REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan legalitas tanah ulayat di sejumlah daerah, salah satunya di Riau. Upaya ini dinilai penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus menekan potensi konflik lahan.

Kementerian ATR/BPN bersama Badan Pertanahan Nasional menggelar sosialisasi pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini diikuti camat, kepala desa, hingga pemangku adat.

Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Rezka Oktoberia mengatakan, program ini bertujuan melindungi hak masyarakat adat. “Program pendaftaran tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat adat,” kata Rezka dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Rezka menjelaskan, pendaftaran tidak mengubah status kepemilikan tanah ulayat menjadi milik negara. Tanah tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat, sementara negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

Ia menambahkan, program ini bersifat pilihan. “Keputusan tetap berada di tangan masyarakat hukum adat,” kata Rezka.

Rezka menyebut Riau masuk dalam delapan wilayah prioritas nasional pada 2026. Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu lokasi awal pelaksanaan program.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra mengatakan, saat ini telah terinventarisasi tujuh bidang tanah ulayat di Pelalawan. Data tersebut menjadi tahap awal dalam proses pengadministrasian.

Nurhadi menilai penataan administrasi pertanahan dapat mengurangi potensi sengketa. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku adat.

Bupati Pelalawan Zukri Misran mengatakan, sosialisasi ini membantu pemerintah daerah memahami tata kelola tanah ulayat. “Melalui forum ini, kita ingin semua pihak memahami apa yang harus dilakukan agar tanah ulayat tetap terjaga, bisa diwariskan, sekaligus memiliki kepastian hukum,” kata Zukri.

Zukri menilai legalitas tanah dapat meningkatkan perlindungan sekaligus membuka peluang pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat adat.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) berlangsung cukup lama untuk dirampungkan, beberapa diantaranya memakan waktu hingga puluhan tahun.

Misalnya, yang baru-baru ini disahkan adalah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Sebab, pembahasannya memakan waktu 22 tahun.

Sampai akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025—2026 pada Selasa (21/4/2026) atau tepat pada peringatan Hari Kartini 2026.

Singkatnya, pembahasan kebijakan ini mulai dibahas pada tahun 2004. RUU tersebut kerap digantung, bahkan pada tahun 2014 pembahasan RUU terhenti di Baleg DPR. Hingga akhirnya disahkan di tahun 2026 setelah melalui dinamika di Gedung Parlemen, Senayan.

Kendati demikian, ada beberapa RUU lainnya yang bernasib sama seperti UU PPRT. Meskipun telah dilakukan pembahasan bersama ahli dan masyarakat.

Pertama, RUU Perampasan Aset yang telah bergulir di ruang lingkup legislatif sejak tahun 2008. Pasang surut pembahasan terjadi tatkala sejumlah RUU justru disahkan lebih dulu.

Sebut saja RUU Pemilu hingga KPK yang disahkan menjadi UU pada tahun 2019. Walhasil, polemik di masyarakat tidak bisa lepas karena dianggap terdapat kepentingan tertentu sehingga RUU tersebut dikebut menjadi UU.

Pemerintah telah mengirimkan surat presiden kepada DPR pada tahun 2023. Namun hingga saat ini RUU Perampasan Aset belum kunjung rampung.

Bahkan hal ini mendapatkan sorotan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, saat ini kejahatan korupsi sudah semakin terorganisir karena modus tindak pidana rasuah sudah semakin beragam. Aset-aset hasil kejahatan itu bisa digelapkan, sehingga sulit terlacak maupun terdeteksi.

"Pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat," ujarnya dalam unggahan video di Instagram @gibran_rakabuming, Jumat (13/2/2026).

Di sisi lain, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ini DPR sedang dalam tahap penyusunan draf naskah akademik.

Dasco menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan mulai diproses setelah DPR merampungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Komisi III DPR RI pada saat ini sedang dan sudah belanja masalah dan sedang dalam penyusunan draf naskah akademik dan RUU," ujar Dasco.

Tak hanya perampasan aset, RUU yang belum kunjung rampung adalah Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat. RUU ini pertama kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) DPR pada 2013, 2014, dan Prolegnas Prioritas 2019.

RUU ini memiliki peran penting untuk memastikan tanah atau wilayah masyarakat adat terjaga sehingga nilai-nilai adat tidak pudar. Pada tahun 2025, RUU Masyakat Adat masuk Prolegnas Prioritas.

Dilihat dari laman resmi DPR, RUU Masyarakat Adat masih dalam tahap penyusunan oleh komisi/baleg/anggota.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi berharap agar RUU dapat segera disahkan pada tahun 2026 sebagai upaya pengajuan terhadap masyarakat adat.

"Masyarakat Adat menjaga 80% ekosistem terbaik yang ada di dunia dan ini akan hancur ketika tidak ada pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat. Untuk itu, kami berharap mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini Undang-Undang Masyarakat Adat sudah disahkan,” kata saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 1 April 2026, dikutip dari laman resmi AMAN.

Narasi negara yang memposisikan perhutanan sosial sebagai cara untuk “memaksimalkan fungsi hutan” sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat perlu dibaca secara kritis. Narasi ini tidak sepenuhnya netral, karena turut membentuk cara pandang publik. Ia menciptakan kesan seolah-olah sebelum program ini hadir, masyarakat tidak mampu atau tidak layak mengelola hutan. Padahal, jika ditinjau dari sejarah dan realitas di lapangan, anggapan tersebut tidaklah tepat.

Sejak lama, masyarakat adat dan lokal telah mengelola hutan melalui sistem yang teruji. Mereka memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian ruang, batas pemanfaatan, serta mekanisme sanksi bagi pelanggaran.

Bagi mereka, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga lintas generasi. Dalam praktiknya, pemanfaatan hutan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keberlanjutan. Dengan demikian, tanpa campur tangan negara sekalipun, fungsi ekologis dan sosial hutan telah berjalan dengan baik.

Melalui penggunaan istilah seperti “diberi akses”, “diperbolehkan”, atau “dimaksimalkan”, bahasa kebijakan secara halus membentuk ulang cara pandang tersebut. Masyarakat digambarkan sebagai pihak yang sebelumnya pasif, bahkan kerap dianggap sebagai perusak, lalu “dibantu” melalui program perhutanan sosial.

Di sinilah bahasa kebijakan memainkan peran penting: tidak hanya sebagai alat untuk mengatur hutan, tetapi juga sebagai instrumen yang memengaruhi cara publik memahami siapa yang dianggap berhak dan mampu mengelola hutan.

