JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan

Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.

Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.

Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.

Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.

Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.

Lihat video: Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Beli Alutsista: Bukan Perang, Tapi Misi Kemanusiaan!



Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.

Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.

“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.

“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.

Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.

Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.

“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.

“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.

Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.

Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.

“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.

Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.

“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah Jepang menawarkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) kepada Indonesia. Tawaran alutsista tersebut mulai dari kapal fregat hingga kapal selam.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali membenarkan tawaran tersebut. Menurut Ali, proposal pengadaan datang dari Kementerian Pertahanan Jepang dan saat ini masih dibahas bersama Kementerian Pertahanan RI. Menurut dia, belum ada keputusan final terkait kemungkinan pembelian alutsista tersebut.

“Fregat Mogami dan kapal selam dari Jepang memang ada penawaran dari pihak Kemhan Jepang, tetapi masih terus dibicarakan dengan Kementerian Pertahanan kita,” ujar Ali di kawasan Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dalam penawaran itu, Jepang disebut menawarkan kapal fregat kelas Mogami atau FFM Kumano, serta kapal selam kelas Soryu/JS Jingei. Kedua platform tempur tersebut masuk dalam daftar modernisasi alutsista yang dinilai relevan bagi penguatan armada laut Indonesia.

Ali menegaskan, TNI AL hanya bertindak sebagai operator pengguna. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pertahanan. “Kami mengikuti kebijakan yang ditetapkan Kementerian Pertahanan,” kata dia.

Pembahasan kerja sama pertahanan ini mengemuka usai Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lihat video: PRABOWO DI JEPANG! Penuhi Undangan Kaisar Naruhito, Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama



Pertemuan tersebut berlangsung setelah Jepang merevisi aturan ekspor peralatan pertahanannya, yang kini memungkinkan Negeri Sakura menjual alutsista ke 17 negara mitra, termasuk Indonesia.

Selain membahas potensi pembelian kapal perang, kedua negara juga menyepakati penguatan kerja sama pertahanan lewat pembentukan Mekanisme Dialog Pertahanan Terpadu. Forum ini akan mempertemukan pejabat pertahanan kedua negara untuk membahas isu kebijakan hingga operasi militer.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia dan Jepang turut menandatangani Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai landasan peningkatan kolaborasi pertahanan.

Sjafrie sebelumnya menilai kerja sama industri pertahanan dengan Jepang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan dalam negeri, terutama transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia pertahanan.

Sjafrie menyebut Jepang memiliki kapabilitas tinggi dalam pengembangan teknologi militer, sehingga kolaborasi ini dinilai dapat mendukung modernisasi alat pertahanan Indonesia dalam jangka panjang.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyebut Pemerintah Indonesia masih melakukan komunikasi awal dan eksplorasi kerja sama strategis dengan Tokyo di sektor pertahanan. Penegasan itu disampaikan Rico menanggapi adanya ketertarikan Indonesia terhadap sejumlah produk pertahanan Jepang.Berita Indonesia

“Saat ini sifatnya masih dalam tahap penawaran dan penjajakan awal kerja sama. Belum ada keputusan ataupun tahapan pengadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia,” kata Rico.

JAKARTA - KRI Canopus-936 kapal bantu hidro-oseanografi ocean going (BHOD-OG) tiba di Indonesia. Kapal buatan Jerman berteknologi modern ini dirancang untuk memperkuat kemampuan survei, pemetaan, serta pengelolaan data kelautan nasional.

Kedatangan KRI Canopus-936 di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 11 Mei 2026 disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Marsekal TNI (HOR) (Purn.) Donny Ermawan Taufanto.

Termasuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Budi Purwanto beserta sejumlah pejabat tinggi TNI dan TNI AL.

“Kedatangan kapal ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia membangun kemandirian data laut, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai poros maritim dunia,” bunyi keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Kapal sepanjang 105 meter ini memiliki daya jelajah hingga 60 hari dengan kemampuan operasi dari perairan dangkal hingga laut dalam mencapai kedalaman 11.000 meter. Kehadiran KRI Canopus-936 menjadi langkah strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan maritim nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim dunia.

Lihat video: Pushidrosal Temukan Kerangka Pesawat dan Kapal di Perairan Kate-Kate, Maluku



Komandan KRI Canopus-936 Kolonel Laut (P) Indragiri Y. Wardhonomemulai pelayaran perdana pada 14 Maret 2026 dari galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman menuju Indonesia dengan jarak kurang lebih 12.798,5 Nautical mile (Nm) dengan sandi “Operasi Dhruva Samudra-26”.

