Bank Indonesia akan memperluas penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara atau cross-border di Cina mulai 30 April 2026. Transaksi QRIS saat ini sudah bisa digunakan di sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.

“Mudah-mudahan tanggal 30 April, bisa launching (QRIS Cross Border),” kata Filianingsih pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI 21-22 April, Rabu (22/4).

Filianingsih menjelaskan, skema QRIS cross-border dengan Cina mengikuti keberhasilan implementasi sebelumnya dengan Korea Selatan yang resmi diluncurkan pada 1 April 2026.

Ia menekankan bahwa kesiapan implementasi ini didukung oleh hasil uji coba (sandbox) yang menunjukkan antusiasme tinggi. Selama masa uji coba, volume transaksi tercatat mencapai 1,64 juta transaksi dengan nilai nominal sekitar Rp556 miliar.

“Ini baru tahap sandboxing atau uji coba. Saat peluncuran nanti, diharapkan volumenya akan meningkat lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Dari sisi ekosistem, kerja sama ini melibatkan 24 penyelenggara dari Indonesia, terdiri atas 16 bank dan 8 lembaga non-bank. Sedangkan dari pihak Cina, terdapat 19 penyelenggara yang turut berpartisipasi.

Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, Cermati Fintech Group (CFG) berkolaborasi dengan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Jawa Barat dan Kertabumi menanam 1.000 bibit pohon keras di kawasan Hutan Kota Eduforest Setu, Kabupaten Bekasi, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Zero Carbon yang diinisiasi perusahaan sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan melalui restorasi pohon keras.

Program tersebut melibatkan lima entitas dalam ekosistem CFG, yakni Cermati, Cermati Protect, Cermati Invest, Indodana Finance, dan Indodana Fintech. Adapun jenis pohon yang ditanam meliputi 500 bibit jati, 150 mahoni, 150 manggis, 100 pucuk merah, dan 100 sengon. Penanaman dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, pegiat lingkungan, serta karyawan perusahaan.

CEO Cermati Fintech Group, Andhy Koesnandar, mengatakan peringatan Hari Bumi menjadi momentum penting bagi dunia usaha untuk berkontribusi aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Bagi kami, inisiatif seperti ini bukan hanya kegiatan simbolis, tetapi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kami berharap program ini dapat mendorong semakin banyak inisiatif bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, inisiatif Zero Carbon merupakan komitmen perusahaan dalam mendorong kolaborasi multipihak antara sektor swasta, pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat. Program ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada penyerapan karbon serta memperkuat fungsi ekologis kawasan hutan kota.

Kawasan Hutan Kota Eduforest Setu dipilih karena memiliki peran strategis sebagai ruang terbuka hijau sekaligus sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat dan generasi muda.

Melalui kegiatan ini, Cermati Fintech Group berharap dapat mendorong lebih banyak inisiatif kolaboratif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak serta elpiji di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dalam kondisi aman.

Kepastian ini didapat setelah peninjauan langsung ke SPBU COCO 81 984 01 dan agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri pada Selasa (21/4/2026).

Peninjauan dilakukan Komisaris Pertamina Nanik S. Deyang bersama Hasan Nasbi.

Hasan menilai pelayanan di SPBU yang berada di Jalan Ahmad Yani berjalan baik. Penyaluran BBM subsidi juga dinilai tepat sasaran.

"Secara umum sudah berjalan dengan baik, tidak ada antrean dan penyaluran BBM subsidi juga tepat sasaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki," ujarnya.

Ia mencatat beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Catatan tersebut meliputi pembatas toilet, perbaikan tangki pendam, serta penyempurnaan standar operasional prosedur.

Peninjauan juga dilakukan ke agen LPG non-subsidi. Hasilnya menunjukkan pasokan elpiji dalam kondisi aman tanpa kelangkaan.

Hasan menyebut ketersediaan elpiji cukup hingga 15 hari ke depan. Pengisian ulang juga dilakukan sebelum stok habis.