Masalah utama perhutanan sosial terletak pada desain kebijakannya, di mana hak direduksi menjadi izin. Program ini tidak benar-benar mengakui hak masyarakat, melainkan hanya memberikan izin yang bersifat terbatas. Dalam skema ini, negara tetap memegang kendali utama, sementara masyarakat ditempatkan sebagai pengelola yang sekadar diizinkan.

Akibatnya, relasi yang terbentuk bukanlah hubungan yang setara, melainkan hubungan yang bersifat timpang dan melahirkan ketergantungan. Hak yang seharusnya melekat secara turun-temurun pun berubah menjadi izin administratif yang dapat diberikan dan dicabut sewaktu-waktu.

Dalam tiga tahun terakhir, ambisi perhutanan sosial menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang semakin jelas. Secara kumulatif, capaian program ini memang telah mencapai sekitar 5-5,3 juta hektare dari target 12,7 juta hektare.

Namun, laju penambahan izin baru justru mengalami perlambatan signifikan. Jika pada periode sebelumnya dapat mencapai lebih dari 800 ribu hektare per tahun, kini hanya berkisar antara 200–300 ribu hektare. Penurunan ini menunjukkan bahwa perhatian dan komitmen terhadap perhutanan sosial mulai berkurang.

Kecenderungan ini semakin terlihat dalam arah kebijakan terbaru. Perhutanan sosial mulai tersisih, sementara negara lebih memprioritaskan skema perizinan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Ketika wilayah kelola masyarakat berbenturan dengan kepentingan perusahaan, negara cenderung lebih cepat mengamankan izin korporasi dibanding melindungi hak masyarakat. Akibatnya, banyak proses perhutanan sosial yang terhambat, diperlambat, bahkan tidak berjalan, sementara perizinan bagi perusahaan tetap diproses tanpa hambatan berarti.

Dalam situasi seperti ini, perhutanan sosial lebih berfungsi sebagai alat legitimasi. Program ini menciptakan kesan bahwa negara berpihak pada masyarakat, padahal ketimpangan struktural tetap berlangsung.

Lebih jauh, masyarakat secara perlahan didorong untuk melihat hutan sebagai sumber produksi ekonomi, bukan lagi sebagai ruang hidup yang harus dijaga. Akibatnya, kearifan lokal yang sebelumnya menjadi dasar keberlanjutan mulai tergerus oleh logika pasar.

Karena itu, perhutanan sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai program teknis semata. Ia juga merupakan bagian dari cara negara mengatur pengetahuan dan relasi kekuasaan. Negara tidak hanya menentukan siapa yang mendapat akses, tetapi juga membentuk cara berpikir tentang siapa yang dianggap modern, produktif, dan berhak. Dalam proses ini, peran masyarakat sebagai penjaga hutan kerap terpinggirkan atau bahkan diabaikan.

Pada akhirnya, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya akses, melainkan pada tidak adanya pengakuan hak yang utuh. Selama negara masih bertumpu pada pendekatan berbasis izin dan terus memberi ruang luas bagi korporasi, perhutanan sosial hanya akan menjadi wajah yang tampak ramah, namun tetap menyimpan persoalan mendasar.

Di titik ini, paradoks tersebut menjadi semakin jelas: masyarakat yang telah terbukti mampu menjaga hutan justru diposisikan sebagai pihak yang perlu “belajar” mengelola, sementara negara yang memiliki kewenangan justru membuka ruang bagi kerusakan.

Dengan demikian, perhutanan sosial tidak lagi sekadar kebijakan, melainkan juga menjadi mekanisme untuk mengontrol dan membatasi peran masyarakat atas hutan yang sejak lama mereka jaga.

JAKARTA - Masyarakat adat di Papua menyerukan agar semua pihak termasuk pemerintah, berkomitmen melindungi hutan-hutan di Bumi Cendrawasih. Bagi masyarakat adat, hutan adalah sumber penghidupan yang harus dijaga secara berkelanjutan.

Hal itu disuarakan oleh Marice Sianggo, tokoh perempuan adat dari sub-suku Nakna, Distrik Konda, Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, saat hadir di Pesta Media Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Dalam diskusi bertajuk “Suara Perempuan Adat, Masa Depan Hutan Papua dari Cerita ke Kemungkinan: Meliput Papua secara Konstruktif”, Marice menceritakan pentingnya menjaga hutan adat di sana.

“Hutan itu masih utuh. Kehidupan sehari-hari ada di hutan, susah senang itu di hutan. Jadi kami ini punya hutan kami jaga baik. Ada tempat keramat, ada tempat sejarah, itu semua ada. Jadi kami jaga hutan itu. Karena kami punya hutan adat,” kata Marice.

Dia menyebut hutan sebagai mama. Sebab segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, ada di hutan. “Itu mama ada sagu, bawa pulang makan. Mama cari ikan, mama jalan ke hutan itu semua ada. Hutan itu yang melindungi mama. Kalau kami punya hutan rusak, berarti kami juga manusia rusak,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fitri Hasibuan, Vice President Program Konservasi Indonesia, mengatakan hutan adat di Papua harus terus dijaga dan didampingi. Sebab baginya, menjaga hutan adalah bagian dari upaya melindungi ekosistem alam. Dia menyebut hutan di Sorong masih lebat, ditumbuhi aneka tanaman seperti mangrove dan gambut.

“Hutan di Sorong itu dipenuhi sagu alam dan itu adalah kekayaan. Ini adalah lokasi yang penting menyimpan banyak karbon. Ketika mama menjaga rumahnya, menjaga wilayahnya, itu juga menjaga ekosistem atas karbon. Sehingga yang kita takutkan perubahan iklim, krisis iklim, itu tidak terjadi,” kata Fitri.

Konservasi Indonesia, kata Fitri, sejak 2021 aktif mendukung masyarakat dan organisasi untuk melestarikan alam dan keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Khusus untuk isu Papua, upaya konservasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, partisipasi, dan pengetahuan lokal. “Kami punya visi yang sama menjaga hutan di Konda dan membantu ekonomi masyarakat. Semoga kerusakan tidak terjadi di hutan mama,” harapnya.

Diskusi ini juga menghadirkan jurnalis Margareth Aritonang sebagai narasumber. Menurutnya, isu perlindungan hutan di Papua harus lebih banyak diberitakan secara berbeda dan lebih konstruktif.

Dia mencontohkan, perempuan adat Papua sebetulnya memiliki peran penting dalam menjaga hutan sebagai ruang hidup. Namun, suara, pengetahuan, dan praktik mereka jarang diangkat sebagai bagian dari narasi utama.

