Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar, pada sidang Paripurna yang digelar Kamis (12/3).

"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewan Komisioner OJK, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab dan tetap amanah," kata Ketua DPR Puan Maharani usai menyetujui laporan Komisi XI terkait pemilihan anggota DK OJK, Kamis (12/3)

Terpilihnya wanita yang akrab disapa Kiki itu diputuskan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Rabu (11/3). Dalam ujian tersebut, dia mengusung delapan kebijakan prioritas meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi,dan mempercepat pendalaman pasar.

Kemudian, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain Kiki, DPR juga menyetujui penunjukkan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Selanjutnya, dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Penunjukkan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas.

"Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun.

Kiki saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar, pada sidang Paripurna yang digelar Kamis (12/3).

"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewan Komisioner OJK, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab dan tetap amanah," kata Ketua DPR Puan Maharani usai menyetujui laporan Komisi XI terkait pemilihan anggota DK OJK, Kamis (12/3)

Terpilihnya wanita yang akrab disapa Kiki itu diputuskan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Rabu (11/3). Dalam ujian tersebut, dia mengusung delapan kebijakan prioritas meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi,dan mempercepat pendalaman pasar.

Kemudian, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain Kiki, DPR juga menyetujui penunjukkan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Selanjutnya, dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Penunjukkan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas.

"Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun.

Kiki saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu.

Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengusung delapan kebijakan prioritas dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3).

Delapan kebijakan tersebut meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi,dan mempercepat pendalaman pasar.

Kemudian, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam paparannya, ia mengusung tema menjaga stabilitas, memulihkan kepercayaan publik, serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional," kata wanita yang akrab disapa Kiki ini di Kompleks DPR RI, Jakarta.

Ia mengatakan meski ekonomi Indonesia dinilai memiliki ketahanan yang cukup baik, sektor jasa keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik global, domestik, maupun internal.

Tantangan global mencakup fragmentasi geopolitik, disrupsi dan digitalisasi sektor keuangan, meningkatnya risiko perubahan iklim, hingga maraknya kejahatan di ruang digital.

Di sisi domestik, tantangan yang dihadapi antara lain penurunan kepercayaan publik, dinamika pasar modal, kompleksitas produk dan konglomerasi jasa keuangan, kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, serta masih dangkalnya sektor keuangan Indonesia.

Sementara dari sisi internal, OJK juga menghadapi tantangan penguatan pengaturan dan pengawasan, peningkatan pelindungan konsumen, kompleksitas proses bisnis dan birokrasi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

"Itu semua tujuannya adalah untuk sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung penguatan ekonomi nasional untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Kiki turut menegaskan perlindungan konsumen akan menjadi salah satu fokus utama kebijakan jika dirinya terpilih memimpin OJK.

"Terkait perlindungan konsumen dan masyarakat selalu ada di hati saya. Jadi ini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menegakkan perlindungan masyarakat," kata Kiki.

Menurutnya, penguatan perlindungan konsumen akan dijalankan melalui empat pilar utama, yakni peningkatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat, penegakan market conduct terhadap pelaku industri jasa keuangan, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

Ia juga menyinggung kasus fintech peer-to-peer lending Dana Syariah Indonesia (DSI) yang saat ini tengah menjadi perhatian otoritas. OJK, kata Kiki, telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani kasus tersebut.

"Kasus pindar DSI dan lainnya ini jadi perhatian kami, dan kami berkoordinasi dengan pengawas terkait fintech lending dan kita pastikan penegakan hukum akan dilakukan sebaik-baiknya. Kita koordinasi dengan Bareskrim untuk kasus DSI dan kita pastikan ke depan jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Kiki juga membeberkan alasannya kembali mengikuti seleksi pimpinan OJK karena merasa terpanggil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di lembaga tersebut sejak akhir Januari lalu.

"Karena saya terpanggil melihat kekosongan kepemimpinan di OJK beberapa bulan lalu dan saya sudah di dalam, jadi saya merasa terpanggil untuk memimpin OJK, menakhodai OJK di saat-saat yang tidak mudah seperti saat ini. Itu mohon dukungannya semua pihak," kata Kiki usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Ia mengatakan hasil seleksi sepenuhnya diserahkan kepada Komisi XI DPR selaku pihak yang akan menentukan serta kepada Tuhan. "Kami memberikan yang terbaik saja," ujarnya.

Kiki saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK periode 2022-2027.

Ia juga tengah menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu.