"Insyaallah pasokan energi di wilayah ini bisa terus terpenuhi dan terjaga oleh Pertamina Patra Niaga," kata Hasan.

Nanik menyoroti kondisi masyarakat yang tetap kondusif di tengah kenaikan harga energi. Ia menilai stabilitas pasokan memberi dampak positif bagi situasi sosial ekonomi.

Program BBM satu harga juga dinilai berperan menjaga ketenangan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

"BBM Satu Harga saja ini sudah kerja keras, pada saat kenaikan BBM di negara lain, Indonesia masih bertahan. Pertamina benar-benar menjalankan fungsi sebagai agent of development, saya senang Pertamina memberikan ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat,” kata Nanik.

Ia menambahkan, ketahanan stok BBM di Sorong lebih tinggi dibanding wilayah Jawa. Stok di Sorong mencapai sekitar 20 hari, sementara di Jawa rata-rata sekitar 10 hari.

“Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat. Harapannya bukan hanya di Sorong, tetapi di seluruh wilayah Papua juga aman stoknya,” ujar dia.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) buka suara terkait rumor pasar soal akan melakukan penggabungan usaha atau merger dengan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). MUFG saat ini merupakan pemegang saham terbesar Bank Danamon dengan kepemilikan saham 91,47%.

Seiring dengan kabar yang beredar saham BDMN ditutup menyentuh batas tertinggi atau auto reject atas (ARA) 25% pada perdagangan saham hari ini, Rabu (22/4). Volume perdagangan tercatat 44,86 juta dengan nilai transaksi Rp 163,60 miliar dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 37,63 triliun. Dalam seminggu terakhir saham BDMN naik 55,24% dan melesat 62,45% dalam enam bulan terakhir.

Merespons hal itu, Chief Strategy Officer Bank Danamon Indonesia, Reza Iskandar Sardjono, menyatakan pergerakan harga saham Danamon di pasar modal dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar. Ia menjelaskan lonjakan saham BDMN seluruhnya berada di luar kendali Danamon.

Meski begitu, Reza menyatakan tak memiliki hubungan dengan perubahan gerak saham BDMN di pasar. “Kami tidak dapat berkomentar terhadap rumor atau spekulasi,” kata Reza kepada Katadata.co.id, Rabu (22/4).

Ia juga menyebut Danamon kini berfokus dalam mengelola kegiatan usahanya seiring dengan prioritas strategis perusahaan menjadi penyedia solusi finansial bagi nasabah. Danamon juga berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi pertumbuhan industri jasa keuangan dan perekonomian Indonesia.

Adapun MUFG dikabarkan akan memasukkan asetnya ke dalam BDMN dengan valuasi mencapai Rp 8.000 per saham. Selain itu, beredar pula informasi pengumuman resmi bakal dilakukan pada 12 Mei mendatang.

Apabila skenario penggabungan tersebut terealisasi, entitas hasil merger akan menempatkan MUFG sebagai bank terbesar kelima di Indonesia dari sisi aset.

Kinerja Tahun Buku 2025

Apabila menilik kinerja keuangan terakhir, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) membukukan laba bersih konsolidasian setelah pajak dan kepentingan minoritas sebesar Rp 4 triliun pada 2025, tumbuh 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan laba ditopang pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya, serta perbaikan biaya kredit (cost of credit) yang turun 10% secara tahunan.

Chief Financial Officer (CFO) Danamon, Theresia Adriana mengatakan, laba operasional sebelum pencadangan atau pre-provision operating profit (PPOP) konsolidasian mencapai Rp 9,6 triliun, meningkat 4% secara tahunan. Kinerja tersebut mencerminkan pertumbuhan pendapatan operasional yang tetap solid di tengah dinamika industri perbankan.