“Sering kali cerita peran perempuan minim diceritakan. Padahal perempuan Papua punya peran penting,” katanya.

Margareth mengatakan perlu ada pendekatan jurnalisme konstruktif sebagai cara memperkaya narasi. Dia menekankan pentingnya kemampuan storytelling yang berpusat pada pengalaman perempuan adat saat meliput Papua.

“Yang lebih konstruktif, tidak hanya ambil point of view pemerintah atau pejabat, tetapi juga masyarakat, perempuan, tetua adat,” kata dia.

Di akhir acara, peserta diajak membuat satu karya pendek yang berisi rencana peliputan dan tulisan singkat. Karya tersebut mengangkat cerita perempuan adat yang menghindari stereotip dan eksotisasi, serta mengandung perspektif konservasi berbasis hak.

Salah satu peserta, Aryo, mengangkat ide liputan mengenai hutan sebagai ruang aman bagi perempuan. Menurutnya, ketika hutan makin terancam, ruang hidup perempuan-perempuan di sana bakal makin sempit.

Diskusi dan lokakarya ini didukung oleh Konservasi Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam acara Pesta Media AJI Jakarta 2026. Setelah 14 tahun vakum, AJI Jakarta kembali menggelar acara ini dengan mengusung tema “Facing for Future, Collaboration for Our Nature” pada 11-12 April 2026. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara jurnalis, pegiat lingkungan, akademisi, komunitas, serta masyarakat umum untuk mendiskusikan berbagai isu penting yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.

Tiga isu penting yang diangkat kali ini adalah: media, lingkungan hidup, dan kecerdasan buatan (AI), melalui berbagai format acara, mulai dari diskusi, lokakarya, pameran foto, pemutaran film, pembuatan zine, hingga penampilan seni.

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis yang dilakukan WWF Indonesia dan Conservation Strategy Fund (CSF) menemukan bahwa kesenjangan pembiayaan untuk mencapai target sektor kehutanan di Indonesia mencapai US$5,1 miliar per tahun atau sekitar Rp87,18 triliun (asumsi kurs Rp17.094 per dolar AS).

Temuan tersebut menunjukkan kebutuhan pendanaan sektor kehutanan nasional masih jauh dari memadai untuk mencapai target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 serta Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, total kebutuhan pendanaan untuk mencapai target kebijakan kehutanan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$5,3 miliar per tahun. Namun, aliran pembiayaan positif yang tersedia saat ini baru mampu menutup sekitar 5% dari total kebutuhan tersebut atau sekitar US$244 juta per tahun.

Dengan kata lain, pembiayaan yang ada saat ini masih sangat terbatas untuk mendukung agenda konservasi, restorasi, penegakan hukum, hingga pengelolaan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal.

Dari sisi kebutuhan, komponen terbesar berasal dari agenda restorasi hutan yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$2,3 miliar per tahun. Kebutuhan tersebut mencakup pemulihan sekitar 7,3 juta hektare lahan di 18 provinsi kaya hutan, termasuk 1,26 juta hektare di kawasan lindung dan 1,69 juta hektare restorasi produktif berbasis sistem agroforestri.

Biaya restorasi tersebut meliputi investasi awal, operasional selama lima tahun, serta opportunity cost atau potensi pendapatan yang hilang apabila lahan tidak dikonversi menjadi penggunaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi, terutama untuk perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, kebutuhan pendanaan untuk konservasi hutan diperkirakan mencapai US$1,4 miliar per tahun. Pos ini mencakup biaya perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan atas sekitar 64 juta hektare kawasan hutan yang tersisa di Indonesia.

Dari jumlah itu, sekitar US$920 juta merupakan kebutuhan investasi rata-rata untuk menjalankan target konservasi yang telah ditetapkan. Adapun sisanya juga mencakup opportunity cost dari potensi alih fungsi sekitar 750.000 hektare hutan konversi yang berisiko berubah menjadi lahan pertanian, terutama sawit, dengan nilai sekitar US$500 juta.

Selain konservasi dan restorasi, analisis tersebut juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan untuk aspek tata kelola. Kebutuhan dana untuk penegakan hukum dan pengawasan kehutanan diperkirakan mencapai US$475 juta per tahun.

Komponen ini mencakup biaya patroli, pengelolaan kawasan, penegakan hukum, administrasi, hingga sistem kepatuhan yang dibutuhkan agar agenda konservasi dan restorasi dapat berjalan efektif di wilayah-wilayah prioritas.

Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung pengelolaan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal atau Indigenous Peoples and Local Communities (IPLCs) diperkirakan mencapai US$166 juta per tahun.

Pendanaan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pengamanan dan pengelolaan wilayah adat yang dinilai berperan penting dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030 sekaligus memastikan aspek keadilan sosial dalam agenda aksi iklim.

Perhitungan itu mengacu pada sekitar 5,4 juta hektare wilayah adat yang telah diakui secara resmi, dengan estimasi biaya pengelolaan berbasis standar community-based forest management.

Secara keseluruhan, temuan WWF Indonesia dan CSF menegaskan bahwa tantangan pembiayaan kehutanan di Indonesia bukan hanya soal besaran dana, tetapi juga menyangkut kebutuhan mobilisasi sumber pembiayaan yang lebih ambisius dan terstruktur.

Analisis tersebut juga menekankan bahwa angka kebutuhan dan kesenjangan pembiayaan ini tidak dimaksudkan sebagai nilai absolut, melainkan sebagai gambaran mengenai besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membiayai perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, serta tata kelola lahan berbasis masyarakat.

Di tengah tekanan perubahan iklim dan target dekarbonisasi nasional, kebutuhan pembiayaan kehutanan dinilai akan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar, terutama jika Indonesia ingin menjaga peran hutan sebagai tulang punggung penurunan emisi nasional.

Nahrawi Salamudin tak bisa menyembunyikan raut kecewanya usai mendengar hasil sidang tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Soasio, Tidore pada Rabu, 8 Oktober 2025. Ia kecewa karena tuntutan jaksa antara empat, enam, sampai tujuh bulan penjara, tak sesuai dengan fakta sidang. Alih-alih meringankan ia dan sepuluh rekannya, jaksa justru memberi tuntutan berat bagi sebelas masyarakat adat Maba Sangaji yang memperjuangkan tanah adat dari perampasan perusahaan tambang PT Position.

