Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor sumber daya alam (SDA) dinilai harus disertai penguatan tata kelola, transparansi, hingga pengawasan independen agar tidak memunculkan konflik kepentingan dan risiko eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Pengamat dan Program Director Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengatakan pemerintah perlu belajar dari model pengelolaan sumber daya alam di Norwegia yang memisahkan secara tegas fungsi operator, regulator, dan pengawas.

Menurutnya, pemisahan kewenangan menjadi penting agar BUMN pengelola SDA tetap dapat diawasi dan ditindak apabila melakukan pelanggaran, termasuk terkait lingkungan hidup.

“Kita butuh organisasi yang sama-sama kuat antara pemain dan pengawasnya,” ujar Ashov dalam webinar bersama Celios, Kamis (21/5/2026).

Dia menilai salah satu tantangan terbesar dalam pembentukan BUMN ekspor SDA adalah memastikan tidak adanya impunitas terhadap perusahaan negara, terutama dalam proyek strategis nasional (PSN) yang selama ini dinilai terlalu terlindungi dari pengawasan publik.

Ashov menyoroti lemahnya perlindungan lingkungan dalam sejumlah regulasi, termasuk pasca penerapan omnibus law, yang dinilai menurunkan kualitas pengawasan lingkungan hidup.

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu memastikan BUMN ekspor SDA tidak memperoleh perlakuan istimewa yang membuatnya kebal terhadap sanksi atau pengawasan.

Selain pemisahan fungsi yang jelas, Ashov juga menekankan pentingnya pengaturan konflik kepentingan dan larangan rangkap jabatan dalam struktur pengelolaan BUMN tersebut.

Menurutnya, persoalan benturan kepentingan, kedekatan politik, hingga keterlibatan political exposed person menjadi faktor penting yang harus diantisipasi sejak awal.

“Apakah pemerintah mampu mengelola konflik kepentingan dan kroni-kroni politik, itu yang harus dilihat,” katanya.

Ashov menilai pembentukan entitas ekspor satu pintu memang dapat membantu pemerintah mempercepat pengumpulan penerimaan negara dan meminimalkan praktik manipulasi perdagangan seperti under invoicing atau transfer pricing.

Namun, skema tersebut juga mengandung risiko moral hazard apabila tidak diiringi transparansi dan pengawasan yang kuat.

Dia mengingatkan pemerintah menghadapi beban pembuktian untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara akuntabel dan tidak sekadar menjadi alat konsolidasi kekuasaan ekonomi negara.

Menurutnya, transparansi radikal menjadi syarat utama agar pengelolaan ekspor SDA tidak berujung pada kerusakan ekologis maupun eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

“Overeksploitasi sangat mungkin terjadi ketika negara sedang menghadapi tekanan fiskal,” ujarnya.

Ashov menilai pemerintah juga perlu memastikan penerimaan tambahan dari sektor SDA tidak semata digunakan untuk menutup kebutuhan fiskal jangka pendek, melainkan diarahkan untuk kepentingan jangka panjang seperti model sovereign wealth fund di Norwegia.

Di sisi lain, dia menyoroti pentingnya distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil, termasuk melalui penguatan layanan publik, penanganan daerah terdampak bencana, hingga perlindungan sosial.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membuka opsi penguatan penerimaan negara dari instrumen lain seperti wealth tax bagi kelompok super kaya atau windfall profit tax terhadap keuntungan berlebih sektor tertentu.

Oleh karena itu, Ashov meminta pemerintah memastikan pembentukan BUMN ekspor SDA dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pengawasan independen, serta perlindungan lingkungan dan kepentingan publik.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penguburan ikan sapu-sapu secara hidup-hidup yang dinilai tidak sesuai prinsip Islam.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menyebut tindakan tersebut telah menyalahi dua prinsip, yakni prinsip rahmatan lil ‘alamin dan prinsip kesejahteraan hewan.

Namun, dia mengakui kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam membasmi ikan sapu-sapu itu baik atau ada maslahah, karena itu termasuk hifẓ al-bī’ah (Perlindungan Lingkungan).

Sebab, ikan sapu-sapu termasuk golongan ikan invasif yang dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam ikan lokal.

