Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) secara resmi menetapkan 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda. Peringatan ini menjadi tonggak kebangkitan jati diri dan karakter warga Jawa Barat.

Peneliti sejarah sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (Unpad) Nina Herlina mengatakan, penetapan Hari Tatar Sunda tanggal 18 Mei merujuk pada peristiwa digantinya nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda oleh Maharaja Trarusbawa pada 18 Mei 669 Masehi.

Peristiwa itu tertulis dalam Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantana dan Cerita Cina dari Dinasti Tang.

"Dengan memperhatikan beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa awal berdirinya Kerajaan Sunda merupakan awal lahirnya Tatar Sunda pada 18 Mei 669 Masehi sehingga dapat ditetapkan sebagai Hari Tatar Sunda," ujar Nina saat jumpa media di Gedung Sate, Jumat (1/5/2026).

Penetapan Hari Tatar Sunda telah diformalkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Hari Tatar Sunda.

Meski demikian, kata Nina, Hari Tatar Sunda tidak dimaksud untuk memperingati berdirinya Kerajaan Sunda, tetapi agar masyarakat terus menghidupkan budaya Sunda di wilayah masing-masing.

Dosen Fakultas Hukum Unpad Hernadi Affandi menambahkan, peringatan ini menjadi tonggak kebangkitan jati diri dan karakter warga Jawa Barat.

Ia menyatakan, peringatan Hari Tatar Sunda berbeda dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat setiap 19 Agustus.

"Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat lebih bersifat administratif kenegaraan, sedangkan Hari Tatar Sunda lebih difokuskan pada penguatan akar budaya dan sejarah," ucap Hernadi.

Keberadaan Hari Jadi Tatar Sunda melengkapi keberadaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Keberadaan kedua hari jadi tersebut tidak perlu dipertentangkan karena tidak saling mengganggu atau meniadakan satu sama lain.

Kehadiran Hari Jadi Tatar Sunda akan memperkuat keberadaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat karena menonjolkan keberadaan dan kekayaan budaya Sunda yang harus dilestarikan

KOMPAS.com - Bank BJB (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk) mengangkat Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama (Komut) Independen, Selasa (28/4/2026).

Penetapan ini dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 Bank BJB yang digelar di Bale Pakuan, Bandung.

Kini, Susi tinggal menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang merupakan pemegang saham pengendali sengaja memasukan Susi sebagai Komut Bank BJB karena mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia itu punya kapabilitas dan integritas.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas,” ujar Dedi dikutip dari Antara, Rabu (29/4/2026).

Penetapan Susi sekaligus merombak jajaran direksi Bank BJB sebagai langkah transformasi bisnis dan memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih berkembang kedepannya.

Dalam RUPST tersebut, Bank BJB mencatat total aset sebesar Rp221,3 triliun dan menasbihkannya sebagai bank pembangunan daerah dengan aset terbesar di Indonesia.

Bebas dari sifat politik

Sebelum penunjukan Susi, Dedi menjelaskan perombakan komisaris didasarkan pada aspek profesionalitas.

Dedi mengarisbawahi, tak ada aspek bersifat politik dalam perombakan jajaran komisaris.

"Untuk jajaran komisaris, kami juga berdasarkan aspek profesionalitas, tidak ada satu pun aspek yang bersifat politik," jelas Dedi dikutip dari ppid,jabarprov.go.id pada 16 April 2026.

Proses perombakan juga sudah dibahas oleh seluruh pemegang saham dan disepakati bersama.

"Dari Pemda Provinsi Jabar sebagai pemegang saham 36 persen, kami mengedepankan profesionalitas. Sikap profesional itu bisa dibuktikan dari komposisi (pimpinan) yang diusulkan, kemudian disepakati oleh seluruh pemegang saham," ungkap Dedi.

Harapannya dengan langkah-langkah di atas bisa memajukan Bank BJB.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, sebagaimana informasi yang sempat beredar di masyarakat.

Dedi Mulyadi menegaskan pemasangan plang yang menyebutkan penutupan jalan sejak 30 April hingga 7 Agustus 2026 tidak sah dan tidak memiliki dasar persetujuan dari pemerintah provinsi.

"Warga Bandung yang saya cintai, Jalan Diponegoro tidak ada penutupan. Selanjutnya, pemasangan plang yang mengatakan ditutup sejak tanggal 30 April sampai 7 Agustus 2026, plang itu dinyatakan tidak berlaku karena tindakan pemasangan tanpa persetujuan gubernur," ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir adanya penutupan akses di kawasan tersebut. Ia juga mengimbau warga untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.