Usai sidang, di hadapan wartawan dan pengacara, Nahrawi menegaskan ia dan sepuluh temannya tak merusak apa pun dan menyakiti siapa pun. Mereka hanya menyuarakan kerusakan hutan adat yang ikut berdampak pada pencemaran sungai dan tanaman petani di wilayah sekitar. Namun, warga Maba Sangaji di Halmahera Timur malah ditangkap polisi, diborgol, diseret, dan dikurung di rumah tahanan. Ia meminta agar disampaikan kepada negara bahwa mereka hanya memperjuangkan tanah adat dan lingkungan yang layak untuk masa depan anak-cucu.

Namun, suara itu tak sedikitpun didengar oleh negara. Karena buktinya, hingga sidang putusan berlangsung pada Kamis, 16 Oktober 2025 lalu, warga Maba Sangaji divonis lima bulan delapan hari penjara menggunakan UU Minerba. Sebelas masyarakat adat yang divonis bersalah itu, yakni Nahrawi, Umar, Salasa, Sahrudin, Alauddin, Yasir, Hamim, Sahil, Jamaludin, Julkadri, dan Indrasani.

Suara Adat yang Dibungkam

Kasus kriminalisasi masyarakat adat Maba Sangaji bermula ketika aktivitas PT Position mulai relatif meningkat di wilayah tersebut sejak 2024. Perusahaan ini memperoleh izin pertambangan pada 2017 seluas 4.017 hektare, yang tumpang tindih dengan wilayah adat masyarakat Maba Sangaji. Selain hutan adat, konversi lahan ini juga meliputi lahan pertanian yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat.

Perampasan lahan itu membuat masyarakat Maba Sangaji tak terima, lalu melakukan protes. Mengenakan baju adat sambil membawa bendera adat, mereka mendatangi pihak perusahaan di tanah ulayat. Karena hutan tersebut berjarak sekitar 20 kilometer lebih dari kampung, warga adat harus membawa parang untuk melindungi diri dari binatang buas dan membersihkan jalan dari semak belukar, sebagaimana kebiasaan petani ke hutan. Sampai di tempat perusahaan beroperasi, warga membentangkan spanduk protes lalu menyelenggarakan ritual adat sekaligus membacakan denda adat di hadapan pihak perusahaan.

Namun, tindakan masyarakat adat tersebut di mata hukum justru dipahami sebagai perilaku kriminalitas karena membawa parang dan dituduh melakukan pemerasan lantaran meminta uang adat. Terutama dari sudut pandang aparat, tindakan membawa parang dipahami sebagai ancaman keamanan. Karena itu, pada tanggal 16 Mei 2025, sebanyak 27 warga Maba Sangaji ditangkap dan ditahan Polda Maluku Utara. Sebelas orang di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Negeri Soasio, Tidore.

Penangkapan tersebut disertai dengan tuduhan seperti “premanisme” dan “kepemilikan senjata tajam”. Dalam siaran pers “Lindungi Perusahaan Nikel, Polda Malut Tangkap dan Kriminalisasi Warga Penolak Tambang di Halmahera” (19 Mei 2025), Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menilai tuduhan ini tidak berdasar. Apalagi, tidak ada kerusakan pada infrastruktur pertambangan ataupun laporan korban jiwa. Tapi lebih miris, tiga warga dinyatakan positif narkoba sesuai hasil tes urine usai jadi tersangka.

Padahal dalam aksi itu, masyarakat hanya menyampaikan nilai-nilai adat yang telah diyakini sejak dari moyang mereka. Nilai tersebut tertuang dalam falsafah negeri Gamrange yang terdiri dari Ngaku re Rasai (persaudaraan), Budi re Bahasa (budi dan bahasa), Sopan re Hormat (sopan dan hormat), dan Mtat re Mimoy (takut dan malu).

Ritual adat itu dilakukan karena perusahaan dianggap merusak hutan dan mencemari sungai Maba Sangaji yang diwariskan leluhur masyarakat Fagogoru di Halmahera Timur. Termasuk tidak sopan karena tak menghormati masyarakat adat.

Tapi, bahasa adat masyarakat Maba Sangaji ini tak ditanggapi secara dialogis untuk menciptakan pemahaman ataupun kesepakatan bersama. Bahasa adat di sini bukan sekadar ujaran verbal, melainkan sistem makna yang hidup dalam simbol, ritual, dan relasi sosial masyarakat. Karena itu, kasus ini bukan sekadar konflik lahan, tetapi juga kegagalan komunikasi.

Dalam konteks ini, perusahaan dan penegak hukum terjebak dalam apa yang disebut Jürgen Habermas sebagai distorsi komunikasi. Bahasa yang seharusnya menjadi jembatan rasionalitas dan kejujuran, justru jadi samar untuk memfasilitasi kepentingan pragmatis. Dalam situasi seperti ini, komunikasi tidak lagi bertujuan untuk saling memahami, tetapi untuk memenangkan kepentingan.

Akhirnya, kriminalisasi selalu menjadi jurus ampuh untuk memperkuat legitimasi perampasan tanah adat yang sudah bertahun-tahun dijaga masyarakat. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, dan sudah berulang kali terjadi di banyak daerah di Indonesia.

Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2024), menyebutkan terjadi perampasan 11,07 juta hektare wilayah adat selama sepuluh tahun terakhir di Indonesia, dan 925 orang mengalami kriminalisasi. Perampasan ini terjadi pada 121 kasus yang melibatkan 140 komunitas adat dari berbagai sektor, 29 konflik di antaranya terjadi akibat konsesi tambang.

Di Maluku Utara, selain warga Maba Sangaji, kriminalisasi masyarakat adat pernah terjadi pada O’ Hongana Manyawa, suku pedalaman di Halmahera pada 2014. Bahkan yang terbaru, pada Selasa, 10 Februari 2026, 14 warga Sagea-Kiya di Halmahera Tengah, dilayangkan surat pemanggilan oleh Polda Maluku Utara saat melakukan unjuk rasa penolakan perusahaan tambang PT Zong Hai Rare Metal Mining Indonesia, yang diduga beroperasi secara ilegal.

Kasus perampasan tanah adat tersebut bisa jadi terus meningkat selama negara tak memberikan perlindungan yang wajar lewat UU Masyarakat Adat yang rancangannya hingga kini belum juga disahkan. Walau lewat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2), negara telah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, tapi kerap saja dipertentangkan dengan kepentingan investasi yang belakangan diatur secara spesifik dalam UU Minerba.

