JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengatakan segera membuat aturan turunan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang baru saja disahkan. Arifah mengungkapkan bahwa aturan detail soal UU PPRT ini akan dimuat dalam aturan turunan, termasuk pengaturan soal upah, cuti, hingga jam kerja pekerja rumah tangga (PRT).

“Memang dalam undang-undang ini belum secara detil, karena masih akan dibahas kalau tidak salah masih ada waktu 45 hari untuk menetapkan aturan-aturan turunan dari UU PPRT ini. Misalkan upah, ini apakah akan disesuaikan dengan daerah masing-masing, dan lain sebagainya,” kata Arifah di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, Arifah mengatakan aturan turunan UU PPRT akan dibuat dalam peraturan pemerintah. Dia pun mengapresiasi kehadiran UU PPRT yang telah diundangkan oleh DPR pada 21 April 2026.

Dia menganggap UU PPRT ini sebagai hadiah yang paling membahagiakan dalam peringatan Hari Kartini tahun ini. “Prosesnya sudah cukup sangat panjang, kalau tidak salah sudah 24 tahun UU ini diperjuangkan oleh teman-teman aktivis,” ujarnya.

Arifah menyebut UU PPRT ini dirancang untuk sejalan dengan mandat internasional dalam memberikan perlindungan bagi PRT. Dia mengungkapkan bahwa turunan dari UU PPRT akan mengatur hak dasar dari pekerja rumah tangga seperti upah yang layak, jam kerja yang wajar, hak libur atau cuti, mendapatkan makanan sehat, serta jaminan sosial.

“Berhak atas perlakukan yang menusiawi bebas dari kekerasan, dan perlindungan hukum,” lanjut dia.

Arifah pun mengatakan bahwa UU PPRT ini bukan hanya melindungi PRT saja, tetapi juga melindungi pemberi kerjanya. Lewat UU PPRT, pekerja rumah tangga akan dianggap sebagai pekerja. “Jadi tidak ada istilah majikan dan pembantu, istilah yang dipakai sekarang adalah pekerja rumah tangga dan pemberi pekerja rumah tangga,” tuturnya.

Poin lain dalam aturan ini, lanjut Arifah, terkait pelibatan masyarakat sekitar, khususnya RT dan RW. Dengan demikian, jika ada persoalan terkait dengan pekerja rumah tangga bisa ditangani oleh lingkup RT atau RW.

“Karena di situ akan diatur ketika sebuah rumah atau sebuah keluarga mempekerjakan PRT maka wajib dilaporkan ke RT setempat, namanya siapa, usianya berapa, kemudian apa yang menjadi kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja PRT,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPPRT) oleh DPR RI.

Dedi Mulyadi mengatakan, keberadaan UU tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari sisi upah, jaminan sosial, hingga kepastian masa depan.

“Setuju. Pasti, PRT harus dilindungi. Upahnya harus diperhatikan, asuransinya harus diperhatikan, hari tuanya harus diperhatikan. Kan tidak semuanya juga majikannya sayang, banyak majikannya yang tidak sayang pada PRT,” ujarnya di Bandung, Rabu (22/4/2026).

Ia menegaskan, selama ini pekerja rumah tangga kerap berada pada posisi rentan karena belum memiliki payung hukum yang kuat. Kondisi tersebut membuat banyak PRT tidak mendapatkan hak dasar sebagai pekerja, bahkan rawan mengalami perlakuan tidak adil.

Dengan disahkannya UU PPRT, pihaknya memastikan Pemprov Jabar akan menindaklanjuti dengan membentuk payung hukum berupa peraturan daerah.

"Pasti [menindaklanjuti]," katanya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan pelaksanaan teknis akan mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat.

“Implementasinya masih menunggu sosialisasi dan aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaan,” ujarnya.

Setelah regulasi turunan terbit, Disnakertrans Jabar akan mengkaji lebih lanjut penerapannya, termasuk kemungkinan penyesuaian dengan kondisi dan kearifan lokal.

