Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengusung delapan kebijakan prioritas dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3).

Delapan kebijakan tersebut meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi,dan mempercepat pendalaman pasar.

Kemudian, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam paparannya, ia mengusung tema menjaga stabilitas, memulihkan kepercayaan publik, serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional," kata wanita yang akrab disapa Kiki ini di Kompleks DPR RI, Jakarta.

Ia mengatakan meski ekonomi Indonesia dinilai memiliki ketahanan yang cukup baik, sektor jasa keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik global, domestik, maupun internal.

Tantangan global mencakup fragmentasi geopolitik, disrupsi dan digitalisasi sektor keuangan, meningkatnya risiko perubahan iklim, hingga maraknya kejahatan di ruang digital.

Di sisi domestik, tantangan yang dihadapi antara lain penurunan kepercayaan publik, dinamika pasar modal, kompleksitas produk dan konglomerasi jasa keuangan, kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, serta masih dangkalnya sektor keuangan Indonesia.

Sementara dari sisi internal, OJK juga menghadapi tantangan penguatan pengaturan dan pengawasan, peningkatan pelindungan konsumen, kompleksitas proses bisnis dan birokrasi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

"Itu semua tujuannya adalah untuk sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung penguatan ekonomi nasional untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Kiki turut menegaskan perlindungan konsumen akan menjadi salah satu fokus utama kebijakan jika dirinya terpilih memimpin OJK.

"Terkait perlindungan konsumen dan masyarakat selalu ada di hati saya. Jadi ini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menegakkan perlindungan masyarakat," kata Kiki.

Menurutnya, penguatan perlindungan konsumen akan dijalankan melalui empat pilar utama, yakni peningkatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat, penegakan market conduct terhadap pelaku industri jasa keuangan, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

Ia juga menyinggung kasus fintech peer-to-peer lending Dana Syariah Indonesia (DSI) yang saat ini tengah menjadi perhatian otoritas. OJK, kata Kiki, telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani kasus tersebut.

"Kasus pindar DSI dan lainnya ini jadi perhatian kami, dan kami berkoordinasi dengan pengawas terkait fintech lending dan kita pastikan penegakan hukum akan dilakukan sebaik-baiknya. Kita koordinasi dengan Bareskrim untuk kasus DSI dan kita pastikan ke depan jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Kiki juga membeberkan alasannya kembali mengikuti seleksi pimpinan OJK karena merasa terpanggil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di lembaga tersebut sejak akhir Januari lalu.

"Karena saya terpanggil melihat kekosongan kepemimpinan di OJK beberapa bulan lalu dan saya sudah di dalam, jadi saya merasa terpanggil untuk memimpin OJK, menakhodai OJK di saat-saat yang tidak mudah seperti saat ini. Itu mohon dukungannya semua pihak," kata Kiki usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Ia mengatakan hasil seleksi sepenuhnya diserahkan kepada Komisi XI DPR selaku pihak yang akan menentukan serta kepada Tuhan. "Kami memberikan yang terbaik saja," ujarnya.

Kiki saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK periode 2022-2027.

Ia juga tengah menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu.

Komisi XI DPR RI diketahui menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner OJK pada Rabu (11/3). DPR juga dijadwalkan langsung menentukan lima nama yang akan mengisi posisi kosong di lembaga tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan percepatan proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menyebut langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi global yang bergejolak dan dinilai membutuhkan kepemimpinan definitif di lembaga pengawas sektor keuangan.

"Dipercepat karena kan keadaan goncang. Jadi gejolak perang memengaruhi pasar, memengaruhi harga minyak, memerlukan lebih cepat lagi orang definitif di OJK. Itu aja," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Menurut Purbaya, percepatan proses seleksi bukan berarti sudah ada kandidat yang dipastikan akan mengisi posisi tersebut. Ia menegaskan proses penentuan pimpinan OJK tetap melalui tahapan yang melibatkan presiden dan DPR RI.

"Enggak ada (kandidat terpilih). Jadi itu nanti kan masih bertingkat, kan? Ke presiden, dari presiden ke sana. Jadi enggak ada calon itu, kecuali Anda bisa pengaruhi presiden sama DPR. Kan berat," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) DK OJK itu.

Purbaya juga menyebut proses seleksi yang sedang berlangsung cukup panjang karena harus melewati berbagai tahapan penilaian.

Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti anggota Dewan Komisioner OJK telah mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi administratif.

Berdasarkan pengumuman resmi Pansel pada 4 Maret 2026, sejumlah kandidat yang lolos berasal dari kalangan yang sudah lama berkecimpung di sektor keuangan, di antaranya Friderica Widyasari Dewi, Hasan Fawzi, hingga Pahala N Mansury yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Danantara Investment Management.

