Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PENGUMUMAN pembentukan pakta kerja sama pertahanan baru antara Indonesia dan Amerika Serikat menandai babak penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Dengan tiga pilar utama—modernisasi militer, peningkatan kapasitas SDM, serta latihan dan kerja sama operasional—pakta ini diklaim sebagai upaya memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Namun di balik narasi resmi tersebut, muncul pertanyaan strategis yang lebih mendasar: sejauh mana kerja sama ini selaras dengan politik luar negeri bebas aktif dan bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan pertahanan Indonesia?

Kemitraan bukan Subordinasi

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menempatkan dirinya dalam posisi yang unik di panggung global: tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun, tetapi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan fondasi kebijakan luar negeri yang menjaga ruang gerak strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dengan negara besar seperti Amerika Serikat bukanlah hal yang tabu, selama tidak berkembang menjadi aliansi militer yang mengikat.

Secara normatif, pakta ini masih berada dalam koridor tersebut. Penekanan pada kedaulatan, saling menghormati, dan kepentingan bersama menunjukkan bahwa Indonesia tidak menyerahkan otonomi strategisnya.

Kerja sama dalam bentuk pelatihan, pendidikan militer, dan interoperabilitas dapat dipahami sebagai upaya peningkatan kapasitas, bukan integrasi kekuatan. Dengan kata lain, ini adalah kemitraan, bukan subordinasi.

Namun demikian, realitas geopolitik tidak pernah sesederhana teks pernyataan bersama. Rivalitas antara kekuatan besar di Indo-Pasifik, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, menciptakan konteks yang sarat persepsi.

Dalam situasi seperti ini, setiap langkah kerja sama militer berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan. Indonesia, yang selama ini berperan sebagai penyeimbang dan “honest broker” di kawasan, berisiko kehilangan posisi tersebut jika tidak cermat mengelola narasi dan implementasi kebijakan.

Dari perspektif non-blok, tantangan utamanya adalah menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan besar. Pakta ini masih dapat diterima selama tidak disertai kehadiran militer asing secara permanen, tidak mengandung kewajiban pertahanan kolektif, dan tidak menyeret Indonesia ke dalam konflik pihak lain.

Namun jika kerja sama berkembang terlalu jauh—misalnya dalam bentuk ketergantungan sistem senjata atau integrasi doktrin—maka garis batas non-blok bisa menjadi kabur.

Penetrasi Kepentingan

Bagi TNI, pakta ini menawarkan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, akses terhadap teknologi militer maju, peningkatan kualitas pelatihan, dan pengalaman interoperabilitas merupakan keuntungan nyata.

Dalam era ancaman multidimensi—dari konflik konvensional hingga perang siber—kapasitas seperti ini menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan.

Efek tangkal (deterrence) Indonesia pun berpotensi meningkat, terutama di kawasan yang semakin kompetitif. Namun di sisi lain, terdapat potensi ketergantungan yang tidak boleh diabaikan.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan yang tidak dikelola dengan hati-hati dapat berujung pada ketergantungan logistik, teknologi, bahkan doktrin. Ketika hal ini terjadi, kedaulatan tidak lagi hilang secara frontal, tetapi terkikis secara perlahan.

Selain itu, intensitas interaksi juga membuka ruang bagi penetrasi kepentingan, baik dalam bentuk pengaruh kebijakan maupun kerentanan terhadap informasi strategis.

Oleh karena itu, kunci utama terletak pada bagaimana Indonesia—khususnya TNI sebagai pelaksana—mengelola kerja sama ini. Pendekatan selektif menjadi penting: mengambil manfaat maksimal tanpa terjebak dalam komitmen yang membatasi.

Diversifikasi mitra pertahanan juga harus tetap dijaga, sehingga Indonesia tidak bergantung pada satu kekuatan saja. Di atas semua itu, penguatan industri pertahanan dalam negeri menjadi fondasi utama untuk memastikan kemandirian jangka panjang.

Pada akhirnya, pakta ini bukan sekadar dokumen kerja sama, melainkan ujian nyata bagi konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Ini juga menjadi ujian bagi TNI dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme modern dan kedaulatan nasional. Jika dikelola dengan cermat, kerja sama ini dapat menjadi instrumen penguatan.

Namun jika lengah, ia berpotensi menjadi pintu masuk bagi erosi otonomi strategis. Indonesia tidak kekurangan pengalaman dalam memainkan peran di antara kekuatan besar.

Tantangannya kini adalah memastikan bahwa setiap langkah tetap berpijak pada kepentingan nasional—bukan sekadar mengikuti arus geopolitik yang sedang menguat.

