Indonesia tengah berupaya bergerak di dalam krisis Timur Tengah tanpa menanggalkan identitas diplomatiknya maupun kepentingan strategisnya. Membaca posisi Jakarta sebagai sekadar reaksi moral terhadap tragedi Gaza akan menyederhanakan persoalan. Namun sama kelirunya jika kita membacanya sebagai oportunisme belaka.

Yang kita saksikan adalah upaya sebuah middle power pascakolonial untuk menyatukan tiga register sekaligus: solidaritas historis terhadap Palestina, penolakan terhadap eskalasi militer Israel-Amerika Serikat terhadap Iran, dan pembelaan terhadap ruang manuver otonom dalam sistem internasional yang terpolarisasi dengan kecepatan yang terus meningkat.

Gencatan senjata antara Washington dan Teheran yang diumumkan belakangan ini masih rapuh, dan simpul Hormuz terus menunjukkan betapa perang regional telah menghasilkan dampak sistemik jauh melampaui medan pertempuran. Untuk memahami postur Indonesia, kita harus berangkat dari Gaza, bukan dari Iran.

Palestina menempati posisi yang khas dalam imajinasi politik Indonesia, dan ini bukan sekadar soal empati keagamaan atau tekanan domestik, meskipun keduanya berperan. Di Jakarta, perjuangan Palestina dibaca sebagai kelanjutan dari tata bahasa antikolonial yang membentuk politik luar negeri negara ini sejak berdirinya Republik.

Palestina bukan persoalan luar negeri di antara sekian banyak persoalan lainnya: ia adalah ujian kredibilitas moral sebuah negara yang lahir dari perlawanan terhadap dominasi kolonial. Bahkan ketika perang meluas ke Iran, Jakarta terus menempatkan Gaza sebagai pusat politik krisis.

Di sidang PBB, perwakilan Indonesia menegaskan bahwa persoalannya bukan pengelolaan kemanusiaan semata, melainkan pengakhiran pendudukan ilegal dan perwujudan nyata solusi dua negara. Indonesia menolak memperlakukan Gaza sebagai berkas keamanan atau rekonstruksi pascaperang. Persoalannya bersifat struktural, tanpa kedaulatan Palestina, setiap arsitektur pascaperang berisiko menjadi pengelolaan ketidakadilan.

Di sini perlu dikatakan dengan tegas apa yang wacana diplomatik biarkan tersirat. Gaza dan perang terhadap Iran bukan dua krisis yang dikelola Jakarta di meja terpisah. Keduanya adalah manifestasi dari logika regional yang sama. Logika yang berpijak pada selektivitas hukum internasional, pada impunitas yang dijamin oleh arsitektur keamanan Amerika Serikat, pada pengelolaan koersif tatanan Timur Tengah oleh mereka yang memiliki kekuatan militer dan perlindungan diplomatik di Dewan Keamanan.

Penghancuran Gaza dan eskalasi terhadap Teheran, tunduk pada prinsip yang sama: hukum internasional diterapkan secara asimetris. Selain itu, penggunaan kekerasan hanya dianggap sah ketika dijalankan oleh pihak yang mengendalikan institusi yang mensertifikasi legalitasnya. Bagi Jakarta, mengakui keterkaitan ini bukan propaganda. Ini adalah pembacaan yang koheren terhadap struktur tatanan regional.

Diskusi tentang partisipasi dalam Board of Peace untuk Gaza mengungkap seluruh ambiguitas fase saat ini. Jakarta tengah menyiapkan seribu prajurit untuk kemungkinan penerjunan dalam kerangka pasukan multinasional, sebelum pembicaraan ditangguhkan akibat perang terhadap Iran.

Pilihannya pelik, memasuki arsitektur internasional pascaperang memungkinkan Jakarta tidak tersingkir dari proses yang menentukan, tetapi sekaligus mengekspos pemerintah pada tuduhan melegitimasi tata kelola Gaza yang tak memiliki penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya bagi Palestina.

Tidak mengherankan bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pembahasan tersebut “on hold” karena situasi Iran. Jakarta ingin tetap hadir, tetapi tidak bersedia terserap ke dalam perangkat geopolitik yang mengosongkan sentralitas Palestina dari makna politiknya.

Middle Power di Bawah Tekanan Struktural

Jika Gaza merupakan pusat moral wacana Indonesia, perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran mengekspos batas strategisnya. Lebih dalam lagi, ia menunjukkan bagaimana otonomi diplomatik sebuah middle power dari Global South tetap terkompresi oleh infrastruktur material tatanan internasional.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Jakarta meminta Washington dan Tel Aviv menghentikan serangan terhadap Iran, sekaligus mengimbau Teheran menghentikan aksi terhadap negara-negara Teluk. Formulasi ini mengungkapkan banyak hal.

Indonesia tidak mengambil posisi blok pro-Iran. Namun juga tidak menerima narasi yang menyajikan eskalasi terhadap Teheran sebagai keharusan keamanan. Indonesia berupaya mempertahankan garis prinsip, penolakan terhadap perluasan perang, pembelaan stabilitas regional, kembali ke diplomasi, yang merupakan versi kontemporer dari tradisi bebas dan aktif, tetapi di bawah tekanan yang jauh lebih intens dibanding krisis-krisis sebelumnya.

Masalahnya, diplomasi berprinsip ini berbenturan dengan kendala yang bukan bersifat konjungtural melainkan struktural. Hal ini dihasilkan oleh posisi subordinat yang ditempati sebuah middle power pengimpor energi dalam hierarki kapitalisme global.

Pertama adalah kendala energi. Sebanyak 25% impor minyak mentah dan 30% impor LPG Indonesia berasal dari Timur Tengah, dan Jakarta berupaya meningkatkan pembelian dari Amerika Serikat akibat eskalasi dan kesulitan terkait Hormuz.

Regionalisasi koersif konflik merupakan fakta bahwa perang di Teluk segera menata ulang rantai pasokan negara yang berjarak ribuan kilometer, langsung menghantam keamanan ekonomi Indonesia.

Dengan ironi yang tak bisa diucapkan terang-terangan oleh wacana diplomatik, diversifikasi sumber energi fosil justru menempuh jalur peningkatan ketergantungan kepada Amerika Serikat: yakni kepada aktor yang sama yang perilaku militernya tengah dikritik Jakarta.

Kedua adalah kendala finansial. Pada 7 April Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing setelah rupiah menyentuh titik terendah historis, mengaitkan tekanan terhadap nilai tukar dengan reaksi pasar terhadap perang. Postur internasional sebuah negara menengah tidak hanya diukur dari pernyataan-pernyataannya: ia diukur dari keterpaparannya terhadap mekanisme disipliner keuangan global.

Indonesia bisa mengecam eskalasi, membela Palestina, menawarkan diri sebagai mediator, tetapi ia tetap tertanam dalam struktur di mana perang yang berkobar di tempat lain segera menghasilkan disiplin moneter dan kerentanan domestik. Modal moral Jakarta tidak terkonversi menjadi daya ungkit strategis. Ini adalah moral capital without strategic leverage, kondisi yang mendefinisikan posisi banyak middle powers Global South dalam tatanan saat ini.