"Itu sejalan dengan maqāṣid syariah yaitu masuk kategori ḍharūriyyāt ekologis modern”, kata Miftah, saat dikutip dari laman resmi MUI, dilihat pada Minggu (19/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan masuk Hifẓ an-Nasl (Keberlanjutan makhluk hidup), karena dapat menjaga biodiversitas dan mencegah kepunahan spesies local, sehingga keseimbangan generasi makhluk hidup dapat terjaga.

Kendati demikian, dia menuturkan dari perspektif syariah terdapat permasalahan, yaitu membunuh hewan dibolehkan jika ada maslahat, namun metode mengubur ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup-hidup terdapat unsur penyiksaan karena termasuk memperlambat kematian.

"Cara tersebut dianggap menimbulkan penderitaan yang tidak perlu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan untuk memberantas ikan sapu-sapu. Pemberantasan ikan sapu-sapu dilakukan karena dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem.

Kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu digalakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat pengerukan, pembersihan sungai dan saluran, serta pemulihan ekosistem perairan di Jakarta.

Pramono mengatakan operasi penangkapan ikan sapu-sapu juga dilakukan sebab keberadaan spesies invasif itu telah mendominasi sejumlah perairan di Jakarta. Keberadaan ikan sapu-sapu juga mengganggu keseimbangan ekosistem.

“Langkah ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan Jakarta sudah sangat dominan, mencapai sekitar 80% sampai 90% dari populasi biota air, sehingga mengganggu kondisi ekosistem perairan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (17/4/2026).

Adapun, seluruh hasil tangkapan akan ditangani sesuai prosedur, yaitu dimatikan dan dikubur secara higienis di lokasi yang telah ditentukan. Tujuannya agar ikan tidak kembali lepas ke perairan, tidak diperjualbelikan, dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos alami.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri pariwisata global saat ini terus bertumbuh seiring dengan semakin pulihnya kepercayaan wisatawan yang mendorong terjadinya peningkatan perjalanan lintas negara sehingga banyak destinasi yang kembali bergairah.

Namun di tengah pertumbuhan tersebut, muncul tantangan baru untuk memastikan bahwa pariwisata tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

Isu seperti tata kelola destinasi, pemerataan manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, hingga pemanfaatan teknologi digital menjadi pembahasan utama di berbagai forum internasional.

Negara-negara berkembang didorong untuk tidak hanya menjual potensi, tetapi benar-benar membangun sistem pariwisata yang kuat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal.

Hal tersebut menjadi fokus dalam UN Tourism Ministers’ Summit 2026 yang digelar dalam rangkaian ITB Berlin di Berlin, Jerman. Forum ini diselenggarakan oleh UN Tourism bekerja sama dengan Messe Berlin, dan mempertemukan para menteri pariwisata serta pelaku industri global.

Sekretaris Jenderal UN Tourism, Shaikha Al Nuwais, dalam sambutannya menegaskan pentingnya stabilitas bagi pertumbuhan sektor ini. “Pariwisata membutuhkan perdamaian, dan perdamaian menumbuhkan pariwisata. Keduanya saling terkait,” ujarnya.

Menurutnya, konektivitas dan infrastruktur hanya bisa berkembang dengan baik jika ada stabilitas dan kerja sama antarnegara.

Dalam forum tersebut, Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri turut menekankan bahwa pertumbuhan pariwisata global yang signifikan harus diiring dengan kebijakan yang inklusi dan berkelanjutan.

“Transformasi destinasi tidak hanya soal meningkatkan angka wisatawan, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat lokal dan menjaga keberlanjutan jangka panjang,” kata Widiyanti.

Karena itulah, Indonesia mendorong pendekatan pariwisata berkualitas, termasuk melalui pengembangan destinasi berbasis komunitas dan kemitraan publik–swasta yang sehat.

“Investasi harus selaras dengan kebutuhan destinasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung promosi dan pengelolaan destinasi secara lebih efektif.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pariwisata global. Di tengah persaingan yang semakin ketat, komitmen pada keberlanjutan, kolaborasi, dan inovasi dinilai menjadi kunci agar destinasi berkembang dapat naik kelas dan lebih berdaya saing di pasar internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai rencana pencabutan izin atau pengambilalihan perusahaan tambang yang dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dapat dipahami sebagai langkah penegakan hukum dan penguatan tata kelola sektor sumber daya alam.

“Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menata ulang praktik usaha agar selaras dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan terhadap peraturan, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Kamis (19/2/2026).

Menurut dia, dampak kebijakan tersebut terhadap minat dan stabilitas investasi akan sangat bergantung pada cara pelaksanaannya, apakah berbasis aturan yang jelas dan konsisten atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Saya menilai pencabutan izin sebagai langkah korektif yang diperlukan untuk menertibkan pelaku usaha yang tidak patuh. Dalam kerangka ini, kebijakan tersebut justru akan memperbaiki kualitas iklim investasi karena memberikan sinyal bahwa pemerintah serius menjaga standar lingkungan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Josua menambahkan, investor jangka panjang cenderung lebih tertarik pada negara dengan aturan tegas dan konsisten dibandingkan negara yang longgar tetapi tidak pasti. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pencabutan atau pengambilalihan yang tidak transparan, tidak didahului mekanisme peringatan dan evaluasi yang jelas, atau terkesan mendadak, dapat memunculkan persepsi risiko kebijakan.

“Persepsi ini berpotensi menahan keputusan investasi baru atau mendorong investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk menutup risiko,” jelasnya.

Dari sisi stabilitas iklim investasi domestik, ia menegaskan bahwa ancaman utama bukan terletak pada pencabutan izin itu sendiri, melainkan pada potensi ketidakpastian aturan. Jika pemerintah mampu menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan melalui audit yang terukur, dasar hukum yang kuat, serta memberikan ruang pembelaan yang adil bagi perusahaan, maka dampak negatif terhadap investasi dapat diminimalkan.

“Bahkan, dalam jangka menengah, kebijakan ini bisa meningkatkan kepercayaan karena menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat,” tambahnya.

Seperti diketahui pada akhir Januari 2026, Istana Presiden mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang disebut melanggar peraturan kawasan hutan nasional. Kerusakan lingkungan tersebut disebut berkontribusi terhadap banjir di Sumatra pada akhir 2025.

Namun hingga kini, masih terdapat sejumlah perusahaan yang izinnya belum diputuskan untuk dicabut atau diambil alih. Beberapa di antaranya terkait aktivitas pertambangan yang masih dalam kajian ulang pemerintah.

Josua menilai, inkonsistensi atau perubahan kebijakan yang sulit diprediksi akan meningkatkan sensitivitas risiko investasi, terutama di sektor tambang yang padat modal dan berjangka panjang.

Presiden sudah katakan berkali-kali, termasuk ke saya, dia tidak mau ada miscarriage of justice,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan, dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen pada penegakan hukum lingkungan, namun memberi kesempatan bagi perusahaan yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.

“Presiden sudah katakan berkali-kali, termasuk ke saya, dia tidak mau ada miscarriage of justice,” kata Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, pemerintah membedakan antara kegiatan yang benar-benar ilegal dan kegiatan yang memiliki izin, sehingga penanganan tidak dapat disamakan meskipun sama-sama menimbulkan dampak lingkungan.

Hashim menyampaikan, perusahaan yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah, asosiasi usaha, atau mekanisme yang disiapkan negara untuk menilai kembali kasus secara objektif.

“Kalau memang ada kesalahan prosedur atau fakta di lapangan, itu bisa diperbaiki,” ujar dia.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum lingkungan, melainkan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data dan proses yang akurat.

Hashim mengatakan, terdapat empat perusahaan yang pemiliknya telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah karena menilai perusahaan mereka sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin.

"Ada empat perusahaan pemiliknya sampaikan ke pemerintah itu minta ditinjau kembali," ungkap dia.

Pemerintah, lanjut Hashim, tetap memprioritaskan perlindungan lingkungan dan kepentingan publik dalam setiap langkah penindakan terhadap pelanggaran.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi agar keputusan akhir dapat diterima semua pihak.

“Kita harus memastikan semua proses ini transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Hashim menyebut, penanganan kasus lingkungan harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem.

Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan dan prinsip keberlanjutan.

Sebelumnya, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kegiatan usaha berbasis sumber daya alam di kawasan hutan nasional pada 20 Januari 2026.