Yang disepakati adalah adanya peningkatan pendapatan dan beberapa tunjangan, antara lain adalah untuk kenaikan upah 3 persen di tahun pertama dan 4 persen di tahun kedua, dan juga ada tunjangan pendidikan anak yang naik 15 persen,

Jakarta (ANTARA) - PT Freeport Indonesia memperkuat hubungan industrial perusahaan dan pekerja melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-24 Periode 2026–2028 yang diteken di Jakarta, Jumat.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, proses pembuatan hingga kesepakatan PKB ini dilakukan dengan menjunjung nilai kekeluargaan.

“Tentu saja, kita lakukan dengan cara yang sangat kekeluargaan sehingga tercapai suatu kesepakatan yang mencerminkan rasa keluarga satu sama lain,” kata Tony.

Adapun perjanjian yang disepakati dalam PKB ke-24 tersebut antara lain terkait peningkatan pendapatan, tunjangan, hingga asuransi keselamatan kerja dan kematian.

“Yang disepakati adalah adanya peningkatan pendapatan dan beberapa tunjangan, antara lain adalah untuk kenaikan upah 3 persen di tahun pertama dan 4 persen di tahun kedua, dan juga ada tunjangan pendidikan anak yang naik 15 persen,“ kata Tony.

“Ada kemudian tunjangan hari tua sebesar Rp2 juta untuk seluruh karyawan per bulan, juga ada tunjangan asuransi untuk kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian itu dari 50 ribu dolar AS menjadi 75 ribu dolar AS,” ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang turut menyaksikan langsung penandatanganan PKB tersebut, mengatakan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja sangat diperlukan.

Ia pun mengapresiasi PT Freeport Indonesia yang konsisten dengan PKB selama 48 tahun perusahaan itu berdiri.

“Artinya dalam hubungan kerja selama 3 tahun ke depan, sudah ada sebuah dokumen legal resmi yang bisa menjadi patokan dalam nanti ketika ada hubungan industrial,” kata Menaker.

Menaker Yassierli pun menilai PKB berperan sebagai pedoman bersama yang memperjelas hak dan kewajiban para pihak, sekaligus menjadi rujukan dalam membangun dialog dan kepastian hubungan kerja.

“Terkait dengan tantangan yang dihadapi ke depan, sehingga satu-satunya solusi itu adalah bagaimana serikat pekerja, serikat buruh, dan manajemen ini harus bersinergi, harus berkolaborasi untuk mewujudkan hubungan industrial transformatif ke depan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mendorong semua perusahaan agar memiliki PKB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan sinergi perusahaan dan pekerja sangat penting untuk mewujudkan hubungan industrial yang lebih transformatif.

“Terkait dengan tantangan yang dihadapi ke depan, sehingga satu-satunya solusi itu adalah bagaimana serikat pekerja, serikat buruh, dan manajemen ini harus bersinergi, harus berkolaborasi untuk mewujudkan hubungan industrial transformatif ke depan,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan salah satu upaya sinergi tersebut adalah dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dan pekerja.

Tak hanya itu, Menaker Yassierli pun menilai PKB berperan sebagai pedoman bersama yang memperjelas hak dan kewajiban para pihak, sekaligus menjadi rujukan dalam membangun dialog dan kepastian hubungan kerja.

Adapun PKB sendiri adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha yang berisi tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

PKB pun biasanya dibuat untuk mengatur hubungan kerja di perusahaan dan menjadi acuan bagi kedua belah pihak.

“Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mendorong semua perusahaan agar memiliki PKB ini,” ujar Menaker Yassierli.

Hal ini, lanjutnya, penting untuk menciptakan ekosistem kerja yang tak hanya fokus pada kebutuhan hidup layak, tetapi juga peningkatan kompetensi, produktivitas, dan upaya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif.

“Kita punya PR (pekerjaan rumah) besar itu adalah membangun ekosistem yang inklusif. Ini nomor satu, dalam artian semua mendapatkan kesempatan yang sama,” kata Menaker Yassierli.

Selain itu, Menaker juga mengingatkan perusahaan untuk menjunjung tinggi perlindungan dan keselamatan pekerja.

Menurutnya, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada akhirnya kembali ke hal paling mendasar yaitu pekerja bisa bekerja dengan aman dan perusahaan mampu melindungi seluruh orang di tempat kerja secara bertanggung jawab.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik yang menyebut dirinya terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa seluruh perjalanan tersebut dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk untuk mengamankan kebutuhan energi .

Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

"Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan keluar negeri. Saudara-saudara untuk amankan minyak, ya gue harus ke mana-mana," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, kunjungan luar negeri yang dilakukannya telah membuahkan hasil konkret. Ia mencontohkan lawatannya ke Jepang beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama strategis. "Kita ke Jepang kita dapat. Nih saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi ke sebuah negara," ujarnya.

Meski mengungkapkan rencana kunjungan berikutnya, Prabowo belum bersedia membeberkan negara tujuan yang akan didatanginya dalam waktu dekat.