Dari situ pula, hak-hak adat, termasuk tanah, posisinya mulai terlihat kabur di mata negara. Hal ini nampak juga dalam kasus masyarakat adat Maba Sangaji. Dalam sidang, hakim menanyakan sertifikat tanah adat sebagai bukti legalitas kepemilikan masyarakat. Bahkan warga Maba Sangaji juga tak diakui sebagai masyarakat adat.

Padahal, jelas-jelas Desa Maba Sangaji di Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, secara adat dipimpin oleh Gimalaha Maba Sangaji, yang setara dengan kepala kampung, di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore. Itu mengapa, saat melakukan aksi protes di tanah ulayat, warga Maba Sangaji mengenakan pakaian adat, juga dipakai oleh sebelas warga di setiap kali sidang.

Bahkan, dalam sidang kasus tersebut, kuasa hukum warga Maba Sangaji telah menghadirkan saksi ahli dosen antropologi sosial Universitas Indonesia (UI), Geger Riyanto, untuk menjelaskan status masyarakat dan tanah adat. Menggunakan rujukan hasil Forum PBB, Geger memaparkan masyarakat adat adalah masyarakat yang punya keterikatan dengan suatu tempat, termasuk mencakup tanah dan laut, yang juga punya kontinuitas sejarah. Artinya, sudah hadir dan punya penghidupan di tempat itu, sejak lama sebelum kehadiran negara. Lulusan doktor jebolan Jerman ini, percaya masyarakat Maba Sangaji sudah hadir bahkan sebelum Belanda mendirikan negara kolonial di Indonesia.

Namun, penegak hukum dalam penanganan kasus ini tampak tidak independen dan dipengaruhi kepentingan tertentu, sehingga apa yang disampaikan para ahli, tak dipahami. Padahal sebagai manusia, yang memiliki kelebihan dari makhluk lain, penegak hukum punya modal bahasa yang menjadi salah satu simbol kebudayaan. Seperti kata Koentjaraningrat, kebudayaan merupakan kesatuan dari gagasan simbol-simbol dan nilai-nilai yang mendasari hasil karya dan perilaku manusia. Tapi tak dimungkiri, simbol dan nilai terkadang hanya dipahami sesuai dengan kepentingan.

Kuasa Perusahaan Tambang

Perusahaan tambang selalu saja punya posisi dominan karena tak berdiri tunggal, terlebih sejak menjadi program hilirisasi nikel pemerintah Indonesia. Selain para pemain oligarki, negara turut memberi legitimasi lewat proyek strategis nasional (PSN). Karena itu, pemerintah pusat sering menginstruksikan pemerintah daerah untuk membeking investasi yang beraktivitas di daerah bersangkutan.

Dalam kasus ini, terlihat dari intervensi Pemerintah Halmahera Timur, yang diduga mengirimkan perwakilannya menemui sebelas masyarakat adat di tahanan dan meminta untuk menandatangani surat pernyataan mengakui kesalahan mereka. Setelah itu, sebelas warga tersebut bakal dijamin dapat keringanan hukum. Namun, masyarakat adat menolak menandatangani pernyataan tersebut.

Jejak relasi pemerintah dengan perusahaan tambang di Halmahera Timur, Maluku Utara ini, juga pernah diungkap oleh Transparency International Indonesia (TII) melalui hasil riset pada 2024 lalu. Riset ini menemukan hubungan aktor pemerintah daerah, seperti wakil bupati hingga kepala desa, yang kerap terlibat memfasilitasi pembebasan lahan.

Relasi dengan pemerintah itu, ujung-ujungnya didukung oleh penegak hukum. Tak heran, usai menerima laporan saat itu, pihak Polda langsung menangkap warga Maba Sangaji yang datangi pihak perusahaan, kemudian dalam waktu yang cepat ditetapkan sebagai tersangka dengan sejumlah tuduhan bahkan hingga diadili di meja hijau oleh hakim Pengadilan Negeri.

Keterlibatan deretan aktor di balik perusahaan tambang itu dapat dilihat menggunakan kaca mata relasi kuasa ala Michel Foucault. Tak jarang aktor negara dan korporasi secara sistematis menggambarkan perselisihan tersebut sebagai “gangguan investasi,” dengan mengedepankan “tindakan premanisme” dan “ancaman senjata tajam” sambil mengaburkan pelanggaran hak atas tanah dan degradasi lingkungan. Pada konteks itulah, seperti kata Foucault, kuasa pengetahuan diberlakukan.

Apalagi, kata-kata tersebut polisi sampaikan lewat pembingkaian media massa. Kemudian, diperkuat oleh represi kognitif, yang menjadi stigma seperti tuduhan narkoba yang tidak berdasar merusak legitimasi aksi protes masyarakat yang dilakukan secara damai. Framing polisi dalam peristiwa ini nampak menekankan tindakan kriminal, namun jarang mengakui atau mengabaikan kerusakan ekologis yang diderita masyarakat.

Menurut Gamson dan Modigliani, pembingkaian media dapat secara signifikan memengaruhi dukungan kebijakan dengan melonggarkan risiko tertentu dan mengorbankan risiko lain, seperti hak asasi manusia dan distribusi sumber daya yang adil. Di Halmahera Timur, tuduhan mengganggu investasi secara efektif menggeser wacana dari pelanggaran hak-hak masyarakat adat, menjadi keharusan penegakan hukum dan ketertiban, sehingga mempersempit ruang sipil untuk menuntut ekosistem lingkungan yang sehat dan kelangsungan budaya.

Padahal, masyarakat adat wajarnya mendapat perlindungan di negara ini, setidaknya terhindar dari perampasan dan eksploitasi atas nama apa pun. Tapi jika negara terus gagal memahami bahasa adat, maka yang hilang bukan hanya tanah, melainkan juga masa depan keadilan itu sendiri.

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Riau I Siti Aisyah menegaskan komitmen DPR untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat agar tidak berhenti hanya pada tingkat norma semata. Dia mengapresiasi kehadiran berbagai pihak yang memberikan masukan terhadap RUU tersebut.

Seluruh fraksi pada dasarnya telah sepakat mengenai arah pembahasan, sehingga tahap berikutnya harus difokuskan pada pendalaman substansi undang-undang. “Semua fraksi hari ini telah setuju. Sekarang kita sudah masuk ke poin-poin undang-undangnya, jadi perlu kita perdalam,” ujarnya dikutip Selasa (7/4/2026).

Dia mendorong agar dilakukan komunikasi langsung dengan berbagai pihak terkait, sehingga setiap masukan dapat dijawab secara lebih mendalam dan tidak hanya melalui penyampaian formalitas.

