#30 tag 24jam
Komisi XI DPR: Distribusi pupuk subsidi harus diawasi hingga daerah 3T
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mengatakan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia harus dilakukan hingga wilayah ... [284] url asal
#fauzi-amro #komisi-xi-dpr #pupuk-bersubsidi #pengawasan-distribusi-pupuk #pupuk-indonesia
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mengatakan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia harus dilakukan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut dia, pengawasan itu penting untuk memastikan harga pupuk bersubsidi tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Terlebih lagi, menurut dia, ketersediaan pupuk bersubsidi kini cukup melimpah.
"Pupuk ini memang luar biasa dan ketersediaannya juga sangat luar biasa, tetapi untuk daerah 3T mohon perhatian betul, karena ini berpengaruh juga ke pendapatan petani," kata Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dia pun mengapresiasi Pupuk Indonesia atas ketersediaan pupuk subsidi yang dinilai semakin terjamin. Menurutnya, alokasi pupuk subsidi kini mencakup lebih banyak komoditas sehingga mampu mendukung upaya swasembada pangan.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas menilai kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi telah mendorong kepastian pasokan dan meningkatkan aksesibilitas pupuk di lapangan, bahkan di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Berkat penyederhanaan distribusi, menurut dia, petani dapat merasakan langsung kemudahan mendapatkan pupuk subsidi. la menyampaikan ketersediaan pupuk kini lebih terjaga sehingga petani dapat menebus pupuk sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu lama.
"Beberapa tahun terakhir ini kita harus apresiasi Pupuk Indonesia, bukan petani menunggu pupuk, tapi pupuk menunggu petani," kata Bertu.
Adapun, poin paling mendasar yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2025 terdapat pada mekanisme pembayaran subsidi pupuk sebagaimana diatur dalam pasal 14.
Pasal tersebut menyebutkan BUMN Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi untuk keperluan pengadaan bahan baku kepada kuasa pengguna anggaran.
Selain perubahan mendasar pada mekanisme pembayaran subsidi, Perpres 113 Tahun 2025 juga mempertegas sekaligus memperluas pengawasan pupuk bersubsidi, termasuk terhadap aspek penyaluran fisik dan akuntabilitas keuangan subsidi.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
DPR Kaji Penghapusan Pungutan OJK ke Bank
Menurut Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, wacana itu muncul sebagai upaya mengurangi biaya yang membebani industri keuangan, khususnya perbankan. [507] url asal
#misbakhun #ojk #pungutan-ojk #bank #perbankan #revisi-uu-p2sk #p2sk #bi #fauzi-amro #pungutan-otoritas-jasa-keuangan #rapat-dengar-pendapat-umum #antara #dewan-komisioner-ojk #uu-p2sk #mukhamad
(CNN Indonesia - Ekonomi) 08/04/26 08:35
v/184694/
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara mengenai wacana penghapusan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan seperti bank, dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Ia mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menurut dia, wacana itu muncul sebagai upaya mengurangi biaya yang membebani industri, khususnya perbankan.
"(Wacana tersebut) sedang dibahas dan menjadi diskusi yang menarik," kata Misbakhun kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (7/4).
Ia menjelaskan, dasar pemikiran penghapusan pungutan OJK adalah untuk menekan biaya yang berpengaruh terhadap net interest margin (NIM) perbankan.
"Dasar pemikirannya adalah untuk mengurangi tekanan kepada biaya-biaya yang memberikan dampak kepada net interest margin di dunia perbankan," ujar Misbakhun.
"Itu baru diskusi dan belum diputuskan, baru pada tahap pemikiran dan ide," tegasnya.
[Gambas:Youtube]
Adapun pungutan tersebut selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta berbagai kegiatan pendukung OJK lainnya.
Di pembahasan revisi UU P2SK yang sedang bergulir di DPR, muncul wacana untuk menghapus pungutan tersebut.
Dalam pembahasan yang berkembang, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK tidak lagi berasal dari pungutan industri, melainkan dari surplus BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan skema tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika PNBP dari sektor lain juga menginginkan perlakuan serupa, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Di sisi lain, opsi pendanaan dari surplus BI dan LPS dinilai dapat memperkuat independensi OJK apabila benar-benar diterapkan, karena mengurangi ketergantungan langsung terhadap pelaku industri jasa keuangan
Namun, ia mengatakan bahwa wacana tersebut masih pro dan kontra. Sejumlah pihak mengusulkan agar pungutan tetap diberlakukan secara selektif, terutama untuk mengantisipasi kondisi ketika BI dan LPS tidak mencatatkan surplus.
Dalam hal ini, skema iuran selektif dapat menjadi alternatif jika sumber pendanaan dari surplus tidak tersedia, mengingat operasional OJK tetap membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan.