Dari sisi profitabilitas, margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) konsolidasian tercatat sebesar 7,7%. Perseroan juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi bisnis. “Ini tercermin pada kualitas aset Danamon yang tetap terjaga dengan baik pada semester kedua tahun 2025,” kata Theresia dalam paparan kinerja keuangan 2025 secara virtual, Kamis (19/2).

Dia menyebutkan, kualitas aset menunjukkan perbaikan. Rasio loan at risk (LAR) turun 230 basis poin menjadi 8,3%. Sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) membaik 20 basis poin menjadi 1,7%. Rasio pencadangan terhadap NPL (NPL coverage) mencapai 280,7%. Sementara cakupan LAR meningkat 560 basis poin menjadi 54,9%.

Likuiditas dan permodalan tetap kuat, tercermin dari liquidity coverage ratio (LCR) sebesar 158,9%, net stable funding ratio (NSFR) 117,9%, serta rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) konsolidasian sebesar 25,4%.

Total kredit dan trade finance konsolidasian Danamon mencapai Rp 212,7 triliun hingga 31 Desember 2025, tumbuh 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit didorong oleh seluruh lini bisnis, mulai dari Enterprise Banking dan Financial Institution, SME Banking, Consumer Banking hingga Adira Finance.

Dana pihak ketiga (DPK) konsolidasian tumbuh 16% menjadi Rp 176,9 triliun. Simpanan giro dan tabungan atau current account and saving account (CASA) naik 18% secara tahunan menjadi Rp 75,2 triliun.

Theresia menjelaskan, kinerja keuangan 2025 telah memperhitungkan dampak penggabungan usaha Mandala Finance dan Adira Finance yang berada dalam pengendalian yang sama oleh MUFG sejak 1 April 2024. Karena itu, terdapat perbedaan basis perbandingan dengan laporan keuangan 2024 yang dipublikasikan sebelumnya.

Jika dampak penggabungan usaha tersebut dikecualikan, total kredit dan trade finance konsolidasian per akhir 2025 tercatat Rp 206,9 triliun, tumbuh 9% secara tahunan. Dana pihak ketiga meningkat 15% menjadi Rp 176,9 triliun.

Pendapatan operasional konsolidasian mencapai Rp 19,5 triliun atau tumbuh 3% secara tahunan. PPOP tercatat Rp 8,6 triliun, naik 4%, sementara laba bersih setelah pajak sebesar Rp 3,9 triliun atau melonjak 21% dibandingkan tahun sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyampaikan permintaan maaf kepada umat Katolik di Indonesia. Permintaan maaf ditujukan khusus kepada jemaat Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara.

Permintaan maaf disampaikan setelah pengembalian dana jemaat dinyatakan selesai. Dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara sebesar Rp 28 miliar telah dikembalikan penuh.

Direktur Human Capital and Compliance BNI Mudani Herlambang menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

"BNI menyampaikan permohonan maaf kepada umat katolik seluruh Indonesia, khususnya Jemaat CU Paroki Aek Nabara serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama ini," ujarnya.

Mudani menyatakan memahami dampak yang dirasakan jemaat. Ia berharap pengembalian dana ini dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

"Dengan selesai pengembalian dana ini, kami berharap kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga. Sekaligus peristiwa ini sebagai pembelajaran bersama bagi seluruh pihak, dan BNI akan terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia," kata dia.

Proses pengembalian dana dilakukan secara bertahap. BNI mentransfer Rp 21.257.360.600 pada Rabu (22/4/2026).

Transfer tersebut melengkapi pengembalian sebelumnya sebesar Rp 7 miliar yang dilakukan pada pekan lalu. Total dana yang telah dikembalikan mencapai Rp 28.257.360.600.

Mudani menyampaikan apresiasi atas kerja sama selama proses penyelesaian. Ia menilai penyelesaian ini merupakan upaya bersama.

"Kami melihat proses ini sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan secara baik. Fokus kami adalah memastikan penyelesaian berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak," ujarnya.

