DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dibawa ke paripurna. Regulasi ini memuat 12 poin kunci untuk memperkuat perlindungan PRT.

Bisnis.com, CIREBON -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menegaskan kegiatan perjalanan dinas, khususnya kunjungan kerja dan studi komparasi, tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan budaya kerja, pelaksanaannya akan disesuaikan baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten CirebonHasan Basorimengatakan pihaknya mengikuti regulasi terbaru yang menekankan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Meski demikian, ia memastikan perjalanan dinas tidak akan dihapus sepenuhnya.

"Perjalanan dinas itu tetap penting karena menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Tapi sekarang kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada, terutama terkait efisiensi," ujar Hasan Basori, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan 2 aspek utama. Pertama, urgensi kegiatan yang telah dianggarkan.

DPRD akan memilah mana kegiatan yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan, termasuk kunjungan kerja ke luar daerah yang selama ini dilakukan sebagai bagian dari studi komparasi.

Kedua, peningkatan kualitas hasil kunjungan. Hasan menekankan bahwa kegiatan perjalanan dinas tidak lagi semata dilihat dari kuantitas, melainkan dari manfaat konkret yang dihasilkan.

"Kalau dulu mungkin lebih banyak dari sisi jumlah, sekarang kita dorong kualitasnya. Apa yang didapat dari kunjungan itu harus benar-benar bisa diimplementasikan,” katanya.

Hasan menjelaskan, langkah efisiensi juga sejalan dengan arahan pemerintah daerah melalui kebijakan pengelolaan kas oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang membatasi penggunaan anggaran setiap bulannya.

Kondisi ini membuat DPRD harus lebih selektif dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan.

Ia menambahkan, anggaran yang tidak terserap tidak serta-merta bisa dialihkan tanpa mekanisme yang jelas. Perubahan penggunaan anggaran harus melalui kesepakatan bersama dalam rapat paripurna.

Jika tidak digunakan, anggaran tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

"Kalau tidak dibelanjakan, itu nanti jadi SILPA. Tapi kalau ingin dialihkan, harus dibahas di perubahan anggaran dan disepakati bersama," ujarnya.

Dalam praktiknya, DPRD Kabupaten Cirebon mulai mengarahkan kegiatan kunjungan kerja untuk lebih fokus pada wilayah dalam daerah. Misalnya, melakukan evaluasi langsung terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat kecamatan.

Selain itu, DPRD juga mempertimbangkan pemanfaatan waktu kerja fleksibel, seperti hari Jumat yang sebagian diberlakukan Work From Home (WFH), untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).

"Kita coba optimalkan turun ke lapangan, melihat langsung kondisi di dapil. Tapi mekanismenya masih kita bahas, karena masing-masing anggota punya agenda yang berbeda," kata Hasan.

Ia menegaskan, meskipun ada penyesuaian, fungsi pengawasan DPRD tidak boleh melemah. Oleh karena itu, perjalanan dinas tetap dipertahankan sebagai instrumen penting, namun dengan pendekatan yang lebih efektif dan terukur.

"Intinya bukan dihilangkan, tapi dialihkan supaya lebih efektif dan kualitasnya lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan,Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,31 miliar untuk biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah pada 2026 di tengah efisiensi anggaran.

Data tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data paket yang terhimpun, total belanja penginapan itu terdiri dari beberapa kelompok paket kegiatan. Pada kelompok pertama yang mencakup 50 paket belanja, nilai pagu tercatat mencapai Rp4,02 miliar.

Sementara pada kelompok lain yang terdiri dari 50 paket berikutnya, total anggaran mencapai sekitar Rp284,8 juta. Jika kedua kelompok tersebut dijumlahkan, maka total sementara belanja penginapan perjalanan dinas mencapai sekitar Rp4,31 miliar.

Secara keseluruhan, paket-paket belanja penginapan tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026.

Seluruhnya merupakan komponen biaya pendukung kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dalam berbagai agenda kedinasan.

Dari sisi struktur, belanja tersebut terbagi dalam puluhan hingga ratusan paket kegiatan. Total paket yang tercatat mencapai sedikitnya 122 paket belanja penginapan.

Setiap paket memiliki nilai pagu berbeda, tergantung pada kebutuhan dan jenis kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan.

Dalam rincian kelompok pertama, nilai paket bervariasi dengan kisaran yang lebih besar pada sejumlah paket awal, kemudian menurun pada paket-paket berikutnya.

Sementara pada kelompok paket lainnya, nilai belanja tercatat lebih kecil dengan rentang puluhan juta hingga beberapa juta rupiah per paket.