Menurut Siti, keberadaan masyarakat hukum adat menjadi fondasi utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terbentuk dari beragam komunitas adat yang masing-masing memiliki identitas serta kearifan lokal tersendiri.

“Negara ini dibentuk dari gabungan masyarakat adat. Tanpa masyarakat adat, Indonesia tidak akan ada,” ucapnya.

Dia juga menghubungkan pentingnya perlindungan masyarakat adat dengan nilai-nilai dasar negara yaitu Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai keberagaman.

Jika negara gagal melindungi masyarakat adat, hal itu berpotensi menimbulkan dampak yang sangat serius dan bahkan mengancam eksistensi bangsa.

Dia memberikan contoh kondisi masyarakat adat di negara lain yang mengalami marginalisasi. “Kita bisa seperti suku Indian di Amerika atau Aborigin di Australia yang tergusur jika tidak dilindungi,” katanya.

Karena itu, dia menekankan perlunya regulasi kuat dan dapat diimplementasikan dengan baik untuk menjamin hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi. Siti juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam proses pengakuan masyarakat adat.

Dia mempertanyakan pandangan yang membatasi pengakuan tersebut hanya melalui tindakan administratif tertentu tanpa melibatkan Peraturan Daerah (Perda). Pemda adalah pihak yang paling memahami keberadaan masyarakat adat di wilayahnya, termasuk struktur sosial, budaya, dan sistem kepemimpinan adat seperti nini mamak.

Masyarakat adat tidak boleh hanya dilihat dari segi administratif semata, melainkan juga harus mencakup keberadaan komunitas, adat istiadat, budaya, serta pemimpin adatnya.

Kemudian, RUU Masyarakat Hukum Adat harus mampu memberikan perlindungan yang nyata, bukan sekadar pengakuan formal di atas kertas. Dia berharap pembahasan di Baleg DPR dapat menghasilkan regulasi yang benar-benar berpihak pada keberlangsungan masyarakat adat di Indonesia. “Kalau masyarakat adat hilang, maka Indonesia juga akan kehilangan jati dirinya,” kata Siti.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta kembali menegaskan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam pertemuan bersama berbagai elemen masyarakat adat dan koalisi sipil di DPR.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), para ketua adat dari berbagai daerah di Indonesia, perwakilan perempuan adat, pemuda adat, serta koalisi masyarakat sipil yang selama ini mengawal proses pembahasan RUU Masyarakat Adat.

Parta menyampaikan pembahasan RUU yang telah berlangsung lebih dari 16 tahun ini tidak boleh terus berlarut-larut. Menurut Parta, pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan bentuk konkret dari pemenuhan amanat konstitusi.

“Ini bukan sekadar agenda legislasi. Ini adalah penunaian janji Republik yang sudah puluhan tahun tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Parta.

Parta menekankan bahwa keberadaan masyarakat adat merupakan fondasi penting dalam menjaga identitas dan keutuhan bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa sebelum negara ini berdiri, masyarakat adat telah lebih dahulu hidup dan membentuk peradaban di seluruh Nusantara.

Menurutnya, masyarakat adat selama ini menjadi pihak yang secara nyata menjaga hutan, mata air, serta menjalankan praktik konservasi berbasis tradisi.

Lihat video: BREAKING NEWS Koalisi Masyarakat Adat Temui MenHAM



“Yang menjaga hutan dan mata air, yang merawat adat dan tradisi, adalah masyarakat adat. Mereka adalah penjaga keseimbangan hidup kita,” tegasnya, Jumat (3/4/2026).

Parta menjelaskan ruang hidup masyarakat adat tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga menjadi sumber lahirnya kebudayaan—mulai dari kesenian, sistem pengetahuan, hingga cara manusia Nusantara berinteraksi dengan alam.

Menanggapi kekhawatiran bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat akan menghambat investasi dan industri, Parta menilai hal tersebut sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Menurut Parta, justru ketiadaan regulasi yang jelas selama ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berkepanjangan.

“Negara harus hadir untuk mengatur. Tanpa pengaturan, benturan kepentingan akan terus terjadi. RUU ini justru memberi kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Parta juga menyoroti dampak dari lambatnya pembahasan RUU terhadap kondisi masyarakat adat yang semakin rentan dan terpinggirkan.

Ia menyebut bahwa tanpa perlindungan hukum yang kuat, banyak komunitas adat menghadapi tekanan terhadap ruang hidup mereka, baik dari ekspansi pembangunan maupun konflik lahan. “Semakin lama RUU ini tidak disahkan, semakin rapuh posisi masyarakat adat,” kata Parta.

Kehadiran AMAN, tokoh adat, perempuan adat, pemuda adat, serta koalisi masyarakat sipil dalam pertemuan tersebut menunjukkan kuatnya dorongan publik agar RUU ini segera disahkan.

Parta berharap momentum ini dapat dimanfaatkan oleh DPR RI untuk mempercepat proses legislasi, sekaligus memastikan bahwa substansi undang-undang dapat menjawab kebutuhan masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan. “Semoga tahun ini kita bisa menyaksikan RUU Masyarakat Adat disahkan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Adat sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan komunitas adat di Jawa Timur.

Inisiatif tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima audiensi perwakilan Suku Tengger dari empat wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (26/3).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Perda ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat Tengger, tetapi juga akan mengakomodasi komunitas adat lain di Jawa Timur. Seperti Suku Samin dan Suku Osing, dalam satu payung hukum di tingkat provinsi.

Sebagai langkah percepatan, Khofifah menginstruksikan Biro Hukum Setdaprov Jawa Timur bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim untuk segera melakukan kajian terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai, regulasi di tingkat provinsi akan menjadi payung hukum yang lebih efektif dibandingkan jika disusun secara parsial di masing-masing kabupaten/kota.

"Melalui Perda, nanti bisa lebih simple dimana mengcover berbagai wilayah sekaligus suku yang lain," ujar Khofifah.

"Jadi kalau bisa ini menjadi inisiatif dari Pemerintah Provinsi saja," tegasnya menambahkan.

Dengan demikian, ia optimis bahwa pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat di Jawa Timur dapat berjalan selaras tanpa ada ketimpangan antarwilayah.

Lebih lanjut, Khofifah juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek kesejahteraan masyarakat adat, terutama yang berada di kawasan strategis pariwisata seperti Gunung Bromo. Ia menilai, hingga saat ini skema bagi hasil dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat setempat.

Untuk itu, Khofifah meminta jajaran terkait untuk mendalami peluang penguatan skema fiskal melalui regulasi yang ada, termasuk mengkaji Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), untuk memastikan potensi ekonomi kawasan dapat memberikan manfaat langsung bagi daerah dan masyarakat sekitar.