Selama perjalanan menuju Tanah Air, kapal akan menempuh rute pelayaran jarak jauh dengan beberapa persinggahan di pelabuhan internasional untuk keperluan logistik, koordinasi teknis, serta memastikan kesiapan operasional kapal hingga tiba di Indonesia.

Adapun persinggahan di bagi beberapa etape pelayaran di antaranya etape I jarak 2.031,3 Nm (Lemwerder, Jerman-Las Palmas, Spanyol), etape II jarak 2.481,0 Nm (Las Palmas, Spanyol-Lagos, Nigeria), etape III jarak 2.593,1 Nm (Lagos, Nigeria-Cape Town, Afrika Selatan), etape IV jarak 2.327,8 Nm (Cape Town, Afrika Selatan-Port Louis, Mauritius), etape V jarak 3.245,7 Nm (Port Louis, Mauritius-Lampung), dan etape terakhir jarak 119,5 Nm (Lampung-Jakarta).

Sebagai kapal riset kelautan atau Oceanographic Research Vessel, KRI Canopus-936 dilengkapi teknologi mutakhir seperti Hydrographic Survey Launcher (HSL), Autonomous Underwater Vehicle (AUV), Remotely Operated Vehicle (ROV), Autonomous Surface Vehicle (AUV) serta Unmanned Aerial Vehicle (UAV).

Peralatan ini memungkinkan pelaksanaan survei hidrografi, oseanografi, geofisika, hingga pemetaan detail dasar laut dengan tingkat akurasi tinggi. Selain fungsi ilmiah, kapal ini juga memiliki kemampuan mendukung operasi militer dan keamanan laut, termasuk pemetaan jalur kapal selam, deteksi ranjau laut, patroli keamanan, serta dukungan intelijen maritim.

Dalam operasi kemanusiaan, KRI Canopus-936 mampu melaksanakan misi pencarian dan pertolongan (SAR), termasuk deteksi sinyal darurat dan pencarian objek di dasar laut.

KRI Canopus-936 telah melalui tahapan Sea Acceptance Test (SAT) dengan hasil optimal, termasuk capaian kecepatan maksimal di atas spesifikasi kontrak. Kapal ini direncanakan mulai beroperasi penuh di perairan Indonesia setelah penyelesaian uji fungsi lanjutan pada 2026 di laut dalam Indonesia.

Kehadiran KRI Canopus-936 diharapkan menjadi tulang punggung dalam penyediaan data laut nasional yang akurat, guna menjamin keselamatan pelayaran, mendukung eksplorasi sumber daya laut, serta memperkuat kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

“Ksatria Mapaka Samudra”, KRI Canopus-936 siap mengemban tugas sebagai garda terdepan pemetaan dan eksplorasi laut Indonesia.

BPJS Kesehatan masih menjadi andalan masyarakat untuk mengakses layanan medis dengan biaya lebih terjangkau.

Namun, tidak semua penyakit, tindakan medis, maupun layanan kesehatan otomatis ditanggung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah menetapkan sejumlah layanan dan kondisi kesehatan yang dikecualikan dari penjaminan BPJS Kesehatan. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Aturan tersebut menjadi dasar pembatasan layanan yang dapat diklaim peserta BPJS Kesehatan.

Pemerintah menyebut kebijakan itu dibuat untuk menjaga keberlanjutan program JKN sekaligus memprioritaskan layanan kesehatan yang dianggap esensial dan sesuai kebutuhan dasar peserta.

Selain penyakit tertentu, BPJS juga tidak menanggung sejumlah tindakan medis yang bersifat kosmetik, pilihan pribadi, hingga pengobatan yang belum terbukti secara medis.

[Gambas:Youtube]

Salah satu tindakan yang tidak dijamin BPJS adalah operasi plastik untuk tujuan estetika, seperti memancungkan hidung atau mempercantik penampilan. Namun, operasi plastik masih bisa ditanggung apabila dilakukan untuk rekonstruksi medis, misalnya akibat kecelakaan atau kondisi tertentu.

BPJS Kesehatan juga tidak menanggung operasi lasik karena dinilai bukan tindakan medis darurat. Penjaminan layanan mata hanya diberikan untuk tindakan dengan indikasi medis, seperti operasi katarak.