Komisi XI DPR RI diketahui menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner OJK pada Rabu (11/3). DPR juga dijadwalkan langsung menentukan lima nama yang akan mengisi posisi kosong di lembaga tersebut.

Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkap adanya arahan menyusul gejolak pasar saham setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melemah tajam dan mengalami trading halt.

Ia menyebut beberapa pejabat diminta mundur dari jabatannya, seiring sorotan terhadap transparansi pasar modal Indonesia yang disampaikan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Morgan Stanley, krisis pasar saham, dan saya tidak tahu apakah Anda mengikuti, tapi itu menjadi topik panas minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri. Dan ada alasan untuk itu, karena tidak ada transparansi," ungkap Hashim dalam acara ASEAN Climate Forum (ACF) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (11/2), melansir detikfinance.

Hashim menjelaskan sebelum gejolak pasar terjadi, MSCI telah mengirim empat surat kepada pemerintah Indonesia yang mempertanyakan transparansi serta kredibilitas pasar modal domestik.

"Ternyata, Morgan Stanley telah mengirimkan empat surat kepada pemerintah Indonesia yang menanyakan semua hal ini," terangnya.

Tekanan di pasar sempat terjadi pada perdagangan Rabu (28/1), ketika IHSG melemah hingga 7,35 persen ke level 8.320. Pada hari yang sama, perdagangan saham bahkan sempat dihentikan sementara (trading halt) pada sesi II.

Langkah trading halt kembali diambil BEI setelah IHSG melemah 8 persen pada sesi I perdagangan Kamis (29/1). Meski demikian, indeks berhasil menutup hari dengan penguatan terbatas walau masih terkoreksi 1,06 persen ke level 8.232.

MSCI juga menetapkan sejumlah perubahan dalam indeks review saham Indonesia pada Februari.

Kebijakan tersebut meliputi pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta pembekuan perpindahan naik antar-indeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Dalam pengumumannya, MSCI menyatakan kebijakan itu dilakukan untuk mengurangi index turnover dan risiko kelayakan investasi (investability), sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar menghadirkan perbaikan transparansi.

Jika tidak ada perbaikan hingga Mei 2026, MSCI akan mengevaluasi kembali status akses pasar Indonesia, termasuk kemungkinan penurunan bobot dalam Indeks Pasar Emergen MSCI untuk semua sekuritas Indonesia dan potensi reklasifikasi dari status Emerging Market menjadi Frontier Market.

Sebelumnya, empat pejabat penting sektor keuangan dan pasar modal Indonesia mengundurkan diri dalam satu hari pada Jumat (30/1).

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman lebih dulu mengumumkan pengunduran dirinya pada pagi hari setelah pasar dibuka. Ia menyatakan keputusan itu sebagai bentuk tanggung jawab pribadi atas kondisi pasar dalam dua hari sebelumnya.

"Sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan ini. Saya berharap ini adalah yang terbaik bagi pasar modal Indonesia, dan semoga ke depan pasar kita bisa menjadi lebih baik," ujarnya.

Ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara sadar sebagai bentuk akuntabilitas kepemimpinan di tengah tekanan pasar.

Pada malam harinya, tiga pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyampaikan pengunduran diri, yakni Ketua OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Adityaswara, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.

Padahal, mereka sebelumnya masih memberikan keterangan pers pada sesi kedua perdagangan dan menyatakan kesiapan melakukan reformasi serta bertemu MSCI.

OJK menegaskan pengunduran diri tersebut merupakan langkah tanggung jawab moral untuk mendukung pemulihan sektor.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif pengganti Mahendra Siregar bakal ditunjuk langsung.

Saat ditanya wartawan terkait pembentukan panitia seleksi (pansel) ketua OJK dibatalkan dan akan ditunjuk langsung, Purbaya menjawab informasi tersebut salah.

"Anda kata siapa? Ya salah," jawab Purbaya dengan tegas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Purbaya menegaskan pemilihan ketua OJK harus mengikuti peraturan yang ada karena terkait dengan integritas dalam mengelola pasar dan regulasi.

"Kita justru harus mengikuti undang-undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan regulasi di sana," ungkap Purbaya.

"Kalau kita melanggar undang-undang yang ada, itu akan mengganggu kredibilitas kita sendiri, kredibilitas hasil panselnya nanti, atau kredibilitas hasil OJK-nya nanti," tambahnya.

Kendati demikian, Purbaya merevisi pernyataannya terkait ketua OJK baru akan ditetapkan dalam dua minggu, ia menyampaikan penetapannya justru akan lebih dari dua minggu.