"Semoga kita dalam setiap waktu bisa beraktivitas sebagaimana biasa, bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung yang merupakan kota kebanggaan kita semua," katanya.

Dedi menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penataan kawasan halaman Gedung Sate. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selesai tepat waktu tanpa mengganggu mobilitas masyarakat secara signifikan.

"Semoga penataan halaman Gedung Sate bisa berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurutnya akan terus melakukan koordinasi agar setiap kebijakan terkait infrastruktur dan penataan kota dapat berjalan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat, Sekarwati, memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, informasi yang menyebut adanya penutupan jalan tersebut lewat informasi yang dipasang di area Gasibu sudah diturunkan oleh pihaknya.

Hingga saat ini, aktivitas lalu lintas di kawasan Jalan Diponegoro masih berjalan normal. "Kami klarifikasi, kalau Jalan Diponegoro tidak ditutup," ujarnya.

Meski demikian, Sekarwati menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang tengah menyiapkan penataan kawasan Gedung Sate, termasuk rencana rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro.

Rekayasa tersebut merupakan bagian dari rencana perluasan halaman Gedung Sate yang ke depan akan berdampak pada perubahan jalur lalu lintas di sekitar kawasan tersebut.

"Memang tengah ada penataan halaman Gedung Sate, termasuk rekayasa lalu lintas Jalan Diponegoro. Namun untuk jalan masih dalam tahap persiapan dan akan disosialisasikan terlebih dahulu," katanya.

Dia memastikan setiap perubahan lalu lintas tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah provinsi akan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat sebelum kebijakan diterapkan.

"Kalau sudah ada jadwal atau penerapan rekayasa lalu lintas, pasti akan diumumkan secara resmi," ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG—Pemegang saham pengendali Bank BJB sekaligus Gubernur Jabar Dedi Mulyadi optimistis pencalonan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (PKP) Susi Pudjiastuti akan mulus dalam proses fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dedi Mulyadi mengatakan sosok Susi sekaligus Eydu Oktain Panjaitan yang merupakan Kepala Kanwil BPK Jabar merupakan sosok yang berintegritas dan tepat bagi industri perbankan.

“Bagi pengelola keuangan dan komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas, jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris,” katanya usai RUPST Bank BJB Tahun 2025 di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Usai ditetapkan dalam RUPST, Susi dan Eydu akan mengikuti prosedur resmi di OJK. Berbeda dengan pengajuan Mardigu Wowiek dan Helmy Yahya yang gagal di fit and proper test, kali ini Dedi Mulyadi yakin.

“Tinggal mengikuti prosedurnya yang ditentukan OJK dan saya yakin lulus. Optimis, masa orang berintegritas tidak lulus,” katanya.

Dedi juga kembali mengungkit soal tawarannya ditolak oleh Susi terkait dengan posisi komisaris, namun setelah dibujuk akhirnya bersedia.

“Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Kidul. Walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi ganasnya di laut, kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi,” ujarnya berseloroh.

Terkait dengan para direksi yang baru diangkat, KDM—sapaan akrabnya kembali melanjutkan mempercayakan kalangan internal untuk memimpin, salah satunya menetapkan Ayi Subarna sebagai direktur utama.

“Jajaran direksi juga ditetapkan berdasarkan jenjang karir di BJB. Mereka saya lihat orang baik saya mendorong mereka berkarir mengelola bank dengan baik,” ujarnya.

Fokus memilih jajaran internal Bank BJB sebagai direksi menurutnya belajar dari pengalaman buruk pengelolaan BJB.

“Kita punya pengalaman ketika berasal dari luar punya konektivitas di luar, maka kita menjadi korban yang dirugikan,” pungkasnya.

Bank BJB membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasi senilai Rp1,58 triliun pada 2025. Raihan tersebut meningkat 8,86% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp1,455 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba tersebut didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 7,69% YoY menjadi Rp17,09 triliun hingga akhir 2025.

Bisnis.com, BANDUNG – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB Tahun 2025 menetapkan pembagian dividen senilai Rp900 miliar kepada seluruh pemegang saham.