Dokumen anggaran juga menunjukkan metode pengadaan yang digunakan dalam sebagian besar paket adalah mekanisme yang tidak melalui tender terbuka.

Sebagian besar tercatat menggunakan skema pengadaan yang dikecualikan atau pengadaan langsung sesuai ketentuan belanja perjalanan dinas.

Selain itu, distribusi anggaran menunjukkan belanja penginapan tersebar dalam banyak paket kegiatan sepanjang tahun anggaran 2026. Tidak terdapat satu paket dominan, melainkan tersebar dalam jumlah besar dengan nilai yang beragam.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Basuki menyatakan proyek pembangunan gedung lembaga tinggi negara tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 2027–2028.

"Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Untuk kawasan legislatif, pemerintah menyiapkan pembangunan lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas 1.579 orang. Desain akhir gedung tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

OIKN juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer untuk konektivitas antargedung yang saat ini memasuki tahap pembersihan lahan.

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan.

Paket pertama meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Adapun paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kawasan yudisial, serta masjid.

Akses kawasan yudikatif akan didukung jaringan jalan sepanjang 8 kilometer yang terintegrasi dengan klaster perkantoran lainnya.

Selain itu, pemerintah memperkuat infrastruktur air melalui pembangunan embung EC-08, kolam retensi TR01, serta jaringan pipa air minum yang terintegrasi dalam Multi-Utility Tunnel (MUT).

"Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN," pungkasnya.

Rencana pemerintah untuk mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) minimal satu hari dalam sepekan direspons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). 

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan akan segera diumumkan kepada publik.

"Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Negara, Sabtu (21/3).

Ia menegaskan wacana tersebut bukan karena pasokan BBM bermasalah.

"Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM, sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman," ujarnya.

Menurut Prasetyo, salah satu opsi yang dikaji adalah penerapan WFH setidaknya satu hari dalam seminggu.

"Salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home, paling tidak satu hari dalam satu minggu," kata dia.

Meski demikian, ia menekankan kebijakan tersebut belum final dan masih digodok. Pemerintah juga akan memilah sektor-sektor yang dapat menerapkan kebijakan tersebut.

"Perlu saya luruskan juga bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Jadi supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kebijakan work from anywhere (WFA) usai libur panjang Lebaran berpotensi menekan konsumsi BBM.

Pemerintah sendiri telah menetapkan kebijakan WFA pada 25-27 Maret 2026.

"Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung. Mereka hitung (hemat BBM saat WFA)kalau kasar lah sehari, lupa saya. Tapi seperlima-limanya kira-kira 20 persen saya bilang," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sabtu (21/3).

Selain penghematan energi, ia menyebut kebijakan tersebut juga dapat mendorong aktivitas ekonomi, terutama sektor pariwisata.

"Jadi saya pikir tiga hari tuh lumayan tuh. Banyak aktivitas di rumah dan mungkin turisme juga," pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa cadangan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

Bahlil mengatakan pemerintah telah memantau kesiapan pasokan energi nasional, termasuk cadangan berbagai jenis BBM yang digunakan masyarakat.

"Saya lanjutkan atas arahan Bapak Presiden menyangkut dengan kesiapan kita dalam menjelang Hari Raya khususnya untuk di bidang BBM dan LPG. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa ini adalah kondisi BBM kita sekarang," ujar Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan cadangan Pertalite (RON 90) saat ini mencapai sekitar 24,39 hari, lebih tinggi dari batas minimal cadangan nasional yang telah ditetapkan.

Untuk Pertamax (RON 92), cadangan nasional tercatat sekitar 28 hari, juga melampaui batas minimal yang ditetapkan sekitar 19 hari.

"Untuk Pertalite, RON 90 ini yang bensin subsidi. Itu cadangan kita adalah 24,39 hari, melampaui batas minimal dari apa yang direncanakan oleh nasional kita. Kemudian Pertamax, RON 92 ini yang harga pasar, itu 28 hari, minimal 19 hari," ujarnya.

Selain itu, cadangan untuk jenis bensin beroktan lebih tinggi seperti Pertamax Turbo (RON 98) juga berada di atas batas minimal, dengan stok mencapai sekitar 31 hari.

"Turbo, ya kayak Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman), kalau mobilnya bagus jadi RON 98, itu 31 hari, Pak. Jadi saya pikir untuk urusan bensin, insyaallah clear, Pak," ujar Bahlil.

