JAKARTA - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta Komisi III DPR berhati-hati dalam menerima pengaduan terkait proses hukum yang tengah berjalan di persidangan. Hal tersebut dikatakannya merespons langkah istri Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim yang menyerahkan surat permohonan audiensi dan perlindungan hukum kepada Komisi III DPR serta Badan Aspirasi Masyarakat DPR di Jakarta pada Selasa 21 April 2026.

Keluarga Nadiem berharap Komisi III DPR bisa mencermati adanya dugaan kejanggalan dalam proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Menurut Lucius, jika DPR menyetujui permohonan tersebut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hingga memanggil Kejaksaan, maka bakal dilihat sebagai bentuk intervensi dalam proses penegakan hukum, terlebih kasus korupsi.

"Bahaya betul kalau nanti DPR misalnya mengundang jaksa yang kemudian menuntut kasus Pak Nadiem Makarim ini dan itu dibicarakan di DPR. Ini mudah untuk kemudian dilihat sebagai bentuk intervensi," kata Lucius saat dihubungi, Rabu (22/4/2026).

Dia berpendapat bahwa jika permohonan tersebut diterima akan semakin banyak orang yang tengah menjalani proses hukum datang ke DPR, karena melihat bahwa DPR menjadi bagian dari lembaga penegakan hukum yang bisa mengintervensi proses penegakan hukum. "Tentu saja ini sangat berbahaya, dan bagi DPR sendiri ini sudah melampaui batas gitu. Sebagai lembaga legislatif dia justru terlibat mengurus apa yang kemudian jadi ranah kewenangan lembaga Yudikatif begitu," ujar Lucius.

"Ini campur aduk fungsi dan kewenangan seperti ini tentu saja berbahaya dan kalau kemudian DPR sebagai lembaga politik dibiarkan untuk kemudian bisa memasuki ranah penegakan hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan maupun pengadilan, ini tentu sangat berbahaya," sambungnya.

Lebih lanjut Lucius mengatakan jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, nantinya hukum akan tunduk pada kepentingan politik. Dia menuturkan, hal tersebut bisa saja terjadi melihat lembaga politik di Indonesia yang cukup powerful.

"Ini akan jadi pintu masuk bagi upaya intervensi dari lembaga politik terhadap proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum menjadi tidak lagi independen dan ini akhirnya membuat keadilan itu semakin sulit bagi orang-orang yang menjalani proses hukum," katanya.

Dia menuturkan bahwa ketika keadilan ditentukan oleh kepentingan atau interest politik akan sangat berbahaya. Karena, lanjut dia, kepentingan politik selalu ditentukan berdasarkan untung dan rugi dari partai politik atau lembaga politik.

"Akhirnya nanti lawan politik bisa dengan mudah kemudian dikriminalisasi. Jadi ini sangat bahaya bagi saya, sehingga saya pikir dalam kasus terkait dengan Pak Nadiem Makarim ini DPR harus berhati-hati betul," imbuhnya.

Kendati demikian, dia melanjutkan bisa saja DPR menerima aspirasi yang disampaikan istri Nadiem Makarim, namun hanya membahas terkait dengan perspektif dari pihak keluarga, bukan proses penegakan hukumnya. "Tapi jangan sampai kemudian itu dijadikan peluang atau alat atau pintu masuk bagi DPR untuk kemudian membicarakan substansi kasus atau membicarakan substansi proses persidangan yang tengah berlangsung,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, tim kuasa hukum dan juga istri Nadiem Makarim, Franka Franklin telah resmi mengajukan permohonan audiensi ke Komisi III DPR, Selasa (21/4/2026). Mereka melayangkan audiensi lantaran merasa janggal dengan proses peradilan eks Mendikbudristek itu.

"Betul (mengajukan permohonan audiensi ke Komisi III DPR RI)," kata Kuasa Hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdulkadir saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, permohonan audiensi itu dilayangkan lantaran mengadukan proses peradilan Nadiem yang dianggap janggal. Bahkan, ia berpandangan, proses peradilan terhadap kliennya cenderung tak berimbang, tendensius dan mengaburkan fakta.

