Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga kelas menengah ke atas untuk mengubah perilaku belanja dengan memprioritaskan warung tetangga dan pedagang keliling guna mengakselerasi penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Tanah Pasundan.

Hal tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi pasca-Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses menyabet penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Terbaik II Tingkat Provinsi dalam Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

"Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar, seperti di warung dan pedagang keliling agar tingkat kemiskinannya terus berkurang," ucap Dedi dalam keterangan di Bandung, Senin.

Pria yang karib disapa KDM itu menegaskan apresiasi nasional ini merupakan buah manis dari konvergensi program terpadu, capaian layanan, serta efektivitas intervensi yang menyentuh level akar rumput di tingkat desa, termasuk laju riil penurunan stunting di lapangan.

Menurut Gubernur, capaian prestisius ini sepenuhnya merupakan bukti nyata dari kinerja kolektif para bupati, wali kota, kepala desa dan kelurahan, ketua RT, RW, hingga militansi kader posyandu di seluruh Jawa Barat.

Oleh karena itu, KDM mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terlena dengan penghargaan ini.

Melainkan harus tetap saling menjaga, bahu-membahu, serta memberikan perhatian konkret terhadap gizi anak-anak di lingkungan sekitar.

"Apabila melihat anak-anak kekurangan gizi, maka segeralah memberikan makanan bergizi," kata Dedi menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengamankan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII guna memastikan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ramah pendanaan bank (bankable) dan terbebas dari risiko kegagalan finansial.

Kepastian hukum dan investasi tersebut dikunci dengan penandatanganan perjanjian penjaminan oleh Pemprov Jabar melalui Badan Usaha Pelaksana PT Jabar Environmental Solutions (JES) bersama PT PII di Indramayu beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Minggu, menegaskan bahwa intervensi penjaminan ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam menghadirkan jangkar kepastian hukum, sekaligus memastikan seluruh tahapan konstruksi di lapangan berjalan sesuai rencana.

"Saya mengapresiasi peran PT PII yang telah memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek ini karena hal tersebut menjadi landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen," kata Dedi.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar menaruh harapan besar pada TPPASR Legok Nangka yang berada di Kabupaten Bandung sebagai solusi jangka panjang yang mendesak untuk mengatasi keterbatasan kapasitas (overcapacity) tempat pembuangan akhir konvensional yang saat ini kondisinya sudah sangat kritis.

Fasilitas pengolahan sampah regional terpadu ini nantinya akan melayani enam wilayah metropolitan sekaligus, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang, dengan kapasitas tampung mencapai 2.131 ton per hari.

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, memaparkan bahwa langkah Pemprov Jabar ini sangat strategis karena sektor persampahan memerlukan kepastian pengembalian investasi yang kuat agar bank mau menyalurkan modalnya.

Proyek ini tercatat sebagai proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama pada tahun 2026, sekaligus portofolio persampahan pertama yang dijamin oleh PT PII.

"Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan mendapat pembiayaan bank sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan," kata Andre.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif Pemprov Jabar dalam mengejar standardisasi penjaminan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, melainkan juga pada kualitas lingkungan hidup jangka panjang.

"Proyek ini dapat mengurangi timbulan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi," ujar Andre.

Melalui skema KPBU modern ini, Pemprov Jabar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy).

Sistem mutakhir tersebut diklaim mampu mereduksi timbulan volume sampah hingga 85 persen, sekaligus memproduksi daya listrik bersih hingga sebesar 40,79 Megawatt (MW).

Capaian penandatanganan ini kini memposisikan Pemprov Jabar sebagai pionir transformasi tata kelola sampah yang modern, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke depan tidak lagi menggunakan metode uji sampel (sampling), melainkan memeriksa seluruh laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh.

"Hal ini, agar potret akuntabilitas di Jawa Barat menjadi lebih optimal dan komprehensif," kata pria yang akrab disapa KDM tersebut dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Dedi mengatakan, walau dari hasil audit BPK Pemprov Jabar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kali secara berturut-turut, pemeriksaan populasi secara penuh oleh lembaga itu sangat krusial guna menyisir kelemahan administratif yang belum terjangkau, salah satunya pada tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Semoga WTP yang diberikan itu jadi cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ucap dia.

Selain perluasan cakupan audit, Dedi menaruh harapan besar agar BPK dapat mengambil peran sebagai fasilitator rekonsiliasi finansial antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Keuangan.

Langkah ini mendesak dilakukan akibat terhambatnya arus kas daerah yang dipicu oleh keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sepanjang tahun 2025.

"Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga utang kita juga menjadi piutang dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik," kata dia.

Menurut KDM, ketidakpastian transfer pusat berimbas pada penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor di daerah. Padahal, dari sisi realisasi pendapatan asli daerah, Jabar dinilai relatif memenuhi target.

"Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan," tuturnya.

Menanggapi harapan dan catatan fiskal tersebut, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mendukung penuh komitmen Pemprov dan DPRD Jabar dalam mengawal penyelesaian rekomendasi penataan administrasi, termasuk pembenahan tenaga administrasi sekolah yang mengelola dana BOS.

"Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat," ucap Bobby.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan penataan kabel udara yang semrawut di berbagai wilayah, termasuk Kota Bandung, dilakukan secara bertahap hingga beralih ke sistem kabel bawah tanah.

Ia menargetkan proyek tersebut mulai terintegrasi dengan pembangunan jalan provinsi pada 2027.

Dedi Mulyadi mengatakan keberadaan kabel yang menjuntai dan menumpuk di atas jalan tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menciptakan kesan semrawut pada ruang publik. Perapian kabel saya sudah dari dulu.

"Target saya 2027 selesai. Minggu depan saya akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara jaringan, untuk membahas langkah penataannya," katanya, Kamis (4/6/2026).

Ia menuturkan, sejumlah perusahaan penyedia jaringan sebelumnya menyampaikan bahwa penataan kabel dapat dilakukan tanpa biaya besar.

Namun, menurutnya, kondisi kabel yang sudah terlanjur menumpuk di banyak titik membuat proses penataan tetap membutuhkan investasi.

"Mereka bilang tanpa biaya, tapi menurut saya kalau jumlahnya sudah banyak begini, pada akhirnya harus berbiaya juga," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, setiap daerah di Jawa Barat harus mulai menyusun langkah bertahap untuk menghilangkan kabel yang berserakan di atas jalan dan memindahkannya ke bawah tanah.

Untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ia menargetkan pembangunan infrastruktur jalan ke depan dilakukan bersamaan dengan pemasangan utilitas bawah tanah.

"Prinsip dasarnya, setiap daerah harus secara bertahap menyelesaikan kabel yang berserakan di atas. Saya targetkan untuk jalan provinsi di Jawa Barat, pada 2027 pembangunan jalannya harus bareng dengan pemasangan kabel bawah tanah," tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran adanya gangguan jaringan internet jika kabel dipindahkan ke bawah tanah, Dedi menilai perkembangan teknologi seharusnya mampu menjawab tantangan tersebut.

"Teknologinya yang harus ditingkatkan," katanya.

Sebagai contoh, pihaknya menyoroti kondisi kabel udara di kawasan Ledeng, Setiabudi, Kota Bandung, yang menurutnya sudah sangat padat dan mengganggu pemandangan kota.

“Coba lihat di depan Ledeng, kabelnya ribuan. Melihatnya saja sudah bikin pusing," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengkonsolidasikan berbagai pihak terkait dalam waktu dekat untuk menyusun skema penataan kabel udara, terutama di kawasan perkotaan yang selama ini dipenuhi jaringan utilitas yang tumpang tindih.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan persoalan sampah di Kota Bandung harus segera ditangani melalui langkah-langkah konkret.

Menurutnya, fokus utama saat ini bukan pada penetapan status darurat, melainkan upaya penanganan agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Dia mengingatkan bahwa penetapan status darurat secara terburu-buru justru berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat.

"Status darurat sampah nanti kita lihat dulu. Jangan dibikin buru-buru darurat, nanti orang panik. Tetapi yang harus dilakukan bukan masalah daruratnya, melainkan langkah-langkah penanganan kedaruratannya dulu," kata KDM, Selasa (2/6/2026).

Dia mengungkapkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga sekitar enam bulan ke depan. Karena itu, Pemprov Jabar telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA regional tersebut.

"Sampah itu Sarimukti enam bulan ke depan sudah penuh. Karena itu kita harus menyiapkan langkah mitigasinya dari sekarang," ujarnya.

Salah satu solusi yang tengah disiapkan adalah pengadaan alat pengolahan sampah di tingkat kelurahan dengan kapasitas sekitar lima ton per hari. Teknologi tersebut telah diuji coba di lingkungan Gedung Sate dan dinilai berhasil mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

"Di Gedung Sate sudah ada alat yang mengubah sampah menjadi bahan bakar. Bahasa sederhananya menjadi briket. Kapasitasnya lima ton per hari dan uji cobanya sudah berhasil," katanya.

