Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara mengenai wacana penghapusan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan seperti bank, dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ia mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menurut dia, wacana itu muncul sebagai upaya mengurangi biaya yang membebani industri, khususnya perbankan.

"(Wacana tersebut) sedang dibahas dan menjadi diskusi yang menarik," kata Misbakhun kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan, dasar pemikiran penghapusan pungutan OJK adalah untuk menekan biaya yang berpengaruh terhadap net interest margin (NIM) perbankan.

"Dasar pemikirannya adalah untuk mengurangi tekanan kepada biaya-biaya yang memberikan dampak kepada net interest margin di dunia perbankan," ujar Misbakhun.

"Itu baru diskusi dan belum diputuskan, baru pada tahap pemikiran dan ide," tegasnya.

[Gambas:Youtube]

Adapun pungutan tersebut selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta berbagai kegiatan pendukung OJK lainnya.

Di pembahasan revisi UU P2SK yang sedang bergulir di DPR, muncul wacana untuk menghapus pungutan tersebut.

Dalam pembahasan yang berkembang, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK tidak lagi berasal dari pungutan industri, melainkan dari surplus BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan skema tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika PNBP dari sektor lain juga menginginkan perlakuan serupa, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, opsi pendanaan dari surplus BI dan LPS dinilai dapat memperkuat independensi OJK apabila benar-benar diterapkan, karena mengurangi ketergantungan langsung terhadap pelaku industri jasa keuangan

Namun, ia mengatakan bahwa wacana tersebut masih pro dan kontra. Sejumlah pihak mengusulkan agar pungutan tetap diberlakukan secara selektif, terutama untuk mengantisipasi kondisi ketika BI dan LPS tidak mencatatkan surplus.

Dalam hal ini, skema iuran selektif dapat menjadi alternatif jika sumber pendanaan dari surplus tidak tersedia, mengingat operasional OJK tetap membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan.

"Opsi terbaiknya mereka (BI dan LPS) surplus. Tapi, kalau dia (BI dan LPS) tidak surplus, (pendanaan OJK) dari mana? Nah, itu mungkin (ditambahkan) pasal iuran yang selektif," kata Fauzi usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, Senin (6/4), dikutip dari Antara.

Secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya menghormati berbagai wacana terkait perubahan skema pendanaan lembaganya tersebut, termasuk opsi penghapusan pungutan dari industri jasa keuangan.

Menurutnya, paling penting adalah memastikan kebutuhan anggaran lembaga dapat terpenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan mandat yang luas, mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga pengembangan sistem dan teknologi informasi di sektor jasa keuangan.

Ia mengatakan sejumlah program strategis selama ini, khususnya penguatan sistem dan infrastruktur pengawasan, masih menghadapi keterbatasan anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menegaskan wacana perubahan sumber pendanaan masih belum final dan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Wacana ini juga membuka peluang skema hibrida yang mengombinasikan dana industri dan anggaran negara seperti praktik di berbagai negara.

Ia mencatat setiap model pendanaan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, termasuk dalam aspek independensi lembaga, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kepentingan nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara mengenai wacana penghapusan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan seperti bank, dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ia mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menurut dia, wacana itu muncul sebagai upaya mengurangi biaya yang membebani industri, khususnya perbankan.

"(Wacana tersebut) sedang dibahas dan menjadi diskusi yang menarik," kata Misbakhun kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan, dasar pemikiran penghapusan pungutan OJK adalah untuk menekan biaya yang berpengaruh terhadap net interest margin (NIM) perbankan.

"Dasar pemikirannya adalah untuk mengurangi tekanan kepada biaya-biaya yang memberikan dampak kepada net interest margin di dunia perbankan," ujar Misbakhun.

"Itu baru diskusi dan belum diputuskan, baru pada tahap pemikiran dan ide," tegasnya.

[Gambas:Youtube]

Adapun pungutan tersebut selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta berbagai kegiatan pendukung OJK lainnya.

Di pembahasan revisi UU P2SK yang sedang bergulir di DPR, muncul wacana untuk menghapus pungutan tersebut.

Dalam pembahasan yang berkembang, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK tidak lagi berasal dari pungutan industri, melainkan dari surplus BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan skema tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika PNBP dari sektor lain juga menginginkan perlakuan serupa, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, opsi pendanaan dari surplus BI dan LPS dinilai dapat memperkuat independensi OJK apabila benar-benar diterapkan, karena mengurangi ketergantungan langsung terhadap pelaku industri jasa keuangan

Namun, ia mengatakan bahwa wacana tersebut masih pro dan kontra. Sejumlah pihak mengusulkan agar pungutan tetap diberlakukan secara selektif, terutama untuk mengantisipasi kondisi ketika BI dan LPS tidak mencatatkan surplus.