Bendahara Credit Union Paroki Aek Nabara Natalia Situmorang menyatakan dana telah diterima penuh. Ia menyampaikan terima kasih atas penyelesaian tersebut.

"Hari ini dengan penuh sukacita kami telah menerima penyelesaian persoalan ini pembayaran dari lembaga BNI secara full sesuai dengan apa yang kami tuliskan dalam surat tuntutan kami," ucap Natalia.

IDXChannel – PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) memberikan tanggapan terkait rumor akuisisi hingga isu go private yang beredar di pasar, seiring lonjakan harga saham perseroan yang menyentuh auto rejection atas (ARA) 25 persen pada perdagangan Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BDMN ditutup melesat 25,00 persen ke level Rp3.850 per unit. Nilai transaksi mencapai Rp163,6 miliar dengan volume 44,87 juta saham, jauh melampaui rata-rata 20 hari yang sebesar 4,65 juta saham.

Di tengah lonjakan tersebut, beredar kabar di kalangan pelaku pasar mengenai potensi aksi korporasi. Sumber anonim kepada IDXChannel, Rabu (22/4), menyebutkan sisa saham BDMN dirumorkan akan dibeli oleh MUFG pada kisaran harga premium atau di atas harga pasar.

Sumber lain yang juga enggan disebutkan identitasnya menambahkan, rumor lain berkaitan dengan isu delisting atau go private, seiring ketentuan free float minimum 15 persen yang dinilai sulit dipenuhi.

Saat ini, MUFG Bank tercatat menguasai 92,47 persen saham BDMN, sementara kepemilikan publik (scripless) hanya sekitar 7,47 persen.

Menanggapi hal tersebut, Chief Strategy Officer Bank Danamon Indonesia, Reza Iskandar Sardjono, menegaskan pihaknya tidak akan menanggapi isu yang beredar di pasar.

“Kami tidak dapat berkomentar terhadap rumor atau spekulasi,” kata Reza kepada IDXChannel.com, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, dinamika harga saham sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar.

“Pergerakan harga saham Danamon di pasar modal dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar, yang seluruhnya berada di luar kendali Danamon,” ujar dia.

Lebih lanjut, Reza menekankan fokus perseroan tetap pada penguatan fundamental bisnis.

“Danamon senantiasa berfokus dalam mengelola kegiatan usahanya sejalan dengan prioritas strategisnya, menjadi penyedia solusi finansial terpercaya bagi nasabah, dan terus berkontribusi bagi pertumbuhan industri jasa keuangan dan perekonomian Indonesia,” tutur Reza. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

“Rare unit, private island.” Begitu bunyi promosi di Instagram agen properti Xavier Marks Prestige yang menawarkan Pulau Umang. Pulau seluas lima hektare di Pandeglang, Banten itu telah dilengkapi resort dan dipasarkan seharga Rp65 miliar.

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tidak ada penjualan pulau. Pulau Umang disebut dikelola oleh PT GSM. Kepada tim KKP, perusahaan yang menjalankan bisnis resort dan wisata bahari tersebut mengklaim tidak pernah mengunggah atau meminta pihak lain mengunggah iklan penjualan Pulau Umang.

Meski begitu, “Tim menemukan adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut sehingga pemanfaatan ruang laut harus dihentikan untuk sementara,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono melalui keterangan tertulis, tengah April lalu.

GSM disebut menjalankan bisnis di Pulau Umang tanpa memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Surat Izin Wisata Tirta. Alhasil, KKP menghentikan sementara pemanfaatan ruang laut resort milik GSM.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto meminta pengelola kooperatif dengan segera melengkapi seluruh perizinan yang dipersyaratkan. “Proses ini akan terus kami kawal dengan ketat guna memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut di sekitar Pulau Umang berjalan sesuai koridor hukum,” ujar dia.