Ketiga adalah kendala militer-diplomatik. Krisis di Lebanon menjadikannya terlihat secara dramatis. Setelah tewasnya tiga penjaga perdamaian Indonesia, Jakarta meminta penyelidikan PBB. Rekonstruksi awal menunjukkan bahwa seorang di antaranya kemungkinan tewas akibat tembakan tank Israel, dua lainnya akibat alat peledak yang kemungkinan dipasang oleh Hezbollah.

Indonesia bukan sekadar suara moral tetapi adalah aktor yang membayar harga ketidakstabilan regional melalui komitmennya dalam peacekeeping. Perang menghantam pasukannya, kredibilitasnya di PBB, perannya sebagai kontributor bagi keamanan internasional.

Posisi Indonesia dengan demikian bersifat kontradiktif dalam pengertian yang paling politis. Jakarta berupaya menjadi suara Palestina, pengkritik eskalasi terhadap Iran, mitra bicara Washington, dan calon mediator sekaligus.

Namun justru kemajemukan ini yang memperlihatkan persoalan dasarnya: modal moral tanpa kapasitas koersif, legitimasi di Global South tanpa kendali atas tuas-tuas perang yang menentukan. Diplomasi berprinsip di bawah tekanan struktural dalam tatanan yang terus mengganjar kekuatan militer, kontrol energi, dan kekuasaan finansial.

Perang di Timur Tengah memiliki makna bagi Indonesia yang melampaui krisis kontingen. Ini juga demonstrasi paling gamblang dari asimetri normatif tatanan regional dan global: institusi-institusi yang seharusnya menjamin hukum internasional justru mengelola penskoran selektifnya, dan middle powers yang berupaya membela hukum itu menemukan bahwa suara mereka diterima hanya selama tidak mengancam distribusi kekuasaan yang sesungguhnya.

Jika Jakarta berhasil mempertahankan Gaza di pusat perhatian tanpa terserap oleh logika blok, ia tidak hanya membela Palestina tetapi juga sebuah prinsip yang lebih luas: tatanan yang berlandaskan aturan entah mengikat semua pihak, atau Jakarta bukan tatanan sama sekali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Iran melakukan pembatasan terhadap Selat Hormuz berdampak besar terhadap pasokan energi global. Penyedia data, analitik, dan intelijen berbasis langganan yang memantau arus komoditas global, pengiriman, dan energi, Kpler, mencatat penurunan pergerakan kapal sebesar 95 persen di Selat Hormuz sejak 1 Maret 2026.

Di tengah ketidakpastian ini, sejumlah negara tetap mengoperasikan kapal melalui jalur air tersebut setelah menerima apa yang dianggap sebagai izin tersirat maupun eksplisit dari Iran. Hal ini sering kali mencerminkan posisi diplomatik, hubungan energi, atau netralitas strategis dalam konflik tersebut.

Berikut daftar negara yang kapalnya telah melintasi Selat Hormuz, berdasarkan laporan The Telegraph:

Thailand

Pada Rabu (25/3/2026), sebuah kapal tanker minyak Thailand berhasil melewati selat setelah koordinasi diplomatik dengan Iran. Hal ini terjadi sehari setelah Iran memberi tahu Dewan Keamanan PBB dan Organisasi Maritim Internasional bahwa hanya “kapal yang tidak bermusuhan” yang diperbolehkan melintas setelah berkoordinasi dengan otoritas Iran, seperti dilaporkan Reuters.

“Ketika kami mengatakan Selat Hormuz tidak tertutup, kami sungguh-sungguh. Dan sebagai catatan, teman memiliki tempat khusus,” tulis Kedutaan Besar Iran di platformX.

China

Pada Senin (23/3/2026), kapal kargo milik China pertama diizinkan melintas oleh Iran. Menurut perusahaan intelijen maritim Lloyd’s List Intelligence (LLI), kapal tersebut menjadi yang pertama membayar biaya tol untuk mendapatkan izin melintas.

India

Dua kapal tanker India melewati jalur tersebut, di tengah peringatan Presiden AS Donald Trump terkait potensi serangan jika Iran tidak membuka kembali selat.

Kapal tanker pertama India melintas pada 12 Maret, setelah sumber pemerintah India mengonfirmasi izin dari Iran. Hingga 20 Maret, sembilan kapal India telah melintas dengan aman, sementara LLI mencatat setidaknya 22 kapal menuju India masih dalam proses evakuasi.

Turki

Pada 13 Maret, sebuah kapal milik Turki yang telah menunggu di dekat Iran diizinkan melintas setelah memperoleh izin dari Teheran, menurut Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki Abdulkadir Uraloglu. Dari 15 kapal Turki di kawasan tersebut, baru satu yang berhasil melintas.

Jepang

Meski belum ada kapal Jepang yang melintas, Iran menyatakan kesiapan mengizinkan kapal yang terkait dengan Jepang untuk melewati Selat Hormuz. Hal ini disampaikan setelah pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi.

Firman Tendry Masengi

Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute

DUNIA pasca-Perang Dunia Kedua sesungguhnya telah mewarisi sebuah kompas moral yang tegas: kolonialisme harus dihapuskan dari muka bumi dan kemerdekaan adalah hak yang tidak dapat dicabut dari setiap bangsa. Prinsip tersebut tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari pengalaman historis bangsa-bangsa yang pernah hidup di bawah dominasi imperium global.

Namun lebih dari tujuh dekade setelah bangsa-bangsa Asia dan Afrika berkumpul dalam Bandung Conference untuk merumuskan prinsip solidaritas dekolonialisasi, realitas politik global justru memperlihatkan ironi yang pahit. Sistem hukum internasional yang seharusnya menjadi pelindung universal bagi martabat manusia sering kali terjebak dalam kalkulasi geopolitik kekuatan besar.

Tragedi kemanusiaan di Palestina memperlihatkan dengan gamblang bagaimana norma internasional yang secara retoris diagungkan dapat kehilangan daya paksa ketika berhadapan dengan kepentingan strategis global.

Dalam konteks inilah respons negara-negara Global South terhadap konflik tersebut menjadi ujian historis: apakah semangat solidaritas dekolonialisasi yang melahirkan Bandung Principles masih hidup sebagai etika politik dunia berkembang, atau telah berubah menjadi sekadar artefak moral dari masa lalu.

Kontras yang mencolok dapat dilihat dalam pendekatan Presiden Kolombia Gustavo Petro dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam merespons tragedi tersebut. Kedua pemimpin ini sama-sama berasal dari tradisi politik dunia berkembang yang lahir dari sejarah panjang kolonialisme, namun mereka menempuh jalur diplomasi yang berbeda.

Petro memilih konfrontasi moral melalui pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel serta dukungan terhadap proses hukum internasional yang menuduh terjadinya genosida. Sebaliknya, Prabowo mengedepankan pendekatan diplomasi pragmatis dengan menekankan pentingnya gencatan senjata dan realisasi solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.