"Pada dasarnya enggak bisa dua minggu, karena ada kaidah-kaidah yang diikuti, jadi paling cepat akan lebih dari dua minggu," kata Purbaya.

Purbaya tengah membentuk Panitia Seleksi (pansel) pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong.

Pansel OJK tersebut akan menyeleksi tiga jabatan, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua DK OJK, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK).

"Ada, sudah kita mulai. Kita mulai prosesnya hari ini," kata Purbaya usai Rakornas Kepala Daerah di SICC, Kabupaten Bogor, Senin (2/2) seperti dikutip Detikfinance.

Pekan lalu, pasar modal RI tengah dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok 8 persen pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), sehingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt). Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri.

Pengunduran Iman disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Dunia keuangan Indonesia sempat terguncang lantaran ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) lalu.

Selama dua hari beruntun, IHSG anjlok sebesar 8 persen, sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa membekukan sementara perdagangan saham (trading halt).

Buntut pasar modal ambyar, Direktur Utama BEI Iman Rachman mendadak mengundurkan diri pada Jumat pagi (30/1). Yang tak kalah mengagetkan, empat pejabat OJK ikutan mundur massal di hari yang sama, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Saat ini, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai pengganti Ketua dan Wakil DK OJK yang ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner OJK, Sabtu (31/1), dan telah menunjuk pejabat sementara untuk posisi kosong lainnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bergegas membentuk Panitia Seleksi (pansel) pimpinan OJK untuk mengisi jabatan yang kosong. Targetnya, sudah ada pejabat OJK definitif yang ditetapkan dalam dua minggu ke depan.

"Kita mau percepat lah, seminggu, dua minggu harus ada ketua OJK baru yang definitif," imbuhnya.

Lantas, siapa sosok ideal yang pantas menjadi bos baru OJK?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan ketua OJK baru harus dipilih berdasarkan kompetensi teknis dan kredibilitas kelembagaan, bukan berdasarkan kebutuhan politik stabilisasi jangka pendek.

Syafruddin menjelaskan pasar sudah memberi sinyal masalahnya bukan sekadar sentimen, melainkan premi risiko yang naik karena isu tingkat kelayakan untuk berinvestasi (investability) dan integritas.

"IHSG sempat tertekan tajam, yield SUN 10Y bergerak lebih tinggi di kisaran 6,3 persen, sementara kurs relatif tertahan di area 16,7 ribu dan suku bunga kebijakan stabil. Pola ini menunjukkan pasar menghukum pasar modal melalui premi likuiditas dan kepercayaan, sehingga pemimpin OJK harus mampu memulihkan fungsi pengawasan dan penegakan secara operasional," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/2).

Ia menyebut stabilitas politik memang dapat membantu, tetapi pasar hanya akan menurunkan premi risiko jika melihat otoritas mengeksekusi aturan secara konsisten dan terukur.

Syafruddin juga menilai ketua OJK baru harus mempunyai rekam jejak nyata dalam menata transparansi kepemilikan saham, termasuk Ultimate Beneficial Owner (UBO). Nahkoda baru OJK juga harus berani menindak perdagangan terkoordinasi. Hal ini karena dua persoalan tersebut berada di pusat penilaian investor global.

"MSCI menekankan bahwa perbaikan data float masih minor, sementara persoalan mendasar tetap ada, opasitas struktur kepemilikan dan kekhawatiran coordinated trading yang merusak pembentukan harga," singgungnya.

Menurut Syafruddin ,apabila ketua OJK baru tidak mampu mengubah struktur data kepemilikan menjadi reliabel dan dapat diaudit, serta tidak mampu membangun mesin surveillance dan penegakan yang terlihat, maka tenggat Mei 2026 akan menjadi titik risiko kebijakan yang mahal.

"Figur yang memahami UBO, konsentrasi kepemilikan, dan market conduct dapat mengubah reformasi dari retorika menjadi deliverables yang menurunkan premi risiko," kata Syafruddin.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menjelaskan untuk bisa mengembalikan kepercayaan pasar saat ini, ketua OJK yang dibutuhkan adalah figur yang kredibel dibandingkan yang populer.

"Terkenal itu bonus, bukan syarat utama. Pasar jauh lebih rasional daripada yang sering kita kira. Yang dibutuhkan pasar bukan figur populer, tapi figur credible seperti rekam jejak jelas, konsisten, dan komunikasinya presisi," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/2).