Kejanggalan Pemanfaatan Pulau Umang

Temuan izin tak lengkap pemanfaatan Pulau Umang jadi tanda tanya. Pasalnya, pulau ini telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi popular di Pandeglang, Banten. Akun Youtube resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pandeglang pernah mempromosikan wisata di pulau ini pada 2022 lalu dengan judul “Pulau Umang Island Reborn”.

Pulau ini juga berlokasi tidak jauh dari Pelabuhan Sumur, dermaga lokal yang menjadi titik keberangkatan utama menuju pulau-pulau kecil di ujung Banten. Pulau Umang bisa dijangkau dalam waktu sekitar 10 menit dengan kapal cepat atau speedboat.

Pengembangan wisata resort di pulau ini dimulai sejak awal 2000-an alias lebih dari dua dekade lalu. Pengembangannya tergambar dalam citra satelit Google Earth.

Pada citra satelit tahun 2003, lokasi tampak gundul, namun sudah ada penanda pembagian bidang-bidang tanah. Baru pada tahun-tahun berikutnya, tampak bangunan-bangunan mengisi pesisir pulau, sedangkan pepohonan rindang mengisi bagian tengah pulau.

Citra satelit tahun 2020 menunjukkan pulau tersebut kembali gundul. Tampaknya, ini terkait renovasi atau pembangunan ulang alias proyek “reborn-nya” wisata pulau tersebut sebagaimana kemudian diberitakan oleh Dinas Pariwisata Pandeglang melalui akun Youtube-nya pada 2022.

Citra Satelit Google Pulau Umang Tahun 2003 (Google Earth)

Citra Satelit Pulau Umang 2024 (Google Earth)

Dalam tulisan dan pemberitaan lawas, pengusaha bernama Christian PB Halim disebut sebagai “pemilik dan pengelola” pulau tersebut. Christian yang beberapa kali muncul dalam berita seputar pembangunan Pandeglang, pernah mengungkapkan bahwa pihaknya mengembangkan konsep wisata alam alias back-to-nature di Pulau Umang.

Maka itu, bangunan resort menggunakan banyak unsur kayu dengan pemandangan yang luas ke alam sekitar. Di dalam wilayah pulau ini disebut-sebut ada area konservasi flora dan fauna. Pulau ini juga pernah beberapa kali diberitakan jadi lokasi untuk kegiatan konservasi terumbu karang oleh perusahaan maupun organisasi kemasyarakatan.

Deretan Aturan Pemanfaatan Pulau Kecil

Kasus Pulau Umang membuka kembali pertanyaan tentang bagaimana sebetulnya aturan pemanfafatan pulau kecil?

Pengelolaan pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) Tahun 2007 yang direvisi pada 2014. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pulau dengan luas hingga 2.000 kilometer persegi atau 200.000 hektare masuk dalam kategori pulau kecil yang rentan kerusakan lingkungan sehingga perlu dilindungi.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk sembilan kepentingan yaitu konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Beberapa waktu lalu, Katadata pernah menurunkan tulisan soal penguasaan pulau kecil. Dari penjelasan regulator, warga negara Indonesia bisa memiliki sertifikat hak tanah di pulau kecil. Namun, sertifikat tersebut tidak bisa dijual ke warga negara asing. Untuk tujuan bisnis, warga negara asing bisa menguasai pulau dengan mendirikan perusahaan lokal lalu mengurus perizinan usaha untuk bisa memeroleh hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB).

Bila mengacu pada tulisan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Arif Miftahul yang dipublikasikan situs Kementerian pada 2023, terdapat sederet aturan penting dalam pemanfaatan pulau.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019 misalnya, menetapkan bahwa minimal 30 persen dari luas pulau kecil dikuasai negara. Artinya, pemanfaatan pulau kecil maksimal 70 persen dari luas pulau.