KDM mengatakan fasilitas serupa nantinya akan ditempatkan di berbagai kelurahan untuk mempercepat penanganan sampah dari sumbernya. Namun, pembiayaan program tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah karena tidak memungkinkan seluruh kebutuhan anggaran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Nanti akan saya ajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya. Tidak mungkin semuanya ditanggung provinsi," ujarnya.

Dia juga memastikan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak bertentangan dengan aturan lingkungan karena prosesnya menghasilkan produk berupa briket yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri, bukan melalui pembakaran sampah secara terbuka.

Dengan langkah tersebut, KDM berharap persoalan sampah di Bandung dapat ditangani secara berkelanjutan sekaligus mengurangi tekanan terhadap TPA Sarimukti yang kapasitasnya semakin terbatas.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Farhan menilai kondisi tersebut membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Bisnis.com, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja berbagai indikator makro Jawa Barat sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi besar di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Barat tahun 2026 kondisi sampai dengan Mei 2026 (Triwulan I/2026), inflasi Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 0,99%.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,35%, sehingga menunjukkan kondisi harga di Jawa Barat relatif lebih terkendali.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat meningkat sebesar 0,37%. Kenaikan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan selisih pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.

Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat turun sebesar 0,10%. Penurunan ini lebih besar dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Kinerja Jawa Barat juga terlihat pada indikator kemiskinan. Sepanjang 2025, angka kemiskinan turun sebesar 0,30%. Penurunan tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

Selain itu, ketimpangan pendapatan di Jawa Barat juga mengalami perbaikan. Pada 2025, tingkat ketimpangan turun sebesar 0,03 poin, lebih tinggi dibandingkan capaian penurunan ketimpangan nasional.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat sebesar 0,98 poin pada 2025. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan Jawa Barat mampu mencatatkan capaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional pada sejumlah indikator utama pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Mengomentari hasil tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan capaian tersebut bukan merupakan kinerja tunggal pihaknya. Seluruh stakeholder dinilai berkontribusi mendorong terciptanya indikator makro yang positif.

"Itu kan bukan kinerja saya. Itu kinerja dari mulai tingkat RT/RW, kepala desa, camat, bupati dan seluruh jajaran. Bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah selaras dengan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan publik," ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Pihaknya mengaku akan terus bekerja keras agar pembangunan di Jawa Barat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. Meski dinilai positif, ia justru mengaku angka-angka di atas belum sepenuhnya menggembirakan.

"Jadi misalkan masalah investasi, saya kan sudah bilang sabar dulu nanti akan mulai bekerja, nanti Jumat meresmikan pabrik sepatu, beberapa bulan lagi akan meresmikan beberapa pabrik karena saat saya rintis mereka bisa bangun, bisa produksi, mereka bisa kerja. Dari dinilai BPS hasilnya belum menggembirakan menurut saya. Artinya kita harus kerja lagi lebih baik dari apa yang ditetapkan BPS sekarang," tutur dia.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aksi pemalakan maupun premanisme yang dapat meresahkan warga dan merusak citra Jawa Barat sebagai daerah yang aman bagi siapa pun yang berkunjung.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul viralnya video dugaan pemalakan terhadap pengendara mobil berpelat B di kawasan Dago, Kota Bandung.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Ir. H. Djuanda, Gang Dago Timur, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, seusai pertandingan terakhir Persib Bandung melawan Persijap Jepara pada Sabtu (30/5/2026) malam.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria menghentikan kendaraan yang melintas dan meminta sejumlah uang kepada pengemudi.

Menanggapi kejadian tersebut, Dedi mengatakan telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk memastikan penanganan kasus berjalan cepat.

"Saya sampaikan mengenai kasus pemalakan dan premanisme di Kota Bandung, tepatnya di kawasan Dago, saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar," ujarnya, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian dan saat ini tengah menjalani proses penanganan di Polsek Coblong.

Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh melakukan tindakan pemalakan terhadap siapa pun, baik warga Jawa Barat maupun masyarakat dari luar daerah yang datang berkunjung.

"[Untuk] seluruh warga Jawa Barat, jangan coba-coba melakukan pemalakan dan premanisme kepada siapa pun, baik warga Jabar maupun masyarakat dari luar daerah yang berkunjung ke Jawa Barat," tegasnya.

