Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat otoritas di Jakarta pada Rabu (1/4/2026).

Pelantikan yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta mendukung penguatan fungsi pengawasan dan layanan kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam keterangan resminya, OJK menjelaskan bahwa pelantikan dan serah terima jabatan merupakan upaya otoritas untuk terus memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika sektor jasa keuangan yang semakin kompleks, termasuk perkembangan teknologi, tuntutan transparansi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan dan pengawasan.

Para pejabat yang dilantik yakni Ridwan sebagai Kepala Departemen Perizinan dan Profesi Pelaku, Haramain Billady sebagai Kepala OJK Provinsi Maluku, Mohammad Mufid sebagai Kepala OJK Solo, Dinavia Tri Riandari sebagai Kepala OJK Purwokerto, dan Aris Budiman sebagai Kepala OJK Jember.

OJK mengharapkan pengisian jabatan pada sejumlah posisi strategis tersebut dapat semakin memperkuat kapasitas kelembagaan OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, sekaligus menjaga kesinambungan pelaksanaan program kerja organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, otoritas juga mengharapkan para pejabat yang diberikan amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, serta terus berkontribusi dalam mendukung sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, inklusif, dan berintegritas.

Berikut daftar lengkap nama pejabat yang dilantik pada Rabu (1/4/2026):

1.Ridwan sebagai Kepala Departemen Perizinan dan Profesi Pelaku

2.Haramain Billady sebagai Kepala OJK Provinsi Maluku

3.Mohammad Mufid sebagai Kepala OJK Solo

4.Dinavia Tri Riandari sebagai Kepala OJK Purwokerto

5.Aris Budiman sebagai Kepala OJK Jember

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi bersama enam Anggota Dewan Komisioner (ADK) mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA Sunarto pada Rabu (25/3).

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, Friderica dan enam ADK yang baru resmi mengemban jabatan untuk periode 2026-2031.

“Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026, saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,” kata Ketua MA Sunarto saat mengambil sumpah jabatan ADK OJK di MA, Jakarta, Rabu.

Adapun Friderica bersama empat ADK telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3).

Selain Friderica, ADK yang lolos uji kelayakan dan kepatutan antara lain Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner; Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif PMDK; Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif PEPK; serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas ITSK-IAKD.

Selanjutnya pada Kamis (12/3), Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI menyetujui kelima ADK terpilih.

Sementara dua ADK lainnya yang diambil sumpah jabatan pada Rabu (25/3) yakni Thomas A.M. Djiwandono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Bank Indonesia serta Juda Agung sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, susunan lengkap ADK OJK menjadi sebagai berikut.

- Ketua Dewan Komisioner OJK: Friderica Widyasari Dewi

- Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua Komite Etik merangkap ADK OJK: Hernawan Bekti Sasongko

- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap ADK OJK: Dian Ediana Rae

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) merangkap ADK OJK: Hasan Fawzi

- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap ADK OJK: Ogi Prastomiyono​​​​​​​

- Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) merangkap ADK OJK: Dicky Kartikoyono​​​​​​​

- Ketua Dewan Audit merangkap ADK OJK: Sophia Issabella Watimena​​​​​​​

- Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap ADK OJK: Agusman​​​​​​​

- Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) merangkap ADK OJK: Adi Budiarso​​​​​​​

- ADK OJK ex-officio Bank Indonesia: Thomas A.M. Djiwandono

- ADK OJK ex-officio Kementerian Keuangan: Juda Agung

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar, pada sidang Paripurna yang digelar Kamis (12/3).

"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewan Komisioner OJK, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab dan tetap amanah," kata Ketua DPR Puan Maharani usai menyetujui laporan Komisi XI terkait pemilihan anggota DK OJK, Kamis (12/3)

Terpilihnya wanita yang akrab disapa Kiki itu diputuskan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Rabu (11/3). Dalam ujian tersebut, dia mengusung delapan kebijakan prioritas meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi,dan mempercepat pendalaman pasar.

Kemudian, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain Kiki, DPR juga menyetujui penunjukkan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Selanjutnya, dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Penunjukkan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas.

"Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun.