Selanjutnya, cadangan solar subsidi tercatat sekitar 16,41 hari, yang juga melampaui batas minimal cadangan nasional.

Sementara itu, cadangan avtur mencapai sekitar 38 hari, dan LPG berada pada kisaran 15,66 hari.

Bahlil menegaskan secara keseluruhan pasokan energi nasional dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang periode libur Lebaran.

"Cadangan menjelang hari raya untuk semua BBM dan LPG, insyaallah aman, Bapak," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Asia Barat terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Airlangga memaparkan tiga skenario jika perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 6 bulan bahkan 10 bulan.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen," kata Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga melaporkan dua skenario lainnya, yang relatif lebih moderat, tetapi defisit APBN-nya juga diasumsikan melampaui angka 3 persen. ​​​​​​Asumsinya, harga minyak mentah dunia mencapai 90 dolar AS per barel, jika perang berlarut hingga 5 bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 6 bulan, dan 115 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 10 bulan.

"Nah, kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak yang sekarang. Ini skenarionya, yang pertama ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak, APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan, Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen), surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi Pak 6,8 persen, maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga saat memaparkan skenario pertama.

Kemudian, untuk skenario kedua, ICP atau harga minyak mentah dalam negeri diproyeksikan 97 dolar AS per barel, kurs rupiah terhadap dolar Rp17.300 per dolar AS, tingkat pertumbuhan diproyeksikan 5,2 persen, dan imbal hasil SBN 7,2 persen, maka defisit APBN mencapai 3,53 persen.

"Defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja, dan memotong pertumbuhan, Pak. Ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," kata Airlangga kepada Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat, salah satunya tercermin dari kenaikan penjualan mobil nasional.

Hal itu disampaikan di depan Presiden Prabowo Subianto pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3).

Dalam rapat tersebut, Purbaya menyebut penjualan mobil pada Februari 2026 tumbuh sekitar 12,2 persen secara tahunan.

"Industri otomotif, penjualan mobil tumbuh 12,2 persen di bulan Februari, Pak. Ini bukan main-main," ujar Purbaya.

Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi sinyal bahwa konsumsi masyarakat mulai menguat setelah pada periode sebelumnya industri otomotif sempat mengalami kontraksi.

"Tahun lalu kan negatif. Sekarang sudah mulai positif, dan sekarang makin kencang. Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonomi yang muram," ujarnya.

Selain penjualan kendaraan, Purbaya juga menyoroti sejumlah indikator lain yang menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat.

Ia menyebut indeks belanja masyarakat atau Mandiri Spending Index (MSI) kini berada di level 360,7 dengan tren yang terus meningkat. Indikator tersebut dinilai mencerminkan percepatan konsumsi rumah tangga.

Di sektor ritel, penjualan juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif kuat. Purbaya mengatakan penjualan ritel tercatat tumbuh sekitar 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Jadi, kita dalam keadaan bagus sekali sekarang," kata dia.

Purbaya menambahkan tingkat keyakinan konsumen juga berada pada level tinggi, yakni sekitar 125,2.

Menurutnya, angka tersebut mencerminkan membaiknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kemampuan belanja.

"Artinya daya beli masyarakat betul-betul membaik," ujarnya.

Ia mengakui masih ada sebagian kelompok masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi. Namun secara umum, indikator survei menunjukkan kondisi daya beli nasional sedang menguat.

Selain sisi permintaan, Purbaya juga menilai sektor produksi menunjukkan kinerja positif. Hal itu tercermin dari indeks aktivitas manufaktur atau Purchasing Managers' Index yang pada Februari berada di level 53,8.

Menurutnya, angka tersebut merupakan salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan menandakan ekspansi di sektor manufaktur.

"Supply, demand semuanya dalam keadaan sehat sampai Februari," kata dia.

Purbaya juga menyinggung sejumlah narasi pesimistis terkait kondisi ekonomi Indonesia yang beredar di media sosial.

Ia menilai klaim bahwa ekonomi Indonesia tengah menuju resesi tidak didukung oleh data ekonomi terkini.

"Karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi, Pak. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi, tinggal hancurnya. Padahal, kalau kita lihat dari tadi, PMI naik ke level yang tinggi," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai nilai tukar rupiah masih relatif tahan terhadap tekanan global di tengah gejolak geopolitik dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Menurut Purbaya, pelemahan rupiah yang terjadi selama periode konflik global sejauh ini masih sangat terbatas. Ia menyebut setiap terjadi perang, depresiasi rupiah hanya berada di kisaran 0,3 persen.

"Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau dikatakan betul, Pak (Prabowo Subianto), itu setiap perang rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3 (persen). Jadi sebetulnya bagus daya tahan kita," ujar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Ia menilai penilaian terhadap kondisi rupiah seharusnya juga melihat indikator kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satunya tercermin dari credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun yang dinilai masih relatif stabil.

Selain itu, selisih imbal hasil antara Surat Berharga Negara (SBN) dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) juga tidak mengalami perubahan signifikan.

"Kalau kita lihat yang CDS, IDR 5 year juga masih relatif stabil. Di Januari 2024 itu spread SBN terhadap treasury 240 basis point, sekarang 243 basis point. Naiknya hanya terbatas 3 basis point," ujarnya.

Sang Bendahara Negara menilai kondisi tersebut menunjukkan investor asing masih memiliki kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Ia juga mengungkapkan arus modal asing ke pasar keuangan domestik masih relatif positif meskipun sempat mengalami fluktuasi dalam beberapa bulan terakhir.

"Kalau kita lihat capital flow ke negara kita memang sempat naik turun, tapi sejak November, Desember cenderung positif. Sekarang juga masih positif," kata dia.

Berdasarkan data terbaru yang ia sampaikan, pada Maret tercatat arus keluar dari pasar SBN sekitar Rp700 miliar.

Kendati, pada saat yang sama masih terdapat arus masuk ke instrumen SRBI sekitar Rp2,2 triliun serta aliran dana masuk ke pasar saham dengan nilai yang sama.

Menurut Purbaya, pergerakan arus modal tersebut menunjukkan investor global masih melihat prospek ekonomi Indonesia secara positif meskipun situasi global sedang diliputi ketidakpastian.

Ia menambahkan investor yang benar-benar menempatkan dana di pasar keuangan umumnya mengambil keputusan berdasarkan kondisi fundamental ekonomi.

"Artinya mereka percaya betul bahwa fondasi kita bagus. Ini kalau investor-investor yang asli seperti ini, karena mereka taruh uang," ujar Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto menilai sebagian pengamat memiliki sikap yang tidak mendukung keberhasilan pemerintah.

Ia menyebut ada pihak-pihak yang menurutnya justru tidak menyukai ketika pemerintah mampu menjalankan program dengan baik.

Prabowo mengatakan kritik dan perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang wajar.

Namun, ia menilai ada pengamat yang menyampaikan pandangan dengan motivasi tertentu yang justru menimbulkan kecemasan di masyarakat.

"Ya, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi, tapi menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Ia menilai sebagian kritik muncul karena faktor persaingan politik atau kepentingan tertentu yang merasa dirugikan ketika pemerintah melakukan penertiban, termasuk terhadap praktik korupsi.

"Mungkin karena (mereka) merasa kalah tidak punya kekuasaan atau ada pihak yang hilang rezeki, ya terutama maling-maling, koruptor-koruptor. Mereka merasa rugi dong dengan pemerintah kita yang mau tertibkan," ujarnya.

Prabowo juga menyebut pemerintah memiliki berbagai laporan dan data yang menjadi dasar dalam mengambil langkah kebijakan.

"Saya juga punya data-data intelligence. Kalau dulu saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi tiap hari saya dapat laporan intel. Jadi saya sudah tahu siapa yang biayai-biayai," kata dia.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan pemerintah saat ini tetap mengedepankan pendekatan yang meyakinkan publik dengan berbasis bukti.

Menurut Sang Kepala Negara, masyarakat pada akhirnya dapat menilai sendiri langkah pemerintah apabila disampaikan secara transparan dan didukung data.

Ia juga mengingatkan perbedaan pendapat dan persaingan politik merupakan bagian dari demokrasi, terutama dalam pemilihan umum yang berlangsung secara periodik. Namun setelah proses politik selesai, ia menilai seluruh pihak seharusnya kembali bersatu untuk menjaga stabilitas negara.

Prabowo mengibaratkan Indonesia sebagai kapal besar yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa.

"Ini kan satu kapal. Kalau kapalnya oleng, mereka juga oleng. Harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan-pertandingan itu kita bersatu kompak menyelamatkan kapal besar kita, kapal yang namanya Republik Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi tantangan global maupun domestik yang berpotensi memengaruhi kondisi negara.

Menurut Prabowo, Indonesia telah beberapa kali melewati krisis besar di masa lalu, sehingga ia meyakini negara memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada.