Dari 70 persen yang dapat dimanfaatkan tersebut, pelaku usaha wajib mengalokasikan paling sedikit 30 persen untuk ruang terbuka hijau. Artinya, luasan lahan pulau kecil yang dapat dimanfaatkan sebenarnya hanya 49 persen.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 20, pemberian Hak Atas Tanah atas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau yang berbatasan dengan pantai tidak dapat diberikan kepada satu orang atau badan hukum.

Selain itu, pengelolaan pulau kecil dengan luas kurang dari 100 kilometer persegi yang belum memiliki Rencana Tata Ruang, memerlukan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital triwulan I-2026 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melaporkan bahwa volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,39 miliar transaksi atau tumbuh 33,76 persen year on year (yoy) pada triwulan I-2026.

“Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital triwulan I-2026 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal,” ujar dia dalam agenda Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara virtual di Jakarta, Rabu.

Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 7,88 persen yoy dan 16,35 persen yoy, termasuk transaksi QRIS yang tumbuh tinggi mencapai 111,94 persen yoy.

Kinerja positif tersebut, kata dia, didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1,4 miliar transaksi atau tumbuh 30,82 persen yoy dengan nilai transaksi mencapai Rp3.519 triliun pada triwulan I-2026.

Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 2,46 juta transaksi atau tumbuh melambat -0,20 persen yoy, di tengah nominal transaksi BI-RTGS (Real-Time Gross Settlement) yang tetap tumbuh 11,26 persen yoy mencapai Rp51.490 triliun pada triwulan I 2026.

“Dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 8,59 persen yoy menjadi Rp1.346 triliun pada triwulan I-2026,” ungkap Perry.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menyatakan bahwa stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga pada triwulan I-2026 karena topangan infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

Infrastruktur yang stabil tercermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Lebih lanjut, struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat, diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas.

Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri, sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP).

Selain itu, dipastikan pula keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri.

“Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T),” ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali memperkuat kolaborasi strategis dalam pengembangan inovasi peternakan melalui serah terima hibah ayam petelur (layer) sistem free range di Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT), Fakultas Peternakan UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Inisiatif ini menjadi tonggak baru dalam kemitraan jangka panjang antara JAPFA dan UGM yang telah terjalin sejak tahun 2003. Kolaborasi tersebut secara bertahap berkembang melalui berbagai inisiatif, mulai dari pembangunan Teaching Farm Closed House pada 2017, hibah laboratorium pascapanen berkapasitas 20.000 ekor ayam per hari, hingga pengembangan Closed House yang difokuskan pada penelitian makanan ternak yang mengikuti perbaikan genetika ayam untuk mendapatkan efisiensi optimum pada tahun 2019. Kini, sinergi tersebut berlanjut melalui penguatan sistem peternakan berbasis kesejahteraan hewan (animal welfare) melalui pendekatan free range.

Arif Widjaja, COO Poultry Indonesia, JAPFA, menyampaikan bahwa fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai unit produksi, tetapi juga sebagai laboratorium hidup (living laboratory) untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan. “Pada tahap awal, kami menargetkan populasi 1.500 ayam petelur dengan potensi produksi sekitar 1.275 telur per hari. Lebih dari itu, kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendorong inovasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya produk pangan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Peternakan UGM, Budi Guntoro, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi JAPFA dalam mendukung pengembangan akademik dan riset. “Fasilitas Layer Free range ini menjadi pusat inovasi akademis yang memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat. Mahasiswa dapat belajar langsung mengenai praktik terbaik dalam kesejahteraan hewan, sehingga menghasilkan riset yang relevan dengan kebutuhan industri peternakan ke depan,” ungkapnya. Ia mengatakan, Fakultas Peternakan UGM sedang mengembangkan tiga model kandang yaitu Cages, Cage-free dan Free range untuk pembelajaran mahasiswa dengan pendekatan automasi dan sistem.

Hibah ayam petelur free range ini merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan di lingkungan akademik. Hibah ayam free range ini tidak hanya menjadi sarana produksi, tetapi juga fasilitas penelitian untuk mengkaji metode pemeliharaan ayam yang paling efektif dan berkelanjutan.