"Nanti begitu aku berangkat kau tau ke mana. Amankan juga, tapi alhamdulillah sebelum saya berangkat, advance team, tenang. Jadi saya confident, bagi saya Indonesia Gelap enggak ada. Indonesia cerah di saat banyak negara susah," tutur Prabowo.

Hubungan industrial harus naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga transformatif, di mana pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pentingnya hubungan industrial yang harmonis dan transformatif bagi pekerja/buruh dan perusahaan agar tidak tertinggal di tengah persaingan dan disrupsi teknologi kecerdasan buatan (AI).

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan, hubungan industrial ke depan tidak cukup hanya menjaga stabilitas atau meredam konflik, tetapi harus menjadi fondasi kolaborasi antara pekerja dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan.

“Hubungan industrial harus naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga transformatif, di mana pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, ia menilai perubahan itu mendesak karena struktur pekerjaan terus bergeser seiring digitalisasi.

Di sektor kesehatan dan farmasi sekalipun, perkembangan teknologi menuntut cara kerja yang lebih adaptif. Karena itu, inovasi tidak boleh berjalan sendiri tanpa perlindungan bagi pekerja.

“Ketika dunia berbicara tentang IT, otomasi, dan AI, kita harus memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal. No one left behind. Inovasi dan produktivitas harus berjalan seiring dengan perlindungan pekerja,” katanya.

Selain itu, Menaker Yassierli menjelaskan, hubungan industrial yang matang tidak lahir secara instan. Tahap awal dimulai dari kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, lalu berkembang melalui komunikasi yang terbuka, konsultasi dalam pengambilan kebijakan, kerja sama dalam menyelesaikan persoalan, hingga akhirnya mencapai kolaborasi dan kemitraan strategis.

Pada tahap tertinggi itu, pekerja tidak lagi dipandang semata sebagai faktor produksi, melainkan aset strategis perusahaan.

Dengan cara pandang tersebut, hubungan industrial tidak hanya berguna untuk mencegah perselisihan, tetapi juga menjadi jalan untuk memperkuat daya saing usaha dan menjaga keberlanjutan kesejahteraan pekerja.

“Mimpi saya, semua perusahaan maturitas hubungan industrialnya naik kelas. Yang dulunya tidak ada SP/SB (serikat buruh/pekerja) jadi ada SP/SB. Yang tidak ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) jadi punya PKB. Yang sudah punya PKB tapi pasalnya masih kering, sudah ada win-win solution. Naik kelas lagi, mulai berkolaborasi, perusahaan dan pekerja menjadi mitra bersama, mereka juga concern peduli terhadap lingkungan sekitar,” jelasnya.

Menurut dia, peningkatan kesejahteraan pekerja juga tidak bisa dilepaskan dari produktivitas. Karena itu, hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan semangat saling percaya, saling mendengar, dan saling mencari solusi, bukan semata mempertentangkan kepentingan pekerja dan perusahaan.

Ia pun mendorong agar aspirasi pekerja disampaikan secara konstruktif melalui dialog sosial yang mengedepankan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat.

“Hubungan industrial yang transformatif menjadi salah satu kunci untuk membawa dunia kerja Indonesia lebih siap menghadapi perubahan menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas,” ujar Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia), melalui PT Coca-Cola Bottling Indonesia (PT CCBI) dan PT Coca-Cola Distribution Indonesia (PT CCDI) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2026-2028 di Pabrik Bekasi 1, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kerja sama ini untuk mewujudkan hak dan kewajiban perusahaan serta karyawan secara adil sesuai perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Prosesi penandatanganan dilakukan langsung Presiden Direktur CCEP Indonesia, Xavi Selga, bersama perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di lingkungan perusahaan. Momen ini menjadi tonggak penting yang menandai tercapainya kesepakatan bersama antara manajemen dan pekerja terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, sekaligus memperkuat fondasi hubungan industrial yang harmonis, adil dan berkeadilan. Kisah Sukses Warren Buffett Investasi Saham Coca-Cola, dari Uang Saku ke Miliaran Dolar

Xavi Selga menegaskan, penandatanganan PKB ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen bersama dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan, keselamatan, dan keadilan bagi seluruh karyawan. Ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat budaya saling menghormati serta mendorong peningkatan berkelanjutan. ”Kami mengucapkan terima kasih kepada Serikat Pekerja atas dialog konstruktif yang telah terjalin,” katanya.

Proses pembaruan PKB periode 2026-2028 sendiri dilalui melalui serangkaian tahapan yang komprehensif,

mulai dari verifikasi serikat pekerja/serikat buruh di lingkungan CCEP Indonesia, pra-perundingan, hingga perundingan intensif yang berlangsung dalam tiga tahap. Seluruh rangkaian tersebut kemudian ditutup dengan finalisasi draf PKB pada Maret 2026.

