Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga kelas menengah ke atas untuk mengubah perilaku belanja dengan memprioritaskan warung tetangga dan pedagang keliling guna mengakselerasi penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Tanah Pasundan.

Hal tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi pasca-Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses menyabet penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Terbaik II Tingkat Provinsi dalam Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

"Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar, seperti di warung dan pedagang keliling agar tingkat kemiskinannya terus berkurang," ucap Dedi dalam keterangan di Bandung, Senin.

Pria yang karib disapa KDM itu menegaskan apresiasi nasional ini merupakan buah manis dari konvergensi program terpadu, capaian layanan, serta efektivitas intervensi yang menyentuh level akar rumput di tingkat desa, termasuk laju riil penurunan stunting di lapangan.

Menurut Gubernur, capaian prestisius ini sepenuhnya merupakan bukti nyata dari kinerja kolektif para bupati, wali kota, kepala desa dan kelurahan, ketua RT, RW, hingga militansi kader posyandu di seluruh Jawa Barat.

Oleh karena itu, KDM mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terlena dengan penghargaan ini.

Melainkan harus tetap saling menjaga, bahu-membahu, serta memberikan perhatian konkret terhadap gizi anak-anak di lingkungan sekitar.

"Apabila melihat anak-anak kekurangan gizi, maka segeralah memberikan makanan bergizi," kata Dedi menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aksi pemalakan maupun premanisme yang dapat meresahkan warga dan merusak citra Jawa Barat sebagai daerah yang aman bagi siapa pun yang berkunjung.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul viralnya video dugaan pemalakan terhadap pengendara mobil berpelat B di kawasan Dago, Kota Bandung.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Ir. H. Djuanda, Gang Dago Timur, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, seusai pertandingan terakhir Persib Bandung melawan Persijap Jepara pada Sabtu (30/5/2026) malam.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria menghentikan kendaraan yang melintas dan meminta sejumlah uang kepada pengemudi.

Menanggapi kejadian tersebut, Dedi mengatakan telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk memastikan penanganan kasus berjalan cepat.

"Saya sampaikan mengenai kasus pemalakan dan premanisme di Kota Bandung, tepatnya di kawasan Dago, saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar," ujarnya, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian dan saat ini tengah menjalani proses penanganan di Polsek Coblong.

Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh melakukan tindakan pemalakan terhadap siapa pun, baik warga Jawa Barat maupun masyarakat dari luar daerah yang datang berkunjung.

"[Untuk] seluruh warga Jawa Barat, jangan coba-coba melakukan pemalakan dan premanisme kepada siapa pun, baik warga Jabar maupun masyarakat dari luar daerah yang berkunjung ke Jawa Barat," tegasnya.

Dia menilai praktik premanisme tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mengurangi rasa aman dan nyaman masyarakat. Karena itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan terus melakukan penindakan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Saya sampaikan, kita tidak akan segan-segan untuk memproses hukum agar kebiasaan buruk ini segera dihentikan," ujarnya.

Dedi juga mengajak masyarakat untuk mencari penghasilan melalui pekerjaan yang baik dan halal, bukan dengan cara-cara yang merugikan orang lain.

"Berusahalah dengan baik. Masih terbuka peluang mencari rezeki yang halal dengan kerja keras, dibanding bergaya preman yang mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan orang," katanya.

Pada kesempatan itu, Dedi turut mengapresiasi jajaran kepolisian yang bergerak cepat menangani laporan masyarakat terkait aksi pemalakan tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Polsek Coblong dan Polrestabes Bandung yang telah menangani masalah ini dengan cepat," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Idulfitri 2026 menjadi momentum bagi umat Muslim untuk meminta maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Begitu juga yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai salat Idulfitri di halaman Gedung Sate, Sabtu (21/3/2026).

Ia meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat atas kesalahan dan kekurangannya selama setahun menjabat sebagai gubernur.