Pemegang saham pengendali BJB sekaligus Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan ada sejumlah keputusan penting yang dihasilkan dalam RUPST 2025 tersebut, mulai dari pembagian dividen hingga penetapan kepengurusan.

“Keputusannya pertama dividen pemegang saham mengalami kenaikan, ditargetkan Rp900 miliar dividen bisa diterima pada pemegang saham baik saham seri A maupun seri B,” katanya usai RUPST Bank BJB 2025 di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Selanjutnya, para pemegang saham pun menyetujui adanya penambahan struktur jabatan menjadi 7 direksi, yakni ada direktur teknologi informasi yang terpisah dari operasional.

“Karena teknologi informasi harus independen, tidak boleh dia bergabung dengan operasional karena itu menyangkut aspek yang bersifat strategis demi kepentingan bisnis BJB ke depan,” katanya.

Keputusan RUPST berikutnya adalah pemegang saham mengajukan Komisaris Independen Susi Pudjiastuti dan Eydu Oktain Panjaitan.

“Komisaris utama independen awalnya dia menolak, tapi akhirnya bersedia, Ibu Susi. Yang kedua Pak Eydu yang saat ini masih menjabat Kepala BPK dan nantinya akan mengikuti prosedur yaitu mengundurkan diri,” katanya.

KDM berharap dengan keputusan RUPST tersebut ditambah adanya postur baru, maka Bank BJB akan semakin kredibel di mata publik. Bukan hanya eksis sebagai bank pemda tapi digemari di seluruh wilayah Indonesia.

Dirinya juga berseloroh, jika kehadiran Bu Susi di jajaran manajemen akan menjadi warning bagi para pengemplang kredit. “Satu tagline, yang nunggak tidak bayar bikin macet tenggelamkan,” tegasnya.

Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan dividen yang diberikan pada para pemegang saham naik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Total Rp900 miliar, ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya Rp860 miliar, alhamdulilah semua pemegang saham happy,” katanya.

Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab,

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku saat ini masih menunggu pesan singkatnya melalui aplikasi WhatsApp, direspons oleh Menteri PAN-RB Rini Windyantini terkait nasib ribuan tenaga honor di Disdik Jabar, agar bisa segera cair.

Pasalnya, kata dia, kebuntuan komunikasi ini sedikit banyak menghambat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan upah para guru dan tenaga kependidikan non-PPPK tersebut, lantaran adanya risiko jeratan hukum terkait administrasi keuangan negara.

"Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab," ujarnya di Bandung, Selasa.

Dedi menegaskan bahwa meski anggaran tersedia, Pemprov Jabar tidak berani mengambil langkah sepihak untuk membayarkan gaji tersebut.

Hal ini disebabkan adanya regulasi dari pusat yang melarang pembayaran tenaga honorer pasca-pengangkatan PPPK, sehingga pencairan dana tanpa diskresi menteri berpotensi menjadi temuan penyimpangan.

"Ya, minta nanti. Saya harus minta surat MenPAN-RB untuk Provinsi Jawa Barat, bagaimana nasibnya. Karena nanti kalau kami melakukan pembayaran (bisa) disalahkan," ucap pria yang akrab disapa KDM itu.

Menurut dia, pertemuan tatap muka dengan Menteri PAN-RB menjadi agenda mendesak pekan ini guna mencari payung hukum atau jalan tengah agar hak para pekerja di sektor pendidikan itu bisa segera dipenuhi tanpa melanggar aturan.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan tata kelola keuangan tetap berada pada jalur yang benar.

"Pemerintah harus berdiskusi dengan pusat guna mencari jalan tengah," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta para pedagang di kawasan wisata Ciwidey dan Pangalengan untuk menghentikan dominasi kopi saset dan beralih menjual kopi tubruk lokal guna membangun identitas wisata yang berkarakter.

Langkah itu diambil mengingat ironi yang terjadi di Kabupaten Bandung sebagai produsen kopi arabika terbesar di Jawa Barat, namun produk saset pabrikan justru lebih merajai warung-warung di objek wisata ketimbang hasil bumi sendiri.

"Bandung itu penghasil kopi terbaik, tetapi orang yang meminum kopi khas Bandung belum benar-benar merasakannya. Maka di Ciwidey dan Pangalengan, terutama kios yang menjual kopi kemasan saset, seharusnya menjual kopi tumbuk khas hutan Bandung," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Selasa.

