni negara memberikan akses kepada rakyat terhadap lahan-lahan yang disita dan dikuasai kembali oleh negara.

Lihat video: Menhut Ungkap Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran akan Gunakan Produk Hasil Perhutanan Sosial



"Negara dapat mengintegrasikan antara capaian-capaian Satgas PKH dengan Proyek Strategis Nasional Perhutanan Sosial. Lahan-lahan yang disita dan dikuasai oleh negara dapat dialokasikan untuk Perhutanan Sosial, di mana petani-petani hutan atau masyarakat lahan lahan tersebut dapat mengaksesnya secara legal," tambanya.

bagi yang masuk dalam kriteria miskin akan diusulkan menjadi penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong adanya integrasi antara perhutanan sosial dengan perlindungan pekerja yang mencakup jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

“Kementerian Kehutanan memandang kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem perlindungan sosial bagi masyarakat sekitar hutan,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

“Melalui integrasi data perhutanan sosial, verifikasi lapangan, penguatan kelembagaan usaha, serta peningkatan akses layanan kesehatan, pemerintah berharap masyarakat sekitar kawasan hutan dapat memperoleh manfaat yang lebih nyata dari kebijakan kehutanan,” imbuhnya.

Ia menegaskan, kebijakan perhutanan sosial tidak hanya diarahkan untuk memperkuat akses kelola masyarakat terhadap kawasan hutan, tetapi juga harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan sosial, serta kualitas hidup masyarakat desa sekitar hutan.

“Saat ini terdapat sekitar 1,4 juta kepala keluarga (KK) yang mendapat akses perhutanan sosial. Kalau rata-rata 1 KK ada 3 anggota, berarti ada sekitar 4,2 juta orang yang akan diverifikasi di lapangan, dan bagi yang masuk dalam kriteria miskin akan diusulkan menjadi penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan,” ujar Raja Antoni.

Menurut Menhut, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak tertinggal dalam akses layanan dasar, termasuk layanan kesehatan.

Selain perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin, Menhut juga menyampaikan bahwa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah berkembang dan berhasil secara ekonomi akan didorong untuk naik kelas melalui pembentukan kelembagaan usaha yang lebih kuat.

“Dengan kelembagaan yang semakin kuat, mereka juga akan kita dorong untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, yang rentan kita bantu akses jaminan kesehatan, yang sudah berkembang kita dorong masuk ke perlindungan ketenagakerjaan,” kata dia.

Lebih lanjut, Menhut menjelaskan, penguatan kelembagaan usaha masyarakat perhutanan sosial menjadi penting agar kelompok masyarakat dapat mengelola potensi ekonomi hutan secara lebih produktif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

“Dengan demikian, perhutanan sosial tidak hanya menjadi kebijakan akses kelola, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat sekitar hutan,” ujar Raja Antoni.

Menhut Raja Juli Antoni menambahkan, pembangunan fasilitas kesehatan di kawasan hutan dimungkinkan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

“Fasilitas kesehatan di kawasan hutan itu dimungkinkan melalui mekanisme PPKH. Untuk kebutuhan seperti ini, usulannya cukup dari gubernur. Artinya, ada ruang kebijakan yang bisa dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekitar hutan,” jelas Menhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Rumpun-rumpun bambu tumbuh rapat mengikuti lekuk tebing dan ceruk aliran sungai di Desa Watu Galang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selama berpuluh-puluh tahun, vegetasi tersebut dibiarkan meranggas dan hanya dipandang sebagai tiang-tiang pancang alami penahan longsor, sekaligus pelindung sumber mata air perbukitan.

Namun, kini, tanaman warisan leluhur itu membuka jalan tengah yang mengharmonisasikan perlindungan hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pelosok desa bagian paling barat Pulau Flores itu.

Bagi masyarakat di Pegunungan Mbeliling, bambu, kini bukan lagi sekadar dekorasi alam perdesaan. Di tengah himpitan ekonomi dan perubahan bentang alam yang kian dinamis, hasil hutan bukan kayu tersebut menjelma menjadi pilar penopang hajat hidup orang banyak.

Inilah cerita tentang bagaimana sebuah komunitas di lingkar luar destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo berhasil meretas kemandirian, tanpa harus menumbangkan pohon dari kawasan hutan lindung.

Sejak medio Oktober 2023, Falentinus Hendrik (56) bersama empat warga lainnya yang terhimpun dalam Kelompok Panen Petani Bambu Hutan Wela Nara secara konsisten merawat dan memanen komoditas tersebut.

Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, kelompok kecil ini telah mendistribusikan sekitar 140 truk berisi penuh batang bambu menuju rumah produksi di Labuan Bajo, atau 5-6 truk per bulan, di mana setiap truk memuat 260 batang bambu berukuran 2,6 meter.

Langkah ini secara perlahan mengubah peta kesejahteraan domestik di wilayah yang dulunya kerap terisolasi dari sirkulasi ekonomi modern.

Sebelum program tata kelola ini masuk, bambu-bambu raksasa jenis petung (Bambusa asper) tumbuh liar, tanpa sentuhan manajemen yang jelas. Mayoritas ditanam oleh para tetua kampung di area-area kritis, dengan tujuan untuk meredam erosi permukaan tanah saat musim hujan tiba. Kini, investasi ekologis masa lalu itu justru mengalirkan keuntungan ganda.

Dari hasil penjualan berkala, Falentinus secara pribadi mampu mengantongi pendapatan kumulatif hingga Rp40 juta dari batang-batang bambu berdiameter 8-12 centimeter itu. Pendapatan itu baru dari hasil belian bambu yang per batang senilai Rp8.000-Rp12.000, belum termasuk upah angkut dan jasa pengiriman yang menyentuh senilai Rp2 jua - Rp5 juta.

Sebuah angka yang sangat berarti untuk menjaga stabilitas dapur dan menopang biaya pendidikan anak-anaknya, hingga ke jenjang perguruan tinggi atau bahkan menikahkan mereka secara pantas.

Meski demikian, aktivitas pemanenan di Watu Galang tidak dilakukan secara ekspoitatif. Mereka hanya menyasar batang yang telah mencapai kematangan usia minimal empat tahun, sementara tunas-tunas muda sengaja dipertahankan agar siklus renegerasi alami tetap bergulir. Rumpun yang berlokasi di titik-titik rawan pergerakan tanah dipantang untuk disentuh, demi menjaga keselamatan permukiman di bawahnya.

Kearifan lokal ini diwariskan melalui pengetahuan lapangan yang presisi. Dari deteksi bunyi batang saat diketuk menggunakan parang, hingga pengamatan darah daun di pucuk vegetasi untuk membaca arah rebah pohon. Pun seluruh proses pemotongan dilakukan dengan penuh perhitungan guna menghindari kecelakaan kerja. Warga masih setia mengandalkan parang manual, alih-alih gergaji mesin, karena tekanan udara dari dalam ruas bambu yang tegang dapat melentingkan batang secara mendadak.

Sinergi antara pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan lingkungan hulu kian diperkuat dengan gerakan penanaman kembali. Melalui kemitraan strategis dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) yang mendampingi program Kementerian Kehutanan, sebanyak 5.000 bibit pohon telah didistribusikan kepada mereka. Langkah ini diprioritaskan pada daerah aliran sungai serta lahan-lahan marjinal milik masyarakat setempat.

Kepala Desa Watu Galang, Ferdinand (35) mengungkapkan bahwa peningkatan taraf hidup dari sektor bukan kayu ini memicu antusiasme warga yang luar biasa. Target penanaman awal yang semula hanya dipatok seluas 2,5 hektare, justru meluas secara swadaya, hingga menembus angka tujuh hektare. Angka tersebut, sekaligus mengukuhkan Watu Galang sebagai salah satu episentrum sebaran bambu terpadat di tingkat kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.

Bagi Ferdinand, perlindungan Perbukitan Mbeliling adalah harga mati. Kawasan tersebut merupakan sumber utama mata air Wasepo, urat nadi hidrologis yang mengaliri sawah-sawah, sekaligus memasok kebutuhan air minum harian melalui sistem sanitasi desa.

Gangguan kecil terhadap tutupan hutan bagian atas perbukitan dipastikan akan mengancam ketersediaan air bersih dan ketahanan pangan masyarakat yang bermukim di bawahnya.

Oleh sebab itu, pemanfaatan tanaman komoditas cepat tumbuh, seperti bambu, menjadi opsi paling ideal karena memiliki daya ikat air yang sangat tinggi, tanpa memerlukan pembukaan lahan berskala masif.