"Mengadukan proses peradilan yang dirasakan janggal, tidak berimbang, tendensius, mengaburkan fakta dan gelap tidak sesuai KUHAP dan prinsip peradilan yang menggali fakta meteriel," pungkasnya.

Sekadar informasi, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa memperkaya diri senilai Rp809 miliar dan merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022. Nadiem membantah dakwaan tersebut dalam eksepsinya dan menganggapnya sebagai kriminalisasi kebijakan.

Posisi Indonesia yang relatif kuat bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil kerja keras dan cerdas dalam membaca situasi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menilai posisi Indonesia yang relatif kuat dalam menghadapi krisis energi merupakan hasil kerja keras dan kecermatan pemerintah dalam membaca dinamika global.

"Posisi Indonesia yang relatif kuat bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil kerja keras dan cerdas dalam membaca situasi,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sarmuji menyatakan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara paling kuat dalam menghadapi krisis energi global tahun 2026, berdasarkan riset JPMorgan Asset & Wealth Management.

Menurut dia, capaian itu patut diapresiasi, terutama di tengah tekanan geopolitik akibat perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel yang mengguncang stabilitas pasokan energi dunia.

“Situasi global saat ini tidak mudah. Konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berdampak langsung pada rantai pasok energi dunia dan memicu ketidakpastian harga," ujarnya.

Ia menegaskan capaian tersebut menjadi lebih berarti mengingat Indonesia pada dasarnya masih merupakan negara net importir energi, khususnya minyak.

Karena itu, lanjut Sarmuji, kemampuan bertahan dalam tekanan global menunjukkan adanya kombinasi kebijakan yang tepat antara pengelolaan sumber daya domestik dan strategi mitigasi risiko.

Hal ini sejalan dengan hasil riset JPMorgan Asset & Wealth Management dalam laporan “Pandora’s Box: The Global Energy Shock of 2026,” yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua sebagai negara paling kuat menghadapi krisis energi global, dengan tingkat ketahanan sebesar 77 persen, tepat di bawah Afrika Selatan (79 persen).

Adapun peringkat lengkap negara dengan ketahanan energi tertinggi pertama Afrika Selatan 79 persen; posisi kedua ditempati Indonesia 77 persen; lalu di urutan ketiga ada China 76 persen; di susul Amerika Serikat 70 persen; Australia 68 persen; Swedia 66 persen; Pakistan 65 persen; Rumania 64 persen; Peru 63 persen; Kolombia 60 persen.

Menurutnya ketahanan Indonesia ditopang oleh struktur energi domestik yang cukup solid karena 77 persen kebutuhan energi nasional relatif terlindungi. Komposisinya terdiri dari batu bara sebesar 48 persen, gas 22 persen, serta energi terbarukan sebesar 7 persen.

Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN, Sarmuji juga mengingatkan situasi global masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian.

Oleh karena itu, lanjut Sarmuji, pemerintah perlu terus memperkuat bauran energi nasional, mempercepat pengembangan energi terbarukan, serta meningkatkan efisiensi dan ketahanan sektor energi secara menyeluruh.

Ia menegaskan capaian tersebut harus dijaga dan ditingkatkan karena ketahanan energi tidak hanya menyangkut kondisi saat ini, tetapi juga kesiapan menghadapi berbagai risiko di masa depan.

"Pemerintah perlu terus bekerja keras dan cerdas agar Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga makin mandiri di sektor energi,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menegaskan seluruh pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia kini telah memiliki perlindungan hukum yang kuat setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-17 DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. “Dengan disahkannya RUU PPRT menjadi UU, maka seluruh PRT di Indonesia kini telah terlindungi secara hukum. Ini adalah tonggak penting dalam pengakuan negara terhadap kerja-kerja domestik yang selama ini rentan eksploitasi,” ujar Gus Falah, Rabu (22/4/2026).

Menurut anggota Fraksi PDIP itu, pengesahan UU ini membawa implikasi hukum signifikan terhadap hubungan kerja antara majikan dan PRT. Relasi yang sebelumnya cenderung informal kini berubah menjadi hubungan kerja yang diakui secara hukum dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak.