Namun, penyusunan aturan tambahan di tingkat daerah akan dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menegaskan seluruh pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia kini telah memiliki perlindungan hukum yang kuat setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-17 DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. “Dengan disahkannya RUU PPRT menjadi UU, maka seluruh PRT di Indonesia kini telah terlindungi secara hukum. Ini adalah tonggak penting dalam pengakuan negara terhadap kerja-kerja domestik yang selama ini rentan eksploitasi,” ujar Gus Falah, Rabu (22/4/2026).

Menurut anggota Fraksi PDIP itu, pengesahan UU ini membawa implikasi hukum signifikan terhadap hubungan kerja antara majikan dan PRT. Relasi yang sebelumnya cenderung informal kini berubah menjadi hubungan kerja yang diakui secara hukum dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak.

“Ke depan, hubungan kerja antara majikan dan PRT tidak lagi berbasis pada relasi personal semata, tetapi menjadi relasi hukum yang mengikat. PRT berhak atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, waktu istirahat, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” ungkapnya.

Gus Falah menambahkan UU ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dialami PRT. Dengan demikian, PRT memiliki akses lebih luas terhadap keadilan, termasuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

“Ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga soal keadilan. Negara hadir untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik perbudakan modern atau perlakuan tidak manusiawi terhadap PRT,” ujarnya.

Dia berharap seluruh pihak baik pemberi kerja maupun aparat penegak hukum dapat memahami dan mengimplementasikan ketentuan dalam undang-undang tersebut secara konsisten.

“Implementasi menjadi kunci. Sosialisasi dan pengawasan harus berjalan seiring agar tujuan perlindungan ini benar-benar dirasakan oleh para PRT di seluruh Indonesia,” kata Gus Falah.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya mencapai titik penting setelah melalui pembahasan panjang di DPR.

Regulasi ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pekerja rumah tangga (PRT), mulai dari minimnya perlindungan hingga persoalan upah yang jauh dari layak.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini berlangsung dinamis dengan berbagai perdebatan yang konstruktif. Hasilnya, rumusan norma yang disusun diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi perlindungan PRT di Indonesia.

"Beberapa materi penting dan strategis dalam menjawab persoalan perlindungan pekerja rumah tangga disepakati Panja dalam RUU PPRT," kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026).

RUU ini secara keseluruhan terdiri dari 12 bab dan 37 pasal, dengan total 409 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dibahas secara intensif.

12 Poin Penting dalam RUU PPRT

Berikut poin-poin utama yang menjadi inti pengaturan dalam RUU PPRT:

1. Pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum;
2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung
3. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam Undang-Undang ini;
4. Perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT (Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga) dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring;
5. Salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT;
7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT;
8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya;
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT;
11. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum Undang-Undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT;
12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku.

Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT harus benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar aturan formal tanpa implementasi.

“Kami sangat bersyukur UU PPRT akhirnya disahkan. Namun, kami meminta UU ini jangan sekadar menjadi macan kertas. UU ini harus mampu memutus mata rantai eksploitasi dan memberikan penghormatan atas hak asasi manusia serta keadilan bagi jutaan PRT kita,” ujar dia di Jakarta, Selasa.

Ia juga menyoroti bahwa sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia—yang mayoritas perempuan dan anak selama ini berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Realita Gaji dan Jam Kerja ART Indonesia

Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi PRT adalah jam kerja yang tidak manusiawi. Banyak pekerja, terutama yang tinggal bersama majikan, harus siap bekerja kapan saja tanpa batas waktu yang jelas.

Tidak sedikit dari mereka yang bekerja melebihi standar 40 jam per minggu tanpa kompensasi lembur. Kondisi ini memperlihatkan betapa lemahnya posisi tawar PRT dalam hubungan kerja.

Berdasarkan kertas kebijakan Komnas Perempuan, dari sisi penghasilan, situasinya juga memprihatinkan, banyak PRT hanya menerima upah sekitar Rp600.000 hingga Rp1.000.000 per bulan.

Jika dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR), angka tersebut hanya berkisar antara 10% hingga 25%. Bahkan, temuan ILO menyebutkan bahwa PRT merupakan kelompok pekerja dengan upah terendah dibanding sektor lainnya.