Dalam hal ini, skema iuran selektif dapat menjadi alternatif jika sumber pendanaan dari surplus tidak tersedia, mengingat operasional OJK tetap membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan.

"Opsi terbaiknya mereka (BI dan LPS) surplus. Tapi, kalau dia (BI dan LPS) tidak surplus, (pendanaan OJK) dari mana? Nah, itu mungkin (ditambahkan) pasal iuran yang selektif," kata Fauzi usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, Senin (6/4), dikutip dari Antara.

Secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya menghormati berbagai wacana terkait perubahan skema pendanaan lembaganya tersebut, termasuk opsi penghapusan pungutan dari industri jasa keuangan.

Menurutnya, paling penting adalah memastikan kebutuhan anggaran lembaga dapat terpenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan mandat yang luas, mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga pengembangan sistem dan teknologi informasi di sektor jasa keuangan.

Ia mengatakan sejumlah program strategis selama ini, khususnya penguatan sistem dan infrastruktur pengawasan, masih menghadapi keterbatasan anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menegaskan wacana perubahan sumber pendanaan masih belum final dan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Wacana ini juga membuka peluang skema hibrida yang mengombinasikan dana industri dan anggaran negara seperti praktik di berbagai negara.

Ia mencatat setiap model pendanaan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, termasuk dalam aspek independensi lembaga, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kepentingan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, pembentukan panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diusulkan bersifat opsional yang akan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Fauzi menjelaskan bahwa usulan tersebut berangkat dari pengalaman mundurnya pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu dalam kondisi yang tidak terduga, sementara pasar membutuhkan kepastian kepemimpinan.

“Oleh sebab itu, kita mengusulkan, di pemerintah maupun DPR, itu (pansel) sifatnya opsional,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Senin.

Fauzi menjelaskan, keputusan pansel yang opsional bergantung dari kebutuhan pemerintah. Namun pada prinsipnya, imbuh dia, DPR tetap melakukan tugas penyaringan kandidat melalui fit and proper test.

Ia menambahkan bahwa pansel OJK dan LPS tetap dibutuhkan pada kondisi normal dengan prosedur pemilihan calon dewan komisioner yang membutuhkan waktu hingga beberapa bulan, sebagaimana praktik yang selama ini telah berjalan.

Namun, pansel terbuka untuk ditiadakan dalam kondisi darurat atau tidak normal. Dalam kondisi ini, jelas Fauzi, Presiden memungkinkan untuk langsung mengeluarkan rekomendasi calon dewan komisioner untuk dilakukan proses pemilihan di DPR.

Ketika ditanya wartawan mengenai batas antara kondisi normal dan tidak normal dimaksud, Fauzi mengatakan bahwa hal tersebut juga akan diatur dan diperjelas lebih lanjut.

“Kalau BI kan memang tidak ada panselnya, calon dewan gubernurnya itu dikeluarkan (direkomendasikan) oleh Gubernur BI, diajukan ke Presiden, lalu Presiden mengajukan ke kita (Komisi XI). LPS dan OJK itu ada pansel,” jelas Fauzi.

Sementara itu, dalam RDPU pada Senin yang dihadiri oleh pimpinan Bank Indonesia, OJK, LPS, Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), dan Himpunan Bank Milik Negara​​​​​​​ (Himbara), Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar turut menyampaikan pandangannya. Menurut pendapat hukumnya, ia memandang keberadaan pansel bukan keharusan konstitusional.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mewajibkan bahwa setiap jabatan harus selalu melalui pansel. Dalam kerangka itu, Presiden tetap dapat mengajukan calon yang terbaik menurut penilaian Presiden.

Pada titik itulah, ujar Fritz, peran DPR tetap penting karena menjalankan fungsi representasi serta check and balances.

“Jadi, yang perlu dijaga bukan semata-mata ada atau tidaknya panitia seleksi, melainkan yang perlu dijaga adalah apakah kualitas calon, apakah ada meritokrasi, apakah ada rasionalitas, dan apakah ada mutu proses pengisian tersebut tetap terjaga,” kata Fritz.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha enam bank perekonomian rakyat (BPR) sepanjang Januari hingga Maret 2026. Seluruh bank tersebut resmi ditutup dan menghentikan operasionalnya.

Pencabutan izin ini dilakukan melalui sejumlah keputusan Dewan Komisioner OJK yang berlaku sejak awal tahun hingga akhir Maret 2026.