Pencabutan izin tersebut merupakan hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, dengan temuan pelanggaran mencakup 22 perusahaan pemanfaatan hutan serta enam perusahaan di sektor tambang dan perkebunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut menghentikan seluruh aktivitas enam lokasi tambang Galian C di wilayah Kecamatan Banyuresmi dan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penutupan dilakukan setelah ditemukan berbagai persoalan perizinan dan kekhawatiran serius terhadap dampak kerusakan lingkungan.

Langkah penutupan ini menegaskan sikap pemerintah daerah yang memprioritaskan perlindungan lingkungan di tengah tingginya tekanan kebutuhan bahan bangunan. Seluruh aktivitas penambangan di enam titik tersebut dinyatakan tidak boleh beroperasi sampai kewajiban administrasi, teknis, dan lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan, Garut memiliki karakter sebagai daerah konservasi dan pariwisata yang tidak bisa dikompromikan.

"Kepentingan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam yang menjadi aset jangka panjang daerah," ujar Syakur, Rabu (7/1/2026).

Dia menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan material pembangunan, namun penambangan harus berada dalam koridor hukum dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Jika aktivitas tambang mengancam keseimbangan alam dan tidak taat aturan, maka penghentian menjadi pilihan yang tidak terelakkan.

Dari hasil evaluasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, diketahui terdapat enam izin usaha pertambangan Galian C di kawasan tersebut. Namun, hanya tiga yang terpantau aktif beroperasi dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, seluruhnya tetap masuk dalam kebijakan penghentian sementara.

Pengawas Cabang Dinas ESDM Jawa Barat, Saeful Ali Anwar, menjelaskan penutupan dilakukan karena perusahaan belum melengkapi persyaratan utama, terutama rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang menjadi syarat mutlak dalam operasional pertambangan.

“Tanpa RKAB yang sah, kegiatan tambang tidak diperbolehkan. Karena itu, seluruh aktivitas dihentikan sampai kewajiban tersebut dipenuhi dan dievaluasi,” ujar Saeful.

Dia mengungkapkan, sebagian besar perusahaan tambang tersebut telah beroperasi cukup lama, bahkan mencapai 10 hingga 15 tahun dan saat ini memasuki masa perpanjangan kedua. Kondisi ini membuat evaluasi menjadi lebih ketat, khususnya terkait kewajiban pemulihan lingkungan pascatambang.

Menurut Saeful, jika dalam proses evaluasi ditemukan pelanggaran serius, termasuk pengabaian terhadap reklamasi dan pemulihan lahan, maka pencabutan izin bukan hal yang mustahil. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak ingin mewariskan kerusakan lingkungan jangka panjang akibat kelalaian pengelolaan tambang.

Sementara itu, salah satu perwakilan perusahaan tambang, Dicky Budiman, mengakui adanya keterlambatan pengesahan izin melalui sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM. Ia menyebut, proses administrasi untuk RKAB tahun 2026 masih berjalan dan belum mendapatkan persetujuan.

Meski demikian, Dicky mengklaim pihaknya selama ini berupaya patuh terhadap aturan serta rutin melaporkan rencana kerja tahunan. Ia juga menyebut perusahaan berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pembayaran pajak sekitar Rp400 juta per tahun.

Namun, pemerintah daerah menilai kontribusi fiskal tidak bisa dijadikan pembenaran jika aspek legalitas dan kelestarian lingkungan diabaikan. Penutupan enam tambang ini menjadi sinyal kuat bahwa Garut tidak ingin terjebak pada model pembangunan yang merusak alam demi keuntungan jangka pendek.

Dengan penutupan ini, Pemerintah Kabupaten Garut menegaskan arah kebijakan pembangunan yang lebih berimbang antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. "Ke depan, seluruh aktivitas pertambangan di Garut akan berada di bawah pengawasan ketat, dengan prinsip utama, taat hukum, ramah lingkungan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat," kata Syakur.

Bisnis.com, SUMBAWA - Di antara perbukitan hijau dan ekosistem pesisir Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tersimpan kekayaan hayati yang menjadi warisan masa depan. Menyadari bahwa keberlanjutan operasional harus berjalan selaras dengan kelestarian alam, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, resmi memperkuat komitmennya melalui kemitraan strategis bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat.