Rantai pasok dari bambu-bambu tersebut, kini bermuara ke rumah produksi bersama PT Mosedia di Labuan Bajo, salah satu unit usaha dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Factory Manager Morsedia, Ahmad Gufron, menjelaskan bahwa peningkatan permintaan pasar membuat bambu naik kasta dari material tradisional menjadi bahan baku industri modern berkelanjutan yang mampu menggantikan posisi kayu dalam industri furnitur dan konstruksi modular.

Rumah produksi ini tidak sekadar menyerap hasil panen, melainkan juga menyerap puluhan tenaga kerja lokal untuk dilatih menguasai teknik penyortiran, pengawetan ramah lingkungan, serta proses laminasi.

Produk akhir dari Watu Galang tersebut, bahkan bersiap menembus pasar internasional lewat pengiriman satu unit rumah bambu bongkar-pasang (knock down) dan sembilan unit kios khas Nusa Tenggara Timur ke negara benua biru, Polandia.

Kendati pasar ekspor terbuka lebar, Gufron menegaskan bahwa keberlanjutan industri hijau ini sepenuhnya besandar pada kesehatan ekosistem. Tanpa adanya rotasi panen yang bijak dan penanaman kembali yang konsisten di tingkat petani, lompatan nilai ekonomi dikhawatirkan justru menjadi pemicu degradasi lingkungan baru.

Fenomena ini, sekaligus memperkaya diskursus mengenai arah kebijakan tata guna lahan di kawasan penyangga pariwisata super prioritas Labuan Bajo yang kerap menghadapi tekanan pembangunan infrastruktur.

Bambu hadir menawarkan jalan keluar yang lebih ramah terhadap struktur geografis Flores yang berbukit-bukit dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk kebakaran hutan dan lahan karena selain daerah ini kering akibat minim curah hujan hampir sepanjang tahun, juga pembukaan lahan untuk aktivitas ekstraktif atas kekayaan panas bumi.

Langkah taktis yang ditempuh masyarakat Flores ini sejalan dengan arah baru ekonomi kehutanan nasional yang digulirkan pemerintah melalui optimalisasi hasil hutan non-kayu.

Kementerian Kehutanan mencatat kontribusi finansial dari program perhutanan sosial telah menembus angka Rp1,08 triliun sejak 2023. Di mana, mayoritas kontribusinya disumbang oleh komoditas non-kayu, seperti bambu, rotan, madu, rempah-rempah, serta pemanfaatan jasa lingkungan.

Keberhasilan di lereng Mbeliling ini menggenapi rantai kesuksesan serupa di berbagai penjuru Nusantara. Indonesia membuktikan keandalan komoditas hasil hutan non-kayu (HHBK) di panggung global, mulai dari ekspor damar dan pala perhutanan sosial dari Maluku ke negara-negara Asia Timur. Produk anyaman rotan dari Sulawesi Tengah ke Amerika Serikat, gaharu Papua ke Jepang, kemenyan Sumatera Utara ke Timur Tengah, hingga hasil agroforestri berupa petai dan jengkol dari Jawa Tengah yang diminati pasar Eropa dan Asia.

Guna memperluas skala kesejahteraan dari tanaman ini, Kementerian Kehutanan, kini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu atau integrated area development (IAD). Melalui skema ini, potensi komoditas bambu sebagai pilar program perhutanan sosial dapat dioptimalkan dalam satu manajemen bentang alam yang luas, terintegrasi, dan memiliki daya tawar ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani menegaskan bahwa skema IAD akan memudahkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi.

Integrasi wilayah ini menjadi kunci krusial untuk menjawab tantangan pasar global yang menuntut setidaknya tiga aspek utama, yakni kualitas yang seragam, kuantitas yang mencukupi, dan kontinuitas pasokan. Ketiganya bukan hal mudah untuk dipenuhi oleh kelompok tani hutan di pelosok desa yang sebagian masih membutuhkan pendampingan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, kini telah memiliki tiga wilayah percontohan yang menerapkan skema IAD tersebut, yakni Kabupaten Ngada, Sikka, dan Timor Tengah Selatan. Untuk Kabupaten Sikka, model integrasi ini terbukti berhasil membantu hilirisasi komoditas unggulan, seperti coklat dan kopi. Harapan serupa, kini menjadi tantangan untuk diwujudkan di Kabupaten Manggarai Barat dengan komoditas bambu hutannya yang sangat melimpah.

Kementerian Kehutanan berkomitmen penuh untuk mengawal proses formalisasi kerja sama IAD ini agar menjadi payung hukum kokoh bagi pembangunan daerah.

