Harryanto Aryodiguno, Ph.D.

Ass. Prof. International Relations, President University

Penandatanganan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan sekadar peristiwa bilateral dalam bidang pertahanan. Ia mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam politik global, khususnya bagaimana regionalisme di Asia berkembang dan berfungsi. Dalam banyak literatur hubungan internasional, regionalisme Asia tidak mengikuti pola integratif seperti Uni Eropa. Sebaliknya, ia berkembang dalam bentuk yang terfragmentasi, saling tumpang tindih, dan berlapis-lapis—atau yang dapat disebut sebagai layered regionalism.

Kawasan Asia-Pasifik hari ini dipenuhi oleh berbagai kerangka kerja regional yang berjalan secara paralel. ASEAN menjadi fondasi utama kerja sama kawasan Asia Tenggara, sementara APEC menghubungkan ekonomi lintas kawasan. Di sisi lain, mekanisme seperti ASEAN+3 dan kerangka Indo-Pasifik menghadirkan konfigurasi yang berbeda dengan aktor dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Dalam konteks ini, tidak ada satu arsitektur regional tunggal yang dominan, melainkan banyak lapisan kerja sama yang saling beririsan.

Implikasi dari kondisi ini terlihat jelas dalam kasus MDCP. Kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan bilateral, melainkan sebagai bagian dari lapisan regionalisme Indo-Pasifik yang lebih luas. Indonesia tetap menjadi bagian dari ASEAN, tetapi pada saat yang sama juga masuk ke dalam orbit kerja sama keamanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Yang menarik, keterlibatan ini tidak mengharuskan Indonesia keluar dari struktur regional lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai overlapping regional commitments, di mana negara berpartisipasi dalam berbagai kerangka kerja sekaligus tanpa komitmen eksklusif.

Dalam perspektif teoritis, hal ini sejalan dengan pandangan Andrew Hurrell yang menekankan bahwa regionalisme sering kali bukan alternatif dari tatanan global, melainkan reproduksi dari tatanan tersebut. Dalam konteks Asia-Pasifik, Amerika Serikat tetap berperan sebagai penyedia keamanan utama (security provider), dan berbagai inisiatif regional, termasuk Indo-Pasifik, dapat dipahami sebagai ekstensi dari sistem global yang berpusat pada Amerika. Dengan demikian, MDCP tidak menunjukkan bahwa Indonesia keluar dari sistem tersebut, melainkan bahwa Indonesia sedang mengadaptasi posisinya di dalamnya.

Di sinilah relevansi pernyataan bahwa Asia tidak sedang menjadi independen, tetapi beradaptasi dalam struktur global yang ada. Negara-negara di kawasan ini tidak berupaya memutus hubungan dengan kekuatan besar, melainkan mencari cara untuk menavigasi dan memanfaatkan hubungan tersebut demi kepentingan nasional mereka.

Strategi Indonesia dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk strategic hedging. Asia-Pasifik dikenal sebagai kawasan di mana negara-negara tidak memilih satu blok secara tegas, tidak membentuk aliansi militer yang kaku, tetapi juga tidak sepenuhnya netral. Indonesia, misalnya, menjalin kerja sama militer dengan Amerika Serikat, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga hubungan ekonomi dan politik dengan Tiongkok. Lebih jauh lagi, Indonesia secara tegas menolak memberikan akses bebas bagi pesawat militer asing ke wilayah udaranya. Sikap ini mencerminkan strategi “berpartisipasi tanpa berkomitmen penuh,” sebuah pendekatan yang memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika geopolitik.

Namun demikian, praktik ini juga mengungkap ketegangan mendasar dalam regionalisme Asia, yaitu antara prinsip ASEAN centrality dan penetrasi kekuatan eksternal. Di satu sisi, ASEAN berupaya mempertahankan otonomi kawasan dan menjadi pusat arsitektur regional. Di sisi lain, realitas geopolitik menunjukkan bahwa kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tetap memiliki pengaruh yang signifikan. MDCP menunjukkan bahwa ASEAN belum cukup kuat untuk menjadi kerangka keamanan yang sepenuhnya mandiri, sehingga negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, masih membutuhkan kerja sama eksternal untuk menjaga keseimbangan kekuatan.