Sementara itu, operasi caesar tidak selalu otomatis ditanggung BPJS. Jika tindakan dilakukan tanpa alasan medis, biaya persalinan menjadi tanggungan pribadi pasien.

Namun, jika operasi caesar dilakukan karena risiko kesehatan ibu maupun janin, maka BPJS tetap dapat menanggungnya.

Agar layanan kesehatan bisa dijamin BPJS, peserta diwajibkan mengikuti prosedur yang berlaku, mulai dari pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga mendapatkan rujukan resmi ke rumah sakit mitra BPJS.

Di sisi lain, iuran BPJS Kesehatan hingga Mei 2026 masih mengacu pada Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Untuk peserta mandiri, besaran iuran dibedakan berdasarkan kelas layanan, yakni Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp100 ribu untuk kelas II, dan Rp150 ribu untuk kelas I.

Berikut daftar penyakit dan layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan per Mei 2026:

JAKARTA - Sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) yang bertugas di Kementerian Pertahanan (Kemhan) dimutasi. Salah satunya Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Widodo.

Jenderal bintang tiga yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Dirjen Strahan) Kemhan itu mendapat penugasan baru sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Mutasi Letjen TNI Agus Widodo dibenarkan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. "Benar, beliau (Letjen Agus Widodo) menjadi Waka BIN," katanya, dikutip SindoNews, Jumat (8/5/2026).

Letjen TNI Agus Widodo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1995 dari kecabangan infanteri Kopassus. Selama mengabdi di militer, pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur pada 17 Januari 1974 ini menduduki sejumlah jabatan strategis. Di antaranya, Danyon 21 Grup-2 Kopassus, kemudian Dansekolah Para Pusdikpassus Kopassus, hingga Waasren Danjen Kopassus.

Lama bertugas di pasukan elite Kopassus, dia kemudian dipercaya menjadi Sespri KSAD, kemudian Waasops Kasdam Iskandar Muda, lalu Danbrigif 4/Dewa Ratna. Sempat menjadi Pamen Ahli Golongan IV Kopassus Bid. Nubika, Agus Widodo kemudian diangkat menjadi Danrindam XII/Tanjungpura pada 2019—2021.

Lihat video: Pengamat Sebut Ada Operasi Intelijen Asing Mau Lemahkan Pemerintah Indonesia



Agus Widodo kemudian diangkat menjadi Wadanpuslatpur Kodiklatad pada 2021—2023. Dua tahun menjabat, Agus kemudian memimpin territorial sebagai Komandan Korem (Danrem) 174/Anim Ti Waninggap. Jabatan teritorial tersebut diembannya sejak 16 Januari 2023 hingga 6 April 2024. Dari situ, Agus Widodo kemudian menduduki jabatan strategis sebagai Wakil Asisten Operasi Bidang Kesiapan Operasi (Waasops KSAD Bidang Siapops).

Kariernya terus menanjak, Agus Widodo selanjutnya menduduki jabatan sebagai Dirjen Strahan Kemhan sejak Mei 2025. Penunjukan Brigjen TNI Agus Widodo sebagai Dirjen Strahan Kemhan tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 yang ditetapkan pada 27 Mei 2025, tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dedikasi dan loyalitasnya dalam bertugas, membuatnya kini diangkat menjadi Wakil Kepala BIN menggantikan Komjen Pol Imam Sugianto yang memasuki masa pensiun. Posisi yang ditinggalkan diisi Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo yang sebelumnya menjabat Pangdivif 3/Kostrad.

Dengan tugas dan jabatan barunya, Agus Widodo mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya menjadi Letjen TNI. Saat menjabat Dirjen Strahan, Agus Widodo masih berpangkat Mayjen TNI. Namun, saat menyambut Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu, 3 Mei 2026, dia terlihat mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dengan bintang tiga di pundak atau Letjen TNI.

Selain menduduki banyak jabatan strategis, Agus Widodo juga banyak mengenyam pendidikan militer seperti Susarcab Infanteri pada 1996, Pendidikan Para Dasar, Pendidikan Komando, dan Pendidikan Terjun Bebas Militer atau Military Free Fall. Agus Widodo juga pernah mengikuti Pendidikan Para Utama (Jump Master), Pendidikan Pandu Udara (Pathfinder), Selapa Infanteri.

Termasuk, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 2009, Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) pada 2018, hingga Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI pada 2022. Tidak hanya itu, Agus Widodo juga meraih gelar S1 Ilmu Hubungan Internasional (HI), dari Universitas Jenderal Achmad Yani pada 2010, kemudian gelar Magister S2 Studi Kajian Wilayah Eropa, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI) pada 2022.