Pria yang akrab disapa KDM itu menegaskan bahwa peralihan ke kopi lokal bukan sekadar urusan rasa, melainkan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan daya ingat bagi wisatawan melalui aroma khas daerah.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Jawa Barat, Kabupaten Bandung adalah "raja" kopi arabika dengan tren produksi yang terus meningkat. Pada 2024, produksinya menembus 8.567 ton, melonjak signifikan dibandingkan tahun 2017 yang berada di angka 5.277 ton.

Selain kopi, Dedi juga menyoroti potensi teh Malabar, Ciwidey, dan Pangalengan yang seharusnya menjadi suguhan utama bagi pengunjung.

Menurut dia, pengalaman kuliner autentik seperti menikmati kopi tumbuk, teh lokal, hingga lotek asli wilayah tersebut akan memberikan keterikatan emosional bagi wisatawan.

"Hal itu akan membangun daya ingat. Ketika berkunjung ke sana, rasa kopi berbeda, aroma teh berbeda. Itu yang harus bisa mengikat orang yang datang," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Dedi telah mewacanakan pembatasan penjualan kopi kemasan saset dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung sebagai bentuk komitmen melindungi produk perkebunan lokal dari gempuran produk industri massal.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyoroti maraknya kemunculan ikan sapu-sapu di sejumlah sungai sebagai tanda memburuknya kualitas lingkungan perairan.

Menurut Dedi, ikan sapu-sapu justru berkembang pesat di perairan yang telah tercemar. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan penangkapan atau pemusnahan.

“Ikan sapu-sapu di seluruh daerah silakan saja diambil atau ditangkap. Tapi perlu dipahami, ikan ini tumbuh ketika kualitas sungai sudah menurun,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, dominasi ikan sapu-sapu merupakan indikator bahwa ekosistem perairan tidak lagi sehat. Dalam kondisi tersebut, ikan-ikan endemik yang semestinya hidup di sungai justru tidak mampu bertahan.

“Kalau kualitas sungai menurun, maka yang bertahan hidup hanya sapu-sapu,” katanya.

Dedi menegaskan, ada dua langkah yang harus berjalan beriringan untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh. Pertama, mengendalikan populasi ikan sapu-sapu melalui penangkapan. Kedua, memperbaiki kualitas air agar habitat kembali mendukung kehidupan ikan lokal.

“Kalau ingin sapu-sapu hilang, ada dua hal: ikannya diangkat, dan kualitas airnya diperbaiki supaya ikan endemik bisa hidup lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, fenomena ini hampir pasti ditemukan di wilayah dengan tingkat pencemaran air yang tinggi. “Di daerah yang airnya sudah tercemar, biasanya yang tersisa memang hanya sapu-sapu,” ucapnya.

Terkait langkah di Jawa Barat, Dedi menyebut upaya penangkapan sebenarnya sudah lebih dulu dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.

“Selama ini warga Jabar juga sudah banyak yang mengambil ikan sapu-sapu,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kota Bandung dalam membenahi berbagai persoalan perkotaan, guna mengembalikan kharisma Kota Kembang sebagai ibu kota provinsi.

KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—mengatakan upaya penataan kota tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dilakukan secara gotong royong antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga masyarakat.

“Terima kasih kepada ASN Pemprov Jabar dan ASN Kota Bandung yang terus bahu-membahu membersihkan lingkungannya masing-masing. Minimal satu kilometer menuju kantor harus dalam kondisi bersih, tertata, indah, dan berestetika,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat yang turut terlibat dalam pemulihan wajah Kota Bandung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk mengembalikan karakter Bandung sebagai kota yang berwibawa, modern, dan berorientasi masa depan.

Meski demikian, Dedi menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan krusial yang harus ditangani bersama, terutama sampah yang masih ditemukan menumpuk di sejumlah titik.

“Kita harus pastikan tidak ada lagi tumpukan sampah di sudut-sudut kota. Ini harus ditangani bersama,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung akan mengoptimalkan peran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti serta mendorong pengembangannya menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi.

Selain pengelolaan sampah, kolaborasi juga difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar kota.

Dedi juga menyoroti pentingnya penerangan jalan umum (PJU) yang berfungsi optimal, integrasi sistem CCTV, hingga perbaikan drainase untuk mencegah banjir.

“PJU tidak boleh ada yang mati. Semua harus terang. CCTV juga harus terintegrasi dengan baik antara provinsi dan kota,” tegasnya.