Selain itu, Khofifah juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur pendukung di kawasan wisata tersebut. Menurutnya, status Gunung Bromo sebagai destinasi wisata dunia harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai.

"Infrastruktur pendukungnya, mestinya juga bisa sembodo dengan status wisata dunia Gunung Bromo. Tapi infrastruktur pendukungnya masih sangat minimalis," tuturnya.

Menutup pertemuan, Khofifah menegaskan bahwa pelestarian kearifan lokal merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Ia berharap, melalui Perda Masyarakat Adat yang diinisiasi, keberlangsungan budaya dan hak-hak masyarakat adat dapat terjaga, sekaligus mendorong mereka menjadi bagian utama dalam pembangunan ekonomi daerah.

"Mengenali kearifan kearifan lokal menjadi penting," tegasnya.

Sementara itu, sesepuh Suku Tengger, Supoyo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Gubernur Khofifah terhadap masyarakat adat. Ia menilai, perhatian tersebut memberikan harapan baru bagi penguatan perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat adat di masa mendatang.

"Terima kasih Ibu Gubernur, rasanya kami selalu terayomi mulai dari berbagai kebijakan hingga pembangunan infrastruktur," ucapnya.

"Dengan Perda ini nantinya kita kepingin bagaimana ke depan itu, ya anak-anak kita dan generasi berikutnya ini juga ada payung hukumnya ketika menganggarkan melalui dana yang bersumber dari dana Dana Desa ataupun dana-dana pemerintah provinsi ataupun dari pusat," pungkasnya.

Hari Masyarakat Adat Nasional yang diperingati setiap 13 Maret menjadi momentum penting untuk merefleksikan posisi dan masa depan masyarakat adat di Indonesia. Peringatan ini tidak sekadar seremonial, tetapi juga pengingat bahwa hingga hari ini, perjuangan masyarakat adat atas pengakuan, perlindungan, dan pemulihan hak-haknya masih terus berlangsung.

Ada satu ironi besar dalam tata kelola kehutanan di Indonesia: masyarakat adat diakui keberadaannya, tetapi tidak dengan wilayahnya. Mereka disebut sebagai subjek hukum, tetapi ruang hidupnya justru dikuasai negara.

Ada satu kenyataan yang sulit diterima, tetapi terus terjadi: masyarakat adat hidup di tanahnya sendiri, namun diperlakukan seolah-olah mereka tidak ada. Mereka punya sejarah yang tidak dituliskan, punya batas wilayah yang diwariskan turun-temurun, punya hutan yang dijaga sebagai sumber kehidupan jauh sebelum negara berdiri. Tapi, semua itu bisa hilang hanya dengan satu kalimat dalam hukum: “kawasan hutan negara”.

Melalui rezim hukum kehutanan, terutama sejak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, negara secara sepihak mengklasifikasikan sebagian besar wilayah adat sebagai kawasan hutan negara. Penetapan ini kerap dilakukan tanpa persetujuan masyarakat yang telah turun-temurun mengelola wilayah tersebut. Di sinilah perampasan itu berlangsung dibungkus dalam bahasa hukum.

Ruang Hidup Menjadi Konsesi

Perubahan ini tidak berhenti pada status. Ia terus berlanjut menjadi izin.

Hutan-hutan yang dulu menjadi sumber kehidupan masyarakat adat perlahan berubah menjadi konsesi Hutan Tanaman Industri, perkebunan kelapa sawit dan berbagai bentuk ekstraksi lainnya. Perusahaan datang dengan izin resmi. Negara memberi mereka peta, batas dan kepastian hukum.

Sementara masyarakat adat? Mereka hanya diberi satu pilihan: bertahan atau tersingkir.

Kita bisa ambil contoh di Provinsi Riau, Sebagian besar daratan telah terbagi ke dalam izin-izin korporasi, dari hutan tanaman industri menghampar luas, Perkebunan kelapa sawit yang terus meluas, sehingga ruang hidup masyarakat semakin menyempit. Di banyak tempat, masyarakat adat tidak lagi dikelilingi oleh hutan, tetapi oleh konsesi yang membuat situasi ini semakin menyakitkan adalah cara hukum bekerja.

Ketika perusahaan masuk ke wilayah adat dengan izin, itu dianggap sah. Tapi ketika masyarakat adat membuka ladang di tanah leluhurnya, itu bisa dianggap pelanggaran.

Ketika perusahaan menebang hutan, itu disebut pemanfaatan. Tapi ketika masyarakat mengambil hasil hutan, itu bisa disebut perambahan. Di titik ini, hukum tidak lagi netral. Ia berpihak dan keberpihakan itu dilegalkan atas nama investasi.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memang telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Namun dalam praktiknya, pengakuan itu tidak otomatis berlaku. Negara tetap menempatkan dirinya sebagai penentu, sementara masyarakat adat dipaksa untuk mengajukan permohonan kepada negara agar wilayahnya diakui.

Masalahnya, tidak semua masyarakat adat memiliki kapasitas, akses atau dukungan untuk melalui proses administratif yang panjang dan kompleks tersebut.

Data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menunjukkan bahwa luas wilayah adat yang telah dipetakan oleh komunitas mencapai juta hektare. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang benar-benar telah mendapatkan pengakuan resmi dari negara melalui penetapan hutan adat atau regulasi daerah. Kesenjangan ini menunjukkan satu fakta: pengakuan berjalan sangat lambat, sementara penguasaan negara tetap masif dan cepat.

Lalu pertanyaannya menjadi sangat mendasar: bagaimana nasib masyarakat adat yang wilayahnya tidak pernah dimohonkan atau tidak berhasil diakui oleh negara?

Dalam kerangka hukum yang ada hari ini, mereka praktis “tidak ada”. Wilayahnya tetap dianggap sebagai hutan negara, dan setiap aktivitas mereka di atas tanah leluhur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Mereka tidak hanya kehilangan hak, tetapi juga berisiko dikriminalisasi di ruang hidupnya sendiri.

Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang sistemik. Hak masyarakat adat tidak diakui karena tidak melalui prosedur, sementara prosedur itu sendiri tidak aksesibel bagi semua. Negara seolah menciptakan standar pengakuan yang justru mengecualikan mereka yang paling rentan.

