Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPPRT) oleh DPR RI.

Dedi Mulyadi mengatakan, keberadaan UU tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari sisi upah, jaminan sosial, hingga kepastian masa depan.

“Setuju. Pasti, PRT harus dilindungi. Upahnya harus diperhatikan, asuransinya harus diperhatikan, hari tuanya harus diperhatikan. Kan tidak semuanya juga majikannya sayang, banyak majikannya yang tidak sayang pada PRT,” ujarnya di Bandung, Rabu (22/4/2026).

Ia menegaskan, selama ini pekerja rumah tangga kerap berada pada posisi rentan karena belum memiliki payung hukum yang kuat. Kondisi tersebut membuat banyak PRT tidak mendapatkan hak dasar sebagai pekerja, bahkan rawan mengalami perlakuan tidak adil.

Dengan disahkannya UU PPRT, pihaknya memastikan Pemprov Jabar akan menindaklanjuti dengan membentuk payung hukum berupa peraturan daerah.

"Pasti [menindaklanjuti]," katanya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan pelaksanaan teknis akan mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat.

“Implementasinya masih menunggu sosialisasi dan aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaan,” ujarnya.

Setelah regulasi turunan terbit, Disnakertrans Jabar akan mengkaji lebih lanjut penerapannya, termasuk kemungkinan penyesuaian dengan kondisi dan kearifan lokal.

Namun, penyusunan aturan tambahan di tingkat daerah akan dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kota Bandung dalam membenahi berbagai persoalan perkotaan, guna mengembalikan kharisma Kota Kembang sebagai ibu kota provinsi.

KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—mengatakan upaya penataan kota tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dilakukan secara gotong royong antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga masyarakat.

“Terima kasih kepada ASN Pemprov Jabar dan ASN Kota Bandung yang terus bahu-membahu membersihkan lingkungannya masing-masing. Minimal satu kilometer menuju kantor harus dalam kondisi bersih, tertata, indah, dan berestetika,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat yang turut terlibat dalam pemulihan wajah Kota Bandung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk mengembalikan karakter Bandung sebagai kota yang berwibawa, modern, dan berorientasi masa depan.

Meski demikian, Dedi menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan krusial yang harus ditangani bersama, terutama sampah yang masih ditemukan menumpuk di sejumlah titik.

“Kita harus pastikan tidak ada lagi tumpukan sampah di sudut-sudut kota. Ini harus ditangani bersama,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung akan mengoptimalkan peran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti serta mendorong pengembangannya menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi.

Selain pengelolaan sampah, kolaborasi juga difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar kota.

Dedi juga menyoroti pentingnya penerangan jalan umum (PJU) yang berfungsi optimal, integrasi sistem CCTV, hingga perbaikan drainase untuk mencegah banjir.

“PJU tidak boleh ada yang mati. Semua harus terang. CCTV juga harus terintegrasi dengan baik antara provinsi dan kota,” tegasnya.

Penanganan kemacetan juga menjadi bagian dari agenda bersama. Pemprov Jabar mendorong pengembangan transportasi publik terintegrasi di kawasan Bandung Raya, termasuk pembangunan infrastruktur seperti underpass dan flyover.

Selain itu, sistem lampu lalu lintas akan diarahkan menggunakan teknologi digital yang adaptif terhadap volume kendaraan di lapangan.

“Lampu lalu lintas harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kendaraan, sehingga lebih efektif mengurai kemacetan,” ujarnya.

KDM menegaskan kolaborasi ini tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga penataan wajah kota secara menyeluruh agar lebih rapi dan menarik, terutama sebagai destinasi wisata unggulan.

Ia pun mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam membenahi kota.

“Terima kasih kepada Wali Kota Bandung yang setiap hari bahu-membahu dengan Pemprov Jabar untuk mengembalikan kharisma, wibawa, dan keanggunan Kota Bandung,” ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Penataan dan perluasan halaman Gedung Sate oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang direncanakan akan merekayasa Jalan Diponegoro menuai reaksi keras.

Di lapangan, gambaran kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Jabar ini lebih parah dari urusan jalan.

Maryani, warga Bandung, mengatakan kawasan Gedung Sate yang melingkup Gasibu, hingga Monumen Perjuangan di daerah Dipati Ukur, tampak indah kalau dilihat dari gambar atau video. Faktanya, jika akhir pekan, kawasan ini kumuh bukan main.