Kiki saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar, pada sidang Paripurna yang digelar Kamis (12/3).

"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewan Komisioner OJK, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab dan tetap amanah," kata Ketua DPR Puan Maharani usai menyetujui laporan Komisi XI terkait pemilihan anggota DK OJK, Kamis (12/3)

Terpilihnya wanita yang akrab disapa Kiki itu diputuskan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Rabu (11/3). Dalam ujian tersebut, dia mengusung delapan kebijakan prioritas meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi,dan mempercepat pendalaman pasar.

Kemudian, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain Kiki, DPR juga menyetujui penunjukkan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Selanjutnya, dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Penunjukkan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas.

"Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun.

Kiki saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diisi figur-figur dengan latar belakang kuat di sektor keuangan.

Dari pejabat senior OJK dan Bank Indonesia hingga pengelola Danantara. Ketua Panitia Seleksi Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan ini bersifat final dan mengikat untuk tahapan administratif.

Para peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, serta wawancara.

Panitia Seleksi juga membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan dan informasi terkait integritas, rekam jejak, serta perilaku para calon.

Selanjutnya, para calon akan mengikuti briefing persiapan pemeriksaan kesehatan dan asesmen pada 6 Maret 2026. Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan berlangsung pada 9 Maret 2026 di RSPAD Gatot Soebroto, sementara asesmen akan dilaksanakan pada 10–11 Maret 2026.

Tahap wawancara direncanakan berlangsung pada 25–26 Maret 2026. Hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui laman resmi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Berikut profil singkat 20 kandidat yang lolos seleksi administratif:

1. Adi Budiarso

Dalam catatan terakhir menjabat Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Dia lahir di Salatiga pada tahun 1970.

Meraih gelar Diploma IV STAN pada tahun 1997. Pada tahun 2001, beliau berhasil memperoleh gelar Master of Accounting dari University of Southern California and dilanjutkan dengan gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra di tahun 2014.

Pada 24 Agustus 2020, dia dipercaya untuk menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian pada tanggal 13 Juni 2025 dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

2. Agus Sugiarto

Agus saat ini menjabat Komisaris Independen Danantara Asset Management. Pernah menjabat sebagai Advisor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Mantan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.

3. Anton Daryono

Saat ini menjabat Direktur Eksekutif Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Melansir data Bank Indonesia, Anton Daryono lahir di Kota Semarang pada 24 Juni 1968.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada pada bidang Akuntansi pada tahun 1993. Anton kemudian melanjutkan pendidikan magister di The University of Melbourne dengan konsentrasi Accounting dan lulus pada tahun 2006.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 1 April 1996, saat ini Anton menjabat sebagai Kepala Departemen Surveilans SP & Pelindungan Konsumen sejak 1 April 2024.

Sebelumnya, Anton menjabat sebagai Kepala Grup Pengawasan Sistem Pembayaran & Pengawas Spesialis (2020–2024), Kepala Grup SP PUR Layanan & Administrasi (2019–2020), serta Analis Eksekutif Divisi Pengembangan Pengawasan (2018–2019).

4. Ary Zulfikar

Ary merupakan Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan. Dia meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 1994.

Kemudian Ary meraih gelar Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Terakhir dirinya meraih gelar Doktor bidang Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 2019.

Sebelum bergabung dengan LPS, dia merupakan praktisi dan pengamat hukum pasar modal dan bisnis. Awal mulai karir, dia bergabung dengan Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan pada tahun 1994.

Selanjutnya, dia mendalami bidang pasar modal dengan menjadi Kepala Departemen Hukum dan Kepatuhan (Legal & Compliance Dept. Head) pada PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) pada tahun 1997, suatu lembaga penyelenggara pasar modal (Self-Regulatory Organization/SRO), yang kemudian menjadi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pada 2004, dia menjadi pendiri Kantor Konsultan Hukum AZP Legal Consultants yang bergerak dibidang konsultan hukum pasar modal, investasi perbankan, restrukturisasi perusahaan dan terlibat sebagai konsultan dalam penerbitan Surat Berharga Negara yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2019 beliau menjadi Tenaga Ahli Plt. Kepala Kantor Persiapan Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan LPS.