Kemitraan ini dibangun atas kesepahaman bersama untuk mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang lebih terintegrasi. Melalui sinergi ini, koordinasi dalam menjaga ekosistem di wilayah lingkar tambang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas.

Kolaborasi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian penguatan fungsi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di tiga lokasi prioritas: Cagar Alam Pedauh, Cagar Alam Jereweh, dan Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang. Kerja sama ini mencakup pengawasan kawasan, perlindungan flora dan fauna endemik, pengembangan pusat informasi penelitian, hingga pemberdayaan ekonomi hijau bagi masyarakat sekitar.

Salah satu implementasi nyata dari kolaborasi ini dilakukan di Cagar Alam Jereweh melalui upaya pelestarian Kakatua Jambul Kuning, burung endemik yang kini statusnya terancam punah. Program ini melampaui sekadar perlindungan satwa; AMMAN menempatkan masyarakat lokal sebagai garda terdepan pelestarian. Warga diberdayakan untuk terlibat aktif dalam pemantauan habitat sekaligus menjadi edukator konservasi. Dengan model ini, perlindungan alam tidak lagi menjadi beban, melainkan jalan bagi peningkatan kesejahteraan warga melalui harmoni dengan lingkungan.

Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN, menekankan pentingnya kolaborasi jangka panjang ini. ”Di AMMAN, kami meyakini bahwa setiap derap langkah perusahaan harus meninggalkan jejak yang menghidupkan. Kerja sama dengan BKSDA NTB ini merupakan satu dari berbagai rangkaian kemitraan strategis kami untuk memastikan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa keindahan dan kekayaan hayati Sumbawa Barat tidak hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita, tetapi sebuah warisan nyata yang terus tumbuh. Ini adalah upaya kami: menambang dengan tanggung jawab, menjaga dengan hati,” ujarnya.

Inisiatif ini memperkuat rekam jejak lingkungan AMMAN yang telah berjalan, mulai dari reklamasi lahan pascatambang dengan spesies lokal, konservasi penyu di kawasan pesisir, hingga pengelolaan limbah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai KSDA NTB, Budhy Kurniawan, berharap sinergi ini menjadi pemantik bagi pengelolaan keanekaragaman hayati yang lebih mumpuni dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Direktur Perencanaan Konservasi, Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si., turut memberikan apresiasinya, “Kerja sama dengan Balai KSDA NTB yang dilandasi prinsip saling percaya dan saling memberi manfaat ini adalah pengejawantahan nyata dari ‘good mining practice’ yang dijalankan oleh AMMAN.”

Melalui kemitraan ini, AMMAN membuktikan bahwa kemajuan industri dan kelestarian alam bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dapat berjalan beriringan demi masa depan Indonesia yang lebih hijau.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat dan perlindungan keanekaragaman hayati dalam forum internasional United for Wildlife Global Summit serta High-Level Ministerial Roundtable yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.

Dalam sambutannya di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia, Raja Juli menekankan bahwa percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

“Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujarnya lewat rilisnya, Selasa (5/11/2025).

Forum bergengsi ini diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales, dan dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William bersama delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.

Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pada Maret 2025, pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai langkah nyata menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui kebijakan ini, Kementerian Kehutanan menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029.

Dia menegaskan, pengakuan hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga strategi efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50%, menurut data SOIFO 2024,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Raja Juli menyampaikan pentingnya tata kelola hutan berbasis masyarakat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

“Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk menanggulangi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.

Menutup pidatonya, dia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global demi melestarikan warisan alam dunia bagi generasi mendatang.

“Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang.”

Direktur Eksekutif United for Wildlife Tom Clements pun memberikan apresiasi dan menilai langkah Indonesia sebagai bentuk kepemimpinan global dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

“Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujar Clements.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ilmuwan menemukan "dunia lain" di balik gunung es raksasa yang pecah di Kutub Selatan. Ribuan ikan ditemukan hidup dalam kondisi paling ekstrem di dasar laut Antartika.

Sekitar 1.000 sarang berbentuk lingkaran ditemukan di dasar Laut Weddell bagian barat oleh kapal selam yang dioperasikan dari jarak jauh (ROV).

