Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyoroti maraknya kemunculan ikan sapu-sapu di sejumlah sungai sebagai tanda memburuknya kualitas lingkungan perairan.

Menurut Dedi, ikan sapu-sapu justru berkembang pesat di perairan yang telah tercemar. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan penangkapan atau pemusnahan.

“Ikan sapu-sapu di seluruh daerah silakan saja diambil atau ditangkap. Tapi perlu dipahami, ikan ini tumbuh ketika kualitas sungai sudah menurun,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, dominasi ikan sapu-sapu merupakan indikator bahwa ekosistem perairan tidak lagi sehat. Dalam kondisi tersebut, ikan-ikan endemik yang semestinya hidup di sungai justru tidak mampu bertahan.

“Kalau kualitas sungai menurun, maka yang bertahan hidup hanya sapu-sapu,” katanya.

Dedi menegaskan, ada dua langkah yang harus berjalan beriringan untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh. Pertama, mengendalikan populasi ikan sapu-sapu melalui penangkapan. Kedua, memperbaiki kualitas air agar habitat kembali mendukung kehidupan ikan lokal.

“Kalau ingin sapu-sapu hilang, ada dua hal: ikannya diangkat, dan kualitas airnya diperbaiki supaya ikan endemik bisa hidup lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, fenomena ini hampir pasti ditemukan di wilayah dengan tingkat pencemaran air yang tinggi. “Di daerah yang airnya sudah tercemar, biasanya yang tersisa memang hanya sapu-sapu,” ucapnya.

Terkait langkah di Jawa Barat, Dedi menyebut upaya penangkapan sebenarnya sudah lebih dulu dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.

“Selama ini warga Jabar juga sudah banyak yang mengambil ikan sapu-sapu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan langkah penanganan ikan sapu-sapu yang dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem perairan di Jakarta.

Dalam penjelasannya, Pramono mengungkapkan bahwa ikan sapu-sapu kini telah mendominasi sejumlah perairan di Jakarta. Dominasi ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan populasi yang pesat, tetapi juga mulai menekan keberadaan biota air lainnya yang hidup di habitat yang sama.

“Langkah ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan Jakarta sudah sangat dominan, mencapai sekitar 80 persen sampai 90 persen dari populasi biota air, sehingga mengganggu kondisi ekosistem perairan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Situasi ini kemudian menimbulkan persoalan yang lebih luas terkait dampak ekologis dari keberadaan ikan sapu-sapu itu sendiri, yang dikenal berbahaya bagi ekosistem karena mampu mengubah struktur alami perairan serta menekan populasi ikan lokal yang tidak memiliki daya saing serupa.

Ikan sapu-sapu atau Hypostomus plecostomus sebenarnya berasal dari Amerika Selatan, namun kini telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kajian ekologi, spesies ini dikategorikan sebagai ikan invasif karena hidup di luar habitat aslinya dan berpotensi merusak keseimbangan lingkungan baru yang ditempatinya.

Seiring dengan penyebarannya yang semakin luas, para peneliti menilai bahwa fenomena ini telah membawa dampak global yang perlu mendapat perhatian serius. Peneliti dari Texas A&M University, Joshuah Perkin, menyebut bahwa penyebaran ikan invasif seperti sapu-sapu telah menjadi masalah lintas negara yang memerlukan perhatian serius.

“Alasan mengapa dunia perlu peduli dengan penelitian ini adalah karena ini merupakan masalah global,” katanya.

Lebih lanjut, Joshuah menjelaskan bahwa ikan ini telah menyebar ke berbagai wilayah perairan di Amerika Serikat, seperti Texas dan Florida. Luasnya distribusi tersebut membuat upaya pengendalian menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak ekosistem yang berbeda.

Di sisi lain, perilaku hidup ikan sapu-sapu di dasar perairan turut memperparah kondisi ekosistem sungai. Ikan ini memakan berbagai material organik, sehingga secara langsung bersaing dengan ikan lokal dalam memperoleh sumber makanan yang terbatas.