Sistem free range yang diterapkan dalam fasilitas ini mengedepankan prinsip lima kebebasan hewan (Five Freedoms), di mana ayam memiliki akses ke area umbaran (outdoor) untuk mengekspresikan perilaku alaminya, seperti bergerak bebas, berinteraksi, dan berjemur di bawah sinar matahari. Pada siang hari, ayam dilepas di area terkbuka, sementara pada malam hari kembali ke kandang utama untuk menjaga keamanan dari predator.

Penerapan sistem ini telah banyak diadopsi di berbagai negara dan terbukti memberikan dampak positif, baik terhadap kesehatan fisik dan mental ayam maupun terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Akses terhadap pakan alami seperti serangga dan cacing di area umbaran turut berkontribusi pada peningkatan nilai nutrisi telur.

Lebih lanjut, kolaborasi ini juga membuka peluang pengembangan pasar telur premium di Indonesia, seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap aspek kesehatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan hewan dalam proses produksi pangan. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen JAPFA sebagai perusahaan agribisnis terintegrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan protein hewani yang halal, aman, dan higienis, sekaligus mendorong transformasi industri peternakan menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memberi pengecualian atas larangan transaksi NDF (Non-Deliverable Forward) jual valas terhadap rupiah di pasar luar negeri (offshore)bagi dealer utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) tertentu yang memenuhi syarat.

Menurut bank sentral, langkah ini ditempuh guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah serta pendalaman pasar keuangan domestik.

“Akan ada pengecualian terkait dengan pelarangan bank khususnya untuk dealer utama, di mana mereka bisa melakukan transaksi jual NDF (Non-Deliverable Forward). Jadi kita ingin itu sebagai salah satu untuk menjaga stabilitas rupiah di NDF market,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil RDG BI secara daring di Jakarta, Rabu.

Secara umum, Destry menegaskan bahwa bank sentral akan terus berada di pasar selama 24 jam, baik di domestik maupun luar negeri termasuk di Eropa, Amerika, dan pasar global lainnya, untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Selain pelonggaran NDF offshore bagi dealer PUVA, BI juga memperluas instrumen operasi moneter valas dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap rupiah.

Langkah ini diambil guna mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (local currency transactions/LCT).

Dalam konferensi pers, BI juga menyatakan komitmen untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik transaksi NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Kemudian, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Bank sentral juga menyatakan komitmen untuk menjaga pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10 persen sesuai dengan ekspansi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

BI mencatat bahwa nilai tukar rupiah dapat dijaga relatif stabil yang pada 21 April 2026 tercatat sebesar Rp17.140 per dolar AS, atau melemah 0,87 persen (point to point/ptp) dibandingkan dengan level akhir Maret 2026.

Sebelumnya, bank sentral juga telah mengumumkan penguatan kebijakan transaksi pasar valas melalui penyesuaian threshold tunai beli valas terhadap rupiah, peningkatan threshold jual DNDF/Forward, peningkatan threshold beli dan jual swap, yang berlaku mulai April 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPPRT) oleh DPR RI.

Dedi Mulyadi mengatakan, keberadaan UU tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari sisi upah, jaminan sosial, hingga kepastian masa depan.

“Setuju. Pasti, PRT harus dilindungi. Upahnya harus diperhatikan, asuransinya harus diperhatikan, hari tuanya harus diperhatikan. Kan tidak semuanya juga majikannya sayang, banyak majikannya yang tidak sayang pada PRT,” ujarnya di Bandung, Rabu (22/4/2026).

Ia menegaskan, selama ini pekerja rumah tangga kerap berada pada posisi rentan karena belum memiliki payung hukum yang kuat. Kondisi tersebut membuat banyak PRT tidak mendapatkan hak dasar sebagai pekerja, bahkan rawan mengalami perlakuan tidak adil.