Menurutnya, pasar bisa mengetahui figur mana yang 'nama besar tetapi omong kosong' dan figur mana yang 'low profile tetapi solid'. Kriteria figur yang kedua justru lebih menenangkan pasar.

[Gambas:Photo CNN]

Ronny juga mengatakan terdapat empat pekerjaan rumah (PR) besar yang perlu dibereskan OJK, khususnya di pasar modal.

Pertama, pendalaman pasar karena saat ini investor ritel semakin banyak, tetapi instrumen dan likuiditas masih dangkal. Hal ini harus segera dibenahi, termasuk dengan memenuhi permintaan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Kedua, perlindungan investor dengan adanya penegakan hukum atas manipulasi, insider trading, dan kasus gagal bayar yang selama ini masih belum cukup memberi efek jera.

Ketiga, kualitas emiten harus dibenahi karena selama ini terlalu banyak Initial Public Offering (IPO) yang secara fundamental belum matang, tetapi lolos ke pasar. Keempat, koordinasi kebijakan dengan pemangku kebijakan sektor lain.

"OJK, BI, dan Kemenkeu sering searah dalam niat, tapi belum selalu sinkron dalam timing. Sehingga diperlukan sinkronisasi yang lebih kuat lagi," tegasnya.

Kemudian, Ronny menyampaikan terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk memastikan pemilihan ketua OJK baru bisa bebas dari unsur kepentingan khusus. Pertama, proses seleksi yang transparan dengan parameter kompetensi jelas, bukan sekadar formalitas fit and proper.

Kedua, rekam jejak independensi, terutama relasinya dengan konglomerasi keuangan dan kekuasaan.

"Ketiga, komitmen pascaterpilih, yakni ketua OJK harus berani 'say no', bahkan pada pihak yang secara politik kuat. Soalnya, independensi OJK tidak lahir dari undang-undang saja, tapi dari tulang punggung pimpinannya," kata Ronny.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan hasil pertemuan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2) sore.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Self-Regulatory Organization (SRO) yang diwakili Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta perwakilan BPI Danantara.

Awalnya, Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menyampaikan hal yang menjadi perhatian MSCI selaras dengan beberapa rencana aksi yang dicanangkan OJK.

Rencana itu mencakup kluster transparansi, termasuk pengungkapan ultimate beneficial ownership, dan likuiditas untuk mendorong peningkatan porsi saham publik (free float).

Hasan mengatakan terdapat beberapa hal yang dibahas bersama MSCI. Pertama, OJK bersama BEI dan KSEI mengajukan proposal solusi soal dua isu yang menjadi perhatian MSCI.

"OJK bersama Bursa (BEI) dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab keseluruhan concern dan isu yang terkait dua hal utama tadi," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (2/2).

Pertama, wasit industri jasa keuangan ini berencana untuk melakukan pemenuhan terkait disclosure atas kepemilihan pemegang saham di bawah 5 persen.

Kedua, OJK akan menetapkan kebijakan granularity atau klasifikasi investor yang selama ini pengelolaannya dilakukan oleh KSEI.

Hasan menyebut saat ini klasifikasi hanya terbatas 9 tipe investor utama. Ke depan, klasifikasi akan dirinci menjadi 27 sub-tipe investor.

"Yang akan lebih memunculkan klarifikasi dan juga kredibilitas pengungkapan beneficial ownership dari kepemilikan saham tersebut," terang Hasan.

Ketiga, OJK telah menyampaikan proposal rencana kenaikan free float yang semula 7,5 persen menjadi 15 persen.

"Yang tentu pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan dilakukan bersama seluruh pelaku dalam hari ini," katanya.

Lebih lanjut, Hasan menyebut diskusi berjalan sangat baik dan pihaknya mencanangkan akan dilakukan kembali pembahasan pada tahap teknis.

"Bahkan dari pihak MSCI menyediakan diri untuk memberikan guidance pada saat menjelaskan bagaimana metodologi dan cara perhitungan yang akan mereka lakukan pada akhirnya," ujar Hasan.

Dalam kesempatan sama, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan setelah pertemuan ini, akan ada pertemuan teknis rutin setiap minggu.

"Setelah ini akan ada pertemuan teknis rutin setiap minggu," ujar Jeffrey usai konferensi pers.

Saat ditanya terkait pertemuan teknis tersebut akan sampai kapan, Jeffrey menjawab akan dilaksanakan sampai bulan Mei 2026 mendatang.

"Diharapkan sebelum Mei," jawabnya.