Salah satu yang terbaru tercantum dalam Keputusan Nomor KEP-28/D.03/2026, di mana OJK mencabut izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari yang berlokasi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, efektif per 31 Maret 2026.

"Seluruh Kantor PT BPR Pembangunan Nagari ditutup untuk umum dan PT BPR Pembangunan Nagari menghentikan segala kegiatan usahanya," demikian bunyi pengumuman OJK.

Pada Januari hingga Maret 2026, OJK juga telah mencabut izin usaha sejumlah BPR lainnya, di antaranya PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat yang dicabut izinnya per 7 Januari 2026, disusul PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur pada 27 Januari 2026.

Pada Februari, pencabutan izin dilakukan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat pada 9 Februari 2026 serta PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali pada 18 Februari 2026.

Selanjutnya, PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat juga dicabut izinnya efektif 9 Maret 2026.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan operasional bank dihentikan dan kantor ditutup untuk umum.

Wasit lembaga jasa keuangan ini juga menegaskan proses penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing bank akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis OJK.

Sementara itu, direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham dari masing-masing BPR yang izinnya dicabut dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset dan kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS.

Berikut daftar bank yang ditutup OJK sejak awal 2026:

1. PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat (7 Januari 2026)

2. PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur (27 Januari 2026)

3. Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat (9 Februari 2026)

4. PT BPR Kamadana,  Bangli, Bali (18 Februari 2026)

5. PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (9 Maret 2026)

6. PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat (31 Maret 2026).

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana menilai jajaran Anggota Dewan Komisioner (ADK) baru menjadi angin segar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perhatiannya terutama terarah pada Wakil Menteri Keuangan Juda Agung serta Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono yang kini dipercaya menjadi ADK OJK secara ex-officio.

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki oleh Juda Agung dan Thomas Djiwandono menjadi modal penting dalam memperkuat fungsi dan peran OJK ke depan.

“OJK membutuhkan figur yang memiliki pemahaman mendalam terhadap sistem keuangan, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Juda Agung dan Thomas Djiwandono, saya berharap kinerja OJK dapat semakin optimal,” ujar Elvi.

Elvi menyampaikan OJK merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan mandat untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, serta menyidik seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.

Oleh karena itu, ia menilai penting bagi seluruh ADK, termasuk yang berasal dari unsur ex-officio, untuk tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Meninjau latar belakangnya, saya berharap keduanya mampu untuk mendorong peningkatan kualitas pengawasan dan stabilitas sektor jasa keuangan. Ini tentu menjadi harapan bersama bagi pelaku industri maupun masyarakat,” tambahnya.

Elvi juga menekankan bahwa sinergi antara OJK, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia harus terus diperkuat guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.

Dengan komposisi baru ini, Elvi berharap OJK mampu semakin adaptif, responsif, dan kredibel dalam menjalankan perannya sebagai pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi bersama enam Anggota Dewan Komisioner (ADK) mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA Sunarto pada Rabu (25/3).

Selain Friderica, ADK yang lolos uji kelayakan dan kepatutan antara lain Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner; Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif PMDK; Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif PEPK; serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas ITSK-IAKD.

Sementara dua ADK lainnya yang diambil sumpah jabatan pada Rabu (25/3) yakni Juda Agung sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Kementerian Keuangan dan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Bank Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Santoso Liem menyampaikan rasa optimistis serta harapan besar terhadap jajaran Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru dilantik.

Santoso meyakini pimpinan baru OJK merupakan figur pilihan yang mampu merumuskan kebijakan antisipatif dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang kian kompleks.

"Jadi memang dinamika akan makin ketat, tapi kami percaya mereka adalah orang-orang pilihan yang bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi buat Indonesia. Jadi kami yakini bahwa ini akan baik buat Indonesia," kata Santoso saat ditemui usai pelantikan DK OJK di Mahkamah Agung, Jakarta, ditulis Kamis (26/3/2026).

Di tengah gejolak ekonomi, Santoso menegaskan, fundamental perbankan nasional tetap solid. Dia berharap peran regulator dan perbankan dapat bersinergi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam memasuki periode setelah hari raya.

"Jadi kita harapkan bisa mendukung terutama masyarakat yang dalam posisi sekarang mungkin selesai dengan Lebaran, tantangannya adalah setelah Lebaran bagaimana mereka bisa melanjutkan aktivitas menjadi lebih baik," ujar Santoso.

Meskipun permintaan kredit relatif terjaga, BCA mengingatkan adanya risiko pada sektor-sektor tertentu yang bergantung pada rantai pasok global dan komoditas impor.