“Ke depan, hubungan kerja antara majikan dan PRT tidak lagi berbasis pada relasi personal semata, tetapi menjadi relasi hukum yang mengikat. PRT berhak atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, waktu istirahat, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” ungkapnya.

Gus Falah menambahkan UU ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dialami PRT. Dengan demikian, PRT memiliki akses lebih luas terhadap keadilan, termasuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

“Ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga soal keadilan. Negara hadir untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik perbudakan modern atau perlakuan tidak manusiawi terhadap PRT,” ujarnya.

Dia berharap seluruh pihak baik pemberi kerja maupun aparat penegak hukum dapat memahami dan mengimplementasikan ketentuan dalam undang-undang tersebut secara konsisten.

“Implementasi menjadi kunci. Sosialisasi dan pengawasan harus berjalan seiring agar tujuan perlindungan ini benar-benar dirasakan oleh para PRT di seluruh Indonesia,” kata Gus Falah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menanggapi kritik dari Komisi I DPR terkait kehadirannya dalam sejumlah rapat kerja.

Dia menyebut ketidakhadirannya disebabkan benturan jadwal yang tidak dapat dihindari.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono usai menghadiri konferensi pers terkait program prioritas dan penguatan posisi Indonesia di dunia internasional di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menjawab pertanyaan mengenai keluhan anggota dewan, Sugiono menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menghadiri rapat karena pada waktu yang bersamaan memiliki agenda lain.

"Saya kebetulan pas jadwalnya nggak ada di situ dan itu juga sudah saya komunikasikan," katanya kepada wartawan

Saat ditanya lebih lanjut apakah ketidakhadirannya telah diwakilkan dan dikomunikasikan kepada DPR, Sugiono memastikan hal tersebut sudah dilakukan.

Dia menekankan bahwa koordinasi tetap dilakukan agar hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, khususnya Komisi I yang membidangi urusan luar negeri, tetap berjalan dengan baik meski ada keterbatasan kehadiran secara langsung.

"Saya sudah komunikasikan," pungkas Sugiono.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menargetkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu rampung pada saat usia pemerintahan 2,5 tahun. Untuk itu, ia mendorong agar RUU Pemilu bisa dibahas segera pada pertengahan tahun ini.

"Mudah-mudahan sih pertengahan tahun ini sudah bisa dimulai pembahasannya," ujar Yusril saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).

Baaa juga: Sekjen Perindo Desak DPR dan Pemerintah Tuntaskan RUU Pemilu pada 2026

Kendati demikian, Yusril menilai, pembahasan RUU Pemilu tergantung pada DPR. Ia memastikan, dirinya akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto bila DPR telah memyampaikan draft RUU Pemilu.

"Dan tentu Presiden akan mengeluarkan Surpres untuk menunjuk beberapa menteri untuk membahas RUU tersebut," terang Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menyampaikan, pihaknya telah menargetkan pembahasan RUU Pemilu rampung pada saat usia pemerintahan berjalan 2,5 tahun. Hal itu ditujukan agar penyelenggara pemilu memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan pesta demokrasi itu.

"Tapi target kita sebenarnya RUU ini sudah selesai ya pada saat 2,5 tahun usia dari pemerintahan ini, supaya ada tenggang waktu yang cukup mempersiapkan pemilu 2,5 tahun sebelum dilaksanakan tahun 2029," ujar Yusril.

Kendati begitu, Yusril menilai, pemberlakuan RUU Pemilu memiliki suatu resiko, salah satunya bila ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mahkamah bikin pembatalan ataupun penafsiran baru lagi, kadang-kadang kaget-kaget dan itu bukan hanya merepotkan pemerintah dari segi anggaran, dari segi pengamanan, tapi juga merepotkan KPU sebagai pelaksana pemilu di lapangan," kata Yusril.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mengatakan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia harus dilakukan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut dia, pengawasan itu penting untuk memastikan harga pupuk bersubsidi tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Terlebih lagi, menurut dia, ketersediaan pupuk bersubsidi kini cukup melimpah.