Kemudian, saat ditanya apakah akan pertemuan langsung atau luring dengan pihak MSCI, ia menjawab belum ada rencana.

"Belum ada rencana saat ini," ujar Jeffrey.

Pasar modal RI tengah dihantam badai sejak pekan lalu. Indeks babak belur setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri. Pengunduran itu disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Kemudian, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica juga masih mengemban jabatan lamanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Selain itu, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Dia juga tetap menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pada awal pekan ini, IHSG ditutup di level7922 atau merosot 406,9 poin (-4,88 persen) dari perdagangan sebelumnya, setelah sempat tertekan ke level 7.820 siang tadi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan maksimal dalam dua minggu lembaga keuangan Tanah Air bakal memiliki Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru. 

"Mungkin dalam waktu dua minggu, paling lambat kita punya Ketua OJK baru," jelas Purbaya kepada wartawan, Senin (2/2).

Dia mengatakan panitia seleksi sudah memulai proses seleksi calon Ketua DK OJK hari ini, Senin (2/2). Meskipun begitu, Purbaya belum bisa membocorkan nama calon Ketua DK OJK tersebut.

"Bentar, belum-belum (nama calon)," ujar Purbaya.

Di samping itu, Purbaya mengaku tidak ada intervensi presiden terkait nama calon Ketua DK OJK tersebut. Sejauh ini, proses penunjukkan calon Ketua DK OJK dilakukan oleh panitia seleksi.

"Tidak ada (arahan presiden). Kita tunjuk saja berapa orang, karena kita mau cepat seminggu, dua minggu harus ada Ketua OJK baru yang definitif," jelasnya. 

Saat ini bangku Ketua dan Wakil Ketua DK OJK ditempati Penjabat Sementara Friderica Widyasari Dewi. Ada juga Hasan Fawzi yang mengisi jabatan kosong Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KEPMDK). 

Di sisi lain, terkait Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kebakaran, Senin (2/2) Purbaya masih optimistis kondisi tersebut tidak berlangsung lama. 

"Saya pikir bentar lagi juga naik," prediksinya.

IHSG ditutup pada level 7.922 pada perdagangan Senin (2/2) sore. Indeks saham merosot 406,9 poin atau minus 4,88 persen dari perdagangan sebelumnya, setelah sempat tertekan ke level 7.887 siang tadi.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 50,39 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 58 saham menguat, 720 kebakaran, dan 36 stagnan.

Terbakarnya indeks awal pekan ini tidak lepas dari badai pasar modal yang terjadi pekan lalu. IHSG anjlok Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) hingga 8 persen. Badai itu muncul setelah perusahaan pembobotan saham Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Akibatnya, empat pejabat dari OJK mengumumkan mundur dari jabatan pada Jumat (30/1), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

Selain itu, ada juga Wakil Ketua DK OJK sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara.

Pejabat OJK lainnya turut mengundurkan diri, termasuk Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi.

Ada juga Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa KarbonOJK(DKTK) I. B. AdityaJayaantara, yang baru dilantik Senin (5/1).

Pengunduran diri tersebut menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang lebih mundur jabatannya, Jumat (30/1) pagi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan terakhir tercatat amblas 11 persen dan membuat Rp15 triliun dana asing keluar dari pasar modal Tanah Air. Hal ini menyusul kondisi indeks pekan lalu yang sempat amblas 8 persen beberapa hari.

Melansir RTI Infokom, dalam sepekan terakhir IHSG ditutup hijau sebanyak 3 hari perdagangan dan merah selama 2 hari perdagangan, yakni Rabu (28/1) dan Kamis (29/1).

Saat itu, IHSG sempat anjlok 8 persen hingga Bursa Efek Indonesia menerapkan penghentian perdagangan sementara (trading halt) dua hari beruturut-turut.

Periode sepekan terakhir, IHSG turun 11,32 persen, dengan rentang pergerakan harga antara 7.481 hingga 8.980.

Adapun total dana asing yang keluar mencapai Rp15,77 triliun di pasar reguler, sedangkan di seluruh pasar mencapai Rp13,92 triliun.

Hari ini, IHSG dibuka turun 33,45 poin atau 0,40 persen ke level 8.306, Senin (2/2). Penurunan tersebut masih berlanjut, bahkan sempat anjlok 5 persen tak lama perdagangan dibuka.

Tercatat, pada pukul 09.18 WIB, IHSG sempat melorot 5,08 persen ke level 7.906 pada pukul 09.18 WIB. Sebanyak 596 saham berada di zona merah, 53 saham berpotensi naik dan 59 saham stagnan.