Pada akhirnya, formalisasi ini diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi restoratif dari hulu ke hilir yang menempatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan pada derajat yang sama tingginya.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Dalam pola ini, masyarakat tidak hanya menanam tanaman kayu, tetapi juga mengombinasikannya dengan tanaman pangan dan perkebunan di bawah tegakan hutan

Labuan Bajo, NTT (ANTARA) - Kementerian Kehutanan mendorong para petani penerima manfaat perhutanan sosial untuk jeli melihat tren pasar, khususnya peningkatan konsumsi pangan lokal non-beras yang kini mulai digemari generasi milenial dan gen-Z karena alasan kesehatan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Endah Prasetiani mengatakan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat merupakan peluang besar bagi petani yang mengelola kawasan hutan.

"Jadi juga harus tahu tren pasar. Saat ini konsumsi masyarakat mulai beragam, tidak hanya beras, tapi sudah mulai beralih ke pangan lokal seperti ketela pohon hingga sorgum untuk kesehatan. Apalagi generasi sekarang sangat peduli terhadap gizi," kata dia selepas forum restoratif perhutanan sosial bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Kampus Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Labuan Bajo, NTT, Kamis.

Catur menilai bahwa peluang tersebut harus ditangkap melalui penerapan pola agroforestri atau wanatani. Dalam pola ini, masyarakat tidak hanya menanam tanaman kayu, tetapi juga mengombinasikannya dengan tanaman pangan dan perkebunan di bawah tegakan hutan.

Kemenhut melaporkan sebagian besar petani penerima manfaat perhutanan sosial yang luasannya secara nasional sudah lebih dari 8 juta hektare, sekarang sudah sangat memahami bagaimana pola wanatani, bahkan juga sudah dilakukan oleh petani hutan di NTT.

Meski petani hutan di NTT terhitung baru menerima SK tentang Perhutanan Sosial, Catur menilai bahwa mereka sudah cukup baik untuk jadi percontohan nasional dalam mengembangkan komoditas unggulan tanaman pangan non-beras seperti porang, dan sorgum yang bahkan melibatkan 90 persen petani perempuan.

"Kuncinya untuk mengelola kawasan hutan ada tiga fungsi. Fungsi lindung, produksi, bahkan ada konservasi. Tapi karena ini untuk perhutanan sosial masyarakat tidak hanya melestarikan hutan tapi ada nilai ekonomi yang diambil. Menanam komoditas yang laku di pasar, petani hutan akan mendapatkan kepastian ekonomi. Nah program agroforestri ini adalah jawaban untuk kelestarian hutan dan juga kesejahteraan masyarakat," kata dia menjelaskan.

Untuk itu, Kemenhut berkomitmen memfasilitasi petani agar dapat terhubung dengan akses modal dan pasar, sekaligus menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan kementerian terkait dalam hal pengolahan hasil panen dan sertifikasi agar dapat meningkatkan nilai tambah produk hutan.

"Dan inilah peran penting pendampingan untuk mengarahkan jenis tanaman apa yang sesuai. Kami bantu bagaimana penanamannya, pengolahan hasil panennya, bahkan hingga fasilitasi sertifikasi halal untuk produk seperti madu agar mereka siap bertemu dengan pasar," kata Catur.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan skema baru pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung proyek green building atau bangunan hijau dan perhutanan sosial. Harapannya, perbankan bisa memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih terjangkau untuk proyek-proyek tersebut.

Direktur Pengembangan Perbankan Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Bahruddin menjelaskan skema bakal melibatkan penjamin. “Jadi nanti akan ada agunan, harus ada yang menjamin, sehingga nanti risikonya bisa mengecil,” kata , dalam seminar Sustainable Finance Fest di Jakarta, Kamis (30/4).

Untuk proyek perhutanan sosial, OJK tengah berdiskusi dengan Kementerian Kehutanan dan lembaga internasional yang bersedia menjadi penjamin. Proyek ini termasuk yang dikategorikan berisiko oleh perbankan. Sebab, pengelolanya adalah masyarakat atau petani kecil. Maka itu, dibutuhkan penjamin.

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara maupun hutan adat oleh masyarakat setempat. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), pembiayaan berkelanjutan belum berjalan optimal. Problemnya antara lain, besarnya investasi untuk proyek berkelanjutan dan risikonya tinggi atau kerap dipersepsikan tinggi oleh perbankan. Selain itu, sumber daya manusia yang mengerti soal ini juga terpusat di bank-bank besar.