Simulasi Perhitungan Gaji Ideal PRT

Untuk mencegah praktik eksploitasi, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah menetapkan standar gaji berbasis proporsi penghasilan majikan. Secara sederhana, gaji PRT dapat dihitung sekitar 25% dari pendapatan majikan.

Jika mengacu pada UMR di beberapa kota besar, berikut simulasi perhitungannya:

Penghasilan majikan x 25% = Gaji ideal.

1. Jakarta
   Rp5.729.876 × ¼ = Rp1.432.469
2. Bandung
   Rp4.737.678 × ¼ = Rp1.184.419
3. Surabaya
   Rp5.288.796 × ¼ = Rp1.322.199
4. Bekasi
   Rp5.999.443 × ¼ = Rp1.499.860

Perhitungan ini menunjukkan bahwa gaji ideal PRT seharusnya berada di kisaran Rp1,1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan untuk wilayah dengan UMR tinggi. Angka ini jauh di atas realita saat ini yang masih banyak berada di bawah Rp1 juta.

RUU PPRT menjadi langkah penting dalam memperbaiki nasib jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa perubahan cara pandang dan komitmen dari semua pihak.

Standar gaji yang lebih adil, seperti pendekatan 25% dari penghasilan majikan, bisa menjadi salah satu acuan awal untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Dalam rapat tersebut, Baleg menyepakati agar RUU ini dilanjutkan ke tahap rapat paripurna untuk disahkan.

Rapat berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/4/2026) malam, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sebelumnya, Baleg telah merampungkan pembahasan ratusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah. Setelah laporan disampaikan Ketua Baleg Bob Hasan, seluruh fraksi DPR menyatakan setuju agar RUU ini dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Kita semua harapkan semoga RUU PPRT dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang, guna menjadi landasan yuridis bagi pekerja rumah tangga Indonesia," ujar Supratman.

"Pada akhirnya kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia menyetujui dan menyambut baik serta sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas diselesaikannya RUU PPRT pada pembicaraan tingkat I untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI," lanjutnya.

Pemerintah juga menyampaikan dukungan penuh. Menteri Hukum berharap RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang sebagai dasar hukum perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Dengan persetujuan seluruh fraksi dan pemerintah, RUU PPRT resmi dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/4/2026).

Ketua Panja RUU PPRT Bob Hasan menjelaskan, seluruh DIM telah dibahas secara menyeluruh, mulai dari yang bersifat tetap, redaksional, hingga substansi baru dan penghapusan pasal. Secara keseluruhan, RUU ini terdiri dari 12 bab dan 37 pasal.

Selain itu, RUU ini juga memuat sejumlah substansi penting, seperti hak atas jaminan sosial, larangan pemotongan upah oleh perusahaan penempatan, hingga kewajiban pelatihan bagi calon pekerja rumah tangga.

Jaminan Sosial Kesehatan dan Poin Penting untuk PRT

Penting dipahami bahwa RUU PPRT ini secara khusus menyoroti aspek perlindungan utama bagi pekerja rumah tangga, mulai dari jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, pengaturan serta perlindungan gaji agar lebih layak dan transparan, hingga kewajiban adanya pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon maupun pekerja yang sudah aktif, maka disahkan 12 poin penting untuk PRT, antara lain:

Pertama, mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

Kedua, perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Ketiga, setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam undang-undang ini.

Keempat, perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring.

Kelima, salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Keenam, calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT.

Ketujuh, pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT.

Kedelapan, perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesembilan, P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya.

Kesepuluh, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.

Kesebelas, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum undang-undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.

Keduabelas, peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak undang-undang PPRT berlaku.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini, menilai regulasi ini menjadi langkah penting dalam memberikan pengakuan sekaligus perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Ia menyoroti pentingnya pengaturan jam kerja, upah, tunjangan hari raya (THR), hari libur, hingga kebutuhan dasar seperti akomodasi dan makanan.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, aspek jaminan sosial dan bantuan sosial juga dinilai krusial, mengingat masih banyak pekerja rumah tangga yang hidup dalam kondisi rentan dan belum tersentuh perlindungan yang memadai.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah bersama DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada 21 April 2026.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat menyatakan masih menunggu aturan turunan sebelum mengimplementasikan beleid tersebut di daerah.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan pelaksanaan teknis akan mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat.