Lebih jauh lagi, ini menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan yang berbasis permohonan adalah cacat secara prinsip. Hak atas wilayah adat seharusnya bersifat melekat (inherent), bukan bergantung pada persetujuan administratif negara. Ketika pengakuan dijadikan proses yang harus dimohonkan, maka negara secara tidak langsung memposisikan dirinya sebagai “pemilik” yang berhak memberi atau menolak.

Di titik ini, hukum tidak lagi menjadi alat perlindungan, melainkan instrumen legitimasi pengambilalihan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka jutaan hektare wilayah adat akan tetap berada dalam status abu-abu, mudah diberikan kepada korporasi, tetapi sulit dikembalikan kepada pemilik aslinya dan masyarakat adat akan terus hidup dalam paradoks: diakui secara formal tetapi dihapus secara spasial.

Mengembalikan yang Seharusnya

Jika negara sungguh-sungguh ingin adil, maka langkah pertama bukanlah membuat prosedur baru. Bukan memperpanjang birokrasi. Bukan meminta masyarakat adat membuktikan dirinya lagi.

Langkah pertama adalah sederhana: mengakui bahwa yang diambil harus dikembalikan.

Karena tanpa wilayah, masyarakat adat hanya tinggal nama. Tanpa ruang hidup, pengakuan hanya menjadi simbol. Dan tanpa keadilan, hukum hanya menjadi alat untuk merampas secara sah. Ini bukan lagi soal kebijakan, ini soal keberlangsungan hidup.

Dan selama negara masih meminta masyarakat adat untuk memohon haknya sendiri, selama itu pula ketidakadilan ini akan terus hidup dan diwariskan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi advokasi lingkungan Walhi menilai perpanjangan nota kesepahaman antara pemerintah dan Freeport-McMoRan Inc terkait kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga umur cadangan tembaga dan emas di Papua akan melanjutkan krisis dan penderitaan di Papua. Menurut Walhi, kebijakan ini melanjutkan praktik ekonomi ekstraktif dan mengabaikan keharusan untuk memulihkan lingkungan serta hak masyarakat adat Papua.

Ambisi menggenjot investasi melalui perpanjangan operasi PT Freeport dan rencana hilirisasi dengan janji pembangunan fasilitas sosial serta kenaikan pendapatan negara tidak sebanding dengan kelanjutan krisis ekologis dan kemanusiaan di Tanah Papua. Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring menilai pemberian kontrak seumur cadangan melalui MoU tersebut merupakan bentuk legitimasi atas eksploitasi tanpa batas di Tanah Papua.

“MoU ini bukan sekadar memperpanjang waktu operasi, tetapi juga menghapus ruang bagi upaya pemulihan ekosistem Papua yang telah mengalami kerusakan selama lebih dari 50 tahun. Negara justru menjadi fasilitator bencana ekologis yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua,” kata Boy dalam pernyataannya, Sabtu (21/2/2026) lalu.

Walhi menilai proses MoU yang akan menjadi dasar penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport dilakukan secara tertutup, tidak transparan, dan tanpa memperhatikan partisipasi bermakna berbagai komponen masyarakat adat dan orang asli Papua. Walhi menegaskan proses yang tidak transparan tersebut kembali menunjukkan keberpihakan pemerintah pada PT Freeport.

Menurut Walhi, pemerintah bertindak menjadi juru bicara sekaligus perpanjangan tangan investasi. Pemerintah dinilai tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat adat dan orang asli Papua serta kepentingan lingkungan hidup yang selama puluhan tahun telah menjadi korban eksploitasi.

"Alasan tersebut merupakan alasan yang paling rasional menunjukkan mengapa WALHI menolak kebijakan pemerintah untuk memperpanjang operasi Freeport. Kondisi ini jelas hanya akan mengunci Papua dalam siklus perusakan baru, memperdalam krisis ekologis, dan mengabaikan keadilan bagi rakyat Papua," tegas Boy.

Walhi mencatat aktivitas operasi Freeport di Papua telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran sungai akibat limbah tailing hingga praktik represif yang menyingkirkan dan memisahkan relasi sakral antara orang asli Papua (OAP) dan alamnya. Dampak buruk secara ekologis dan sosial yang dialami masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro dinilai tidak pernah dipertimbangkan pemerintah. Pemerintah dinilai seakan memposisikan Papua sebagai objek monetisasi.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada hari ini. Dalam RUU tersebut diusulkan pembentukan Komnas Masyarakat Adat.

"(Tadi) menemui, bertemu dengan pimpinan Baleg, Badan Legislatif Republik Indonesia dan apa, dan anggotanya, termasuk Ketua Panja menyampaikan draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ya," kata Pigai ditemui di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Pigai menyebut RUU ini ditarget selesai tahun ini. Pigai memastikan akan terus memfatilitasi pelibatan masyarakat dalam pembahasan undang-undangnya.

"Tahun ini. Tahun ini. Jadi kami fasilitasi untuk mau mengurangi kalau sudah ada meaningful participation maka saya meyakini dan mereka akan terbuka tadi kita juga sampaikan transparan dan terbuka supaya seluruh komunitas hadir," ujarnya.

Pigai mengungkap beberapa hal yang harus ditekankan dalam RUU ini. Pertama, Indonesia harus ada pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat. RUU ini juga harus menjadi proteksi dari ancaman terhadap budaya, nilai-nilai, dan tata kebiasaan yang dianut masyarakat adat.

Lihat video: Natalius Pigai Beri Nama Gedung Kemenkumham dengan Gus Dur dan Marsinah



Selanjutnya, melestarikan dan memajukan masyarakat adat itu sendiri. Tak hanya itu, Pigai juga menekankan tentang pemenuhan hak masyarakat ada, seperti hak atas penyampaian pendapat, kebebasan berserikat, berorganisasi, hak atas tanah, hak atas air, hingga semua hak-hak yang melekat dan bisa dimiliki oleh masyarakat adat harus bisa diwadahi di dalam Undang-Undang.

"Sehingga masyarakat adat menjadi tuan di negerinya sendiri, masyarakat adat bisa mengambil keputusan," tuturnya.

Guna menyelesaikan konflik di tingkat masyarakat adat, Kemenham juga turut mengusulkan pembentukan Komisi Nasional Masyarakat Adat.

"Komisi Nasional Masyarakat Adat itu adalah yang tidak diselesaikan, tidak diselesaikan di tingkat masyarakat adat itu bisa diselesaikan di tingkat nasional di mana Komisi Nasional Masyarakat Adat adalah lembaga nasional yang independen sehingga penyelesaian masalah masyarakat adat bisa diselesaikan secara independen tanpa intervensi negara," pungkasnya.