People & Culture Director CCEP Indonesia, Mathilda Lumantobing mengatakan, penandatanganan

PKB ini menjadi momen penting yang mencerminkan semangat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja

dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. ”Momentum penandatanganan PKB ini menjadi langkah penting bagi CCEP Indonesia dalam memperkuat kemitraan antara manajemen dan serikat pekerja,” ujarnya.

Perusahaan meyakini, hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan usaha. Lebih lanjut, penandatanganan PKB ini juga menjadi penegasan komitmen dalam hal memperkuat peran dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. Stafsus Menaker: Kemajuan Dunia Industri Wajib Diikuti Kesejahteraan Pekerja

PKB periode 2026-2028 ini akan berlaku efektif mulai 1 April 2026 hingga 31 Maret 2028. Ini menjadi pedoman bersama dalam menjaga iklim kerja yang produktif, aman, dan positif bagi seluruh karyawan serta mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis Jepang-Indonesia bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih serta pengusaha asal Indonesia, dengan 10 kesepakatan antar bisnis berhasil disepakati dalam forum itu dengan nilai mencapai 22,6 miliar dolar AS.

"Usai menemui Kaisar Naruhito, Presiden melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan di Jepang dengan menghadiri Japan-Indonesia Business Forum bersama anggota Kabinet Merah Putih serta para pengusaha dari Indonesia," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo saat dihubungi di Jakarta pada Senin.

"Dalam forum tersebut, sebanyak sepuluh kesepakatan kerja sama business-to-business dengan nilai mencapai USD 22,6 miliar berhasil disepakati," tambahnya.

Dia menyebut kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang.

Tidak hanya itu, dengan kesepakatan tersebut maka dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di berbagai sektor prioritas. Termasuk untuk peluang di sektor industri, energi dan pengembangan teknologi.

Sebelumnya, Presiden juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Kaisar Jepang Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo, Senin, untuk mempererat hubungan persahabatan kedua negara.

Menurut keterangan resmi, dalam kesempatan itu selain membahas agenda formal kenegaraan, pembicaraan tersebut juga diwarnai dengan pertukaran cerita-cerita ringan yang mencerminkan kedekatan personal antara Presiden RI dan Kaisar Jepang.

Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan terpisah dengan Putra Mahkota Jepang Fumihito yang merupakan adik dari Kaisar. Pertemuan itu semakin memperkuat hubungan emosional serta persahabatan antara Indonesia dan Jepang hingga ke tingkat keluarga kekaisaran.

​Usai sesi pertemuan formal, Presiden Prabowo bersama Kaisar Naruhito dan Putra Mahkota Fumihito menghadiri jamuan santap siang kenegaraan.

Agenda makan siang tersebut diselenggarakan di Rensui North, salah satu bagian dari kompleks Imperial Palace. ​Suasana jamuan berlangsung cair dengan pemandangan taman khas Jepang yang tertata tepat di hadapan kedua pemimpin.

Presiden Prabowo juga sempat mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan suasana taman tersebut seraya berbincang santai dengan Kaisar Naruhito sepanjang acara berlangsung.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia dengan Singapura dan Malaysia dalam pertemuan bilateral dengan kedua negara tetangga tersebut.

"Melalui rangkaian pertemuan bilateral tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kawasan," kata Wamendag Roro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pertemuan bilateral Wamendag RI dengan sejumlah mitra strategis tersebut berlangsung di sela pertemuan 32nd ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat di Taguig, Filipina, Jumat (13/3).

Dalam pertemuan dengan Deputy Prime Minister and Minister of Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong, Wamendag Roro menyoroti perkembangan positif hubungan perdagangan kedua negara.

Nilai perdagangan Indonesia-Singapura tercatat meningkat 14,6 persen dalam lima tahun terakhir, dari 16,85 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 19,32 miliar dolar AS pada 2025.

Indonesia menilai kemitraan perdagangan dengan Singapura memiliki potensi untuk terus berkembang, khususnya dalam mendorong diversifikasi produk ekspor Indonesia yang bernilai tambah lebih tinggi.

"Hubungan perdagangan Indonesia dan Singapura menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Ke depan, kami melihat peluang besar untuk memperluas kerja sama, khususnya dalam mendorong ekspor produk Indonesia yang bernilai tambah lebih tinggi," ujar Wamendag Roro.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proses aksesi terhadap Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Indonesia memandang CPTPP sebagai kerangka kerja perdagangan modern yang dapat memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

"Indonesia berkomitmen melanjutkan proses aksesi CPTPP sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional dan untuk memperkuat integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan global yang berbasis aturan," katanya menjelaskan.

Selain itu, kedua pihak juga membahas sejumlah agenda kerja sama ekonomi regional, termasuk perkembangan negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta berbagai inisiatif kerja sama perdagangan dan investasi.