"Implementasinya masih menunggu sosialisasi dan aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaan," ucap dia, Rabu (22/4/2026).

Setelah regulasi turunan terbit, Disnakertrans Jabar akan mengkaji lebih lanjut penerapannya, termasuk kemungkinan penyesuaian dengan kondisi dan kearifan lokal.

Namun, penyusunan aturan tambahan di tingkat daerah akan dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

"Semua akan dipelajari terlebih dahulu agar sinkron dengan aturan yang sudah ada," kata Firman.

Dengan disahkannya UU PPRT, status pekerja rumah tangga yang sebelumnya masuk sektor informal kini beralih menjadi formal. Perubahan ini dinilai akan memperkuat sistem pendataan serta pengawasan oleh pemerintah daerah.

"Ke depan, pekerja rumah tangga akan mulai masuk dalam sistem pendataan dan pengawasan ketenagakerjaan," ujarnya.

UU PPRT juga mengatur sejumlah aspek mendasar, di antaranya hak pekerja untuk memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, batas usia minimum 18 tahun, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain itu, proses perekrutan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) yang wajib berbadan hukum dan berizin.

Perusahaan tersebut juga dilarang memotong upah pekerja. Pengawasan pelaksanaan aturan ini akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran masyarakat di tingkat lingkungan seperti RT dan RW untuk mencegah potensi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

UU PPRT juga memberi masa transisi, di mana pekerja yang sudah bekerja sebelum aturan berlaku tetap diakui haknya, meskipun belum memenuhi batas usia minimum.

Adapun seluruh peraturan pelaksana ditargetkan rampung paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menandai babak baru dalam perlindungan tenaga kerja domestik, setelah lebih dari dua dekade tertunda.

Namun, keberhasilan UU PPRT tidak hanya ditentukan oleh pengesahan. Regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri praktik kerja tanpa kepastian hukum yang selama ini dialami pekerja rumah tangga (PRT).

Efektivitas aturan tersebut masih menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menilai regulasi ini baru sebatas langkah awal, sementara tantangan besar masih menanti di tahap implementasi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyebut pengesahan UU PPRT patut diapresiasi sebagai capaian penting pemerintah dan DPR. Setidaknya UU ini memberikan dasar hukum yang selama ini kosong, terutama dalam mengakui hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja, yang sebelumnya cenderung dianggap sebagai relasi informal semata.

Dengan adanya payung hukum, menurutnya, potensi akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan dasar menjadi lebih terbuka.

Namun, Timboel mengingatkan pendekatan perlindungan dalam UU ini masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar. Salah satunya, mekanisme penentuan hak yang banyak diserahkan pada kesepakatan para pihak.

"Kalau kesepakatan upah diserahkan pada perjanjian, sementara posisi pemberi kerja lebih kuat, maka berpotensi terjadi ketidakadilan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

Tanpa adanya standar minimum yang jelas, ia memandang negara berisiko tidak hadir secara efektif dalam melindungi kelompok pekerja rentan. Dalam kondisi tersebut, relasi kerja bisa kembali bergantung pada mekanisme pasar yang tidak selalu berpihak pada pekerja.

Selain itu, Timboel juga menyoroti belum rincinya pengaturan teknis dalam UU, terutama terkait jam kerja, waktu istirahat, dan aspek keselamatan kerja.

"Misalnya soal batas jam kerja, waktu istirahat yang layak, sampai perlindungan keselamatan kerja itu belum diatur secara detail. Padahal ini penting, apalagi untuk pekerja yang tinggal di rumah majikan," ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya kejelasan implementasi jaminan sosial bagi PRT, termasuk mekanisme pendaftaran dan pembagian kewajiban iuran antara pekerja dan pemberi kerja. Tanpa sistem yang jelas, hak tersebut berpotensi sulit direalisasikan di lapangan.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai UU PPRT ini sebagai bentuk pengakuan negara yang telah lama tertunda.