LPPI menengarai, situasi ini juga membuat banyak pembiayaan berkelanjutan perbankan tak tepat sasaran.

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memulai implementasi proyek Enhancing Community Capacity and Initiating Blended Finance for Social Forestry Enterprises atau dikenal Blended Finance Model (BFM). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPDLH dengan 8 Lembaga Perantara terpilih di Jakarta, belum lama ini.

Proyek BFM merupakan inisiatif strategis yang bertujuan membangun sistem pembiayaan terintegrasi bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Melalui pendekatan blended finance, proyek ini menggabungkan sumber daya publik, dukungan mitra pembangunan, serta potensi pembiayaan lainnya guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dalam menjalankan inisiasi proyek ini, BPDLH menjalin sinergi dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Global Green Growth Institute (GGGI).

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial yang diwakili Enik Ekowati selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan mengatakan, skema BFM merupakan instrumen strategis untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi KUPS yang belum sepenuhnya bankable. Proyek ini menjadi pilar penting dalam mencapai target nasional FOLU Net Sink 2030 melalui transformasi ekonomi masyarakat dari skala subsisten menjadi usaha produktif yang berorientasi pasar.

Dia mengingatkan Lembaga Perantara senantiasa berkoordinasi dengan instansi di tingkat tapak, termasuk Balai Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) guna memastikan keselarasan program dengan rencana pengelolaan kawasan dan rencana pembangunan daerah.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menyatakan penandatanganan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan titik awal transformasi pembiayaan di sektor Perhutanan Sosial agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Tantangan utama Perhutanan Sosial bukan hanya pada akses legal, tetapi juga pada penguatan usaha dan keberlanjutan ekonomi di tingkat tapak. Di sinilah pendekatan blended finance hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. BPDLH berperan sebagai pengelola dana sekaligus katalis antara sumber pembiayaan dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Joko, Sabtu (25/4/2026).

Dukungan internasional terhadap inisiatif ini juga ditegaskan para mitra pembangunan. Forest Investment Adviser UKFCDO Saul Hathaway menuturkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Inggris diharapkan mampu memitigasi risiko investasi di sektor lanskap, sehingga mempercepat akses modal bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan Indonesia.

Melalui Proyek Kemitraan Investasi pada Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR), Asia Regional Investment Lead GGGI Charlotte Turk menyatakan kemitraan ini untuk menciptakan mekanisme blended finance yang memberdayakan sektor perhutanan sosial melalui pemberian asistensi teknis, inkubasi bisnis, dan penguatan model bisnis.

Dana hibah bertindak sebagai instrumen katalitik yang didukung oleh mekanisme mitigasi risiko (de-risking) dan penjaminan oleh BPDLH untuk menjembatani kesenjangan menuju kelayakan kredit komersial (bankability).

Proses seleksi Lembaga Perantara dilakukan secara ketat dan transparan oleh tim teknis lintas institusi, yaitu BPDLH, Kementerian Kehutanan, dan GGGI. Dari 40 proposal yang diterima, terpilih 10 proposal terbaik dari 8 lembaga yang dinilai memenuhi kriteria. Penyaluran dana yang telah disetujui tertuang dalam Keputusan Direktur Utama BPDLH Nomor KEP-52/BPDLH/2026.

Pendanaan ini akan didistribusikan untuk mengintervensi program-program terpilih yang tersebar di 7 provinsi, mencakup 18 kabupaten/kota, melibatkan 65 KUPS, dan menginisiasi 16 Integrated Area Development (IAD).

Narasi negara yang memposisikan perhutanan sosial sebagai cara untuk “memaksimalkan fungsi hutan” sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat perlu dibaca secara kritis. Narasi ini tidak sepenuhnya netral, karena turut membentuk cara pandang publik. Ia menciptakan kesan seolah-olah sebelum program ini hadir, masyarakat tidak mampu atau tidak layak mengelola hutan. Padahal, jika ditinjau dari sejarah dan realitas di lapangan, anggapan tersebut tidaklah tepat.

Sejak lama, masyarakat adat dan lokal telah mengelola hutan melalui sistem yang teruji. Mereka memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian ruang, batas pemanfaatan, serta mekanisme sanksi bagi pelanggaran.

Bagi mereka, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga lintas generasi. Dalam praktiknya, pemanfaatan hutan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keberlanjutan. Dengan demikian, tanpa campur tangan negara sekalipun, fungsi ekologis dan sosial hutan telah berjalan dengan baik.