Para kandidat tersebut masih harus mengikuti tahapan seleksi lanjutan, mulai dari masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, hingga wawancara.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan DPR telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait calon anggota Dewan Komisioner OJK. DPR kemudian menugaskan Komisi XI untuk melakukan pembahasan serta uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat.

Hasil uji kelayakan tersebut rencananya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan pekan ini.

Proses seleksi ini dilakukan setelah tiga pejabat tinggi OJK mengundurkan diri pada akhir Januari 2026, sehingga posisi yang kosong perlu segera diisi melalui mekanisme seleksi yang tengah berjalan.

IDXChannel - Komisi XI DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Rabu (10/3/2026) pagi.

"Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan KomisionerOJKterhadap lima posisi, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Pasar Modal, Aset Digital dan Perlindungan Konsumen," kata Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dia mengatakan, dari surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan kepada pimpinan DPR, terdapat 10 nama calon yang akan menjalankan fit and proper test.

"Nama-nama tersebut akan dilakukan fit and proper test oleh Komisi XI pada Rabu," ujarnya.

Misbakhun menyampaikan bahwa Komisi XI DPR berencana langsung mengambil keputusan terkait nama-nama calon DKOJKtersebut.

"Tadi diputuskan kita nanti setelah fit and proper selesai, itu sesuai biasanya tradisi kita tidak pernah menunda pada hari itu juga kita akan langsung ambil keputusan," tuturnya.

Adapun, 10 calon DK OJK yang akan menjalani fit and proper hari ini sebagai berikut:

Friderica Widyasari Dewi – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

Agus Sugiarto – Komisaris Independen PT Danantara Asset Management.

Hernawan Bekti Sasongko – Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

Ary Zulfikar – Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan.

Hasan Fawzi – Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan.

Darmansyah – Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan.

Dicky Kartikoyono – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.

Danu Febrianto – Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan.

Adi Budiarso – Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.

Anton Daryono – Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia.

(Febrina Ratna Iskana)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekan ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan uji dilakukan setelah pimpinan DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin (9/3) kemarin.

"Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R-09 tanggal 9 Maret 2026, hal calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK," kata Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Puan kemudian meminta persetujuan fraksi-fraksi agar pembahasan calon anggota Dewan Komisioner OJK ditugaskan kepada Komisi XI DPR RI. Usulan tersebut disetujui oleh peserta rapat paripurna.

"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap pembahasan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut ditugaskan kepada Komisi XI DPR RI. Apakah dapat disetujui?" ujarnya.

Setelah itu, Puan juga meminta persetujuan agar hasil uji kelayakan tersebut dibawa dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3) untuk pengambilan keputusan. Peserta rapat kembali menyatakan setuju.

"Selanjutnya kami juga meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap laporan Komisi XI DPR RI atas pembahasan uji kelayakan fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang akan diagendakan pada rapat paripurna hari Kamis, 12 Maret 2026. Apakah dapat disetujui?" kata Puan.

Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK sebelumnya telah merilis 20 nama kandidat yang lolos seleksi tahap pertama.

Berdasarkan pengumuman resmi Pansel pada Rabu (4/3), yang lolos tahap awal ini adalah nama-nama yang selama ini sudah berkecimpung di industri keuangan, seperti Friderica Widyasari dan Hasan Fawzi yang saat ini menjabat sebagai anggota OJK hingga Komisaris Utama Danantara Investment Management Pahala N Mansury.

Seleksi tersebut dilakukan setelah tiga pejabat tinggi OJK mengundurkan diri pada akhir Januari 2026. Tiga posisi yang kosong itu nantinya akan diisi melalui proses seleksi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (11/3/2026) besok. Kesepuluh orang ini akan memperebutkan 5 kursi pimpinan regulator keuangan tersebut.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Adapun lima posisi yang akan diisi yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Menurut Misbakhun, Presiden telah mengirimkan 10 nama kandidat kepada DPR untuk mengikuti proses seleksi tersebut. “Sudah masuk ke pimpinan DPR RI surat Bapak Presiden kepada DPR yang isinya ada 10 nama untuk mengisi lima pembidangan tersebut dan itu untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR,” katanya.

Sepuluh nama yang diajukan antara lain Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Misbakhun menjelaskan Komisi XI telah menggelar rapat pimpinan dan memutuskan pelaksanaan uji kelayakan dilakukan dalam satu hari penuh. “Tadi Komisi XI baru selesai mengadakan rapat pimpinan dan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan, yaitu pada Rabu 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu, mulai dari pagi sampai malam,” ujarnya.

Dia menambahkan keputusan terhadap kandidat yang terpilih juga akan diambil pada hari yang sama setelah proses fit and proper test selesai. “Sesuai tradisi kita, setelah fit and proper selesai tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kita langsung ambil keputusan,” kata Misbakhun.