Kekurangan itu tampak dari pembangunan infrastruktur yang belum merata hingga sulitnya kehidupan sejumlah warga Jabar.

Contohnya, masih ada saluran irigasi yang belum terbangun, rumah warga yang rusak, anak-anak belum mendapatkan sekolah, dan kesulit warga berobat karena tidak masuk dalam data BPJS Kesehatan.

Ia juga masih melihat ada warga yang meninggal tetapi keluarga tidak mampu membeli kain kafan. Ada juga siswa yang orangtuanya tak mampu membeli baju dan sepatu sekolah. Bahkan, masih ada warga yang tidak bisa makan karena kehabisan beras.

Masalah lain yang kerap ditemui yakni kecelakaan akibat jalan rusak, warga yang tak mampu membayar biaya melahirkan dan pengobatan rumah sakit hingga meninggal.

Menurut ia, kondisi itu tidak akan terjadi apabila Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sunguh-sungguh mengelola anggaran pemerintah.

"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Jabar atas kekeliruan kami dan kami mohon ampun kepada Allah belum memberikan pelayanan terbaik bagi kepentingan masyarakat," ucap KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

Ia berjanji akan mengevaluasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Jabar. Realokasi anggaran akan dilakukan agar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

KDM bahkan berjanji untuk mengurangi waktu tidurnya agar bisa semakin maksimal melayani masyarakat.

“Pemimpin tidak bisa tidur ketika masih ada rakyat yang lapar, tidak sekolah, atau kesulitan berobat,” ucapnya.

Menurut ia, pelayanan maksimal sudah seharusnya diterima masyarakat karena patuh membayar pajak.

Pada kesempatan itu, KDM juga berterima kasih kepada masyarakat Jabar yang sudah patuh membayar pajak. Bahkan, pemasukan pajak Jabar selama Ramadan meningkat dibandingkan bulan lain.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 3.960 warga asal Jabar bekerja di beberapa negara kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar mengatakan, jumlah tersebut berhasil dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar.

"Berdasarkan data Disnaker, ada 3.960 warga Jabar yang bekerja di Timur Tengah. Ini terus kami monitor," katanya di Bandung, Rabu (4/3/2026).

Adi menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait kemungkinan evakuasi jika konflik terus memburuk."Untuk kebijakan evakuasi, kami menunggu informasi teknis dari pemerintah pusat," katanya.

Saat ini, kata Adi, langkah awal yang dilakukan adalah mendata ulang warga Jabar di Timur Tengah dan memastikan keadaan mereka."Berharap warga Jabar yang ada di sana baik-baik saja dan tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia," pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap masyarakat Jawa Barat yang berada di Timur Tengah dalam kondisi aman di tengah konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran. Apabila membutuhkan bantuan, masyarakat Jawa Barat bisa menghubungi nomor telepon 082126030038.

Penyediaan nomor telepon tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga Jabar di Timur Tengah."Semoga kita dalam keadaan sehat, nyaman dan khusyuk berpuasa," ujar KDM, sapaan Dedi Mulyadi, Rabu (4/3/2026).

Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran, Iran, telah menerbitkan surat imbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) di Iran. Dalam surat itu tertulis, WNI diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan diri serta keluarga.

WNI juga diminta memberikan pembaruan informasi terkait situasi di wilayah masing-masing kepada KBRI di Tehran melalui grup koordinasi yang tersedia. Semua WNI diharapkan mematuhi aturan dan arahan dari otoritas keamanan di wilayah masing-masing.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan kanal aduan berupa hotline bagi warga Jawa Barat yang berada di kawasan Timur Tengah.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas situasi yang tengah menjadi perhatian pemerintah dan demi memastikan keselamatan warga.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi perhatian khusus terhadap kondisi warga Jabar di sejumlah negara Timur Tengah.