“Padat sama PKL kalau di daerah Monumen Perjuangan sama samping Gedung Pos. Belum kalau sudah di atas jam 12 siang, sampahnya banyak,” katanya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Maryani berharap jika halaman Gedung Sate akan diperluas oleh Dedi Mulyadi, maka wilayah tersebut bisa nyaman bagi wisatawan hingga warga yang berolahraga di sana.

Dia mengaku setuju saja jika ruas jalan depan Gedung Sate dipindah melingkari Gasibu, karena dianggap lebih aman bagi para pengunjung dan pejalan kaki.

“Kalau jalan di depan Gedung Sate mah jarang macet, tapi kalau mau motret atau masuk ke Gedung Sate, harus hati-hati takut ada kendaraan ngebut pas nyeberang. Kalau jalannya dipindahkan mudah-mudahan Gedung Satenya jauh lebih nyaman dikunjungi,” kata perempuan berusia 37 tahun tersebut.

Pegawai swasta ini heran dengan pro kontra urusan penataan Gedung Sate dan Jalan Diponegoro, menurutnya, sudah sepatutnya kawasan ini indah dan tertata. Dia justru menunjuk kawasan Monumen Perjuangan yang menurutnya kumuh, banyak sampah dan PKL yang tidak seragam.

“Aneh aja sih, yang kumuh kayaknya nggak jadi perhatian orang-orang, yang semrawut juga dibiarin, giliran dibenahi ramai?” ujarnya.

Namun, menurutnya, karena anggaran penataan dan perluasan ini mencapai angka hingga Rp15 miliar, Maryani berharap penggunaannya bisa transparan dan tidak dikorupsi. “Kan kita senang kalau uang rakyat dipergunakannya benar mah,” katanya.

Keluhan Maryani soal kesemrawutan di kawasan Gedung Sate dibuktikan sendiri oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang melakukan inspeksi mendadak, pada Senin (20/4/2026).

Dalam tinjauan tersebut, Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan pekerjaan penataan halaman Gedung Sate tahap awal rampung dalam waktu satu pekan, dengan keseluruhan proyek dituntaskan dalam 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

Salah satu fokus utama adalah rekayasa ulang Jalan Diponegoro dan kawasan sekitar Gedung Sate. Skema yang disiapkan berupa pengalihan dan penyatuan arus lalu lintas menjadi dua jalur yang lebih lebar, sekaligus membentuk pola jalan melingkar di area halaman Gedung Sate.

“Jalan tetap berfungsi, bahkan akan lebih baik karena mengelilingi kawasan Gedung Sate. Ini harus jadi lebih indah,” katanya.

Pengalihan arus itu juga menyiratkan bahwa area jogging track di kawasan Gasibu tidak akan terganggu. Penataan tersebut juga mencakup penukaran fungsi lahan, di mana sebagian ruas jalan akan dijadikan perluasan halaman Gedung Sate, sedangkan jalur pengganti disiapkan di sisi lain agar konektivitas tetap terjaga.

Di luar aspek infrastruktur, Dedi secara khusus menyoroti persoalan kebersihan dan estetika kawasan. Ia meminta standar kerja ditingkatkan, bahkan mencontohkan standar kebersihan seperti di Singapura, termasuk memastikan kendaraan proyek tidak mengotori jalan.

“Kebersihan harus maksimal. Jangan sampai pekerjaan justru membuat jalan kotor,” tegasnya.

KDM juga memerintahkan penertiban PKL dan parkir liar di sepanjang trotoar. Ia menegaskan trotoar harus kembali pada fungsi utamanya sebagai ruang pejalan kaki tanpa gangguan aktivitas informal.

“Trotoar harus bersih, tidak boleh ada pedagang sembarangan. Ini ibu kota provinsi,” katanya.

Dalam sidak tersebut, Dedi juga langsung menginstruksikan pembongkaran sejumlah titik yang dinilai mengganggu, termasuk pagar pembatas dan area yang tidak tertata.

Ia bahkan meminta jajaran terkait tidak terpaku pada batas kewenangan administratif dalam menangani kebersihan, di mana harusnya hal itu menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung.

“Jangan bicara kewenangan, yang penting bersih. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Penataan kawasan Gedung Sate ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar membangun wajah Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertib, bersih, dan memiliki kualitas ruang publik yang layak.