Dia menegaskan pelaksanaan seleksi dalam satu hari bukan hal yang baru bagi DPR. Menurutnya, keputusan yang cepat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pasar di tengah kondisi ketidakpastian global.

“Kita harus mengambil keputusan yang cepat pada situasi saat ini sebagai respons terhadap ketidakpastian. Kita harus memberikan kepastian kepada pasar terhadap apa saja yang harus diputuskan cepat,” jelasnya.

Setelah Komisi XI menentukan kandidat terpilih, hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tim Panitia Seleksi alias Pansel mulai menjaring sosok yang berpotensi menjadi pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sempat tersiar kabar nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara masuk dalam bursa, namun hal itu segera dibantah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengemukakan bahwa hingga saat ini sudah banyak yang mulai mendaftar sebagai calon ADK OJK. "[Nama Suahasil & Misbakhun] saya enggak tahu, saya belum melihat. Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum lihat semuanya," ujarnya belum lama ini.

Terkait dengan Suahasil, Purbaya menilai seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK, lantaran dirinya juga merupakan anggota Pansel bersama Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagaimana diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI. "Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Dia menegaskan rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah. "Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dia masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, dia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR. "Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).

Usulan Luhut ke Prabowo

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pucuk pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia diisi oleh kalangan profesional muda yang independen.

Usulan tersebut akan disampaikan imbas gonjang-ganjing pasar modal Indonesia, menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) merubah bobot saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari lalu.

Luhut menegaskan bahwa langkah reformasi di pasar keuangan sangat krusial untuk mengembalikan kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global.

Saat ini, DEN tengah mematangkan rancangan usulan kebijakan, yang mana sebagian anggotanya tengah melakukan studi banding terkait model pengelolaan bursa efek di negara-negara Asean.

"Saya malah berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, kredibilitas, untuk menjadi [pemimpin] misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa," tegas Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa sosok muda tersebut harus disetujui oleh restu Prabowo sehingga memiliki akses pelaporan langsung setiap saat. Menurutnya, itu merupakan prasyarat utama untuk memulihkan muruah dan tingkat kepercayaan pasar, terutama di hadapan penyedia indeks global sekelas MSCI.

Dari kacamata kebijakan makroekonomi dan arus modal, Luhut berkaca pada kesuksesan reformasi pasar di India. Dia mencatat, ketika otoritas di India berhasil membangun kredibilitas dan transparansi tata kelola, arus modal asing yang masuk melonjak tajam hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana yang keluar.

Purnawirawan jenderal TNI ini meyakini kesuksesan serupa juga bisa direplikasi di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan perwakilan MSCI baru-baru ini, Luhut mengungkapkan bahwa investor global pada dasarnya sangat berminat menempatkan dananya di pasar domestik, asalkan pemerintah mampu menjamin independensi dan transparansi bursa.

"Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah commit [berkomitmen] seperti itu, melakukan independensi lebih bagus, transparansi lebih bagus, itu saya kira juga tidak terlalu sulit buat Indonesia, karena orang ingin di Indonesia ini," klaimnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun enggan mengomentari ihwal belum terbentuknya panitia seleksi (pansel) pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun namanya yang digadang-gadang masuk ke dalam bursa calon pimpinan.

Mengenai pansel OJK yang belum kunjung dibentuk, Misbakhun menyampaikan bahwa urusan pansel adalah ranah kewenangan eksekutif dalam hal ini Presiden.

"Yang paling utama adalah surat Bapak Presiden kepada [pimpinan] DPR, baru Komisi XI mendapatkan penugasan apa dari pimpinan DPR," terangnya usai rapat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Misbakhun pun mengaku tidak tahu menahu apabila pemerintah sudah mengirimkan Surat Presiden (Supres) kepada pimpinan DPR. Dia menilai keseluruhan urusan pansel sudah menjadi urusan pemerintah, meski ini sudah 12 hari sejak tiga Dewan Komisioner (DK) OJK mengundurkan diri.

Sebagaimana diketahui, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, serta Anggota DK OJK Inarno Djajadi mengundurkan diri pada 30 Januari 2026, usai aksi jual besar-besaran investor pasar saham yang menyebabkan IHSG anjlok.

Aksi jual besar-besaran yang dipicu oleh ultimatum Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) itu juga mendorong Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman untuk mengundurkan diri.

"[Pansel] bukan wilayah kewenangannya Komisi XI, itu wilayah kewenangan penuh dari pihak eksekutif karena di sana disebutkan bahwa Presiden membentuk Pansel. Tidak dalam kapasitas kami untuk memberikan penilaian," terangnya.

Selain itu, Misbakhun enggan berkomentar ihwal namanya yang digadang-masuk ke bursa pencalonan DK OJK.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR.

"Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," pungkasnya.