Letjen TNI Agus Widodo selanjutnya akan mendampingi Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra. Kehadiran Letjen TNI Agus Widodo, kini BIN dinakhodai oleh dua orang yang berasal dari satuan elite pasukan khusus TNI AD yakni, Kopassus.

Sebab Letjen TNI (Purn) M. Herindra yang menjabat Kepala BIN sejak 21 Oktober 2024, merupakan lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa Akademi Militer (Akmil) 1987 dari kecabangan infanteri Kopassus. Jenderal kelahiran Magelang, Jawa Tengah pada 30 November 1964 ini banyak menduduki jabatan penting.

Di antaranya, Wadanjen Kopassus, Danjen Kopassus, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mendampingi Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden ke-8 RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan mengonfirmasi Letjen TNI Robi Herbawan telah ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan Robi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan RI.

"Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan RI," ujar Rico saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026).

Dia menjelaskan penunjukan Robi sebagai Kabais TNI merupakan bagian dari proses regenerasi sekaligus penguatan organisasi di lingkungan TNI.

Menurut Rico, mutasi pejabat tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas intelijen strategis dalam mendukung pertahanan negara.

"Penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen strategis pertahanan negara," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Mabes TNI sebelumnya mengumumkan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI dari Letjen TNI Yudi Abrimantyo pada Rabu (26/3/2026).

Pergantian tersebut terjadi setelah mencuat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang diduga dilakukan anggota Denma Bais TNI pada pertengahan Maret lalu.

Selain penunjukan Robi sebagai Kabais TNI, mutasi perwira tinggi TNI juga mencakup sejumlah posisi strategis lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Letjen TNI Mohammad Fadjar dipindahkan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun, sementara jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) diisi Letjen TNI Tandyo Budi Revita.

Robi Herbawan sendiri diketahui memiliki rekam jejak panjang di bidang intelijen dan teritorial. Sebelum bertugas di Kemhan, dia pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya serta mengemban sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI AD.

JAKARTA - Mutasi dan rotasi terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) . Letjen TNI Agus Widodo yang sebelumnya menjabat Dirjen Strahan Kemhan mendapat amanah baru sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Agus menggantikan Komjen Pol Imam Sugianto yang memasuki masa pensiun. Kemudian, posisi Dirjen Strahan diisi Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo yang sebelumnya menjabat Pangdivif 3/Kostrad.

Penunjukan Bagus Suryadi sempat disinggung Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat memperkenalkan jajaran pejabat Kemhan kepada Menhan Jepang Shinjiro Koizumi di Aula Bhinneka Tunggal Ika (BTI), Kemhan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sjafrie hadir bersama sejumlah pejabat utama Kemhan, termasuk Letjen Agus Widodo dan Mayjen Bagus Suryadi. “Saya juga didampingi calon Dirjen Strahan,” kata Sjafrie ketika memperkenalkan jajaran kepada Menhan Jepang Koizumi.

Sekadar diketahui, Letjen Agus Widodo merupakan jenderal Kopassus lulusan Akademi Militer (Akmil) 1995. Sementara, Mayjen Bagus Suryadi Tayo adalah Perwira Tinggi TNI AD lulusan Akmil 1993 dari kecabangan Infanteri (Raider). Dia juga putra mantan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI (Purn) H Tayo Tarmadi.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan pengarahan atau taklimat dalam acara Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI 2026. Kegiatan apel ini akan berlangsung di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).

Dari video yang dibagikan Sekretariat Presiden, persiapan telah dilakukan untuk menyambut kehadiran Presiden Prabowo. Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan pejabat teras di lingkungan TNI telah memadati area Unhan. Para jenderal dan pejabat TNI juga tampak mengenakan Pakaian Dinas Lengkap (PDL), siap menerima taklimat langsung dari Presiden Prabowo.

Sebelum memasuki ruangan utama, para peserta apel disambut dengan deretan lukisan presiden-presiden Indonesia terdahulu yang terpajang di area lobi. Beberapa lukisan yang menarik perhatian antara lain potret Presiden pertama RI Ir. Soekarno, Presiden kedua RI Soeharto, hingga lukisan Presiden Prabowo Subianto.