5. Bambang Mukti Riyadi

Bambang saat ini menjabat Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat sebagai Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur (2020–2024).

Selama masa jabatannya, ia aktif mendorong pemulihan ekonomi daerah pascapandemi dan pertumbuhan kredit perbankan di wilayah Jawa Timur.

Sebelum di OJK dirinya pernah memiliki pengalaman luas di sektor perbankan dan kementerian yakni Account Manager Bank Mandiri pada 2019 sampai 2020, Account Manager Bank Indonesia pada 2017 sampai 2019 dan Assistant Manager Kementerian Keuangan di Surabaya pada 2014 sampai dengan 2017.

6. Boby Wahyu Hernawan

Boby saat ini menjabat sebagai Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Lahir di Lumajang, pada tahun 17 Mei 1975.

Memperoleh gelar Diploma III Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1996 dan kemudian melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi pada tahun 2000.

Kemudian memperoleh gelar Master of Commerce dari University of Queensland pada tahun 2004 serta gelar Doctor of Business Administration (DBA) dari Victoria University pada tahun 2017.

Pada tahun 2019, diangkat sebagai Atase Keuangan pada Perwakilan Republik Indonesia untuk negara Uni Emirat Arab dan berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Kemudian pada bulan September 2023, dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral di Badan Kebijakan Fiskal. Terakhir pada 13 Juni 2025, dilantik menjadi Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan.

7. Danu Febrianto

Danu Febrianto merupakan Direktur Eksekutif Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terakhir Danu meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dia diangkat menjadi Direktur Group Peraturan LPS periode 2012-2016, Direktur Group Perumusan Kebijakan LPS periode 2016-2017, Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi LPS pada tahun 2019-September 2020 dan Kepala Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan LPS periode 2017-2019 dan kembali menjabat pada 2020-2022.

8. Darmansyah

Darmansyah merupakan Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat Kepala OJK Regional IX Kalimantan dari Maret 2023 hingga Februari 2024.

Selain itu pernah mengemban peran sebagai juru bicara lembaga sebelum rotasi kepemimpinan di OJK yaitu sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan Logistik.

9. Dhani Gunawan Idat

Dhani saat ini menjabat Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan. Dia pernah berkarir di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk menjabat sebagai Deputy Director of Banking Supervision (Deputi Direktur Pengawasan Perbankan).

10. Dicky Kartikoyono

Saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Dicky Kartikoyono lahir di Kota Adm. Jakarta Pusat pada 19 Desember 1967.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada bidang Akuntansi pada tahun 1994. Dicky kemudian melanjutkan pendidikan magister di George Washington University dengan konsentrasi Project Management dan lulus pada tahun 1999.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 3 April 1995, saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak 2 Mei 2023.

Sebelumnya, Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2022–2023), Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (2020–2022), serta Pegawai Setingkat Direktur Eksekutif pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020–2022).

11. Dwityapoetra Soeyasa Besar

Dwityapoetra saat ini menjabat Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan.

Dia meraih gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi magister di Columbia University.

Selanjutnya, dia memperoleh gelar doktor (PhD) di bidang Perbankan dan Keuangan dari Bayes Business School, University of London. Kariernya dimulai di Tokio Marine Insurance Indonesia sebagai Underwriter. Setelah itu, ia berkarier di Bank Indonesia selama 30 tahun.

Selama di sana, dia pernah menjabat sebagai Kepala Grup Departemen Kebijakan Makroprudensial, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di New York, Kepala Departemen Pengelolaan Devisa, serta terakhir sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko. Pada 2023–2024, dia ditunjuk oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai Koordinator Nasional untuk program Financial Sector Assessment Program (FSAP) yang diselenggarakan oleh IMF dan Bank Dunia.

Selama bertugas di Bank Indonesia, dia juga pernah mendapat penugasan di Bank of England pada Divisi Stabilitas Keuangan, serta di Asian Development Bank Institute di Tokyo. Pada Januari 2025, dia diangkat sebagai Direktur Eksekutif Bidang Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik di LPS.

12. Friderica Widyasari Dewi

Friderica tak hanya merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana diketahui dia adalah Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK.