"Pupuk ini memang luar biasa dan ketersediaannya juga sangat luar biasa, tetapi untuk daerah 3T mohon perhatian betul, karena ini berpengaruh juga ke pendapatan petani," kata Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia pun mengapresiasi Pupuk Indonesia atas ketersediaan pupuk subsidi yang dinilai semakin terjamin. Menurutnya, alokasi pupuk subsidi kini mencakup lebih banyak komoditas sehingga mampu mendukung upaya swasembada pangan.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas menilai kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi telah mendorong kepastian pasokan dan meningkatkan aksesibilitas pupuk di lapangan, bahkan di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.

Berkat penyederhanaan distribusi, menurut dia, petani dapat merasakan langsung kemudahan mendapatkan pupuk subsidi. la menyampaikan ketersediaan pupuk kini lebih terjaga sehingga petani dapat menebus pupuk sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu lama.

"Beberapa tahun terakhir ini kita harus apresiasi Pupuk Indonesia, bukan petani menunggu pupuk, tapi pupuk menunggu petani," kata Bertu.

Adapun, poin paling mendasar yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2025 terdapat pada mekanisme pembayaran subsidi pupuk sebagaimana diatur dalam pasal 14.

Pasal tersebut menyebutkan BUMN Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi untuk keperluan pengadaan bahan baku kepada kuasa pengguna anggaran.

Selain perubahan mendasar pada mekanisme pembayaran subsidi, Perpres 113 Tahun 2025 juga mempertegas sekaligus memperluas pengawasan pupuk bersubsidi, termasuk terhadap aspek penyaluran fisik dan akuntabilitas keuangan subsidi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir menyoroti kenaikan signifikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi . Kenaikan itu membuat masyarakat kelas menengah shock dan kaget.

Menurut Jalal, lonjakan harga yang terjadi dalam waktu singkat menunjukkan lemahnya aspek komunikasi publik dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi.

“Kelas menengah ke atas cukup shock, cukup kaget, karena pengumumannya sangat mendadak dan kenaikannya luar biasa,” ujar Jalal, Rabu (22/4/2026).

Dia mencontohkan kenaikan harga yang signifikan pada sejumlah jenis BBM non-subsidi dalam waktu singkat yang langsung dirasakan masyarakat di lapangan. “Saya merasakan dari sekitar Rp14.000–Rp15.000 menjadi Rp23.900. Kenaikannya sangat tinggi,” ucapnya.

Kendati begitu, Jalal tetap mengapresiasi langkah pemerintah yang masih menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan elpiji 3 kg.Hal ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Di sisi lain, dia menilai kenaikan BBM non-subsidi juga dapat dibaca sebagai sinyal kebijakan untuk mendorong percepatan transisi energi, khususnya menuju penggunaan kendaraan listrik. “Kita berharap ini mungkin dorongan agar masyarakat segera migrasi ke mobil listrik,” katanya.

Menurut Jalal, sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar, sehingga peralihan ke kendaraan listrik dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai target pengurangan emisi nasional.

“Kalau kendaraan bisa migrasi ke listrik ini akan menjadi langkah besar menuju target net zero emission 2060,” ujarnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengembalikan semua dana anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, dengan nilai total Rp28 miliar hari ini (22/4).

Kepastian pengembalian dana gereja itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BNI Putrama Wahju Setyawan usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan pihak gereja di kompleks parlemen, kemarin (21/4).

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara, sehingga paling tepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara," ujar Wahyu usai pertemuan.

"Full (Rp28 miliar), sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara," imbuhnya.

Wahyu memastikan tak ada kendala dalam proses pencairan atau pengembalian yang akan dilakukan besok.

"Tidak ada, tidak ada," katanya.

Sementara, Suster Natalia pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada DPR dan pemerintah yang telah memberikan atensi dalam kasus tersebut. Dia berharap agar proses pencairan berjalan dengan baik.

"Kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik sekali lagi. Semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Itu dari kami, terima kasih," katanya.

Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian hingga Sabtu (18/4), jumlah dana gereja yang digelapkan diperkirakan sekitar Rp28 miliar.

Kasus penggelapan dana Rp28 miliar ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan pelaku bukan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Sebelumnya, BNI mengaku ikut dirugikan dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara.

Dalam kasus ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp28 miliar. Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka pun turut prihatin dalam kasus ini.

"BNI dalam hal ini termasuk pihak yang dirugikan dalam kejadian ini, dan pastinya kami juga prihatin atas kejadian ini khususnya kepada nasabah Paroki Aek Nabara," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia mengatakan BNI telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Langkah Komisi III DPR yang membuka ruang kepada organisasi profesi advokat untuk memberi masukan dalam penyusunan naskah akademik revisi UU No.18 Tahun 2003tentang Advokat diapresiasi. Salah satunya dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo) Heikal Safar.

"Saya selaku Sekjen Propindo dan pengurus organisasi advokat Propindo mendukung keterlibatan organisasi advokat memberi masukan dalam menyusun draf naskah akademik mengenai revisi UU Advokat," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Heikal Safar mengapresiasi Komisi III DPR bersama pemerintah yang telah sukses mengesahkanUU No.1 Tahun 2023tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) danUU No.20 Tahun 2025tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kami sebagai mitra kerja Komisi III DPR juga bertekad menuntaskan revisiUndang-Undang No.18 Tahun 2003tentang Advokat," paparnya.

Heikal Safar berharap UU Advokat yang baru menjadi momentum kebangkitan advokat. Sebab UU Advokat yang ada sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu dibenahi. "Kami berharap advokat sebagai wakil rakyat bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum mendapat perhatian negara," ujarnya.

Heikal menyinggung banyaknya organisasi profesi advokat justru memunculkan persoalan berkepanjangan dan tak kunjung terselesaikan.

"Organisasi advokat di Indonesia tidak bersifat wadah tunggal atau single bar, melainkan setara dengan organisasi profesi advokat lainnya. Sekarang telah berkembang multibar karena wadah tunggal yang dicita-citakan UU 18/2003 pada praktiknya telah memicu konflik berkepanjangan," katanya.

Untuk itu, UU Advokat layak direvisi mengingat ada 30 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memberikan kaidah baru terhadap beleid yang berusia 23 tahun itu. Intinya, RUU ini perlu mendongkrak posisi advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini selaras Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman.

"Salah satu masukan terhadap hak imunitas advokat yang diatur dalam KUHAP baru antara lain tafsir soal ‘itikad baik’ yang mengacu kode etik advokat untuk menanggalkan ego organisasi masing-masing, dengan mengedepankan kepentingan advokat sebagai wakil bagi rakyat yang berhadapan dengan hukum,” katanya.

Heikal menekankan pentingnya revisi UU Advokat rampung dalam satu periode. Sebab revisi UU Advokat telah berulang kali masuk program legislasi nasional (Prolegnas) tapi tak kunjung dibahas dan disahkan.

“Saya setuju revisi UU Advokat segera dirampungkan dalam satu periode , karena melihat kondisi kebutuhan dan kenyataan di zaman modern sekarang ini," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melek terhadap dunia bisnis hingga berdikari pangan, sehingga jangan hanya menjalankan aktivitas jualan.

Dia menyayangkan masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan bisnis dengan "gaya lama" alias hanya bermodal nekat tanpa dibekali strategi yang matang.

"Kita ingin memastikan yang tumbuh bukan cuma industrinya secara statistik, tapi juga kesejahteraan pelakunya," kata Putra dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan hal itu saat kunjungan kerja ke para pelaku UMKM Jakarta Timur, yang dinilainya memiliki potensi besar.

Menurut Putra, literasi bisnis sebenarnya sederhana, yakni adalah bagaimana pelaku usaha pintar "bercerita" tentang keunikan usahanya sendiri. Ia mencontohkan perajin batik di Ciracas atau Pulo Gadung harus mampu menjual filosofi di balik setiap motifnya, sehingga produk tersebut memiliki nilai lebih di mata wisatawan.