Pada penutupan perdagangan sesi I, IHSG anjlok 5,31 persen ke 7.887.

Transaksi saham mencapai Rp18,94 triliun dengan volume perdagangan tembus 35 miliar lembar saham. Sementara, frekuensi transaksi sebanyak 2,08 juta kali.

Sepanjang sesi pertama perdagangan, sebanyak 715 saham melemah, 65 naik, sedangkan 33 lainnya stagnan.

Pekan lalu, pasar modal RI tengah dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri. Pengunduran itu disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan menyusul mundurnya sejumlah pejabat di lingkungan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul ambrolnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peristiwa ini harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh di pasar modal Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Prabowo.

"Kita harapkan dengan kejadian kemarin menjadi momentum untuk kita memperbaiki pasar bursa kita, regulasi-regulasi kita perbaiki,"  ujar Prasetyo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Prasetyo menegaskan Prabowo ingin menjadikan peristiwa tersebut sebagai titik balik untuk meningkatkan kualitas regulasi pasar modal. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor.

Menurutnya, pembenahan tidak hanya menyasar aspek regulasi, tetapi juga tata kelola kelembagaan. Pemerintah ingin memastikan pasar saham dikelola secara profesional dan akuntabel.

"Beberapa hal sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden kemudian diambil keputusan untuk kita mereformasi diri, memperbaiki diri supaya pasar saham kita menjadi lebih terbuka, lebih transparan, kredibel, dengan harapan ini akan memiliki kelas setara dengan pasar-pasar bursa lain di dunia," jelasnya.

Pada Jumat (30/1) pagi, Direktur Utama PT BEI Iman Rachman mengundurkan diri gara-gara rontoknya IHSG sebesar 8 persen hingga memicu penghentian perdagangan sementara (trading halt).

Sorenya, empat pejabat OJK mundur berjamaah antara lain Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar ikut mengundurkan diri.

Selain Mahendra, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya juga mundur.

Selang beberapa jam setelah Mahendra dan dua pejabat lain mundur, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara juga mundur dari jabatan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melorot 5 persen tak lama perdagangan saham dibuka, Senin (2/1).

Melansir RTI Infokom, IHSG melanjutkan penurunan hingga 5,08 persen ke level 7.906 pada pukul 09.18 WIB. Sebanyak 596 saham berada di zona merah, 53 saham berpotensi naik dan 59 saham stagnan.

Hingga berita ini dinaikkan, IHSG masih melanjutkan penurunan dan bertahan di zona merah sejak pasar saham dibuka.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, IHSG turun 33,45 poin atau 0,40 persen ke level 8.306. Pada awal sesi, indeks saham sempat menyentuh level tertinggi di 8.313 sementara level terendahnya berada di 8.172.

Aktivitas transaksi terpantau cukup ramai dengan volume perdagangan mencapai 3,78 miliar saham dan nilai transaksi sekitar Rp2,67 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat 293.573 kali.

Pada pembukaan perdagangan ini, 175 saham menguat, 397 saham melemah, dan 125 saham stagnan.

Pekan lalu, pasar modal RI tengah dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok 8 persen pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), sehingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt). Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri.

Pengunduran Iman disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Untungnya, IHSG berhasil bangkit pada penutupan perdagangan Jumat sore (30/1). Indeks saham menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen ke 8.329. Pada penutupan akhir pekan lalu, 551 saham tercatat menguat, 194 terkoreksi, dan 65 stagnan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Senin pagi (1/2). Indeks saham belum berhasil bangkit usai anjlok 8 persen dua hari beruntun pekan lalu.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, IHSG turun 33,45 poin atau 0,40 persen ke level 8.306. Pada awal sesi, indeks saham sempat menyentuh level tertinggi di 8.313 sementara level terendahnya berada di 8.172.

Aktivitas transaksi terpantau cukup ramai dengan volume perdagangan mencapai 3,78 miliar saham dan nilai transaksi sekitar Rp2,67 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat 293.573 kali.

Pada pembukaan perdagangan ini, 175 saham menguat, 397 saham melemah, dan 125 saham stagnan.

Pekan lalu, pasar modal RI tengah dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok 8 persen pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), sehingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt). Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri.

Pengunduran Iman disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Untungnya, IHSG berhasil bangkit pada penutupan perdagangan Jumat sore (30/1). Indeks saham menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen ke 8.329. Pada penutupan akhir pekan lalu, 551 saham tercatat menguat, 194 terkoreksi, dan 65 stagnan.