“Ini ibu kota. Ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” seloroh KDM.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi (diversifikasi energi) alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG atau elpiji yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan, seperti sapi. Sejumlah peternak di Kabupaten Bandung Barat telah mengolah kotoran sapi menjadi biogas.

Api dari kompor yang dihasilkan biogas tergolong besar dan mampu digunakan memasak sehari-hari. “Bisa mengelola kotoran sapi berubah jadi energi gas, bisa, sampah, bisa, listrik bisa,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain memanfaatkan biogas, masyarakat, khususnya di perkampungan dapat menggunakan kayu bakar untuk masak. Alternatif lain, untuk warga di perkotaan kompor listrik bisa menjadi pilihan.

"Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan kita," ucap KDM.

Ia yakin masyarakat Jawa Barat dapat menyiasati kenaikan harga gas elpiji dengan mencari alternatif energi lain. “Saya meyakini warga Indonesia ini warga yang inovatif dan cerdas,” katanya.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi mulai berlaku pada 18 April 2026. Harga LPG 12 kg naik menjadi Rp228.000 per tabung di Jawa Barat. Sementara, harga elpiji 5,5 kg naik menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan harga tidak terjadi pada elpiji subsidi 3 kg.

Bisnis.com, SOREANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti permasalahan banjir di Kabupaten Bandung saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-385 Kabupaten Bandung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin (20/4/2026).

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, memberikan beberapa solusi penanganan banjir di Kabupaten Bandung, salah satunya memperbanyak danau sebagai penampung air hujan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan membantu pembuatan danau di lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

"Bandung itu harus diperbanyak danau karena Bandung itu adalah bendungan," imbuhnya.

Selain membuat danau, KDM menyatakan penanganan banjir perlu dilakukan dengan cara pembenahan tata ruang.

"Penanganan banjir, Pak Bupati dalam tahun ini melakukan perubahan tata ruang karena jujur saja, tata ruang Bandung ini salah, sawah dibuat jadi pabrik," kata KDM.

Ia juga menyoroti permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Bandung sebagai penyebab banjir.

Menurutnya, masalah sampah akan ditangani dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang sudah disepakati antara Pemprov Jabar dengan sejumlah kota/kabupaten di kantor Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu.

KDM pun menegaskan perlunya penghijauan di kawasan Bandung selatan melalui penanaman berbagai tanaman keras, seperti teh dan kopi.

Penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah Bandung Raya dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Bandung, khususnya banjir.

Senada dengan KDM, ia pun sepakat perlunya penghijauan di kawasan Bandung selatan melalui penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi, serta pemberdayaan petani untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah rencana penutupan Jalan Diponegoro di tengah polemik yang berkembang di publik. Ia menegaskan kebijakan yang disiapkan bukan menutup akses jalan, melainkan mengalihkan arus lalu lintas seiring penataan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Polemik mencuat setelah muncul petisi di media sosial yang menolak rencana penutupan ruas Jalan Diponegoro akibat integrasi kawasan Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu. Penutupan jalan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan di pusat Kota Bandung.

Hingga Senin (20/4/2026), petisi itu telah ditandatangani oleh 1.317 orang.

“Kita tidak menolak pembangunan, tidak menolak revitalisasi Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Yang kita, kami, inginkan adalah jangan ambil Jalan Diponegoro. Jangan ditutup, dan jangan melakukan pengalihan lalu lintas,” bunyi petisi tersebut.

Petisi itu juga menegaskan penolakan terhadap perubahan fungsi Jalan Diponegoro.

“Yang kita tolak adalah penutupan Jalan Diponegoro dan menghilangkan fungsinya dari jalan umum dengan menjadikannya bagian dari plasa yang tidak bisa diakses lalu lintas kendaraan,” lanjut isi petisi.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menilai terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait rencana penataan kawasan.

“Salah. Tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, yang ada adalah pengalihan ruas Jalan Diponegoro,” katanya.

Menurut dia, konsep penataan kawasan akan mengubah pola lalu lintas yang sebelumnya membelah antara Gedung Sate dan Gasibu menjadi mengelilingi kawasan tersebut. Dengan skema itu, kendaraan tetap dapat melintas meski tidak lagi melalui jalur yang sama.

“Yang asalnya membelah antara Gasibu dan Gedung Sate itu nanti melingkar, jadi muter. Tidak ada penutupan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, pengalihan arus lalu lintas tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut baru diterapkan setelah proses penataan kawasan rampung dan dinilai siap digunakan.