ROV tersebut sebetulnya dikerahkan ke balik es yang pecah untuk mencari kapal Endurance yang karam pada 1912. Para peneliti menggunakan ROV untuk meniti jejak Sir Ernest Shackleton, penjelajah kutub, pemimpin Endurance dalam pelayaran mengarungi kutub.

Sarang ikan yang ditemukan para peneliti dibangun oleh ikan yellowfin notie, salah satu spesies dari rock cod. Lokasinya berada di area yang sebelumnya ditutupi oleh lapisan es setebal 200 meter.

Ribuan ikan "mengurus" sarang tersebut sehingga area lokasinya bersih dari plankton. Sebagian sarang terpisah sendiri, sebagian lain terlihat mengelompok.

Foto: dok Weddell Sea Expedition Temuan habitat ikan di balik es Antartika oleh Weddell Sea Expedition.

Bongkahan es yang pecah di atas "dunia lain" tersebut adalah A68 yang ukurannya mencapai 5.800 kilometer persegi. Kini, A68 adalah gunung es terbesar ke-6 yang pernah tercatat.

Temuan habitat ribuan ikan di bawah lapisan es memperkuat argumen pihak yang mengusulkan Laut Weddell dijadikan wilayah terlindungi. Sarang di dasar laut adalah bukti bahwa lautan dingin tetap memiliki posisi penting dalam rantai makanan kehidupan di Antartika.

"Laut Weddell berubah dengan cepat. Cuaca yang makin hangat dan berangin berdampak terhadap es dan habitat di laut, makin memaksa ekosistem yang sudah seimbang untuk beradaptasi. Meskipun begitu, Laut Weddell tetap tak punya status terlindungi," kata Koalisi Laut Selatan dan Antartika.

"Jerman telah mengusulkan pelindungan Laut Weddell sejak 2018 kepada negara-negara yang bertugas melindungi Laut Selatan. Ini akan melindungi area seluas 2 juta kilometer persegi tempat tinggal satwa laut yang hampir tak tersentuh, termasuk habitat kutub yang langka."

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyoroti langkah menuju kedaulatan ekologis termasuk dari penanganan radioaktif Cesium-137 di Cikande hingga upaya penanganan sampah.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan langkah nyata menuju kedaulatan lingkungan dan ketahanan ekologis nasional lewat Kementerian Lingkungan Hidup.

Salah satu langkah nyata dengan KLH mempertegas kedaulatan ekologis melalui penanganan kontaminasi radioaktif di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Insiden paparan Cesium-137 berhasil ditangani melalui kolaborasi lintas lembaga.

"Kasus Cikande menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan juga bagian dari pertahanan negara. Kedaulatan lingkungan mencakup keamanan ekologis," ujarnya dalam keterangan, Selasa (21/10/2025).

Selama setahun terakhir KLH/BPLH mencatat capaian historis dalam penanganan krisis sampah nasional melalui kebijakan akhiri open dumping sampah: bangun peradaban harmonis dengan alam dan budaya.

Sebanyak 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping ditutup atau direvitalisasi, setara dengan penurunan 21,85% timbunan sampah nasional atau sekitar 12,37 juta ton per tahun.

Langkah itu juga dipertegas dengan komitmen pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai bagian dari target penyelesaian sampai mencapai 51% di 2025 dan 100% pada 2029.

KLH membentuk Waste Crisis Center (WCC) yang mengintegrasikan pemantauan kapasitas TPA secara real-time dan penanganan cepat di daerah darurat sampah.

Selain itu, kebijakan percepatan penanganan sampah kini bertransformasi menuju pengelolaan berbasis energi.

Transformasi pengelolaan sampah kini diarahkan menuju pengelolaan berbasis energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama.

Proyek itu menjadi wujud nyata transisi energi hijau dan kontributor langsung dalam pemenuhan target dokumen iklim second NDC Indonesia yang akan disampaikan pada COP30 di Brasil.

"Second NDC sedang difinalisasi agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Kami tidak backsliding, justru menaikkan ambisi agar seluruh instrumen pembiayaan hijau, termasuk waste to energy dan PSEL, bisa masuk dengan cepat," tuturnya.