Meski demikian, satu hal yang tetap menjadi garis merah dalam kebijakan Indonesia adalah kedaulatan. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa setiap kerja sama harus melalui evaluasi ketat dan tidak boleh mengorbankan prinsip kedaulatan nasional. Dalam teori regionalisme, pendekatan ini dikenal sebagai sovereignty-sensitive regionalism, yaitu bentuk kerja sama yang tetap mempertahankan kontrol penuh negara terhadap kebijakan domestik dan keamanan nasional. Berbeda dengan model integrasi Eropa yang rela mengorbankan sebagian kedaulatan demi integrasi yang lebih dalam, Asia memilih jalur yang lebih berhati-hati dan pragmatis.

Akhirnya, regionalisme di Asia-Pasifik juga tidak dapat dilepaskan dari konteks kompetisi kekuatan besar. Kawasan ini menjadi arena di mana Amerika Serikat dan Tiongkok berupaya memperluas pengaruhnya. Dalam kerangka ini, MDCP dapat dilihat sebagai bagian dari strategi Amerika Serikat untuk memperkuat posisinya di Indo-Pasifik, termasuk dengan menarik Indonesia lebih dekat dalam kerja sama keamanan. Namun, Indonesia tidak serta-merta menerima atau menolak sepenuhnya. Sebaliknya, Indonesia memilih untuk mempertahankan ambiguitas strategis sebagai instrumen kebijakan.

Dengan demikian, MDCP bukanlah tanda bahwa Indonesia sedang memilih pihak, melainkan cerminan dari strategi yang lebih kompleks. Indonesia berpartisipasi dalam struktur global, tetapi tidak sepenuhnya tunduk; bekerja sama dengan kekuatan besar, tetapi tetap menjaga jarak. Inilah wajah regionalisme Asia kontemporer—bukan tentang kemandirian absolut, melainkan tentang kemampuan untuk beradaptasi, menavigasi, dan mempertahankan ruang otonomi di tengah tekanan sistem global.

JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin bersama rombongan menggelar pertemuan dengan Secretary of War Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth di Pentagon, Washington DC, pada Senin (13/4/2026). Pertemuan ini guna membahas penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

"Pertemuan ini merupakan line of departure bagi penguatan program International Military Education and Training melalui pengembangan capacity building dan human invest dalam bidang pendidikan dan latihan, termasuk untuk pasukan khusus," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Rico Sirait dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan semangat penguatan hubungan pertahanan Indonesia–AS yang diarahkan untuk mendukung perdamaian, stabilitas kawasan, peningkatan profesionalisme kedua angkatan bersenjata dengan tetap menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Dalam kesempatan tersebut kata Rico, telah diumumkan kesepakatan bersama terkait peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) yang diresmikan pada 13 April 2026.

MDCP merupakan kerangka panduan untuk memperluas kerja sama pertahanan bilateral secara lebih strategis. Melalui kerangka ini, Indonesia-AS menjajaki inisiatif-inisiatif yang disepakati bersama.

"Bagi Indonesia, kerja sama ini dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional, namun tetap dijalankan dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara," ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam rangkaian pertemuan itu juga dilakukan MoU Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA).

"PAA pada prinsipnya merupakan bentuk kerja sama kemanusiaan dan historis untuk penelitian, pencarian, pemulihan, identifikasi, dan repatriasi sisa-sisa kerangka jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia," ucapnya.

Terkait Letter of Intent (LoI) Overflight Clearance, Rico menegaskan hal tersebut baru usulan dari AS dan masih menjadi bahan pertimbangan RI.

"Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara," tuturnya.

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PENGUMUMAN pembentukan pakta kerja sama pertahanan baru antara Indonesia dan Amerika Serikat menandai babak penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Dengan tiga pilar utama—modernisasi militer, peningkatan kapasitas SDM, serta latihan dan kerja sama operasional—pakta ini diklaim sebagai upaya memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Namun di balik narasi resmi tersebut, muncul pertanyaan strategis yang lebih mendasar: sejauh mana kerja sama ini selaras dengan politik luar negeri bebas aktif dan bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan pertahanan Indonesia?

