Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Letjen TNI Robi Herbawan, ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait. Dia menjelaskan bahwa penunjukan Robi merupakan bagian dari proses regenerasi serta penguatan organisasi di tubuh TNI.

Dengan adanya mutasi tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas intelijen strategis dalam mendukung pertahanan negara dapat berjalan lebih optimal.

"Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan RI," ujar Rico saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026).

Lantas, bagaimana profil Letjen Robi Herbawan?

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Robi merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1994. Dalam perjalanan kariernya di militer, dia cukup lama bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Robi juga pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto ketika Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada periode 1995–1998.

Selain itu, dia juga pernah berdinas di satuan elite TNI AD, yakni Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) Sat-81 Kopassus selama sekitar 12 tahun. Pengalaman panjang di pasukan elite tersebut membuatnya dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis.

Beberapa posisi yang pernah diembannya antara lain Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) BAIS TNI di Aceh, Kepala Pusat Informasi Strategi Pertahanan (Kapusinfostrahan) Bainstrahan Kemhan, hingga Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kemhan.

Kini, Robi dipercaya memimpin Badan Intelijen Strategis TNI sebagai Kabais TNI dengan pangkat jenderal bintang tiga atau letnan jenderal (Letjen).

LETJEN TNI Robi Herbawan mendapat penugasan baru sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Robi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Penunjukan Robi sebagai Kabais TNI merupakan bagian dari regenerasi dan penguatan organisasi di tubuh TNI. “Penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen strategis pertahanan negara,” kata Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen Rico Ricardo Sirait saat dihubungi wartawan, Kamis (7/5/2026).

Sebelum ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Robi menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan,” kata Rico.

Dikutip dari berbagai sumber, Letjen TNI Robi Herbawan merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1994. Jenderal Kopassus ini memiliki karir militer yang moncer.

Dia pernah berdinas di Satuan Penanggulangan Teror 81 (Satgultor 81) yang merupakan Satuan Elit Antiteror Kopassus selama 12 tahun.

Perwira tinggi yang ahli intelijen ini juga pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto saat Prabowo menjabat sebaga Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada Desember 1995 hingga Maret 1998.

Karirnya terus mengkilap hingga menjabat Dansatgas Bais di Aceh pada 2016 hingga 2018. Setelah mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Robi Herbawan kemudian bertugas di Satuan Bais hingga 2019.

Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Strategi Pertahanan (Kapusinfostrahan) Bainstrahan Kemhan. Sejak 1 April 2024 hingga Mei 2026, Robi Herbawan mendapat penugasan sebagai Kabainfokomhan Kemhan.

Hingga akhirnya, Robi Herbawan mendapat penugasan terbaru sebagai Kabais TNI pada awal Mei 2026.

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI Robi Herbawan ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Penunjukkan tersebut dibenarkan Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen Rico Ricardo Sirait.

“Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan,” kata Rico saat dihubungi wartawan, Kamis (7/5/2026).

Rico menjelaskan, penunjukan Robi merupakan bagian dari regenerasi dan penguatan organisasi di tubuh TNI.

“Penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen strategis pertahanan negara,” ujar dia.

Sebelum ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Robi menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Sebagai informasi sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo. Langkah ini dilakukan buntut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).

"Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais," ujar Aulia.

Saat disinggung pencopotan Yudi, Aulia tak menjawab lugas. Aulia lantas meninggalkan lokasi dan memgucapkan salam pada awak media. "Terima kasih," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan mengonfirmasi Letjen TNI Robi Herbawan telah ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan Robi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan RI.

"Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan RI," ujar Rico saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026).

Dia menjelaskan penunjukan Robi sebagai Kabais TNI merupakan bagian dari proses regenerasi sekaligus penguatan organisasi di lingkungan TNI.

Menurut Rico, mutasi pejabat tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas intelijen strategis dalam mendukung pertahanan negara.

"Penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen strategis pertahanan negara," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Mabes TNI sebelumnya mengumumkan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI dari Letjen TNI Yudi Abrimantyo pada Rabu (26/3/2026).

Pergantian tersebut terjadi setelah mencuat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang diduga dilakukan anggota Denma Bais TNI pada pertengahan Maret lalu.

Selain penunjukan Robi sebagai Kabais TNI, mutasi perwira tinggi TNI juga mencakup sejumlah posisi strategis lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Letjen TNI Mohammad Fadjar dipindahkan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun, sementara jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) diisi Letjen TNI Tandyo Budi Revita.

Robi Herbawan sendiri diketahui memiliki rekam jejak panjang di bidang intelijen dan teritorial. Sebelum bertugas di Kemhan, dia pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya serta mengemban sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI AD.

JAKARTA - Letjen TNI Yudi Abrimantyo resmi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI pada Rabu, 25 Maret 2026. Mundurnya Letjen TNI Yudi Abrimantyo membuat jabatan Kabais TNI kosong.

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, mundurnya Letjen TNI Yudi Abrimantyo merupakan bentuk tanggung jawab atas keterlibatan oknum BAIS dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

"Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais," ujar Aulia dikutip, Sabtu (28/3/2026).

Posisi strategis tersebut harus segera diisi oleh orang-orang yang kompeten mengingat Kabais adalah jabatan penting. Sebab Kabais TNI merupakan perwira tinggi di TNI yang bertugas memberikan data dan analisa intelijen.

Saat ini, ada dua orang yang bertugas di ruang lingkup intelijen. Keduanya yakni, Kabais TNI dan Asisten Intelijen Panglima TNI. Berikut ini lima nama perwira tinggi (Pati) TNI yang berpeluang menjadi Kabais TNI yakni:

Lihat video: Kasus Aktivis Memanas, Kepala BAIS Lepas Jabatan



1. Mayjen TNI Rio Firdianto

Mayjen Rio Firdianto saat ini menjabat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI. Sebelumnya, Jenderal kelahiran Jakarta, 3 Juni 1972 ini menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan sejak 18 Oktober 2024.

Abituren Akademi Militer (Akmil) 1993 dari satuan Artireli Medan (Armed) ini banyak menduduki jabatan mentereng di TNI. Antara lain, Asintel Danpaspampres pada 2014-2015, Komandan Paspampres Grup D pada 2015-2018.

Asintel Kaskogabwilhan II pada 2019-2020, kemudian Dansat Intel Bais TNI, Waasintel Kasad Bidang Inteltek dan Hublu. Pa Sahli Tingkat III Bidang Wassus dan LH Panglima TNI 2024.

2. Mayjen TNI Bosco Haryo Yunanto

Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Bosco Haryo Yunanto saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Wakabais) TNI. Per Maret 2026, Haryo disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bais (Kabais) TNI menggantikan Letjen TNI Yudi Abrimantyo.

Lahir pada 16 Juni 1972, Mayjen TNI Bosco merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1994 dari kecabangan Infanteri. Mayjen TNI Bosco merupakan Pati TNI yang memiliki karier cemerlang. Berbagai posisi strategis di lingkungan TNI pernah didudukinya terutama di bidang intelijen dan teritorial.

Dia pernah menjabat sebagai Komandan Satuan Intelijen (Dansatintel) Bais TNI saat berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) pada Oktober 2023 hingga akhirnya diangkat menjadi Wakil Kepala Bais TNI sampai saat ini.

3. Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha

Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki pengalaman di bidang intelijen. Lulusan Akademi Militer (Akmil)1997 dari kecabangan Infanteri Raider ini pernah mengemban tugas sebagai Asisten intelijen Panglima TNI 2024 – 2025.

Saat ini Mayjen TNI Rudy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mayjen TNI Rudy juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman pada Januari 2025 – Desember 2025).

Selama menjabat sebagai Pangdam Mulawarman, Mayjen TNI Rudy aktif dalam menjaga stabilitas keamanan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, serta mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

4. Marsda TNI Benedictus Benny Koessetianto

Marsekal Muda (Marsda) TNI Benedictus Benny Koessetianto saat ini menjabat Sekretaris Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Abituren Akademi Angkatan Udara (AAU) 1990 dari Korps Penerbang ini pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Laiklambangjaau (Kapuslaiklambangjaau) yang bertanggung jawab terhadap kelaikan dan keselamatan kerja di TNI AU.

Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur 29 November 1968 ini memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, Manajemen Penerbangan (MavMgt.) dan Hubungan Internasional (MAIR). Sebelum menjabat sebagai Kapuslaiklambangjaau, Marsda TNI Benedictus pernah menduduki posisi Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Waka Bais) TNI.

5. Letnan Jenderal TNI Sonny Aprianto

Letnan Jenderal (Letjen) TNI Sonny Aprianto saat ini menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sejak November 2023. Jenderal TNI kelahiran Jakarta 9 April 1969 ini pernah menjabat Asisten Intelijen Panglima TNI pada 2023.

Termasuk Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana pada 2022–2023. Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN periode 2021–2022, Komandan Pusat Intelijen TNI AD (Danpusintelad) pada 2018–2021.

Tidak hanya itu, dia juga pernah menjabat sebagai Danrem 031/Wirabima (2018), Asintel Pangdam Jaya pada 2013, Danbrigif 1 PIK/Jaya Sakti pada 2011–2013. Pangdam IX/Udayana, Asintel Panglima TNI pada 2023, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) KSAD.

Perlu diketahui, BAIS TNI adalah organisasi yang khusus menangani intelijen kemiliteran dan berada langsung di bawah komando Panglima TNI. Lembaga ini berfungsi sebagai mata dan telinga Panglima TNI dalam menyuplai analisis intelijen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis serta operasi militer.

BAIS TNI memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara. Seperti, menyelenggarakan kegiatan intelijen jangka panjang untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk analisis potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Memberikan data intelijen yang akurat untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan operasi militer, baik operasi perang maupun selain perang. Melakukan pengamanan terhadap personel, materiil, dan instalasi militer agar terhindar dari infiltrasi atau sabotase pihak asing.

Selain itu, juga menjadi pusat koordinasi bagi badan intelijen di tiga matra yakni, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) untuk memastikan keselarasan informasi di seluruh jajaran TNI. BAIS TNI juga dapat menjalin hubungan dengan atase pertahanan dan lembaga intelijen militer negara lain dalam rangka pertukaran informasi keamanan global.

Perlu kami tegaskan bahwa narasi yang menyebutkan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menjabat sebagai Kabais TNI adalah tidak benar dan merupakan disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik,

Jakarta (ANTARA) - Head of Public Relations Perum Bulog Tomi Wijaya menegaskan, informasi yang mengaitkan jabatan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI adalah tidak benar (hoaks) dan tidak sesuai dengan fakta.

“Perlu kami tegaskan bahwa narasi yang menyebutkan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menjabat sebagai Kabais TNI adalah tidak benar dan merupakan disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik,” kata Tomi dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Perum Bulog menanggapi beredar pemberitaan yang memuat informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik terkait profil Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, termasuk narasi yang mengaitkan jabatan Direktur Utama Perum Bulog dengan posisi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.

Lebih lanjut Tomi menyampaikan penugasan Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog merupakan keputusan resmi pemerintah melalui Kementerian BUMN.

"Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, beliau telah mengundurkan diri (dari TNI) ketika ditunjuk sebagai Dirut Bulog dan saat ini sudah purnawirawan dari TNI," tambah Tomi.

Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat negara di bidang ketahanan pangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Sehubungan dengan maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, Perum Bulog mengimbau kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan.

"Dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya," kata Tomi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Perum BULOG merespons pemberitaan di sejumlah media online yang memuat informasi terkait profil Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani sebagai tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik, termasuk narasi yang mengaitkan jabatan Direktur Utama Perum BULOG dengan posisi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.

Head of Public Relations Perum BULOG, Tomi Wijaya, menegaskan bahwa informasi yang mengaitkan jabatan Direktur Utama Perum BULOG menjadi Kabais TNI adalah tidak benar atau hoaks, dan tidak sesuai dengan fakta.

"Perlu kami tegaskan bahwa narasi yang menyebutkan Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menjabat sebagai Kabais TNI adalah tidak benar dan merupakan disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik," ujar Tomi.

Tomi menambahkan bahwa penugasan Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum BULOG merupakan keputusan resmi pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Beliau telah mengundurkan diri ketika ditunjuk sebagai Dirut BULOG dan saat ini sudah purnawirawan dari TNI," katanya.

Pada saat bersamaan, Perum BULOG kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat negara di bidang ketahanan pangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Perum BULOG mengimbau kepada seluruh pihak, termasuk media massa dan masyarakat, untuk mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

JAKARTA - Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu, 25 Maret 2026 bukanlah peristiwa administratif biasa. Penyerahan tersebut dinilai untuk mencegah politisasi kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus.

Hal itu menyikapi dugaan keterlibatan personel BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus.

Analis politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting mengatakan, hal ini merupakan sinyal kuat TNI sedang menghadapi ujian serius – bukan hanya soal disiplin internal, tetapi juga menyangkut legitimasi institusional di ruang publik.

Kasus ini dipandang sensitif karena melibatkan unsur intelijen militer, sebuah domain institusi yang secara inheren mestinya bekerja dalam senyap, tertutup, dan berisiko tinggi.

"Ketika aktor dari wilayah sunyi ini justru muncul dalam kasus kekerasan yang terang-benderang di ruang publik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar individu, melainkan kredibilitas sistem," ujarnya Jumat (27/3/2026).

Dari perspektif militer, langkah menyerahkan jabatan Kepala BAIS TNI langsung kepada Panglima TNI itu, mencerminkan pola klasik dalam manajemen krisis organisasi bersenjata, yakni sentralisasi kendali untuk stabilisasi cepat. Dalam struktur militer, terutama pada satuan strategis seperti BAIS TNI, setiap pelanggaran oleh personel tidak pernah dianggap berdiri sendiri.

Peristiwa ini akan dibaca sebagai potensi gangguan terhadap rantai komando, kohesi satuan, dan bahkan keamanan informasi. Oleh karena itu, respons yang diambil bukan sekadar penindakan individual, melainkan juga langkah struktural.

Pengambilalihan langsung oleh Panglima TNI menunjukkan dua hal. Pertama, kasus ini dipandang cukup serius sehingga harus ditangani di level tertinggi. Kedua, ada kebutuhan untuk memastikan tidak terjadi friksi internal atau loyalitas ganda yang dapat menghambat proses hukum maupun investigasi.

Langkah ini sekaligus dibaca sebagai upaya sterilisasi organisasi, membersihkan potensi residu konflik di dalam tubuh BAIS TNI agar fungsi intelijen strategis tetap berjalan tanpa gangguan.

Di luar dimensi internal, keputusan ini juga sarat dengan kalkulasi politik. Dalam konteks Indonesia, kasus penyiraman air keras memiliki resonansi emosional yang kuat di masyarakat. Presiden Prabowo Subianto pun bereaksi dan meminta Mabes TNI mengusut tuntas kasus ini.

Hal ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan dihubungkan dengan simbol suatu kekerasan yang kerap dikaitkan dengan dampak hukum dan ketidakadilan.

"Jika tidak ditangani secara cepat dan transparan, maka kasus ini justru berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI," jelas Selamat.

Apalagi, kata dia, selama ini TNI menikmati tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi dibandingkan institusi lain. Dengan menarik kendali ke Panglima, TNI berusaha mengirim pesan bahwa institusi tidak mentolerir pelanggaran, bahkan jika itu melibatkan unit strategis sekalipun. Inilah bentuk manajemen persepsi yang penting untuk mencegah berkembangnya narasi militer melindungi anggotanya sendiri.

Lebih jauh, langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya pre-emptive untuk mencegah politisasi. Dalam iklim demokrasi, setiap kasus yang melibatkan aparat bersenjata selalu berpotensi ditarik ke arena politik – baik untuk mengkritik peran militer di ruang sipil maupun untuk menghidupkan kembali trauma masa lalu.

Namun, ada dimensi yang lebih dalam dan mengkhawatirkan, yakni potensi penyimpangan fungsi intelijen itu sendiri. Unit seperti BAIS TNI seharusnya beroperasi dalam kerangka pengumpulan dan analisis informasi strategis, bukan tindakan kekerasan langsung terhadap individu sipil. Jika dugaan keterlibatan personel dalam penyiraman air keras terbukti, maka ini mengindikasikan kemungkinan mission creep– pergeseran fungsi dari intelijen ke tindakan operasional yang diduga tidak sah.

Dalam banyak kasus global, penyimpangan seperti ini sering menjadi pintu masuk bagi praktik shadow operations, di mana unit tertentu bertindak di luar kontrol formal.

"Jika tidak dikoreksi secara tegas, hal ini bisa merusak profesionalisme militer dan mengaburkan batas antara operasi negara dan tindakan kriminal," katanya.

Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak cukup hanya berhenti pada pelaku lapangan. Yang lebih penting menelusuri apakah ada kegagalan sistemik, yakni kelalaian pengawasan, pembiaran, atau bahkan mungkin perintah dari level tertentu.

Kasus ini, kata dia pada akhirnya akan bermuara pada satu titik krusial yakni peradilan militer. Selamag mengatakan, di sinilah TNI benar-benar diuji, bukan oleh retorika, tetapi oleh tindakan konkret. Publik akan menilai apakah proses hukum berjalan transparan. Apakah pelaku dihukum setimpal dan apakah ada keberanian untuk mengungkap keterlibatan pihak yang lebih tinggi jika memang ada.

"Setiap ketidakkonsistenan akan memperkuat stigma lama tentang impunitas dalam tubuh militer. Sebaliknya, jika kasus ini ditangani secara terbuka dan tegas, TNI justru memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa sistem hukumnya mampu bekerja lebih keras dan lebih disiplin dibandingkan sistem sipil," paparnya.

Penyerahan jabatan Kepala BAIS TNI dalam konteks ini bukanlah semata solusi, melainkan awal dari proses yang lebih panjang. Inilah langkah awal untuk bisa meredam krisis, tetapi bukan jawaban akhir atas persoalan. Yang akan menentukan arah ke depan adalah konsistensi – konsistensi dalam penegakan hukum, dalam transparansi, dan dalam menjaga profesionalisme.

Jika langkah awal ini diikuti dengan tindakan nyata, maka krisis ini bisa menjadi momentum perbaikan institusi TNI. Tapi jika tidak, justru akan menjadi preseden buruk yang menggerus kepercayaan publik secara perlahan. Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi BAIS TNI, tetapi juga wajah TNI secara keseluruhan sebagai institusi negara yang diharapkan bisa profesional, modern, dan tunduk pada hukum.

"Dalam ujian seperti ini, publik tidak menunggu janji, mereka menunggu bukti," tandasnya.

JAKARTA - Keputusan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Yudi Abrimantyo mundur dari jabatannya buntut kasus KontraS menuai apresiasi publik. Di saat banyak pejabat memilih bertahan dan berlindung di balik berbagai dalih, langkah ini justru dinilai sebagai bentuk keberanian moral yang semakin langka.

Ketua Umum Pasbata Prabowo David Febrian menyebut pengunduran diri tersebut sebagai tamparan keras bagi para pejabat yang selama ini tersandung persoalan namun tetap berupaya mempertahankan jabatan.

“Ini bukan sekadar mundur. Ini adalah sikap ksatria. Ini pelajaran terbuka bagi banyak pejabat yang ketika bermasalah justru sibuk mencari pembenaran, memainkan opini, bahkan menyalahkan pihak lain,” tegasnya, Jumat (27/3/2026).

David menilai, Letjen Yudi menunjukkan standar kepemimpinan yang berbeda, bahwa tanggung jawab kepada rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun jabatan, bahkan sebelum proses hukum selesai.

“Di negeri ini, terlalu sering kita melihat pejabat yang jelas-jelas bermasalah tapi masih bertahan, berkelit, dan menghindar. Letjen Yudi justru melakukan hal sebaliknya. Urusan benar atau salah biar hukum yang membuktikan, tapi tanggung jawab kepada publik tidak bisa ditunda,” lanjutnya.

Menurut Pasbata Prabowo, sikap seperti ini adalah bentuk kepemimpinan sejati yang mulai tergerus oleh praktik politik pragmatis. Ia bahkan menyebut karakter ksatria seperti ini hampir tidak lagi menjadi arus utama di kalangan elite.

“Ini tipe pemimpin yang semakin jarang kita temui. Berani bertanggung jawab tanpa harus dipaksa. Ini bukan soal tekanan, ini soal integritas,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang justru mengaburkan substansi kasus. Ia menegaskan, pengunduran diri bukan akhir, melainkan awal dari proses hukum yang harus dikawal secara serius.

“Jangan dibelokkan. Jangan dipelintir seolah ini drama atau manuver. Ini bentuk tanggung jawab. Tapi proses hukum tetap harus berjalan dan kita kawal bersama,” tegasnya.

Pasbata Prabowo juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah cepat dan terbuka yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Ia menilai respons tersebut sebagai bukti bahwa TNI tidak mentolerir pelanggaran dan serius menjaga kredibilitas institusi.

“Langkah tegas Puspom TNI menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi. Ini wajah transparansi di era demokrasi. Ini harus kita dukung, bukan dicurigai tanpa dasar,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Pasbata Prabowo mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik dalam membangun budaya tanggung jawab di ruang publik.

“Kalau semua pejabat punya keberanian seperti ini, bangsa ini tidak akan terus disandera oleh krisis kepercayaan. Ini contoh nyata. Tinggal mau ditiru atau tidak,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) angkat bicara soal penggantian jabatan Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo buntut dari kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

Perwakilan TAUD sekaligus Ketua KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan bahwa langkah pergantian jabatan itu harus dibarengi dengan penjelasan soal rantai komando dalam perkara ini.

"Dalam struktur organisasi militer yang bersifat hierarkis, rantai komandonya melibatkan lapisan kepemimpinan yang lebih luas daripada satu orang," ujar Dimas dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).

Dia menambahkan dengan tidak adanya pengungkapan rantai komando yang jelas maka TNI terkesan menutup-nutupi proses pengusutan yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh.

Lebih jauh, langkah TNI ini dinilai mengaburkan akuntabilitas pada tingkat yang lebih tinggi, termasuk pertanggungjawaban komando Panglima TNI hingga otoritas sipil dalam hal ini Menteri Pertahanan.

"Tidak adanya penjelasan mengenai akuntabilitas struktur komando terkait menimbulkan kesan kuat adanya upaya menutup-nutupi pertanggungjawaban yang parsial, selektif, dan tidak menyentuh keseluruhan rantai komando yang seharusnya diperiksa," imbuhnya.

Di samping itu, Dimas menyatakan bahwa pergantian jabatan tidak dapat diposisikan sebagai substitusi dari proses hukum pidana.

Pasalnya, pergantian ini juga harus dibarengi dengan penindakan sebagaimana mekanisme hukum yang berlaku.

"Pencopotan jabatan tanpa diikuti dengan pertanggungjawaban pidana justru berpotensi menjadi mekanisme internal yang menutup ruang akuntabilitas dan memperkuat praktik impunitas," pungkasnya.

Sekadar informasi, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kemungkinan berjumlah empat orang atau lebih.

Secara terperinci, terdapat enam orang yang baru diketahui. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV, yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air keras. Mereka yakni, NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes TNI menyatakan telah melakukan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo.

Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan prosesi penyerahan jabatan TNI itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi terkait kasus dugaan penyiraman air keras aktivis Kontras.

Namun, Aulia tidak menjelaskan secara detail terkait sosok yang mengemban jabatan Kabais TNI selanjutnya. "Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais," ujar Aulia di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (26/3/2026).

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan Kementerian Pertahanan terkait penguatan internal TNI. Menurutnya, rapat bersama dengan Kementerian itu kembali menegaskan soal penindakan terhadap pelanggaran dan pemberian penghargaan terhadap prajurit TNI.

"Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI," pungkasnya.

Sekadar informasi, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kemungkinan berjumlah empat orang lebih. Secara terperinci, terdapat enam orang terduga pelaku yang baru diketahui. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV yakni BHC dan MAK.

Sementara itu, dari Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air. Mereka yakni, NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Kempat terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI khususnya pada matra angkatan laut (AL) dan angkatan udara (AU).

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PENYERAHAN jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (25/3/2026) di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan personel BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus, bukanlah peristiwa administratif biasa.

Ini adalah sinyal kuat TNI sedang menghadapi ujian serius. Bukan hanya soal disiplin internal, tetapi juga menyangkut legitimasi institusional di ruang publik.

Kasus ini sensitif karena melibatkan unsur intelijen militer. Sebuah domain institusi yang secara inheren mestinya bekerja dalam senyap, tertutup, dan berisiko tinggi.

Ketika aktor dari wilayah “sunyi” ini justru muncul dalam kasus kekerasan yang terang-benderang di ruang publik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar individu, melainkan kredibilitas sistem.

Konsolidasi di Level Tertinggi

Dari perspektif militer, langkah menyerahkan jabatan Kepala BAIS TNI langsung kepada Panglima TNI mencerminkan pola klasik dalam manajemen krisis organisasi bersenjata, yakni sentralisasi kendali untuk stabilisasi cepat. Dalam struktur militer, terutama pada satuan strategis seperti BAIS TNI, setiap pelanggaran oleh personel tidak pernah dianggap berdiri sendiri.

Peristiwa ini akan dibaca sebagai potensi gangguan terhadap rantai komando, kohesi satuan, dan bahkan keamanan informasi. Oleh karena itu, respons yang diambil bukan sekadar penindakan individual, melainkan juga langkah struktural.

Pengambilalihan langsung oleh Panglima TNI menunjukkan dua hal. Pertama, kasus ini dipandang cukup serius sehingga harus ditangani di level tertinggi.

Kedua, ada kebutuhan untuk memastikan tidak terjadi friksi internal atau loyalitas ganda yang dapat menghambat proses hukum maupun investigasi. Langkah ini sekaligus dapat dibaca sebagai upaya “sterilisasi organisasi”, membersihkan potensi residu konflik di dalam tubuh BAIS TNI agar fungsi intelijen strategis tetap berjalan tanpa gangguan.

Persepsi dan Politisasi

Di luar dimensi internal, keputusan ini juga sarat dengan kalkulasi politik. Dalam konteks Indonesia, kasus penyiraman air keras memiliki resonansi emosional yang kuat di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto pun bereaksi dan meminta Mabes TNI mengusut tuntas kasus ini. Ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan dihubungkan dengan simbol kekerasan yang kerap dikaitkan dengan dampak hukum dan ketidakadilan.

Jika tidak ditangani secara cepat dan transparan, maka kasus ini justru berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI. Apalagi, selama ini TNI menikmati tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi dibandingkan institusi lain.

Dengan menarik kendali ke Panglima, TNI berusaha mengirim pesan bahwa institusi tidak mentolerir pelanggaran, bahkan jika itu melibatkan unit strategis sekalipun. Inilah bentuk manajemen persepsi yang penting untuk mencegah berkembangnya narasi militer melindungi anggotanya sendiri.

Lebih jauh, langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya "pre-emptive" untuk mencegah politisasi. Dalam iklim demokrasi, setiap kasus yang melibatkan aparat bersenjata selalu berpotensi ditarik ke arena politik. Baik untuk mengkritik peran militer di ruang sipil maupun untuk menghidupkan kembali trauma masa lalu.

Bahaya Penyimpangan

Namun, ada dimensi yang lebih dalam dan mengkhawatirkan, yakni potensi penyimpangan fungsi intelijen itu sendiri. Unit seperti BAIS TNI seharusnya beroperasi dalam kerangka pengumpulan dan analisis informasi strategis, bukan tindakan kekerasan langsung terhadap individu sipil.

Jika dugaan keterlibatan personel dalam penyiraman air keras terbukti, maka ini mengindikasikan kemungkinan “mission creep”. Pergeseran fungsi dari intelijen ke tindakan operasional yang diduga tidak sah.

Dalam banyak kasus global, penyimpangan seperti ini sering menjadi pintu masuk bagi praktik “shadow operations”, di mana unit tertentu bertindak di luar kontrol formal. Jika tidak dikoreksi secara tegas, maka hal ini bisa merusak profesionalisme militer dan mengaburkan batas antara operasi negara dan tindakan kriminal.

Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak cukup hanya berhenti pada pelaku lapangan. Yang lebih penting menelusuri apakah ada kegagalan sistemik, yakni kelalaian pengawasan, pembiaran, atau bahkan mungkin perintah dari level tertentu.

Ujian Nyata Peradilan Militer

Kasus ini pada akhirnya akan bermuara pada satu titik krusial: peradilan militer. Di sinilah TNI benar-benar diuji, bukan oleh retorika, tetapi oleh tindakan konkret. Publik akan menilai apakah proses hukum berjalan transparan? Apakah pelaku dihukum setimpal? Apakah ada keberanian untuk mengungkap keterlibatan pihak yang lebih tinggi jika memang ada?

Setiap ketidakkonsistenan akan memperkuat stigma lama tentang impunitas dalam tubuh militer. Sebaliknya, jika kasus ini ditangani secara terbuka dan tegas, TNI justru memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa sistem hukumnya mampu bekerja lebih keras dan lebih disiplin dibandingkan sistem sipil.

Lebih dari Sekadar Pergantian

Penyerahan jabatan Kepala BAIS TNI dalam konteks ini bukanlah semata solusi, melainkan awal dari proses yang lebih panjang. Inilah langkah awal untuk meredam krisis, tetapi bukan jawaban akhir atas persoalan.

Yang akan menentukan arah ke depan adalah konsistensi. Konsistensi dalam penegakan hukum, dalam transparansi, dan dalam menjaga profesionalisme.

Jika langkah awal ini diikuti dengan tindakan nyata, maka krisis ini bisa menjadi momentum perbaikan institusi TNI. Namun jika tidak, justru akan menjadi preseden buruk yang menggerus kepercayaan publik secara perlahan.

Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi BAIS TNI, tetapi juga wajah TNI secara keseluruhan sebagai institusi negara yang diharapkan profesional, modern, dan tunduk pada hukum. Dalam ujian seperti ini, publik tidak menunggu janji, mereka menunggu bukti.