Keberadaan lukisan-lukisan bersejarah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para perwira tinggi yang hadir. Tak sedikit dari mereka yang menyempatkan diri untuk berhenti sejenak dan berfoto di depan lukisan para pemimpin bangsa tersebut sebelum rangkaian acara dimulai.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga mengungkap capaian berbagai program unggulan TNI AD yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan jembatan, hingga pengelolaan sampah, dalam Apel Dansat TNI Tahun Anggaran 2026 di Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul, Jawa Barat, Rabu, 29 April 2026.

Lihat video: Gebrakan Hilirisasi! Presiden Prabowo Resmikan Proyek Cilacap



Dalam paparannya, Jenderal Maruli menegaskan TNI AD tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga berperan aktif membantu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan dasar.

Di bidang air bersih, Jenderal Maruli menjelaskan program sumur bor lahir dari pengalaman langsung melihat kesulitan masyarakat dalam memperoleh air, termasuk di wilayah yang mengalami kekeringan. “Jadi terus terang, saya menggali informasi tentang air ini sambil berjalan, jadi bukan karena punya informasi, lalu membuat program-program air ini,” ujarnya.

Hasilnya, berdasarkan data, sejak 2020 telah dibangun 7.217 titik sumber air di berbagai wilayah Indonesia guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terkait pembangunan infrastruktur, Jenderal Maruli menyampaikan TNI AD menargetkan untuk membangun 1.244 jembatan demi kepentingan masyarakat, dengan capaian 336 jembatan telah selesai dan 908 jembatan dalam proses pengerjaan dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun.

Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, termasuk melalui pembangunan jembatan perintis yang ditargetkan lebih dari 7.000 unit di seluruh Indonesia, sejalan dengan program Jembatan Garuda Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo.

LAMONGAN - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memantau langsung progres pembangunan Yonif TP 887/KTM di Desa Slaharwotan, Kecamatan Sambeng, Lamongan. Keberadaan Yonif TP 887 ini untuk membantu program ketahanan pangan dan membantu masyarakat.

Sjafrie menilai keberadaan Yonif TP atau Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 887/KJM akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, utamanya yang bersentuhan dengan sektor pangan.

"Kehadiran Yonif TP 887/KJM di Lamongan bukan hanya untuk pertahanan, tapi juga untuk membantu rakyat. Prajurit akan terlibat dalam program ketahanan pangan, penanggulangan bencana, dan pembinaan wilayah,” ujar Sjafrie, Rabu (29/4/2026).

Dalam kunjunganya, Sjafrie memastikan seluruh proses pembangunan berjalan lancar dan bisa segera beroperasi lengkap dengan berbagai perangkat dan bangunan seperti barak prajurit, lapangan, hingga lahan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan satuan.

Sjafrie mengungkap alasan pemilihan Kabupaten Lamongan sebagai lokasi markas Yonif TP sudah tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan potensi yang dimiliki Kota Soto.

Lihat video: Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajah­sora



“Yonif TP 887/KJM adalah konsep baru TNI AD. Selain bertugas menjaga kedaulatan, prajurit juga jadi motor pembangunan di daerah. Lamongan dipilih karena potensinya besar,” sambungnya.

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Pemda, dan masyarakat. “Kita ingin Yonif TP 887/KJM segera operasional dan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Terima kasih atas sambutan hangat dari masyarakat dan Kodim 0812,” katanya

Kunjungan ditutup dengan peninjauan area pembangunan, penanaman pohon secara simbolis, dan ramah tamah bersama prajurit. Dengan hadirnya Yonif TP 887/KJM, Kodim 0812/Lamongan optimis pertahanan wilayah semakin solid dan kesejahteraan masyarakat Lamongan semakin meningkat.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap hasil investigasi kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Hasil investigasi menunjukkan adanya indikasi kuat serangan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, berdasarkan analisis rekaman CCTV dan keterangan saksi, pihaknya menemukan keterlibatan banyak orang dalam peristiwa tersebut.

“Setidaknya terdapat 14 orang yang saling terhubung,” ujarnya saat konferensi persi di Kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Saurlin menambahkan, para pelaku diduga menggunakan identitas orang lain untuk registrasi nomor telepon guna menyamarkan jejak. “Patut diduga juga para pelaku menggunakan identitas atas nama lain untuk meregistrasi nomor HP telepon selulernya, di antaranya menggunakan nama anak berusia 5 tahun, ibu rumah tangga, dan lansia guna menutup identitasnya. Nomor-nomor tersebut baru diaktifkan 1-2 hari sebelum peristiwa antara rentang 10 sampai 11 Maret,” kata Saurlin.