"Indonesia mendorong agar berbagai inisiatif kerja sama ekonomi regional, termasuk DEFA dan RCEP, dapat terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Roro Esti.

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Deputy Minister of Investment, Trade, and Industry Malaysia Sim Tze Tzin, Wamendag Roro juga membahas upaya memperkuat hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia.

Pada 2025, total perdagangan kedua negara mencapai 24,22 miliar dolar AS.

Indonesia melihat peluang besar untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan kerja sama di berbagai sektor bernilai tambah di antara kedua negara.

Pertemuan tersebut juga membahas penguatan mekanisme kerja sama bilateral, termasuk rencana penyelenggaraan Joint Trade and Investment Committee (JTIC) serta penguatan kerja sama investasi melalui Malaysia-Indonesia Investment Committee (MIIC).

Selain itu, kedua negara juga membahas perkembangan kerja sama perdagangan di kawasan perbatasan, termasuk implementasi Border Trade Agreement (BTA) 2023 dan upaya percepatan normalisasi perdagangan lintas batas di Entikong-Tebedu.

"Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan perdagangan yang kuat. Kami melihat banyak peluang untuk memperluas kerja sama, termasuk melalui peningkatan perdagangan bernilai tambah dan penguatan konektivitas ekonomi di kawasan perbatasan," kata Wamendag Roro Esti.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia dengan Singapura dan Malaysia dalam pertemuan bilateral dengan kedua negara tetangga tersebut.

"Melalui rangkaian pertemuan bilateral tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kawasan," kata Wamendag Roro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pertemuan bilateral Wamendag RI dengan sejumlah mitra strategis tersebut berlangsung di sela pertemuan 32nd ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat di Taguig, Filipina, Jumat (13/3).

Dalam pertemuan dengan Deputy Prime Minister and Minister of Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong, Wamendag Roro menyoroti perkembangan positif hubungan perdagangan kedua negara.

Nilai perdagangan Indonesia-Singapura tercatat meningkat 14,6 persen dalam lima tahun terakhir, dari 16,85 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 19,32 miliar dolar AS pada 2025.

Indonesia menilai kemitraan perdagangan dengan Singapura memiliki potensi untuk terus berkembang, khususnya dalam mendorong diversifikasi produk ekspor Indonesia yang bernilai tambah lebih tinggi.

"Hubungan perdagangan Indonesia dan Singapura menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Ke depan, kami melihat peluang besar untuk memperluas kerja sama, khususnya dalam mendorong ekspor produk Indonesia yang bernilai tambah lebih tinggi," ujar Wamendag Roro.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proses aksesi terhadap Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Indonesia memandang CPTPP sebagai kerangka kerja perdagangan modern yang dapat memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

"Indonesia berkomitmen melanjutkan proses aksesi CPTPP sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional dan untuk memperkuat integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan global yang berbasis aturan," katanya menjelaskan.

Selain itu, kedua pihak juga membahas sejumlah agenda kerja sama ekonomi regional, termasuk perkembangan negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta berbagai inisiatif kerja sama perdagangan dan investasi.

"Indonesia mendorong agar berbagai inisiatif kerja sama ekonomi regional, termasuk DEFA dan RCEP, dapat terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Roro Esti.

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Deputy Minister of Investment, Trade, and Industry Malaysia Sim Tze Tzin, Wamendag Roro juga membahas upaya memperkuat hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia.

Pada 2025, total perdagangan kedua negara mencapai 24,22 miliar dolar AS.

Indonesia melihat peluang besar untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan kerja sama di berbagai sektor bernilai tambah di antara kedua negara.

Pertemuan tersebut juga membahas penguatan mekanisme kerja sama bilateral, termasuk rencana penyelenggaraan Joint Trade and Investment Committee (JTIC) serta penguatan kerja sama investasi melalui Malaysia-Indonesia Investment Committee (MIIC).

Selain itu, kedua negara juga membahas perkembangan kerja sama perdagangan di kawasan perbatasan, termasuk implementasi Border Trade Agreement (BTA) 2023 dan upaya percepatan normalisasi perdagangan lintas batas di Entikong-Tebedu.

"Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan perdagangan yang kuat. Kami melihat banyak peluang untuk memperluas kerja sama, termasuk melalui peningkatan perdagangan bernilai tambah dan penguatan konektivitas ekonomi di kawasan perbatasan," kata Wamendag Roro Esti.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Firman Tendry Masengi

Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute

DUNIA pasca-Perang Dunia Kedua sesungguhnya telah mewarisi sebuah kompas moral yang tegas: kolonialisme harus dihapuskan dari muka bumi dan kemerdekaan adalah hak yang tidak dapat dicabut dari setiap bangsa. Prinsip tersebut tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari pengalaman historis bangsa-bangsa yang pernah hidup di bawah dominasi imperium global.