Akibatnya, keberadaan ikan sapu-sapu tidak lagi sekadar menjadi bagian dari rantai makanan, melainkan mulai mendominasi dan mengganggu keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Dampak yang ditimbulkan antara lain:

* Memakan alga, sisa organik, hingga telur ikan lain di dasar sungai
* Menekan populasi ikan lokal karena persaingan makanan
* Merusak struktur dasar sungai melalui aktivitas menggali
* Berkembang biak cepat sehingga sulit dikendalikan

Dampak-dampak tersebut kemudian berujung pada terganggunya rantai makanan alami di perairan. Ketika populasi ikan lokal menurun, maka keseimbangan ekosistem sungai pun ikut terganggu secara keseluruhan, termasuk terhadap organisme lain yang bergantung pada sistem tersebut.

Selain faktor biologis, penyebaran ikan sapu-sapu juga tidak lepas dari peran manusia. Joshuah menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama adalah kebiasaan melepaskan ikan peliharaan ke alam liar ketika sudah tidak mampu merawatnya, yang justru memperparah kondisi ekosistem.

“Setiap hewan yang dipelihara seharusnya tidak dilepaskan ke alam liar,” katanya.

Dia pun menambahkan bahwa meskipun terdapat ikatan emosional dengan hewan peliharaan, pelepasan ke alam bukanlah solusi yang tepat. Justru, tindakan tersebut dapat menimbulkan masalah baru bagi spesies lokal dan keseimbangan ekosistem.

“Memang sulit untuk menghilangkan ikan peliharaan yang sudah dirawat, dan melepaskannya ke alam mungkin terasa seperti hal yang benar, tetapi berdasarkan banyak bukti ilmiah, ikan-ikan ini dapat menimbulkan masalah bagi spesies lokal dan ekosistem,” tambahnya.

Dengan kondisi tersebut, upaya penanganan ikan sapu-sapu kini difokuskan pada pengendalian populasi, bukan pemusnahan total. Pendekatan ini dinilai lebih realistis untuk menekan dampak tanpa menimbulkan gangguan baru pada ekosistem.

“Upaya pengendalian fungsional, yaitu mengurangi jumlahnya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penguburan ikan sapu-sapu secara hidup-hidup yang dinilai tidak sesuai prinsip Islam.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menyebut tindakan tersebut telah menyalahi dua prinsip, yakni prinsip rahmatan lil ‘alamin dan prinsip kesejahteraan hewan.

Namun, dia mengakui kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam membasmi ikan sapu-sapu itu baik atau ada maslahah, karena itu termasuk hifẓ al-bī’ah (Perlindungan Lingkungan).

Sebab, ikan sapu-sapu termasuk golongan ikan invasif yang dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam ikan lokal.

"Itu sejalan dengan maqāṣid syariah yaitu masuk kategori ḍharūriyyāt ekologis modern”, kata Miftah, saat dikutip dari laman resmi MUI, dilihat pada Minggu (19/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan masuk Hifẓ an-Nasl (Keberlanjutan makhluk hidup), karena dapat menjaga biodiversitas dan mencegah kepunahan spesies local, sehingga keseimbangan generasi makhluk hidup dapat terjaga.

Kendati demikian, dia menuturkan dari perspektif syariah terdapat permasalahan, yaitu membunuh hewan dibolehkan jika ada maslahat, namun metode mengubur ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup-hidup terdapat unsur penyiksaan karena termasuk memperlambat kematian.

"Cara tersebut dianggap menimbulkan penderitaan yang tidak perlu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan untuk memberantas ikan sapu-sapu. Pemberantasan ikan sapu-sapu dilakukan karena dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem.

Kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu digalakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat pengerukan, pembersihan sungai dan saluran, serta pemulihan ekosistem perairan di Jakarta.

Pramono mengatakan operasi penangkapan ikan sapu-sapu juga dilakukan sebab keberadaan spesies invasif itu telah mendominasi sejumlah perairan di Jakarta. Keberadaan ikan sapu-sapu juga mengganggu keseimbangan ekosistem.

“Langkah ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan Jakarta sudah sangat dominan, mencapai sekitar 80% sampai 90% dari populasi biota air, sehingga mengganggu kondisi ekosistem perairan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (17/4/2026).

Adapun, seluruh hasil tangkapan akan ditangani sesuai prosedur, yaitu dimatikan dan dikubur secara higienis di lokasi yang telah ditentukan. Tujuannya agar ikan tidak kembali lepas ke perairan, tidak diperjualbelikan, dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos alami.