Dia menilai praktik premanisme tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mengurangi rasa aman dan nyaman masyarakat. Karena itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan terus melakukan penindakan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Saya sampaikan, kita tidak akan segan-segan untuk memproses hukum agar kebiasaan buruk ini segera dihentikan," ujarnya.

Dedi juga mengajak masyarakat untuk mencari penghasilan melalui pekerjaan yang baik dan halal, bukan dengan cara-cara yang merugikan orang lain.

"Berusahalah dengan baik. Masih terbuka peluang mencari rezeki yang halal dengan kerja keras, dibanding bergaya preman yang mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan orang," katanya.

Pada kesempatan itu, Dedi turut mengapresiasi jajaran kepolisian yang bergerak cepat menangani laporan masyarakat terkait aksi pemalakan tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Polsek Coblong dan Polrestabes Bandung yang telah menangani masalah ini dengan cepat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAYAPURA—Perwakilan masyarakat Papua di Kabupaten Boven Digoel menyerahkan replika rumah pohon Korowai kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) usai Konferensi Tahunan Analisis Papua Strategis (APS) yang digelar di Jayapura, Papua, Jumat (29/5/2026).

Pemberian replika tersebut bukan sekadar cenderamata, melainkan simbol penghormatan masyarakat adat Papua sekaligus pesan tentang pentingnya menjaga hutan, alam, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem hutan.

Franky perwakilan dari Pemkab Boven Digoel menjelaskan replika rumah pohon Korowai itu berasal dari masyarakat adat yang tinggal di kawasan pedalaman Papua.

Mereka menitipkan pesan agar replika tersebut diserahkan kepada KDM sebagai bentuk penghargaan atas perhatian yang selama ini ditunjukkan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

"Mereka berdoa mudah-mudahan ada pemimpin yang amanah, yang baik, yang menghargai pemberian alam yang Tuhan kasih. Tuhan menciptakan tanah, air, pohon, dan semua kekayaan alam yang hari ini masih dijaga oleh masyarakat Papua," katanya.

Menurutnya, masyarakat Korowai memandang pohon dan hutan bukan sekadar sumber daya alam, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka.

"Mereka berharap pesan ini bisa sampai. Mereka masih tinggal di pohon, hidup dari hutan, dan hutan adalah rumah sekaligus sumber makanan bagi mereka," ujarnya.

Dia mengatakan masyarakat adat menitipkan harapan agar para pemimpin di Indonesia semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan secara turun-temurun.

Karena itu, replika rumah pohon Korowai diberikan sebagai simbol hubungan manusia dengan alam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

"Mereka berpesan, mudah-mudahan setiap orang yang melihat dan mendengar kisah ini memahami pentingnya menjaga alam. Mereka juga berdoa agar Kang Dedi diberikan amanah yang lebih besar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat adat Korowai juga berharap perhatian terhadap Papua tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada upaya melestarikan hutan yang menjadi ruang hidup masyarakat setempat.

"Mereka berharap ada pemimpin yang mampu menjaga dan menyelamatkan hutan-hutan yang ada di Papua karena bagi mereka hutan adalah kehidupan," ujar Franky.

KDM menghadiri konferensi tahunan APS di Jayapura setelah sebelumnya mendapat undangan langsung dari Ketua APS yang juga akademisi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Laus Rumayom dan Pendeta Cirenei.

Laus Rumayom mengatakan pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dengan menempatkan nilai kearifan lokal atau etnosains sebagai fondasi utama.

Menurut dia, pendekatan pembangunan di Papua tidak cukup hanya bertumpu pada aspek keamanan maupun teknokrasi semata.

APS menilai konsistensi KDM dalam menjaga eksistensi kebudayaan di Jawa Barat menjadi contoh yang relevan untuk diadaptasi dalam strategi percepatan pembangunan di enam provinsi dan tujuh wilayah adat Papua.

KDM mengatakan pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dengan menempatkan nilai kearifan lokal atau etnosains sebagai fondasi utama.

Menurutnya, masyarakat adat Papua memiliki pengetahuan yang lahir dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan alam dan pengetahuan itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang tradisional semata.

Dedi menilai banyak praktik kehidupan masyarakat adat Papua yang sesungguhnya merupakan bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sesuai kondisi geografis serta lingkungan setempat.

Salah satu contoh yang ia soroti adalah rumah pohon masyarakat Korowai yang selama ini dikenal sebagai bagian dari identitas budaya Papua.

“Rumah pohon Korowai itu sebenarnya sains tingkat tinggi. Mereka bisa bertahan hidup tanpa merusak ekosistem. Mereka memahami alam, memahami ancaman lingkungan, memahami cara bertahan hidup, dan itu diwariskan secara turun-temurun,” ujar Dedi.