Ketegangan geopolitik yang berkelanjutan dinilai berdampak langsung pada industri yang mengandalkan gandum, turunan minyak, plastik, hingga bahan kimia.

"Tantangan yang kedepan akan muncul adalah supply chain. Supply chain kan kita tahu terganggu beberapa karena peperangan, juga komoditi tertentu," kata Santoso.

Dia merinci lebih lanjut mengenai ketergantungan industri terhadap wilayah konflik dan bahan baku spesifik.

"Komoditi yang dari dulu kan gandum kita tahu tergantung dari Ukraina. Ada yang sangat support terhadap turunan daripada minyak. Contohnya industri plastik, industri chemical itu pasti akan berdampak. Jadi saya berkeyakinan bahwa masing-masing pemain sudah mencoba memiliki antisipasi," ujarnya.

Dengan demikian, Santoso mengibaratkan navigasi bisnis di tengah ketidakpastian ini seperti mengendarai kendaraan yang membutuhkan kecermatan dalam mengatur momentum.

"Jadi kita nantikan saja karena kita juga enggak ada yang tahu kapan perang ini akan berakhir. Jadi yang penting adalah waktunya ini dibutuhkan driver yang pandai untuk kapan ngegas dan kapan ngerem," kata Santoso.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, mengambil sumpah jabatan tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu.

Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Lima ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI.

SHUTTERSTOCK/WISNUPRIYONO Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Gayo Perseroda.

Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut.

• Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032
• Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031
• Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031
• Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032
• Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan - Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031
• Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu
• Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

DOKUMENTASI OJK Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, saat Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2/2026)

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas pemerintah.

OJK juga akan terus menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat pengawasan terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk semakin mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan,” kata Friderica dalam konferensi pers Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Untuk menjalankan program-program tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pengampu kepentingan untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional yang semakin baik ke depan.

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi bersama enam Anggota Dewan Komisioner (ADK) mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA Sunarto pada Rabu (25/3).

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, Friderica dan enam ADK yang baru resmi mengemban jabatan untuk periode 2026-2031.

“Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026, saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,” kata Ketua MA Sunarto saat mengambil sumpah jabatan ADK OJK di MA, Jakarta, Rabu.

Adapun Friderica bersama empat ADK telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3).

Selain Friderica, ADK yang lolos uji kelayakan dan kepatutan antara lain Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner; Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif PMDK; Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif PEPK; serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas ITSK-IAKD.

Selanjutnya pada Kamis (12/3), Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI menyetujui kelima ADK terpilih.

Sementara dua ADK lainnya yang diambil sumpah jabatan pada Rabu (25/3) yakni Thomas A.M. Djiwandono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Bank Indonesia serta Juda Agung sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, susunan lengkap ADK OJK menjadi sebagai berikut.

- Ketua Dewan Komisioner OJK: Friderica Widyasari Dewi

- Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua Komite Etik merangkap ADK OJK: Hernawan Bekti Sasongko

- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap ADK OJK: Dian Ediana Rae

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) merangkap ADK OJK: Hasan Fawzi

- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap ADK OJK: Ogi Prastomiyono​​​​​​​

- Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) merangkap ADK OJK: Dicky Kartikoyono​​​​​​​

- Ketua Dewan Audit merangkap ADK OJK: Sophia Issabella Watimena​​​​​​​

- Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap ADK OJK: Agusman​​​​​​​

- Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) merangkap ADK OJK: Adi Budiarso​​​​​​​

- ADK OJK ex-officio Bank Indonesia: Thomas A.M. Djiwandono

- ADK OJK ex-officio Kementerian Keuangan: Juda Agung

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, mengambil sumpah jabatan atau melantik 7 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Rabu (25/3/2026).

Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun 5 ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI. Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Sementara dua lainnya adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner, OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas pemerintah.

OJK juga akan terus menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat pengawasan terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk semakin mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi ‘engine’ pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan,” kata Friderica.

Untuk menjalankan program-program tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pengampu kepentingan untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional yang semakin baik ke depan.

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032;

2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031;

3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031;

4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032;

5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031;

6. Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu;

7. Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia.

Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Rabu (25/3).

Pengucapan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua MA Sunarto, yang terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tertanggal 17 Maret 2026.

Dalam keputusan tersebut, tujuh anggota Dewan Komisioner OJK diangkat dan mulai menjabat sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan.

"Saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum memangku jabatan tersebut, saudara-saudara wajib mengucapkan sumpah," ujar Sunarto.

Selanjutnya, para anggota Dewan Komisioner membacakan sumpah jabatan sesuai agama masing-masing.

Adapun tujuh anggota Dewan Komisioner OJK yang dilantik hari ini terdiri dari Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Hernawan Bekti Sasongko, serta sejumlah kepala eksekutif dan anggota ex-officio.