Dengan disahkannya UU PPRT, pihaknya memastikan Pemprov Jabar akan menindaklanjuti dengan membentuk payung hukum berupa peraturan daerah.

"Pasti [menindaklanjuti]," katanya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan pelaksanaan teknis akan mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat.

“Implementasinya masih menunggu sosialisasi dan aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaan,” ujarnya.

Setelah regulasi turunan terbit, Disnakertrans Jabar akan mengkaji lebih lanjut penerapannya, termasuk kemungkinan penyesuaian dengan kondisi dan kearifan lokal.

Namun, penyusunan aturan tambahan di tingkat daerah akan dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Apple Inc., perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California, semakin memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program pengembangan talenta dan inovasi, termasuk Apple Developer Academy serta Apple Developer Institute di Indonesia.

Implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara konsisten telah mendorong transformasi struktur industri telepon seluler dan komputer tablet dari yang sebelumnya didominasi produk impor menjadi semakin kuat berbasis produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut juga diintegrasikan dengan penguatan inovasi melalui pendekatan pusat inovasi, yang mencakup kegiatan penelitian serta pengembangan perangkat lunak.

Pada Selasa, 21 April 2026, telah dilaksanakan peresmian Apple Developer Academy kelima serta lima Apple Developer Institute yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan seremoninya bertempat di Apple Developer Institute for Professionals, Jakarta. Kehadiran fasilitas ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pengembangan talenta digital serta memperkuat ekosistem inovasi nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pembukaan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan Apple.

“Di dalam kesepakatan tersebut terdapat pengembangan Apple Academy, Apple Institute, kegiatan riset dan pengembangan, serta berbagai program lainnya. Pemerintah memberikan apresiasi atas konsistensi Apple dalam menjalankan seluruh komitmen tersebut. Ini menjadi sinyal positif bahwa Apple memiliki komitmen kuat terhadap pasar Indonesia,” ujar Menperin usai meresmikan Apple Developer Academy dan Apple Developer Institute di Jakarta, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Rabu (22/4).

Berdasarkan keterangan resmi Apple, pembukaan institut pertama di Indonesia tersebut akan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh keterampilan tingkat lanjut di bidang pengkodean, desain, pemasaran, serta teknologi mutakhir seperti pengembangan gim, kecerdasan buatan, dan development operations. Seluruh akademi dan institut Apple di Indonesia ditargetkan dapat mendukung hampir 1.000 pelajar setiap tahun mulai 2026.

Vice President of Worldwide Developer Relations Susan Prescott menyatakan bahwa Indonesia memiliki komunitas pengembang yang dinamis dan kreatif, sehingga Apple berkomitmen terus berinvestasi dalam pengembangan talenta lokal melalui jalur pendidikan dan inovasi.

Menperin juga mengapresiasi kualitas peserta program yang dinilai sangat impresif. Menurutnya, salah satu kekuatan ekosistem pendidikan Apple adalah adanya kesinambungan pembinaan, di mana lulusan akademi dapat melanjutkan ke jenjang institut yang lebih spesifik dan berorientasi pada pengembangan program sesuai kebutuhan pasar.

Menperin menambahkan, para alumni program tersebut merupakan aset penting yang harus terus dipelihara dan dikembangkan. “Pemerintah meyakini lulusan Apple Developer Academy maupun Apple Developer Institute telah memiliki nilai tambah yang kuat dan berpotensi besar mendukung pertumbuhan industri digital nasional,” tegasnya.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut turut dipaparkan berbagai inovasi karya anak bangsa di bidang manajemen energi, kecerdasan buatan untuk UMKM, serta pengembangan gim digital, yang mencerminkan potensi besar talenta Indonesia dalam menciptakan solusi yang adaptif dan berdaya saing.

Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku industri, penguatan industri telepon seluler dan komputer tablet nasional serta pengembangan ekosistem inovasi digital diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.