Perbedaan ini bukan sekadar variasi gaya kepemimpinan, melainkan refleksi dari dua strategi yang berbeda dalam memanfaatkan hukum internasional sebagai instrumen politik global.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui perspektif Third World Approaches to International Law dalam disiplin International Law. Pendekatan ini berangkat dari kritik historis bahwa hukum internasional modern berkembang dalam konteks ekspansi kolonial Eropa sehingga banyak norma dan institusinya mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.

Oleh karena itu negara-negara Global South tidak hanya berperan sebagai penerima norma internasional, tetapi juga sebagai aktor yang berusaha merekonstruksi makna hukum internasional agar lebih responsif terhadap pengalaman historis kolonialisme.

Dalam kerangka ini hukum internasional tidak dipahami sebagai sistem netral yang berdiri di atas politik, melainkan sebagai arena kontestasi normative. Di mana negara-negara berkembang berupaya menegosiasikan kembali prinsip keadilan global yang pernah mereka suarakan di Bandung.

Presiden Gustavo Petro secara eksplisit mendefinisikan tindakan militer Israel di Jalur Gaza sebagai genosida. Sebuah kategori hukum yang memiliki implikasi serius dalam kerangka Genocide Convention dan Rome Statute of the International Criminal Court.

Berdasarkan landasan tersebut Kolombia tidak hanya mengusir diplomat Israel tetapi juga memberikan dukungan terhadap proses litigasi internasional di International Court of Justice. Langkah ini menunjukkan penggunaan hukum internasional sebagai alat konfrontasi moral yang bertujuan mengguncang legitimasi praktik kekerasan yang dianggap melanggar norma fundamental kemanusiaan.

Dari sudut pandang teori dalam disiplin International Relations, sikap Petro dapat dijelaskan melalui pendekatan konstruktivisme yang menekankan peran identitas historis dan norma moral dalam membentuk perilaku negara. Amerika Latin memiliki memori panjang kolonialisme serta intervensi kekuatan eksternal sehingga solidaritas terhadap Palestina sering dimaknai sebagai kelanjutan dari perjuangan melawan dominasi global.

Dalam kerangka ini tindakan Petro bukan sekadar kalkulasi diplomatik, melainkan ekspresi identitas politik kawasan yang memandang pembelaan terhadap bangsa tertindas sebagai kewajiban historis. Sebaliknya pendekatan Presiden Prabowo Subianto menampilkan orientasi yang lebih pragmatis.

Dalam berbagai forum internasional ia menegaskan pentingnya gencatan senjata serta realisasi solusi dua negara sebagai kerangka realistis untuk mencapai perdamaian jangka panjang. Namun, pendekatan ini tidak berakar pada mandat konstitusional Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi.

Dalam tradisi diplomasi Indonesia, prinsip tersebut tidak dapat diterjemahkan sebagai politik luar negeri bebas aktif yang menempatkan Indonesia sebagai aktor yang mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi multilateral. Inilah dilema kompleks.

Secara historis Indonesia bukan hanya negara yang mendorong perdamaian, tetapi juga negara yang lahir dari revolusi anti-kolonial dan memimpin solidaritas negara berkembang melalui forum seperti Non-Aligned Movement.

Dalam sejarahnya Indonesia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai mediator netral dalam persoalan kolonialisme; Indonesia justru menjadi salah satu suara paling tegas yang menentang struktur penjajahan global. Warisan tersebut menemukan artikulasi moralnya dalam Bandung Conference yang menegaskan bahwa solidaritas terhadap bangsa tertindas merupakan kewajiban etis dunia berkembang.

Dari perspektif tersebut, pendekatan diplomasi yang terlalu berhati-hati berisiko mereduksi dimensi kolonial dari konflik Palestina. Narasi solusi dua negara memang telah lama menjadi formula resmi komunitas internasional, tetapi dalam praktiknya sering kali berubah menjadi retorika diplomatik yang menunda penyelesaian struktural terhadap realitas pendudukan dan ketimpangan kekuasaan.

Ketika diplomasi terlalu menekankan keseimbangan formal antara dua pihak yang secara faktual berada dalam relasi kekuasaan yang tidak setara, maka ia berpotensi kehilangan sensitivitas terhadap akar kolonial konflik tersebut. Kritik ini tidak berarti menolak diplomasi damai, tetapi mengingatkan bahwa perdamaian yang sejati tidak dapat dibangun di atas ambiguitas moral.

Dalam kajian Global South terhadap International Law, netralitas yang terlalu berhati-hati justru sering berfungsi sebagai mekanisme reproduksi status quo dalam sistem internasional yang tidak seimbang. Oleh karena itu negara-negara berkembang menghadapi dilema permanen: apakah mereka akan menggunakan hukum internasional untuk menantang struktur kekuasaan global, atau sekadar mengelola konflik di dalam struktur tersebut.

Di titik inilah ironi sejarah terasa begitu tajam. Lebih dari tujuh dekade setelah bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin berkumpul di Bandung untuk menegaskan bahwa kolonialisme harus dihapuskan dari muka bumi, tragedi kemanusiaan masih berlangsung di hadapan dunia yang mengaku beradab. Sistem hukum internasional yang seharusnya melindungi martabat manusia sering kali tersandera oleh veto geopolitik dan kepentingan strategis yang melampaui komitmen moralnya sendiri.

Norma fundamental seperti larangan genosida dan penindasan terhadap suatu bangsa telah lama diakui sebagai norma imperatif dalam International Law, namun penerapannya sering kali bergantung pada kalkulasi kekuasaan global.

Dalam konteks ini perbedaan pendekatan antara Gustavo Petro dan Prabowo Subianto memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar strategi diplomasi. Konfrontasi moral Kolombia dan diplomasi pragmatik Indonesia pada dasarnya merupakan dua ekspresi dari perjuangan dunia berkembang untuk mempertahankan relevansi etika Global South dalam tatanan internasional yang masih sarat hierarki kekuasaan.

Yang satu mengguncang legitimasi sistem melalui keberanian moral yang keras, sementara yang lain berusaha mengoreksinya dari dalam dalam hubungan yang tidak setara melalui diplomasi yang berhati-hati dan cenderung menjadi diplomasi munafik.

Namun sejarah sering kali menilai bukan hanya niat, melainkan juga keberanian. Jika negara-negara Global South tetap setia pada warisan solidaritas yang melahirkan Bandung Principles, maka Bandung tidak akan pernah menjadi sekadar artefak sejarah. Ia akan terus hidup sebagai etika politik global yang menuntut keberanian untuk menegakkan keadilan bahkan ketika sistem internasional gagal melakukannya.

Tetapi jika keberanian itu perlahan digantikan oleh kehati-hatian diplomatik yang berlebihan, maka Bandung hanya akan tersisa sebagai monumen sunyi dari sebuah janji dunia yang pernah diucapkan dengan penuh harapan—namun perlahan dilupakan oleh mereka yang dahulu mewarisinya.

Bisnis.com,MALANG — Eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga berimplikasi terhadap konfigurasi geopolitik global, termasuk posisi Indonesia yang berdampak pada potensi menghadapi tekanandiplomatik, ekonomi, bahkan keamanan.

Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya (UB), Abdullah, menilai konteks terkini perlu dilihat bersamaan dengan masuknya Indonesia dalam Board of Peace (BoP), di mana Amerika Serikat berperan sebagai salah satu pemimpin utama.

Kondisi ini, kata Abdullah, menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. “Dengan masuknya Indonesia dalam BoP dan Amerika Serikat sebagai leader, Indonesia berada dalam konfigurasi yang rawan tekanan. Indonesia bisa menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan keamanan untuk menunjukkan keberpihakan,” ujarnya Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan, apabila Indonesia dipersepsikan condong pada satu blok kekuatan, maka hubungan dengan blok lain berpotensi mengalami friksi.

Dampaknya dapat muncul dalam bentuk hambatan perdagangan, penurunan investasi, gangguan kerja sama pertahanan, hingga berkurangnya dukungan politik di forum multilateral.

Di sisi lain, jika Indonesia terlalu defensif atau ambigu dalam menyikapi konflik, kredibilitas sebagai negara middle power dapat dipertanyakan.

“Jika terlalu ambigu, ada risiko Indonesia dinilai kurang berperan dalam menegakkan prinsip hukum internasional dan stabilitas global. Ini bisa mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten dengan politik luar negeri bebas dan aktif,” tegasnya.

Abdullah menambahkan, dinamika geopolitik global tersebut juga berdampak langsung pada kondisi domestik. Ketegangan yang berujung pada gangguan stabilitas energi global berpotensi meningkatkan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, yang pada akhirnya dirasakan masyarakat, termasuk mahasiswa.

“Bagi mahasiswa, dampaknya nyata. Biaya transportasi bisa naik, harga kebutuhan pokok meningkat, dan tekanan ekonomi keluarga bertambah,” jelasnya.

Dalam jangka menengah, tekanan fiskal negara akibat lonjakan subsidi energi juga berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran publik. Sektor pendidikan, termasuk beasiswa dan program pengembangan mahasiswa, dapat terdampak apabila beban anggaran negara meningkat signifikan.

Menurutnya, perang yang terjadi kerap dibingkai sebagai konflik internal dunia Islam antara Iran dan negara-negara Teluk Arab yang berkoalisi dengan Amerika Serikat, padahal akar persoalannya bersifat politik dan strategis.

“Perang ini sudah di-framing sebagai perang di dalam dunia Islam, padahal persoalannya adalah politik. Iran tidak mau tunduk terhadap Amerika Serikat, dan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, Iran mengklaim memiliki hak membela diri,” paparnya.

Abdullah menjelaskan, berdasarkan interpretasi Iran terhadap Piagam PBB, negara tersebut menganggap memiliki legitimasi untuk melakukan serangan balasan, termasuk terhadap pangkalan militer dan situs Amerika Serikat di kawasan Teluk, karena serangan terhadap Iran dinilai berasal dari wilayah tersebut.

Dalam konteks tersebut, dia menekankan, pentingnya peran universitas, dosen, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan tidak simplistik kepada publik. Penyederhanaan konflik menjadi narasi ideologis, berpotensi mengaktifkan kembali pemikiran ekstrim dan sel-sel radikal.

“Penting bagi kampus untuk menjelaskan bahwa ini persoalan politik internasional, bukan konflik ideologis semata. Edukasi publik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi polarisasi,” ujarnya.

Melalui forum akademik seperti Iran Corner dan kajian yang berkelanjutan, dia meyakinkan, UB berupaya menghadirkan perspektif berbasis data dan analisis ilmiah dalam menyikapi isu global.

Abdullah menegaskan, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan sekadar memilih keberpihakan, melainkan menjaga konsistensi prinsip bebas aktif di tengah tekanan geopolitik.

“Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan, mempertahankan kredibilitas, dan tetap berperan dalam mendorong stabilitas global,” pungkasnya.

Diskursus ini, kata dia, menegaskan peran kampus sebagai ruang intelektual yang tidak hanya membahas isu global secara kritis, tetapi juga mengaitkannya dengan kepentingan nasional serta dampaknya bagi masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertanyaan tentang keberadaan Rusia dan China untuk membantu Iran masih terus dilontarkan oleh banyak pihak.

Hingga saat ini, baik Rusia maupun China belum memberikan keterangan tegas mengenai bantuan terhadap Iran setelah diserang oleh AS-Israel pada beberapa hari lalu.

Rusia dan China disebut sebagai sekutu dekat Iran yang bisa diandalkan untuk membantu mereka membalaskan serangan AS-Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Satu-satunya "bantuan" yang diberikan oleh Rusia dan China yakni kritikan pedas yang dilontarkan oleh Moskow dan Beijing terhadap keputusan AS-Israel.

Para pejabat dari Rusia dan China mengutuk serangan yang dipimpin AS tetapi tidak sampai menjanjikan dukungan militer atau sipil kepada Teheran.

Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia pada Minggu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengutuk serangan tersebut, yang menewaskan Ali Khemenei.

Ia mengatakan bahwa "tidak dapat diterima bagi AS dan Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran... apalagi secara terang-terangan membunuh seorang pemimpin negara berdaulat dan memicu perubahan rezim".

Kementerian Luar Negeri Rusia pun mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa "tindakan agresi" tersebut melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, dan "mengganggu stabilitas di seluruh wilayah".

Kedua negara kemudian menyerukan adanya gencatan senjata untuk menghentikan rencana AS yang disinyalir akan kembali mengirim serangan terhadap Iran.

Melansir CNBC, seorang pengamat menyebut bahwa Iran tak bisa mengandalkan Rusia-China untuk membalaskan dendam terhadap AS.

Direktur pelaksana yang mengkhususkan diri dalam bidang Tiongkok di firma penasihat Teneo,
Gabriel Wildau, mengatakan bahwa pernyataan resmi Tiongkok terkesan mengecam namun enggan mengambil tindakan konkret untuk mendukung Teheran.

"Mempertahankan détente dengan AS tetap menjadi prioritas strategis bagi kepemimpinan Tiongkok," kata Wildau, menambahkan bahwa ia mengharapkan pertemuan tingkat tinggi antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping akan berlangsung akhir bulan ini sesuai rencana, dikutip dari CNBC, Selasa (3/3/2026).

Kemudian untuk Rusia, nampaknya Moskow masih menunggu strategi yang tepat untuk membuat AS-Israel dan Iran berhenti bergejolak.

Teheran telah menjadi mitra strategis, militer, ekonomi, dan perdagangan utama bagi Moskow di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Iran pun menjadi pemasok penting drone dan rudal militer bagi Rusia sejak invasi skala penuhnya ke Ukraina dimulai pada tahun 2022.

Langkah yang kurang matang akan membuat Rusia kehilangan pijakan di Timur Tengah, ditambah dengan runtuhnya rezim Iran yang kemungkinan akan mengikuti hilangnya sekutu regional lainnya seperti Suriah setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada Desember 2024.