"Saya yakin kita akan tambah kuat menurut pendapat saya," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk memanfaatkan momen libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi untuk meningkatkan jumlah pelancong, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo pun meminta Menpar Widi untuk aktif turun langsung ke tempat-tempat wisata unggulan guna memastikan kesiapan mereka menyambut wisatawan selama periode libur hari raya.

"Menteri Pariwisata saya minta aktif turun di setiap wisata, mengajak serta mempromosikan setiap aspek wisata di tanah air," kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas secara khusus kesiapan pemerintah di berbagai sektor menjelang Lebaran.

Sidang Kabinet Paripurna hari ini juga menjadi yang pertama digelar di Istana pada tahun 2026.

Di hadapan jajaran menteri dan pejabat negara lainnya, Presiden Prabowo juga menyoroti imbas perang di kawasan Asia Barat, utamanya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan zionis Israel terhadap Indonesia.

Menurut Presiden, krisis harus dihadapi dengan tenang.

"Dunia penuh ketidakpastian. Kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara, kita sikapi krisis ini, tetapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang. Kita masih (punya) kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti. Situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan," kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara kemudian berpesan kepada seluruh kementerian/lembaga, terutama yang terlibat dalam urusan perjalanan mudik dan arus balik.

"Untuk semua kementerian dan badan, saya berharap bahwa kita laksanakan persiapan menghadapi lebaran. Kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Utamakan keselamatan di jalan, dan persiapkan segala aspek dengan matang," kata Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Maria Cicilia Galuh
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dengan jajaran menterinya membayar zakat mal serta zakat fitrah yang difasilitasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara pada Kamis (13/3/2026)

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, sejumlah jajaran menteri, wakil menteri, kepala badan, penasihat khusus, hingga asisten khusus presiden terlebih dahulu membayar zakat pada pukul 15.00 WIB. Deretan menteri berdatangan.

Kemudian, pada pukul 15.45 WIB, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membayar zakat mal dan zakat fitrah. Disusul Presiden Prabowo membayar zakat mal dan zakat fitrah pada pukul 16.00 WIB.

Prabowo mengingatkan bahwa dalam pembayaran zakat, Baznas berperan penting. Menurutnya, lembaga keuangan Islam ini pun bisa dikonsolidasikan agar lebih kuat.

"Semua lembaga keuangan ekonomi dari semua organisasi keagamaan di Indonesia pun harus kita koordinasikan, harus kita konsolidasi, dan tingkatan kemampuannya dengan segala teknologi yang sudah ada supaya konversi ekonomi bisa kita kerahkan secara berarti, efisien, dan efektif," ujar Prabowo di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

Selepas gelaran pembayaran zakat mal dan zakat fitrah, Prabowo dengan jajaran menterinya menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP). Adapun, SKP pada hari ini di Istana Negara membahas kesiapan pemerintah menjelang Lebaran.

"Jadi hari ini akan ada sidang kabinet mengenai kesiapan Lebaran jam 16.00 WIB," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kepada wartawan pada Jumat (13/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan soal kemungkinan defisit APBN bakal naik di atas 3%.

Hal itu disampaikan Airlangga saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Airlangga mengungkapkan berbagai skenario imbas harga minyak global yang melonjak serta merosotnya nilai tukar rupiah, yang menunjukan sulitnya pemerintah menjaga defisit APBN di level 3%.

Airlangga pun menyinggung soal opsi Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19.

Dia mengatakan bahwa dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.

"Defisit sulit dipertahankan [di bawah 3% terhadap PDB] kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan [ekonomi]," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Airlangga pun menyinggung terkait dengan Perppu yang pernah diterbitkan saat pandemi Covid-19 yang memberikan kelonggaran defisit APBN untuk naik ke atas 3%.

"Kita pernah melakukan Perppu pada saat Covid. Beberapa faktor perlu dalam Perppu disiapkan, mengenai timing, itu memang keputusan politik," ujarnya.

Batas defisit APBN maksimal 3% dari PDB memang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Namun, aturan itu sempat dilonggarkan melalui Perppu No. 2/2020 saat pandemi Covid-19. Kemudian, pemerintah kembali menerapkan disiplin fiskal maksimal 3% dalam APBN 2023.

Sementara itu, harga minyak dan nilai tukar rupiah memang sedang bergejolak seiring dengan kondisi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel. Perang berdampak pada penutupan Selat Hormuz.

Pasokan minyak saat ini pun terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz akibat perang juga membuat harga minyak kemudian melonjak.

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (12/3/2026), harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Mei melonjak 9,3% menjadi US$100,54 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) kontrak April naik 8,7% ke level US$94,85 per barel.