Melalui penggunaan istilah seperti “diberi akses”, “diperbolehkan”, atau “dimaksimalkan”, bahasa kebijakan secara halus membentuk ulang cara pandang tersebut. Masyarakat digambarkan sebagai pihak yang sebelumnya pasif, bahkan kerap dianggap sebagai perusak, lalu “dibantu” melalui program perhutanan sosial.

Di sinilah bahasa kebijakan memainkan peran penting: tidak hanya sebagai alat untuk mengatur hutan, tetapi juga sebagai instrumen yang memengaruhi cara publik memahami siapa yang dianggap berhak dan mampu mengelola hutan.

Masalah utama perhutanan sosial terletak pada desain kebijakannya, di mana hak direduksi menjadi izin. Program ini tidak benar-benar mengakui hak masyarakat, melainkan hanya memberikan izin yang bersifat terbatas. Dalam skema ini, negara tetap memegang kendali utama, sementara masyarakat ditempatkan sebagai pengelola yang sekadar diizinkan.

Akibatnya, relasi yang terbentuk bukanlah hubungan yang setara, melainkan hubungan yang bersifat timpang dan melahirkan ketergantungan. Hak yang seharusnya melekat secara turun-temurun pun berubah menjadi izin administratif yang dapat diberikan dan dicabut sewaktu-waktu.

Dalam tiga tahun terakhir, ambisi perhutanan sosial menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang semakin jelas. Secara kumulatif, capaian program ini memang telah mencapai sekitar 5-5,3 juta hektare dari target 12,7 juta hektare.

Namun, laju penambahan izin baru justru mengalami perlambatan signifikan. Jika pada periode sebelumnya dapat mencapai lebih dari 800 ribu hektare per tahun, kini hanya berkisar antara 200–300 ribu hektare. Penurunan ini menunjukkan bahwa perhatian dan komitmen terhadap perhutanan sosial mulai berkurang.

Kecenderungan ini semakin terlihat dalam arah kebijakan terbaru. Perhutanan sosial mulai tersisih, sementara negara lebih memprioritaskan skema perizinan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Ketika wilayah kelola masyarakat berbenturan dengan kepentingan perusahaan, negara cenderung lebih cepat mengamankan izin korporasi dibanding melindungi hak masyarakat. Akibatnya, banyak proses perhutanan sosial yang terhambat, diperlambat, bahkan tidak berjalan, sementara perizinan bagi perusahaan tetap diproses tanpa hambatan berarti.

Dalam situasi seperti ini, perhutanan sosial lebih berfungsi sebagai alat legitimasi. Program ini menciptakan kesan bahwa negara berpihak pada masyarakat, padahal ketimpangan struktural tetap berlangsung.

Lebih jauh, masyarakat secara perlahan didorong untuk melihat hutan sebagai sumber produksi ekonomi, bukan lagi sebagai ruang hidup yang harus dijaga. Akibatnya, kearifan lokal yang sebelumnya menjadi dasar keberlanjutan mulai tergerus oleh logika pasar.

Karena itu, perhutanan sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai program teknis semata. Ia juga merupakan bagian dari cara negara mengatur pengetahuan dan relasi kekuasaan. Negara tidak hanya menentukan siapa yang mendapat akses, tetapi juga membentuk cara berpikir tentang siapa yang dianggap modern, produktif, dan berhak. Dalam proses ini, peran masyarakat sebagai penjaga hutan kerap terpinggirkan atau bahkan diabaikan.

Pada akhirnya, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya akses, melainkan pada tidak adanya pengakuan hak yang utuh. Selama negara masih bertumpu pada pendekatan berbasis izin dan terus memberi ruang luas bagi korporasi, perhutanan sosial hanya akan menjadi wajah yang tampak ramah, namun tetap menyimpan persoalan mendasar.

Di titik ini, paradoks tersebut menjadi semakin jelas: masyarakat yang telah terbukti mampu menjaga hutan justru diposisikan sebagai pihak yang perlu “belajar” mengelola, sementara negara yang memiliki kewenangan justru membuka ruang bagi kerusakan.

Dengan demikian, perhutanan sosial tidak lagi sekadar kebijakan, melainkan juga menjadi mekanisme untuk mengontrol dan membatasi peran masyarakat atas hutan yang sejak lama mereka jaga.