Irman Gusman

Ketua DPD RI (2009-2016)

Senator RI asal Sumatera Barat (2024-2029)

KEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace pada 19 Februari 2026 menuai pujian sekaligus kritikan dalam masyarakat Indonesia. Yang memuji langkah diplomasi Presiden tampaknya mengakui bahwa dalam kondisi dunia yang semakin tidak menentu, Presiden telah berhasil membawa negara kita ke dalam kondisi baru yang diistilahkan sebagai Golden Age alias masa keemasan dalam “alliance” kedua negara.

Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump menandatangani Joint Statement alias Pernyataan Bersama dengan judul: Implementation of the Agreement Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance. Dalam kamus diplomasi antarnegara, istilah “alliance” itu lebih sering digunakan untuk persekutuan militer seperti NATO, di mana anggota “alliance” itu disebut “allies” atau sekutu.

Untuk kerja sama ekonomi antarnegara, istilah yang sering dipakai adalah “partnership” atau kemitraan — yang serasi dengan posisi Indonesia sebagai negara Non-Blok dengan politik bebas aktif; negara yang tidak akan menjadi sekutu dalam blok militer mana pun. Tapi mungkin saja kedua kepala negara menggunakan istilah alliance untuk menegaskan kedekatan hubungan kedua pemimpin yang semakin akrab menuju masa keemasan yang dibayangkan itu.

Pernyataan Bersama itu memayungi satu perjanjian antara pemerintah kedua negara yang disebut US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART) alias Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Amerika Serikat dan Indonesia; serta 11 nota kesepahaman sektoral yang bernilai total USD38,4 miliar antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara—yang ditandatangani di hadapan Presiden pada 18 Februari.

Yang mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat adalah US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART) karena dianggap bisa menjebak negara kita di berbagai bidang. Namun demikian, kita perlu melihat ART ini secara jernih, karena perjanjian ini baru akan diberlakukan 60 hari setelah ditandatangani, karena harus mendapat persetujuan dari — dan diratifikasi oleh — Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Indonesia. Apabila telah diratifikasi, maka ART ini baru akan diberlakukan pada 20 April 2026.

Secara garis besar, penurunan tarif impor Amerika untuk komoditas dan produk Indonesia ke 19% dari ancaman 32% — dengan 1.829 produk mendapat tarif nol persen termasuk minyak kelapa sawit, kopi, rempah-rempah, karet, coklat, tekstil (bahan dasar kapas Amerika), dan pakaian jadi, dan akan ditambahkan 1.700 jenis produk lagi — adalah kabar gembira buat Indonesia, karena membuat kita bisa bersaing dengan kompetitor dari negara lain di pasar dalam negeri Amerika.

Pengurangan ini menghindari sanksi yang lebih berat yang diberlakukan Trump terhadap negara-negara yang dianggap tidak patuh. Tarif yang lebih rendah itu juga akan meningkatkan daya tarik iklim investasi Indonesia sehingga menarik lebih banyak relokasi industri dari negara-negara lain dan dapat membuka lapangan kerja baru.

Imbalannya, antara lain, Indonesia menghapus 99% tarif untuk ekspor Amerika dalam bidang pertanian, teknologi, otomotif, farmasi dan lain-lain, selain membeli kedelai, daging sapi, dan produk energi, menggunakan standar kualitas Amerika, serta membeli pesawat Boeing.

ART ini juga memberikan ruang bagi investor Amerika untuk berinvestasi di bidang mineral jarang, miniteral kritis, dan sektor energi yang akan memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah berpendapat bahwa 90% dari usulan tarif resiprokal Indonesia diterima baik oleh Amerika dan sudah tercakup dalam perjanjian tersebut.

Namun demikian, kita juga menyaksikan pertarungan legal yang sedang terjadi di Amerika. Pada 20 Februari Mahkamah Agung membatalkan kebijakan tarif global yang diberlakukan Presiden Trump karena menurut Ketua Mahkamah Agung John Roberts, tanpa mandat dari Kongres, Trump telah bertindak sendiri, bahkan telah melampaui wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977.

Keputusan tersebut membatalkan tarif senilai lebih dari USD130 miliar dan memicu gugatan untuk pengembalian dana, meskipun pengadilan tidak secara eksplisit memutuskan masalah pengembalian dana tersebut. Tapi Trump menanggapi dengan memberlakukan tarif sementara 10-15% berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, yang berlaku terbatas selama 150 hari tanpa perpanjangan dari Kongres.

Kongres yang dikendalikan Partai Republik kemungkinan besar tidak akan menyetujui atau mendukung putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan tarif Presiden Trump. Tapi Partai Republik kini terpecah. Ketua DPR Mike Johnson — tokoh Partai Republik asal Louisiana yang sudah bertugas di Kongres selama lima masa jabatan — menyatakan bahwa konsensus tentang pengesahan atau perpanjangan tarif itu cukup "menantang," di tengah tekanan menghadapi pemilihan paruh waktu, sementara jajak pendapat menunjukkan penolakan pemilih 2 banding 1.

Beberapa anggota Partai Republik seperti Senator Bernie Moreno (Ohio), mendesak legislasi untuk mengembalikan tarif melalui rekonsiliasi, tetapi para kritikus termasuk Senator Rand Paul dan Senator Mitch McConnell — keduanya politisi Partai Republik mewakili Kentucky — mendukung pembatasan kekuasaan eksekutif sesuai putusan Mahkamah Agung.

Sementara itu, Partai Demokrat yang dipimpin Senator Chuck Schumer (New York), merayakan putusan Mahkamah Agung sebagai penyeimbang terhadap tindakan presiden yang telah melampaui batas sehingga Partai Demokrat menentang kebijakan tarif itu.

Perpecahan di tubuh Kongres Amerika memberikan ruang bagi parlemen dan pemerintah Indonesia untuk mempelajari kembali perjanjian ART tersebut demi memperkuat posisi tawar kita; bahkan jika ada aspek-aspek yang menabrak aturan perundang-undangan RI, maka perlu dilakukan revisi.

Perlu juga dipertegas exit clauses yang terdapat dalam ART itu demi mengamankan kepentingan jangka panjang Indonesia. Sebab, ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional di Amerika, bisa saja diberlakukan kebijakan baru yang lebih tidak menguntungkan Indonesia.

Dalam beberapa hari terakhir ini publik Indonesia dihebohkan dengan penandatangan perjanjian ART itu, terlebih lagi setelah Mahkamah Agung Amerika membatalkan keputusan tarif Trump. Saya pun mendapat banyak masukan kritis dari berbagai kalangan yang mempersoalkan rincian perjanjian ART dimaksud, yang dianggap bukan saja kurang menguntungkan, tetapi bahkan mereduksi kedaulatan kita dan membahayakan perekonomian nasional.

Padahal, tujuan Presiden Prabowo sebetulnya mulia, yaitu demi mengamankan kepentingan nasional, termasuk di bidang investasi dan perdagangan serta penciptaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, maka Presiden perlu memberikan penjelasan yang komprehensif kepada parlemen dan mengumumkannya kepada rakyat.

Apabila seandainya DPR tidak dapat menerima penjelasan pemerintah tentang perjanjian ATR dimaksud, maka atas nama kedaulatan bangsa dan negara, pemerintah perlu mengusulkan revisi terhadap perjanjian dimaksud, agar dapat diamandemen dan dilaksanakan dengan tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang Indonesia.