"Yang ada di Timur Tengah sekarang sedang menjadi perhatian pemerintah. Khususnya Jawa Barat, Pak Gubernur juga concern terhadap hal itu, fokus terhadap keselamatan warga Jawa Barat yang ada di sana," kata Adi Komar saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (3/3/2026).

Menurut Adi, untuk tahap awal Pemprov Jabar menyiapkan hotline sebagai kanal komunikasi bagi warga yang ingin melaporkan kondisi terkini.

Laporan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Jabar bersama instansi terkait, termasuk jika perlu dikoordinasikan hingga tingkat pusat.

"Untuk sementara disiapkan kanal aduan melalui hotline yang kami siapkan. Warga Jawa Barat yang ada di Timur Tengah bisa menyampaikan kondisinya, apa yang diperlukan. Nanti akan kami tindak lanjuti," kata Adi.

Adi menjelaskan, hotline tersebut dikelola oleh Diskominfo Jabar dengan nomor 0821-2603-0038.

Terkait jumlah warga Jabar yang berada di kawasan tersebut, ia menyebut data masih terus diperbarui. Bahkan komunikasi dengan warga di sejumlah negara Timur Tengah masih dilakukan secara bertahap karena tersebar di berbagai kota dan negara.

"Jumlah masih terus update. Tantangannya, warga Jawa Barat di sana tersebar di beberapa kota dan negara," tuturnya.

Ia menambahkan, warga Jabar yang berada di Timur Tengah tersebar di sejumlah negara, mulai dari Iran, Kuwait, Yaman, dan negara sekitarnya.

Status mereka pun beragam, mulai dari pekerja, mahasiswa, hingga warga yang sedang menjalani ibadah umrah dan tertahan akibat situasi yang berkembang.

"Bervariasi, ada yang bekerja, ada mahasiswa, ada juga yang sedang perjalanan umrah dan tertahan. Beberapa sudah menginformasikan kondisinya kepada kami," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Warga Jawa Barat Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan dari kepesertaan bantuan pusat mencapai 1,9 juta orang. Namun jumlah kepesertaan baru yang masuk justru bertambah.

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Noneng Komara Nengsih mengatakan warga Jabar yang masuk ke dalam daftar PBI JKN BPJS Kesehatan jumlahnya terbilang besar mencapai 15 juta jiwa.

“Warga Jabar yang mendapat PBI JKN itu mencapai 15 juta, kemudian yang keluar itu 1,9 juta,” katanya dihubungi di Bandung, Senin (8/2/2026).

Kemudian per tiga bulan, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial melakukan ground check atau proses verifikasi atau pengecekan langsung di lapangan untuk mencocokkan data. Groundcheck ini merupakan proses resmi pendampingan PKH yang dilaporkan ke Kemensos.

“Dari hasil groundcheck itu yang dikeluarkan yang dianggap tidak pantas memperoleh atau ada kekeliruan, banyak yang desil 6 ke atas itu masih menerima. Tapi yang dinonaktifkan itu jumlahnya kecil dibanding yang masuk,” kata Noneng.

Menurutnya dari hasil ground check pula didapatkan ada 2,1 juta warga Jabar yang kemudian tengah diproses masuk atau aktif menjadi PBI JKN. Hal ini menunjukkan jumlah PBI di provinsi tersebut terus meningkat.

“Dari 2025-2026 itu meningkat kurang lebih 145.000 penerima,” katanya.

Noneng memastikan proses pengeluaran dan memasukkan PBI akan berlangsung dinamis setiap 3 bulan. “Total PBI yang masuk lebih tinggi, akan terus berubah setiap 3 bulan, ada yang meninggal dan atau pindah,” katanya.

Pihaknya saat ini tengah membantu Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang berencana mengambil alih 1,9 juta warga yang dihapus dari PBI JKN. “Nanti Dinkes Jabar yang menjadi leading sector-nya, Dinsos Jabar membantu,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pergerakan warga Jawa Barat diprediksi melonjak signifikan pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) terutama ke sejumlah titik favorit.