“Selama jalannya belum dibangun tidak akan kita tutup. Nanti setelah dibangun nyaman, baru kita alihkan,” katanya.

Meski demikian, hingga kini pemerintah provinsi belum merinci secara teknis skema pengalihan arus lalu lintas tersebut, termasuk potensi dampaknya terhadap kepadatan kendaraan di kawasan pusat Kota Bandung.

Polemik ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap perubahan fungsi salah satu ruas strategis di Kota Bandung. Ke depan, kejelasan desain lalu lintas dan komunikasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan penataan kawasan tidak menimbulkan persoalan baru.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen transparansi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait alokasi Rp22 miliar untuk pengadaan jasa tenaga kebersihan di Masjid Raya Al Jabbar pada 2026.

Menurut Dedi, anggaran tersebut telah dirinci untuk berbagai kebutuhan petugas kebersihan, mulai dari gaji hingga jaminan sosial.

“Berdasarkan keterangan dari Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, alokasi tersebut diperuntukkan untuk gaji bulanan, pembayaran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pembayaran jaminan hari tua, serta pembayaran THR,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Pemprov Jawa Barat berupaya menjaga keterbukaan dalam pengelolaan APBD.

“Kami ingin menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran,” kata Dedi.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, program pengadaan jasa tenaga kebersihan tersebut tercatat dalam laman Sirup Inaproc dengan Kode RUP 64264570. Kegiatan ini mencakup penyediaan 273 tenaga kebersihan yang akan bekerja di kawasan Masjid Raya Al Jabbar.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp22.091.454.575 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat 2026. Pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui mekanisme e-purchasing, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026.

Rinciannya, setiap petugas kebersihan akan menerima gaji pokok sebesar Rp4,7 juta per bulan. Selain itu, terdapat sejumlah komponen jaminan yang ditanggung, di antaranya jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp11.370 per orang per bulan, jaminan kesehatan Rp189.507, jaminan kematian Rp14.213, serta jaminan hari tua Rp175.294 per orang per bulan. Petugas juga mendapatkan tunjangan hari raya sebesar Rp394.806 per bulan.

Kepala BPKAD Jabar, Norman Nugraha, membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dana yang disiapkan tidak hanya untuk gaji, tetapi juga mencakup kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kebersihan.

“Memang ada kewajiban dari pemberi kerja untuk menjamin asuransi atau BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan,” kata Norman.

Adapun 273 tenaga kebersihan tersebut akan dibagi ke dalam beberapa zona kerja di kawasan masjid. Sebanyak 115 orang ditempatkan di zona dalam masjid dengan sistem tiga jadwal (shift), sementara 158 orang lainnya bertugas di area luar dengan dua shift.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan rencana penataan kawasan Gedung Sate tidak menyentuh bangunan utama, melainkan hanya fokus pada perluasan dan penataan halaman untuk kepentingan ruang publik.

Penegasan ini muncul di tengah sorotan publik terkait rencana perubahan kawasan ikon Jawa Barat tersebut.

Dedi memastikan, Gedung Sate sebagai bangunan cagar budaya tidak akan diutak-atik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan menata area luar agar terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

“Ini bukan merubah Gedung Sate. Itu bangunan heritage yang dilindungi undang-undang,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, penataan dilakukan untuk menjawab kebutuhan ruang publik yang lebih luas, tertata, dan nyaman di pusat Kota Bandung.

Integrasi dengan Gasibu diharapkan menciptakan kawasan terbuka yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Selain penataan kawasan, Pemprov juga melakukan perawatan bangunan, termasuk pengecatan Gedung Sate yang sudah lama tidak dilakukan.

Namun, proses tersebut tidak bisa sembarangan karena wajib mengantongi izin dari Kementerian Kebudayaan.

Dia mengakui biaya perawatan bangunan heritage tidak murah, tetapi hal itu dianggap sebagai konsekuensi menjaga warisan sejarah.

“Catnya saja harganya bikin melongo. Tapi ini bagian dari kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah,” katanya.

Ia juga menegaskan, meski Gedung Sate merupakan peninggalan masa kolonial Belanda, nilai historisnya tetap menjadi bagian dari identitas bangsa yang harus dirawat.

Lebih jauh, Dedi mencontohkan pengalaman serupa saat menata kawasan Alun-alun Kian Santang dan pendopo di Purwakarta. Proyek yang sempat menuai kritik itu, menurutnya, kini justru menjadi ruang publik yang dinikmati masyarakat.