"Untuk pertama kalinya negara mengakui PRT sebagai pekerja yang memiliki hak. Ini bukan sekadar regulasi, tapi koreksi atas ketidakadilan struktural yang selama ini dibiarkan," ujar Presiden ASPIRSI Mirah Sumirat.

Ia menegaskan keberadaan UU ini penting untuk memastikan pekerja rumah tangga memiliki hak dasar, mulai dari upah, jaminan sosial, hingga perlindungan dari kekerasan. Namun, pengakuan tersebut tidak boleh berhenti di level normatif.

"RUU ini bukan hadiah, melainkan kewajiban negara," tegasnya.

Mirah menyoroti sejumlah celah krusial dalam aturan, terutama tidak adanya standar upah minimum yang berpotensi membuka ruang eksploitasi, mulai dari masalah upah, pengawasan hingga sanksi.

"Tidak adanya standar upah minimum membuat pekerja rumah tangga rentan mengalami eksploitasi terselubung. Di sisi lain, mekanisme pengawasan yang diserahkan ke RT/RW berpotensi tidak berjalan efektif, sementara sanksi yang ada juga belum cukup tegas untuk menindak pelanggaran berat. Relasi yang kerap dibingkai sebagai 'kekeluargaan' pun masih menyisakan celah terjadinya pelanggaran," ujarnya.

Selain itu, ia menilai ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja masih menjadi tantangan utama dalam implementasi aturan.

"Posisi kedua pihak tidak setara. Karena itu negara tidak boleh netral dan harus berpihak pada yang lebih rentan," kata Mirah.

Ia juga menyoroti pengaturan hak pekerja dalam Pasal 15 yang mencakup upah, istirahat, cuti, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Pasal tersebut masih menyisakan celah karena tidak disertai standar minimum yang jelas sehingga berpotensi menjadi ketidakadilan yang dilegalkan. Padahal, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya perlindungan kepada mekanisme kesepakatan yang rentan bias.

"Negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan budaya kekeluargaan untuk membiarkan pekerja rumah tangga dieksploitasi. RUU ini harus menjadi alat perlindungan nyata, bukan sekadar legitimasi ketimpangan," tegasnya.

Di sisi lain, regulasi ini dinilai tetap memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. PRT memperoleh kepastian hak, sementara pemberi kerja mendapatkan kejelasan hubungan kerja. Namun, tanpa batas minimum yang jelas, relasi kerja berpotensi kembali mengikuti mekanisme pasar yang tidak selalu adil bagi pekerja.

Selain substansi, kesiapan implementasi menjadi pekerjaan rumah besar. Sejumlah aspek dinilai belum siap, mulai dari pendataan pekerja hingga sistem pengawasan. Mirah menilai tanpa langkah konkret, regulasi ini berisiko tidak efektif di lapangan.

"Kalau ini tidak disiapkan, maka RUU ini berisiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa daya paksa," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang (UU). Penetapan setelah mendapat persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (21/4/2026).

Norma baru ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Salah satu poin krusial yang diatur dalam UU PPRT adalah kepastian akses terhadap jaminan sosial, yang selama ini sering diabaikan oleh pemberi kerja.

Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni meminta seluruh penegak hukum menerapkannya secara maksimal. Semata-mata untuk memastikan hak para pekerja rumah tangga.

“Alhamdulillah, akhirnya perjuangan kami di Fraksi NasDem yang sudah menyuarakan RUU ini lebih dari 10 tahun lalu berbuah hasil dengan disahkannya UU PPRT,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

“Ini adalah tonggak penting karena selama ini para pekerja rumah tangga bekerja tanpa payung hukum yang jelas. Selanjutnya, tinggal penegakan UU-nya yang harus dipastikan maksimal. Tidak boleh ada lagi pekerja rumah tangga yang tidak dibayar haknya, didiskriminasi, hingga disiksa,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni pun tidak ingin ada lagi pembiaran intimidasi dan kesewenang-wenangan terhadap para pekerja rumah tangga. “Karena sekarang undang-undangnya sudah ada, maka Kemnaker, kepolisian, dan seluruh penegak hukum harus fokus pada implementasinya,” ujarnya.