Namun lebih dari tujuh dekade setelah bangsa-bangsa Asia dan Afrika berkumpul dalam Bandung Conference untuk merumuskan prinsip solidaritas dekolonialisasi, realitas politik global justru memperlihatkan ironi yang pahit. Sistem hukum internasional yang seharusnya menjadi pelindung universal bagi martabat manusia sering kali terjebak dalam kalkulasi geopolitik kekuatan besar.

Tragedi kemanusiaan di Palestina memperlihatkan dengan gamblang bagaimana norma internasional yang secara retoris diagungkan dapat kehilangan daya paksa ketika berhadapan dengan kepentingan strategis global.

Dalam konteks inilah respons negara-negara Global South terhadap konflik tersebut menjadi ujian historis: apakah semangat solidaritas dekolonialisasi yang melahirkan Bandung Principles masih hidup sebagai etika politik dunia berkembang, atau telah berubah menjadi sekadar artefak moral dari masa lalu.

Kontras yang mencolok dapat dilihat dalam pendekatan Presiden Kolombia Gustavo Petro dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam merespons tragedi tersebut. Kedua pemimpin ini sama-sama berasal dari tradisi politik dunia berkembang yang lahir dari sejarah panjang kolonialisme, namun mereka menempuh jalur diplomasi yang berbeda.

Petro memilih konfrontasi moral melalui pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel serta dukungan terhadap proses hukum internasional yang menuduh terjadinya genosida. Sebaliknya, Prabowo mengedepankan pendekatan diplomasi pragmatis dengan menekankan pentingnya gencatan senjata dan realisasi solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.

Perbedaan ini bukan sekadar variasi gaya kepemimpinan, melainkan refleksi dari dua strategi yang berbeda dalam memanfaatkan hukum internasional sebagai instrumen politik global.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui perspektif Third World Approaches to International Law dalam disiplin International Law. Pendekatan ini berangkat dari kritik historis bahwa hukum internasional modern berkembang dalam konteks ekspansi kolonial Eropa sehingga banyak norma dan institusinya mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.

Oleh karena itu negara-negara Global South tidak hanya berperan sebagai penerima norma internasional, tetapi juga sebagai aktor yang berusaha merekonstruksi makna hukum internasional agar lebih responsif terhadap pengalaman historis kolonialisme.

Dalam kerangka ini hukum internasional tidak dipahami sebagai sistem netral yang berdiri di atas politik, melainkan sebagai arena kontestasi normative. Di mana negara-negara berkembang berupaya menegosiasikan kembali prinsip keadilan global yang pernah mereka suarakan di Bandung.

Presiden Gustavo Petro secara eksplisit mendefinisikan tindakan militer Israel di Jalur Gaza sebagai genosida. Sebuah kategori hukum yang memiliki implikasi serius dalam kerangka Genocide Convention dan Rome Statute of the International Criminal Court.

Berdasarkan landasan tersebut Kolombia tidak hanya mengusir diplomat Israel tetapi juga memberikan dukungan terhadap proses litigasi internasional di International Court of Justice. Langkah ini menunjukkan penggunaan hukum internasional sebagai alat konfrontasi moral yang bertujuan mengguncang legitimasi praktik kekerasan yang dianggap melanggar norma fundamental kemanusiaan.

Dari sudut pandang teori dalam disiplin International Relations, sikap Petro dapat dijelaskan melalui pendekatan konstruktivisme yang menekankan peran identitas historis dan norma moral dalam membentuk perilaku negara. Amerika Latin memiliki memori panjang kolonialisme serta intervensi kekuatan eksternal sehingga solidaritas terhadap Palestina sering dimaknai sebagai kelanjutan dari perjuangan melawan dominasi global.

Dalam kerangka ini tindakan Petro bukan sekadar kalkulasi diplomatik, melainkan ekspresi identitas politik kawasan yang memandang pembelaan terhadap bangsa tertindas sebagai kewajiban historis. Sebaliknya pendekatan Presiden Prabowo Subianto menampilkan orientasi yang lebih pragmatis.

Dalam berbagai forum internasional ia menegaskan pentingnya gencatan senjata serta realisasi solusi dua negara sebagai kerangka realistis untuk mencapai perdamaian jangka panjang. Namun, pendekatan ini tidak berakar pada mandat konstitusional Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi.

Dalam tradisi diplomasi Indonesia, prinsip tersebut tidak dapat diterjemahkan sebagai politik luar negeri bebas aktif yang menempatkan Indonesia sebagai aktor yang mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi multilateral. Inilah dilema kompleks.

Secara historis Indonesia bukan hanya negara yang mendorong perdamaian, tetapi juga negara yang lahir dari revolusi anti-kolonial dan memimpin solidaritas negara berkembang melalui forum seperti Non-Aligned Movement.