Menurut dia, pembangunan Papua tidak boleh dimulai dari anggapan bahwa masyarakat adat harus meninggalkan seluruh cara hidupnya untuk menjadi modern.

Sebaliknya, pembangunan harus mampu menghargai dan mengembangkan pengetahuan yang sudah tumbuh di tengah masyarakat.

“Kita sering kali melihat Papua dengan kacamata luar. Padahal masyarakat Papua memiliki cara pandang, sistem pengetahuan, dan nilai-nilai yang lahir dari lingkungan hidupnya sendiri. Itu harus menjadi bagian dari fondasi pembangunan,” katanya.

Dedi juga menyoroti pentingnya mengubah cara pandang terhadap masyarakat Papua. Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki Papua membentuk pola kehidupan masyarakat yang berbeda dengan wilayah lain yang tumbuh dalam budaya industri.

Karena itu, kata dia, tidak tepat jika tingkat kemajuan masyarakat Papua hanya diukur menggunakan indikator produktivitas ekonomi yang bersifat industrialistik.

“Papua memiliki hutan, laut, sungai, dan sumber daya alam yang luar biasa. Cara hidup masyarakatnya dibentuk oleh kondisi alam tersebut. Maka ukuran keberhasilannya tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah yang berkembang melalui industrialisasi,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu tindaklanjut pemerintah pusat yang berencana mereaktivasi kembali penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, keputusan terkait operasional Bandara Husein sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Ya kita tunggu saja. Ini kan masalah kebijakan. Kami menunggu saja,” katanya, Jumat (29/5/2026).

Reaktivasi Bandara Husein ini muncul setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kota Bandung pada 25 Mei 2026. Reaktivasi ini disebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat untuk memulihkan sektor ekonomi dan pariwisata Kota Bandung yang terdampak setelah seluruh penerbangan komersial dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Selain rute domestik, pemerintah juga tengah mendorong pemulihan sejumlah rute seperti Medan, Surabaya, dan Bali, termasuk penerbangan internasional menuju Singapura dan Kuala Lumpur.

Sementara itu, Bandara Kertajati nantinya diproyeksikan lebih difokuskan untuk penerbangan internasional jarak jauh, haji, umrah, serta pusat pemeliharaan pesawat atau maintenance repair overhaul (MRO).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menjajaki proses tukar guling Bandara Kertajati, Majalengka dengan Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan PT Angkasa Pura II sebagai salah satu pemegang saham BIJB Kertajati sekaligus pengelola Bandara Husein. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut kabar wacana ini akan mulus baru bisa diketahui usai dirinya bertemu dengan para pihak terkait lainnya.

“Kami nunggu nanti minggu depan saya mungkin sudah mulai keliling. Untuk pembahasan ini,” katanya, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, tukar guling ini akan melibatkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat di antara Kementerian Pertahanan dan Danantara.

“Kami nunggu nanti kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat. Dengan Kemenhan, dengan Danantara,” paparnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan persoalan tumpukan sampah di wilayah Bandung Raya dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari ke depan.

Ia mengaku akan langsung turun ke lapangan untuk mengomandoi penanganan sampah di kawasan tersebut.

Menurutnya, saat ini masih terdapat sekitar 113 ton sampah yang menumpuk dan sebagian di antaranya diduga sudah lama tidak tertangani.

“Pagi hari ini saya akan berangkat ke Bandung untuk mengomandoi seluruh wilayah Bandung Raya agar sampahnya selesai dalam waktu tiga hari ke depan sehingga tidak ada lagi sampah yang menahun,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Ia mengatakan persoalan sampah di Bandung Raya kerap meningkat setiap libur panjang karena volume sampah bertambah, sementara proses pengangkutan tidak berjalan optimal.

“Setiap libur panjang pasti melahirkan tumpukan sampah yang mungkin tidak selesai ditangani pascalibur itu,” katanya.

Setelah penanganan darurat selesai, ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, mulai dari skala besar hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, pengelolaan sampah akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni optimalisasi pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA) dan penguatan pengolahan sampah berbasis lingkungan permukiman.

“Ke depan kita akan fokus melakukan pengelolaan sampah dengan baik, baik yang berada di TPA maupun yang masih ada di rumah-rumah,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar juga akan mendorong pembentukan sistem pengelolaan sampah skala kecil di desa dan kelurahan guna mengurangi ketergantungan terhadap TPA.