Penanganan kemacetan juga menjadi bagian dari agenda bersama. Pemprov Jabar mendorong pengembangan transportasi publik terintegrasi di kawasan Bandung Raya, termasuk pembangunan infrastruktur seperti underpass dan flyover.

Selain itu, sistem lampu lalu lintas akan diarahkan menggunakan teknologi digital yang adaptif terhadap volume kendaraan di lapangan.

“Lampu lalu lintas harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kendaraan, sehingga lebih efektif mengurai kemacetan,” ujarnya.

KDM menegaskan kolaborasi ini tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga penataan wajah kota secara menyeluruh agar lebih rapi dan menarik, terutama sebagai destinasi wisata unggulan.

Ia pun mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam membenahi kota.

“Terima kasih kepada Wali Kota Bandung yang setiap hari bahu-membahu dengan Pemprov Jabar untuk mengembalikan kharisma, wibawa, dan keanggunan Kota Bandung,” ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Penataan dan perluasan halaman Gedung Sate oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang direncanakan akan merekayasa Jalan Diponegoro menuai reaksi keras.

Di lapangan, gambaran kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Jabar ini lebih parah dari urusan jalan.

Maryani, warga Bandung, mengatakan kawasan Gedung Sate yang melingkup Gasibu, hingga Monumen Perjuangan di daerah Dipati Ukur, tampak indah kalau dilihat dari gambar atau video. Faktanya, jika akhir pekan, kawasan ini kumuh bukan main.

“Padat sama PKL kalau di daerah Monumen Perjuangan sama samping Gedung Pos. Belum kalau sudah di atas jam 12 siang, sampahnya banyak,” katanya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Maryani berharap jika halaman Gedung Sate akan diperluas oleh Dedi Mulyadi, maka wilayah tersebut bisa nyaman bagi wisatawan hingga warga yang berolahraga di sana.

Dia mengaku setuju saja jika ruas jalan depan Gedung Sate dipindah melingkari Gasibu, karena dianggap lebih aman bagi para pengunjung dan pejalan kaki.

“Kalau jalan di depan Gedung Sate mah jarang macet, tapi kalau mau motret atau masuk ke Gedung Sate, harus hati-hati takut ada kendaraan ngebut pas nyeberang. Kalau jalannya dipindahkan mudah-mudahan Gedung Satenya jauh lebih nyaman dikunjungi,” kata perempuan berusia 37 tahun tersebut.

Pegawai swasta ini heran dengan pro kontra urusan penataan Gedung Sate dan Jalan Diponegoro, menurutnya, sudah sepatutnya kawasan ini indah dan tertata. Dia justru menunjuk kawasan Monumen Perjuangan yang menurutnya kumuh, banyak sampah dan PKL yang tidak seragam.

“Aneh aja sih, yang kumuh kayaknya nggak jadi perhatian orang-orang, yang semrawut juga dibiarin, giliran dibenahi ramai?” ujarnya.

Namun, menurutnya, karena anggaran penataan dan perluasan ini mencapai angka hingga Rp15 miliar, Maryani berharap penggunaannya bisa transparan dan tidak dikorupsi. “Kan kita senang kalau uang rakyat dipergunakannya benar mah,” katanya.

Keluhan Maryani soal kesemrawutan di kawasan Gedung Sate dibuktikan sendiri oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang melakukan inspeksi mendadak, pada Senin (20/4/2026).

Dalam tinjauan tersebut, Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan pekerjaan penataan halaman Gedung Sate tahap awal rampung dalam waktu satu pekan, dengan keseluruhan proyek dituntaskan dalam 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

Salah satu fokus utama adalah rekayasa ulang Jalan Diponegoro dan kawasan sekitar Gedung Sate. Skema yang disiapkan berupa pengalihan dan penyatuan arus lalu lintas menjadi dua jalur yang lebih lebar, sekaligus membentuk pola jalan melingkar di area halaman Gedung Sate.

“Jalan tetap berfungsi, bahkan akan lebih baik karena mengelilingi kawasan Gedung Sate. Ini harus jadi lebih indah,” katanya.

Pengalihan arus itu juga menyiratkan bahwa area jogging track di kawasan Gasibu tidak akan terganggu. Penataan tersebut juga mencakup penukaran fungsi lahan, di mana sebagian ruas jalan akan dijadikan perluasan halaman Gedung Sate, sedangkan jalur pengganti disiapkan di sisi lain agar konektivitas tetap terjaga.