"Opsi terbaiknya mereka (BI dan LPS) surplus. Tapi, kalau dia (BI dan LPS) tidak surplus, (pendanaan OJK) dari mana? Nah, itu mungkin (ditambahkan) pasal iuran yang selektif," kata Fauzi usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, Senin (6/4), dikutip dari Antara.
Secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya menghormati berbagai wacana terkait perubahan skema pendanaan lembaganya tersebut, termasuk opsi penghapusan pungutan dari industri jasa keuangan.
Menurutnya, paling penting adalah memastikan kebutuhan anggaran lembaga dapat terpenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan mandat yang luas, mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga pengembangan sistem dan teknologi informasi di sektor jasa keuangan.
Ia mengatakan sejumlah program strategis selama ini, khususnya penguatan sistem dan infrastruktur pengawasan, masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menegaskan wacana perubahan sumber pendanaan masih belum final dan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
Wacana ini juga membuka peluang skema hibrida yang mengombinasikan dana industri dan anggaran negara seperti praktik di berbagai negara.
Ia mencatat setiap model pendanaan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, termasuk dalam aspek independensi lembaga, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kepentingan nasional.
Misbakhun soal Wacana Hapus Pungutan OJK ke Bank: Belum Diputuskan
Menurut Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, wacana itu muncul sebagai upaya mengurangi biaya yang membebani industri keuangan, khususnya perbankan. [507] url asal
#misbakhun #ojk #pungutan-ojk #bank #perbankan #revisi-uu-p2sk #p2sk #bi #fauzi-amro #pungutan-otoritas-jasa-keuangan #rapat-dengar-pendapat-umum #antara #dewan-komisioner-ojk #uu-p2sk #mukhamad
(CNN Indonesia - Ekonomi) 08/04/26 08:35
v/184693/
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara mengenai wacana penghapusan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan seperti bank, dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Ia mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menurut dia, wacana itu muncul sebagai upaya mengurangi biaya yang membebani industri, khususnya perbankan.
"(Wacana tersebut) sedang dibahas dan menjadi diskusi yang menarik," kata Misbakhun kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (7/4).
Ia menjelaskan, dasar pemikiran penghapusan pungutan OJK adalah untuk menekan biaya yang berpengaruh terhadap net interest margin (NIM) perbankan.
"Dasar pemikirannya adalah untuk mengurangi tekanan kepada biaya-biaya yang memberikan dampak kepada net interest margin di dunia perbankan," ujar Misbakhun.
"Itu baru diskusi dan belum diputuskan, baru pada tahap pemikiran dan ide," tegasnya.
[Gambas:Youtube]
Adapun pungutan tersebut selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta berbagai kegiatan pendukung OJK lainnya.
Di pembahasan revisi UU P2SK yang sedang bergulir di DPR, muncul wacana untuk menghapus pungutan tersebut.
Dalam pembahasan yang berkembang, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK tidak lagi berasal dari pungutan industri, melainkan dari surplus BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan skema tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika PNBP dari sektor lain juga menginginkan perlakuan serupa, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Di sisi lain, opsi pendanaan dari surplus BI dan LPS dinilai dapat memperkuat independensi OJK apabila benar-benar diterapkan, karena mengurangi ketergantungan langsung terhadap pelaku industri jasa keuangan
Namun, ia mengatakan bahwa wacana tersebut masih pro dan kontra. Sejumlah pihak mengusulkan agar pungutan tetap diberlakukan secara selektif, terutama untuk mengantisipasi kondisi ketika BI dan LPS tidak mencatatkan surplus.
Dalam hal ini, skema iuran selektif dapat menjadi alternatif jika sumber pendanaan dari surplus tidak tersedia, mengingat operasional OJK tetap membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan.
"Opsi terbaiknya mereka (BI dan LPS) surplus. Tapi, kalau dia (BI dan LPS) tidak surplus, (pendanaan OJK) dari mana? Nah, itu mungkin (ditambahkan) pasal iuran yang selektif," kata Fauzi usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, Senin (6/4), dikutip dari Antara.
Secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya menghormati berbagai wacana terkait perubahan skema pendanaan lembaganya tersebut, termasuk opsi penghapusan pungutan dari industri jasa keuangan.
Menurutnya, paling penting adalah memastikan kebutuhan anggaran lembaga dapat terpenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan mandat yang luas, mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga pengembangan sistem dan teknologi informasi di sektor jasa keuangan.
Ia mengatakan sejumlah program strategis selama ini, khususnya penguatan sistem dan infrastruktur pengawasan, masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menegaskan wacana perubahan sumber pendanaan masih belum final dan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
Wacana ini juga membuka peluang skema hibrida yang mengombinasikan dana industri dan anggaran negara seperti praktik di berbagai negara.
Ia mencatat setiap model pendanaan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, termasuk dalam aspek independensi lembaga, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kepentingan nasional.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)