Kemitraan bukan Subordinasi

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menempatkan dirinya dalam posisi yang unik di panggung global: tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun, tetapi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan fondasi kebijakan luar negeri yang menjaga ruang gerak strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dengan negara besar seperti Amerika Serikat bukanlah hal yang tabu, selama tidak berkembang menjadi aliansi militer yang mengikat.

Secara normatif, pakta ini masih berada dalam koridor tersebut. Penekanan pada kedaulatan, saling menghormati, dan kepentingan bersama menunjukkan bahwa Indonesia tidak menyerahkan otonomi strategisnya.

Kerja sama dalam bentuk pelatihan, pendidikan militer, dan interoperabilitas dapat dipahami sebagai upaya peningkatan kapasitas, bukan integrasi kekuatan. Dengan kata lain, ini adalah kemitraan, bukan subordinasi.

Namun demikian, realitas geopolitik tidak pernah sesederhana teks pernyataan bersama. Rivalitas antara kekuatan besar di Indo-Pasifik, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, menciptakan konteks yang sarat persepsi.

Dalam situasi seperti ini, setiap langkah kerja sama militer berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan. Indonesia, yang selama ini berperan sebagai penyeimbang dan “honest broker” di kawasan, berisiko kehilangan posisi tersebut jika tidak cermat mengelola narasi dan implementasi kebijakan.

Dari perspektif non-blok, tantangan utamanya adalah menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan besar. Pakta ini masih dapat diterima selama tidak disertai kehadiran militer asing secara permanen, tidak mengandung kewajiban pertahanan kolektif, dan tidak menyeret Indonesia ke dalam konflik pihak lain.

Namun jika kerja sama berkembang terlalu jauh—misalnya dalam bentuk ketergantungan sistem senjata atau integrasi doktrin—maka garis batas non-blok bisa menjadi kabur.

Penetrasi Kepentingan

Bagi TNI, pakta ini menawarkan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, akses terhadap teknologi militer maju, peningkatan kualitas pelatihan, dan pengalaman interoperabilitas merupakan keuntungan nyata.

Dalam era ancaman multidimensi—dari konflik konvensional hingga perang siber—kapasitas seperti ini menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan.

Efek tangkal (deterrence) Indonesia pun berpotensi meningkat, terutama di kawasan yang semakin kompetitif. Namun di sisi lain, terdapat potensi ketergantungan yang tidak boleh diabaikan.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan yang tidak dikelola dengan hati-hati dapat berujung pada ketergantungan logistik, teknologi, bahkan doktrin. Ketika hal ini terjadi, kedaulatan tidak lagi hilang secara frontal, tetapi terkikis secara perlahan.

Selain itu, intensitas interaksi juga membuka ruang bagi penetrasi kepentingan, baik dalam bentuk pengaruh kebijakan maupun kerentanan terhadap informasi strategis.

Oleh karena itu, kunci utama terletak pada bagaimana Indonesia—khususnya TNI sebagai pelaksana—mengelola kerja sama ini. Pendekatan selektif menjadi penting: mengambil manfaat maksimal tanpa terjebak dalam komitmen yang membatasi.

Diversifikasi mitra pertahanan juga harus tetap dijaga, sehingga Indonesia tidak bergantung pada satu kekuatan saja. Di atas semua itu, penguatan industri pertahanan dalam negeri menjadi fondasi utama untuk memastikan kemandirian jangka panjang.

Pada akhirnya, pakta ini bukan sekadar dokumen kerja sama, melainkan ujian nyata bagi konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Ini juga menjadi ujian bagi TNI dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme modern dan kedaulatan nasional. Jika dikelola dengan cermat, kerja sama ini dapat menjadi instrumen penguatan.

Namun jika lengah, ia berpotensi menjadi pintu masuk bagi erosi otonomi strategis. Indonesia tidak kekurangan pengalaman dalam memainkan peran di antara kekuatan besar.

Tantangannya kini adalah memastikan bahwa setiap langkah tetap berpijak pada kepentingan nasional—bukan sekadar mengikuti arus geopolitik yang sedang menguat.