Dalam sejarahnya Indonesia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai mediator netral dalam persoalan kolonialisme; Indonesia justru menjadi salah satu suara paling tegas yang menentang struktur penjajahan global. Warisan tersebut menemukan artikulasi moralnya dalam Bandung Conference yang menegaskan bahwa solidaritas terhadap bangsa tertindas merupakan kewajiban etis dunia berkembang.

Dari perspektif tersebut, pendekatan diplomasi yang terlalu berhati-hati berisiko mereduksi dimensi kolonial dari konflik Palestina. Narasi solusi dua negara memang telah lama menjadi formula resmi komunitas internasional, tetapi dalam praktiknya sering kali berubah menjadi retorika diplomatik yang menunda penyelesaian struktural terhadap realitas pendudukan dan ketimpangan kekuasaan.

Ketika diplomasi terlalu menekankan keseimbangan formal antara dua pihak yang secara faktual berada dalam relasi kekuasaan yang tidak setara, maka ia berpotensi kehilangan sensitivitas terhadap akar kolonial konflik tersebut. Kritik ini tidak berarti menolak diplomasi damai, tetapi mengingatkan bahwa perdamaian yang sejati tidak dapat dibangun di atas ambiguitas moral.

Dalam kajian Global South terhadap International Law, netralitas yang terlalu berhati-hati justru sering berfungsi sebagai mekanisme reproduksi status quo dalam sistem internasional yang tidak seimbang. Oleh karena itu negara-negara berkembang menghadapi dilema permanen: apakah mereka akan menggunakan hukum internasional untuk menantang struktur kekuasaan global, atau sekadar mengelola konflik di dalam struktur tersebut.

Di titik inilah ironi sejarah terasa begitu tajam. Lebih dari tujuh dekade setelah bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin berkumpul di Bandung untuk menegaskan bahwa kolonialisme harus dihapuskan dari muka bumi, tragedi kemanusiaan masih berlangsung di hadapan dunia yang mengaku beradab. Sistem hukum internasional yang seharusnya melindungi martabat manusia sering kali tersandera oleh veto geopolitik dan kepentingan strategis yang melampaui komitmen moralnya sendiri.

Norma fundamental seperti larangan genosida dan penindasan terhadap suatu bangsa telah lama diakui sebagai norma imperatif dalam International Law, namun penerapannya sering kali bergantung pada kalkulasi kekuasaan global.

Dalam konteks ini perbedaan pendekatan antara Gustavo Petro dan Prabowo Subianto memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar strategi diplomasi. Konfrontasi moral Kolombia dan diplomasi pragmatik Indonesia pada dasarnya merupakan dua ekspresi dari perjuangan dunia berkembang untuk mempertahankan relevansi etika Global South dalam tatanan internasional yang masih sarat hierarki kekuasaan.

Yang satu mengguncang legitimasi sistem melalui keberanian moral yang keras, sementara yang lain berusaha mengoreksinya dari dalam dalam hubungan yang tidak setara melalui diplomasi yang berhati-hati dan cenderung menjadi diplomasi munafik.

Namun sejarah sering kali menilai bukan hanya niat, melainkan juga keberanian. Jika negara-negara Global South tetap setia pada warisan solidaritas yang melahirkan Bandung Principles, maka Bandung tidak akan pernah menjadi sekadar artefak sejarah. Ia akan terus hidup sebagai etika politik global yang menuntut keberanian untuk menegakkan keadilan bahkan ketika sistem internasional gagal melakukannya.

Tetapi jika keberanian itu perlahan digantikan oleh kehati-hatian diplomatik yang berlebihan, maka Bandung hanya akan tersisa sebagai monumen sunyi dari sebuah janji dunia yang pernah diucapkan dengan penuh harapan—namun perlahan dilupakan oleh mereka yang dahulu mewarisinya.

Siapa pun punya potensi untuk berkembang. Tugas kita adalah membantu menemukan dan mengoptimalkan potensi itu,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai perusahaan tidak cukup hanya menyediakan pekerjaan, tetapi juga perlu membuka ruang agar pekerja dapat terus berkembang meningkatkan kemampuannya (upskilling).

Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai pekerja tidak seharusnya bertahun-tahun berada di posisi yang sama tanpa kesempatan untuk belajar, meningkatkan kemampuan, dan menyiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja.

“Siapa pun punya potensi untuk berkembang. Tugas kita adalah membantu menemukan dan mengoptimalkan potensi itu,” katanya.

Menaker menekankan bahwa pengembangan pekerja merupakan bagian penting dari hubungan industrial yang sehat, manusiawi, dan berkelanjutan.

Selain itu, membantu pekerja berkembang bukan semata bentuk kepedulian, melainkan juga strategi jangka panjang bagi perusahaan.