“Dulu diprotes, sekarang hasilnya bisa dirasakan bersama,” ujarnya.

Dalam aspek pembiayaan, KDM menekankan proyek ini tidak membebani anggaran baru. Ia memilih memangkas berbagai pos pengeluaran gubernur dan mengalihkannya untuk penataan kawasan.

Mulai dari perjalanan dinas, pengadaan dan perawatan kendaraan, hingga belanja pakaian dinas, seluruhnya dihentikan.

“Perjalanan dinas dihapus, pembelian mobil dinas dihapus, baju dinas dihapus. Dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

KDM menyadari kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Namun, ia menilai langkah itu sebagai pilihan kepemimpinan: antara mempertahankan kenyamanan birokrasi atau menghadirkan manfaat langsung bagi publik.

“Ayo pilih, uangnya dipakai habis tanpa manfaat atau digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kasus dugaan pelecehan terhadap mahasiswa asing yang melibatkan seorang guru besar di lingkungan Universitas Padjadjaran.

Ia menilai peristiwa tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam menjaga integritas dan reputasi institusi ternama.

Dedi Mulyadi meminta ke depan proses pengangkatan guru besar, dosen, hingga rekrutmen mahasiswa di perguruan tinggi harus dilakukan secara lebih ketat dan selektif.

“Ke depan harus semakin selektif dalam mengangkat guru besar, dosen, termasuk dalam rekrutmen mahasiswa di sekolah atau kampus yang selama ini dianggap memiliki kualifikasi sebagai universitas ternama dan terpandang,” katanya, Minggu (19/4/2026).

Ia menekankan, status sebagai kampus besar tidak boleh menjadi jaminan bebas dari penyimpangan. Justru, kata dia, standar pengawasan dan evaluasi harus lebih tinggi untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, pihaknya juga menyinggung kasus hampir tertukarnya bayi yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) yang turut menjadi sorotan.

Meski secara kewenangan berada di bawah Kementerian Kesehatan, keberadaan RSHS di Jawa Barat membuat dampaknya langsung dirasakan masyarakat setempat.

“Dari sisi kewenangan, RSHS itu ada di Kementerian Kesehatan. Tapi karena domisilinya di Jawa Barat dan kontribusinya besar bagi layanan kesehatan masyarakat, ketika ada oknum seperti ini tentu menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan publik,” katanya.

Dia menyebut, dalam waktu berdekatan telah terjadi dua kasus yang mencederai kepercayaan masyarakat, yakni kekerasan seksual dan dugaan pelecehan yang kini mencuat.

“Kita sudah ada dua kejadian, yang kekerasan seksual dan sekarang ini. Sehingga ke depan harus lebih selektif dan investigatif jadi keharusan agar tidak terulang,” tegasnya.

Ia mendorong seluruh institusi pendidikan dan layanan publik untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan setiap proses rekrutmen dan promosi jabatan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi angkat bicara terkait video sejumlah pelajar SMAN 1 Purwakarta melakukan aksi tidak terpuji terhadap gurunya yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut, sejumlah siswa tampak melakukan gestur ejekan terhadap seorang guru di dalam kelas dengan mengacungkan jari tengah ke arah sang pendidik.

Dedi Mulyadi menyatakan rasa prihatin melihat peristiwa yang terjadi di SMAN 1 Purwakarta.

"Saya cukup prihatin dengan peristiwa tersebut. Kronologinya saya sudah mendengarkan paparan dari Dinas Pendidikan," ujar Dedi Mulyadi, Sabtu (18/4/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima Dedi, orang tua dari para siswa yang melecehkan guru tersebut sudah dipanggil dan menyesalkan perbuatan anaknya.

"Anak tersebut orang tuanya sudah dipanggil ke sekolah dan orang tuanya nangis, merasa menyesal atas tindakan anaknya," katanya.

Pihak sekolah juga sudah memberikan sanksi berupa skorsing kepada anak-anak tersebut selama 19 hari agar mendapatkan bimbingan di rumah masing-masing.

"Tapi saya memberikan saran, anak itu tidak skorsing selama 19 hari, ini saran mudah-mudahan bisa digunakan. Tapi, diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, menyapu setiap hari, dan membersihkan toilet," katanya.

Saran tersebut, dapat diterapkan selama 1 sampai 3 bulan, tergantung perkembangan dari anak tersebut.