Di luar aspek infrastruktur, Dedi secara khusus menyoroti persoalan kebersihan dan estetika kawasan. Ia meminta standar kerja ditingkatkan, bahkan mencontohkan standar kebersihan seperti di Singapura, termasuk memastikan kendaraan proyek tidak mengotori jalan.

“Kebersihan harus maksimal. Jangan sampai pekerjaan justru membuat jalan kotor,” tegasnya.

KDM juga memerintahkan penertiban PKL dan parkir liar di sepanjang trotoar. Ia menegaskan trotoar harus kembali pada fungsi utamanya sebagai ruang pejalan kaki tanpa gangguan aktivitas informal.

“Trotoar harus bersih, tidak boleh ada pedagang sembarangan. Ini ibu kota provinsi,” katanya.

Dalam sidak tersebut, Dedi juga langsung menginstruksikan pembongkaran sejumlah titik yang dinilai mengganggu, termasuk pagar pembatas dan area yang tidak tertata.

Ia bahkan meminta jajaran terkait tidak terpaku pada batas kewenangan administratif dalam menangani kebersihan, di mana harusnya hal itu menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung.

“Jangan bicara kewenangan, yang penting bersih. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Penataan kawasan Gedung Sate ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar membangun wajah Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertib, bersih, dan memiliki kualitas ruang publik yang layak.

“Ini ibu kota. Ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” seloroh KDM.

Bisnis.com, SOREANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti permasalahan banjir di Kabupaten Bandung saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-385 Kabupaten Bandung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin (20/4/2026).

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, memberikan beberapa solusi penanganan banjir di Kabupaten Bandung, salah satunya memperbanyak danau sebagai penampung air hujan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan membantu pembuatan danau di lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

"Bandung itu harus diperbanyak danau karena Bandung itu adalah bendungan," imbuhnya.

Selain membuat danau, KDM menyatakan penanganan banjir perlu dilakukan dengan cara pembenahan tata ruang.

"Penanganan banjir, Pak Bupati dalam tahun ini melakukan perubahan tata ruang karena jujur saja, tata ruang Bandung ini salah, sawah dibuat jadi pabrik," kata KDM.

Ia juga menyoroti permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Bandung sebagai penyebab banjir.

Menurutnya, masalah sampah akan ditangani dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang sudah disepakati antara Pemprov Jabar dengan sejumlah kota/kabupaten di kantor Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu.

KDM pun menegaskan perlunya penghijauan di kawasan Bandung selatan melalui penanaman berbagai tanaman keras, seperti teh dan kopi.

Penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah Bandung Raya dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Bandung, khususnya banjir.

Senada dengan KDM, ia pun sepakat perlunya penghijauan di kawasan Bandung selatan melalui penanaman tanaman keras seperti teh dan kopi, serta pemberdayaan petani untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan melantik 39 anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Jabar periode tahun 2026-2031, di Aula Agus Gustiar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Jalan Asia Afrika No 146 Kota Bandung, Kamis (9/4/2026).

Ke-39 orang yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari 33 anggota BPSK Jabar periode 2026-2031 dan 6 anggota pengganti antar waktu (PAW). Mereka berasal dari sejumlah daerah di Jabar.

Erwan menyebut BPSK memiliki peran sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat pada sektor perdagangan.

"Perannya juga merangkul masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan menyelesaikan pengaduan sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Adapun anggota BPSK yang dilantik ini berasal dari perwakilan Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cianjur.

Erwan meminta kepada seluruh anggota agar bekerja profesional dan proaktif dalam mendengarkan keluhan masyarakat.

"Ciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan rasa tenang, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha," tambah Erwan.

Menurutnya, citra yang diciptakan BPSK akan berpengaruh terhadap citra Pemda Provinsi Jabar. Untuk itu, Erwan meminta agar BPSK Jabar menghadirkan citra positif melalui pelayanan prima kepada masyarakat.

"Jika BPSK hebat maka Pemprov Jabar akan mendapat citra positif. Sebaliknya, jika lalai, maka Pemprov pun akan terdampak negatif,” katanya.

Adapun tugas utama BPSK adalah menangani sengketa konsumen dengan pelaku usaha di luar peradilan hukum. Lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tersebut menangani kasus melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.