Friderica meraih gelar sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration di tahun 2004, serta meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada di tahun 2019.

Friderica lahir di Cepu, 28 November 1975 telah menjalani lebih dari 10 tahun karir di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005 hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015).

Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas tahun (2020-2022).

13. Hasan Fawzi

Hasan menjabat Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan. Tak hanya itu, saat ini dirinya merupakan Pejabat Sementara Kepada Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Hasan Fawzi lahir di Purwakarta 27 April 1970. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1993, dan gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas LÍAE de Grenoble, Université Pie​rre Mendes, France. Kemudian mendapat gelar Magister Manajemen (MM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008.

Hasan Fawzi memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993-1997, kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan​ Efek Indonesia (KPEI) sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997-2008.

Selanjutnya, Hasan Fawzi menjadi Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada 2008-2012, Direktur Utama KPEI selama dua periode 2012-2015 dan 2015-2018, dan Direktur Pengembangan BEI pada 2018 - 2022.

Hasan sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit (2022–2023), Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia (2022–2023), dan Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk (2023)

14. Hernawan Bekti Sasongko

Hernawan tercatat sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. Dia juga tercatat pernah mengikuti proses seleksi Dewan Komisioner OJK pada periode sebelumnya yakni pada 2017.

15. Hidayat Prabowo

Hidayat saat ini menjabat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Sebelum menjabat di Jawa Tengah, ia merupakan Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas di OJK Pusat. Dia pernah menjadi salah satu calon Anggota Dewan Komisioner OJK (Ketua Dewan Audit) pada seleksi tahun 2022.

16. Iskandar Simorangkir

Iskandar memiliki peran sebagai Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia. Dia lahir di Binjai, 4 Januari 1963. Dia tercatat mengenyam pendidikan yakni S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Udayana, Bali.

Lalu S2 (Master) Economics, Vanderbilt University, Amerika Serikat. Serta S3 (Doktor) Ekonomi Moneter dan Perbankan, Universitas Indonesia.

Iskandar pernah menduduki kursi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2017 sampai dengan 2023.

17. Lasmaida Gultom

Lasmaida dalam catatan terakhir menjabat Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan periode 2015–2025. Dikenal luas sebagai Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK yang menjabat sejak periode awal pembentukan direktorat tersebut (sekitar 2013-2015) hingga masa tugas yang panjang di bidang perlindungan konsumen.

18. Orias Petrus Moedak

Dalam daftar nama yang lolos administrasi, Orias merupakan Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics. Namun Orias Petrus Moedak adalah profesional keuangan dan mantan eksekutif BUMN terkemuka di Indonesia, dikenal karena keahliannya dalam corporate finance dan restrukturisasi.

Dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama MIND ID (Inalum), Dirut Pelindo III, serta Direktur Keuangan di Pelindo II, PTBA, dan Freeport Indonesia.

19. Pahala Nugraha Mansury

Pahala saat ini menjabat Komisaris Utama Danantara Investment Management. Dia lahir di Bogor, 8 April 1971. Pahala merupakan jebolan Universitas Indonesia dan menggaet gelar S1 Akuntansi. Lalu lulus dari Stern School of Business, New York University dengan gelar MBA di Finance.

Sebelumnya, Pahala merupakan Wakil Menteri Luar Negeri RI pada 2023 sampai dengan 2024. Sebelumnya dia merupakan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2020 sampai 2023, mendampingi Menteri BUMN yakni Erick Thohir.

20. Rizal Ramadhani

Saat ini Rizal menjabat Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Dia resmi dilantik oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, pada 1 Juli 2024.

Sebelum menempati posisinya saat ini, ia memiliki pengalaman panjang di bidang hukum dan penyidikan di lingkungan OJK yakni Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan dan Kepala Departemen Hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melantik 6 pejabat OJK yang akan mengisi posisi sebagai Kepala Departemen serta Kepala OJK Daerah pada Senin (2/3/2026).

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan momentum pelantikan tersebut merupakan bagian kesinambungan dan peningkatan kinerja organisasi serta penguatan integritas.

“Momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan penegasan komitmen institusi dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan, penguatan integritas, serta peningkatan kinerja organisasi,” kata Friderica, dikutip pada Selasa (3/3/2026).

Adapun, total sebanyak enam pejabat OJK dilantik. Perinciannya, Kristrianti Puji Rahayu sebagai Kepala OJK Institute dan Rudy Agus P. Raharjo sebagai Kepala Departemen Organisasi, SDM dan Budaya.

Kemudian, Parjiman sebagai Kepala OJK Provinsi Bali (KODS), Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (KOSR), dan Sabar Wahyono sebagai Kepala Departemen Pelindungan Konsumen (DPLK).

Lalu, Indra Salfian sebagai Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DZPL).

Friderica mengharapkan para pejabat yang baru dilantik agar dapat mengemban amanah jabatannya dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan profesionalisme, dan keteladanan serta integritas yang teguh.

“Integritas harus menjadi fondasi utama, karena kepercayaan adalah modal terbesar lembaga ini,” ujarnya.

Melalui penguatan organisasi ini, OJK terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Berikut daftar pejabat OJK yang dilantik:

1.Kristrianti Puji Rahayu sebagai Kepala OJK Institute

2.Rudy Agus P. Raharjo sebagai Kepala Departemen Organisasi, SDM dan Budaya

3.Parjiman sebagai Kepala OJK Provinsi Bali (KODS)

4.Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (KOSR)

5.Sabar Wahyono sebagai Kepala Departemen Pelindungan Konsumen (DPLK)

6.Indra Salfian sebagai Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DZPL).

Sejumlah pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri dari jabatannya buntut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dua hari berturut-turut. Mereka kompak memutuskan mundur pada Jumat (30/1).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mundur pada sore hari kemarin. Disusul Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri mereka telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi, kemarin.

Selang beberapa jam setelah Mahendra dan dua pejabat lain mundur, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara mundur dari jabatannya.

OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Pengunduran diri para pejabat teras OJK ini menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, yang mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat Pagi.

Iman mengundurkan diri setelah IHSG rontok drastis hingga sempat memicu trading halt.

Dalam konferensi pers di Gedung BEI, Imam mengatakan pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dan berharap keputusannya terbaik untuk pasar modal Indonesia.

"Saya sebagai direktur dan utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman dalam konferensi pers tersebut.

Imam tetap memutuskan mengundurkan diri meski IHSG kembali hijau pada Jumat pagi saat pembukaan pasar modal.

Jumat pagi ini, IHSG dibuka hijau di level 8.308. Selang 5 menit, indeks menanjak 1,62 persen atau 133 poin ke level 8.365.

IHSG bahkan bertahan tetap hijau saat penutupan pasar di Jumat Sore. IHSG ditutup di level 8.329 pada perdagangan Jumat sore, menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Yang terpenting harus cepat mencari pengganti

Jakarta (ANTARA) - Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai pengunduran diri sejumlah aktor penting pasar modal Indonesia merupakan dinamika pasar (market) yang wajar guna menjaga integritas, kompetensi dan kredibilitas kepemimpinan.

“Yang terpenting harus cepat mencari pengganti,” kata Nafan dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ia menekankan bahwa figur pengganti diharapkan memiliki integritas, kompetensi, serta kredibilitas yang kuat di kalangan pelaku pasar.

Kombinasi latar belakang global dan domestik dinilai dapat diapresiasi oleh pasar.

Selain itu, pelaku pasar juga menantikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pimpinan baru, baik di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya terkait penerapan kebijakan yang pro-market.

Mengenai peran OJK, Nafan mengingatkan bahwa otoritas tetap harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap self regulatory organization (SRO) secara optimal, terutama di sektor pasar keuangan dan pasar modal.

Terkait rencana pertemuan otoritas pasar modal Indonesia dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (1/2), ia menekankan pentingnya kejelasan kepemimpinan.

Menurut dia, apabila belum ada penunjukan definitif, dapat dipertimbangkan penunjukan pimpinan sementara atau ad interim.

Nafan berharap pimpinan baru di BEI maupun jajaran OJK dapat merealisasikan kebijakan yang pro-market, termasuk komitmen untuk menaikkan batas minimal saham publik atau free float menjadi 15 persen.