Dinas Perhubungan Jawa Barat memprediksi sebanyak 42 persen dari total 50,34 juta penduduk Jawa Barat berpotensi melakukan perjalanan.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dhani Gumelar mengatakan posisi geografis Jawa Barat yang berada di jalur utama perlintasan Pulau Jawa menjadi salah satu penyumbang tingginya mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut diperkuat dengan jumlah penduduk yang besar serta daya tarik wisata yang tersebar di berbagai daerah.

"Dan tidak lupa Jawa Barat memiliki destinasi wisata yang sangat diminati selama libur panjang," katanya, Rabu (23/12/2025).

Dari sisi tujuan perjalanan, hasil survei menunjukkan mayoritas warga Jabar memilih bepergian untuk berwisata. Angkanya mencapai 60% dari total potensi pergerakan selama libur Nataru. Sedangkan sisanya, mudik dengan angka 30 %, silaturahmi 4,1 % bekerja 0,1 % dan lainnya sebesar 0,7 %,” katanya.

Tingginya minat berwisata itu tercermin dari lonjakan kunjungan ke sejumlah destinasi favorit di Jawa Barat. Dari tujuh kawasan wisata populer, kawasan Puncak, Bogor, kembali menjadi tujuan utama warga selama libur Natal dan Tahun Baru.

"Kawasan Puncak Bogor merupakan tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi selama tiga tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, di ikuti Kawasan Lembang dan Garut," jelasnya.

Data kunjungan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2024, jumlah wisatawan yang datang ke kawasan Puncak tercatat mencapai 1.233.155 kunjungan, atau naik 135.079 kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sedangkan jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Lembang pada tahun 2025 berjumlah sebanyak 868.470 atau naik 81.693 kunjungan dari tahun 2023 di ikuti Garut sebanyak 554.018 kunjungan," tuturnya.

Bisnis.com,BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kondisi 45 warganya yang menjadi korban bencana alam di Aceh saat ini sudah dalam kondisi aman.

Dedi Mulyadi mengatakan ada banyak warga Jabar dari berbagai daerah seperti Garut, Subang, Purwakarta dan Tasikmalaya yang terdampak banjir di Takengon, Aceh sempat terisolasi. "Mereka terisolasi, dipastikan hari ini mereka dalam keadaan aman," katanya di Bandung, Rabu (9/12/2025).

Pihaknya memastikan mereka sudah mendapatkan perbekalan, dan siap dipulangkan ke daerah masing-masing pada Kamis (10/12/2025).

Dedi mengimbau jika masih ada warga Jabar di wilayah bencana Aceh, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat yang membutuhkan bantuan untuk melaporkan via sosial media.

“Seluruh perbekalan mereka sudah cukup. Relawan sudah melaporkan kondisi di lapangan. Kami juga sudah mengirimkan dana untuk kebutuhan makan, minum, dan keperluan lain sampai hari Kamis,” katanya.

Menurut Dedi, upaya ini bagian dari perhatian pemerintah provinsi pada kondisi warga yang menjadi korban bencana baik di Jabar maupun di luar Jabar.

"Ini adalah bagian dari upaya pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengurus baik yang berada di Jawa Barat maupun yang berada diluar Jawa Barat yang terdampak bencana dan warga Jabar yang terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga cukup banyak karena sudah banyak warga Jabar yang tinggal disana," katanya.

Sebelumnya Pemprov Jabar juga telah membantu kepulangan salah satu warga asal Kota Cirebon, yang akan dipulangkan melalui penerbangan pada Selasa (8/12/2025) kemarin.

"Kepada keluarga di kampung halaman agar tenang. Salah satu warga dari Cirebon hari ini sudah kami fasilitasi kepulangannya. Tiket pesawat dan kebutuhan lainnya sudah dipenuhi,” jelas KDM.