"Prinsip dasar setiap hukuman yang diberikan harus memberikan manfaat dalam pembentukan karakter, bagaimanapun itu adalah anak yang perlu dibimbing oleh orang tua dan guru," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengalokasikan bantuan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) dalam APBD 2027.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendorong skema kolaborasi pembiayaan antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, bantuan sebesar Rp20 juta yang selama ini diberikan dinilai belum cukup untuk menghasilkan rumah yang layak huni secara maksimal.

"Pemprov Jabar di APBD 2027 nanti bareng sama kabupaten bikin rumahnya. [Laporan Bappeda] kalau Rp20 [juta] enggak ke sana, enggak kemari. Sudah Rp40 [juta]. Pemprov Jabar Rp20 juta, kabupaten/kota Rp20 juta, bareng intervensi rumahnya," katanya, Jumat (17/4/2026).

Dengan skema tersebut, total bantuan untuk satu unit rumah diharapkan meningkat menjadi Rp40 juta, sehingga kualitas pembangunan lebih terjamin.

Namun, Dedi mengakui bahwa program Rutilahu kerap bersinggungan dengan kepentingan politik di tingkat daerah.

"Barang satu rumah oleh dua kebijakan. Saya tahu ada kepentingan politiknya. Enggak ada masalah. Sok, lah," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengambil porsi dalam publikasi program tersebut.

Baginya, yang terpenting adalah hasil akhir berupa rumah layak bagi masyarakat.

"Tongdisebutkeun bantuan di provinsi. Enggak penting bagi saya. Yang penting rakyat saya punya rumah dengan baik," tandasnya.

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti sistem pengaturan lampu lalu lintas di Kota Bandung yang dinilai belum terintegrasi dan justru berkontribusi terhadap kemacetan, terutama di kawasan pintu masuk kota.

Dedi menuturkan, salah satu titik yang paling terdampak adalah kawasan Jalan Pasteur, tepatnya di sekitar Gerbang Tol Pasteur. Di lokasi tersebut terdapat persimpangan dengan lampu lalu lintas yang kerap memicu antrean panjang kendaraan, khususnya setiap akhir pekan.

Ia menilai, keberadaan traffic light di persimpangan tersebut membuat arus kendaraan dari tol menuju pusat kota tidak mengalir lancar ketika volume kendaraan meningkat.

“Setiap Jumat sampai Minggu, Bandung pasti macet di Pasteur. Problemnya ada perempatan dengan traffic light di depan gerbang tol. Kalau akhir pekan, antreannya panjang,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembangunan underpass di kawasan tersebut. Infrastruktur itu diharapkan mampu menghilangkan hambatan lampu merah sehingga kendaraan dari arah tol dapat langsung mengalir menuju pusat kota tanpa harus berhenti di persimpangan.

Selain mendorong pembangunan underpass, Dedi juga meminta agar sistem lampu lalu lintas di Kota Bandung ditata ulang secara menyeluruh. Ia menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung guna mengevaluasi pengoperasian traffic light yang dinilai belum optimal.

“Saya sudah minta Bappeda koordinasi dengan Pemkot Bandung. Traffic light di Kota Bandung ini tidak beraturan,” katanya.

Menurutnya, persoalan semakin kompleks karena sebagian lampu lalu lintas masih dioperasikan secara manual. Kondisi tersebut membuat pengaturan arus kendaraan tidak adaptif terhadap perubahan volume lalu lintas. Padahal, menurutnya, pengelolaan lampu lalu lintas di kota besar seharusnya menggunakan sistem yang terintegrasi sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas secara real time.

“Ini pusat kota. Harus segera dikonektivitasikan supaya pengaturannya efektif,” ujarnya.

Dedi juga menilai tidak semua wilayah membutuhkan lampu lalu lintas. Di beberapa daerah dengan mobilitas kendaraan rendah, keberadaan traffic light justru bisa menjadi penghambat arus lalu lintas.

Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, di mana pengurangan penggunaan lampu lalu lintas di beberapa persimpangan justru membuat arus kendaraan lebih lancar.

“Traffic light itu untuk mengatur kemacetan. Tapi kadang ada daerah mobilnya sedikit malah pakai lampu merah. Itu justru jadi penghambat,” katanya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan lampu lalu lintas, termasuk integrasi sistem antarjalan agar pengaturan arus kendaraan lebih efektif dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.