Pekerja yang diberi ruang untuk tumbuh akan memiliki keterikatan yang lebih kuat dengan tempatnya bekerja, sekaligus mendorong ketahanan perusahaan di tengah perubahan.

“Ini harus kita pahami sebagai sebuah strategi. Ketika kita memampukan pekerja, ketika kita memberdayakan mereka, maka itu akan memberikan long-term effect bagi perusahaan dalam jangka panjang,” katanya.

Ia menjelaskan, pekerja yang merasa didukung tidak hanya menjalankan tugas sebagai kewajiban, tetapi juga memiliki semangat, rasa memiliki, dan keinginan untuk memberi kontribusi lebih. Karena itu, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang membuat pekerja merasa perannya berarti.

“Memberdayakan pekerja itu artinya membuat pekerjaan mereka menjadi meaningful. Mereka memiliki engagement, mereka memiliki semangat yang bahkan bisa melampaui sekadar menjalankan tugas mereka,” kata Yassierli.

Selain itu, ia menilai nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah perlu terus dihidupkan dalam hubungan antara pekerja dan perusahaan.

Menurut dia, nilai-nilai tersebut merupakan kekuatan sosial yang dapat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika hubungan industrial ke depan.

Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat, Yassierli juga mengaku prihatin jika masih ada pekerja yang telah mengabdi selama 10 tahun, bahkan 20 tahun, tetapi tidak mengalami perkembangan.

Menurutnya, keadaan semacam itu tidak boleh dianggap biasa, karena setiap orang memiliki potensi yang harus dibantu untuk tumbuh.

Karena itu, ia menegaskan bahwa tugas perusahaan bukan hanya memberi pekerjaan, tetapi juga membantu pekerja mengenali potensi terbaiknya, memperluas keterampilan, dan membuka kesempatan agar mereka dapat maju.

Langkah tersebut, menurutnya, penting agar pekerja memiliki bekal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tidak selamanya berada pada titik yang sama.

Yassierli juga mengingatkan bahwa dunia kerja ke depan akan dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi. Dalam situasi seperti itu, kemampuan beradaptasi menjadi kunci, baik bagi pekerja maupun perusahaan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan, tarif atas ekspor produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada saat ini menjadi 15%. Penyesuaian tarif yang diungkap Airlangga ini tercatat mengalami penurunan dari kesepakatan dagang bilateral AS-Indonesia sebesar 19%, yang sebelumnya dipatok Pemerintahan Donald Trump yakni 32%.

Airlangga menitikberatkan, soal nilai tarif dagang Indonesia ke AS ini mengikuti tarif teranyar, menyusul keputusan Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal , yang kemudian diikuti penyesuaian kebijakan oleh Trump secara global.

“Tarif global kan 15 persen, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15 persen,” kata Menko ssssAirlangga di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Pemerintah Bakal Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Buntut Tarif AS, Berikut Isinya



Kendati begitu, Airlangga memastikan sederet perjanjian antara Indonesia dan AS dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) tetap berjalan. Adapun kepastian pemberlakuan perjanjian bilateral ini bakal absah setelah 90 hari dari tanggal penandatanganan, dan diikuti ratifikasi.

Tarif yang dimaksud Airlangga adalah pembebasan bea ekspor produk Indonesia ke AS senilai 0 persen untuk komoditas tertentu. Sedangkan, tarif impor barang AS ke Indonesia disebut masih belum ada perubahan.

"Kalau bea masuk 0 persen untuk sektor yang 1.800 lebih itu salah satu andalan kami. Jadi, diharapkan marketnya bisa ekspansi," tutur Airlangga.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani kerja sama ekonomi bertajuk "agreement toward a new golden age Indo-US alliance" di Washington pada Kamis (19/2). Dalam perjanjian ini, AS membebaskan pengenaan tarif pada sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia. Mulai dari komoditas tekstil, minyak sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, semikonduktor, hingga pesawat terbang.

Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS Hanya Amankan 2% Total Perdagangan Nasional



Dalam kesepakatan itu, penghapusan tarif Bea Masuk 0 persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia diatur berdasarkan mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ). Jumlah ekspor produk disesuaikan berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari AS seperti kapas dan serat buatan.

Di luar komoditas tersebut, Trump mengenakan tarif ekspor 19% bagi produk Indonesia. Namun, belakangan keputusan tarif dagang itu dianulir Trump setelah putusan Mahkamah Agung AS yang menegaskan kebijakan tarif Trump menyalahi konstitusi.

Merespons putusan Supreme Court AS, Trump lantas menganulir kebijakan tarif dagang menjadi 10 persen. Tak lama kemudian, Trump kembali merevisi tarif dagang menjadi 15% untuk setiap barang ekspor yang masuk ke AS.