“Pastikan tidak ada lagi pekerja rumah tangga yang diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Kalau ada, maka mekanisme penyelesaian dan perlindungan hukumnya juga harus berlaku tegas,” pungkas Sahroni.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah disahkan menjadi UU pada hari ini, Selasa (21/4/2026). Unsur PRT dan koalisi masyarakat sipil memandang bahwa beleid ini menjadi momentum pengakuan hak-hak yang melekat pada profesi PRT.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menyampaikan, di samping pengakuan profesi PRT, UU ini juga memperjuangkan perlindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, yang paling penting saat ini yaitu adanya pengakuan untuk jam kerja, tunjangan hari raya (THR), upah, hari libur, serta ketentuan akomodasi dan makanan bagi PRT.

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi adanya ketentuan terkait jaminan sosial dan bantuan sosial yang selama ini luput untuk pekerja rumah tangga yang hidupnya berada di garis kemiskinan.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Sipil Pengesahan UU PPRT Eva Kusuma Sundari menambahkan bahwa aturan ini menjadi momentum negara melindungi PRT yang menghidupi keluarganya serta sebagai penopang keluarga-keluarga di Indonesia.

“Negara harus hadir bukan hanya memberi perlindungan dasar untuk PRT, tetapi untuk menata sistem perekonomian yang lebih inklusif, ramah ke perempuan miskin dan berkelanjutan,” kata Eva.

Adapun, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026).

Pengesahan RUU tersebut mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun tanpa kepastian hukum bagi perlindungan pekerja domestik. Pengesahan tersebut dilakukan dalam agenda pembicaraan tingkat II yang menjadi tahapan akhir legislasi, setelah sebelumnya seluruh fraksi menyetujui substansi RUU pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi.

“Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” demikian pertanyaan Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian disambut dengan jawaban setuju oleh seluruh peserta sidang.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi landasan yuridis bagi pelindungan pekerja rumah tangga (PRT).

"Pengesahan Rancangan UU PPRT ini diharapkan dapat menjadi landasan yuridis dalam pelindungan pekerja rumah tangga di Indonesia," kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Adapun pengesahan RUU PPRT dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa ini, lanjut dia, mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun dalam menghadirkan kepastian payung hukum pelindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

"Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras telah menyelesaikan pembahasan RUU PPRT," ujar Wamenaker.

Pria yang akrab disapa Ferry itu menyampaikan sejumlah materi muatan yang diatur dalam UU PPRT.

Pertama, adalah perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan, dan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian kerja.

Lebih lanjut, regulasi ini mencakup hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, serta perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT).

"Selain itu, pelatihan vokasi bagi calon pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga, perizinan berusaha bagi P3RT, dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan pekerja rumah tangga," kata Ferry.

Dalam aturan tersebut juga memuat penyelesaian perselisihan antara pemberi kerja, pekerja rumah tangga, dan/atau P3RT hingga peran serta masyarakat dalam pelindungan pekerja rumah tangga.

Di sisi lain, Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menegaskan pembentukan UU PPRT bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga (PRT) maupun pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT, serta mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

"Setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan pendapat fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden RI dalam rapat terhormat ini menyatakan setuju RUU tentang PPRT untuk disahkan menjadi undang-undang," katanya dalam rapat paripurna tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa ketentuan pemberian jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT) akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).

Hal ini dia sampaikan menyusul persetujuan DPR RI terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan PRT (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026).

“[Jaminan sosial] sudah ada, nanti ada PP-nya. Diatur di PP,” kata Dasco saat ditemui setelah rapat.

Ketika ditanya apakah dalam rancangan PP tersebut jaminan sosial diberikan oleh negara, dia menyampaikan bahwa hal tersebut dapat dijadikan usulan kepada pembentuk PP.

“Ya kami nanti coba usulkan. Itu nanti di PP diaturnya,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Pengesahan UU PPRT mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun tanpa kepastian hukum bagi pelindungan pekerja domestik. Pengesahan tersebut dilakukan dalam agenda pembicaraan tingkat II yang menjadi tahapan akhir legislasi setelah seluruh fraksi menyetujui substansi RUU pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menyampaikan UU ini turut memperjuangkan pelindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab, selain berisi pengakuan profesi PRT.

Menurutnya, yang paling penting saat ini yaitu adanya pengakuan untuk jam kerja, tunjangan hari raya (THR), upah, hari libur, serta ketentuan akomodasi dan makanan bagi PRT.

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi adanya ketentuan terkait jaminan sosial dan bantuan sosial yang selama ini luput untuk pekerja rumah tangga yang hidupnya berada di garis kemiskinan.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya.

JAKARTA - DPR bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Pengesahan yang bertepatan dengan Hari Kartini ini menjadi momentum bersejarah bagi pengakuan dan perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) setelah perjuangan panjang selama 22 tahun.

Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini menyebut pengesahan ini sebagai tonggak penting dalam perjuangan kemanusiaan.

“Kami selalu percaya UU ini akan lahir walau kesulitan demi kesulitan kami hadapi, tapi ini yang membuat kami teguh dan selalu memperjuangkan perubahan menjadi konsruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional namun banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita Anggraini, Selasa (21/4/2026).

Senada, Koordinator Koalisi Sipil untuk Pengesahan UU PPRT Eva Kusuma Sundari menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum, mengawasi relasi kerja, serta menata sistem perekonomian agar lebih inklusif.

Selama ini, pengakuan terhadap jam kerja, THR, upah, libur, hingga jaminan sosial menjadi poin krusial yang selama ini belum terpenuhi bagi PRT.

“Negara harus hadir bukan hanya memberi perlindungan dasar untuk PRT tetapi untuk menata sistem perekonomian yang lebih inklusif, ramah ke perempuan miskin dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di luar ruang sidang, suasana haru menyelimuti para PRT yang menyaksikan pengesahan tersebut. Ajeng Astuti, salah satu PRT, mengaku tak percaya perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil.

“Rasanya seperti mimpi, ini perjuangan kami para perempuan marjinal selama 22 tahun untuk mendapatkan perlindungan,” katanya.

Pengalaman diskriminasi juga diungkapkan Yuni Sri. Ia menyebut kerap diperlakukan berbeda saat bekerja, termasuk tidak diperbolehkan duduk di tempat umum atau menggunakan fasilitas tertentu.

“Kami berterimakasih pada organisasi atas perjuangan bersama ini, tanpa ada perjuangan dan dukungan bersama para perempuan dan organisasi sipil, UU ini tidak akan ada,” ujarnya.

PRT lainnya, Jumiyem, mengenang perjuangan panjang yang dilakukan tanpa henti.

“Bagaimana kami selama ini merindukan ini, dan sekarang kami bisa merasakannya, hujan panas tidak pernah berhenti kami semua bersama memperjuangkan di depan DPR,” katanya.

Berdasarkan catatan JALA PRT, RUU ini telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak periode 2004–2009, namun berulang kali tertunda pembahasannya. Bahkan sempat disebut sebagai salah satu RUU yang paling lama mandek.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan akan mengesahkan RUU PPRT dalam waktu tiga bulan sejak Hari Buruh 1 Mei 2025, namun realisasinya baru terwujud hampir setahun kemudian.

Koalisi sipil menilai pengesahan ini merupakan hasil desakan panjang ribuan pekerja rumah tangga, organisasi masyarakat sipil, dan dukungan publik. Mereka mendorong agar penyusunan aturan turunan tidak melemahkan substansi perlindungan bagi PRT.

Dengan disahkannya UU ini, DPR memberi waktu satu tahun bagi pemerintah untuk menyusun peraturan pelaksana sebagai dasar implementasi di lapangan.