Satu prinsip penting yang tak boleh ditawar adalah posisi politik luar negeri Indonesia sebagai negara Non-Blok yang bebas aktif. Prinsip bebas aktif itu juga berarti bebas dari tekanan negara mana pun, karena sejak era Presiden Soekarno, kita diajarkan untuk Berdikari: berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan di era Presiden Prabowo, kita bertekad menciptakan kemandirian pangan dan kemandirian energi — suatu visi mulia yang perlu terus diperjuangkan.

Andaikan saja perjanjian ART itu dapat secara meyakinkan menghasilkan kemandirian seperti itu, tentu saja rakyat akan menyambut gembira. Karena itu pemerintah perlu memastikan agar tidak terjadi sebaliknya. Sebab harapan rakyat yang tinggi terhadap Presiden perlu dijaga agar tidak berbalik arah, jika seandainya perjanjian ART itu tidak membuahkan hasil yang diinginkan rakyat.

Selain perjanjian ART, 11 nota kesepahaman sektoral yang ditandatangani perusahaan-perusahaan Indonesia dan Amerika diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru, selain meningkatkan volume investasi dan perdagangan. Tentunya yang diharapkan berbagai daerah di Indonesia adalah agar langkah diplomasi tingkat tinggi ini akan bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat juga tak boleh menimbulkan kesan yang keliru, seolah-olah negara-negara yang dijadikan lawan oleh Amerika harus menjadi lawan Indonesia juga, sehingga kita dibatasi untuk memperluas hubungan dengan mereka. Di situlah kedaulatan bangsa dan negara kita diuji.

Saya ingat perkataan Nelson Mandela bahwa “Kesalahan terbesar negara besar adalah menganggap bahwa musuhnya harus menjadi musuh kita juga. Bersahabat dengan suatu negara tidak harus berarti bermusuhan dengan musuh negara itu.”

Sebab bagi Indonesia, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Orang Minang bilang: Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang. Duduk sendiri terasa sempit, duduk bersama terasa lapang.

Maknanya: Ketika seseorang duduk sendiri atau menghadapi masalah sendirian, ia hanya megandalkan otaknya dengan satu sudut pandang. Masalah kecil sekalipun bisa terasa berat dan menghimpit. Tapi ketika duduk bersama, masalah besar pun bisa terasa ringan. Ketika kita membuka diri terhadap pendapat orang lain, maka peluang dan solusi akan terbuka lebar.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat kesepakatan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang turut mencantumkan ihwal kemungkinan untuk membatasi transaksi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pihak yang masuk ke dalam daftar sanksi pemerintah AS. Pakar hubungan internasional menilai adanya poin dalam kesepakatan tersebut sebenarnya merongrong kedaulatan Indonesia.

Poin pembatasan transaksi WNI dengan pihak yang terkena sanksi AS itu tertuang di Section 5: Economic and National Security dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu (19/2/2026).

Secara garis besar, poin perjanjian itu menekankan terkait dengan kepentingan keamanan ekonomi dan nasional AS yang bisa dikoordinasikan dengan pemerintah Indonesia. Salah satunya mengenai pembatasan transaksi antara WNI dan individu maupun entitas yang masuk ke dalam sejumlah daftar pembatasan oleh pemerintah AS.

Terdapat Daftar Entitas Industri dan Keamanan Biro Perdagangan Departemen Perdagangan AS, Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus dan Daftar Orang yang Diblokir (Daftar SDN) dari Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS, dan Daftar Sanksi Konsolidasi Non-SDN.

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa poin dalam perjanjian tersebut sebenarnya tidak lazim.

"Karena itu merongrong kedaulatan kita dan bisa dianggap tidak sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif," ujar Hikmahanto kepada Bisnis pada Senin (23/2/2026).

Seharusnya, jika ada semacam pembatasan transaksi seperti dalam perjanjian tersebut, bukan AS yang menentukan secara unilateral, akan tetapi harus PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pakar hubungan internasional, Teuku Rezasyah juga menyatakan poin dalam perjanjian yang membatasi transaksi WNI dengan daftar negara yang terkena sanksi AS sebenarnya membingungkan, mencemaskan, sekaligus membahayakan kebijakan luar negeri bebas aktif.

Pada saat yang sama, Trump yang selama ini terbiasa mengancam dengan tarif dapat berdampak pada krisis keamanan internasional yang baru.

"Dengan demikian, ketidakcermatan Indonesia bersikap kelak kemudian hari, dapat memberi kesan Indonesia telah berada dalam orbit AS," ujar Teuku Rezasyah.

Apabila ketentuan tersebut diimplementasikan, kredibilitas internasional Indonesia juga dapat dipertanyakan dalam berbagai forum-forum seperti ASEAN+3 yang melibatkan Korea Selatan, Jepang, dan China. Lalu, forum lainnya yakni BRICS dan Uni Eropa yang selama ini telah berhubungan sangat baik dengan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menegaskan bahwa putusan pengadilan, termasuk di Amerika Serikat, bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk presiden.

Hal tersebut disampaikan Feri saat dihubungi Bisnis pada Sabtu (21/2/2026), merespons dinamika kebijakan tarif dan implikasinya terhadap kesepakatan tarif impor antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

“Sebagaimana di Indonesia putusan peradilan itu berlaku mengikat dan tentu saja karena yang memutuskan Mahkamah Agung di Amerika Serikat maka hukumnya final and binding atau terakhir dan mengikat sehingga harus dipatuhi. Jadi, apabila Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengabaikan putusan mahkamah Agung maka tentu saja kesepakatan Prabowo dan Donald Trump menjadi tidak sah secara hukum Amerika Serikat,” ujar Feri.

Menurutnya, prinsip final and binding yang melekat pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat membuat setiap kebijakan yang bertentangan dengan putusan tersebut berpotensi kehilangan legitimasi hukum.

Implikasi bagi Indonesia

Feri menilai, apabila terdapat pengabaian terhadap putusan Mahkamah Agung AS, maka Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk tetap mematuhi ketentuan tarif yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.

Dia menekankan bahwa dalam hubungan internasional, legitimasi hukum domestik suatu negara menjadi fondasi sah atau tidaknya suatu perjanjian. Jika dasar hukum di negara mitra telah gugur, maka konsekuensi logisnya adalah perjanjian yang dibangun di atasnya turut kehilangan kekuatan mengikat.

Pandangan tersebut menambah daftar respons dari kalangan akademisi dan pengamat hukum terhadap perkembangan terbaru kebijakan tarif AS dan dampaknya terhadap relasi dagang Indonesia–Amerika Serikat.

“Oleh karena itu, maka sia-sia bagi Indonesia mematuhi ketentuan tarif itu dan artinya segala aspek yang berkaitan dengan ketentuan dengan tarif itu harus dianggap batal demi hukum. Kecuali, apabila Indonesia mau dibodohi,” tegas Feri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menegaskan bahwa putusan pengadilan, termasuk di Amerika Serikat, bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk presiden.