Komnas HAM juga menemukan indikasi penggunaan aset negara dalam operasi penyiraman air keras. Saurlin mengatakan, salah satu pelaku terkonfirmasi melakukan mobilitas dari sebuah rumah yang merupakan aset Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



”Komnas HAM juga mengonfirmasi bahwa pelaku BHWC melakukan perjalanan pulang dan pergi dari sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 11 yang merupakan aset Kemenhan yang diperuntukkan untuk BAIS. Saksi-saksi yang berada di rumah tersebut menjadi bagian yang penting dalam kasus ini dan harus diselidiki lebih lanjut," paparnya.

Menurut Saurlin, para terduga pelaku diduga membawa sejumlah barang yang mencurigakan berupa plastik kresek putih yang diduga digunakan untuk membawa botol berisi cairan air keras dan tas hitam yang diduga berisi alat pelacak atau penyadap. Ada pula terduga pelaku yang masih mengikuti korban ke RSUP Cipto Mangunkusumo pascaperistiwa serangan.

Saurlin mengatakan dari sisi pola, Komnas HAM menilai serangan tidak bersifat spontan. “Kami mengindikasikan pola serangan yang terencana dan terkoordinasi antar pelaku,” ujar Saurlin.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM. "Karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM saudara Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

Anis menjelaskan, terdapat sejumlah pelanggaran, mulai dari hak bebas dari penyiksaan hingga hak atas keadilan. Selain itu, Anis menyoroti adanya intimidasi sebelum kejadian. “Hal ini juga dapat berujung pada munculnya ketakutan atau efek jera bagi masyarakat sipil,” katanya.

Foto: Yuwantoro Winduajie

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah Jenderal Purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat (24/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, para purnawirawan memberikan sejumlah masukan, mulai dari misi perdamaian di Lebanon hingga perkembangan geopolitik di Selat Hormuz.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, salah satu sorotan utama adalah evaluasi terhadap keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon.

"Terkait dengan perkembangan pasukan perdamaian yang ada di, khususnya di Lebanon. Itu termasuk menjadi masukan-masukan dari para senior supaya evaluasi ke depannya bagaimana," ujar Rico kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Selain itu, para Jenderal purnawirawan juga menyinggung dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk situasi di Selat Hormuz. Meski tidak merinci secara detail, Rico menyebut hal tersebut menjadi perhatian dalam diskusi.

"Maupun perkembangan geopolitik yang ada di Selat Hormuz. Itu menjadi bahan-bahan masukan dari para purnawirawan," ujarnya.

Kumpulkan Panglima hingga Purnawirawan Jenderal TNI, Sjafrie: Saya akan Sampaikan Satu Hal Esensial

Dalam kesempatan yang sama, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin turut memaparkan pandangan pemerintah terkait arah kebijakan pertahanan ke depan. Penjelasan tersebut, kata Rico, mendapat respons positif dari para purnawirawan.

"Sebagian besar merasa mendapatkan informasi secara positif, ya. Sebagian besar mendapatkan responsif yang positif setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Menhan maupun Bapak Panglima TNI kaitannya dengan pengembangan kekuatan ke depan," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan para purnawirawan Jenderal TNI baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) hari ini. Pertemuan tersebut berlangsung di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat.

Dari informasi yang dihimpun SindoNews, purnawirawan Jenderal TNI yang hadir antara lainJenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, ⁠Jenderal TNI (Purn) Andika Muhammad Perkasa, ⁠Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko, ⁠Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, ⁠Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Letjen TNI (Purn) Valentinus Suhartono Suratman, ⁠Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago, ⁠Letjen TNI (Purn) Fadillah, Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono.

Sedangkan dari AL tampak hadir Laksamana TNI (Purn) Agus Suharton, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, ⁠Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, ⁠Laksamana TNI (Purn) Marsetio, ⁠Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, ⁠Letjen TNI (Purn) Mar. Muhammad Alfan Baharudin.

Sementara dari AL yakni, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, ⁠Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, ⁠Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, ⁠Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, ⁠Marsdya TNI (Purn) Imran Baidirus, ⁠Marsdya TNI (Purn) Hadiyan Sumintaatmadja.

Dalam pertemuan tersebut tampak pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Mohamad Ali.

Tak berselang lama, Sjafrie kemudian keluar dan menyapa para purnawirawan TNI. Mereka saling berjabat tangan sebelum menggelar pertemuan resmi.