Selain itu, agenda demutualisasi bursa juga diharapkan dapat dipercepat dan ditargetkan pada kuartal I 2026.

Ia menilai langkah tersebut berpotensi meningkatkan akuntabilitas bursa.

Nafan pun berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat mencegah penerapan interim freeze oleh MSCI terhadap indeks saham Indonesia serta menjaga posisi pasar modal Indonesia tetap berada dalam kategori MSCI Emerging Market, sesuai dengan harapan investor.

Diberitakan sebelumnya, pada Jumat pagi (30/1), Direktur Utama BEI Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.

Iman mengatakan pengunduran diri yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

Selanjutnya pada Jumat malam, Ketua DK OJK Mahendra Siregar bersama dua petinggi bidang pasar modal mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.

Mereka antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi; serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I.B. Aditya Jayaantara.

Namun, usai pengumuman pengunduran ketiga pejabat OJK, pengunduran diri dari jabatan juga diikuti oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengundurkan diri dari jabatannya Jumat sore (30/1) buntut anjloknya IHSG dua hari berturut-turut.

Selain Mahendra, dua pejabat OJK lain ikut mundur yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri tersebut menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, yang mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat Pagi.

Pengunduran diri Mahendra Cs telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah

pemulihan yang diperlukan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi, Jumat (30/1)

Ismail menegaskan proses pengunduran diri Mahendra dan dua pejabat lainnya tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, sertaakuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar melantik 13 pejabat baru setingkat deputi komisioner, kepala departemen, dan kepala OJK daerah sebagai bagian dari transformasi organisasi secara berkelanjutan guna memperkuat integritas dan profesionalisme.

Mahendra, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa transformasi organisasi merupakan agenda strategis yang harus dijalankan secara disiplin dan konsisten.

Dengan transformasi, OJK mampu merespons perubahan lingkungan global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

“Transformasi organisasi harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme, meneguhkan komitmen, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional,” ujar Mahendra.

Menurut Mahendra, transformasi OJK tidak hanya mencakup penyesuaian struktur organisasi dan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir, budaya kerja, serta cara OJK memberikan layanan kepada industri jasa keuangan dan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi, sinergi, serta keterbukaan terhadap perubahan, yang diiringi dengan peningkatan kompetensi dan kualitas kinerja seluruh insan OJK.

Adapun pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan deputi komisioner, kepala departemen, dan kepala OJK daerah diselenggarakan di Jakarta, Senin (5/1).

Pelantikan pejabat pimpinan mencerminkan penguatan struktur organisasi OJK sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sekaligus respons terhadap tuntutan dan ekspektasi pemangku kepentingan yang terus berkembang.

Selain itu, pelantikan Kepala OJK Daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan dan kehadiran OJK di daerah melalui penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan berjejaring, serta pemahaman yang kuat terhadap karakteristik wilayah kerja.

Kepada para pejabat yang dilantik, Mahendra berharap agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi independensi, serta senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Melalui penguatan struktur organisasi dan perluasan jangkauan wilayah kerja ini, OJK menegaskan komitmennya untuk hadir secara proaktif dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berikut daftar pejabat OJK yang dilantik:

- Deden Firman H sebagai Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas

- Defri Andri sebagai Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah, Syariah dan Perbankan Daerah

- Indarto Budiwitono sebagai Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan dan Bank Swasta

- Eddy Manindo Harahap sebagai Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek

- I. B. Aditya Jayaantara sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

- I Made Bagus Tirthayatra sebagai Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik

- Esti Sasanti P. sebagai Kepala Departemen Pengawasan Bank Syariah

- Rendra Zairuddin Idris sebagai Kepala Departemen Khusus Transformasi

- Agus Firmansyah sebagai Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan

- Ayahandayani K. sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah

- Eko Wijaya sebagai Kepala OJK Provinsi Bangka Belitung

- Kurnia Tri Puspita sebagai Kepala OJK Tegal, menggantikan Noviyanto Utomo

- Yan Jimmy Hendrik S sebagai Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggantikan Japarmen Manalu

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026