Mereka antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Dicky Kartikoyono; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Adi Budiarso.

Selain itu, turut dilantik anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan Juda Agung dan ex-officio dari Bank Indonesia Thomas AM Djiwandono.

Berikut daftar Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilantik:

IDXChannel – Jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih periode 2026-2031 resmi mengemban amanah baru usai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Sunarto. Prosesi sakral ini berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026) siang.

Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan pengawas sektor jasa keuangan Indonesia, menyusul penetapan lima sosok terpilih oleh DPR RI sebelumnya. Friderica Widyasari Dewi resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan Mahendra Siregar yang telah mengundurkan diri pada akhir Januari 2026.

“Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30-P Tahun 2026, tanggal 17 Maret 2026, Saudara-Saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisner Otoritas Jasa Keuangan,” ujar Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto dalam acara Pengucapan Sumpah Jabatan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Selain Friderica, sejumlah pejabat tinggi lainnya juga turut mengucapkan sumpah jabatan untuk mengisi pos-pos strategis di lingkungan OJK, termasuk perwakilan ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia:

• Ketua Dewan Komisioner: Friderica Widyasari Dewi
• Wakil Ketua Dewan Komisioner: Hernawan Bekti Sasongko
• Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon: Hasan Fawzi
• Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono
• Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto: Adi Budiarso

• Anggota Dewan Komisioner Ex-officio Kemenkeu: Thomas AM Djiwandono
• Anggota Dewan Komisioner Ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung

Prosesi pengucapan sumpah jabatan ini merupakan bagian krusial dari legalitas kepemimpinan OJK. Dengan dilantiknya jajaran baru ini, diharapkan pengawasan terhadap aset keuangan digital, aset kripto, hingga perlindungan konsumen dapat semakin diperkuat di tengah dinamika ekonomi global 2026.

Friderica beserta anggota Dewan Komisioner lainnya kini resmi memikul tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta memastikan inovasi teknologi di sektor finansial tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang baik.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengucapan sumpah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (25/3/2026) menjadi penanda awal penentuan arah kebijakan baru lembaga tersebut di tengah dinamika sektor jasa keuangan yang semakin kompleks.

Prosesi yang dijadwalkan berlangsung di Mahkamah Agung pukul 14.45 WIB itu mencakup pengisian jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner serta sejumlah kepala eksekutif di sektor strategis pengawasan industri jasa keuangan.

Setelah pengucapan sumpah, pimpinan OJK dijadwalkan menyampaikan arah kebijakan dan prioritas lembaga ke depan dalam sesi doorstop kepada media.

Adapun anggota Dewan Komisioner OJK yang akan mengucapkan sumpah jabatan meliputi Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, serta Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.

Selain itu, terdapat pula Thomas A.M. Djiwandono sebagai anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Bank Indonesia dan Juda Agung sebagai anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, para anggota tersebut telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI pada 11 Maret 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan pemilihan anggota Dewan Komisioner tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas kandidat di sektor jasa keuangan.

Dalam uji kelayakan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa kepemimpinan OJK ke depan harus mampu menjaga stabilitas dan kredibilitas sektor jasa keuangan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Dia menyatakan sektor jasa keuangan harus menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, meskipun sektor jasa keuangan nasional masih menunjukkan ketahanan, sejumlah tantangan strategis perlu diantisipasi, baik dari sisi global maupun domestik.

Dari sisi global, tantangan mencakup fragmentasi geopolitik, disrupsi digital, risiko perubahan iklim, hingga meningkatnya kejahatan keuangan digital. Sementara itu, dari dalam negeri, tantangan meliputi kepercayaan publik, dinamika pasar modal, kompleksitas produk keuangan, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Friderica mengusulkan delapan prioritas kebijakan. Pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penguatan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kedua, memulihkan kepercayaan publik melalui peningkatan integritas, transparansi, dan penegakan hukum.

Ketiga, meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan nasional, termasuk dukungan terhadap UMKM dan program strategis pemerintah. Keempat, memperkuat pengawasan terintegrasi, termasuk pada sektor jasa keuangan digital.

Kelima, mendorong pendalaman pasar keuangan melalui reformasi struktural dan diversifikasi instrumen. Keenam, memperkuat perlindungan konsumen melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Selain itu, OJK juga berencana membangun National Fraud Portal serta memperkuat peran Indonesia Anti-Scam Center dalam menangani kejahatan keuangan.

Ketujuh, melakukan transformasi kelembagaan agar lebih adaptif dan berbasis teknologi. Kedelapan, memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.