Hal tersebut disampaikan Ferry saat dihubungi Bisnis pada Sabtu (21/2/2026), merespons dinamika kebijakan tarif dan implikasinya terhadap kesepakatan tarif impor antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

“Sebagaimana di Indonesia putusan peradilan itu berlaku mengikat dan tentu saja karena yang memutuskan Mahkamah Agung di Amerika Serikat maka hukumnya final and binding atau terakhir dan mengikat sehingga harus dipatuhi. Jadi, apabila Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengabaikan putusan mahkamah Agung maka tentu saja kesepakatan Prabowo dan Donald Trump menjadi tidak sah secara hukum Amerika Serikat,” ujar Ferry.

Menurutnya, prinsip final and binding yang melekat pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat membuat setiap kebijakan yang bertentangan dengan putusan tersebut berpotensi kehilangan legitimasi hukum.

Implikasi bagi Indonesia

Ferry menilai, apabila terdapat pengabaian terhadap putusan Mahkamah Agung AS, maka Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk tetap mematuhi ketentuan tarif yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.

Dia menekankan bahwa dalam hubungan internasional, legitimasi hukum domestik suatu negara menjadi fondasi sah atau tidaknya suatu perjanjian. Jika dasar hukum di negara mitra telah gugur, maka konsekuensi logisnya adalah perjanjian yang dibangun di atasnya turut kehilangan kekuatan mengikat.

Pandangan tersebut menambah daftar respons dari kalangan akademisi dan pengamat hukum terhadap perkembangan terbaru kebijakan tarif AS dan dampaknya terhadap relasi dagang Indonesia–Amerika Serikat.

“Oleh karena itu, maka sia-sia bagi Indonesia mematuhi ketentuan tarif itu dan artinya segala aspek yang berkaitan dengan ketentuan dengan tarif itu harus dianggap batal demi hukum. Kecuali, apabila Indonesia mau dibodohi,” tegas Ferry.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebut Presiden Prabowo Subianto jadi satu-satunya kepala negara yang melakukan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di tengah agenda Board of Peace di Washington DC, AS, Kamis (19/2).

"Kemarin ada lebih dari 15 kepala negara dan pemerintah, begitu ya. Jadi, kemudian satu-satunya kepala negara yang melakukan bilateral dengan Presiden Trump itu salah satunya dan satu-satunya adalah Presiden Prabowo," kata Teddy di Hotel Four Seasons, Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/2).

Seskab menjelaskan dalam pertemuan bilateral itu turut ditandatangani perjanjian perdagangan antara Indonesia dan AS. Dalam perjanjian tersebut, kata dia, disepakati tarif resiprokal (timbal balik) sebesar 19 persen untuk produk impor Indonesia.

"Saya mau ingatkan lagi jadi perjanjiannya memang 19 persen. Tahun lalu itu 32 persen menjadi 19 persen," ucap dia dilansir dari Antara.

Selain itu, lanjutnya, terdapat tarif 0 persen untuk 1.819 produk unggulan nasional di bidang pertanian dan industri, antara lain kopi, kakao, minyak kelapa sawit, dan semikonduktor.

Usai penandatanganan perjanjian itu, Presiden Prabowo dan Presiden Trump melanjutkan pertemuan selama kurang lebih 30 menit dengan sejumlah pembicaraan lainnya.

Seskab menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait kesepakatan tersebut akan ditunggu dalam waktu dekat.

"Kita tunggu, mungkin dalam waktu dekat. Yang sekarang 19 persen ya, mungkin ke depan akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia. Kita tunggu saja," pungkas Teddy.

Prabowo dan Trump menyepakati langkah konkret pelaksanaan perjanjian perdagangan timbal balik, yang sebelumnya telah dicapai kedua negara.

Kesepakatan itu diumumkan melalui laman resmi Gedung Putih, AS, saat Trump dan Prabowo bertemu di sela agenda peluncuran Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington, DC, Kamis (19/2) waktu setempat.

"Mengingat kembali perjanjian bersejarah antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia tentang perdagangan timbal balik, kedua pemimpin menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan konsisten yang telah dilakukan oleh kedua negara. Mereka juga menegaskan komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan besar tersebut," sebut petikan keterangan Gedung Putih dilansir di Jakarta, Jumat tengah malam.

Setiap kali negosiasi Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan kembali dipercepat, pertanyaan publik hampir selalu sama: bisa selesai tahun ini? Pertanyaan itu wajar, tetapi secara analitis menyesatkan, karena menganggap COC sebagai garis finis, sebuah solusi yang menutup sengketa.

Dalam perspektif hubungan internasional kritis, COC lebih tepat dibaca sebagai arena perebutan aturan, hierarki, dan legitimasi. Ia bukan sekadar teks teknis, melainkan perangkat politik yang menguji seberapa jauh ASEAN mampu memiliki agensi di dalam struktur kekuasaan yang asimetris.

Titik berangkatnya sederhana: COC tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan sebuah traktat kedaulatan. Meminta COC untuk mendamaikan peta klaim yang saling bertabrakan berarti meminta sesuatu yang mustahil. Fungsi realistisnya lebih sempit, tetapi tidak remeh: COC berpotensi menjadi kerangka tata kelola perilaku semacam pagar pengaman yang menurunkan risiko insiden, membatasi manuver berbahaya, dan menahan laju koersif yang bersifat harian, terutama yang bergerak di bawah ambang perang terbuka.

Ini adalah tata kelola risiko, bukan perdamaian final. Justru karena itu, COC menjadi politis: mengatur perilaku di laut berarti ikut menentukan bagaimana kekuatan dijalankan, siapa dibatasi, dan siapa diuntungkan.

Di sini dimensi strukturalnya terlihat jelas. ASEAN tidak bernegosiasi sebagai satu blok yang kompak. Ia bernegosiasi sebagai koalisi internal yang terfragmentasi oleh kepentingan, tingkat keterpaparan, serta ketergantungan yang berbeda. Para claimant teritorial atas fitur dan zona terkait adalah Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Indonesia adalah kasus berbeda: tidak mengklaim Spratly atau Paracel, sehingga bukan claimant dalam arti teritorial, tetapi tidak berada di luar persoalan. Narasi maritim Tiongkok yang luas, berporos pada nine-dash line dan bahasa hak historis, bersinggungan dengan hak maritim Indonesia di sekitar Natuna. Jakarta selama bertahun-tahun menegaskan satu hal: yurisdiksi maritim tidak boleh menjadi wilayah ambiguitas.

Namun, perbedaan posisi ini juga berarti tidak semua negara ASEAN datang ke meja negosiasi dengan urgensi yang sama dan biaya yang sama. Sebagian negara mengalami Laut Cina Selatan sebagai isu keamanan yang langsung dan mendesak; sebagian lain memprioritaskan stabilitas hubungan ekonomi-politik dengan Beijing. Dalam organisasi yang mengambil keputusan lewat konsensus, konsekuensinya dapat ditebak: demi menjaga kesatuan, teks cenderung menjadi lebih tipis, lebih mudah ditandatangani, tetapi kurang mampu mengikat perilaku.

