Jakarta (ANTARA) - BUMN PT PLN (Persero) menyediakan pasokan listrik 2x725 megavolt Ampere (MVA) serta layanan listrik premium untuk fasilitas pusat data (data center) milik Digital Edge Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, sebagai upaya mendukung ekosistem digital nasional.

"Pertumbuhan industri data center mencerminkan semakin pesatnya perkembangan ekosistem digital di Indonesia. PLN berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan guna mendukung kebutuhan sektor strategis ini, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dukungan PLN diumumkan bersamaan dengan seremoni pemasangan atap (topping off) fasilitas data center CGK1 Digital Edge Indonesia, yang kini menjadi data center dengan kapasitas daya terbesar di Indonesia.

Darmawan mengatakan kolaborasi strategis antara PLN dan Digital Edge Indonesia ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi infrastruktur digital nasional sekaligus mendukung posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, CEO Digital Edge Indonesia Stephanus Oscar menyampaikan bahwa pasokan listrik yang andal menjadi faktor utama dalam pengembangan industri pusat data berskala besar.

"Topping off CGK1, yang didukung oleh perjanjian pasokan listrik terbesar dalam sejarah pusat data Indonesia, mencerminkan keyakinan kami terhadap pertumbuhan digital jangka panjang negeri ini," ujar Oscar.

Menurutnya, pengembangan kawasan pusat data tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur digital saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) di masa depan.

"Kami sedang meletakkan fondasi agar Indonesia dapat bersaing di level tertinggi ekonomi AI global. CGK Campus dirancang untuk tumbuh seiring dengan ambisi bangsa," kata dia.

Sebelumnya, Digital Edge Indonesia dan PLN telah menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) pada Oktober 2025 untuk pasokan daya sebesar 2x650 MVA bagi fasilitas data center di Cikarang.

Seiring meningkatnya rencana ekspansi data center Digital Edge Indonesia, kebutuhan operasional dan untuk memastikan layanan 24 jam tanpa gangguan, pasokan data ditingkatkan menjadi 2x725MVA untuk memenuhi kebutuhan secara bertahap hingga 2030.

Kapasitas tersebut menjadikan Digital Edge Indonesia sebagai pemegang PJBTL terbesar PLN sekaligus salah satu pusat data berkapasitas daya terbesar di Indonesia.

Menurut keterangan Digital Edge, dengan total investasi sebesar 4,5 miliar dolar AS, CGK Campus dibangun khusus untuk beban kerja AI dan komputasi intensif data, dengan infrastruktur yang tangguh dan efisien secara energi.

Fasilitas ini dirancang untuk menargetkan annualized PUE terdepan di industri sebesar 1,25, meraih sertifikasi LEED, mengintegrasikan sistem daur ulang air dan energi terbarukan, serta menerapkan teknologi pendinginan cair untuk mendukung beban kerja AI.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BUMN PT PLN (Persero) menyediakan pasokan listrik 2x725 megavolt Ampere (MVA) serta layanan listrik premium untuk fasilitas pusat data (data center) milik Digital Edge Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, sebagai upaya mendukung ekosistem digital nasional.

"Pertumbuhan industri data center mencerminkan semakin pesatnya perkembangan ekosistem digital di Indonesia. PLN berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan guna mendukung kebutuhan sektor strategis ini, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dukungan PLN diumumkan bersamaan dengan seremoni pemasangan atap (topping off) fasilitas data center CGK1 Digital Edge Indonesia, yang kini menjadi data center dengan kapasitas daya terbesar di Indonesia.

Darmawan mengatakan kolaborasi strategis antara PLN dan Digital Edge Indonesia ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi infrastruktur digital nasional sekaligus mendukung posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, CEO Digital Edge Indonesia Stephanus Oscar menyampaikan bahwa pasokan listrik yang andal menjadi faktor utama dalam pengembangan industri pusat data berskala besar.

"Topping off CGK1, yang didukung oleh perjanjian pasokan listrik terbesar dalam sejarah pusat data Indonesia, mencerminkan keyakinan kami terhadap pertumbuhan digital jangka panjang negeri ini," ujar Oscar.

Menurutnya, pengembangan kawasan pusat data tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur digital saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) di masa depan.

"Kami sedang meletakkan fondasi agar Indonesia dapat bersaing di level tertinggi ekonomi AI global. CGK Campus dirancang untuk tumbuh seiring dengan ambisi bangsa," kata dia.

Sebelumnya, Digital Edge Indonesia dan PLN telah menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) pada Oktober 2025 untuk pasokan daya sebesar 2x650 MVA bagi fasilitas data center di Cikarang.

Seiring meningkatnya rencana ekspansi data center Digital Edge Indonesia, kebutuhan operasional dan untuk memastikan layanan 24 jam tanpa gangguan, pasokan data ditingkatkan menjadi 2x725MVA untuk memenuhi kebutuhan secara bertahap hingga 2030.

Kapasitas tersebut menjadikan Digital Edge Indonesia sebagai pemegang PJBTL terbesar PLN sekaligus salah satu pusat data berkapasitas daya terbesar di Indonesia.

Menurut keterangan Digital Edge, dengan total investasi sebesar 4,5 miliar dolar AS, CGK Campus dibangun khusus untuk beban kerja AI dan komputasi intensif data, dengan infrastruktur yang tangguh dan efisien secara energi.

Fasilitas ini dirancang untuk menargetkan annualized PUE terdepan di industri sebesar 1,25, meraih sertifikasi LEED, mengintegrasikan sistem daur ulang air dan energi terbarukan, serta menerapkan teknologi pendinginan cair untuk mendukung beban kerja AI.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Fenomena meningkatnya pelaku usaha yang mulai mengurangi ketergantungan pada marketplace kini menjadi perhatian di industri digital Indonesia. Perubahan ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya logistik, komisi platform, biaya promosi, hingga persaingan harga yang semakin ketat dan kurang sehat. Kondisi tersebut muncul seiring industri e-commerce yang kini memasuki fase fokus pada profitabilitas setelah bertahun-tahun berada dalam era “bakar uang”.

Akibatnya, banyak pelaku usaha mulai mencari alternatif channel penjualan lain seperti social commerce, WhatsApp, hingga website pribadi. Peralihan ini dinilai sebagai langkah yang rasional karena memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelaku usaha dalam mengelola bisnis sekaligus menjaga efisiensi operasional.

Di tengah perubahan lanskap e-commerce saat ini, pelaku usaha dinilai perlu mulai melakukan diversifikasi channel penjualan dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada marketplace. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai bahwa social commerce, WhatsApp, dan website pribadi kini menjadi alternatif yang semakin relevan karena menawarkan fleksibilitas dan efisiensi biaya yang lebih baik.

Selain membantu menjaga margin keuntungan, channel mandiri juga memungkinkan bisnis membangun hubungan langsung dengan pelanggan, memperkuat loyalitas, serta memiliki kendali lebih besar terhadap branding dan pengalaman konsumen. Di tengah konsumen yang semakin sensitif terhadap harga, pelaku usaha juga didorong untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membangun strategi multi-channel agar bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan di tengah perubahan ekosistem digital.

Menurut Fadhila Maulida selaku Peneliti Center of Digital Economy and SMEs The Indef, pertumbuhan jumlah pelaku usaha di marketplace memang meningkat pesat, namun tidak diiringi pertumbuhan transaksi (GMV) dan permintaan pasar yang sebanding. Kondisi ini menunjukkan persaingan yang semakin ketat dan meningkatkan tekanan bagi pelaku usaha.

Fenomena perpindahan seller dari marketplace ini menunjukkan perubahan perilaku bisnis digital di Indonesia yang kini semakin fokus membangun channel penjualan yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Everpro melihat tren ini sebagai momentum pertumbuhan social commerce dan direct-to-consumer business di Indonesia.

Pelaku usaha kini tidak hanya mengejar traffic, tetapi juga mulai berfokus membangun aset bisnis sendiri serta hubungan pelanggan yang lebih direct dan long term. Mereka ingin memiliki ownership yang lebih besar terhadap pelanggan, margin, serta keberlanjutan bisnis jangka panjang. Di sinilah kebutuhan terhadap ekosistem bisnis mandiri semakin meningkat.

Perubahan perilaku pelaku usaha ini menunjukkan bahwa bisnis digital di Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih matang. Everpro hadir untuk membantu pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan tersebut melalui solusi yang memudahkan pengelolaan penjualan, operasional, customer engagement, hingga fulfillment dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

“Di tengah perubahan perilaku seller saat ini, pelaku usaha tidak lagi hanya membutuhkan channel untuk berjualan, tetapi juga sistem yang membantu mereka membangun bisnis yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Kami melihat kebutuhan terhadap owned channel dan pengelolaan customer relationship kini menjadi semakin penting,” kata VP Everpro, Faris M Hanif, Senin (8/6/2026).

Everpro percaya di tengah perubahan ekosistem digital saat ini, pelaku usaha membutuhkan sistem yang tidak hanya membantu meningkatkan penjualan. Namun juga mendukung efisiensi operasional serta kemandirian bisnis dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Program reklamasi dan rehabilitasi lingkungan di sektor pertambangan semakin berkembang dengan cakupan yang tidak hanya berfokus pada revegetasi lahan bekas tambang, tetapi juga mencakup pemulihan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, hingga pengembangan tanaman energi.

Sejumlah perusahaan tambang yang tergabung dalam Grup MIND ID melaporkan pelaksanaan berbagai program pemulihan lingkungan di wilayah operasional masing-masing sebagai bagian dari kewajiban pengelolaan pascatambang.

PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) misalnya menjalankan reklamasi melalui penataan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, revegetasi menggunakan spesies lokal, serta pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. Perseroan juga melakukan konservasi biodiversitas melalui pemantauan flora dan fauna, rehabilitasi ekosistem sungai, serta perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Berdasarkan data perusahaan, sepanjang 2025 ANTAM telah menanam lebih dari 195.000 pohon di area pascatambang maupun kawasan rehabilitasi lainnya.

Sementara itu, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) memanfaatkan sebagian lahan reklamasi untuk pengembangan tanaman kaliandra merah yang digunakan sebagai bahan baku wood pellet. Tanaman tersebut dikembangkan untuk mendukung program co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Hingga 2025, PTBA bersama mitra akademik telah melakukan penanaman lebih dari 240.000 batang kaliandra merah di lahan seluas 26,47 hektare.

Adapun PT Freeport Indonesia menjalankan sejumlah program pengelolaan lingkungan yang mencakup pemantauan kondisi ekosistem dan pengelolaan tailing sesuai standar yang telah diverifikasi secara internasional. Perusahaan juga menerapkan proses penilaian kondisi alam melalui tahapan identifikasi, evaluasi, asesmen, dan penyusunan langkah mitigasi.

Di sisi lain, PT Timah Tbk. (TINS) menjalankan reklamasi melalui revegetasi lahan bekas tambang serta rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Program yang dilakukan antara lain pembangunan terumbu karang buatan, penanaman mangrove, dan restocking kepiting di wilayah perairan terdampak aktivitas pertambangan.

Perusahaan mencatat realisasi 100% target perawatan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan yang ditetapkan pada 2025.

Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) melaksanakan rehabilitasi kawasan pascatambang melalui revegetasi, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan pemulihan area terdampak operasi tambang.

Pelaksanaan reklamasi menjadi salah satu aspek yang dipantau dalam pengelolaan pascatambang. Seiring perkembangan praktik pertambangan, bentuk pemulihan lingkungan yang diterapkan perusahaan juga semakin beragam, mulai dari rehabilitasi lahan dan ekosistem hingga pemanfaatan kawasan reklamasi untuk pengembangan tanaman energi.

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Forum Kedaulatan Digital Nasional bertajuk “Kolaborasi Ekosistem Digital untuk Inovasi Nasional yang Berdaulat” di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (3/6). Forum ini mempertemukan regulator, BUMN strategis, pelanggan enterprise, serta global technology partners untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun fondasi cloud, kecerdasan artifisial (AI), dan keamanan siber yang aman, resilien, dan berdaulat.

Forum Kedaulatan Digital Nasional merupakan kelanjutan dari deklarasi “Kebangkitan Kedaulatan Teknologi Indonesia” yang diselenggarakan pada 20 Mei 2026. Jika deklarasi tersebut menegaskan visi bersama mengenai pentingnya kedaulatan teknologi nasional, maka forum ini menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam blueprint dan roadmap implementasi yang lebih terukur melalui tiga pilar utama, yaitu Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity.

Kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaku industri dalam membangun fondasi digital nasional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjaga kepentingan strategis Indonesia di era transformasi digital. Forum ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas ekosistem untuk menyelaraskan arah pembangunan cloud, AI, dan keamanan siber dengan kebutuhan nasional.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Sonny Hendra Sudaryana, menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam memastikan transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

“Penguatan sovereign cloud, AI, dan cybersecurity menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data nasional, meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia, serta memastikan transformasi digital nasional dapat berjalan secara aman, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Sonny.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji menegaskan bahwa kedaulatan digital kini telah menjadi kebutuhan strategis nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas ekosistem.

“Kedaulatan digital bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan fondasi daya saing, ketahanan, dan keberlanjutan bangsa di masa depan. Indonesia harus mampu membangun kendali atas data, AI, cloud, dan keamanan sibernya sendiri agar tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi arsitek masa depan digitalnya sendiri,” ujar Seno.

Seno menambahkan bahwa melalui transformasi TLKM 30, Telkom terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai penyedia konektivitas, tetapi juga sebagai service enabler untuk membangun fondasi digital nasional yang lebih resilien, aman, dan mandiri.

Forum ini mengangkat tiga fokus utama yang menjadi fondasi kedaulatan digital Indonesia, yakni Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity. Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka kolaborasi untuk memastikan Indonesia memiliki kapasitas komputasi, kapabilitas AI, dan sistem keamanan digital yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di dalam negeri.

Sebagai bagian dari forum tersebut, Telkom juga memperkuat inisiatif AdyaCakra, sebuah sovereign digital stack yang mengintegrasikan kapabilitas nasional dengan teknologi global terbaik untuk mendukung kebutuhan pemerintah, BUMN, dan sektor industri strategis. AdyaCakra mencakup kapabilitas Sovereign Cloud melalui NeuCentrIX, NeutraDC Hyperscale, dan edge infrastructure; Sovereign AI melalui AI Hub dan Agentic AI BigBox; serta Sovereign Cybersecurity melalui Telkom CSOC, sovereign threat intelligence, dan managed detection & response.

Dalam kesempatan yang sama, delapan global technology partners turut berpartisipasi dalam diskusi strategis dan penandatanganan Intentional Collaboration sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung pengembangan ekosistem digital yang aman, resilien, dan berdaulat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan kapabilitas nasional, transfer pengetahuan, serta adopsi teknologi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Melalui Forum Kedaulatan Digital Nasional, Telkom mendorong terbentuknya blueprint dan roadmap kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah, regulator, BUMN, pelaku industri, dan mitra teknologi global. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Telkom dalam memperkuat fondasi cloud, AI, dan cybersecurity nasional guna mendukung terwujudnya kedaulatan digital Indonesia serta pencapaian Visi Digital Indonesia 2030 dan agenda transformasi TLKM 30.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Aladin Syariah Tbk. mencatat lonjakan laba 304,48% menjadi Rp150,7 miliar sepanjang 2025 dan menyiapkan strategi ekspansi ekosistem digital pada tahun ini untuk mempercepat pertumbuhan dana murah serta memperkuat posisi di industri perbankan syariah digital.

Kinerja positif tersebut ditopang pertumbuhan aset yang mencapai Rp14,4 triliun atau naik 53,89% secara tahunan. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih agresif sebesar 92,18% menjadi Rp10,4 triliun, sementara pembiayaan meningkat 9,58% menjadi Rp5,2 triliun.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah Koko Rachmadi mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan efektivitas strategi pengembangan produk, penguatan layanan digital, serta perluasan kolaborasi ekosistem yang dilakukan perseroan selama beberapa tahun terakhir.

"Bank Aladin Syariah mencatatkan kinerja yang positif di tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pengembangan produk dan layanan, serta penguatan sistem digital yang mendukung kemudahan akses perbankan bagi para nasabah," ujarnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis (4/6/2026).

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis, jumlah nasabah Bank Aladin Syariah mencapai 3,7 juta pengguna hingga akhir 2025 atau meningkat 12,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio kecukupan modal (CAR) juga tetap terjaga tinggi di level 49,3%.

Memasuki 2026, perseroan berfokus memperluas ekosistem digital melalui kerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk memperkuat akuisisi nasabah dan penghimpunan dana murah (CASA).

Salah satu kekuatan utama perseroan berasal dari strategi offline-to-online (O2O) bersama Grup Alfamart yang memiliki lebih dari 23.000 jaringan gerai di seluruh Indonesia. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga memperluas kolaborasi dengan Flip, Mekari, Persis Solo, Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perseroan juga memperkuat posisinya dalam ekosistem keuangan syariah nasional setelah ditunjuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Pada kuartal I/2026, Bank Aladin Syariah membukukan laba bersih Rp23,3 miliar. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, perseroan akan memperluas layanan digital, memperkuat jaringan transaksi melalui ATM BCA, serta meningkatkan penetrasi segmen nasabah ritel menengah atas melalui layanan Aladin Premier.

Di sisi pembiayaan, perseroan akan memperluas kerja sama dengan mitra strategis melalui produk pembiayaan syariah yang lebih kompetitif dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kualitas aset.

"Kami percaya bahwa perluasan akses layanan keuangan syariah melalui inovasi digital dan kolaborasi ekosistem dapat menjadi bagian penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Indonesia," kata Koko.

Strategi tersebut dijalankan di tengah upaya industri perbankan syariah memperbesar pangsa pasar yang masih relatif kecil dibandingkan perbankan nasional. Bank Aladin Syariah menilai penguatan ekosistem digital dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat inklusi keuangan syariah sekaligus menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

China akan memberikan semacam grant atau hibah untuk membangun semacam pusat riset padi karena kita ingin fokus pada swasembada pangan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) Republik Indonesia dan Kedutaan Besar China untuk Indonesia menjajaki kerja sama pembangunan pusat riset pertanian, pendidikan vokasi, dan penguatan ekosistem pangan di Kawasan Transmigrasi Salor, Merauke, Papua Selatan.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan upaya tersebut bertujuan untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Papua.

“China akan memberikan semacam grant atau hibah untuk membangun semacam pusat riset padi karena kita ingin fokus pada swasembada pangan dengan kawasan sentra pangan dan juga sekolah vokasi untuk sektor pertanian,” ucap M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, berdasarkan riset Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kementrans 2025, terdapat sejumlah faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas pertanian di kawasan transmigrasi tersebut, antara lain masalah bibit, hama, irigasi, hingga sarana jalan usaha tani.

Pemerintah daerah setempat pun mengusulkan adanya pengembangan bengkel alat-alat pertanian di kawasan sentra produksi pangan nasional dengan hamparan sawah lebih dari 60 ribu hektare tersebut.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kementrans nantinya akan melibatkan sejumlah perguruan tinggi mitra, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB University), dalam mendukung pembangunan ekosistem pertanian di Salor.

“Kami juga nanti akan bekerja sama dengan kampus-kampus mitra yang sudah ditetapkan, salah satunya Institut Pertanian Bogor, untuk mengembangkan sentra pangan yang ada di kawasan transmigrasi di Salor, Papua Selatan,” kata Iftitah.

Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menilai Kawasan Transmigrasi Salor memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem pertanian modern dan menjadi kota satelit baru di Papua Selatan.

“Saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat dan dengar hari ini. Ada banyak potensi di sini. Tim ahli pertanian China yang telah mengunjungi wilayah ini juga melihat peluang yang besar untuk pengembangan pertanian,” ujarnya.

Selain peningkatan produksi pangan, ia juga melihat adanya peluang untuk mengembangkan industri pendukung lainnya, salah satunya manufaktur alat produksi dan mesin pertanian.

“Oleh karena itu, kami mendukung pemanfaatan teknologi Tiongkok untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di kawasan ini,” imbuh Wang Lutong.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) mendorong penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan penerbangan untuk membangun industri transportasi udara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam peluncuran buku Indonesia Aviation Outlook 2026 di Jakarta, Rabu, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan seluruh pemangku kepentingan perlu mulai menyusun strategi jangka panjang untuk menghadapi tantangan industri penerbangan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.

Menurutnya, pola kerja sama yang kuat antar-stakeholders menjadi kunci agar sektor transportasi udara mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

"Kita harus membicarakan bagaimana tantangan 10-20 tahun ke depan atau tahun 2045 nanti, bagaimana pola kerja sama antar-stakeholders bisa menjadikan industri transportasi udara menjadi sektor transportasi yang benar-benar mendukung perekonomian nasional kita," kata Denon.

Dia mengatakan Outlook INACA 2026 disusun sebagai acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang pengembangan industri penerbangan nasional ke depan secara berkelanjutan.

Menurutnya Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor penerbangan karena didukung jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa yang menjadi pasar potensial bagi industri transportasi udara.

Ia menjelaskan industri penerbangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, termasuk penciptaan jutaan lapangan kerja dan dukungan terhadap berbagai aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah.

Denon menilai penguatan sektor penerbangan tidak dapat dilakukan oleh maskapai semata, melainkan membutuhkan sinergi bersama pengelola bandara, regulator, penyedia layanan navigasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, berbagai infrastruktur dan potensi pasar yang dimiliki Indonesia merupakan modal kuat untuk menjadikan industri penerbangan nasional tidak hanya sehat, tetapi juga mampu bersaing secara global.

INACA mencatat sebelum pandemi COVID-19, pasar domestik Indonesia mencapai sekitar 190 juta perjalanan penumpang, dengan mayoritas berasal dari rute dalam negeri yang menjadi tulang punggung industri.

Besarnya pasar domestik tersebut dinilai memberikan peluang bagi operator penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal untuk terus memperluas layanan serta mendukung pemerataan konektivitas nasional secara berkelanjutan.

Denon menegaskan pembahasan masa depan industri penerbangan perlu difokuskan pada strategi jangka panjang, termasuk menghadapi tantangan dan kebutuhan sektor transportasi udara hingga dua dekade mendatang.

Melalui Outlook INACA 2026, asosiasi berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun langkah bersama guna mewujudkan ekosistem penerbangan yang kuat, kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatakan ekosistem industri dan rantai pasok halal yang berada di bawah pengawasan dan regulasi jaminan produk halal (JPH) memberikan kontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan nilai mencapai sekitar Rp4.900 triliun.

“Kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional sangat besar, 27 persen bagi PDB nasional. Ini menunjukkan bahwa halal bukan hanya urusan sertifikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Namun, ia menilai kontribusi halal terhadap ekonomi sering kali tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat, padahal dampaknya sangat besar terhadap pergerakan sektor produksi, perdagangan, dan konsumsi nasional.

“Kontribusinya (halal) sangat besar bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat, meskipun sering kali tidak terlihat secara langsung,” ujar Haikal.

Lebih lanjut, ia menegaskan halal tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi produk semata, melainkan mencakup keseluruhan ekosistem dan rantai pasok yang melibatkan berbagai sektor termasuk industri pengolahan, logistik, perdagangan, hingga berbagai sektor jasa pendukung lainnya.

Oleh karena itu, implementasi JPH, lanjutnya, turut menggerakkan aktivitas ekonomi pada berbagai sektor sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun global.

“Di balik satu produk halal terdapat rantai pasok yang panjang dan melibatkan jutaan pelaku usaha. Ketika ekosistem halal tumbuh, maka sektor produksi, distribusi, perdagangan, hingga ekspor juga ikut tumbuh. Halal menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah ekonomi nasional,” kata Haikal.

Selain itu, ia juga mengatakan halal tidak boleh dipahami hanya sebagai persoalan makanan dan minuman atau semata-mata sebagai kewajiban agama. Menurutnya, halal merupakan bagian dari sistem nilai yang membangun kepercayaan, integritas, dan peradaban.

“Halal bukan hanya untuk Muslim. Halal adalah for all. Halal telah menjadi bagian dari gaya hidup modern dan simbol kualitas, kebersihan, keamanan, ketertelusuran, serta kepercayaan yang dibutuhkan masyarakat global saat ini,” kata Haikal.

“Ketika halal menjadi budaya dan gaya hidup, maka yang tumbuh bukan hanya industri halal, tetapi juga kepercayaan, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKART — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memberikan kontribusi sosio-ekonomi melalui setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga penciptaan lapangan kerja skala besar.

Berdasarkan kajian sosio-ekonomi independen yang dilakukan oleh PT LAPI ITB periode 2024–2025, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) ini menyumbang Rp36,972 triliun kepada kas negara.

Adapun nilai tersebut setara dengan 33,76% dari total pendapatan Telkomsel pada 2025 yang sebesar Rp109,3 triliun.

Kontribusi finansial berukuran jumbo tersebut mengalir melalui berbagai instrumen fiskal wajib, mulai dari PNBP spektrum frekuensi radio, Biaya Hak Penggunaan (BHP) Universal Service Obligation (USO), BHP Jasa Telekomunikasi (Jastel), pembayaran komponen pajak, hingga pembagian dividen korporasi.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan ekosistem Telkomsel juga diperkirakan berkontribusi pada penciptaan lebih dari 685.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

“Semua pencapaian ini tidak terlepas dari kepercayaan pelanggan dan dukungan ekosistem yang terus tumbuh bersama Telkomsel,” kata Nugroho dikutip Kamis (28/5/2026).

Telkomsel juga terus memperluas jangkauan layanan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui berbagai inisiatif konektivitas sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses digital.

Pencapaian tersebut bertepatan dengan usia Telkomsel yang ke-31. Nugroho menyampaikan rasa syukur mendalam atas loyalitas pelanggan yang menjadi motor penggerak pertumbuhan perusahaan hingga mampu mempertahankan posisi pemimpin pasar industri telekomunikasi digital di Indonesia.

Menurutnya, seluruh pencapaian finansial dan operasional ini merupakan hasil kontribusi, dedikasi, serta kolaborasi erat bersama berbagai mitra strategis dan ekosistem pendukung yang terus tumbuh bersama perseroan selama 31 tahun terakhir.

Pada momentum perayaan hari jadi ke-31 ini, manajemen berkomitmen memperkuat peran dalam mendukung kemajuan Indonesia melalui inovasi teknologi yang berkelanjutan.

Di era transformasi digital dan implementasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pendekatan pelayanan yang berpusat pada kebutuhan pelanggan dengan empati menjadi kunci utama untuk menghadirkan kemudahan serta rasa aman dalam aktivitas keseharian masyarakat. Perusahaan juga mengintegrasikan layanan IndiHome B2C dan memodernisasi saluran digital lewat MyTelkomsel Super App.

Guna mendukung keandalan operasional tersebut, infrastruktur teknologi digital terus diperkuat secara agresif. Saat ini, jaringan Hyper 5G besutan perusahaan telah menjangkau lebih dari 107 kota dan kabupaten di Indonesia dengan sokongan lebih dari 6.380 base transceiver station (BTS) 5G.

Penguatan infrastruktur mutakhir ini dibarengi pula dengan komitmen terhadap aspek keberlanjutan lingkungan melalui pengoperasian lebih dari 360 BTS Green yang memanfaatkan pasokan energi terbarukan ramah lingkungan.

Melalui integrasi layanan broadband, penguatan konektivitas inklusif, hingga pelaksanaan program inkubasi startup digital NextDev, korporasi secara konsisten mematangkan posisinya sebagai lokomotif utama digitalisasi nasional. Hubungan harmonis antara kepercayaan pelanggan dan dukungan ekosistem hulu-hilir menjadi fondasi utama bagi perseroan dalam mengarungi dinamika industri telekomunikasi yang kian kompetitif.

Tentu masalah yang disampaikan tidak langsung kita bisa selesaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama para penjual dan perwakilan platform penyedia layanan lokapasar (marketplace) mencari solusi bersama yang berkeadilan bagi penjual, platform, dan pembeli dalam ekosistem niaga elektronik (e-commerce).

Budi menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan di bidang niaga elektronik. Ia berharap, pertemuan ini dapat memberi masukan penting untuk mendapatkan solusi bersama yang

"Tentu masalah yang disampaikan tidak langsung kita bisa selesaikan. Semua masukan sudah ditampung dan kami harapkan komitmen bersama untuk membesarkan ekosistem niaga elektronik yang berkeadilan bagi platform, penjual, dan konsumen," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pada pertemuan tersebut, para penjual yang hadir mendapat kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi selama menjalankan niaga elektronik. Setiap penjual yang hadir, menyampaikan keluhannya saat menggunakan platform.

Selain itu, Budi mendapati beragamnya masalah yang dihadapi penjual dalam platform. Ia mengatakan, masalah-masalah tersebut akan dapat ditindaklanjuti melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia juga mengusulkan adanya rencana aksi bersama untuk mengimplementasi revisi Permendag tersebut nantinya.

"Kami harapkan sinergi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merancang rencana aksi implementasi revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023," ujarnya.

Budi menyampaikan, revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 telah sampai tahap penyelesaian harmonisasi peraturan. Revisi Permendag melibatkan perwakilan platform dan penjual dalam penyusunannya.

Beberapa hal yang diatur dalam Permendag ini berkaitan dengan perlindungan produk lokal dan transparansi dalam platform digital.

"Kami ingin produk lokal maju. Kalau produk lokal maju dan produknya bagus, kita jadi bisa mengendalikan impor. Sistem kita harus mendukung produk-produk lokal," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) sepakat fokus membangun ekosistem durian nasional untuk kepentingan ekspor jangka panjang komoditas tersebut.

"Sembari kegiatan ekspor berjalan, pemerintah daerah (pemda) dan pusat memastikan ekosistem durian tumbuh sehat dari hulu hingga hilir demi memperkuat ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja secara luas," kata Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat menerima kunjungan kerja Kepala Barantin RI Abdul Kadir Karding di Palu, Selasa.

Ia mengemukakan komoditas durian saat ini telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru yang sangat potensial bagi daerah, maka pemerintah di daerah diminta tidak terburu-buru membebani pelaku usaha dengan berbagai pungutan, melainkan fokus membangun ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan.

“Biarkan ekosistem tumbuh dengan baik dari hulu sampai hilir. Daerah sebenarnya sudah sangat diuntungkan karena masyarakat terserap bekerja di seluruh gudang packing house/rumah kemas. Ini bagian dari membantu pemerintah mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap rumah kemas durian di Sulteng mampu menyerap sekitar 200 tenaga kerja, angka tersebut menunjukkan besarnya dampak ekonomi sektor durian terhadap masyarakat.

“Kalau satu packing house bisa menyerap sekitar 200 pekerja, maka sangat menguntungkan daerah. Pemerintah harus melihat ini sebagai peluang ekonomi besar,” ucap Anwar.

Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Parigi Moutong Faradiba Zaenong menyampaikan sejumlah poin penting terkait penguatan tata kelola industri durian di Sulteng.

Kadin meminta pemerintah segera membentuk regulasi yang jelas untuk menciptakan ekosistem durian yang sehat dan tertata, mulai dari petani, rumah UMKM, hingga packing house baik milik pengusaha lokal maupun asing.

Menurutnya seluruh rantai pasok durian harus memiliki kepastian hukum, supaya industri itu tidak tumbuh liar tanpa arah dan pengawasan yang jelas.

“Pemerintah harus hadir membuat regulasi supaya seluruh pelaku usaha, mulai dari petani sampai eksportir memiliki payung hukum yang jelas," kata dia.

Di kesempatan itu Faradiba juga meminta Pemprov Sulteng segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus pengawasan dan penguatan ekosistem durian, supaya industri tersebut dapat berjalan berkesinambungan dan terarah.

Menurutnya keberadaan satgas penting untuk memastikan rantai pasok durian tetap sehat, menjaga standar kualitas ekspor, sekaligus mengawasi tata kelola industri agar mampu bersaing di pasar internasional.

"Kami juga mengusulkan kepada Barantin melakukan penguatan standardisasi kualitas buah durian nasional, terutama dalam pengawasan buah muda yang dipetik sebelum matang," tuturnya.

Ia mencontohkan bagaimana Thailand memperlakukan durian secara khusus dengan standar yang ketat, demi menjaga kualitas buah sekaligus mempertahankan nama baik di pasar internasional.

“Di Thailand, perusahaan yang membeli buah muda bisa dikenakan sanksi oleh karantina. Supplier yang menjual buah muda bahkan bisa diperiksa aparat. Karena bagi mereka, durian bukan sekadar komoditas tetapi juga menyangkut nama baik negara dan ekonomi daerah, kami berharap pemerintah memberikan perlindungan terhadap komoditas tersebut melalui payung hukum," kata dia.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026