Secara global, Indonesia kini diperhitungkan sebagai pemain utama pasar karbon dunia. Melalui Bursa Karbon Indonesia, nilai transaksi nasional telah menembus lebih dari Rp30 miliar, memperkuat diplomasi iklim dan mendukung pembiayaan transisi menuju energi bersih.

"Kita menjual bukan sekadar kredit emisi, tetapi kepercayaan dan komitmen pada masa depan bumi," terang Hanif.

Jakarta,CNBC Indonesia - Fenomena lubang runtuhan alias sinkhole makin sering terdengar. Wilayah China Selatan yang terkenal dengan topografi karstnya, menjadi salah satu yang menghasilkan lubang runtuhan yang dramatis akibat pelarutan batuan dasar secara perlahan.

Baru-baru ini, sinkhole raksasa baru ditemukan di wilayah Guangxi, China. Penemuan ini menjadi sorotan para ilmuwan, sebab sinkhole tersebut menyimpan 'dunia lain' yang belum tersentuh manusia.

Dilaporkan Xinhua News dan BBC, jurang raksasa tersebut berisi ekosistem penuh di dasarnya. Para peneliti menuruni jurang itu untuk mengamati fitur geologis dan biologisnya yang unik, serta mengungkap lingkungan baru yang mengagetkan.

Lubang runtuhan atau diistilahkan 'tiankeng' tersebut memiliki kedalaman sekitar 192 meter, dengan dasar yang dipenuhi pepohonan tinggi dan semak belukar yang lebat.

Bagian dalamnya membentang lebih dari 306 meter dan lebar hampir 150 meter. Bentang alam tersembunyi ini, yang menyerupai lembah kecil berhutan, menyediakan perlindungan bagi beragam spesies tumbuhan dan mungkin satwa liar yang belum ditemukan.

"Ini berita bagus," kata George Veni, direktur eksekutif Institut Penelitian Gua dan Karst Nasional (NCKRI) di AS, seorang pakar gua.

Meskipun Veni tidak terlibat dalam ekspedisi tersebut, lembaganya menjalin hubungan dekat dengan Institut Geologi Karst dari Survei Geologi China, organisasi yang bertanggung jawab atas eksplorasi sinkhole tersebut.

Tim menemukan tiga pintu masuk gua di dalam jurang tersebut, dan pepohonan purba yang tingginya mencapai 40 meter, membentang ke arah sinar matahari yang masuk dari atas, dikutip dari Indian Defence Review, Jumat (15/10/2025).

Rumah Bagi Spesies Baru

Ekosistem di dasar sinkhole terdiri dari pepohonan, semak belukar, dan semak belukar lebat yang menciptakan mikrohabitat bagi flora dan fauna. Chen Lixin, ketua tim ekspedisi, menduga bahwa sinkhole tersebut kemungkinan merupakan rumah bagi spesies yang sebelumnya tidak diketahui.

"Saya tidak akan terkejut jika mengetahui bahwa ada spesies yang ditemukan di gua-gua ini yang belum pernah dilaporkan atau dideskripsikan oleh sains hingga saat ini," kata Lixin.

Sinkhole seperti ini dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan alami, melindungi kehidupan tumbuhan dan hewan dari ancaman eksternal. Gua-gua serupa di seluruh dunia telah menghasilkan pakis tropis dan tanaman lain yang dibawa oleh vektor hewan seperti kelelawar, menciptakan kantong-kantong keanekaragaman hayati yang terisolasi.

Selain nilai ekologisnya, sinkhole dan gua menyediakan akses ke akuifer karst, reservoir air bawah tanah vital yang memasok jutaan orang di seluruh dunia. Namun, akuifer ini rentan terhadap kontaminasi.

"Akuifer karst adalah satu-satunya jenis akuifer yang dapat tercemar oleh limbah padat," Veni memperingatkan.

Perlindungan akuifer ini sangat penting, karena polusi dapat menyebar dengan cepat melalui jaringan bawah tanah yang saling terhubung. Tiankeng Guangxi menggambarkan keindahan sekaligus kerapuhan lanskap bawah tanah ini.

Perlu dilakukan penelitian lebih jauh untuk mengungkap beragam ekosistem yang hidup di 'dunia lain' di bawah sinkhole di China, sebuah lokasi tersembunyi yang tak terduga. Kita tunggu saja!