Friksi kuncinya terletak pada status hukum COC: mengikat atau tidak mengikat. Sering kali ini dibingkai sebagai perdebatan teknis, padahal intinya politis. COC yang benar-benar mengikat akan memproduksi akuntabilitas; akuntabilitas menciptakan biaya pelanggaran; biaya berarti pembatasan alat koersif. Di titik ini, struktur kekuasaan bekerja: aktor yang lebih kuat umumnya enggan menerima pembatasan nyata ketika kondisi strategis menguntungkan.

Itulah sebabnya ambiguitas sering bukan cacat desain, melainkan strategi. Sebaliknya, negara-negara yang lebih rentan terhadap tekanan akan mendorong aturan yang lebih jelas, definisi operasional yang lebih tegas, dan prosedur penanganan insiden yang lebih dapat diandalkan. Negosiasi COC, dengan kata lain, adalah negosiasi tentang batas-batas kekuatan di laut.

Di sinilah kita harus kritis terhadap makna kesuksesan. Jika kesuksesan diartikan sebagai teks selesai dan diumumkan sebagai capaian diplomatik, peluangnya selalu lebih besar, karena kompromi dapat dicapai melalui bahasa yang cukup elastis. Tetapi jika kesuksesan diartikan sebagai perubahan nyata di laut, insiden menurun, interaksi penjaga pantai lebih terkendali, dan praktik intimidasi kehilangan ruang, maka peluangnya jauh lebih kecil.

Ini bukan pesimisme, melainkan pembacaan struktural: rezim perilaku hanya efektif jika aturan bertemu mekanisme kepatuhan, dan jika aktor kunci bersedia menanggung biaya pembatasan diri.

Bagi Indonesia, masalah ini bukan sekadar abstraksi teori. Indonesia kerap dipaksa memilih label yang tidak akurat: “netral” atau “claimant”. Pada kenyataannya, Indonesia berada di posisi ketiga: bukan claimant teritorial, tetapi tidak netral pada yurisdiksi. Perannya di dalam ASEAN sering menjadi penghubung proses, menjaga agar ASEAN tidak terpecah, sambil tetap tegas pada prinsip hukum.

Di bawah Presiden Prabowo, dimensi ini menjadi lebih kompleks. Prabowo terlihat mendorong hubungan yang lebih ambisius dengan Beijing melalui bahasa kemitraan dan perluasan kerja sama. Itu dapat dibaca sebagai pragmatisme negara besar Asia Tenggara yang ingin memaksimalkan ruang ekonomi dan strategis. Namun kedekatan juga membawa risiko sinyal yang rancu, terutama dalam isu maritim di mana persepsi dan legitimasi sangat menentukan.

Kontroversi atas frasa overlapping claims dalam pernyataan bersama Indonesia-Tiongkok pada 2024 menunjukkan betapa satu rumusan diplomatik dapat dibaca sebagai konsesi legal. Klarifikasi Kementerian Luar Negeri setelahnya penting bukan hanya untuk konsumsi domestik, tetapi sebagai penegasan ulang garis utama: kerja sama tidak sama dengan pengakuan klaim maritim yang luas, dan yurisdiksi di sekitar Natuna tidak dapat dinegosiasikan sebagai tumpang tindih yang sah.

Di saat yang sama, strategi Indonesia juga memperlihatkan logika diversifikasi-menjaga relasi fungsional dengan Beijing sambil mempertahankan ruang manuver melalui kerja sama dengan mitra lain. Dalam Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, otonomi bukan diperoleh lewat deklarasi, tetapi lewat disiplin sinyal dan konsistensi garis merah.

Apa yang realistis bagi ASEAN? Dari kacamata kritis, target yang paling masuk akal bukan menyelesaikan sengketa, melainkan mencegah regionalisme ASEAN berubah menjadi administrasi stabilitas yang berat sebelah. COC yang tipis bisa bermanfaat sebagai prosedur manajemen risiko hotline, konsultasi cepat, protokol de-eskalasi, namun ia juga berbahaya jika hanya menstabilkan bentuk dialog sambil menormalkan asimetri di laut.

ASEAN perlu memastikan COC tidak menjadi instrumen yang membatasi negara anggota lebih banyak daripada membatasi praktik koersif, atau berubah menjadi kanal eksklusi strategis yang diam-diam mengatur siapa boleh bekerja sama dengan siapa.

Pada akhirnya, COC adalah cermin yang memantulkan kondisi regionalisme ASEAN hari ini: apakah ASEAN masih mampu memproduksi norma yang bermakna, atau sekadar memproduksi ritual diplomatik agar ketegangan tampak terkelola. Jika ASEAN ingin menjaga agensinya, COC harus dinilai bukan dari seremoni, tetapi dari apakah ia mengubah insentif perilaku di laut. Dalam politik kekuatan, dokumen tidak pernah netral, tetapi selalu bagian dari pertarungan: aturan siapa yang mengikat siapa, dan stabilitas untuk siapa.

KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sepakat meningkatkan tekanan terhadap Iran, salah satunya dengan membatasi ekspor minyak Iran ke China.

Kesepakatan itu terjadi dalam pertemuan di Gedung Putih, Rabu pekan lalu. Laporan Axios yang dikutip Reuters menyebut, kesepakatan ini berdasarkan pengakuan dua pejabat AS yang mendapat pengarahan terkait isu tersebut.

“Kami setuju bahwa kami akan memberikan tekanan maksimal terhadap Iran, misalnya mengenai penjualan minyak Iran ke China,” kata seorang pejabat senior AS kepada Axios, Sabtu (14/2/2026), dikutip dari Reuters.

China sendiri menyerap lebih dari 80 persen ekspor minyak Iran. Setiap pengurangan perdagangan ini akan berdampak langsung pada pendapatan minyak Teheran. Langkah AS dan Israel diharapkan menekan ekonomi Iran secara signifikan.

Diplomasi Nuklir Masih Berjalan

Diplomat AS dan Iran pekan lalu menggelar pembicaraan nuklir melalui mediator Oman. Upaya ini dilakukan untuk menghidupkan kembali jalur diplomasi, meski ketegangan terus meningkat.

Presiden Trump juga menempatkan armada angkatan laut AS di wilayah Teluk, dengan kesiapan militer menghadapi kemungkinan operasi berkelanjutan selama beberapa minggu terhadap Iran.

Ketegangan AS-Iran Terus Meningkat

Diketahui, hubungan AS dan Iran kembali memanas beberapa bulan terakhir karena Washington kembali mempersoalkan program nuklir Teheran.

Di tengah tensi politik yang tinggi, AS mengirim kapal induknya ke perairan Timur Tengah dan menyiagakan armada militernya untuk menghadapi kemungkinan serangan ke Iran.

Merespons situasi ini, Iran mengancam akan menggempur pangkalan militer AS di Timur Tengah jika negaranya diserang. Iran ditakuti karena program nuklirnya yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya energi dan produksi rudal balistik canggih.

Meski demikian, di tengah tensi yang terus meningkat, kedua pihak tetap bersedia duduk di meja perundingan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang