JAKARTA - Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengkritik tuntutan 2,5 tahun penjara kepada 4 terdakwa oknum BAIS TNI yang melakukan penyiraman air keras Andrie Yunus .

"Dalam konteks Andrie, Minggu lalu eh hari Rabu kemarin, tuntutan oditurat 2,5 tahun, 2 tahun 6 bulan, yang mana juga tidak disertai dengan hukuman pemecatan," ujar Dimas di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

"Artinya dari segi kualitas maupun kuantitas putusan peradilan militer sama sekali tidak kompatibel dengan alam keadilan yang didambakan pada konteks supremasi hukum, supremasi sipil, dan juga rezim demokrasi," sambungnya.

Dia menyoroti budaya impunitas yang tidak pernah dilakukan tuntas dalam melakukan penghukuman dan penghakiman terhadap pelaku-pelaku dari oknum militer. Karenanya, dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Peradilan Militer, pihaknya menyampaikan bahwa tren vonis kepada anggota prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum itu jauh dari kata adil.

"Adil dari hal kuantitas maupun kualitas persidangan militer atau proses-proses penyelesaian dalam konteks internum mereka, forum peradilan militer," tuturnya.

Dimas menyinggung beberapa kasus misalnya upaya percobaan pembunuhan. Dia melihat paling maksimal vonis hukumannya adalah 13-15 tahun penjara.

"Tapi ada juga yang kemarin menimpa seorang siswa gitu ya, anak 15 tahun di Medan, MHS gitu ya, yang pelakunya dihukum hanya 10 bulan tanpa pidana pemecatan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Oditur militer menuntut empat terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus 2 tahun dan 6 bulan penjara, semua dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani.

Pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Milter II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026). Oditur menjelaskan bahwa mereka telah telah melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Oditur menyampaikan berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat.

Dalam pertimbangan hal yang memberatkan, para terdakwa dinyatakan bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI; perbuatan para terdakwa merusak nama baik TNI; perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban.

"Hal-hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; para terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan; para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," ucap oditur.

Oditur menjelaskan bahwa dampak para terdakwa adalah balas dendam di luar hukum yang mengakibatkan penderitaan fisik.

"Dampak dan akibat perbuatan para terdakwa adalah bentuk extra-legal revenge atau balas dendam di luar hukum yang mengakibatkan penderitaan fisik bagi korban dan kerugian reputasi yang sangat sulit dipulihkan bagi institusi TNI di mata nasional maupun internasional," jelas oditur.

Oditur menyebut, biaya Perkara untuk terdakwa I sebesar Rp15.000 dan terdakwa II, III, IV sebesar Rp20.000. Adapun sidang selanjutnya adalah agenda pleidoi pada hari Kamis, 4 Juni 2026.

Sekadar informasi, motif keempat terdakwa menyiram air keras Andrie Yunus lantaran dendam pribadi karena kesal atas kritik yang dinilai menginjak-nginjak institusi TNI.

Salah satunya tindakan Andrie yang menerobos ke rapat tertutup Komisi I DPR RI saat membahas revisi UU TNI sebagai bentuk kritik di Hotel Fairmont Jakarta pada (15/4/2025).

Selain itu, tindakan Andrie Yunus bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuding TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, hingga gencar membuat narasi anti militerisme juga menjadi motif penyiraman.

Adapun, penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di Jalan Salemba Jakarta, Kamis (12/3/2026). Kala itu, Andrie baru menyelesaikan kegiatan siaran podcast di Kantor YLBHI.

JAKARTA - Oditur Militer II-07 Jakarta menuntut empat terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan pidana 2,5 tahun penjara di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026). Sebelum membacakan tuntutan, oditur memaparkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Empat terdakwa dalam perkara ini yakni Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP), dan Sami Lakka (Lettu SL).

Oditur Militer Letkol (Chk) Muhammad Iswandi menjelaskan, terdapat sejumlah hal yang memberatkan para terdakwa. Menurutnya, perbuatan mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung prajurit TNI, mencoreng institusi, serta mengakibatkan korban mengalami luka berat.

"Hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Kedua, perbuatan para terdakwa merusak nama baik TNI. Ketiga, perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban," jelas Iswandi dalam persidangan, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, Iswandi menyebut terdapat sejumlah hal yang meringankan. Di antaranya, para terdakwa belum pernah dihukum, bersikap jujur selama persidangan, serta menyesali perbuatannya.

Lihat video: Lanjutan Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Tersangka Sebut Andrie Arogan



"Hal-hal yang meringankan. Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kedua, para terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan. Dan ketiga, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," imbuh Oditur.

Sebelumnya, empat prajurit Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS TNI) dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Oditur Militer menilai keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 469 ayat (1) subsider Pasal 468 ayat (1) lebih subsider Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengatur penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu hingga menyebabkan orang lain terluka.

"Kami mohon Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa 2 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani," ujar Oditur Militer.

Bisnis.com, JAKARTA - Empat terdakwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara. Tuntutan dibacakan oditur militer pada Rabu (3/6/2026) di Pengadilan Milter II-08 Jakarta.

Keempat terdakwa, yakni terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko (ES), terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka (SL).

"Kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata oditur.

Oditur kemudian menyampaikan tuntutan kepada empat terdakwa, yakni 2 tahun dan 6 bulan, di mana semua dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani.

Oditur turut menjelaskan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI; perbuatan para terdakwa merusak nama baik TNI; perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban.

"Hal-hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; para terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan; para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," ucap oditur.

Setelah sidang tuntutan, agenda selanjutnya adalah sidang pleidoi pada hari Kamis, 4 Juni 2026.

Sekadar informasi, motif keempat terdakwa menyiram air keras Andrie Yunus lantaran dendam pribadi karena kesal atas kritik yang dinilai menginjak-nginjak institusi TNI.

Salah satunya tindakan Andrie yang menerobos ke rapat tertutup Komisi I DPR RI saat membahas revisi UU TNI sebagai bentuk kritik di Hotel Fairmont Jakarta pada (15/4/2025).

Selain itu, tindakan Andrie Yunus bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuding TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, hingga gencar membuat narasi anti militerisme juga menjadi motif penyiraman.

Adapun, penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di Jalan Salemba Jakarta, Kamis (12/3/2026). Kala itu, Andrie baru menyelesaikan kegiatan siaran podcast di Kantor YLBHI.

JAKARTA - Empat prajurit Detasemen Markas Denma Badan Intelijen Strategis (Denma Bais TNI) dituntut 2,5 tahun penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Surat tuntutan dibacakan Oditur Militer II-07 Jakarta di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Empat terdakwa dalam kasus ini ialah Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP) dan Lettu Sami Lakka.

Oditur Militer selaku penuntut umum menilai keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal-pasal itu berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membuat orang lain terluka.

"Kami mohon Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa 2 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani," ujar Oditur Militer.

Sebagai informasi, dalam dakwaan, peristiwa penyiraman air keras itu dipicu tindakan Andrie Yunus di Fairmont Hotel yang dianggap terdakwa telah melecehkan dan menginjak-injak institusi TNI.

Lihat video: Alasan Sidang Tuntutan 4 Personel TNI Kasus Andrie Yunus Ditunda ke 3 Juni

Setahun berlalu tepatnya pada Senin, 9 Maret 2026 Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono bertemu bersama di Masjid Al-Iklas Bais TNI. Di sela-sela obralannya, keduanya membahas video viral saat Andrie Yunus yang memaksa masuk dan menginterupsi sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel fairmount.

Lanjut pada Rabu (11/4/2026), empat terdakwa kumpul bersama di Mess Bais TNI, setelah berbuka puasa. Serda Edi Sudarko saat itu menyampaikan kekesalan terhadap Andrie Yunus atas sikapnya di Hotel Fairmount.

Sikap Andrie Yunus yang dianggap menginjak-injak institusi TNI lantaran bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). selain itu Andrie juga dianggap menuduh TNI mengintimidasi atau melakukan teror di kantor Kontras dan menganggap TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir Agustus 2025.

Para terdakwa langsung menyusun strategi untuk melakukan penyiraman air keras kepada Andrie Yunus. Pada Kamis (12/4/2026) sekira pukul 16.30 WIB para Terdakwa berangkat bersama-sama untuk melancarkan aksi penyiraman ini. Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono saat itu bergegas ke bengkel mobil Denma Bais TNI untuk mengambil cairan yang akan digunakan untuk menyiram Andrie.

Para terdakwa saat itu berpencar mencari keberadaan Andrie Yunus namun tidak diketahui, hingga mereka semua bertemu di bersama. Ketika ingin pulang karena target yang dicari tak kunjung ketemu, salah satu terdakwa tiba-tiba melihat keberadaan Andrie Yunus.

Saat itu para terdakwa langsung membuntuti Andrie Yunus dari belakang sepeda motornya. Di tengah perjalanannya, Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono sempat menyalip kendaraan Andrie Yunus. Sementara Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka tetap dibelakang Andrie Yunus.

(Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengaku menghormati putusan gugatan praperadilan yang memerintahkan agar kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus dilanjutkan. Polisi akan berkoordinasi dengan Oditur Militer.

Diketahui, persidangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus sudah berjalan di Pengadilan Militer Jakarta. "Iya, iya sudah pasti itu (berkoordinasi)," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Selasa (2/6/2026).

Iman menghormati hasil putusan majelis hakim praperadilan tersebut. "Terkait dengan putusan praperadilan pada Pengadilan Negeri Jaksel, sehubungan dengan korban saudara Andrie Yunus, tentunya kami menghormati apa yang menjadi putusan dari PN Jaksel dan kami akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara," ujar dia.

Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan majelis hakim menyatakan hanya mengabulkan sebagian dari gugatan itu.

Pertama, hakim menolak soal tuduhan bahwa Polda Metro Jaya melakukan penghentian penyidikan kasus tersebut secara diam-diam. "Artinya, proses penghentian perkara itu belum dilakukan, sehingga tidak bisa dikabulkan," ucap Budi.

Budi mengatakan, hakim juga tidak menemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa kepolisian melakukan penanganan perkara secara berlarut-larut. "Artinya dua klausul yang diajukan secara sepenuhnya ditolak oleh hakim. Tapi hakim mengembalikan bahwa proses mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan memerintahkan termohon melanjutkan penanganan perkara," jelasnya.

Sebelumnya, Hakim PN Jakarta Selatan Suparna mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan aktivis Kontras Andrie Yunus terhadap Polda Metro Jaya pada Selasa (2/6/2026). Ada sejumlah pertimbangan hakim sebelum memutuskan praperadilan tersebut.

Salah satu pertimbangan hakim itu berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan kubu Andrie Yunus, yakni Asmara Nababan, bahwa setiap rintangan penyidikan dalam kasus HAM merupakan korban lanjutan.

"Menimbang bahwa Asmara Nababan menyatakan bahwa setiap rintangan terhadap penyidikan dalam kasus HAM tentu merupakan korban lanjutan atau cedera lanjutan terhadap korban pelanggaran HAM," ujar Suparna di persidangan.

Lalu, kata hakim, pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi. Maka itu, hakim praperadilan tidak perlu ragu akan permohonan yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan penundaan penanganan perkara.

Sehingga, beber hakim, Polda Metro Jaya haruslah melanjutkan proses hukum kasus Andrie Yunus tersebut secara tuntas hingga ada kepastian hukum. "Akan tetapi, sebaiknya demi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya korban, permohonan dalam hal ini Ditreskrimum Polda Metro Jaya harus melanjutkan proses hukum secara tuntas hingga ada kepastian hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku secara universal sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat," tutur hakim.

Hakim melanjutkan pertimbangannya, tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menentukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut, sehingga penegakan hukum harus didasari dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (social justice), rasa keadilan moral (moral justice), dan keadilan menurut undang-undang itu sendiri (legal justice), sehingga diperoleh suatu keadilan total dan menyeluruh.

Maka itu, sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan, sesungguhnya peran dan tugas aparat penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua orang.

"Menimbang bahwa adanya lembaga praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari lembaga yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan dalam peraturan hukum dan perundang-undangan," jelas hakim.

Masih dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan, pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila pengadilan mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan secara jelas, baik rasio pertimbangan hukumnya maupun diktum putusan. Sehingga, dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Sehingga, semangat penegakan hukum tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri.

Maka itu, hakim menilai permohonan untuk melanjutkan proses hukum pada kasus Andrie Yunus itu beralasan hukum dan demi kepastian hukum. Hakim lantas mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Andrie Yunus, yang diwakili oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

"Menimbang bahwa berkat uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang seperti itu permohonan pemohon angka 6 yaitu agar pengadilan memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2006/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2006, karena beralasan hukum dan demi kepastian hukum, maka patut untuk dikabulkan," jelas hakim.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya angkat bicara terkait putusan praperadilan kasus Andrie Yunus yang dibacakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan tersebut.

"Tentunya kami menghormati apa yang menjadi putusan dari PN Jaksel dan kami akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).

Dia menambahkan, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya akan memedomani putusan hakim. Sebagai tindak lanjut, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas putusan PN Jakarta Selatan tersebut.

"Sebagai penegak hukum, tentunya kami akan berpedoman pada hal tersebut dan kami akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan dimaksud," katanya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghentikan penyidikan kasus yang dilaporkan Andrie Yunus.

Menurutnya, hal tersebut juga diperkuat oleh putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Suparna, yang tidak mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pemohon.

"Artinya, dua klausul yang diajukan secara sepenuhnya ditolak oleh hakim. Namun hakim mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan memerintahkan termohon melanjutkan penanganan perkara," ujarnya.

Sebagai informasi, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Suparna memutuskan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan dalam kasus Andrie Yunus.

Dalam putusannya, hakim memerintahkan termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk melanjutkan proses hukum atas laporan dugaan penyiraman air keras.

"Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026," kata Suparna dalam amar putusannya.

JAKARTA - Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Afif Abdul Qoyim mengatakan, putusan praperadilan yang dijatuhkan hakim PN Jakarta Selatan telah memberikan angin segar bagi proses hukum kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

"Putusan hari ini telah mengembalikan ruh penegakan hukum pada realnya. Kami sangat mengapresiasi putusan ini karena ini memberikan angin segar bagi proses penegakan hukum di Indonesia, terutama Andrie Yunus untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," ujarnya pada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, putusan tersebut akan menentukan proses penegakan hukum di Indonesia di masa depan. Praperadilan itu diajukan karena pihaknya menduga adanya penundaan berlarut hingga penghentian penyidikan atas kasus yang dialami Andrie Yunus.

"Hakim sudah merespon proses penegakan hukum yang membuat bingung masyarakat itu, artinya hakim menegur pejabat-pejabat yang ada di Polda dalam pernyataan-pernyataannya sehingga penegakan hukum harus dikembalikan lagi kepada realnya," tuturnya.

Dia menilai, berbagai pernyataan yang disampaikan pejabat Polda Metro Jaya atas kasus kliennya itu telah memberikan kebingungan bagi masyarakat. Maka itu, pihaknya setuju dengan putusan hakim agar polisi melaksanakan penyidikan kasus Andrie Yunus secara tuntas dan utuh guna mengungkap pelaku, aktor intelektual, hingga penyandang dananya.

Lihat video: Lanjutan Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Tersangka Sebut Andrie Arogan

"Dari segi bukti ataupun tanggapan, nyaris tidak ada satupun yang tidak dipertimbangkan hakim pra-peradilan, semuanya dipertimbangkan, dikuliti, dieksplorasi, dan bahkan diberikan catatan-catatannya," jelasnya.

Anggota Tim TAUD lainnya, Muhammad Al Ayyubi menerangkan, putusan tersebut telah menguak niat buruk penyidik Polda Metro Jaya yang hendak menghentikan kasus Andrie Yunus secara terselubung. Khususnya soal alasan polisi yang melimpahkan kasus itu ke Puspom TNI sehingga kewenangan polisi selesai.

"Hakim menguraikan dalam pertimbangan hukumnya, dibungkus dengan miskomunikasi antara pejabat di Polda Metro Jaya dengan penyidik, tapi sebenarnya itulah poin yang dibongkar hakim prapid, dimana ada keinginan Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan secara terselubung. Kita lihat dari pernyataan dari pejabat Polda yang mengatakan berkas perkara sudah dilimpahkan ke Puspom TNI dan kewenang kami sampai di sini saja," bebernya.

Faktanya, kata dia, di persidangan tidak pernah ada penghentian penyidikan secara formal melalui SP3 sehingga ada ketidakjelasan di jajaran Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus Andrie Yunus tersebut.

"Mereka tidak mau disalahkan untuk menghentikan proses penyidikan, tapi mereka juga tidak mau melanjutkan proses penyidikan sehingga hakim meminta Polda Metro Jaya melanjutkan proses penyidikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Andri Yunus. Ini putusan mengembirakan sekaligus mempertegas supremasi hukum kita, kedudukan antara peradilan militer dengan peradilan umum," bebernya.

Adanya putusan itu, tambahnya, mengartikan agar kasus Andrie Yunus diseret ke sistem peradilan umum. Terlebih, dari hasil investigasi TAUD diperkirakan pelaku diduga berjumlah belasan orang sehingga patut untuk diusut secara tuntas.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan sebagian permohonan aktivis Kontras Andrie Yunus terkait kasus penyiraman air keras.

Hal tersebut dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suparna pada Selasa (2/6/2026).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Suparna.

Dalam putusannya, menyatakan pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan praperadilan.

Kemudian, hakim memerintahkan termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum atau penyelidikan kasus penyiraman air keras.

"Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2036/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026," pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) telah praperadilan ke PN Jakarta Selatan terkait kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

Perlu diketahui, ada dua laporan terkait kasus ini di kepolisian. Pertama, laporan Polisi model A yang dibuat oleh kepolisian. Kedua, Laporan Polisi model B yang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Laporan model B kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena terdapat kesesuaian terkait kasusnya. Sementara itu, pengusutan perkara dari laporan Polisi model A dinilai mandek oleh pelapor. Dengan begitu, TAUD pun mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan

JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Suparna mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan aktivis KontraS, Andrie Yunus terhadap Polda Metro Jaya pada Selasa (2/5/2026). Ada sejumlah pertimbangan hakim sebelum memutuskan praperadilan tersebut.

Salah satu pertimbangan hakim itu berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan kubu Andrie Yunus, yakni Asmara Nababan. Bahwa, setiap rintangan penyidikan dalam kasus HAM merupakan korban lanjutan.

"Menimbang bahwa Asmara Nababan menyatakan bahwa setiap rintangan terhadap penyidikan dalam kasus HAM tentu merupakan korban lanjutan atau cedera lanjutan terhadap korban pelanggaran HAM," ujar hakim tunggal praperadilan, Suparna di persidangan, Selasa (2/6/2026).

Lalu, kata hakim, pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi. Maka itu, hakim praperadilan tidak perlu ragu akan permohonan yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan penundaan penanganan perkara.

Sehingga, beber hakim, Polda Metro Jaya haruslah melanjutkan proses hukum kasus Andrie Yunus tersebut secara tuntas hingga ada kepastian hukum.

"Akan tetapi, sebaiknya demi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya korban, permohonan dalam hal ini Ditreskrimum Polda Metro Jaya harus melanjutkan proses hukum secara tuntas hingga ada kepastian hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku secara universal sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat," tutur hakim.

Lihat video: Lanjutan Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Tersangka Sebut Andrie Arogan



Hakim melanjutkan pertimbangannya, tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menentukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut, sehingga penekanan itu penegakan hukum harus didasari dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (social justice), rasa keadilan moral (moral justice), dan keadilan menurut undang-undang itu sendiri (legal justice), sehingga diperoleh suatu keadilan total dan menyeluruh.

Maka itu, sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan, maka sesungguhnya peran dan tugas aparat penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua orang.

"Menimbang bahwa adanya lembaga praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari lembaga yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan dalam peraturan hukum dan perundang-undangan," papar hakim.

Masih dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan, pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila pengadilan mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan secara jelas, baik rasio pertimbangan hukumnya maupun diktum putusan. Sehingga, dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Sehingga, semangat penegakan hukum tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri.

Maka itu, hakim menilai permohonan untuk melanjutkan proses hukum pada kasus Andrie Yunus itu beralasan hukum dan demi kepastian hukum. Hakim lantas mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Andrie Yunus, yang diwakili oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

"Menimbang bahwa berkat uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang seperti itu permohonan pemohon angka 6 yaitu agar pengadilan memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2006/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2006, karena beralasan hukum dan demi kepastian hukum, maka patut untuk dikabulkan," jelas hakim.

"Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara timbul dalam perkara ini dibebankan kepada termohon. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 158 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan," kata hakim tunggal Suparna lagi.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS,Andrie Yunus oleh Polda Metro Jaya pada Selasa (2/6/2026) ini beragendakan pembacaan putusan. Hasilnya, hakim mengabulkan sebagian permohonan tersebut.

"Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, satu mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar hakim tunggal praperadilan, Suparna di persidangan, Selasa (2/6/2026).

Hakim menyatakan, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan berhak mengajukan permohonan praperadilan perkara a quo. Lalu, memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2006/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026.

"Membebankan biaya perkara kepada termohon sejumlah nihil. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya," tutur hakim.

Adapun gugatan praperadilan itu diajukan Andrie Yunus yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menggugat Kapolda Metro Jaya cq Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Lihat video: Lanjutan Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Tersangka Sebut Andrie Arogan

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus oleh Polda Metro Jaya pada Selasa (2/6/2026) ini. Agendanya pembacaan putusan.

Berdasarkan SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan praperadilan yang didaftarkan Andrie Yunus pada Rabu, 26 April 2026 ke PN Jakarta Selatan itu telah memasuki tahap pembacaan putusan. Putusan itu bakal dibacakan oleh Hakim Tunggal Praperadilan, Suparna pada Selasa (2/6/2026) ini di ruang sidang 04 PN Jakarta Selatan sementara.

Sejatinya, hakim juga telah menetapkan jadwal persidangan pembacaan putusan itu saat sidang praperadilan digelar terakhir kalinya pada Selasa, 26 Mei 2026 lalu. Kala itu, kedua belah pihak menyerahkan kesimpulan di persidangan.

Andrie Yunus yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menggugat Kapolda Metro Jaya cq Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Saat sidang pertama kali digelar pada Rabu, 20 Mei 2026 lalu, kubu Andrie Yunus telah membacakan gugatan permohonan praperadilannya, yang mana ada 7 poin yang disampaikan dalam petitumnya itu.

Pertama, Memerintahkan agar Termohon menghadap secara langsung (in-persoon) dalam sidang praperadilan a quo.

Lihat video: Alasan Sidang Tuntutan 4 Personel TNI Kasus Andrie Yunus Ditunda ke 3 Juni



Selanjutnya memutuskan:

Kedua, Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk selurunnya.

Ketiga, Menyatakan PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara a quo.

Keempat, Menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan penundaan penanganan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/222/III/2026/Sat Reskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 tanpa alasan yang sah.

Kelima, Menyatakan tindakan TERMOHON yang tidak melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/222/III/2026/Sat Reskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 serta melimpahkan penanganannya tanpa kejelasan merupakan penghentian penyidikan secara tidak sah.

Keenam, Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan proses hukum terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/222/III/2026/Sat Reskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 dan melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan.

Ketujuh, Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo. Atau, apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-a dilnya (ex aequo et bono).

Ari Sandita - Sindonews