"Kita punya Condet dengan wangi parfumnya, Jatinegara dengan kuliner legendaris. Namun kita sering cuma sekadar jualan. Lewat melek bisnis, kita ingin peracik parfum tidak cuma jual parfum, tapi jual cerita di balik aromanya," kata dia.

Selain itu, dia menilai masalah modal yang selalu jadi keluhan klasik bagi pelaku UMKM karena banyak pelaku usaha yang masih alergi terhadap bank karena tidak memahami caranya.

Menurut Putra, ada sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai "bensin" buat mempercepat laju bisnis, bukan beban cicilan yang menakutkan.

"Bunganya rendah, syaratnya juga nggak ribet, asal punya izin usaha (NIB) dan usahanya beneran jalan. Jadi, jangan biarkan ide bagus mati cuma gara-gara tidak punya modal," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa bisnis di sektor pariwisata harus terkait dengan ketahanan pangan. Hal itu menurut dia karena dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan.

"Apalah artinya tempat wisata bagus kalau rakyatnya masih cemas soal makan? Jangan biarkan sejengkal tanah pun di halaman menganggur," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis isu penggabungan Partai Gerindra dan Partai NasDem.

Dasco mengatakan bahwa dirinya bingung atas informasi "merger" karena tidak ada pembicaraan tersebut.

"Seperti yang disampaikan oleh NasDem bahwa itu kita tidak pernah ada pembicaraan seperti itu. Kita juga bingung begitu dengar juga kita bingung sumbernya dari mana.

Wakil Ketua DPR RI itu tidak ingin memperpanjang isu penggabungan Partai Gerindra dan NasDem. Dia berpendapat bahwa Gerindra dalam persoalan ini tidak perlu memberikan bantahan karena klarifikasi lebih dulu disampaikan oleh Partai NasDem.

"Tapi karena NasDem juga sudah duluan menjelaskan karena subjeknya NasDem, ya kita pikir sudah cukup," ucapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan wacana fusi kedua partai tersebut adalah hal yang wajar dalam dinamika politik.

Dia memastikan wacana tersebut belum menjadi pembahasan internal NasDem. Saat ini, katanya, Partai NasDem masih fokus pada konsolidasi organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk penguatan struktur partai dan pendidikan politik kader.

"Kita bahkan belum belum ini, belum belum ada hal yang khusus terkait dengan itu semua. Dan saya yakin di apa tempat lain juga sama. Karena kita sekarang masih fokus mengonsolidasikan apa internal kita,"katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen pada Senin (13/4/2026).

Namun menurutnya, realisasi gagasan tersebut memerlukan pertimbangan matang, terutama terkait ideologi, identitas, dan eksistensi masing-masing partai.

"Nah, ketika misalnya rencana atau ada wacana terkait dengan fusi, faktor itu juga kan perlu harus kita pertimbangkan ya. Ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai dengan semangat, motivasi, dan filosofi membangun partai masing-masing. Itu juga apa, apakah itu masih nanti apa menjadi pertimbangan semua," jelasnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan bakal mencairkan semua dana dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, pada Rabu (22/4) besok.

Kepastian itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BNI Putrama Wahju Setyawan usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Selasa (21/4).

Wahyu yang datang bersama jajaran pada kesempatan itu datang bersama Suster Natalia selaku Bendahara Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara, sehingga paling tepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara," ujar Wahyu usai pertemuan.

"Full (Rp28 miliar), sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara," imbuhnya.

Wahyu memastikan tak ada kendala dalam proses pencairan atau pengembalian yang akan dilakukan besok.

[Gambas:Youtube]

"Tidak ada, tidak ada," katanya.

Sementara, Suster Natalia pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada DPR dan pemerintah yang telah memberikan atensi dalam kasus tersebut. Dia berharap agar proses pencairan berjalan dengan baik.

"Kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik sekali lagi. Semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Itu dari kami, terima kasih," katanya.

Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian hingga Sabtu (18/4), jumlah dana yang digelapkan diperkirakan sekitar Rp28 miliar. Sementara, kasus ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan pelaku bukan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.